Xcloud.id

NGO: Buzzer

  • IKN Makin Indah Omongan Mbelgedes Buzzer Mulyono

    IKN Makin Indah Omongan Mbelgedes Buzzer Mulyono

    GELORA.CO –  Di media sosial viral kondisi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur yang memprihatinkan. 

    Saat ini IKN ditumbuhi semak belukar dan tidak terurus. Bahkan nyaris tidak ada aktivitas pembangunan di lokasi yang digadang-gadang Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Mulyono sebagai ibu kota baru Indonesia menggantikan Jakarta.

    Namun kabar gedung-Gedung yang mangkrak di IKN yang sudah dikepung semak belukar, dibantah keras oleh ternak Mulyono dan para buzzer rupiah. Mereka bilang IKN makin indah. 

    “Meminjam bahasa orang Solo, pernyataan para ternak Jokowi itu pernyataan mbelgedes, artinya pernyataan bohong, tipu-tipu,” kata Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais dalam sebuah video singkat yang dikutip Minggu 9 Februari 2025.

    “Jokowi bukan Mulyono kalau tidak suka bohong dan tipu-tipu. Semua bangunan yang ada di IKN kini kosong melompong,” sambungnya.

    IKN terancam mangkrak menyusul diblokirnya anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh pemerintahan Prabowo Subianto.

     

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) belum ada progres karena anggaran masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Dia menjelaskan blokir berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Blokir akan dibuka setelah pagu anggaran indikatif hasil efisiensi sudah disetujui Komisi V DPR.

    “Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya enggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya,” kata Dody tertawa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 6 Februari 2025.

  • Gas 3 LPG Kg Langka, Mamang Osa Bela Tukang Nasgor: Oke Gas, Oke Gas, Ternyata Gak Oke Tuh Gasnya!

    Gas 3 LPG Kg Langka, Mamang Osa Bela Tukang Nasgor: Oke Gas, Oke Gas, Ternyata Gak Oke Tuh Gasnya!

    TRIBUNJAKARTA.COM – Aktor, Mamang Osa ikut menanggapi kekisruhan terkait langkanya gas LPG 3 kg beberapa hari terakhir. 

    Selebriti TikTok yang juga bisa bergaya ala-ala kewanitaan ini geregetan dengan situasi tersebut. 

    Ia melayangkan kritik kepada pemerintah. 

    “Ah lagi-lagi peraturan baru yang belum dimitigasi, udah langsung dilakuin dan makan korban. Buat ibu-ibu yang meninggal waktu beli gas melon, Husnul Khotimah,” ujarnya seperti dilansir dari akun Instagramnya pada Selasa (4/2/2025). 

    Ia pun menyindir lagu kampanye paslon nomor dua Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024 silam.

    “Oke gas, oke gas, ternyata enggak oke tuh gasnya,” sindir Mamang Osa. 

    Mamang Osa pun meluapkan keresahannya dengan membela tukang nasi goreng di depan rumahnya. 

    Pasalnya, gara-gara gas melon itu langka, tukang nasi goreng langganannya tak berjualan. 

    “Gue bukan buzzer oposisi ya, gue wakilin abang nasgor gue di depan. Beli yang gas melon cuma di agen resmi, yaudah terserah lo aja deh bang.”

    “Tapi let me run through you the basic, gas melon hijau gemoy yang seiprit segede telor gacha itu kan buat kalangan menengah ke bawah bener dor? Buktinya waktu dipilih sama Prili aja semua pada ngereog,” ujarnya. 

    Semestinya, kata mantan freelancer desain grafis itu, peredaran gas melon harus mudah diakses. 

    Pasalnya, kebanyakan rakyat Indonesia bukan dari kalangan berada. 

    “Berarti harus zero cost (tanpa biaya) juga ngedapetinnya,” katanya. 

    Ia pun menyenggol pejabat-pejabat lantaran kebijakannya tak masuk di akal.

    “Hey, pejabat-pejabat yang mobilnya udah pada listrik, ye mawar (mau) sentralisasi ke resmi boleh-boleh aja, tapi pakai akal dikit aja,” omelnya. 

    Pemerintah semestinya memetakan terlebih dulu tata letak agen resmi gas agar nantinya mudah diakses oleh rakyat. 

    “Terus ramein pasokan gasnya sesuai volume kebutuhan masyarakat,” ujarnya. 

    Mamang Osa pun menggambarkan situasi antrean LPG 3 kg yang panjang seperti menaiki wahana kora-kora di tempat rekreasi. 

    “Kayak gini-gini kan esensial, krusial jadinya malah bawa sial, di-skip sih jadinya antreannya kayak naik kora-kora pas weekend kasian. Mereka tuh cuma orang-orang kecil yang cari pemasukan buat mekong (makan), ngantrinya ujan-ujan, panas-panas, banyak lansia, banyak yang pada bawa bayi, sampai ada korban. Ini zaman udah modern tapi pemandangan feodal, ah takut,” ujarnya. 

    Ia ingin menyampaikan bahwa kelangkaan gas 3 kg berimbas terhadap tukang nasi goreng langganannya. 

    “Intinya apa? Intinya gara-gara semua ini abang nasgor gua semalam kagak jualan, gue enggak bisa nyelesain drakor gue kalau enggak nasgoran,” katanya lalu menangis. 

    Pengecer jadi subpangkalan

    Berkaca dari kecaman rakyat yang menilai kebijakannya justru bikin repot, Menteri ESDM RI, Bahlil Lahadalia mengatakan, pengecer-pengecer elpiji 3 kilogram akan dijadikan subpangkalan.

    Subpangkalan itu nantinya akan dibekali sistem sehingga Kementerian ESDM dan Pertamina bisa memonitor harga di tingkat konsumen.

    “Tujuannya apa? Mereka (subpangkalan) ini akan kami fasilitasi dengan IT, supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya, itu betul-betul terkontrol. Supaya niat dari oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan daripada subsidi ini tidak lagi terjadi,” kata Bahlil saat ditemui di pangkalan elpiji di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (4/2/2025).

    Bahlil menyatakan, proses pengecer elpiji menjadi subpangkalan gratis.

    Pemerintah akan membiayai digitalisasi subpangkalan. 

    “Nanti Pertamina dengan ESDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menjadi sub pangkalan tidak dikenakan biaya apapun, bahkan kami akan proaktif mendaftarkan mereka menjadi bagian formal agar mereka bisa menjadi UMKM,” ujar Bahlil.

    Per hari ini, pemerintah kembali mengaktifkan kembali seluruh pengecer elpiji 3 kilogram. Hal itu dijalakan setelah mendapat instruksi Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi mulai hari ini, pengecer-pengecer seluruh Indonesia kembali aktif dengan nama subpangkalan,” kata Bahlil.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan elpiji 3 kg seperti biasa.

    Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi subpangkalan.

    “Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam. Dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian ESDM untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    “Namun setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan,” kata Dasco.

    Menurut Dasco, aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga elpiji subsidi supaya tidak mahal di masyarakat.

    Dengan demikian, para pengecer akan diatur mengenai harga jual elpiji 3 kg-nya, supaya tidak melonjak harganya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Perusahaan Aguan Klaim Setor Pajak Rp50 Triliun ke Negara, Said Didu: Ini Angka Penyesatan

    Perusahaan Aguan Klaim Setor Pajak Rp50 Triliun ke Negara, Said Didu: Ini Angka Penyesatan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pihak Agung Sedayu Group mengklaim menyetor pajak hampir Rp50 Triliun kepada Negara. Hal ini terbilang fantastis.

    Namun, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyebut klaim angka tersebut menyesatkan masyarakat.

    “Ini angka penyesatan,” kata Said Didu dalam akun X, pribadinya, Kamis, (30/1/2025).

    Menurutnya, pajak tersebut bukan uang mereka tapi uang yang bayar pajak karena belanja tanah, rumah, pajak karyawan dan lain-lain.

    “Terus diakui dan seakan mereka yang bayar paja. Pajak yang mereka bayar dari uang perusahaan hanya pajak penghasilan badan usaha,” tambahnya.

    Soal klaim dari pembangunan PIK 2 yang telah menyerap kurang lebih 200 ribu tenaga kerja, Said Didu juga memberikan sentilan.

    “200.000 tenaga kerja hasil gusur rakyat,” tandas pria kelahiran Pinrang, Sulawesi Selatan ini.

    Sebelumnya, pengacara Agung Sedayu Group, Muannas Alaidid justru menyebut pendapatan Negara dari PIK 2 bahkan bisa mencapai Rp100 Triliun.

    “Masa mau kita tuker modal konten buzzer Said didu buat fitnah, mereka buat sendiri, diedit sendiri, di viralin sendiri terus dijadikan bukti. Potensi Pendapatan Negara dari PIK 2 Bisa Mencapai Rp100 Triliun Lebih,” kata Muannas salam akun X.

    Dia menyindir balik para pihak yang terus menolak PIK-2. “Kontribusi PIK VS Kelompok Pembenci Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja,” ungkapnya. (*)

  • Soal Pagar Laut di Tangerang, Anggota DPR Fraksi PKB: Indonesia Negara Hukum Bukan Negara Kekuasaan – Halaman all

    Soal Pagar Laut di Tangerang, Anggota DPR Fraksi PKB: Indonesia Negara Hukum Bukan Negara Kekuasaan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPR RI Komisi III, Abdullah meminta instansi yang berwenang untuk segera memproses penyidikan dan penyelidikan terkait polemik pagar laut di Kabupaten Tangerang.

    Dari langkah tersebut, dirinya meminta agar diumumkan siapa saja yang diduga melanggar administrasi maupun pidana.

    “Ingat, Indonesia ini negara hukum bukan negara kekuasaan. Para pakar dan berbagai lapisan masyarakat yang mempertanyakan penegakan hukum kepada tersangka atau yang diduga bersalah adalah peringatan dini dari mereka terkait kepercayaan pada penegakan hukum,” ujar Abduh melalui keterangan tertulis, Rabu (29/1/2025).

    Penegakan hukum dengan mengumumkan tersangka atau terduga pelaku menjadi sangat penting setelah kerugian yang terjadi dapat dipaparkan perkiraannya. 

    Seperti kerusakan lingkungan laut dan nelayan yang terganggu mata pencaharaiannya.

    Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengatakan kerugian dari pagar laut ini menurut Ombudsman RI mencapai sekitar Rp116,91 miliar per tahun. 

    Rinciannya mulai dari penurunan pendapatan nelayan sebesar Rp93,31 miliar per tahun, kemudian peningkatan biaya operasional sebesar Rp18,60 miliar per tahun dan kerusakan ekosistem laut sebesar Rp5 miliar per tahun. 

    Ditambah lagi adanya warga Desa Kohod yang melaporkan dugaan masalah pencatutan namanya dalam sertifikat hak guna bangunan (HGB) ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

    “Terkait sudah adanya data-data pelanggaran dan kerugian dari pagar laut yang dialami negara dan nelayan atau warga Desa Kohod, ini saya khawatir dengan anggapan banyak pihak yang menilai negara kalah dengan mereka oligarki,” kata Abduh.

    Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah (Jateng) VI ini juga menyoroti kemunculan buzzer yang bertugas melakukan pembenaran dengan argumen yang tak logis dan tak sesuai fakta.

    “Buzzer pembela oligarki dalam kasus pagar laut sudah dideteksi netizen di berbagai platform media sosial. Sudah tidak mempan hal-hal penggiringan opini untuk melakukan pembenaran terhadap pelanggaran hukum, saya minta pihak-pihak yang melakukan dan bagian dari operasi tersebut berhenti,” tutur Abduh. 

    Kelindan buzzer dan oligarki dalam kasus pagar laut, kata Abduh, akan memengaruhi Indeks Negara Hukum untuk Indonesia. 

    Selama satu dekade Indeks Negara Hukum untuk Indonesia cenderung stagnan. Pada 2015 skor Indeks negara hukum RI 0,51 dan pada 2024, skor indeks ada pada angka 0,53. Pada 2024 peringkat Indonesia pada indeks tersebut menurun dari posisi 66 ke posisi 68 dari 142 negara. 

    Dirinya juga meminta semua pemangku kepentingan yang terkait dalam kasus pagar laut untuk menegakan hukum dan mendukung Presiden Prabowo Subianto dengan program Asta Cita bidang hukum. 

    “Kasus pagar laut harus diusut tuntas dengan kolaborasi semua pihak. Ini sebagai bentuk dukungan terhadap misi bidang hukum Presiden Prabowo yaitu memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,” pungkasnya. 

  • Evaluasi 100 Hari Pemerintahan, Prabowo Harus Pertimbangkan Reshuffle

    Evaluasi 100 Hari Pemerintahan, Prabowo Harus Pertimbangkan Reshuffle

    JAKARTA – Pendiri lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio (Hensat) menilai Presiden Prabowo Subianto harus melakukan evaluasi termasuk membuka peluang reshuffle atau perombakan kabinet menjelang 100 hari kerja pemerintahan.

    Menurut dia, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi 100 hari pemerintahan, seperti etika politik hingga kebijakan pemerintah. Bahkan, etika politik seharusnya menjadi sorotan Prabowo mengingat banyak pernyataan pejabat yang layak dievaluasi selama 100 hari Prabowo menjabat presiden.

    “Mulai dari anggaran Rp20 triliun untuk membangun Universitas HAM, insiden penjual es teh, patwal RI 36, hingga demo di Kementerian Dikti yang sudah didamaikan oleh Seskab Mayor Teddy,” ujar Hensat, Minggu 26 Januari 2025.

    Selain itu, pengangkatan pejabat di lingkungan kementerian juga perlu menjadi bahan evaluasi Prabowo. Dia mencontohkan diangkatnya sosok yang diduga sebagai buzzer di Kementerian Komunikasi dan Digital oleh Menkomdigi, Meutya Hafid.

    “Apalagi menterinya sendiri mengaku tidak mengetahui latar belakang orang yang diangkat sebagai pejabat di kementerian. Itu kan sangat berbahaya. Hal-hal seperti ini tentu harus menjadi bahan evaluasi bagi Presiden Prabowo,” sambung Hensat.

    Karena itu, dengan banyaknya kontroversi di lingkaran kabinet, merupakan hal yang wajar bila publik menunggu hasil evaluasi termasuk peluang reshuffle menjelang 100 hari pemerintahan Prabowo. Terlebih, Prabowo juga menegaskan ingin melakukan penghematan APBN.

    “Kalau soal reshuffle, tentu kita ingat tanggal 21 Oktober lalu mereka dilantik menjadi menteri, jam 10 kalau saya tidak salah, itu jam 12 sudah banyak yang bertanya kapan reshuffle akan dilakukan. Nah ini sudah hampir 100 hari, nanti apakah Pak Prabowo akan lakukan reshuffle sebelum lebaran atau setelah lebaran, ya nanti kita tunggu,” kata Hensat.

  • Prabowo Balas Kiriman Minyak Urut Megawati dengan Bunga Anggrek, Yusuf Dumdum: Agenda Ternakan ‘Londo Ireng’ Sudah Berubah

    Prabowo Balas Kiriman Minyak Urut Megawati dengan Bunga Anggrek, Yusuf Dumdum: Agenda Ternakan ‘Londo Ireng’ Sudah Berubah

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri makin hangat belakangan ini. Itu disebut buat tidur Raja Jawa terganggu.

    “Sadar atau tidak, apa yang terjadi belakangan ini sangat mengganggu tidur Raja Jawa dan para ternakannya,” kata Yusuf dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (25/1/2025).

    Hal dimaksud Yusuf, yakni interaksi simbolik keduanya. Saat kiriman minyak urut Mega kepada Prabowo, dibalas dengan bunga anggrek.

    “Menariknya adalah, Prabowo baru-baru ini sempat dikirimi minyak urut oleh bu Mega. Kemudian Prabowo pun membalasnya dengan mengirimkan bunga Anggrek tepat di hari ultah ke-78 bu Mega,” ujar Yusuf.

    Yusuf pun menyentil sejumlah fenomena belakangan ini. Yakni pagar laut di Tangerang, Banten.

    “Agenda setting para para buzzer ternakan “londo ireng” sudah berubah. Tidak ada lagi yang klaim (seperti diawal) bahwa pagar bambu di laut sepanjang 30,16 km adalah hasil swadaya nelayan,” ucapnya.

    Ia mengatakan para pendengung saat ini narasinya sudah berubah. Beda dari awal mencuatnya isu tersebut.

    “Arahannya sekarang fokus ‘akibat dampak abrasi, dulunya lahan sawah, dll.’ Padahal, sebelumnya sudah bikin konten bersama dua orang yang mengaku nelayan dan dibayar 100ribuan,” imbuhnya.

    Yusuf lalu menyebut pihak yang ia juluki Londo Ireng. Ia tak merinci spesifik siapa yang ia maksud.

    “Semakin jelas ‘londo ireng’ tak ada yang mau belain kebijakan
    @prabowo terkait pembongkaran pagar laut dan juga pembatalan ratusan HGB di laut,” jelasnya.

  • Jadi Penasihat Hukum Elemen Masyarakat yang Menggugat PIK-2, Ahmad Khozinudin Diserang Buzzer

    Jadi Penasihat Hukum Elemen Masyarakat yang Menggugat PIK-2, Ahmad Khozinudin Diserang Buzzer

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah hebohnya pagar laut ilegal sepanjang 30 km yang kini mulai dibongkar, nama advokat Ahmad Khozinudin kini jadi trending topik di media sosial X, Rabu (22/1/2025).

    Bahkan, narasi yang didengungkan meminta agar pengacara tersebut ditangkap meski tanpa kejelasan kasus apa yang melibatkannya.

    Usut punya usut, Ahmad Khozinudin ternyata menjadi penasihat hukum elemen masyarakat yang menggugat Taipan Sugiyanto Kusuma alias Aguan hingga Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Gugat perdata itu karena Aguan dan Jokowi disebut melakukan perbuatan melawan hukum dalam proyek Pantai Indah Kapuk atau PIK 2. Gugatan dilayangkan oleh 20 orang dari berbagai elemen masyarakat.

    Ahmad Khozinudin mengatakan, ada delapan orang tergugat. Mereka adalah Bos Agung Sedayu Group Aguan, Bos Salim Group Anthoni Salim, PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI), PT Kukuh Mandiri Lestari, Presiden ke-7 Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, Surta Wijaya selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), dan Maskota yang merupakan Ketua Apdesi Tangerang.

    “Penggugatnya atas nama rakyat, warga negara RI yang peduli terhadap isu ketahanan dan keamanan, serta narasi kekhawatiran atas adanya negara dalam negara,” kata Ahmad pada 16 Desember 2024 lalu.

    Dia menuturkan, para penggugat berasal dari berbagai elemen, di antaranya Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia yang diketuai Kolonel Purnawirawan TNI Sugeng Waras, serta Aliansi Rakyat Menggugat yang dipimpin Menuk Wulandari.

  • Komdigi Bakal Evaluasi Pejabat Secara Berkala Respons Keluhan Netizen Soal Buzzer – Halaman all

    Komdigi Bakal Evaluasi Pejabat Secara Berkala Respons Keluhan Netizen Soal Buzzer – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komdigi, Fifi Aleyda Yahya merespons keluhan masyarakat (netizen) terkait pengangkatan pejabat yang baru.

    Pejabat yang baru dilantik dan menjadi sorotan publik yakni Stafsus Bidang Strategis Komunikasi, Rudi Sutanto disebut sebagai pendengung (buzzer).

    Menurutnya, para pejabat yang dilantik tersebut pun akan selalu dievaluasi kerja dan kinerjanya secara berkala.

    Evaluasi bahkan akan langsung dilakukan oleh Menkomdigi Meutya Hafid.

    “Kami sampaikan banyak terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat atas kepeduliannya terhadap Kemkomdigi. Kami optimistis bisa mengemban tugas lebih baik di tengah tantangan era digital yang semakin kompleks,” ujarnya dalam keterangan, Senin (20/1/2025).

    “Seluruh pejabat yang dilantik telah menandatangani pakta integritas sebelum melaksanakan tugasnya. Harapannya, para pejabat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan arahan Menkomdigi serta Asta-Cita Presiden Prabowo Subianto,” lanjut Fifi.

    Berbagai upaya tersebut merupakan bentuk upaya Kemkomdigi menciptakan lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel.

    “Presiden Prabowo sudah mengamanatkan agar tercipta pemerintahan bersih dan bebas dari penyimpangan,” jelasnya.

    Menurut Fifi, perhatian masyarakat terhadap Kemkomdigi sangat besar karena lembaga tersebut adalah motor penggerak transformasi digital di Indonesia.

    “Tentu masukan dari masyarakat, baik saran maupun kritik akan selalu kami nantikan. Karena pengawasan yang baik harus dilakukan bersama,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid melantik jajaran pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama baru dalam sebuah upacara resmi pada Senin (13/1/2025).

    Di antaranya, tiga staf khusus menteri yang baru ditunjuk adalah Stafsus Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital, Raline Rahmat Shah; Stafsus Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Strategis, Aida Rezalina; dan Stafsus Bidang Strategis Komunikasi Rudi Sutanto.

    Netizen ramai-ramai menilai bahwa Rudi merupakan pendengung atau buzzer.

    Meutya mengatakan pihaknya tidak tahu Rudy Sutanto merupakan pemilik akun Rudi Valinka.

    Apalagi, dia juga tidak pernah bermain sosial media X.

    “Saya enggak tahu, saya juga enggak terlalu main Twitter (X),” ujar Meutya di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Meutya mengaku pihaknya juga tidak mengenal secara pribadi dengan Rudi Sutanto.

    Dia juga enggan berspekulasi mengenai sosok pejabat baru Komdigi tersebut.

    “Jadi saya tidak tidak mau berspekulasi mengenai apa siapa Rudy Sutanto,” jelasnya.

    Hanya saja, kata Meutya, pihaknya sudah membaca Curriculum Vitae (CV) dari Rudi Sutanto.

    Dia menyatakan yang bersangkutan memiliki rekam jejak yang mumpuni menjadi pejabat Komdigi.

    “Dari CV yang kami terima beliau memang juga adalah strategi komunikasi dan jadi juga mewarnai di Kementerian ini. Karena secara Kementerian juga ini enggak cuma digital tapi juga di bidang komunikasi,” pungkasnya.

  • Budaya Bagi-bagi ‘Kue’ untuk Buzzer Harus Disetop demi Selamatkan BUMN!

    Budaya Bagi-bagi ‘Kue’ untuk Buzzer Harus Disetop demi Selamatkan BUMN!

    GELORA.CO – Pemerintah Prabowo Subianto rasanya perlu kembali merotasi para pejabat yang menduduki posisi strategis di sejumlah BUMN. Sebab, keberadaan para relawan dan buzzer politik peninggalan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) terbukti membawa dampak buruk bagi kinerja dan citra perusahaan pelat merah.

    Demikian disampaikan pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah ketika disinggung soal dugaan pemalsuan riwayat pekerjaan dan pendidikan oleh Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) sekaligus buzzer Jokowi, Kristia Budiyarto.

    “BUMN kita bangkrut, sejak tahun 2014 itu mengalami bangkrut, karena itu Mulyono (Jokowi) itu menerapkan itu, relawan-relawan ditempatkan jadi komisaris,” kata Trubus saat dihubungi Inilah.com, Jakarta, Minggu (19/1/2025).

    Bahkan, Trubus juga menyinggung ketidaktepatannya pemerintah mempercayakan Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Koperasi. Keberadaan Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer (Noel) yang sekarang menjabat sebagai Wakil Menteri Keternagakerjaan juga tak lepas dari sorotannya.

    Trubus pun mengingatkan akan dampak dari penunjukan loyalis tanpa kompetensi ini. Ia menyebut sistem pemerintahan akan memburuk jika tindakan ini tidak segera dihentikan. “Jadi ujung-ujungnya ini merusak birokrasi gitu, karena itu akhirnya ditiru oleh yang lainnya,” tuturnya.

    Diketahui, Kristia Budiyarto sedang jadi sorotan, diduga memalsukan curriculum vitae (daftar riwayat pekerjaan dan pendidikan). Pihak Universitas Hasanuddin juga membantah pria yang akrab disapa Kang Dede ini adalah alumnusnya, Selain itu, perusahaan yang dicantumkan sebagai riwayat pekerjaan juga tak terdaftar.

    Kristia menjadi Komisaris juga diduga karena jasanya yang aktif sebagai buzzer alias pendengung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Pengangkatannya, termaktub dalam Surat Keputusan Kementerian BUMN Nomor SK-354/MBU/11/2020.

    Asal tahu saja, di situs resmi PT Pelni tertera bahwa Kristia memiliki riwayat pendidikan sebagai lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan. Selain itu ia mencantumkan riwayat pekerjaan sebagai Direktur Program di jaringan Etnikom Network Bens Radio dan General Manager PT Planet Tecno.

    Direktur Kemahasiswaan dan Penyiapan Karier Universitas Hasanuddin Abdullah Sanusi mengonfirmasi bahwa Kristia Budiyarto tidak tercatat di data alumni. “Sudah kami cek, yang bersangkutan tidak tercatat sebagai alumni Universitas Hasanuddin,” kata Abdullah, Rabu (15/1/2025).

    Kemudian, saat melihat data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, tidak ada perusahaan bernama PT Planet Tecno. Dicari di mesin pencari internet pun tak ditemukan informasi soal perusahaan tersebut.

    Terkait dugaan pemalsuan CV, Manajer Komunikasi Korporasi PT Pelni Ditto Pappilanda enggan berkomentar saat ditanya perihal verifikasi data latar belakang Kristia. Menurut dia pejabat komisaris diangkat oleh Kementerian BUMN sebagai perwakilan dari pemegang saham.

    “Kami percaya bahwa selaku pemegang saham, Kementerian BUMN menempatkan putra-putri terbaiknya untuk melakukan pengawasan kinerja dan kebijakan direksi di perusahaan mana ditempatkan dengan mengutamakan asas profesionalitas dan integritas demi kepentingan perusahaan dan negara,” kata Ditto lewat keterangan tertulis.

  • Dugaan Pemalsuan CV, PT Pelni Jangan Diamkan Kelakuan tak Beretika Buzzer Jokowi

    Dugaan Pemalsuan CV, PT Pelni Jangan Diamkan Kelakuan tak Beretika Buzzer Jokowi

    GELORA.CO – Sikap PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) yang bungkam atas dugaan Komisarisnya Kristia Budiyarto memalsukan curriculum vitae (daftar riwayat pekerjaan dan pendidikan), menuai kritik. Peneliti Kebijakan Publik IDP-LP, Riko Noviantoro menegaskan tindakan pemalsuan data pribadi merupakan sebuah pelanggaran etik yang harus ditindak perusahaan.

    “Yang dipalsukan itu kan sebetulnya dokumen pribadi ya, bukan ijazah, bukan akte lahir, artinya bukan dokumen negara. Artinya itu dokumen pribadi yang ditulis tidak sejujurnya. Maka hal itu sebetulnya masuk pelanggaran etik,” kata Riko ketika dihubungi Inilah.com, Jakarta, Minggu (19/1/2025).

    Riko mengungkap, pelanggaran etik menjadi indikasi pejabat yang bersangkutan itu tidak memiliki integritas cukup baik. Selanjutnya, jika dugaan itu adalah benar, maka Kristia perlu melepaskan jabatan tersebut. “Sebagai wujud ketanjungan moral dan mewujudkan integritas di lembaga BUMN,” ucapnya.

    Dia mendesak pihak perusahaan jangan diam segera ambil Langkah, entah itu membantah atau menindak yang bersangkutan. Karena citra baik PT Pelni sedang dipertaruhkan. “Artinya BUMN harus melakukan penyataan sikap untuk menjawab segala kekhawatiran publik,” ungkap Riko menambahkan.

    Asal tahu saja, di situs resmi PT Pelni tertera bahwa Kristia memiliki riwayat pendidikan sebagai lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan. Selain itu ia mencantumkan riwayat pekerjaan sebagai Direktur Program di jaringan Etnikom Network Bens Radio dan General Manager PT Planet Tecno.

    Direktur Kemahasiswaan dan Penyiapan Karier Universitas Hasanuddin Abdullah Sanusi mengonfirmasi bahwa Kristia Budiyarto tidak tercatat di data alumni. “Sudah kami cek, yang bersangkutan tidak tercatat sebagai alumni Universitas Hasanuddin,” kata Abdullah, Rabu (15/1/2025).

    Kemudian, saat melihat data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, tidak ada perusahaan bernama PT Planet Tecno. Dicari di mesin pencari internet pun tak ditemukan informasi soal perusahaan tersebut.

    Terkait dugaan pemalsuan CV, Manajer Komunikasi Korporasi PT Pelni Ditto Pappilanda enggan berkomentar saat ditanya perihal verifikasi data latar belakang Kristia. Menurut dia pejabat komisaris diangkat oleh Kementerian BUMN sebagai perwakilan dari pemegang saham.

    “Kami percaya bahwa selaku pemegang saham, Kementerian BUMN menempatkan putra-putri terbaiknya untuk melakukan pengawasan kinerja dan kebijakan direksi di perusahaan mana ditempatkan dengan mengutamakan asas profesionalitas dan integritas demi kepentingan perusahaan dan negara,” kata Ditto lewat keterangan tertulis.

    Kristia bisa menjadi Komisaris juga diduga karena jasanya yang aktif sebagai buzzer alias pendengung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Pengangkatannya, termaktub dalam Surat Keputusan Kementerian BUMN Nomor SK-354/MBU/11/2020.

    Peran Kristia jadi buzzer Jokowi rupanya sudah lama dilakoni. Melalui akun X @kangdede78 dia aktif  meramaikan sejumlah tagar dukungan kepada pasangan Jokowi dan Ma’ruf Amin seperti tagar #Albantani, merujuk pada Imam Besar Masjidil Haram, Muhammad Nawawi al-Bantani yang merupakan kakek buyut dari Ma’ruf Amin, cara ini dilakukannya agar Jokowi bisa memenangkan kontestasi kala itu.

    Hingga saat ini, Kristia masih aktif mengkampanyekan dukungan terhadap pemerintah. Dukungan itu berlanjut kepada Presiden Prabowo Subianto setelah masa jabatan Jokowi berakhir pada akhir 2024 lalu.

    Aktivitasnya sebagai buzzer menimbulkan perdebatan. Manajer Komunikasi Korporasi PT Pelni Ditto Pappilanda menyatakan bahwa kegiatan Kristia di media sosial adalah urusan pribadi yang tidak berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya di perusahaan. “Tentu (promosi) menjadi hal positif bagi perusahaan,” ujar dia.

    Sembari membela Kristia, Ditto menyatakan aktivitas bosnya di media sosial tak melulu soal politik, ada juga promosi seputar PT Pelni. Terlepas dari itu, dia kembali menegaskan bahwa perusahaan memisahkan dengan jelas antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab sebagai komisaris.

    “Cuitan Kristia di luar informasi tentang PT Pelni adalah ranah pribadi yang tidak berkaitan dengan tugasnya di perusahaan,” katanya.