Xcloud.id

NGO: CORE

  • UMKM mendunia, pertumbuhan ekonomi perkasa

    UMKM mendunia, pertumbuhan ekonomi perkasa

    Perajin membuat shuttlecock untuk memenuhi permintaan di sentra industri shuttlecock di Makam Bergolo, Serengan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (9/11/2024). Guna memenuhi percepatan target pertumbuhan ekonomi Pemerintah Indonesia sebesar delapan persen pada 2029, Kemendag menargetkan ekspor nasional dapat tumbuh 7,1 persen pada 2025 hingga 9,6 persen pada 2029. ANTARAFOTO/Maulana Surya/YU (ANTARA FOTO/Maulana Surya)

    UMKM mendunia, pertumbuhan ekonomi perkasa
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 21 November 2024 – 15:57 WIB

    Elshinta.com – Berawal dari semangat berwirausaha, membuat produk rumahan ala kadarnya, hingga akhirnya meraup omzet jutaan rupiah. Itulah ikhtiar yang jalani oleh para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kini, sudah saatnya para pengusaha lokal ini mendapat tempat di pasar global.

    Upaya mendorong UMKM melakukan ekspor sebenarnya sudah dilakukan sejak lama, baik oleh pemerintah ataupun pihak swasta. Berbagai pendampingan, pelatihan hingga bantuan terhadap akses finansial juga telah dihadirkan guna membantu para pengusaha “kecil” ini naik kelas.

    Mendorong peningkatan UMKM bisa ekspor menjadi isu yang sedangkan digencarkan oleh pemerintah. Betapa tidak, sektor ini telah menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi lantaran menyumbang lebih dari 60,5 persen produk domestik bruto (PDB) nasional, serta memiliki potensi yang besar untuk menembus pasar internasional.

    Namun, kontribusi ekspor UMKM periode Januari-Agustus 2024, berdasarkan instrumen Surat Keterangan Asal (SKA), baru mencapai 6,8 persen dengan nilai 11,6 miliar dolar AS (sekitar Rp184,8 triliun). Angka ini terbilang kecil, sehingga banyak sekali pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk membuat UMKM siap dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas lagi.

    Jadi isu prioritas

    Pemerintah memandang pengembangan ekosistem UMKM ekspor menjadi hal yang sangat penting. Tak heran, bahwa isu ini menjadi topik utama dalam berbagai diskusi. Bahkan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memasukkannya ke dalam program prioritas yang harus dikejar.

    Tiga program prioritas Kemendag di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, adalah pertama, pengamanan pasar dalam negeri sehingga produk lokal dapat berdaya saing menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kedua, perluasan pasar ekspor dengan meningkatkan pangsa pasar produk ekspor di kancah global, dan ketiga, peningkatan UMKM “Berani Inovasi, Siap Adaptasi (BISA) Ekspor untuk mendorong kontribusi ekspor UMKM terhadap kinerja perdagangan luar negeri Indonesia.

    Isu seputar UMKM go international sudah mulai sering digaungkan. Bahkan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso juga menyerukan masalah ini dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup serta Menteri Hubungan Perdagangan Singapura Grace Fu.

    Tak hanya itu, Indonesia juga menyampaikan soal pentingnya pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) dari negara-negara berkembang untuk berpartisipasi dalam perdagangan global, pada pertemuan Menteri Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC Ministerial Meeting/AMM) ke-35 di Lima, Peru, Kamis (14/11).

    Bukan hanya Indonesia yang peduli dengan pengembangan produk dalam negeri, memberikan peran dan porsi bagi UMKM maupun kelas kecil dan menengah (UKM) atau small medium enterprise (SME), masih menjadi isu penting di negara-negara maju seperti Korea Selatan.

    Oleh karena itu, poin penguatan UKM, juga masuk dalam kesepakatan-kesepakatan perjanjian dagang dan kerja sama ekonomi tingkat internasional.

    “Kesepakatan-kesepakatan kerja sama ekonomi tingkat internasional itu sudah banyak yang masuk ke isu-isu seperti SME atau UMKM. Kebanyakan di negara-negara lain, masih mengutamakan perkembangan SME-nya,” kata Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal.

    Strategi pendorong

    Masih rendahnya sumbangan UMKM terhadap ekspor nasional tidak terlepas dari masalah rendahnya produktivitas dan daya saing, ketidaklengkapan administrasi dan legalitas usaha serta perencanaan finansial. Pelaku UMKM ini, tentunya tidak bisa berdikari tanpa ada bantuan, pendampingan dan pelatihan dari pemerintah maupun non-pemerintah.

    Mereka juga tidak serta-merta langsung bisa mengenalkan produk kepada calon pembeli di pasar global. Maka, pemerintah juga harus melakukan berbagai langkah untuk mendorong naiknya kontribusi ekspor dari sektor tersebut. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengembangkan ekosistem UKM ekspornya sendiri. Jika ekosistemnya tidak ada atau tidak berjalan, bagaimana mungkin calon-calon eksportir ini mampu menjual produknya keluar negeri.

    Ekosistem tersebut meliputi banyak hal mulai dari permodalan, akses pasar ke luar negeri, pembina untuk pengembangan produk, hingga agregator yang akan membawa dan mempromosikan produk UKM. Selain itu, perlu juga adanya pembentukan dua pusat ekspor baru di luar Pulau Jawa. Saat ini pusat ekspor hanya berada di Surabaya dan Makassar. Penambahan pusat ekspor, diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekspor UKM.

    “Pusat ekspor juga akan sangat berperan penting bagi para pelaku ekspor agar dapat menemukan pasar yang lebih luas,” ucap Menteri Perdagangan Budi Santoso.

    Kemendag sendiri memiliki target mampu mencetak 100 UKM ekspor melalui hasil program UKM Bisa Ekspor yang sedang dijalankan. Selain itu, Kemendag juga menargetkan tercapainya 600 UKM yang mendapatkan pelatihan ekspor sepanjang periode 21 Oktober-31 Desember 2024.

    Jika ekosistem sudah terbentuk dan pusat ekspor telah ditambah, maka strategi selanjutnya adalah mengoptimalkan peran perwakilan perdagangan dalam promosi ekspor UKM dengan target transaksi mencapai 55 juta dolar AS (sekitar Rp876,3 miliar). Langkah lainnya berupa menyusun kalender kegiatan ekspor yang berisi jadwal-jadwal promosi maupun penjajakan kesepakatan dagang (business matching).

    Upaya-upaya promosi di luar negeri bisa dimaksimalkan dengan melibatkan perwakilan perdagangan di luar negeri. Namun, produk-produk yang dipamerkan harus lolos kurasi sehingga produk Indonesia memiliki standar yang konsisten. Membuat forum dialog antara pelaku usaha dan pihak-pihak yang terlibat untuk peningkatan ekspor, juga perlu untuk dilaksanakan. Hal ini bertujuan agar tercipta jembatan yang efektif antara UMKM Indonesia dan pasar global.

    Kolaborasi adalah kunci

    UMKM/UKM tidak bisa berjalan sendirian, target pemerintah untuk meningkatkan ekspor juga tidak akan berwujud tanpa ada pelakunya. Keduanya pun tak bisa memperluas pasar bila tidak ada bantuan dari pihak ketiga, keempat dan seterusnya. Kolaborasi dan sinergi sudah menjadi barang wajib yang tidak bisa ditolak lagi. Di sini, UMKM sebagai pelaku usaha, membutuhkan fasilitas dan pembinaan, baik yang dilakukan oleh kementerian, lembaga maupun swasta.

    Diperlukan juga adanya agregator sebagai pembina ekspor. Kehadiran agregator ini bertugas untuk menjadi jembatan bagi UMKM yang ingin memperluas pasarnya keluar negeri. Selain itu, Indonesia memiliki perwakilan perdagangan di luar negeri dan para diaspora. Keduanya dapat berperan untuk mempertemukan UMKM dengan pembeli internasional.

    Terkait dengan agregator, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) pernah menyebut telah menjalin hubungan atau kerja sama dengan beberapa mitra di luar negeri, seperti dengan Korea, Rusia, Dubai dan China untuk memasarkan produk-produk UMKM dalam negeri.

    Dengan kolaborasi yang saling menguntungkan dan terciptanya ekosistem, diharapkan peningkatan UMKM bisa ekspor, mampu tercapai. Kontribusi perdagangan luar negeri dari sektor tersebut semakin besar. Pasar ekspor Indonesia juga semakin luas dengan beragam produk yang ditawarkan.
     
    Niscaya, dengan diberikan tempat di pasar global, UMKM dapat turut mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

    Sumber : Antara

  • Wamendagri dorong implementasi Kemendagri Ber-AKHLAK

    Wamendagri dorong implementasi Kemendagri Ber-AKHLAK

    Kita tangkap adalah target-target yang luar biasa dari Bapak Presiden, berani sekali.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong implementasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (Ber-AKHLAK) untuk menuju Indonesia Emas 2045.

    Di tengah ketidakpastian politik dan kondisi di lingkup internasional, dia menyebut implementasi core value Ber-AKHLAK merupakan landasan moral yang kuat dalam menjalankan organisasi.

    “Jadi, Ber-AKHLAK ini canggih banget. Semua sudah ada di sini. Moral issues, kompetensi ada di sini, pelayanannya, accountability-nya, kompetensi, loyal, adaptif, kolaboratif, dan yang paling penting adalah harmoni,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Ia menyebut core value Ber-AKHLAK bersinggungan dengan visi dan misi Presiden RI Prabowo Subianto maupun tugas dan fungsi Kemendagri, yaitu bekerja untuk rakyat.

    Hal ini diwujudkan dengan bersama-sama memikirkan bagaimana rakyat bisa sejahtera, tindakan korupsi bisa diatasi, serta anggaran untuk rakyat bisa secara efektif dan efisien.

    Pesan ini pula yang disinggung oleh Presiden ketika memberikan pengarahan pada kegiatan Retret Kabinet Merah Putih di Magelang, serta disinggung pula pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Sentul, 7 November lalu.

    “Kita tangkap adalah target-target yang luar biasa dari Bapak Presiden, berani sekali. Economic growth 8 persen, 8 persen pertumbuhan ekonomi. Hanya terjadi 32 tahun selama zaman Orde Baru,” ujarnya.

    Untuk itu, membentuk kader-kader yang Ber-AKHLAK, khususnya bagi keluarga besar Kemendagri sangat penting. Integritas dan loyalitas menjadi karakter penting yang harus dipunyai oleh setiap pegawai di Kemendagri.

    Salah satu sosok teladan yang Bima sebut adalah mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew dengan kualitas integritas dan kepemimpinannya yang masih diingat hingga sekarang.

    “Bapak/Ibu kalau ke Singapura silakan naik taksi, kemudian random ngobrol dengan sopir taksinya, tanya, ‘what do you think about Mr. Lee?’ Mereka akan jawab semua sama, satu, sosok dengan integritas. The man with integrity,” terang Bima.

    Karakter lain yang Bima tekankan adalah konsistensi dan keberlanjutan. Ketika diimplementasikan ke kerja pemerintahan, dia berharap pegawai tidak salah arah, tidak gengsi melanjutkan program pimpinan terdahulu yang sudah ada, dan menyempurnakannya menjadi lebih baik.

    Bima menilai kelemahan dari pergantian kepemimpinan di Indonesia sering berfokus pada legasi, tetapi tidak memikirkan terkait dengan keberlanjutan.

    “Jangan terlalu terobsesi dengan perubahan. Akan tetapi, keberlanjutan adalah yang utama. Konsistensi dan keberlanjutan. Singapura ada di titik ini karena semuanya konsisten dan berlanjut. Ada platformnya, ada track-nya begitu,” tambahnya.

    Di sisi lain, Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Hadi Prabowo dalam sambutan pembukaan mengungkapkan kegiatan ini memberikan bekal, semangat, dan motivasi bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam mewujudkan Kemendagri Ber-AKHLAK dan memperkuat integritas.

    Hadi Prabowo mengatakan bahwa integritas tidak hanya diajarkan, tetapi yang paling penting diimplementasikan dengan mengedepankan pemikiran yang jernih, baik, arif, dan bijaksana.

    “Kita harus juga memahami kalau arti Ber-AKHLAK ‘kan sudah tiap hari kita pahami. Namun, bagaimana kita bisa memantapkan, memelihara, dan tetap kita pertahankan integritas diri,” ucap Hadi.

    Kepala Biro Kepegawaian Kemendagri Dian Andy Permana menambahkan bahwa kegiatan ini sebagai puncak kegiatan dalam rangkaian internalisasi Ber-AKHLAK Kemendagri Tahun 2024.

    Penyusunan kode perilaku Ber-AKHLAK menjadi panduan dalam berperilaku bagi seluruh ASN di Kemendagri dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari. Budaya kerja Ber-AKHLAK juga menjadi salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi di kementerian/lembaga.

    “Selain itu, tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menggelorakan kembali core value ASN Ber-AKHLAK dan employer branding ‘Bangga Melayani Bangsa’,” pungkas Dian.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Terlibat Uji Coba Makan Siang Bergizi, Grab Tawarkan Menu MBG Seharga Rp2,9 Juta?

    Terlibat Uji Coba Makan Siang Bergizi, Grab Tawarkan Menu MBG Seharga Rp2,9 Juta?

    Bisnis.com, JAKARTA – Grab Indonesia terlibat dalam program Makan Siang Bergizi (MBG). Raksasa Ride Hailing asal Singapura itu memiliki paket bernama Menu MBG.   

    Dalam sebuah foto yang diterima Bisnis, terlihat salah satu paket yang ditawarkan Grab dalam program MBG. Paket tersebut bernama Menu MBG Kelas 1-6 dengan harga Rp2.925.000. 

    Bisnis mencoba mengonfirmasi mengenai detail paket MBG tersebut. Hingga berita ini diturunkan Grab tak kunjung memberi jawaban, 

    Sebelumnya, Country Managing Director Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan sebagai perusahaan teknologi, Grab selalu berupaya untuk menawarkan proses yang lebih mudah dan transparan, termasuk dalam Program Makan Siang Bergizi (MBG).  

    Dengan memanfaatkan teknologi menyeluruh dari ekosistem Grab dan OVO, pihak sekolah dapat melakukan pemantauan sejak dari pemesanan, serah terima makanan, hingga kontrol budget.

    Tangkapan layar paket MBGPerbesar

    “Sementara di sisi lain, kami juga berupaya menjaga standar keamanan dan kebersihan dengan menerapkan proses kontrol kualitas melalui aplikasi serta sidak ke Mitra Merchant UMKM yang menjadi sub dapur umum program Makan Bergizi Gratis,” kata Neneng dikutip, Kamis (21/11/2024). 

    Sementara itu Lina Hanifah pemilik Catering Barokah, salah satu sub dapur umum yang merupakan Mitra Merchant Grab dan berlokasi di sekitar wilayah SD Muhammadiyah 1 Wonopeti turut merasakan dampak dari program ini. 

    Dia menuturkan bahwa Catering Barokah saat ini telah menggunakan aplikasi, sehingga perlu lebih ketat dari sisi standar kebersihan saat masak. 

    Saat awal bergabung dengan ekosistem MBG Grab, dirinya mendapat pelatihan dasar, seperti memisahkan antara tempat persiapan bahan, tempat memasak, dan tempat penyajian makanan. 

    Kemudian pembekalan dasar standar dapur dan peralatan tambahan seperti hairnet untuk karyawan, masker, sarung tangan, dan celemek. Sampai dengan quality check saat memasak dan juga saat kirim makanan, semua terjaga dan terdokumentasi dalam foto dan dimasukan ke dalam aplikasi.

    “Alhamdulillah pendapatan saya naik hampir 10 kali lipat selama hampir tiga bulan bergabung dalam program Makan Bergizi Gratis ini. Sekarang, saya bisa memberdayakan beberapa warga sekitar karena pesanan yang bertambah,” kata Lina. 

    Grab Indonesia dan OVO menerapkan dua metode dalam program uji coba Makan Bergizi Gratis. Pertama, menggunakan kotak makan stainless steel dengan porsi makanan yang telah ditentukan. Kedua, metode prasmanan dimana para siswa/i membawa alat makan mandiri dan akan disajikan oleh guru sesuai takaran saji. 

    Setelah makan, murid-murid diajarkan untuk membersihkan alat makan yang telah digunakan, sebelum dijemput kembali oleh Mitra Pengemudi dan dikembalikan ke Mitra UMKM. 

    Dalam pelaksanaan uji coba ini, perusahaan berupaya untuk menerapkan praktik berkelanjutan dan memperhatikan unsur ramah lingkungan sehingga dapat memitigasi risiko sampah alat makan. 

    Dalam melaksanakan program uji coba ini, Grab dan OVO menggandeng PP Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), CORE Indonesia, GSI Lab, dan Yayasan Lembaga Peningkatan Kesehatan Gizi Indonesia (YLPKGI).

  • Kalau Aja Kualitas BBM di Indonesia Lebih Baik, Dampak Positifnya Banyak

    Kalau Aja Kualitas BBM di Indonesia Lebih Baik, Dampak Positifnya Banyak

    Jakarta –

    Sektor transportasi menjadi salah satu kontributor utama polusi udara di Indonesia. Sebab, bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia dinilai masih berkualitas rendah. Indonesia membutuhkan BBM yang lebih berkualitas untuk menangani polusi udara yang semakin menjadi-jadi.

    Institute for Essential Services Reform (IESR), lembaga think tank di bidang energi terbarukan dan lingkungan, bersama Center of Reform on Economics (CORE Indonesia), Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB), dan Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC-UI) meluncurkan kajian “Analisis Dampak Kebijakan Pengetatan Standar Kualitas BBM pada Aspek Lingkungan, Kesehatan, dan Ekonomi.”

    Kajian ini menunjukkan, jika standar kualitas BBM diperketat hingga setara Euro IV, maka dapat berdampak terhadap pengurangan polusi udara, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, serta menurunkan biaya sosial dan ekonomi yang diakibatkan karena peningkatan biaya kesehatan, hilangnya kesempatan ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Pengetatan kualitas bahan bakar juga mendukung pertumbuhan ekonomi.

    Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, menjelaskan bahwa sekitar 45 persen polusi udara di Jakarta berasal dari sektor transportasi. Fabby mengungkapkan bahwa mayoritas BBM di pasar Indonesia, seperti Pertalite dan Pertamax, memiliki kualitas rendah. Hal itu diindikasikan dari kandungan sulfur mencapai 150-400 ppm, jauh di atas standar Euro IV.

    Untuk diketahui, sulfur merupakan komponen alami minyak mentah yang terdapat pada bensin dan diesel. Saat dibakar, sulfur menghasilkan emisi berupa sulfur dioksida (SO2). Untuk itu, Fabby mendorong penurunan kandungan sulfur dengan memperketat standar kualitas BBM, seperti menerapkan Euro IV yang membatasi sulfur maksimal 50 ppm.

    “Polusi udara menyebabkan kerugian perekonomian yang meningkatkan biaya kesehatan, menurunkan produktivitas masyarakat dan kerusakan lingkungan.Berdasarkan laporan Bank Dunia, polusi udara di Indonesia mengurangi PDB negara sekitar US 220 miliar atau sekitar 6,6 persen per tahun.Jika ingin mencapai pertumbuhan ekonomi delapan persen, seperti yang dicita-citakan Presiden Prabowo, maka pemerintah perlu sungguh-sungguh mengatasi masalah polusi udara ini,” kata Fabby dikutip dari siaran persnya.

    Ketua RCCC UI Prof. Budi Haryanto menuturkan, di Jakarta total kasus penyakit akibat polusi udara, seperti ISPA, asma, radang dan infeksi paru-paru, mencapai 175 ribu hingga 599 ribu kasus pada periode 2016-2021. Total biaya pengobatan yang diklaim melalui BPJS pada periode yang sama mencapai Rp 191 juta hingga Rp 1,8 milar pada periode yang sama. Dengan penerapan BBM yang lebih berkualitas sehingga udara lebih bersih, maka biaya pengobatan akibat polusi udara bisa dihemat.

    “Kualitas udara yang lebih bersih akan mengurangi risiko rawat inap dan biaya pengobatan terkait penyakit akibat polusi. Dengan mempromosikan kualitas BBM yang lebih tinggi, maka dapat melindungi kesehatan masyarakat sekaligus mengurangi beban ekonomi yang disebabkan oleh biaya pengobatan jangka panjang,” kata Prof Budi.

    (rgr/dry)

  • PT PAL masifkan pencegahan radikalisme di lingkungan kerja

    PT PAL masifkan pencegahan radikalisme di lingkungan kerja

    Ini dilakukan dengan menyelenggarakan sosialisasi antiterorisme dan ideologi radikal kepada seluruh karyawan

    Surabaya (ANTARA) – PT PAL Indonesia bersama Bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memasifkan langkah proaktif dalam mencegah penyebaran radikalisme di lingkungan kerja.

    “Ini dilakukan dengan menyelenggarakan sosialisasi antiterorisme dan ideologi radikal kepada seluruh karyawan,” kata Senior Executive Vice President (SEVP) Transformasi Manajemen PT PAL Indonesia Laksda TNI (Purn) A.R Agus Santoso di Surabaya, Kamis.

    Agus menyatakan sosialisasi anti terorisme dan ideologi radikal penting untuk dilakukan di lingkungan kerja PT PAL karena perusahaan ini merupakan perusahaan strategis nasional yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan negara.

    Selain melindungi aset-aset vital, kata Agus, PT PAL juga menjaga karyawannya dari ancaman ideologi radikal di antaranya dengan terus-menerus menanamkan dan menginternalisasikan ideologi Pancasila dalam kegiatan kerja berlandaskan core value AKHLAK.

    Agus berharap sosialisasi anti terorisme dan ideologi radikal bersama BNPT bisa memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh karyawan tentang modus operandi terorisme serta langkah-langkah pencegahan yang efektif.

    Kepala Sub Direktorat Bina Dalam Lapas Direktorat Deradikalisasi BNPT Kol Mar Wahyu Herawan, M.Sc. pun mengapresiasi langkah PT PAL dalam pencegahan radikalisme.

    Ia menekankan pentingnya setiap karyawan PT PAL menanamkan nilai-nilai kebersamaan serta mau menerima perbedaan dan keberagaman.

    Ia menjelaskan pencegahan radikalisme dapat dilakukan dengan metode menerima perbedaan antara satu dengan lainnya

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Apindo Sebut Tax Amnesty Selalu Timbulkan Polemik di Masyarakat

    Apindo Sebut Tax Amnesty Selalu Timbulkan Polemik di Masyarakat

    Jakarta, Beritasatu.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty sering menimbulkan polemik di masyarakat. Lantaran  memberikan rasa ketidakadilan terhadap wajib pajak yang telah patuh. Dengan kata lain masyarakat yang mengikuti program tax amnesty mengakui bahwa sebelumnya mereka tidak patuh dalam melakukan kewajiban perpajakan.

    “Kebijakan tax amnesty akan selalu menimbulkan polemik dan diskursus yang bertentangan. Masyarakat akan cenderung meremehkan kebijakan-kebijakan umum tentang perpajakan karena secara rutin pemerintah mengeluarkan program tax amnesty,” ucap analis kebijakan ekonomi Apindo Ajib Hamdani pada Kamis (21/11/2024).

    Secara prinsip, fungsi pajak adalah untuk keuangan negara atau fungsi budgetair, dan juga fungsi mengatur ekonomi atau regulerend. Dalam konteks kebijakan tax amnesty ini, aspek budgetair dan regulerend bisa didorong bersama dan memberikan manfaat.

    “Kebijakan tax amnesty adalah program yang kurang ideal, tapi dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah,” kata Ajib.

    Ajib tidak menampik bahwa  secara umum masyarakat Indonesia memang masih mempunyai literasi perpajakan yang rendah. Kalaupun masyarakat golongan yang sudah paham tentang perpajakan, budaya taat pajaknya juga masih rendah.

    Hal ini tercermin dari tingkat rasio pajak  (tax ratio) Indonesia yang hanya bergerak di kisaran 10%. Pada 2025, kebijakan sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system) akan diberlakukan dan membutuhkan prasyarat wajib pajak mempunyai pemahaman dan kepatuhan pajak yang lebih baik.

    “Hal ini yang membuat tax amnesty dibutuhkan oleh masyarakat,” imbuh Ajib.

    Dari sisi pemerintah, paling tidak ada tiga manfaat dengan kebijakan tax amnesty. Pertama, kebutuhan budgetair, yaitu untuk menambah pemasukan buat APBN. Kedua, harta bersih yang dilaporkan oleh wajib pajak, akan muncul yang sebelumnya menjadi bagian underground economy, bisa masuk ke sistem keuangan Indonesia yang lebih terbuka, dan selanjutnya menjadi aset yang lebih produktif masuk dalam putaran perekonomian nasional.

    “Ketiga, bisa membantu memberikan daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi 8%, karena tidak ada kekhawatiran masyarakat untuk membelanjakan uang yang telah diakui dalam program tax amnesty tersebut,” kata Ajib.

    Tax amnesty jilid I yang berlaku pada 2016, sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, yaitu pengampunan atas pajak terutang, tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan, dengan membayar uang tebusan. Hasilnya, negara mengumpulkan uang tebusan Rp 130 triliun, data deklarasi sebesar Rp 4.813,4 triliun dan repatriasi sebesar Rp 146 triliun.

    Selanjutnya, pada tahun 2022 pemerintah mengeluarkan kebijakan program pengungkapan sukarela (PPS), yang berlaku pada Tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022, sesuai dengan amanah dari Undang-undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi dan Peraturan Perpajakan (HPP).

    Program ini selanjutnya dikenal dengan tax amnesty jilid II. Kebijakan ini bisa mengumpulkan dana dari setoran PPh buat negara sebesar Rp 61,01 triliun dan harta bersih yang diungkap sebesar Rp 594,82 triliun.

    “Tax amnesty jilid II memang tidak sesukses jilid I karena pembatasan peserta dan juga tarif yang cenderung kurang menarik,” pungkas dia.

  • Dampak Berganda PPN 12%, dari PHK hingga Daya Beli Melorot

    Dampak Berganda PPN 12%, dari PHK hingga Daya Beli Melorot

    Bisnis.com, JAKARTA – Kenaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% dikhawatirkan memberi efek berganda mulai dari penurunan daya beli masyarakat hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). 

    Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan kenaikan PPN menjadi 12% akan menambah beban biaya produksi yang berpotensi akan menekan industri manufaktur lebih dalam. 

    Mirisnya, lanjut dia, jika kembali ada tambahan beban dari sisi biaya produksi, maka akan mengurangi tingkat profitabilitas dan akan bisa mendorong kontraksi lebih panjang. Terlebih, tarif PPN 12% ini juga dikenakan dari sisi konsumen, bukan hanya industri.

    Menurutnya, jika konsumen mengurangi tingkat konsumsi, maka akan berpengaruh ke industri. Ini artinya, selain adanya peningkatan biaya produksi, para pelaku industri juga dibebankan dengan minimnya permintaan barang dari kelas menengah.

    Selain itu, Faisal menuturkan efek lain dari tarif PPN 12% juga berpotensi memicu penambahan gelombang PHK di Tanah Air. 

    Dia menyebut salah satu pendorong PHK lantaran industri mengalami tekanan dari sisi penjualan maupun keuntungan, dan bukan hanya imbas dari lonjakan biaya produksi semata.

    Berdasarkan catatan Bisnis, sebanyak 64.751 karyawan di Indonesia terkena gelombang PHK per 18 November 2024. 

    Adapun wilayah penyumbang PHK tertinggi berasal dari DKI Jakarta sebanyak 14.501 tenaga kerja yang ter-PHK. Wilayah ini berkontribusi sebesar 22,4% dari 64.751 karyawan yang ter-PHK. Mengekor Jawa Tengah dengan tenaga kerja yang ter-PHK mencapai 12.492 dan 10.992 tenaga kerja Banten di-PHK.

    Data Kemnaker kembali menunjukkan, ada tiga sektor PHK tertinggi antara lain pengolahan sebanyak 28.336 tenaga kerja, aktivitas jasa lainnya 15.629 tenaga kerja, dan perdagangan besar dan eceran sebanyak 8.543 tenaga kerja.

    Aktivitas pekerja manufakturPerbesar

    Faisal menyebut efek domino yang ditimbulkan dari PPN 12% mengharuskan pemerintah mempertimbangkan kembali pemberlakuan PPN 12% pada awal tahun depan. “Yang terbaik adalah menunda kenaikan PPN 12% dan menambah insentif afirmatif di sektor yang rentan,” kata Faisal kepada Bisnis, Selasa (19/11/2024).

    Faisal menilai, akan lebih bijak jika pemerintah memberlakukan PPN 12% setelah terjadinya peningkatan daya beli atau konsumsi. Mengingat saat ini jumlah penduduk yang tergolong kelas menengah turun kasta menjadi 4,78 juta jiwa pada 2024.

    Namun, daya beli bisa kembali menguat juga tergantung dari kebijakan pemerintah. Dia menjelaskan, saat daya beli sedang melemah dan pemerintah mengenakan kebijakan yang memberatkan masyarakat, maka pemulihannya bakal lebih sulit.

    “Jadi kebijakan untuk mendorong konsumsinya yang harus diprioritaskan untuk bisa membalikkan kondisi. Dan ketika sudah kuat, baru ada peningkatan tarif PPN,” terangnya.

    Kaji

    Sementara itu Pemerintah akan melihat kembali soal kebijakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% pada 1 Januari 2025, khususnya bagi komoditas pangan.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kenaikan PPN 12% pada awal tahun depan sudah menjadi amanat dari Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP yang diteken 2021 lalu.

    Kemudian, Airlangga menjelaskan bahwa dalam UU tersebut, pemerintah sudah membedakan PPN bagi sektor tertentu yang akan ditanggung negara dan dikecualikan.

    “Kemudian akan ada sektor tertentu yang PPN-nya artinya ada yang ditanggung pemerintah, dan ada yang dikecualikan. Tentu nanti kita lihat, terutama bagi komoditas pangan,” ujarnya ketika ditemui di Hotel Hilton Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil, Selasa (19/11/2024).

    Airlangga menyebut pemerintah pun menyiapkan berbagai perangkat kebijakan yang ada untuk bersiap menghadapi dampak kenaikan PPN tersebut terhadap masyarakat.

    “Ya itu kan ada beberapa tools lagi yang bisa didorong,” paparnya.

    Airlangga HartartoPerbesar

    Drone Empirit

    Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% menuai reaksi negatif dari para warganet.

    Hal tersebut terungkap dalam laporan dari Drone Emprit yang diunggah pada akun X resminya, @DroneEmpritOffc pada Rabu (20/10/2024). Adapun, data yang digunakan berasal dari media sosial X, Facebook, TikTok, Instagram, dan YouTube serta pemberitaan media online pada rentang 14-20 November 2024.

    Laporan itu menyebutkan, selama periode 14-20 November 2024, isu kenaikan PPN 12% diberikan dalam 1.255 artikel dan 3.908 mentions, serta dibicarakan di media sosial sebanyak 10.548 mention.

    “Dari media sosial, isu kenaikan PPN 12% mendapat sentimen negatif sebesar 79%, dengan sentimen positif sebesar 19%, dan netral 2%. Sementara itu, dari sisi media online, isu ini mendapat sentimen negatif 25%, sentimen positif sebesar 45%, dan netral 29%,” jelas laporan tersebut.

  • 5 Keunggulan Acer Swift X 14 AI, Cocok Buat Kreator Konten

    5 Keunggulan Acer Swift X 14 AI, Cocok Buat Kreator Konten

    Jakarta –

    Acer Swift X 14 AI merupakan laptop untuk kreator konten yang membutuhkan perangkat berperforma tinggi namun tetap portabel dan ringkas.

    Dengan desain yang ramping dan premium, laptop ini diklaim tidak hanya mengutamakan estetika tetapi juga performa dan daya tahan. Berikut adalah lima keunggulan Acer Swift X 14 AI yang membuatnya disebut cocok untuk untuk kebutuhan kreasi konten:

    Performa Tinggi dengan Prosesor dan GPU Terbaru

    Acer Swift X 14 AI dilengkapi dengan prosesor Intel Core Ultra 7 155H generasi terbaru dan kartu grafis Nvidia GeForce RTX 4050/4060. Kombinasi ini memberikan kekuatan grafis hingga 45% lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya dan membuat laptop ini ideal untuk kreasi konten berat seperti produksi video, rendering 3D, dan live streaming.

    Teknologi DLSS 3.5 dan dukungan software Studio Drivers menambah performanya dengan mempercepat proses visualisasi serta menghadirkan gambar lebih halus. Bagi para kreator yang memerlukan rendering cepat dan akurasi tinggi, laptop ini adalah solusi tepat.

    Dapur pacunya yang gahar membuatnya jadi pilihan menarik sebagai laptop untuk konten kreator. Berbagai proses kreatif siap diselesaikan laptop ini tanpa hambatan.

    Visual Tajam dan Akurat dengan Layar OLED 2.8K

    Laptop ini menghadirkan layar OLED beresolusi 2.8K (2880 x 1800) dengan refresh rate 120Hz dan color gamut 100% DCI-P3, serta memiliki akurasi warna DeltaE

    Sementara sertifikasi Calman menjamin bahwa layar di laptop ini sudah dikalibrasi dari pabrik untuk memenuhi standar warna akurat menurut ketentuan internasional. Adapun color profile yang tersedia meliputi DCI-P3, AdobeRGB, sRGB, Rec.709, Native ataupun standard. Sedangkan Acer Light Sensing akan menyesuaikan kecerahan layar sesuai kondisi cahaya sekitar sehingga tampilan visualnya lebih alami.

    Desain Premium, Ramping, dan Tahan Lama

    Dengan ketebalan hanya 17.99 mm dan berat 1,5 kg, Acer Swift X 14 AI sangat portabel untuk dibawa ke mana saja. Material aluminium pada sasis membuat tampilannya mewah dan durable, sementara sertifikasi militer MIL-STD-810H memastikan daya tahannya untuk penggunaan jangka panjang di berbagai kondisi.

    Bagi kreator konten yang sering bepergian, laptop ini adalah pilihan yang ringkas namun tangguh, dengan ketahanan baterai hingga 13 jam berkat kapasitas baterai 76Wh, yang cocok untuk aktivitas di luar ruangan atau lokasi syuting.

    Dukungan AI dan Fitur Cerdas

    Laptop ini dilengkapi dengan berbagai fitur AI cerdas seperti Intel AI Boost dan Acer Sense, yang memaksimalkan efisiensi dalam bekerja. Aplikasi AcerSense memungkinkan pengguna mengontrol performa, baterai, dan suhu perangkat hanya dengan satu tombol.

    Ditambah lagi, Acer Swift X 14 AI mendukung aplikasi GIMP dengan fitur Intel Stable Diffusion yang menggabungkan CPU, GPU, dan NPU untuk mempercepat proses pengolahan grafis. Bagi kreator yang sering bekerja dengan ilustrasi dan desain, fitur ini memberikan kemudahan dalam mengedit gambar secara instan.

    Kamera dan Audio AI untuk Agenda Virtual yang Profesional

    Swift X 14 AI dilengkapi kamera FHD 1080p dengan teknologi Acer PurifiedView 2.0 yang menawarkan fitur Automatic Framing dan Eye Contact untuk menjaga posisi wajah dalam bingkai.

    Teknologi noise cancellation dengan tiga mikrofon memastikan suara terdengar jernih, sementara fitur Background Blur membantu pengguna tetap fokus saat rapat virtual. Fitur Acer Quick Panel yang muncul otomatis saat webcam menyala memungkinkan pengaturan cepat pada berbagai fungsi ini, menjadikan laptop ini andalan bagi kreator yang sering melakukan meeting virtual atau live streaming.

    Harga & Ketersediaan

    Acer Swift X 14 AI tersedia di Indonesia dengan harga mulai dari Rp 24.999.000. Tersedia opsi cicilan 0% selama 6 bulan dan cashback hingga 1 juta rupiah. Swift X 14 AI juga dilengkapi dengan 3 tahun garansi servis, 2 tahun garansi spare part dan 1 tahun garansi Acer Accidental Damage Protection.

    Garansi Acer Accidental Damage Protection membuat laptop ini tetap terlindung dalam garansi meski terjadi kerusakan akibat kejadian yang tidak disengaja seperti korsleting listrik, jatuh atau terkena air.

    Swift X 14 AI sudah tersedia di toko-toko offline berbagai daerah di Indonesia dan secara online di e-commerce atau Acer eStore.

    (asj/asj)

  • RI Kejar Target Net Zero Emission di 2060, Ini Salah Satu Strateginya

    RI Kejar Target Net Zero Emission di 2060, Ini Salah Satu Strateginya

    Jakarta – PT Sucofindo mendukung komitmen global dalam mitigasi perubahan iklim dan dekarbonisasi melalui percepatan transisi energi dari penggunaan bahan fosil. Hal ini sejalan dengan peranan PT Sucofindo sebagai Lembaga Validasi dan Verifikasi Nilai Ekonomi Karbon.

    Komitmen ini turut disampaikan PT Sucofindo dalam partisipasi sebagai narasumber di Conference of the Parties (COP) ke-29 dengan membawa perspektif Indonesia dalam transisi energi yang berkeadilan dengan tema “Just Energy Transition: A Core Competent of Energy Transition Mechanism (ETM) & Vital Role of Accredited VVB in Realizing Just Energy Transition in Indonesia” di Indonesian Pavillion COP 29, Baku Olympic Stadium, Azerbaijan.

    Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Nani Hendiarti menyampaikan pemerintah Indonesia menginisiasi skema Just Transition atau Transisi Berkeadilan sebagai bagian dari komitmen nasional menuju Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060. Di pertemuan yang lain, Nani Hendiarti membahas lebih detil terkait skema tersebut dalam presentasi yang berjudul “Transisi Energi Nasional Berkeadilan”.

    “Inisiasi skema Just Transition ini merupakan langkah nyata untuk mewujudkan transisi energi yang berkeadilan, memastikan bahwa masyarakat yang terdampak secara langsung dari perubahan ini memiliki akses pada kesempatan ekonomi baru, pelatihan keterampilan, kesetaraan gender, dan dukungan yang memadai. Transisi berkeadilan adalah bagian dari strategi besar Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil tanpa mengorbankan kesejahteraan sosial,” jelas Nani Hendiarti selaku Keynote Speaker di COP 29.

    Nani Hendiarti menambahkan, untuk mempercepat peralihan menuju energi bersih yang berkeadilan, ETM hadir sebagai salah satu alternatif pembiayaan.

    “Mekanisme ETM hadir di saat yang tepat, mengingat target Indonesia untuk mencapai NZE pada 2060. Melalui ETM, pemerintah dan berbagai sektor dapat berkolaborasi untuk membangun infrastruktur energi yang lebih hijau, mempercepat pengembangan energi terbarukan, serta meningkatkan efisiensi energi di berbagai sektor industri,” tambah Nani Hendiarti.

    Environmental Specialist PT Sucofindo, Dissa Natria yang turut hadir sebagai pembicara di COP 29 menekankan pentingnya peranan lembaga validasi dan verifikasi (VVB) yang terakreditasi untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam pelaksanaan ETM, mulai dari penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara hingga pengembangan energi terbarukan, berlangsung dengan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

    “PT Sucofindo sebagai salah satu perusahaan jasa inspeksi, pengujian, dan sertifikasi (TIC) di Indonesia berkomitmen untuk mendukung implementasi ETM dengan menawarkan jasa verifikasi emisi. Dimulai dari jasa kajian kesiapan transisi energi, penilaian teknis terhadap potensi penurunan emisi untuk early retirement PLTU, hingga konsultansi rencana strategi pengelolaan asset,” kata Dissa Natria.

    Lebih jauh, Dissa Natria menambahkan, PT Sucofindo sebagai mitra ETM menyediakan pemantauan, pelaporan, dan verifikasi aset dan transisi keberlanjutan. Perusahaan TIC ini juga melakukan layanan teknis seperti, konsultansi, survei, analisis data, dan manajemen proyek.

    Selain itu, PT Sucofindo juga dapat melayani dalam membuat kajian potensi alternatif fuel switching dan retrofit, studi kelayakan pembangkit dan infrastruktur berkelanjutan, serta inspeksi teknis dan commissioning fasilitas operasional guna memastikan bahwa sumber energi bersih yang digunakan memenuhi standar keberlanjutan global dan nasional.

    Sehingga dapat dipastikan bahwa skema ETM berjalan dengan efektif, berdampak positif pada lingkungan, dan mencegah adanya double counting perhitungan emisi gas rumah kaca. Dalam forum ini hadir Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Hendra Yusran Siry mengatakan bahwa skema Just Transition adalah solusi yang sempurna untuk dekarbonisasi.

    “Just Transition merupakan solusi komprehensif untuk mencapai dekarbonisasi yang berkelanjutan, memastikan bahwa transisi menuju energi bersih tidak hanya efektif dalam mengurangi emisi, tetapi juga adil bagi semua pihak yang terdampak. Dengan adanya alternatif pembiayaan dan peran VVB di Indonesia, diharapkan skema Just Transition akan menjadi salah satu pendorong utama dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara dengan sistem energi yang bersih dan berkelanjutan,” tutup Hendra Yusran Siry.

    (fdl/fdl)

  • PPN Naik Jadi 12% Tahun Depan, Ekonom Ramal Kontraksi Manufaktur Berlanjut

    PPN Naik Jadi 12% Tahun Depan, Ekonom Ramal Kontraksi Manufaktur Berlanjut

    Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom memproyeksi kontraksi manufaktur masih berlanjut apabila kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% dilakukan ketat pada tahun depan. 

    Terlebih, kontraksi telah tercerminkan dari Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur Indonesia yang 4 bulan terakhir berada di bawah ambang batas angka indeks 50. 

    Direktur Eksekutif Core Mohammad Faisal mengatakan, kenaikan PPN akan menambah biaya untuk produksi yang akan mengurangi tingkat profitabilitas serta mendorong kontraksi lebih panjang. 

    “Ini berarti berpotensi akan menekan industri manufaktur lebih lanjut lagi, karena kondisi sekarang saja kan PMI manufakturnya sudah mengalami kontraksi 4 bulan terakhir,” kata Faisal kepada Bisnis, dikutip Rabu (20/11/2024). 

    Dampak yang tak kalah penting memengaruhi kinerja industri yakni pelemahan permintaan akibat menurunnya daya beli konsumen. Kebijakan PPN 12% dapat memicu tingkat konsumsi masyarakat berkurang. 

    Tak hanya permintaan pasar yang akan menekan pesanan baru ke pabrik, stok di gudang yang tak terserap pasar juga akan menambah beban bagi industri. 

    “Artinya, dari sisi pelaku industri, tekanannya ini di dua sisi, jadi dalam hal peningkatan biaya produksi dan juga dalam hal berkurangnya permintaan yang artinya pembelian terhadap produk. Jadi produk-produk industri itu juga akan berkurang dari kelas menengah terutama,” ujarnya. 

    Untuk itu, Faisal menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan kembali pemberlakuan PPN 12%. Terlebih, peningkatan PPN juga baru dilakukan pada 2022 lalu. 

    “Sementara sekarang efek pandemi masih terjadi, masih ada sampai sekarang. Jadi yang terbaik adalah menunda kenaikan PPN 12% ini,” tuturnya. 

    Dia pun mendorong pemerintah untuk menambah insentif-insentif afirmatif di sektor-sektor terutama yang paling rentan pada saat sekarang, seperti sektor padat karya.