Xcloud.id

NGO: CORE

  • Apel perdana, Gubernur NTT minta ASN tak bekerja sekadarnya

    Apel perdana, Gubernur NTT minta ASN tak bekerja sekadarnya

    Kupang (ANTARA) – Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) merupakan garda terdepan dalam pelayanan publik sehingga ASN tidak boleh bekerja sekadarnya saja.

    “ASN tidak hanya dituntut bekerja keras, tetapi juga bekerja cerdas, tuntas, dan berdampak. Setiap tugas harus diselesaikan dengan solusi nyata, dijalankan secara efektif dan efisien, serta menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat,” katanya di Kupang, Senin.

    Hal ini ia sampaikan dalam apel gabungan perdana bersama ASN lingkup Pemprov NTT setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari lalu.

    Menurut dia, ASN harus mampu menunjukkan profesionalisme, inovasi dan etos kerja yang tinggi, sebab ASN bukan sekedar pelaksana administrasi tetapi agen perubahan yang membawa birokrasi ke arah yang lebih modern, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    Gubernur Melki Laka Lena juga menguraikan bahwa core values seorang ASN adalah Ber-AKHLAK. Setiap ASN wajib selalu mengutamakan kepentingan masyarakat, kemudian setiap kebijakan dan tindakan harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

    Terus meningkatkan kapasitas, keahlian, dan profesionalisme, membangun lingkungan kerja yang solid dan kondusif, menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab.

    “Kemudian siap menghadapi perubahan dan berani berinovasi. Bekerja sama lintas sektor demi hasil yang lebih maksimal,” tambah dia.

    Melki meminta agar nilai-nilai ini bukan sekadar slogan, tetapi harus diwujudkan dalam setiap keputusan dan tindakan nyata.

    Sebab ASN NTT, ujar dia, harus menjadi contoh birokrasi yang modern, cepat, profesional, dan responsif.

    “Kita tidak boleh kalah dengan standar kerja di sektor swasta! Kita harus mampu menunjukkan bahwa birokrasi bisa lebih efisien, lebih inovatif, dan lebih berdampak langsung bagi masyarakat,” katanya.

    Pewarta: Kornelis Kaha
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Harga dan Spesifikasi Xiaomi 15 yang Meluncur dengan Kamera Leica dan Snapdragon 8 Elite – Page 3

    Harga dan Spesifikasi Xiaomi 15 yang Meluncur dengan Kamera Leica dan Snapdragon 8 Elite – Page 3

    Xiaomi 15 ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3nm), sebuah chipset octa-core dengan kecepatan hingga 4.32 GHz.

    Prosesor ini dipadukan dengan GPU Adreno 830, menjadikan Xiaomi 15 salah satu ponsel Android tercepat di pasaran. Pengalaman bermain game dan menjalankan aplikasi berat menjadi sangat lancar dan responsif. Hal ini didukung oleh pilihan RAM hingga 16GB dan penyimpanan internal hingga 1TB (UFS 4.0).

    Layarnya juga tak kalah impresif. Xiaomi 15 menggunakan layar AMOLED 6,36 inci CrystalRes dengan kecerahan hingga 3.200 nits.

    Resolusi 2.670 x 1.200 piksel, refresh rate 1-120Hz, dan touch sampling rate hingga 300Hz memberikan pengalaman visual yang luar biasa.

    Layar ini juga mendukung Dolby Vision, HDR10+, dan HDR10, serta telah tersertifikasi TÜV Rheinland untuk Low Blue Light, Flicker Free, dan Circadian Friendly.

    Dengan rasio screen-to-body mencapai 94% dan bezel tipis 1,38mm, Xiaomi 15 menawarkan pengalaman menonton yang imersif. Layar ini dilindungi oleh Corning Gorilla Glass Victus 2, memberikan perlindungan ekstra terhadap goresan dan benturan.

    Dilengkapi dengan teknologi canggih, Xiaomi 15 memberikan performa yang optimal dan pengalaman pengguna yang menyenangkan.

  • Harga Pangan Naik pada Awal Ramadan 2025, Masyarakat Diimbau Atur Pola Konsumsi

    Harga Pangan Naik pada Awal Ramadan 2025, Masyarakat Diimbau Atur Pola Konsumsi

    Jakarta, Beritasatu.com – Memasuki Ramadan 2025, masyarakat kembali dihadapkan pada lonjakan harga pangan. Sejumlah komoditas mengalami kenaikan signifikan, seperti cabai rawit yang melonjak hingga Rp 150.000 per kilogram (kg).

    Peneliti ekonomi Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyarankan, masyarakat perlu mengatur pola konsumsi guna mengurangi tekanan permintaan yang berlebihan.

    “Mengatur pola konsumsi dengan membeli kebutuhan secukupnya dan menghindari panic buying dapat membantu menekan lonjakan permintaan,” ujarnya kepada Beritasatu.com, Minggu (2/3/2025).

    Menurut Yusuf, ada beberapa faktor yang menyebabkan harga pangan naik, antara lain tingginya permintaan saat Ramadan 2025, distribusi yang terganggu, terutama untuk bahan pangan segar seperti cabai dan sayuran, dan spekulasi harga oleh oknum pedagang.

    Sebagai solusi, masyarakat dapat berkolaborasi dalam komunitas, misalnya dengan membentuk kelompok belanja bersama atau koperasi pangan. Cara tersebut dinilai dapat membantu mendapatkan harga yang lebih stabil melalui pembelian langsung dari petani atau distributor utama.

    Untuk memastikan ketersediaan bahan pangan tetap aman dan harga stabil, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) di dua pasar di Jakarta pada Sabtu (1/3/2025).

    Mentan Amran menegaskan pemerintah siap mengambil langkah tegas jika menemukan indikasi spekulasi harga. “Pemerintah tidak akan ragu bertindak jika ada pihak yang memanfaatkan momen Ramadan 2025 untuk mengambil keuntungan berlebihan,” ujar Amran.

    Dengan upaya pemerintah dan kesadaran masyarakat dalam mengatur pola konsumsi, diharapkan lonjakan harga pangan dapat ditekan sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan 2025 dengan lebih tenang.

  • Harga Pangan Naik, Operasi Pasar Dinilai Masih Belum Efektif

    Harga Pangan Naik, Operasi Pasar Dinilai Masih Belum Efektif

    Jakarta, Beritasatu.com – Harga komoditas pangan terus mengalami kenaikan selama Ramadan 2025. Bahkan harga cabai rawit merah di beberapa pasar tradisional sudah menembus Rp 150.000 per kilogram.

    Peneliti ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, efektivitas operasi pasar yang dilakukan pemerintah masih terbatas dan belum menyelesaikan akar permasalahan.

    “Operasi pasar dapat menstabilkan harga sementara, tetapi tanpa koordinasi yang optimal dan kebijakan jangka panjang, dampaknya tidak berkelanjutan,” ujar Yusuf Rendy Manilet kepada Beritasatu.com, Minggu (2/3/2025).

    Menurutnya, pemerintah perlu memastikan operasi pasar menyasar daerah-daerah dengan potensi kenaikan harga yang tinggi dibandingkan wilayah lain.

    Selain itu, langkah strategis seperti pengawasan distribusi memang telah dilakukan pemerintah, tetapi dinilai masih belum cukup untuk mengendalikan lonjakan harga pangan.

    Yusuf menekankan pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dalam menekan kenaikan harga pangan, terutama selama Ramadan.

    “Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, mencakup peningkatan produksi, penguatan infrastruktur pertanian, serta regulasi yang mencegah praktik monopoli dan penimbunan, agar lonjakan harga pangan saat Ramadan dapat ditekan secara lebih efektif,” katanya.

    Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi faktor krusial dalam mengatasi inflasi pangan yang bervariasi di setiap wilayah. Yusuf menyarankan agar edukasi kepada masyarakat mengenai pola konsumsi yang bijak dapat menjadi solusi dalam mengurangi tekanan permintaan berlebihan yang membuat harga pangan naik.

  • Harga Pangan Naik, Ini Biang Kerok yang Bikin Dompet Jebol Tiap Ramadan

    Harga Pangan Naik, Ini Biang Kerok yang Bikin Dompet Jebol Tiap Ramadan

    Jakarta, Beritasatu.com – Kenaikan harga pangan kembali terjadi pada awal Ramadan 2025. Peneliti ekonomi dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengungkapkan, fenomena tahunan ini dipicu oleh kombinasi empat faktor utama.

    “Kenaikan harga pangan berulang setiap tahun akibat kombinasi peningkatan permintaan, gangguan pasokan, praktik monopoli, serta faktor psikologis pasar,” ujar Yusuf Rendy kepada Beritasatu.com, Minggu (2/3/2025).

    Menurut Yusuf, lonjakan konsumsi terhadap komoditas seperti cabai, bawang, dan sayuran menjelang Ramadan dan Lebaran menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan harga. Kondisi ini diperburuk oleh cuaca ekstrem yang mengganggu produksi dan distribusi pangan.

    Selain itu, praktik penimbunan oleh oknum spekulan juga memperparah situasi, menciptakan kelangkaan pasokan di pasar.

    Untuk mengatasi masalah masalah harga pangan yang naik, Yusuf menekankan perlunya langkah-langkah terpadu, di antaranya meningkatkan produksi pangan domestik guna memastikan ketersediaan pasokan yang mencukupi lonjakan permintaan.

    Langkah berikutnya adalah efisiensi distribusi melalui penguatan infrastruktur pertanian dan koordinasi yang lebih baik antarinstansi, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah lantaran inflasi pangan bervariasi di setiap wilayah.

    “Pemerintah perlu memantau secara regional bagaimana pergerakan inflasi pangan,” ujarnya.

    Yang juga penting adalah pengawasan ketat terhadap praktik monopoli dan penimbunan, didukung oleh regulasi yang lebih tegas. Langkah selanjutnya yaitu operasi pasar di daerah rawan kenaikan harga, agar harga pangan tetap terkendali dan terjangkau bagi masyarakat.

    Sementara itu, di pasar tradisional, harga pangan masih terus naik. Di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, misalnya, harga cabai rawit mencapai Rp 150.000 per kilogram.

  • Indonesia Diramal Kembali Deflasi pada Februari 2025

    Indonesia Diramal Kembali Deflasi pada Februari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom memperkirakan Indeks Harga Konsumen/IHK mengalami deflasi secara bulanan pada Februari 2025, usai pada bulan sebelumnya terjadi deflasi sebesar 0,76% month to month/MtM.

    Kepala Ekonom PT Bank Pertama Tbk. (BNLI) atau Permata Bank Josua Pardede meramalkan  deflasi akan kembali terjadi dengan angka 0,08% akibat penurunan harga pangan karena pasokan yang meningkat. 

    “Oleh karena itu, kami mengantisipasi deflasi bulanan yang signifikan pada kelompok harga bergejolak,” ujarnya, Minggu (2/3/2025). 

    Sementara itu, inflasi Harga yang Diatur Pemerintah atau Administered Price diproyeksikan akan mencatat inflasi bulanan sebesar 0,23% MtM.

    Namun demikian, Inflasi Inti atau Core Inflation pada Februari 2025 sebagian besar dipengaruhi oleh kenaikan harga emas global dan depresiasi rupiah.

    Secara kumulatif atau year to date (YtD), Josua memperkirakan bahwa IHK deflasi sekitar 0,84%, lebih dalam dari Januari 2025. 

    Seiring dengan deflasi yang kembali terjadi, Josua melihat laju inflasi Februari 2025 secara tahunan atau year on year (YoY) akan menurun atau lebih lambat menjadi 0,31% YoY dari Januari yang deflasi 0,76%—yang menandai level terendah sejak Januari 2020. 

    ⁠Sementara itu, laju Inflasi Inti tahunan diperkirakan akan tetap kuat, naik dari 2,36% YoY menjadi 2,46% pada Februari 2025, terutama didorong oleh kenaikan harga emas. Di luar harga emas, inflasi inti terlihat lemah, mengindikasikan kondisi permintaan yang relatif stabil.

    Secara umum, Josua meyakini meski terjadi deflasi bulanan dan inflasi yang melambat, realisasi IHK pada akhir tahun akan tetap berada di kisaran 2% karena subsidi listrik dari pemerintah hanya diberikan pada dua bulan pertama 2025. 

    “Kami masih memperkirakan inflasi IHK akan berada di kisaran 2% pada akhir tahun 2025, karena dampak dari diskon tarif listrik diantisipasi akan menghilang pada Maret 2025,” lanjutnya.

    Sebelumnya Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan IHK Januari 2025 yang tetap mencatatkan inflasi YoY akibat kelompok kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan laju inflasi 3,69% YoY dan memberikan andil sebesar 1,07%.  

    Komoditas yang memberikan andil inflasi terbesar adalah minyak goreng dan sigaret kretek mesin (SKM) yang masing-masing sebesar 0,14% dan 0,12% terhadap inflasi secara umum. 

    Rendahnya tingkat inflasi Januari 2025 ini bukan tanpa sebab, Amalia menjelaskan kondisi inflasi tertekan akibat deflasi hingga 9,16% YoY pada kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Pada Januari 2025.  

    Utamanya, akibat diskon tarif listrik yang ditetapkan pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai kompensasi kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%.

    Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan perkembangan Indeks Harga Konsumsi (IHK) Februari 2025 pada Senin, (3/3/2025) pukul 11.00 WIB. 

  • Sudirman Said Soroti Wakil Kepala BPKP Rangkap Komisaris Pertamina Patra Niaga: Enggak Boleh Terjadi – Halaman all

    Sudirman Said Soroti Wakil Kepala BPKP Rangkap Komisaris Pertamina Patra Niaga: Enggak Boleh Terjadi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said turut menyoroti kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Patra Niaga yang merugikan negara hingga Rp193,7 triliun.

    Salah satu yang disoroti adalah terkait adanya Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Agustina Arumsari yang turut menjabat sebagai salah satu komisaris di Pertamina Patra Niaga.

    Mulanya, Said mengatakan PT Pertamina (Persero) Tbk merupakan perusahaan yang hampir menguasai pasar migas di Indonesia.

    Menurutnya, hal semacam ini semakin membuka peluang untuk terjadinya praktek korupsi di perusahaan pelat merah tersebut.

    “Fakta bahwa Pertamina adalah pemegang pasar hampir mutlak. Ada beberapa pemain dari swasta, tetapi itu sangat kecil dan tidak berarti. Itu menjadi wilayah yang sebetulnya rentan untuk terjadinya permainan,” katanya dikutip dari program Gaspol di YouTube Kompas.com, Sabtu (1/3/2025).

    Selanjutnya, Said juga mengatakan bahwa volume perputaran uang di Pertamina sangatlah besar.

    Perputaran uang itu, sambungnya, justru semakin membuka peluang terjadinya suap di tengah maraknya kasus korupsi di Indonesia.

    Dia mencontohkan jika ada margin yang dimiliki Pertamina di balik perputaran uang tersebut, maka diduga kuat juga ada upaya untuk menyuap penegak hukum.

    “Dari mulai beresin orang-orang yang terlibat di dalam pengadaan di Pertamina, ini bukan tuduhan, tapi analisis sampai pada lembaga pengawasan yang berlapis-lapis,” katanya.

    Lalu, Said baru mengungkapkan bahwa di dalam direksi Pertamina Patra Niaga, ada Wakil Kepala BPKP yaitu Agustina Arumsari yang merangkap menjadi komisaris.

    Dia menegaskan hal tersebut tidak boleh terjadi karena diyakini akan ada konflik kepentingan.

    “Saya baru tahu bahwa Wakil Kepala BPKP adalah komisaris di salah satu anak perusahaan Pertamina yang menurut saya itu dulu tidak pernah terjadi.”

    “BPKP ya pengawas, enggak boleh ikut-ikut dalam manajemen (Pertamina Patra Niaga). Itu hanya terjadi kalau control environment atau kontrol lingkungannya rusak,” jelasnya.

    Selanjutnya, Said menilai terjadinya kasus mega korupsi di Pertamina Patra Niaga karena ada rangkaian orang yang terlibat, bahkan di lingkungan Istana.

    “Tidak mungkin transaksi semacam ini seperti halnya pengadaan di level kecamatan atau kabupaten, tetapi menyangkut value change atau supply change yang hanya orang-orang kuat yang bisa masuk dalam jaringan ini,” katanya.

    Said mengungkapkan praktek korupsi semacam ini akan hilang jika adanya kepemimpinan yang baik dari pihak-pihak terkait yang berkecimpung di dunia migas.

    Bahkan, kepemimpinan yang baik itu juga harus dimiliki oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas mafia migas.

    “Kuncinya di clean leadership atau kepemimpinan yang bersih dan tidak ada interest yang kemudian menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan pembersihan atau reform,” pungkasnya.

    “Bicara kepemimpinan itu berlapis-lapis. Dari anak perusahaan yang mengerjakan itu di induk perusahaannya. Di Kementerian BUMN, ESDM, dan sampai ke Kantor Presiden,” sambung Said.

    Ada 9 Tersangka Kasus Korupsi Minyak Mentah, Ini Perannya

    TERSANGKA KORUPSI PERTAMAX – (Kiri ke kanan atas) Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya; VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne; dan Dirut PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan. (Kiri ke kanan bawah) Direktur Optimasi Feedstock & Produk PT Kilang Pertamina Internasional, Sani Dinar Saifuddin; VP Feedstock PT Kilang Pertamina Internasional, Agus Purwono; dan Dirut PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi. Keenam petinggi Pertamina ini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina periode 2018-2023. Akibat perbuatan mereka, negara merugi hingga Rp193,7 triliun. (Kolase Tribunnews.com: Dok. Pertamina)

    Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus mega korupsi ini.

    Adapun perannya adalah Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Patra Niaga, Riva bersama Direktur Feedstock and Product Optimization PT Pertamina International, Sani Dinar Saifuddin, dan Vice President (VP) Feedstock Management PT Kilang Pertamina International, Agus Purwono, memenangkan DMUT/broker minyak mentah dan produk kilang yang diduga dilakukan secara melawan hukum.

    Sementara itu, tersangka DW dan GRJ melakukan komunikasi dengan tersangka Agus untuk memperoleh harga tinggi (spot) pada saat syarat belum terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari SDS untuk impor produk kilang.

    Adapun DW atau Dimas Werhaspati adalah Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim.

    Sementara, GRJ atau Gading Ramadhan Joedoe selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

    Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, Riva kemudian melakukan pembelian untuk produk Pertamax (RON 92). 

    Namun, sebenarnya, hanya membeli Pertalite (RON 90) atau lebih rendah. Kemudian, Pertalite tersebut di-blending di Storage/Depo untuk menjadi RON 92. 

    Padahal, hal tersebut tidak diperbolehkan. 

    Selanjutnya, pada saat telah dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya mark up kontrak shipping yang dilakukan Yoki Firnandi selaku Dirut PT Pertamina International Shipping.

    “Pada saat kebutuhan minyak dalam negeri mayoritas diperoleh dari produk impor secara melawan hukum, maka komponen harga dasar yang dijadikan acuan untuk penetapan HIP (Harga Indeks Pasar) Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk dijual kepada masyarakat menjadi mahal/tinggi.”

    “Sehingga dijadikan dasar pemberian kompensasi maupun subsidi BBM setiap tahun dari APBN.”

    “Akibat adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut, telah mengakibatkan adanya kerugian negara sekitar Rp 193,7 triliun, yang bersumber dari berbagai komponen,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, Senin (24/2/2025).

    Sementara itu, peran dua tersangka baru yakni Maya dan Edward, dijelaskan oleh Qohar, mereka melakukan pembelian bahan bakar minyak (BBM) RON 90 (Pertalite) atau lebih rendah dengan harga RON 92 dengan persetujuan Direktur Utama atau Dirut Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan.

    “Kemudian tersangka Maya Kusmaya memerintahkan dan/atau memberikan persetujuan kepada Edward Corne untuk melakukan blending (mencampur) produk kilang pada jenis RON 88 (Premium) dengan RON 92 agar dapat menghasilkan RON 92,” jelas Qohar, Rabu (26/2/2025).

    Pembelian tersebut menyebabkan pembayaran impor produk kilang dengan harga tinggi dan tidak sesuai kualitas barang. 

    “Hal ini tidak sesuai dengan proses pengadaan produk kilang dan core bisnis PT Pertamina Patra Niaga,” jelasnya.

    Selain itu, Maya dan Edward melakukan pembayaran impor produk kilang menggunakan metode spot atau penunjukan langsung berdasarkan harga saat itu. 

    Perbuatan tersebut membuat PT Pertamina Patra Niaga membayar impor kilang dengan harga yang tinggi ke mitra usaha. 

    Padahal, pembayaran seharusnya dilakukan menggunakan metode term atau pemilihan langsung dengan waktu berjangka supaya diperoleh harga yang wajar.

    Tak hanya itu saja, Qohar juga menjelaskan, Maya dan Edward mengetahui dan memberikan persetujuan terhadap mark up dalam kontrak shipping yang dilakukan oleh tersangka Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. 

    Keterlibatan Maya dan Edward dalam mark up itu menyebabkan PT Pertamina Patra Niaga mengeluarkan fee 13–15 persen secara melawan hukum. 

    “Fee tersebut diberikan kepada tersangka Muhammad Kerry Adrianto Riza (MKAR) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa dan tersangka Dimas Werhaspati (DW/tersangka) selaku komisaris PT Navigator Khatulistiwa,” jelas Qohar.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Rifqah)

  • Bukan iPhone 17 Air atau Galaxy S25 Edge, Ini Calon HP Tertipis di Dunia

    Bukan iPhone 17 Air atau Galaxy S25 Edge, Ini Calon HP Tertipis di Dunia

    Jakarta –

    Bukan Galaxy S25 Edge maupun iPhone 17 Air yang bakal menjadi HP tertipis di dunia. Predikat tersebut bakal disandang oleh Tecno Spark Slim.

    HP tersebut bakal diumumkan dalam perhelatan Mobile World Congress (MWC) di Barcelona yang berlangsung 3-6 Maret. Tecno Spark Slim disebut-sebut punya ketebalan hanya 5,75 mm.

    Angka ini menjadikannya lebih tipis dibandingkan rumor ketebalan iPhone 17 Air (yang diperkirakan 6,25 mm) maupun Galaxy S25 Edge (yang konon sekitar 6 mm). Lebih mengejutkan, meski sangat tipis, Tecno berhasil memasukkan baterai berkapasitas besar.

    Berdasarkan teaser yang beredar, baterai yang dipasarng dalam Tecno Spark Slim berukuran 5.200 mAh. Ukurannya lebih besar dibandingkan Galaxy S25 Ultra yang lebih tebal (8,6 mm, 5.000 mAh).

    Tak sampai di situ, Tecno akan memberikan wireless fast charging 45W. Sejauh ini, fitur tersebut belum dihadirkan Apple maupun Samsung pada perangkatnya.

    Tecno Spark Slim Foto: Tecno

    NamunTecno Spark Slim bukan hanya soal bodi tipis; ponsel ini juga menawarkan spesifikasi yang mengesankan. Layarnya menggunakan panel AMOLED 3D melengkung berukuran 6,78 inch dengan resolusi 1,5K dan refresh rate 144 Hz, memberikan pengalaman visual yang halus dan tajam.

    Tecno juga mengklaim layar ini mampu mencapai kecerahan puncak 4.500 nits, menjadikannya sangat terlihat bahkan di bawah sinar Matahari langsung. Untuk urusan fotografi, Spark Slim dilengkapi dengan sistem kamera belakang ganda 50 MP + 50 MP, ditambah kamera depan 13 MP.

    Desainnya juga menonjol dengan penggunaan material aluminium daur ulang dan rangka stainless steel, memberikan kesan premium sekaligus ramah lingkungan.

    Tecno Spark Slim Foto: Tecno

    Tecno sejauh ini belum mengungkap chipset yang digunakan. Mereka menyebutnya sebagai “octa-core berperforma tinggi” yang menjanjikan pengalaman mulus dan daya tahan luar biasa.

    Detail lengkapnya bakal diumumkan Tecno saat MWC 2025 mendatang. Jadi tunggu updatenya di detikINET ya…

    (afr/afr)

  • Cara Telkom Dorong Daya Saing BPD di Kalimantan – Halaman all

    Cara Telkom Dorong Daya Saing BPD di Kalimantan – Halaman all

     

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Telkom Indonesia (TLKM) menggandeng sejumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Kalimantan menggelar workshop produk dan layanan sekaligus mengukuhkan komitmen bersama untuk berkontribusi membangun perekonomian kerakyatan dengan memanfaatkan teknologi digital terkini.  

    Workshop tersebut diselenggarakan 6-7 Februari 2025 di Jakarta melibatkan kolaborasi antara oleh Telkom Regional 4 Kalimantan dan Divisi State Owned Enterprise (SOE) Service.

    Hadir dalam acara workshop tersebut sejumlah pejabat dan perwakilan dari BPD se-Kalimantan yaitu Bank Kalbar, Bank Kaltimtara, Bank Kalsel, dan Bank Kalteng.

    Di workshop ini Telkom memaparkan sejumlah produk dan layanan Telkom Group yang mampu menjawab kebutuhan BPD untuk mewujudkan layanan digital bagi nasabah dan menunjang kegiatan operasional.

    Antara lain layanan komunikasi data, cyber security, SDWAN, M2M, VSAT, Astinet, omni channel marketing, ,Core Banking, Call Center, serta Data Center dan DRC.

    EVP Divisi State Owned Enterprise (SOE) Service Telkom Dedy Mardhianto, menjelaskan untuk menjawab tantangan infrastruktur teknologi informasi BPD, Telkom menghadirkan tiga solusi utama, yaitu Digital Connectivity, Digital Platform dan Digital Service.

    “Solusi ini dirancang khusus untuk membantu BPD menjalankan transformasi digital secara efisien dan terjangkau,” ujarnya.

    Dengan memanfaatkan dan menggunakan sejumlah produk dan layanan Telkom Group di atas, diharapkan BPD di Kalimantan menjadi lebih kompetitif di industri perbankan dengan menghadirkan layanan perbankan digital yang andal bagi nasabahnya.

    Tiga solusi komprehensif tersebut juga menjawab tantangan BPD lainnya, diantaranya keterbatasan tenaga ahli di bidang teknologi digital, analisa data, artificial intelligence, dan cyber security, serta mengubah budaya kerja yang masih stagnan dari sistem konvensional menuju digital.

    Dengan mengadopsi solusi digital dari Telkom Group, diharapkan semakin memudahkan BPD Kalimantan dan seluruh BPD di Indonesia untuk menyediakan layanan perbankan digital yang memenuhi standar industri perbankan nasional maupun internasional.

    Direktur Operasional Bank Kalsel, Abdurahim Fiqry sangat mengapresiasi langkah strategis kolaborasi Telkom Regional 4 Kalimantan dengan Divisi State Owned Enterprise (SOE) Service Telkom yang telah melakukan diskusi produktif dan menjalin kerjasama yang berkelanjutan dengan BPD di Kalimantan untuk memperkuat posisi Telkom di market B2B.

     

  • Di Tengah Tekanan Global Hingga PHK Massal, Ramadan Tetap Berefek Positif ke Ekonomi?

    Di Tengah Tekanan Global Hingga PHK Massal, Ramadan Tetap Berefek Positif ke Ekonomi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Secara historis, momen Ramadan dan Lebaran akan mendorong konsumsi masyarakat sehingga berdampak positif ke pertumbuhan ekonomi. Kendati demikian, momen Ramadan dan Lebaran 2025 kali ini diiringi oleh tekanan global hingga PHK massal di sejumlah sektor.

    Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengakui momen Ramadan kerap berdampak positif ke perekonomian terutama di sektor perdagangan, transportasi, serta makanan & minuman. 

    “Namun, efeknya cenderung bersifat temporer dan bisa terkompensasi oleh perlambatan di sektor lain,” jelas Yusuf kepada Bisnis, Jumat (28/2/2025).

    Dia mencontohkan, ketidakpastian global masih akan sangat berpengaruh ke perekonomian domestik. Misalnya, perlambatan ekonomi di negara mitra-mitra dagang utama akan menghambat ekspor Indonesia.

    Selain itu, sambungnya, pelemahan rupiah yang telah menyentuh Rp16.500 per dolar AS juga bisa meningkatkan tekanan inflasi—terutama pada barang impor—yang pada akhirnya dapat menggerus daya beli masyarakat.

    Yusuf turut mengingatkan bahwa tren pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di industri padat karya masih terus berlanjut. Terbaru, setidaknya 10 ribu buruh Sritex alias PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) telah terkena PHK; 1.100 buruh pabrik piano milik Yamaha di sejumlah daerah juga terancam di-PHK. 

    “Tren PHK massal di beberapa sektor menandakan adanya pelemahan di pasar tenaga kerja, yang berpotensi menekan konsumsi dalam jangka menengah,” ujarnya.

    Dia pun menyambut positif apabila pemerintah menggelontorkan sejumlah insentif fiskal untuk mendorong konsumsi rumah tangga selama momen Ramadan dan Lebaran. Oleh sebab itu, Yusuf memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal I/2025 berada di kisaran 4,9%—5,0%.

    “Meskipun masih cukup kuat, pencapaian angka 5% akan sangat bergantung pada efektivitas insentif fiskal dalam mendorong konsumsi di tengah tekanan eksternal dan pelemahan rupiah,” tutupnya.

    Keyakinan Pemerintah 

    Sebelumnya, pemerintah meyakini pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2025 akan mencapai 5%, terutama didorong oleh momen Ramadan dan Lebaran.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Morgiarso menyatakan indikator-indikator makro ekonomi seperti inflasi dan PMI manufaktur masih menunjukkan angka yang bagus pada Januari. Selain itu, dia berharap tren positif tetap berlanjut pada Februari.

    Kendati demikian, Susi tidak menampik bahwa banyak pengamat dan pakar yang memberi catatan terkait kinerja perekonomian pada dua bulan ini. Oleh sebab itu, dia mengungkapkan pemerintah akan mendorong pertumbuhan pada Maret yang menjadi momen Ramadan.

    “Harusnya kita dorong di Maret ini. Insya Allah mudah-mudahan masih bisa [tercapai pertumbuhan 5%],” ujar Susi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2025).

    Dia meyakini daya beli masyarakat akan terdongkrak pada Maret karena tunjangan hari raya (THR) akan cair. Sejalan dengan itu, sambungnya, pemerintah juga memberi insentif fiskal.

    Susi mencontohkan bahwa pemerintah akan memberikan diskon tiket pesawat dan tarif tol menjelang mudik Lebaran. Selain itu, akan ada program Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) edisi Ramadan.

    “Kita keroyok bareng-bareng sih. Mudah-mudahan semua program efektif sehingga ngangkat di kuartal I-nya, karena psikologisnya penting di kuartal I,” jelasnya.