NGO: BEM UI

BEM UI Sebut 600.000 Mahasiswa Terancam Tak Bisa Lanjutkan Kuliah Gara-gara Efisiensi Anggaran

loading…

Ketua BEM UI Iqbal Cheisa Wiguna memberikan keterangan kepada media di sela aksi demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap, Senin (17/2/2025). FOTO/FELLDY UTAMA

JAKARTA – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia ( BEM UI ) Iqbal Cheisa Wiguna mengaku mendengar kabar akan ada 600.000 mahasiswa penerima program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) di seluruh Indonesia yang terancam tak bisa melanjutkan kuliahnya. Hal itu sebagai imbas dari efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Iqbal mengaku mendapat kabar tersebut sekitar 3-4 hari yang lalu. Informasi itu membuat teman-teman mahasiswa merasa sedih mendengarnya. Karena itu, mahasiswa UI menuntut pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran di Kementerian/lembaga.

“Terkait efisiensi anggaran untuk pendidikan ini sempat viral juga waktu itu, sekitar 600 ribu mahasiswa penerima KIP-K di Indonesia itu terancam untuk tidak bisa melanjutkan kuliahnya,” kata Iqbal saat ditemui di halaman Fisip UI ketika tengah bersiap untuk melakukan aksi demonstrasi bertajuk ‘Indonesia Gelap’, Senin (17/2/2025).

Tak hanya KIP Kuliah saja, Iqbal juga menyebut ada dampak lainnya yang informasinya akan mempengaruhi di sektor pendidikan, utamanya di lingkungan kampus.

“Lalu dampak-dampak dari hal-hal tersebut juga berdampak kepada salah satunya adalah isu mengenai kenaikan UKT. Itu rasanya yang akan berdampak kepada mahasiswa-mahasiswa di Indonesia terutama yang ada di UI,” ujarnya.

Untuk diketahui, mahasiswa UI ikut turun menggelar aksi demo bertajuk Indonesia Gelap yang digelar serentak di berbagai daerah pada hari ini. Mereka akan bergabung dengan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Koalisi Masyarakat Sipil di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat.

“Massa teman-teman UI kita akan bergabung dengan massa nasional nanti bersama BEM Seluruh Indonesia, dan bersama Koalisi Masyarakat Sipil. Kita akan fokuskan massa ini di Istana Negara, apabila tidak sampai ke sana mungkin kita akan mentok di Patung Kuda,” kata Iqbal di halaman FISIP UI, Depok, Senin (17/2/2025).

Para mahasiswa UI sudah berkumpul. Mereka terlihat kompak mengenakan almamater kuning yang dipadukan dengan kaus berwarna hitam. Sebelum berangkat, Iqbal bersama pengurus BEM UI dengan menggunakan mobil komando juga sempat mengajak semua mahasiswa UI yang berada di fakultas masing-masing untuk ikut bergabung dalam demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap pada hari ini.

17/02/2025 13:05
8 Spanduk Demo Indonesia Gelap: Anaknya Makan Gratis, Orangtua Di-PHK Megapolitan

Spanduk Demo Indonesia Gelap: Anaknya Makan Gratis, Orangtua Di-PHK
Tim Redaksi
DEPOK, KOMPAS.com
– Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) akan menggelar aksi unjuk rasa “
Indonesia Gelap
” di sekitar patung kuda dan Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).
Mereka membawa sejumlah spanduk yang mewakili bentuk protes mahasiswa saat tengah berkumpul di Lapangan FISIP UI.
Salah satunya bertuliskan
“Anaknya makan gratis, ortu-nya di-PHK”.
Kalimat tersebut menyentil keras salah satu program makanan bergizi gratis (MBG) yang telah berlangsung sejak 6 Januari 2025.
Program yang serentak diperuntukkan bagi semua anak sekolah hingga ibu hamil ini dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi.
Tak hanya itu, beberapa spanduk lainnya juga terlihat mengiringi aksi unjuk rasa yang diperkirakan baru akan berlangsung pada siang nanti.
Salah satu spanduknya bertuliskan
“Prabowo Puas, Kami Lemas”
dengan warna pilok kombinasi hitam dan merah.
Lalu, isi spanduk lainnya adalah
“Tut Wuri Efisiensi”, “EfisienShit!”,
dan
“Ok Gas Ok Gas, Anggaran Sulit!”.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI 2024 Iqbal Cheisa Wiguna mengonfirmasi bahwa jumlah massa dari UI yang akan berangkat ke Jakarta mencapai 1.000 orang.
Mereka akan berangkat sekitar pukul 11.30-12.00 WIB menggunakan bus dengan tujuan Istana Negara.
“Teman-teman UI kita akan bergabung dengan massa nasional nanti bersama BEM Seluruh Indonesia dan bersama Aliansi Masyarakat Sipil. Kita akan fokuskan massa ini di Istana Negara, apabila kita tidak sampai ke sana, mungkin kita akan mentok di Patung Kuda,” ujar Iqbal.
Ada lima tuntutan yang akan dibawa mahasiswa dalam aksi hari ini.
Pertama, mendesak pemerintah mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran.
Kedua, mengevaluasi seluruhnya program MBG yang dilihat masih kurang tepat dalam realisasinya.
Ketiga, mencabut pasal RUU Minerba yang menyebutkan, kampus dapat mengolah izin tambang demi menjaga independensi akademik.
Keempat, mahasiswa meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik, tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi.
Kelima, mahasiswa memprotes sikap inkonsistensi pemerintah dalam mengambil atau membuat kebijakan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

17/02/2025 12:45
Aksi Unjuk Rasa ‘Indonesia Gelap’ di Depan Istana, Berikut Lima Tuntutan Mahasiswa – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan elemen mahasiswa lainnya akan menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Indonesia Gelap.”

Aksi unjuk rasa digelar di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2/2025) ini.

Informasi mengenai aksi unjuk rasa disampaikan oleh Koordinator Aksi Universitas Indonesia, Muhammad Rafid Naufal Abrar.

“Untuk aksi, sasaran utama kami adalah Istana Negara. Kami akan berangkat dari Depok sekitar jam 11.00 siang,” tuturnya.

Aksi turun ke jalan ini dilakukan dalam rangka meminta pertanggungjawaban pemerintah mengenai situasi negara yang memburuk.

Kondisi itu disebut disebabkan oleh berbagai permasalahan yang terjadi akibat tindakan sewenang-wenang pemerintah.

“Aksi pastinya untuk menyikapi terkait isu yang muncul hampir setiap hari belakangan yang tak berpihak pada rakyat dan tidak memenuhi prinsip demokrasi serta keadilan,” kata Rafid.

Rafid mengungkapkan, terdapat lima tuntutan utama yang akan disuarakan.

Pertama adalah mendesak pemerintah untuk mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran.

Kebijakan yang wajib dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait penghematan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 itu dianggap tidak berpihak kepada rakyat.

“Kedua, mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik,” ujar Rafid.

Ketiga, mahasiswa meminta pemerintah untuk mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi.

Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk mengevaluasi total pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.

“Dan terakhir, berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah yang tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” kata Rafid.

Polri Terjunkan 1.623 Personel

Sebanyak 1.623 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal aksi unjuk rasa dari sejumlah aliansi dan BEM Seluruh Indonesia (SI) di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

“Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari sejumlah aliansi, kami melibatkan 1.623 personel gabungan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan.

Susatyo menuturkan, personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait.

Personel ditempatkan di sejumlah titik di sekitar Bundaran Patung Kuda Monas hingga di depan Istana Negara.

Untuk pengalihan arus lalu lintas, Susatyo menuturkan bahwa hal itu bersifat situasional. Artinya, rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dan dinamika situasi di lapangan.

“Apabila jumlah massanya tidak banyak, lalu lintas akan normal seperti biasa. Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di sekitaran Bundaran Patung Kuda Monas itu massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lalu lintas akan dialihkan,” kata dia.

“Diimbau kepada warga yang akan melintas sekitar Monas agar mencari jalan alternatif untuk menghindari penumpukan kendaraan di sekitar Patung Kuda,” ujarnya.

Susatyo mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis, serta menjaga keamanan dan keselamatan.

Kapolres juga mengimbau kepada para koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa.

“Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis, dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan lainnya yang akan melintas di

Bundaran Patung Kuda Monas dan beberapa lokasi lainnya,” ungkapnya.

“Personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata api. Hormati dan hargai saudara kita yang akan menyampaikan pendapatnya dengan cara yang humanis dan profesional,” tutur Susatyo.

17/02/2025 10:37
9 1.623 Personel Kawal Demo Indonesia Gelap di Patung Kuda hingga Istana Negara Megapolitan

1.623 Personel Kawal Demo Indonesia Gelap di Patung Kuda hingga Istana Negara
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Polisi menerjunkan lebih dari seribu personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa mahasiswa bertajuk “Indonesia Gelap” di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).
“Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari sejumlah aliansi, kami melibatkan 1.623 personil gabungan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan, Senin (17/2/2025).
Personel gabungan terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemerintah Provinsi Jakarta, dan instansi terkait.
Para personel akan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar bundaran Patung Kuda hingga di depan Istana Negara.
Untuk pengalihan arus lalu lintas, Susatyo mengatakan hal itu bersifat situasional.
Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dan dinamika situasi di lapangan.
“Apabila jumlah massanya tidak banyak, lalu lintas normal seperti biasa. Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di sekitaran bundaran Patung Kuda Monas itu massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas akan dialihkan,” kata dia.
“Diimbau kepada warga yang akan melintas sekitar Monas agar mencari jalan alternatif untuk menghindari penumpukan kendaraan di sekitar Patung Kuda,” ujar dia.
Susatyo mengingatkan seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi maupun terprovokasi, mengutamakan negosiasi, memberikan pelayanan yang humanis, serta menjaga keamanan dan keselamatan.
Susatyo juga mengimbau kepada para koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa.
“Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas di bundaran Patung Kuda, dan beberapa lokasi lainnya,” kata dia.
Diketahui, sejumlah elemen mahasiswa bakal menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin hari ini.
Salah satunya kelompok mahasiswa yang akan menggelar aksi adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI).
“Untuk aksi besok sasaran utama kami adalah Istana Negara. Kami akan berangkat dari Depok sekitar jam 11.00 siang,” ujar Koordinator Aksi UI Muhammad Rafid Naufal Abrar kepada Kompas.com, Minggu (16/2/2025) malam.
Menurut Rafid, aksi turun ke jalan ini dilakukan dalam rangka meminta pertanggungjawaban pemerintah mengenai situasi negara yang memburuk.
Kondisi itu disebut disebabkan oleh berbagai permasalahan yang terjadi, akibat tindakan sewenang-wenang pemerintah.
“Aksi besok pastinya untuk menyikapi terkait isu yang muncul hampir setiap hari belakangan yang tak berpihak pada rakyat dan tak memenuhi prinsip demokrasi dan keadilan,” kata Rafid.
Rafid mengungkapkan, terdapat lima tuntutan utama yang akan disuarakan.
Pertama adalah mendesak pemerintah mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran.
Kebijakan yang wajib dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait penghematan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 itu dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
“Kedua, mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik,” ujar Rafid.
Ketiga, mahasiswa meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik, tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah mengevaluasi total pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.
“Dan terakhir, berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” kata Rafid.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

17/02/2025 09:36
Hari Ini Demo Indonesia Gelap Digelar Serentak di Berbagai Daerah

loading…

Hari ini aksi demo bertajuk Indonesia Gelap digelar serentak para mahasiswa dan Koalisi Masyarakat Sipil di berbagai daerah, Senin (17/2/2025). Foto/Instagram BEM UI

JAKARTA – Hari ini aksi demo bertajuk Indonesia Gelap digelar serentak para mahasiswa dan Koalisi Masyarakat Sipil di berbagai daerah, Senin (17/2/2025). Adapun di Jakarta, mereka akan demo di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Berdasarkan informasi dari media sosial Instagram @bemsi.official, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar demo di Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali. Di luar Jakarta, demo tersebut digelar di depan Kantor DPRD masing-masing.

Dalam postingan tersebut, disebutkan bahwa wilayah dan kota lain dalam konfirmasi atau tahap konsolidasi. “Seruan Aksi INDONESIA GELAP. Hidup Mahasiswa!! Hidup Rakyat Indonesia!! Sampai jumpa di jalan. Lawan kekuasaan yang menindas!! Hidup Mahasiswa!! Hidup Rakyat Indonesia!!,” bunyi postingan BEM SI.

“Indonesia Gelap adalah bentuk sikap kritis, sikap tegas untuk mengevaluasi, mengkritisi kinerja Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran yang kian hari kian menyengsarakan masyarakat luas,” ujar peserta konsolidasi di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025) malam.

Mereka menyerukan kepada semua pemuda, seluruh mahasiswa dan masyarakat sipil di Indonesia untuk turun ke jalan dan terus menyuarakan hak-hak warga.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) juga akan terlibat dalam demo Indonesia Gelap pada hari ini. Berdasarkan informasi di Instagram mereka, bemui_official, mereka akan berkumpul terlebih dahulu dimulai pukul 09.00 WIB di Lapangan FISIP UI.

Sedangkan pakaiannya baju hitam dan jaket kuning UI. “Banyaknya masalah yang melanda kesejahteraan dan keberlangsungan negara ini. Sebagai tanggapan lanjutan menghadapi masalah ini, BEM se-UI mengundang anggota IKM UI untuk menghadiri aksi pada hari, tanggal: Senin, 17 Februari 2025, pukul: 09.00 WIB. Titik kumpul: Lapangan FISIP UI,” bunyi unggahan tersebut.

17/02/2025 08:11
Mahasiswa Akan Gelar Demo “Indonesia Gelap” depan Istana Merdeka, Ini 5 Tuntutannya

Mahasiswa Akan Gelar Demo “Indonesia Gelap” depan Istana Merdeka, Ini 5 Tuntutannya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sejumlah elemen mahasiswa bakal menggelar aksi demonstrasi bertajuk “
Indonesia Gelap
” di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2/2025) Hari ini.
Salah satunya kelompok mahasiswa yang akan menggelar aksi adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (
BEM UI
).
“Untuk aksi besok sasaran utama kami adalah Istana Negara. Kami akan berangkat dari Depok sekitar jam 11.00 siang,” ujar Koordinator Aksi UI Muhammad Rafid Naufal Abrar kepada
Kompas.com
, Minggu (16/2/2025) malam.
Menurut Rafid, aksi turun ke jalan ini dilakukan dalam rangka meminta pertanggungjawaban pemerintah mengenai situasi negara yang memburuk.
Kondisi itu disebut disebabkan oleh berbagai permasalahan yang terjadi, akibat tindakan sewenang-wenang pemerintah.
“Aksi besok pastinya untuk menyikapi terkait isu yang muncul hampir setiap hari belakangan yang tak berpihak pada rakyat dan tak memenuhi prinsip demokrasi dan keadilan,” kata Rafid.
Rafid mengungkapkan, terdapat lima tuntutan utama yang akan disuarakan. Pertama adalah mendesak pemerintah mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran.
Kebijakan yang wajib dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait penghematan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 itu dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
“Kedua, Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik,” ujar Rafid.
Ketiga, mahasiswa meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik, tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah mengevaluasi total pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.
“Dan terakhir, berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” kata Rafid.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

17/02/2025 05:50
3 Mahasiswa Akan Gelar Demo “Indonesia Gelap” di Depan Istana Merdeka, Ini 5 Tuntutannya Nasional

Mahasiswa Akan Gelar Demo “Indonesia Gelap” di Depan Istana Merdeka, Ini 5 Tuntutannya
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sejumlah elemen mahasiswa bakal menggelar aksi demonstrasi bertajuk “
Indonesia Gelap
” di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2/2025) Hari ini.
Salah satunya kelompok mahasiswa yang akan menggelar aksi adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (
BEM UI
).
“Untuk aksi besok sasaran utama kami adalah Istana Negara. Kami akan berangkat dari Depok sekitar jam 11.00 siang,” ujar Koordinator Aksi UI Muhammad Rafid Naufal Abrar kepada
Kompas.com
, Minggu (16/2/2025) malam.
Menurut Rafid, aksi turun ke jalan ini dilakukan dalam rangka meminta pertanggungjawaban pemerintah mengenai situasi negara yang memburuk.
Kondisi itu disebut disebabkan oleh berbagai permasalahan yang terjadi, akibat tindakan sewenang-wenang pemerintah.
“Aksi besok pastinya untuk menyikapi terkait isu yang muncul hampir setiap hari belakangan yang tak berpihak pada rakyat dan tak memenuhi prinsip demokrasi dan keadilan,” kata Rafid.
Rafid mengungkapkan, terdapat lima tuntutan utama yang akan disuarakan. Pertama adalah mendesak pemerintah mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran.
Kebijakan yang wajib dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait penghematan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 itu dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
“Kedua, mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik,” ujar Rafid.
Ketiga, mahasiswa meminta pemerintah mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik, tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah mengevaluasi total pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.
“Dan terakhir, berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” kata Rafid.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

17/02/2025 05:50
Evaluasi MBG, Cairkan Tukin Dosen!

PIKIRAN RAKYAT – Kebijakan Prabowo tentang efisiensi anggaran ditolak sejumlah pihak termasuk BEM UI (Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia). Pernyataan sikap pun dikeluarkan organisasi kemahasiswaan tersebut pada hari ini, Sabtu 15 Februari 2025.

BEM kampus di Jakarta itu mengunggah video pendek dengan poster “Darurat Pendidikan” dan “Indonesia Gelap” sebagai wujud kekecewaan terhadap kebijakan Prabowo. Efisiensi memang sedang menjadi perbincangan usai presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

“PERNYATAAN SIKAP MAHASISWA UI: MENOLAK EFISIENSI ANGGARAN YANG MENGANCAM KESEJAHTERAAN PUBLIK. Hari ini, kami, mahasiswa UI merasa resah dengan kondisi bangsa akhir-akhir ini. Begitu banyak kebijakan ugal-ugalan nirsubstansi yang menyebabkan penderitaan rakyat terus berlanjut,” kata BEM UI.

5 tuntutan BEM UI soal efisiensi ala Prabowo

Berikut selengkapnya, dilansir dari akun Instagram resminya, @bemui_official:

Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik Melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokratis dan pemotongan yang merugikan Mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan Berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Saat Tukin Deddy Rp27 Juta per Bulan, Dosen Harus Demo karena Tukin 5 Tahun Belum Dibayar

5 Fakta Tukin Dosen ASN Belum Cair, Pemerintah Sudah Janji tapi Tak Menepati

Aliansi dosen ASN tuntut tukin dibayarkan

Di saat BEM UI mengeluarkan pernyataan sikap soal efisiensi Prabowo, Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (Adaksi Pusat) terkait pernyataan Sri Mulyani mengenai tunjangan kinerja (tukin). Tunjangan untuk dosen itu adalah salah satu yang juga menjadi fokus sikap BEM Universitas Indonesia.

Berikut 3 tuntutan Adaksi kepada Prabowo dan Sri Mulyani, dalam unggahan akun Instagram @ tukin_dosen_asn:

Menjamin pemberian tunjangan kinerja secara adil bagi seluruh dosen ASN di bawah Kemdiktisaintek, tanpa membedakan status perguruan tinggi tempat mereka bekerja. Membuat regulasi yang memastikan sistem kompensasi bagi dosen ASN lebih transparan, adil, dan tidak membebani mahasiswa melalui kenaikan UKT atau SPI. Mengakhiri praktik desentralisasi penggajian dosen ASN yang menyebabkan kesenjangan kesejahteraan dan ketidakpastian finansial bagi tenaga pendidik.

Demikian tuntutan BEM UI soal efisiensi Prabowo, salah satu tuntutannya sejalan dengan apa yang diinginkan aliansi dosen ASN Kemdiktisaintek. Di antaranya adalah ingin agar tukin dosen sejak 2020 sampai 2024 segera dibayarkan.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

15/02/2025 17:18
Ketua-ketua BEM UI yang Dicopot, Ada Dugaan Plagiarisme dan Kekerasan Seksual Megapolitan 20 Januari 2025

Ketua-ketua BEM UI yang Dicopot, Ada Dugaan Plagiarisme dan Kekerasan Seksual
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sejumlah ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) diberhentikan setelah terlibat dalam berbagai kasus yang menjadi sorotan publik.
Keputusan pemberhentian ini diambil setelah melalui serangkaian penyelidikan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh mereka.
Terbaru, Varrel Uziel diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua BEM UI karena terbukti melakukan plagiarisme terhadap kajian milik aliansi Net Zero Society.
Kajian tersebut digunakan untuk kebutuhan audiensi dengan DPR RI tanpa izin atau mencantumkan referensi yang memadai.
Kasus plagiarisme ini dibuktikan melalui isi putusan Mahkamah Mahasiswa UI dengan perkara Nomor Register 004/Per.KBEM/XII/2024/MM.U tertanggal 4 Januari 2025.
“Kajian tersebut digunakan dalam audiensi dengan DPR RI tanpa koordinasi, izin, atau mencantumkan referensi yang memadai,” mengutip isi putusan, Senin (20/1/2025).
Verrel diketahui melakukan plagiarisme pada 17 Oktober 2024. Dalam Rapat Dengar Pendapat Insidental BEM UI dan DPM UI, Verrel tidak membantah dugaan tersebut.
“Titik berat plagiasi, saya atas nama pribadi, Verrel Uzriel, Ketua BEM UI 2024 memohon maaf dan tidak membantah sedikit pun perihal dugaan plagiasi,” ucap Verrel dalam isi putusan.
Kongres Mahasiswa UI kemudian mengadakan rapat dan menetapkan pemberhentian tidak hormat terhadap Verrel sebagai Ketua BEM UI Periode 2024, Sabtu (11/1/2025).
“Menetapkan, pemberhentian tidak hormat Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atas nama Verrel Uziel,” demikian isi surat ketetapan Kongres Mahasiswa UI Nomor 018/TAP/KMUI/I/2025.
Saat ini, posisi Ketua BEM UI dijabat oleh Iqbal Cheisa Wiguna dari Fakultas Teknik UI angkatan 2020.
Kasus serupa terjadi pada 2023, ketika Melki Sedek Huang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Ketua BEM UI atas dugaan kekerasan seksual.
Informasi ini pertama kali mencuat melalui utas di media sosial X yang diunggah oleh akun @BulanPemalu pada Senin (18/12/2023).
Utas tersebut berjudul “KABEM UI 2023 ngelakuin KEKERASAN SEKSUAL?” dan mencantumkan Peraturan BEM UI Nomor 1 Tahun 2023 tentang penonaktifan ketua BEM. Namun, peraturan itu tidak menjelaskan durasi penonaktifan.
Dalam utas itu, disebutkan pula posisi Melki untuk sementara digantikan oleh Wakil Ketua BEM UI periode 2023, Shifa Anindya Hartono.
Menanggapi hal tersebut, Melki membenarkan dirinya diberhentikan sementara, tetapi membantah melakukan kekerasan seksual.
Ia mengaku belum menerima pemanggilan atau penjelasan resmi terkait tuduhan itu.
“Sampai hari ini saya yakin enggak pernah melakukan hal tersebut. Saya juga belum pernah dapat surat pemanggilan ataupun penjelasan dari pihak-pihak yang ada, bahkan saya belum mengetahui kronologi dan yang melaporkan,” kata Melki kepada Kompas.com, Selasa (19/12/2023).
Melki saat itu memastikan akan koperatif dalam mengikuti proses yang berjalan.
Sementara itu, Kepala Humas dan KIP UI Amelita Lusia menyatakan bahwa laporan tersebut ditangani secara internal oleh BEM UI.
“Selamat siang. Terkait kabar tersebut, adalah mekanisme internal yang mereka (BEM UI) jalankan. Bisa langsung bertanya kepada mereka, ya,” kata Amel.
(Reporter: Dinda Aulia Ramadhanty, Wasti Samaria Simangunsong | Editor: Abdul Haris Maulana, Nursita Sari)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/01/2025 16:41
Sosok Verrel Uziel, Presiden BEM UI Diberhentikan Tidak Hormat karena Plagiat, Pernah Viral – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Berikut sosok Verrel Uziel, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) yang diberhentikan tidak hormat.

Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Mahasiswa UI menindak tegas Verrel Uziel karena tersandung plagiat dalam penyusunan kajian yang diajukan kepada DPR RI.

Pemberhentian ini tertuang dalam surat Salinan Putusan 004/Per.KBEM-IKM.UI/XII/2024/MM.UI tertanggal 4 Januari 2025.

Saat sidang putusan yang digelar Mahkamah Mahasiswa UI, Verrel Uziel mengakui telah melakukan plagiarisme.

Dirinya kemudian meminta maaf dan telah mengaku salah.

“Titik berat plagiasi, saya atas nama pribadi, Verrel Uziel, Ketua BEM UI 2024, memohon maaf dan tidak membantah sedikit pun perihal dugaan plagiasi,” katanya, dikutip dalam putusan sidang.

Dirangkum dari linkedin.com miliknya, Verrel Uziel menempuh pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 41 Jakarta.

Ia kemudian lanjut di SMA Negeri 28 Jakarta.

Semenjak bersekolah, Verrel Uziel sudah aktif berorganisasi.

Ia tercatat pernah menjabat sebagai Presiden Dewan Siswa baik di SMP maupun SMA.

Verrel Uziel lalu berkuliah di Universitas Indonesia (UI).

Ia mengambil S1 Ilmu Administrasi Negara dan mulai berkuliah sejak 2020 kemarin.

Berdasarkan data pddikti.kemdikbud.go.id, status akademik Verrel Uziel masih aktif.

Hal ini juga dibenarkan oleh Anggota BEM UI, Defani Shafa Maharani saat dihubungi Tribunnews.com pada Minggu (19/1/2025) sore.

Ia membeberkan, akibat plagiat status Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM) milik Verrel Uziel dicopot.

“Masih mahasiswa, namun status IKM aktifnya yang dicopot,” katanya.

Kembali ke Verrel Uziel, selain di BEM, ia juga mengikuti sejumlah organisasi mahasiswa lainnya.

Jabatan pertamanya yang diemban adalah Staf Departemen Studi dan Aksi Strategis FIA UI pada Maret 2021.

Selain berkuliah, Verrel Uziel aktif di dunia olahraga bola basket.

Ia diberi amanah memegang jabatan Presiden Basket Universitas pada Juni 2022-November 2022.

Di tahun berikutnya, tepatnya pada April 2023, ia menjadi Presiden Fakultas BEM FIA UI.

Kemudian pada November 2023, Verrel Uziel mencalonkan diri sebagai calon Ketua BEM UI 2024.

Ia berpasangan dengan Iqbal Cheisa Wiguna.

Pada awal Januari 2024, keduanya terpilih sebagai Ketua-Wakil Ketua BEM UI 2024.

Belum menyelesaikan tugasnya, kini Verrel Uziel diberhentikan tidak hormat dari jabatannya karena plagiarisme.

Nama Verrel Uziel jauh sebelumnya pernah menjadi sorotan.

Pernyataannya soal demo tolak pengesahan revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR Jakarta, viral lewat media sosial.

Semua bermula saat Verrel Uziel diwawancarai terkait aksinya.

Ia mengaku, berdemo untuk mendesak DPR menghentikan pengesahan revisi UU Pilkada pada Kamis (23/8/2024) lalu.

Verrel Uziel kemudian menegaskan sampai kapan akan melakukan aksinya.

“Target kami bagaimana revisi Undang-undang pilkada dibatalkan sepenuhnya tanpa embel-embel pembahasan lanjutan. Tidak ada embel-embel apapun itu. Dan semua pihak yang ada menghormati putusan MK,” katanya.

“Sampai jam berapa bertahan di sini?” tanya wartawan.

“Sampai menang,” jawab tegas Verrel Uziel.

Hingga Jumat (23/8/2024), video wawancara Verrel Uziel yang diunggah di akun Instagram @undercover.id sudah ditonton lebih dari 80 ribu kali.

Ratusan warganet memuji semangat Verrel Uziel dalam memperjuangkan demokrasi.

(Kiri) Tangkap layar video viral Verrel Uziel, Presiden BEM UI yang mengaku siap gelar aksi demo hingga menang di depan Gedung DPR, Kamis (23/8/2024). (Kolase Tribunnews.com)

Berikut kronologi perkara menyandung Verrel Uziel, dikutip dari rilis resmi BEM UI yang diterima Tribunnews.com:

1. Usulan Pemberhentian oleh DPM UI

Usulan Pemberhentian oleh DPM UI Pada 25 Oktober 2024, Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia (DPM UI) menerbitkan TAP DPM UI Nomor 10 Tahun 2024 tentang Usulan Pemberhentian Ketua BEM UI Periode 2024.

TAP DPM UI ini didasarkan pada rapat anggota DPM UI yang mempertimbangkan hasil Rapat Dengar Pendapat Insidental Terbuka pada 21 Oktober 2024 dengan pembahasan dugaan tindakan plagiarisme yang dilakukan oleh Verrel Uziel dalam penyusunan kajian yang diajukan kepada DPR RI.

2. Sidang Mahkamah Mahasiswa UI

Sidang Mahkamah Mahasiswa dilaksanakan setelah DPM UI mengajukan permohonan kembali kepada Mahkamah Mahasiswa pada 4 Desember 2024, permohonan berikut untuk memutus pendapat DPM UI atas Dugaan Pelanggaran oleh Ketua BEM UI Periode 2024 sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa UI (UUD IKM UI).

Pada 4 Januari 2025, Mahkamah Mahasiswa UI mengeluarkan putusan dengan Nomor 004/Per.KBEM-IKM.UI/XII/2024/MM.UI yang salah satu Amar Putusannya menyatakan bahwa Verrel Uziel terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan plagiarisme sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 ayat (2) UUD IKM UI sehingga diberikan rekomendasi kepada Kongres Mahasiswa UI untuk memberhentikan Verrel Uziel.

3. Ketetapan Kongres Mahasiswa UI

Berdasarkan Putusan Mahkamah Mahasiswa UI, Kongres Mahasiswa Universitas Indonesia kemudian mengadakan Sidang Paripurna Anggota Kongres Mahasiswa UI pada 11 Januari 2025 untuk menindaklanjuti usulan pemberhentian Ketua BEM UI Periode 2024.

Pada Sidang Paripurna tersebut dihadiri lebih dari 2⁄3 anggota Kongres sebagai batas minimum kehadiran (31/40 Anggota) dan usulan tersebut disetujui setelah memenuhi minimal 2⁄3 suara anggota Kongres yang hadir yakni 31 suara dari 31 Anggota.

Sehingga tepat pada pukul 16.55 WIB pada 11 Januari 2025, menyatakan pemberhentian tidak hormat Verrel Uziel sebagai Ketua BEM UI Periode 2024 secara resmi dengan TAP Kongres Mahasiswa UI Nomor 018/TAP/KMUI/I/2025.

(Tribunnews.com/Endra)

19/01/2025 19:17