Xcloud.id

NGO: CORE

  • Kantor PT OTM yang Diduga Oplos Pertamax Masih Beroperasi Saat Digeledah Kejagung

    Kantor PT OTM yang Diduga Oplos Pertamax Masih Beroperasi Saat Digeledah Kejagung

    Kantor PT OTM yang Diduga Oplos Pertamax Masih Beroperasi Saat Digeledah Kejagung
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kantor
    PT Orbit Terminal Merak
    yang diduga menjadi tempat penyimpanan dan
    pengoplosan Pertamax
    disebut masih beroperasi dan beraktivitas seperti biasa.
    “Ya, masih ada aktivitas di sana. Kemarin, kita geledah, pegawainya ada,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Harli Siregar, saat ditemui di kawasan
    Kejaksaan Agung
    , Jakarta, Jumat (28/2/2025).
    Harli tidak menyebutkan apakah masih terjadi pengoplosan di PT OTM atau tidak.
    Namun, dia memastikan, fungsi
    storage
    atau depo yang bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga ini hanya sebatas penyimpanan, tidak sampai pengolahan.
    “Sedangkan,
    core
    bisnis PPN itu adalah membeli, menyimpan, mendistribusi. Nah, kalau PPN bekerja sama dalam KKKS dengan OTM sebagai badan usaha swasta, maka berarti tidak boleh melewati fungsi-fungsi itu,” ujar Harli.
    Dia menegaskan, tugas pengolahan minyak mentah hanya dimiliki oleh PT Kilang Pertamina Internasional.
    Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung mengungkap bahwa pengoplosan minyak mentah RON 92 alias Pertamax dengan mencampur minyak yang kualitasnya lebih rendah dilakukan di terminal dan perusahaan milik anak pengusaha minyak Muhammad Riza Chalid, yaitu tersangka Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR).
    Pengoplosan ini terjadi di terminal PT Orbit Terminal Merak yang dimiliki bersama-sama oleh Kerry dan tersangka GRJ.
    Hal ini terungkap saat Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan peran dua tersangka baru, yaitu Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, dan VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne, dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.
    “Kemudian, tersangka MK memerintahkan dan atau memberikan persetujuan kepada EC untuk melakukan
    blending
    produk kilang pada jenis RON 88 dengan RON 90 agar dapat menghasilkan RON 92 di terminal PT Orbit Terminal Merak milik tersangka MKAR dan tersangka GRJ atau yang dijual dengan harga RON 92,” ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Qohar, saat konferensi pers di Gedung Kartika Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (26/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • XL Axiata Tambah Kapasitas 2.000 BTS, Proyeksi Trafik Ramadan-Idulfitri Naik 20%

    XL Axiata Tambah Kapasitas 2.000 BTS, Proyeksi Trafik Ramadan-Idulfitri Naik 20%

    Bisnis.com, JAKARTA — PT XL Axiata Tbk. (EXCL) menambah kapasitas 2.000 base transceiver station (BTS) dan menyiapkan 120 Mobile BTS untuk mendukung Ramadan dan Idulfitri 2025.

    Hal ini merupakan berkah sekaligus tantangan, karena berarti XL Axiata harus mampu menjaga kualitas jaringan di sepanjang periode khusus tersebut.

    Direktur & Chief Technology Officer XL Axiata, I Gede Darmayusa mengatakan untuk menghadapi lonjalan trafik dan memastikan kenyamanan pelanggan, XL telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memastikan jaringan tetap optimal. 

    “Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan, terutama pelanggan Muslim, XL Axiata secara rutin setiap tahun di bulan Ramadan selalu berupaya penuh untuk memperkuat jaringan dan menghadirkan paket-paket promo yang spesial,” kata Gede di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

    Adapun, beberapa kesiapan utama yang sudah dilakukan meliputi penambahan kapasitas di lebih dari 2.000 BTS dan penempatan 120 MBTS untuk mendukung kebutuhan selama Ramadan dan Lebaran.

    Selain itu, XL uga telah melakukan peningkatan kapasitas kapasitas core sebesar 20% dan peningkatan kapasitas RAN untuk lebih dari 2.000 Sites. 

    Dengan rata-rata utilisasi kapasitas saat ini sebesar  60% XL memprediksi utilisasi selama Ramadan dan Lebaran akan mencapai sekitar 78%

    Untuk memastikan kesiapan jaringan menjelang periode Ramadan hingga Lebaran, XL juga telah menerapkan beberapa inovasi dan teknologi canggih termasuk di antaranya berupa uji jaringan menggunakan metode tanpa pengemudi untuk mengidentifikasi area-area yang perlu dioptimalisasi. 

    Selain itu juga telah disiapkan sistem peringatan otomatis untuk memonitor penurunan pengalaman layanan dan menyeimbangkan kapasitas saat terjadi lonjakan trafik.

    Sejumlah langkah mengkondisikan jaringan sudah dilakukan oleh tim jaringan XL dengan menyesuaikan pada trend penggunaan jenis-jenis layanan, terutama layanan data, tradisi mudik dan pergerakan pelanggan selama liburan panjang Lebaran. 

    Tersedianya infrastruktur jalan tol baru di beberapa daerah yang akan bisa dimanfaatkan masyarakat selama libur Lebaran, juga menjadi perhatian XL.

    Lebih lanjut, XL telah menyiagakan sumber daya yang memadai, baik berupa tim teknis yang siaga dan akan memantau kondisi jaringan selama 24 jam, 7 hari sepekan, serta tim lapangan yang siap bergerak setiap saat jika diperlukan. 

    Dari kantor pusat XL bakal melalukan pemantauan kondisi jaringan di seluruh wilayah operasi melalui fasilitas pusat monitoring Customer Experience & Service Operation Center (CESOC). 

  • Kejagung Geledah Lokasi Blending Pertamax hingga Istana Buka Suara

    Kejagung Geledah Lokasi Blending Pertamax hingga Istana Buka Suara

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah perusahaan yang diduga menjadi lokasi blending pertamax di Merak, Banten.

    Selain itu, penyidik juga terus menelusuri jejak keterlibatan anak dari pengusaha Mohammad Riza Chalid, Muhammad Kerry Adiranto Riza, dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah sub holding Pertamina. 

    Belum lama ini, penyidik antikorupsi gedung bundar telah menggeledah 3 tempat sekaligus. Lokasi pertama kediaman Riza Chalid di Jalan Panglima Polim, Melawai Jakarta Selatan, kemudian rumah di Jalan Jenggala II, Jakarta Selatan dan sebuah perusahan di Merak, Banten.

    “[Kemarin] penyidik melakukan penggeledahan [di rumah Riza Chalid] di jalan Panglima Polim 2,” ujar Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar di Kejagung, Kamis (27/2/2025). 

    Harli menuturkan bahwa di rumah di Jalan Jenggala II, Jakarta Selatan penyidik kembali menyita 144 bunder berkas. Semetara terkait perusahaan di Merah, penyidik menduga menjadi tempat blending produk kilang jenis RON 88 Premium dengan RON 92 agar dapat menghasilkan RON 92.

    Adapun, perusahaan itu tercatat milik anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) dan Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

    “Di kota Cilegon ya di satu tempat yaitu PT OTM (cek) yang diduga sebagai storage atau tempat depo, yang menampung minyak yang diimpor dan itu sekarang sedang berlangsung juga,” jelasnya.

    Perintah Oplos Pertamax

    Di sisi lain, penyidik telah mengungkap fakta baru dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023. Kejagung menduga dua tersangka baru, yang merupakan bos PT Pertamina Patra Niaga, memerintahkan oplos Pertamax.  

    Sebelumnya, dua tersangka baru itu yakni Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya (MK) dan VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga Edward Corne (EC).

    Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar mengatakan Maya dan Edward berperan melakukan pembelian bahan bakar RON 90 atau lebih rendah atas persetujuan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan (RS), yang telah ditetapkan sebagai tersangka. 

    Hanya saja, Qohar mengatakan pembelian bahan bakar itu tidak sesuai perencanaan. Sebab, kata dia, seharusnya pembelian itu dilakukan untuk pembelian RON 92 atau sejenis Pertamax.

    “Sehingga menyebabkan pembayaran impor produk kilang dengan harga tinggi tidak sesuai dengan kualitas barang,” ujarnya di Kejagung, Rabu (26/2/2025) malam.

    Selanjutnya, Maya juga diduga telah memerintahkan Edward untuk melakukan blending produk kilang jenis RON 88 Premium dengan RON 92 agar dapat menghasilkan RON 92.

    Kegiatan blending bahan bakar itu dilakukan di PT Orbit Terminal milik tersangka Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) dan Gading Ramadhan Joedo (GRJ) atau yang dijual dengan harga RON 92.

    “Hal ini tidak sesuai dengan proses pengadaan produk kilang dan core bisnis PT Pertamina Patra Niaga,” tambahnya.

    Kemudian, Maya dan Edward juga diduga melakukan pembayaran impor produk kilang yang seharusnya dapat menggunakan metode term atau pemilihan langsung. 

    Namun dalam pelaksanaannya, kedua tersangka justru menggunakan metode spot atau penunjukan langsung sehingga PT Pertamina Patra Niaga harus membayar impor produk kilang dengan harga yang tinggi kepada mitra usaha/DMUT.

    Selain itu, Kejagung mengatakan Maya dan Edward juga mengetahui dan menyetujui soal mark up kontrak shipping Dirut PT Pertamina Internasional Shipping Yoki Firnandi (YF). 

    Perbuatan itu kemudian telah membuat PT Pertamina Patra Niaga mengeluarkan fee sebesar 13%-15% kepada PT Navigator Khatulistiwa yang diketahui melawan hukum.

    “Fee tersebut diberikan kepada Tersangka MKAR selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa dan Tersangka DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa,” pungkasnya.

    Istana Buka Suara

    Semetara itu, Istana Kepresidenan meminta supaya kasus korupsi di PT Pertamina terkait tata kelola minyak mentah menjadi pembelajaran bagi BUMN lainnya dalam memperbaiki tata kelola.

    Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa meskipun kasus yang melibatkan Pertamina Patra Niaga bukanlah masalah yang terjadi di tubuh utama Pertamina, tetapi pemerintah mendukung sepenuhnya Kejaksaan. 

    Menurutnya, langkah ini dianggap penting dalam upaya memerangi korupsi, sebagaimana telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Hasan menekankan bahwa korupsi harus diberantas di seluruh lembaga negara, baik di pusat maupun daerah, termasuk di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah juga mendorong Pertamina untuk terus memperbaiki tata kelola agar perusahaan ini bisa berkembang lebih baik dan lebih transparan.

    “Pertamina adalah aset besar bangsa Indonesia, salah satu kekuatan ekonomi kita dan mungkin satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk dalam jajaran Fortune 500,” ujar Hasan.

    Dalam hal ini, Hasan menilai tindakan bersih-bersih di Pertamina sangat didukung agar nantinya perusahaan tersebut menjadi lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan dalam tata kelolanya.

    Pemerintah berharap dengan perbaikan ini juga dilakukan oleh BUMN lainnya, sehinga akan lebih efisien dan manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat Indonesia.

    Mengomentari langkah-langkah perbaikan tata kelola, Hasan menjelaskan bahwa bukan hanya Pertamina yang perlu melakukan perubahan, tetapi seluruh institusi negara dan BUMN juga harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam operasionalnya.

    Pemerintah, melalui Presiden, juga telah melakukan efisiensi anggaran di APBN, dan ini harus diikuti oleh sektor BUMN untuk menciptakan hasil yang optimal.

    “Sebenarnya bukan hanya di Pertamina ya, tetapi di seluruh institusi negara, di seluruh BUMN, langkah-langkah perbaikan tata kelola. Kan Presiden dari sisi pengelolaan APBN kan sudah melaksanakan efisiensi, supaya lemak-lemak yang ada dalam belanja APBN selama ini itu bisa dihilangkan,” ucapnya.

  • Intel Rilis Xeon 6, Dijanjikan Jadi Solusi AI

    Intel Rilis Xeon 6, Dijanjikan Jadi Solusi AI

    Jakarta –

    Intel merilis prosesor server terbarunya bernama Xeon 6 yang dilengkapi dengan Performance-core (P-cores), yang dijanjikan punya efisiensi terbaik di kelasnya dan mampu menangani beban kerja di data center serta infrastruktur jaringan.

    “Keluarga prosesor Xeon 6 menyajikan kinerja CPU terbaik dalam industri untuk AI dan fitur-fitur inovatif untuk jaringan, sekaligus mendorong efisiensi dan mengurangi total biaya kepemilikan,” kata Michelle Johnston Holthaus, interim co-CEO Intel, dalam keterangan yang diterima detikINET.

    Salah satu seri Xeon 6 ini adalah Xeon 6700/6500 yang dilengkapi dengan P-cores, dan dijanjikan menjadi CPU yang ideal untuk data center modern karena menawarkan keseimbangan antara performa dan efisiensi energi.

    Xeon 6 ini diklaim bisa memberikan performa rata-rata 1,4x lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya di berbagai beban kerja enterprise, serta akan bisa bekerja sama dengan baik bersama GPU sebagai host node CPU.

    Mereka pun mengklaim Xeon 6 punya kinerja yang 1,5x lebih baik dalam AI inference on chip bahkan dengan hanya menggunakan core sepertiga lebih sedikit dibandingkan dengan prosesor AMD Epyc generasi ke-5.

    Intel Xeon 6 untuk jaringan dan edge adalah system-on-chip (SoC) yang didesain untuk performa dan efisiensi daya tinggi. Prosesor ini memanfaatkan akselerator yang terintegrasi dari Intel untuk virtualized radio access networks (vRAN), media, AI, dan keamanan jaringan, sehingga menjawab peningkatan kebutuhan solusi jaringan dan edge di dunia yang digerakkan oleh AI.

    SoC Xeon 6 memberikan kapasitas RAN hingga 2,4x lipat dan 70% peningkatan performance-watt dibandingkan dengan generasi sebelumnya berkat Intel vRAN Boost.

    Selain itu, Xeon 6 adalah SoC server pertama di industri dengan akselerator media terintegrasi – Intel Media Transcode Accelerator – yang memungkinkan peningkatan performa per watt hingga 14x lipat dibandingkan dengan Intel Xeon 6538N.

    Beberapa performa yang menonjol pada Xeon 6 SoC — menurut klaim Intel — antara lain:

    Inferensi model upload Webroot CSI lebih cepat hingga 4,3x lipat dibandingkan Intel Xeon D-2899NT1.Performance per core AI RAN ditingkatkan hingga 3,2x lipat dibandingkan dengan generasi sebelumnya dengan vRAN Boost1.Sistem38-core mendukung inferensi int8 hingga 38camera stream secara simultan pada server video edge.

    Intel juga sudah merilis dua lini produk Ethernet controller dan network adapter untuk menjawab kebutuhan yang semakin besar akan aplikasi-aplikasi enterprise, telekomunikasi, cloud, high performance computing (HPC), edge dan AI.

    Intel Ethernet E830 Controllers dan Network Adapters memberikan bandwidth hingga 200GbE.Intel Ethernet E610 Controllers dan Network Adapters menyediakan konektivitas 10GBASE-T yang dioptimalkan untuk menjalankan control plane.

    (asj/asj)

  • IHSG ditutup melemah seiring pasar khawatir penerapan tarif Trump

    IHSG ditutup melemah seiring pasar khawatir penerapan tarif Trump

    Ancaman tarif Donald Trump ke Uni Eropa sebesar 25 persen jadi kekhawatiran pasar

    Jakarta (ANTARA) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis sore ditutup melemah seiring pelaku pasar, utamanya asing khawatir di tengah penerapan kebijakan tarif oleh Presiden AS Donald Trump.

    IHSG ditutup melemah 120,73 poin atau 1,83 persen ke posisi 6.485,45. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 16,06 poin atau 2,15 persen ke posisi 731,79.

    “Ancaman tarif Donald Trump ke Uni Eropa sebesar 25 persen jadi kekhawatiran pasar,” ujar Ekonom dan Praktisi Pasar Modal Hans Kwee kepada Antara di Jakarta, Kamis.

    Para pelaku pasar terus menilai dampak potensial dari meningkatnya ancaman tarif Presiden AS Donald Trump.

    Pada Rabu, Trump mengindikasikan rencana untuk mempertimbangkan tarif “timbal balik” sebesar 25 persen pada mobil Eropa dan barang-barang lainnya.

    Selain itu, juga mengonfirmasi bahwa tarif pada Meksiko dan Kanada akan berlaku pada tanggal 2 April, bukan batas waktu yang ditetapkan sebelumnya yaitu tanggal 4 Maret.

    Pada sisa pekan ini, para pelaku pasar menantikan rilis GDP Growth Rate kuartalan 2nd Est AS yang diperkirakan menurun dari sebelumnya 3,1 persen menjadi 2,3 persen.

    Core PCE Price Index bulanan AS yang diperkirakan mengalami kenaikan dari sebelumnya 0,2 persen menjadi 0,3 persen, Personal Income bulanan AS yang diperkirakan menurun dari sebelumnya 0,4 persen menjadi 0,3 persen, Personal Spending MoM AS yang diperkirakan menurun dari sebelumnya 0,7 persen menjadi 0,1 persen, dan NBS Manufacturing PMI China yang diperkirakan mengalami kenaikan dari sebelumnya 49,1 menjadi 50.

    Bursa saham Asia bergerak variatif karena Investor tetap berhati-hati menjelang “Two Sessions” pada pekan depan, yang mana pemerintah China akan menguraikan rencana kebijakannya untuk tahun mendatang. Perhatian utama akan tertuju pada rincian langkah-langkah stimulus fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

    Meskipun demikian, sentimen tetap berhati-hati karena ketidakpastian ekonomi yang sedang berlangsung, kurangnya stimulus yang agresif, dan meningkatnya ketegangan geopolitik dan perdagangan dengan AS.

    Di Jepang, Bank of Japan secara luas diperkirakan akan menaikkan suku bunga lebih lanjut tahun ini, menyusul kenaikan inflasi kuartal keempat yang tidak terduga dan pertumbuhan upah yang kuat.

    Dibuka melemah, IHSG betah di teritori negatif hingga penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua IHSG masih betah di zona merah hingga penutupan perdagangan saham.

    Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, saru sektor menguat yaitu sektor barang konsumen non primer yang naik sebesar 0,22 persen.

    Sedangkan, sepuluh sektor turun yaitu sektor kesehatan turun paling dalam minus 1,96 persen, diikuti oleh sektor keuangan dan sektor barang baku yang turun sebesar 1,69 persen dan industri 0,11 persen.

    Adapun saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu MSIN, LABA, LIVE, AREA dan TAXI. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni VAST, WAPO, MDRN, KOTA, dan MREI.

    Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.139.000 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,51 miliar lembar saham senilai Rp12,98 triliun. Sebanyak 209 saham naik 435 saham menurun, dan 311 tidak bergerak nilainya.

    Bursa saham regional Asia sore ini antara lain Indeks Nikkei menguat 113,80 poin atau 0,30 persen ke 38.256,17, indeks Shanghai menguat 7,85 poin atau 0,23 persen ke 3.388,06, indeks Kuala Lumpur melemah 2,11 persen atau 0,13 poin ke posisi 1,586,60, dan indeks Straits Times menguat 13,14 poin atau 0,34 persen ke 3.921,19.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • PT Pos: Persoalan mitra telah dibahas di level manajemen

    PT Pos: Persoalan mitra telah dibahas di level manajemen

    Bandung (ANTARA) – PT Pos Indonesia (PosInd) mengungkapkan bahwa persoalan status kontrak ribuan mitra mereka yang sempat mencuat, kini telah dibahas di tingkat manajemen salah satu perusahaan tertua di Indonesia itu.

    “Jadi tuntutan itu sudah dibahas langsung pada saat itu juga. Saat ini di tingkat manajemen. Dan kami selalu terbuka untuk berdialog dengan mitra guna mencari solusi terbaik. Kami terus mengadakan pertemuan berkala dan forum komunikasi agar aspirasi mitra dapat didengar dan ditindaklanjuti dengan baik.,” kata Manajer Hubungan Masyarakat PT Pos Indonesia Andi Bintang dalam sambungan telepon pada ANTARA di Bandung, Kamis.

    Hal ini disampaikan Andi sehubungan dengan FSP ASPEK Indonesia yang mengadukan PT Pos Indonesia ke Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan Komisi IX DPR, pasca Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi VI DPR RI.

    Pengaduan ini, karena PT Pos Indonesia dinilai melakukan intimidasi berupa ancaman memberhentikan akses pekerjaan bagi para mitranya, agar mereka menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dinilai merugikan pekerja.

    Inti dari tuntutan pekerja mitra di PT Pos Indonesia, adalah untuk mengubah status Mitra menjadi PKWT yang dinilai serikat sesuai dengan UU Ketenagakerjaan.

    Presiden FSP ASPEK Indonesia Abdul Gofur, mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan yang masuk bahwa selama ini pekerja mitra di PT Pos Indonesia tidak bisa merasakan libur kerja karena jam kerja yang ditetapkan sebanyak dua ratus jam dalam sebulan.

    “Sementara UU Ketenagakerjaan mengatur maksimal seratus enam puluh jam dalam sebulan, tanpa hak cuti apapun alasannya, baik sakit ataupun kedukaan, jika kurang maka akan dikenakan sanksi pemotongan upah, di mana upah yang diterimanya pun jauh dari UMP/UMK, karena hitungannya dari komisi per surat/paket yang diantar bagi mitra antaran, begitupun mitra loket, hanya fee dari setiap transaksi, tanpa ada transparansi terkait perhitungan fee yang diterima,” katanya.

    Selain itu, dia mengatakan para pekerja mitra juga selama ini tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya saat Iedul Fitri, dan tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, yang notabene pekerjaan mereka berisiko tinggi kecelakaan kerja, karena sehari-hari di jalan mengantar surat/paket.

    “Hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja layaknya sama-sama menguntungkan, bukan menindas salah satu pihak, apalagi adanya unsur intimidasi. Selama ini pekerja dengan status mitra di PT Pos Indonesia telah bekerja dengan baik, ikut memajukan PT Pos Indonesia, karena apa yang mereka kerjakan core bisnisnya PT Pos Indonesia, yang seharusnya jika sesuai dengan UU Ketenagakerjaan tidak diperbolehkan” ucapnya.

    Atas tuntutan dari para mitra tersebut, Andi menyampaikan isu terkait status kontrak mitra telah menjadi perhatian serius manajemen perusahaan dan memahami pentingnya kesejahteraan para pekerja mitra.

    “Oleh karena itu, kami terus melakukan evaluasi terhadap sistem kerja, upah, dan jaminan sosial. Kami juga sedang mengkaji peningkatan kesejahteraan mitra, termasuk sistem kerja dan kompensasi,” ujarnya.

    Pos Indonesia, kata dia, sedang melakukan kajian bersama tim legal untuk memastikan bahwa kontrak kerja mitra tetap sejalan dengan regulasi yang berlaku, sekaligus tetap menjaga fleksibilitas operasional dengan tetap memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

    Saat ini, tambah Andi, skema kemitraan juga telah mencakup kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dengan menyarankan kepesertaan jaminan sosial secara mandiri.

    “Namun, kami sedang mengkaji kemungkinan skema perlindungan yang lebih baik bagi para mitra, termasuk opsi kepesertaan jaminan sosial secara mandiri atau melalui program kerja sama,” tuturnya.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pertamina NRE bangun pabrik perakitan panel surya di Jawa Barat

    Pertamina NRE bangun pabrik perakitan panel surya di Jawa Barat

    Jakarta (ANTARA) – Pertamina New and Renewable Energy (NRE) menyatakan tengah membangun fasilitas produksi panel surya di Jawa Barat, dengan nilai investasi pada tahap pertama sebesar 40 juta dolar AS atau Rp657,6 miliar (kurs Rp16.441).

    Direktur Keuangan Pertamina NRE Nelwin Aldriansyah ditemui usai acara Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025 di Jakarta, Kamis menyatakan pembangunan pabrik tersebut dilakukan bersama dengan salah satu perusahaan manufaktur dari China.

    “Untuk tahap pertama ini sekitar 40 juta dolar AS, dan itu akan ditanggung bersama,” katanya.

    Lebih lanjut, menurut dia pembangunan fasilitas produksi itu ditujukan untuk memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 40 persen dari pemerintah.

    Selain itu, ia mengatakan, fasilitas produksi tersebut ditargetkan bisa beroperasi pada tahun 2026.

    “Ini dalam persiapan. Nantinya kita harapkan bisa mulai berproduksi di tahun 2026,” ujarnya.

    Pengembangan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) dinilai bisa menjadi faktor pendukung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu pemerintah harus mengambil tindakan untuk bisa mempercepat terjadinya penambahan kapasitas energi hijau yang masih melimpah di Indonesia.

    “Kehadiran pembangkit EBT sangat diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, energi fosil yang menopang pembangkit di Indonesia tidak akan cukup jika tidak diiringi dengan peningkatan pembangkit EBT,” ujar Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal.

    Berdasarkan perhitungan dengan metode konservatif yang dilakukan CORE Indonesia, Faisal mengatakan, ketersediaan bahan bakar fosil ini diprediksi akan segera habis. Ia menyebut ketersediaan batu bara di Indonesia akan habis dalam 28 tahun ke depan. Lalu minyak bumi dan gas, masing-masing ketersediaannya hanya mampu bertahan hingga 21 tahun serta 19 tahun ke depan saja.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Spesifikasi dan Harga Honor 200 Pro 5G yang Baru Meluncur di Indonesia – Page 3

    Spesifikasi dan Harga Honor 200 Pro 5G yang Baru Meluncur di Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Diluncurkan pada 26 Februari 2025 di Indonesia, Honor 200 Pro menawarkan kombinasi performa, kamera, dan desain yang menarik perhatian. 

    Dari tampilan muka, Honor 200 Pro 5G mengusung layar AMOLED 6.78 inci dengan desain melengkung (quad-curved) yang elegan.

    Layar tersebut memiliki resolusi 1224 x 2700 piksel (~437 ppi) dengan refresh rate 120Hz yang memastikan tampilan visual yang halus dan responsif.

    Keunggulan lainnya adalah gamut warna 100% DCI-P3 dan kecerahan hingga 4000 nits, sehingga tampilan tetap jernih bahkan di bawah sinar matahari langsung. Fitur 3840Hz high-frequency PWM dimming juga turut hadir untuk mengurangi ketegangan mata.

    Spesifikasi Honor 200 Pro ditopang chipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4nm), prosesor octa-core (1×3.0 GHz Cortex-X4 & 4×2.8 GHz Cortex-A720 & 3×2.0 GHz Cortex-A520), dan GPU Adreno 735.

    Adapun Honor 200 Pro menggunakan RAM 12GB dan memori internal 512GB. Kapasitas baterainya 5.200 mAH dengan dukungan fast charging 100W yang memungkinkan smartphone terisi daya penuh hanya 41 menit. 

    Ada pula fitur pengisian daya nirkabel 66W yang diklaim bisa mengisi daya Honor 200 Pro sebanyak 64 persen hanya dalam 30 menit.

    Soal harga Honor 200 Pro 5G dibanderol Rp 9.999.000. Namun, dalam peluncuran juga diumumkan kalau ada harga spesial bagi konsumen yang memesan di periode 22 Maret 2025, yakni menjadi Rp 8.799.000. 

  • Kejagung: Bos Pertamina Patra Niaga Perintahkan Oplos Pertamax

    Kejagung: Bos Pertamina Patra Niaga Perintahkan Oplos Pertamax

    Bisnis.com, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap fakta baru dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023. Kejagung menduga dua tersangka baru, yang merupakan bos PT Pertamina Patra Niaga, memerintahkan oplos Pertamax.  

    Sebelumnya, dua tersangka baru itu yakni Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya (MK) dan VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga Edward Corne (EC).

    Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar mengatakan Maya dan Edward berperan melakukan pembelian bahan bakar RON 90 atau lebih rendah atas persetujuan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan (RS), yang telah ditetapkan sebagai tersangka. 

    Hanya saja, Qohar mengatakan pembelian bahan bakar itu tidak sesuai perencanaan. Sebab, kata dia, seharusnya pembelian itu dilakukan untuk pembelian RON 92 atau sejenis Pertamax.

    “Sehingga menyebabkan pembayaran impor produk kilang dengan harga tinggi tidak sesuai dengan kualitas barang,” ujarnya di Kejagung, Rabu (26/2/2025) malam.

    Selanjutnya, Maya juga diduga telah memerintahkan Edward untuk melakukan blending produk kilang jenis RON 88 Premium dengan RON 92 agar dapat menghasilkan RON 92.

    Kegiatan blending bahan bakar itu dilakukan di PT Orbit Terminal milik tersangka Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) dan Gading Ramadhan Joedo (GRJ) atau yang dijual dengan harga RON 92.

    “Hal ini tidak sesuai dengan proses pengadaan produk kilang dan core bisnis PT Pertamina Patra Niaga,” tambahnya.

    Kemudian, Maya dan Edward juga diduga melakukan pembayaran impor produk kilang yang seharusnya dapat menggunakan metode term atau pemilihan langsung. 

    Namun dalam pelaksanaannya, kedua tersangka justru menggunakan metode spot atau penunjukan langsung sehingga PT Pertamina Patra Niaga harus membayar impor produk kilang dengan harga yang tinggi kepada mitra usaha/DMUT.

    Selain itu, Kejagung mengatakan Maya dan Edward juga mengetahui dan menyetujui soal mark up kontrak shipping Dirut PT Pertamina Internasional Shipping Yoki Firnandi (YF). 

    Perbuatan itu kemudian telah membuat PT Pertamina Patra Niaga mengeluarkan fee sebesar 13%-15% kepada PT Navigator Khatulistiwa yang diketahui melawan hukum.

    “Fee tersebut diberikan kepada Tersangka MKAR selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa dan Tersangka DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa,” pungkasnya.

    Atas perbuatan itu, Maya dan Edward disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No.31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU RI No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

    Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung sedang melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada tahun 2018–2023.

    Pada Senin (24/2), penyidik menetapkan tujuh orang tersangka baru dalam kasus ini, yaitu Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, dan Yoki Firnandi (YF) selaku PT Pertamina International Shipping.

    Tersangka lainnya, yakni Agus Purwono (AP) selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Dimas Werhaspati (DW) selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

    Kejagung menjelaskan posisi kasus ini adalah pada periode tahun 2018–2023, pemenuhan minyak mentah dalam negeri wajib mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri.

  • Kejagung Ungkap Peran 2 Tersangka Baru di Kasus Korupsi Minyak Mentah

    Kejagung Ungkap Peran 2 Tersangka Baru di Kasus Korupsi Minyak Mentah

    loading…

    Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar dan Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar (kanan) dalam jumpa pers di Kejagung. Foto/Danandaya

    JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero), Sub Holding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Tahun 2018-2023. Adapun dua tersangka baru ini yakni Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patra Niaga dan Edward Corne selaku VP Trading Operation Pertamina Patra Niaga.

    Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar menjelaskan, dalam perkara ini Maya dan Edward melakukan pembelian RON 90 atau lebih rendah dengan harga RON 92 atas persetujuan tersangka RS. Sehingga, hal itu menyebabkan pembayaran impor produk kilang dengan harga tinggi tidak sesuai dengan kualitas barang.

    “Kemudian tersangka MK memerintahkan dan atau memberikan persetujuan kepada tersangka EC untuk melakukan blending produk kilang jenis RON 88 (premium) dengan RON 92 (pertamax) di terminal (storage) PT Orbit Terminal Merak milik tersangka MKAR dan tersangka GRJ atau yang dijual dengan harga RON 92,” kata Qohar dikutip Kamis (27/2/2025).

    “Hal ini tidak sesuai dengan proses pengadaan produk kilang dan core business PT Pertamina Patra Niaga,” sambung dia.

    Selanjutnya, Maya dan Edward melakukan pembayaran impor produk kilang menggunakan metode spot atau penunjukan langsung (harga yang berlaku saat itu). Padahal, kata dia, metode pembayaran yang seharusnya digunakan adalah term atau pemilihan langsung (waktu berjangka) sehingga diperoleh harga wajar.

    Alhasil, PT Pertamina Patra Niaga membayar impor produk kilang dengan harga yang tinggi kepada mitra usaha atau DMUT. “Tersangka MK dan tersangka EC mengetahui dan menyetujui adanya mark up kontrak shipping (pengiriman) yang dilakukan oleh tersangka YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga PT Pertamina Patra Niaga mengeluarkan fee sebesar 13 persen sampai dengan 15 secara melawan hukum,” ujar dia.

    “Dan fee tersebut diberikan kepada tersangka MKAR selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa dan Tersangka DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa,” imbuhnya.

    Sebagai informasi, dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. Tujuh tersangka yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, SDS selaku Direktur Feed stock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional.

    YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shiping, AP selaku VP Feed stock Management PT Kilang Pertamina International, MKAN selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, ⁠DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan ⁠YRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Mera.

    Dalam kasus ini, Kejagung menyebutkan total kerugian keuangan negara mencapai Rp193,7 triliun.

    (rca)