NGO: Buzzer

  • Partai Demokrat Bakal Tempuh Jalur Hukum Usai Dituduh Dalangi Kasus Ijazah, Warganet: Pas Ketemu Geng Solo, Mlehoy

    Partai Demokrat Bakal Tempuh Jalur Hukum Usai Dituduh Dalangi Kasus Ijazah, Warganet: Pas Ketemu Geng Solo, Mlehoy

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan loyalis Jokowi, Silfester Matutina, yang menuding partai biru yang diasosiasikan Partai Demokrat membiayai Roy Surto Cs berbuntut.

    Partai berlambang mercy itu menyatakan tidak tinggal diam atas tuduhan yang menyebut mereka sebagai dalang di balik mencuatnya isu dugaan ijazah palsu mantan presiden Joko Widodo.

    Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) melalui siaran pers menyatakan tengah mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan narasi tersebut.

    “Kami mempertimbangkan langkah hukum terhadap siapa pun yang dengan sengaja mencemarkan nama baik partai kami melalui narasi-narasi palsu dan manipulatif,” katanya pada Selasa (29/7/2025).

    Pernyataan tersebut kini jadi sorotan warganet di media sosial. Banyak yang mendukung upaya Demokrat tersebut.

    “Gasss 🔥🔥🔥,” tulis akun pegiat media sosial bercentang biru di X, @PresidenKopi, sembari membagikan foto Ibas dan keterangan soal sikap partai.

    “Beneran ya @PDemokrat? jgn entar pas ketemu genk Solo mlehoy lagi..sikap politik juga, ini penting utk citra baik ke depan partai. Kalo Demokrat berani melawan @jokowi pemilu berikutnya sy kembali pilih Demokrat. Pak @SBYudhoyono mantan terbaik buat sy..sehat selalu Pak ❤️,” ujar warganet di kolom komentar unggahan itu.

    “Garang di awal aja bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla,” balas lainnya.

    “Enakan hidup jaman SBY cari kerja gampang, DEMOKRASI on the track, Media gak dibungkam, gak ada BUZZER SIALAN, BBM murah, subsidi rakyat ditambah terus, tidak utang ugal2an ribuan triliun, ada KEPASTIAN HUKUM, oposisi demo setiap hari bebas live TV,” tambah lainnya.

  • Puan buka bimtek PDIP dan ingatkan perkuat kerja bagi wong cilik

    Puan buka bimtek PDIP dan ingatkan perkuat kerja bagi wong cilik

    Ketua DPR Puan Maharani ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/agr

    Puan buka bimtek PDIP dan ingatkan perkuat kerja bagi wong cilik
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 30 Juli 2025 – 16:29 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani membuka agenda bimbingan teknis (bimtek) bagi seluruh legislator PDIP di Bali Beach Convention Center, Denpasar, Bali, Rabu,  dan mengingatkan para kader memperkuat kerja bagi rakyat kecil atau `wong cilik`.

    Dia menilai kerja politik yang hanya mengandalkan simbol-simbol atau retorika tidak lagi cukup. Kerja politik, kata dia, harus dilakukan di setiap tingkatan dan komunitas, dengan cara-cara yang sesuai dengan zaman, lingkungan, dan budaya.

    “PDI Perjuangan selalu identik dengan partai wong cilik dan partai anak muda; bagaimana ke depan? Kita harus dapat melakukan kerja-kerja politik yang nyata untuk tetap eksis sebagai partainya rakyat kecil dan anak muda,” kata Puan.

    Dalam agenda itu, sekitar 3.200 peserta terdiri dari anggota DPR RI, DPRD fraksi PDIP dari seluruh Indonesia hadir, yang menjadikan acara itu sebagai salah satu konsolidasi internal terbesar partai. Puan juga menekankan bahwa kekuatan PDIP bukan hanya dari jumlah kursi legislatif dan jabatan eksekutif, melainkan dari soliditas internal partai.

    “Solid dalam visi, struktur, dan kerja politik bersama rakyat, kita harus punya arah perjuangan yang jelas dan organisasi yang kuat. Itulah kekuatan kita,” kata Ketua DPR RI itu.

    Ia pun mengingatkan seluruh kader untuk berani melakukan otokritik ke dalam sebelum mengkritik pihak luar. Hal ini penting agar partai tetap kuat menghadapi berbagai tantangan politik nasional, mulai dari pragmatisme pemilih, program populis yang mempengaruhi konstituen, hingga pencitraan masif di media sosial dan serangan buzzer menjelang pemilu.

    Adapun bimtek yang diinisiasi oleh DPP PDIP ini akan berlangsung hingga Jumat (1/8), dengan materi-materi strategis seperti penguatan fraksi, analisis penyusunan RPJMD, evaluasi RKPD dan APBD 2025, serta strategi komunikasi politik di daerah. Pada pembukaan agenda itu, sejumlah petinggi partai berlambang kepala banteng itu sudah hadir. Selain Puan, ada Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Pembentukan Kader Djarot Saiful Hidayat, hingga Ketua DPD PDIP Nusa Tenggara Timur Emilia Julia Nomleni.

    Sumber : Antara

  • Puan buka bimtek PDIP di Bali, ingatkan perkuat kerja bagi wong cilik

    Puan buka bimtek PDIP di Bali, ingatkan perkuat kerja bagi wong cilik

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani membuka agenda bimbingan teknis (bimtek) bagi seluruh legislator PDIP di Bali Beach Convention Center, Denpasar, Bali, Rabu, dan mengingatkan para kader memperkuat kerja bagi rakyat kecil atau “wong cilik”.

    Dia menilai kerja politik yang hanya mengandalkan simbol-simbol atau retorika tidak lagi cukup. Kerja politik, kata dia, harus dilakukan di setiap tingkatan dan komunitas, dengan cara-cara yang sesuai dengan zaman, lingkungan, dan budaya.

    “PDI Perjuangan selalu identik dengan partai wong cilik dan partai anak muda; bagaimana ke depan? Kita harus dapat melakukan kerja-kerja politik yang nyata untuk tetap eksis sebagai partainya rakyat kecil dan anak muda,” kata Puan.

    Dalam agenda itu, sekitar 3.200 peserta terdiri dari anggota DPR RI, DPRD fraksi PDIP dari seluruh Indonesia hadir, yang menjadikan acara itu sebagai salah satu konsolidasi internal terbesar partai

    Puan juga menekankan bahwa kekuatan PDIP bukan hanya dari jumlah kursi legislatif dan jabatan eksekutif, melainkan dari soliditas internal partai.

    “Solid dalam visi, struktur, dan kerja politik bersama rakyat, kita harus punya arah perjuangan yang jelas dan organisasi yang kuat. Itulah kekuatan kita,” kata Ketua DPR RI itu.

    Ia pun mengingatkan seluruh kader untuk berani melakukan otokritik ke dalam sebelum mengkritik pihak luar. Hal ini penting agar partai tetap kuat menghadapi berbagai tantangan politik nasional, mulai dari pragmatisme pemilih, program populis yang mempengaruhi konstituen, hingga pencitraan masif di media sosial dan serangan buzzer menjelang pemilu.

    Adapun bimtek yang diinisiasi oleh DPP PDIP ini akan berlangsung hingga Jumat (1/8), dengan materi-materi strategis seperti penguatan fraksi, analisis penyusunan RPJMD, evaluasi RKPD dan APBD 2025, serta strategi komunikasi politik di daerah.

    Pada pembukaan agenda itu, sejumlah petinggi partai berlambang kepala banteng itu sudah hadir. Selain Puan, ada Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Pembentukan Kader Djarot Saiful Hidayat, hingga Ketua DPD PDIP Nusa Tenggara Timur Emilia Julia Nomleni.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Setelah Lengser, Jokowi Jadi Olok-olok Rakyat bahkan Sopir Truk

    Setelah Lengser, Jokowi Jadi Olok-olok Rakyat bahkan Sopir Truk

    GELORA.CO –  Prediksi pengamat politik Rocky Gerung yang menyebut soal kondisi pasca-kepemimpinan Presiden Joko Widodo kini mulai terbukti.

    Setelah lengser dari jabatannya, Jokowi tidak hanya kehilangan pamor di hadapan publik, tetapi juga menjadi bahan olok-olok di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di kalangan akar rumput seperti sopir truk.

    “Saya sudah prediksi, begitu Jokowi lengser, dia akan jadi bahan tertawaan publik,” ujar Rocky dikutip dari channel Youtubenya, Kamis 17 Juli 2025.

    “Dan sekarang itu mulai terjadi,” tambahnya.

    Menurut Rocky, meskipun masih ada upaya dari para pendukung dan buzzer untuk membela citra Jokowi, kekuatan itu kini tidak sebanding dengan derasnya opini publik yang kritis.

    “Publik sudah well-informed. Zaman media sosial ini membuat semua orang, bahkan sopir truk, bisa memahami dan mengekspresikan kritik politik,” katanya.

    “Olok-olok terhadap Jokowi tidak hanya di media sosial, tapi juga muncul dalam bentuk mural, grafiti, dan tulisan-tulisan satir di belakang truk,” jelasnya menambahkan.

    Salah satu contoh nyata adalah tulisan di belakang truk yang berbunyi, “Dari Solo ke Pramuka, planga-plongo dan suka berdusta,” yang secara jelas menyindir asal-usul dan gaya kepemimpinan Jokowi.

    Rocky juga menyoroti isu kontroversial seputar dugaan ijazah palsu Jokowi yang hingga kini belum menemukan titik terang.

    Ia menilai bahwa bukannya menjawab tuntutan publik, mantan presiden justru mencoba mengalihkan isu dengan menuding adanya “desain politik besar” untuk menjatuhkannya.

    “Kalau Jokowi bilang ini desain politik, tunjukkan desainnya? Mana bukti bahwa ini konspirasi?” tegas Rocky.

    “Jangan semua kritik disebut agenda politik. Ini adalah tuntutan etis dari masyarakat yang harus dijawab secara jujur,” imbuhnya.

    Selain itu, tekanan juga datang dari berbagai arah. Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, sedang menghadapi tuntutan pemakzulan, sementara menantunya, Bobby Nasution, juga dipanggil oleh KPK.

    Rocky menilai keluarga Jokowi kini berada dalam posisi politik yang semakin terjepit.

    “Counter Culture” dan Hilangnya Kenegarawanan

    Menurut Rocky, fenomena rakyat mengolok-olok mantan presiden ini merupakan bentuk counter culture yakni gerakan budaya tandingan terhadap kekuasaan yang dianggap tak jujur.

    “Setelah lengser, mestinya muncul aura kenegarawanan dari seorang mantan presiden. Tapi yang terjadi sebaliknya. Jokowi malah makin dijauhi, bahkan jadi bahan meme, bahan mural, dan bahan ketidakpercayaan publik,” katanya.

    Ia menyebut ini sebagai krisis kepercayaan dan kehilangan momen moralitas yang seharusnya dimiliki oleh seorang negarawan setelah tidak lagi menjabat.

    Pesan untuk Prabowo dan Institusi Penegak Hukum

    Rocky juga menyinggung Presiden Prabowo Subianto, yang menurutnya harus cermat membaca situasi.

    Ia berharap institusi hukum bisa bersikap profesional dan tidak membiarkan masalah ini berlarut-larut.

    “Presiden Prabowo harus tegas memilih jalur penyelesaian. Isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran bukan hanya sensasi politik, ini soal moral dan legalitas pemimpin kita,” jelasnya.

    Ia juga menekankan bahwa elite politik seharusnya tidak menutupi atau melindungi kesalahan, apalagi menyebut kritik sebagai upaya makar atau konspirasi besar tanpa dasar yang jelas.

    Sebagai penutup, Rocky mengajak publik untuk melihat semua ini sebagai pelajaran besar dalam politik Indonesia.

    Bahwa kejujuran dan integritas adalah fondasi utama dalam memimpin, dan rakyat tidak bisa lagi dibohongi oleh narasi kosong.

    “Setelah kekuasaan berakhir, yang tinggal hanyalah integritas. Kalau itu tak ada, maka penghormatan pun sirna. Rakyat tak bodoh, mereka hanya butuh waktu untuk bersuara dan sekarang suara itu menggema dari mana-mana, bahkan dari belakang truk di jalanan,” pungkasnya.

  • Video: Buzzer Meresahkan, DPR Usul Pelarangan Second Account di Medsos

    Video: Buzzer Meresahkan, DPR Usul Pelarangan Second Account di Medsos

    Video: Buzzer Meresahkan, DPR Usul Pelarangan Second Account di Medsos

  • Anggota DPR Sarankan Larangan Punya “Second Account” Masuk ke RUU Penyiaran

    Anggota DPR Sarankan Larangan Punya “Second Account” Masuk ke RUU Penyiaran

    Anggota DPR Sarankan Larangan Punya “Second Account” Masuk ke RUU Penyiaran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi I DPR RI
    Oleh Soleh
    menyarankan larangan memiliki akun ganda (second account) di setiap
    media sosial
    .
    Ia mengusulkan agar larangan ini dicantumkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran.
    Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Google, YouTube, Meta, dan TikTok, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025).
    “Rekomendasi saya, rekomendasi saya, Pimpinan, dan mohon dicatat Sekretariat, dalam Rancangan (UU) dimasukkan bahwasanya platform digital tidak boleh membuat akun ganda. Saya minta ini,” kata Oleh, dalam RDPU, Selasa.
    Ia mengusulkan agar kebijakan ini tidak hanya berlaku pada perorangan.
    Larangan memiliki akun ganda juga diterapkan pada perusahaan maupun lembaga.
    “Hanya satu akun asli saja. Tidak boleh satu orang memiliki akun ganda. Baik perusahaan, lembaga, maupun personal,” ucap dia.
    Menurut Oleh, akun ganda banyak disalahgunakan hingga merusak masyarakat.
    Keberadaan akun-akun tersebut bukan mendatangkan manfaat bagi masyarakat yang memilikinya.
    “Walaupun di sisi lain bagi platform akun ganda mungkin menguntungkan. Tapi, secara umum 100 persen, saya rasa akun ganda ini justru malah menjadi ancaman dan bahkan merusak,” ungkap Oleh.
    Salah satu penyalahgunaan akun ganda adalah pengerahan
    buzzer
    .
    Buzzer-buzzer
    ini kerap membuat dan mengelola ratusan hingga ribuan akun.
    Akibat
    buzzer
    pula, sosok yang seharusnya tidak memenuhi syarat menjadi pemengaruh (influencer) menjadi terkenal.
    Bukannya memperkenalkan hal-hal baik, artis dadakan ini justru mempengaruhi perilaku buruk kepada masyarakat.
    “Nah, ini kan juga sangat merusak, Pak. Nah, maksud saya, ini bagaimana platform semuanya ya, Meta, TikTok, dan YouTube, ini dalam rangka memfilter akun ganda. Karena hanya itulah satu-satunya cara itulah yang bisa menghandle berbagai ilegal konten-konten,” ujar Oleh.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kritik Pengangkatan Komisaris PT Pertamina Hulu Energi, Said Didu Sentil Cendekiawan Penjilat

    Kritik Pengangkatan Komisaris PT Pertamina Hulu Energi, Said Didu Sentil Cendekiawan Penjilat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu mengkritik PT Pertamina Hulu Energi yang telah mengangkat komisaris baru.

    Menurutnya, kerusakan BUMN akan berlanjut setelah melihat komisariat yang telah diangkat tersebut.

    “Kerusakan BUMN berlanjut. Jadi penampungan relawan, caleg gagal, buzzer, dan cendekiawan penjilat,” kata Said Didu dikutip akun X pribadinya, Jumat, (11/7/2025).

    Diketahui, pengangkatan komisaris baru diumumkan secara resmi pada 10 Juli 2025, menggantikan struktur sebelumnya.

    Struktur lama seperti Rinaldi Firmansyah sebagai Komisaris Utama sudah tidak berlaku lagi berdasarkan laman resmi PHE terbaru.

    Berikut susunan Dewan Komisaris PT PHE terbaru setelah RUPS per 8–10 Juli 2025:

    Komisaris Utama & Komisaris Independen: Denny Januar Ali (alias “Denny JA”)

    Denny JA adalah seorang intelektual publik, konsultan politik, dan penulis terkemuka di Indonesia. Ia dikenal sebagai pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI).

    Denny memiliki latar belakang pendidikan politik dan komunikasi dari luar negeri dan aktif dalam dunia opini publik, demokrasi, dan literasi digital.

    Komisaris Independen: Iggi Haruman Achsien

    Seorang profesional senior di bidang keuangan dan manajemen risiko, Iggi dikenal berpengalaman sebagai komisaris di beberapa BUMN dan swasta. Ia juga aktif dalam pengembangan tata kelola perusahaan dan audit internal.

    Komisaris:

    Stella Christie (Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi)

    Stella adalah Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI. Ia merupakan akademisi dan peneliti di bidang ilmu kognitif dan pendidikan, lulusan University of Edinburgh dan pernah mengajar di luar negeri.

  • Dilaporkan ke Polisi, Lita Gading Minta Ahmad Dhani Introspeksi Diri

    Dilaporkan ke Polisi, Lita Gading Minta Ahmad Dhani Introspeksi Diri

    Jakarta, Beritasatu.com – Psikolog Lita Gading mengaku santai dan tidak terpengaruh atas laporan Ahmad Dhani ke Polda Metro Jaya kepada dirinya atas tuduhan Pelanggaran UU Perlindungan Anak dan ITE pada Kamis (10/7/2025).

    Bahkan Lita mendoakan Dhani agar sang musisi dan anggota DPR tersebut mendapat hidayah.

    “Semoga yang melaporkan saya dibukakan pintu hatinya agar bisa introspeksi diri,” tutur Lita Gading melalui pesan singkatnya, Jumat (11/7/2025).

    Lita menegaskan dirinya tidak akan mengeluarkan pernyataan apa pun dan mengklarifikasi segala sesuatu yang telah ia buat.

    “Tidak ada klarifikasi apa pun (soal pelaporan Ahmad Dhani), maaf ya. Saya masih di luar Indonesia,  jadi tidak tahu persis apa yang dilaporkan, karena saya sekarang masih di luar negeri,” tegasnya.

    Terbaru, dalam unggahannya di akun media sosialnya @lita.gading, psikolog kelahiran 10 September 1975 itu juga sempat menyindir suami Mulan Jameela tersebut menggunakan buzzer untuk menyerangnya seusai melaporkan dirinya ke polisi.

    “Katanya keren, katanya hebat, katanya punya power, kok bayar buzzer? Aduh, buzzernya buzzer murahan lagi. Sudah keciduk loh dua orang. Eeeee hati-hati ya,” katanya.

    Sebagai informasi,  psikolog Lita Gading dilaporkan Ahmad Dhani ke pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan juga ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP/4750/VII/2025/SPKT/Polda Metro Jaya atas konten di media sosial miliknya yang dianggap melakukan menyerang Ahmad Dhani dan putrinya Shafeea Ahmad yang masih di bawah umur.

    Lita sendiri sempat menyebut konten-konten yang dibuatnya hanya untuk tujuan edukasi ke masyarakat bukan untuk menyerang pihak mana pun,  termasuk Ahmad Dhani dan sang putri.

  • 5 Pendekatan Pemasaran Medsos, dari Jalan Pintas hingga Strategi Cerdas

    5 Pendekatan Pemasaran Medsos, dari Jalan Pintas hingga Strategi Cerdas

    Jakarta

    Dunia digital saat ini ibarat sebuah panggung raksasa yang tidak pernah sepi. Setiap merek berlomba-lomba mencuri perhatian, berharap suara mereka terdengar di tengah riuh rendah informasi. Namun, di tengah kebisingan ini, sekadar ‘eksis’ saja tidak lagi cukup. Audiens modern semakin cerdas dan kebal terhadap promosi biasa, menuntut setiap merek untuk berinovasi.

    Lalu, bagaimana cara berinovasi yang paling efektif? Berdasarkan pengamatan di lanskap digital, ada sebuah spektrum pendekatan yang bisa diambil, mulai dari jalan pintas yang menggoda namun berisiko, hingga strategi cerdas yang membangun pengaruh jangka panjang.

    1. Jalan Pintas Berisiko: Godaan Beli Followers

    Pertama adalah taktik yang paling instan dan paling berisiko: membeli pengikut atau followers. Godaannya besar karena dalam sekejap, sebuah akun bisa terlihat memiliki puluhan ribu pengikut, menciptakan ilusi popularitas.

    Namun, ini adalah fondasi yang sangat rapuh. Angka tersebut hanyalah metrik kosong yang terdiri dari akun bot atau pasif. Tidak ada interaksi, tidak ada minat beli, dan yang terpenting, tidak ada kepercayaan. Justru, platform media sosial semakin pintar mendeteksi aktivitas palsu ini dan dapat merusak kredibilitas bahkan jangkauan organik akun Anda di masa depan.

    2. Fondasi Terukur: Beriklan Langsung dengan Paid Ads

    Satu tingkat di atas jalan pintas adalah menggunakan fitur iklan resmi yang disediakan platform, seperti Meta Ads (Facebook & Instagram), Google Ads, atau TikTok Ads. Ini adalah pendekatan yang sah dan menjadi fondasi bagi banyak bisnis. Keunggulan utamanya adalah kemampuan penargetan yang sangat spesifik (berdasarkan demografi, minat, dan perilaku) serta data yang terukur.

    Anda bisa melihat dengan jelas berapa biaya yang dikeluarkan dan berapa banyak konversi yang dihasilkan. Namun, tantangannya adalah persaingan yang ketat dan biaya yang bisa terus meningkat. Ini adalah alat yang kuat, namun memerlukan keahlian optimasi dan anggaran yang konsisten. Serta ketergantungan terhadap iklan, sangat tidak disarankan untuk teknik pemasaran jangka panjang.

    3. Jangkauan Cepat: Memanfaatkan Paid Promote

    Pendekatan ini sedikit berbeda dari Paid Ads. Di sini, kita membayar akun media sosial lain (biasanya akun publik atau informatif dengan pengikut besar) untuk mempromosikan konten kita. Tujuannya adalah meminjam jangkauan audiens mereka secara cepat.

    Paid promote sangat efektif untuk menyebarkan pengumuman dalam waktu singkat, seperti informasi diskon atau peluncuran produk. Kelemahannya, pesan seringkali terasa kurang personal dan efeknya cenderung sesaat setelah masa promosi berakhir.

    4. Otoritas & Kepercayaan: Kekuatan Endorsement KOL

    Ketika sebuah merek ingin membangun kepercayaan, mengandeng Key Opinion Leader (KOL) atau influencer adalah langkah yang sangat strategis. Ini bukan lagi sekadar ‘membayar untuk tayang’, melainkan ‘berkolaborasi untuk mendapatkan pengakuan’.

    KOL yang kredibel memiliki hubungan otentik dengan audiensnya, sehingga rekomendasi mereka terasa tulus dan meyakinkan. Strategi ini sangat ampuh membangun citra dan mendorong keputusan pembelian. Tantangannya ada pada biaya yang tinggi dan proses menemukan KOL yang nilainya benar-benar selaras dengan merek.

    5. Amplifikasi Strategis: Menciptakan Efek ‘Bola Salju’ dengan Jasa Buzzer

    Di ujung spektrum ini, ada pendekatan taktis yang sering disalahpahami: jasa buzzer profesional. Jika KOL adalah satu suara besar yang berpengaruh, buzzer adalah ratusan suara kecil yang serentak menciptakan gema (buzz). Meski istilah ini kadang ternoda oleh praktik negatif, perannya dalam pemasaran etis sangatlah berbeda.

    Fungsinya adalah melakukan ‘simulasi word-of-mouth’ untuk memantik percakapan. Mereka bisa mengisi kolom komentar dengan diskusi positif, membantu sebuah tagar menjadi trending, atau memberikan social proof yang mendorong audiens organik untuk ikut berinteraksi.

    Pendekatan ini menciptakan kesan bahwa sebuah merek sedang ‘ramai dibicarakan’, yang secara psikologis memancing rasa penasaran publik. Kuncinya adalah memilih penyedia jasa yang beretika. Praktik etis ini menjadi fokus utama para pemain di industri ini.

    Seperti yang pernah diungkapkan oleh Mas Tama (@tamapreneur di Instagram), pendiri SMM Panel BisnisOn, yang melayani kelima metode pemasaran digital yang disebutkan diatas, khusus untuk jasa buzzer, BisnisOn memiliki kebijakan ketat untuk menolak pekerjaan berbau hoaks atau ujaran kebencian, demi menjaga fokus pada kampanye positif.

    Foto: Dok. Istimewa

    Kesimpulan

    Tidak ada satu peluru perak dalam pemasaran digital. Setiap pendekatan memiliki tempatnya masing-masing. Strategi yang paling cerdas adalah meracik ‘resep’ yang tepat dengan menggabungkan beberapa pendekatan ini sesuai dengan tujuan, fase, dan anggaran bisnis Anda. Pada akhirnya, inovasi yang berhasil adalah yang mampu bergerak melampaui angka dan membangun koneksi yang nyata.

    (ads/ads)

  • 2
                    
                        Dedi Mulyadi Tanggapi Polemik Nama RS Al-Ihsan: Kenapa Dulu Diam Saat Dipakai Korupsi?
                        Bandung

    2 Dedi Mulyadi Tanggapi Polemik Nama RS Al-Ihsan: Kenapa Dulu Diam Saat Dipakai Korupsi? Bandung

    Dedi Mulyadi Tanggapi Polemik Nama RS Al-Ihsan: Kenapa Dulu Diam Saat Dipakai Korupsi?
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Gubernur
    Jawa Barat
    ,
    Dedi Mulyadi
    , memberikan tanggapan terhadap kritik publik terkait perubahan nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Al-Ihsan menjadi
    RSUD Welas Asih
    .
    Dedi menegaskan, pergantian nama tersebut bukan merupakan tindakan anti-
    Islam
    , melainkan bagian dari penataan ulang identitas rumah sakit yang kini sepenuhnya dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
    “Assalamualaikum warga Jabar, sehat, bahagia. Hari ini saya sangat bahagia karena banyak pengamat, aktivis, entah
    influencer
    atau
    buzzer
    , yang rata-rata berdomisili di Jakarta, memberikan otokritik terhadap kebijakan Pemprov Jabar,” ujar Dedi dalam sebuah video yang diunggah di media sosial dan telah dikonfirmasi oleh Kompas.com, Jumat (4/7/2025).
    Dedi menilai, perhatian tersebut menunjukkan kecintaan terhadap Jawa Barat, bahkan mungkin keinginan untuk menjadi bagian dari warganya.
    Namun, ia menyayangkan narasi yang menyudutkan dirinya seolah-olah anti-Islam hanya karena mengubah nama rumah sakit tersebut.
    “Yang ramai dikritisi adalah perubahan nama dari RS Al-Ihsan menjadi RS Welas Asih. Padahal, Al-Ihsan artinya kebaikan, sedangkan Welas Asih dalam bahasa Arab berarti ar-Rahman ar-Rahim. Dua-duanya indah dan spiritual,” jelasnya.
    Riwayat Rumah Sakit Al-Ihsan
    Rumah Sakit Al-Ihsan didirikan atas inisiatif Yayasan Al-Ihsan yang dibentuk pada 15 Januari 1993 oleh enam tokoh Islam dan masyarakat Jawa Barat.
    Peletakan batu pertama dilakukan pada 11 Maret 1993, bertepatan dengan 17 Ramadhan atau peringatan Nuzulul Qur’an.
    Layanan rumah sakit mulai beroperasi pada 12 November 1995.
    Namun, kepemilikan rumah sakit tersebut beralih ke Pemprov Jawa Barat pada tahun 2004 setelah pendirinya, Ukman Sutaryan, dinyatakan bersalah dalam kasus
    korupsi
    .
    Mahkamah Agung dalam putusan No. 372/Pid/2003 memutuskan bahwa bangunan RS Al-Ihsan beserta seluruh asetnya dirampas untuk negara, dalam hal ini Pemprov Jabar.
    Putusan itu kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat pada 10 Maret 2005 yang menetapkan RS Al-Ihsan sebagai aset resmi pemerintah.
    Pada 19 November 2008, statusnya berubah menjadi
    RSUD Al-Ihsan
    , dan pada 10 Juli 2009 ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
    Kritik Terhadap Masa Lalu
    Dedi juga mengkritik ketidakkonsistenan sebagian pihak yang sebelumnya diam saat nama “Al-Ihsan” digunakan dalam konteks korupsi, namun kini vokal mengkritik perubahan nama.
    “Pertanyaan saya, kenapa saat nama Al-Ihsan yang sangat sakral itu digunakan dalam tindak pidana korupsi, para aktivis atau orang-orang yang sangat mencintai agama itu kok diam saja waktu itu ya?” tanyanya.
    Ia menegaskan bahwa substansi yang lebih penting adalah peningkatan mutu layanan kesehatan.
    “Menggunakan nama-nama yang indah harus seiring dengan kualitas layanan yang baik. Apalagi jika namanya sakral, maka pelayanannya harus mencerminkan kesakralan dan kespiritualitasan,” tegas Dedi.
    Dengan penjelasan ini, Dedi berharap publik dapat melihat konteks secara utuh, tidak hanya dari sisi simbolis, tetapi juga dari sisi sejarah, hukum, dan pelayanan publik yang lebih luas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.