TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat melihat melemahnya daya beli masyarakat saat momen Lebaran disebabkan terus terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.
“PHK massal terjadi sejak 2024. Tidak heran daya beli melemah,” ujar Mirah saat dihubungi, Kamis (3/4/2025).
Mirah menekankan, PHK terhadap para pekera memperlambat berputarnya roda perekonomian. Ditambah, lanjut dia, para pekerja juga cenderung mempersiapkan dana mereka untuk anak-anak masuk sekolah.
“Jadi memang PHK yang menimpa para pekerja buruh berpengaruh kuat terhadap daya beli,” tutur Mirah.
Karena itu, pemerintah diminta untuk menginstruksikan para pengusaha untuk tidak mudah melakukan PHK terhadap para buruh. Selain itu, juga menerapkan kebijakan-kebijakan yang tidak membuat sulit pengusaha hingga pekerjanya.
“Pemerintah seharusnya memberikan peringatan tidak memberi PHK di tengah situasi ini, apalagi Presiden sudah meminta tidak ada PHK,” terang Mirah.
Sebelumnya, data dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sebanyak 44.069 buruh yang ter-PHK pada Januari-Februari 2025 dari 37 perusahaan. 37 perusahaan tersebut ada yang menutup pabriknya, pailit, dalam PKPU, efisiensi, dan relokasi.
Beberapa informasi perusahaan besar yang tutup misalnya, Sritex Group dengan total karyawan ter-PHK sebanyak 11.025 buruh, PT Yamaha Music Piano 1.110 buruh PHK, PT Sanken Indonesia 900 butuh PHK, hingga PT Victory Ching Luh 2.000 PHK.
Sedangkan, CORE Indonesia mengungkapkan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah semakin terhimpit jelang Lebaran 2025.
Dalam laporan CORE Indonesia yang berjudul Awas Anomali Konsumsi Jelang Lebaran 2025, sejumlah indikator ekonomi menunjukkan tingkat konsumsi masyarakat tidak menunjukkan gairah meski telah menjelang Lebaran.
Secara langsung, pelemahan konsumsi ini dapat dilihat dari tidak nampaknya tren berbelanja untuk kebutuhan Ramadhan dan Lebaran. Bahkan CORE Indonesia melihat hingga pekan ketiga Ramadhan, konsumsi rumah tangga masih lesu. Sebaliknya, ada sinyal kuat bahwa kelompok rumah tangga menengah ke bawah mengerem belanja.
CORE berpendapat gejala anomali konsumsi rumah tangga menjelang Lebaran ini terlihat dari tren deflasi pada awal 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mencatat Indonesia mengalami deflasi pada Februari 2025. Deflasi Februari tercatat secara tahunan sebesar 0,09 persen, bulanan sebesar 0,48 persen, dan juga secara tahun berjalan atau year-to-date sebesar 1,24 persen.
Faktor terbesar penyumbang deflasi berasal dari kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, yang dipicu oleh insentif diskon tarif listrik 50 persen pada Januari-Februari 2025 lalu.
Kendati demikian, CORE melihat adanya kejanggalan. Deflasi Februari 2025 tidak hanya terjadi pada kelompok pengeluaran tersebut, melainkan juga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, dengan andil deflasi 0,12 persen secara bulanan.
“Padahal, menjelang bulan Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya, kelompok makanan, minuman dan tembakau selalu menyumbang inflasi, meskipun dorongan kenaikan harga biasanya tertahan oleh musim panen yang sudah dimulai pada bulan Februari di beberapa daerah di Indonesia,” tulis laporan CORE.
Januari-Februari 40.000 Buruh Kehilangan Pekerjaan
Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terus terjadi di Indonesia terutama di sektor industri dan sudah memakan korban 40.000 buruh kehilangan pekerjaan dalam dua bulan pertama (Januari-Februari) 2025 ini.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam mengatakan kasus PHK buruh paling banyak terjadi di kawasan Jawa Barat, DKI Jakarta dan Tangerang.
“(PHK) sudah ada angkanya ya, terutama Jakarta dan Jawa Barat yang paling banyak. Jadi Januari dan Februari ini sudah sekitar 40.000,” ujarnya dikutip Kompas.com di Jakarta, Rabu (19/3/2025).
Bob menambahkan, Apindo mendapatkan data PHK itu dari jumlah pekerja yang mencairkan BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi pencairan uang jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).
Menurut dia, tahun 2024 lalu ada 250.000 orang yang dirumahkan, kemmudian di Januari dan Februari 2025 ini sekitar 40.000. “Data yang kita peroleh dari BPJS. PHK ada di Jawa Barat, DKI, Tangerang,” kata Bob Azam.
Bob belum bisa memastikan jumlah tersebut sudah termasuk gelombang PHK dari raksasa tekstil Sritex Grup. Dia menegaskan, buruh yang di-PHK di periode Januari-Februari 2025, mayoritas berasal dari industri padat karya.
Sebelumya, Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan angka PHK PT Sritex Group mencapai 11.025 orang. Angka tersebut merupakan jumlah kumulatif sejak Agustus 2024 hingga Februari 2025.
Pihak BPJS Ketenagakerjaan sudah membayarkan jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) senilai Rp 90,83 miliar kepada 10.824 pegawai PT Sritex Group yang terkena PHK.
Total 37 Perusahaan Lakukan PHK, Menimpa 44.069 Buruh
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mencatat ada 37 perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya di periode Januari-Februari 2025.
Dari 37 perusahaan tersebut, ada 44.069 buruh atau pekerja sudah terkena PHK.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena ada 13 perusahaan lain dalam proses verifikasi, sehingga total buruh terdampak PHK diperkirakan mencapai 60 ribu orang.
Said tidak mengungkap 13 perusahaan lain yang bakal melakukan PHK. KSPI menyebut banyak buruh yang terkena PHK tidak mendapatkan kepastian soal pesangon dan tunjangan hari raya (THR).
Said Iqbal mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret guna menyelesaikan permasalahan ini.
“Di mana pemerintah? dan apa yang akan dilakukan pemerintah? yang bisa dipastikan 60 ribu buruh ter-PHK tersebut tidak dibayar THR nya hingga H-7,” ujar Said Iqbal, Minggu (16/3/2025).
PHK Dipicu Turunnya Permintaan Pasar Ekspor
Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda mengatakan, pendorong perusahaan melakukan PHK massal adalah menurunnya permintaan secara global.
Dari sisi permintaan di Amerika dan China mengalami kontraksi yang cukup signifikan.
Di pasar domestik bahkan industri lokal tidak berkembang lantaran adanya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024, yang memudahkan impor masuk ke dalam negeri.
“Ini yang dinilai bahwa ya produksi kita kalah bersaing dengan barang-barang dari China, dengan harga yang jauh lebih murah. Belum lagi masalah untuk trifhting,” kata Nailul dalam keterangannya di media sosial YouTube Narasi, beberapa waktu lalu.
Nailul mengatakan bahwa daya beli masyarakat yang terkontraksi ini bermula pada periode Mei hingga September 2024, yang mengalami deflasi berturut-turut secara bulanan.
Dia bilang, kedua alasan itulah yang menjadi penyebab perusahaan gulung tikar bahkan menimbulkan PHK massal.
“Nah ini artinya emang dari sisi permintaan ada gangguan di situ yang pada akhirnya menganggu juga dari sisi produksinya,” ucap dia.
“Makanya di tahun 2024 itu banyak produsen-produsen tekstil yang dia gulung tikar karena dua hal tersebut ada dari sisi kebijakan permendag nomor 8 di tahun 2024 dan juga ada di sisi daya beli masyarakat yang memang belum pulih sepenuhnya,” sambungnya.
Berikut daftar perusahaan yang telah melakukan PHK dengan total jumlah buruh yang terdampak PHK, kawasan, dan alasan PHK:
1. PT. Daya Mekar Tekstil
Jumlah buruh: 250
Kawasan: KBB
Alasan: Efisiensi
2. PT. Kencana Fajar Mulia
Jumlah buruh: 300
Kawasan: KBB
Alasan: Pabrik tutup
3. PT. Lantai Emas Kemenangan Jaya
Jumlah buruh: 200
Kawasan: Bogor
Alasan: Dalam PKPU
4. PT. Ubin Keramik Kemenangan Jaya
Jumlah buruh: 230
Kawasan: Bogor
Alasan: Dalam PKPU
5. PT. Inopak Packaging
Jumlah buruh: 263
Kawasan: Bogor
Alasan: Pailit
6. PT. Aditec Cakrawityata (Quantum)
Jumlah buruh: 511
Kawasan: Tangerang
Alasan: Pailit
7. PT. Sintra Elektrindo
Jumlah buruh: 58
Kawasan: Bekasi
Alasan: Pailit
8. PT. ISS
Jumlah buruh: 9
Kawasan: Lampung
Alasan: Peralihan perusahaan
9. PT. Parsiantuli Karya Perkasa
Jumlah buruh: 83
Kawasan: Cirebon
Alasan: PHK sepihak
10. PT. Karya Mitra Budi Sentosa
Jumlah buruh: 10.000
Kawasan: Pasuruan, Nganjuk, dan Madiun
Alasan: Pailit
11. PT. Duta Cepat Pakar Perkasa
Jumlah buruh: 1.500
Kawasan: Surabaya
Alasan: Pailit
12. PT. Rama Gloria Sakti
Jumlah buruh: 500
Kawasan: Pasuruan
Alasan: Pailit
13. PT. Milienia Furniture
Jumlah buruh: 300
Kawasan: Pasuruan
Alasan: Pailit
14. PT. Cahaya Indo Persada
Jumlah buruh: 150
Kawasan: Surabaya
Alasan: Pailit
15. PT. Rita Sinar Indah
Jumlah buruh: 100
Kawasan: Surabaya
Alasan: Pailit
16. PT. Nusira
Jumlah buruh: 200
Kawasan: Gresik
Alasan: Pailit
17. PT. Danmatex
Jumlah buruh: 500
Kawasan: Pekalongan
Alasan: Pailit
18. PT. Dupantex
Jumlah buruh: 530
Kawasan: Pekalongan
Alasan: Pailit
19. PT. Jabatex
Jumlah buruh: 500
Kawasan: Tangerang
Alasan: Pailit
20. PT. Master Movenindo
Jumlah buruh: 700
Kawasan: Jakarta Utara
Alasan: Pailit
21. PT. Istana Baladewa
Jumlah buruh: 200
Kawasan: Bandung
Alasan: –
22. PT. Mustika Fortuna Abadi
Jumlah buruh: 3
Kawasan: KBB
Alasan: PHK, proses 5 tahun
23. PT. Ricki Putra Globalindo
Jumlah buruh: 700
Kawasan: Bandung
Alasan: Dalam PKPU
24. PT. Daya Mekar Tekstindo
Jumlah buruh: 16
Kawasan: KBB
Alasan: PHK
25. PT. Fajar Mataram Sedayu
Jumlah buruh: 19
Kawasan: KBB
Alasan: PHK
26. PT. Falmaco Nonwoven Industry
Jumlah buruh: 200
Kawasan: KBB
Alasan: PHK
27. PT. Century Textil (Centex)
Jumlah buruh: 137
Kawasan: Jakarta Timur
Alasan: Efisiensi
28. PT. Sritex
Jumlah buruh: 10.665
Kawasan: Sukoharjo
Alasan: Pailit
29. PT. Bitratex
Jumlah buruh: 2.000
Kawasan: Semarang
Alasan: Pailit
30. PT. Primayuda
Jumlah buruh: 985
Kawasan: Boyolali
Alasan: Pailit
31. PT. Sinar Pantja Djaja
Jumlah buruh: 340
Kawasan: Semarang
Alasan: Pailit
32. PT. Yihong Novatex
Jumlah buruh: 1.500
Kawasan: Cirebon
Alasan: Efisiensi
33. PT. Danbi
Jumlah buruh: 2.000
Kawasan: Garut
Alasan: Pailit
34. PT. Sanken Indonesia
Jumlah buruh: 900
Kawasan: Bekasi
Alasan: Relokasi ke Jepang
35. PT. Yamaha Music Piano
Jumlah buruh: 1.100
Kawasan: Jakarta & Bekasi
Alasan: Relokasi ke China
36. PT. Adis
Jumlah buruh: 1.500
Kawasan: Tangerang
Alasan: Efisiensi
37. PT. Victory Ching Luh
Jumlah buruh: 2.000
Kawasan: Tangerang
Alasan: Efisiensi
