Didatangi TNI, Konsolidasi Nasional Mahasiswa Sudah Dapat Izin Rektorat UI
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Konsolidasi nasional
mahasiswa
di
Universitas Indonesia
(
UI
) didatangi tentara. UI tak mengundang
TNI
. Kegiatan mahasiswa itu juga sudah mengantongi izin rektorat.
UI memastikan pihaknya menghormati kegiatan mahasiswa yang berlangsung di dalam lingkungan kampus.
Hal ini disampaikan Direktur Hubungan Masyarakat UI, Arie Afriansyah, mengomentari kehadiran sejumlah anggota TNI di area Pusat Kegiatan
Mahasiswa
(Pusgiwa) UI, Depok, pada Rabu (16/4) lama lalu, sebagaimana informasi yang viral beredar di media sosial.
“UI menghormati setiap kegiatan mahasiswa yang berlangsung di kampus. Apalagi kegiatan tersebut sudah mendapatkan izin,” kata Arie kepada
Kompas.com
, Jumat (18/4/2025).
Arie mengatakan, pihak kampus menegaskan bahwa kehadiran militer di lokasi tersebut bukan atas undangan ataupun inisiatif dari universitas.
“Terkait hal tersebut, pihak Rektorat UI tidak pernah mengundang militer untuk hadir dan mengikuti acara konsolidasi mahasiswa yang diadakan di Pusgiwa,” jelasnya.
Berdasarkan informasi di media sosial, kejadian ini bermula pada Rabu (16/4) malam, saat acara
Konsolidasi Nasional Mahasiswa
digelar di Pusgiwa UI.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari pelbagai perguruan tinggi dan organisasi mahasiswa dari seluruh Indonesia. Agenda acara meliputi diskusi, perumusan sikap, hingga konsolidasi gerakan mahasiswa yang menyoroti berbagai isu kebangsaan.
Namun, sekitar pukul 23.00 WIB, sejumlah anggota TNI berseragam dinas dan menggunakan mobil dinas terlihat memasuki area Pusgiwa, mengejutkan para peserta yang masih berada di lokasi. Meski tidak terjadi interaksi represif, kehadiran mereka menimbulkan tanda tanya dan kekhawatiran di kalangan mahasiswa.
Kompas.com
sudah berusaha menghubungi pihak
BEM UI
, yakni ke nomor kontak narahubung bernama Ibnu sebagaimana tercantum di akun Instagram BEM UI, untuk mendapatkan keterangan mengenai peristiwa tersebut. Namun hingga berita ini diunggah, belum ada tanggapan dari BEM UI.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
NGO: BEM UI
-
/data/photo/2025/03/19/67da59d9a8699.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Didatangi TNI, Konsolidasi Nasional Mahasiswa Sudah Dapat Izin Rektorat UI
Nasional
18 April 2025")
Didatangi TNI, Konsolidasi Nasional Mahasiswa Sudah Dapat Izin Rektorat UI Nasional 18 April 2025
-
Mahasiswa UI Desak Rektor Tuntaskan Kasus Kematian Akseyna
Jakarta –
Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) menggelar aksi simbolik mengenang 10 tahun kematian Akseyna Ahad Dori. Mereka menuntut sejumlah hal kepada UI untuk menuntaskan kasus Akseyna.
“Apa yang menjadi tuntutan kami pada hari ini adalah satu, menuntut Rektor UI untuk membersamai keluarga Akseyna dalam menuntaskan kasus Akseyna sesuai dengan kontrak politik kinerja Rektor UI pada poin nomor 7,” kata Koordinator Aksi Difka kepada wartawan di UI, Depok, Rabu (26/3/2025).
Mereka juga menuntut UI memfasilitasi pertemuan setiap tiga bulan sekali keluarga Akseyna dengan polisi. Mereka ingin UI menepati janjinya.
“Dua, menuntut UI untuk mengadakan pertemuan 3 bulan dengan keluarga Akseyna dan kepolisian sesuai dengan janji pada audiensi BEM UI, keluarga Akseyna, Polres Depok dan UI pada tanggal 3 Juni 2024,” jelasnya.
Mahasiswa menuntuk kejelasan tim khusus yang dijanjikan Kompolnas kepada keluarga Akseyna dalam investigasi kasus. Terakhir mahasiswa menuntut Polres Depok untuk serius menuntaskan kasus Akseyna.
“Poin nomor 3, menuntut kejelasan dari kelanjutan tim khusus yang dijanjikan oleh Kompolnas kepada keluarga Akseyna dalam rangka mengawal investigasi kasus Akseyna,” tuturnya.
Sebelumnya, Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) menggelar aksi simbolik mengenang 10 tahun kematian Akseyna Ahad Dori. Orasi digelar di Danau Kenanga UI, yang menjadi lokasi penemuan jasad mahasiswa Jurusan Biologi Fakultas MIPA UI tersebut.
Pantauan detikcom di Taman Lingkar UI, Rabu (26/3), pukul 16.00 WIB, sejumlah mahasiswa mengenakan pakaian berwarna hitam. Beberapa membawa poster foto Akseyna sebagai simbol mengenang 10 tahun meninggalnya Akseyna.
Ada juga poster dengan foto Akseyna bertulisan ’10 Tahun Berlalu Tanpa Kejelasan Jangan Biarkan Tenggelam’. Mereka berorasi mengungkapkan kekecewaan terkait ketidakadilan kasus kematian Akseyna.
“Almarhum Akseyna adalah simbol perjuangan kita. Selain itu ini juga merupakan simbol bahwa setiap individu manusia berhak mendapatkan keadilan. Tapi faktanya? apa yang kita dapatkan dan saksikan? kita menyaksikan janji-janji yang tidak terpenuhi,” kata orator.
Mahasiswa dari berbagai jurusan mengungkapkan kekecewaan dan memberikan refleksi serta puisi terkait ketidakadilan tak terbukanya kasus Akseyna.
“Mau sampai kapan mereka diam? Rektorat hanya sibuk menambah pemasukan? Membiarkan kasus ini tenggelam. Almarhum Akseyna Ahad Dori mahasiswa yang harusnya bisa mengabdi pendidikan. Namun harus merenggang nyawa 10 tahun di Danau Kemanga,” tutur orator.
(dek/dek)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5137638/original/033459100_1739954573-IMG_8067.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Reshuffle Perdana Kabinet Prabowo-Gibran, Murni Pertimbangan Kinerja atau Faktor Lain? – Page 3")
Reshuffle Perdana Kabinet Prabowo-Gibran, Murni Pertimbangan Kinerja atau Faktor Lain? – Page 3
Pengamat Politik Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan menilai pencopotan Satryo Soemantri Brodjonegoro dari jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) berkaitan dengan aksi demo mahasiswa bertajuk ‘Indonesia Gelap’.
Menurut Iwan, Satryo menjadi penyebab mahasiswa turun ke jalan lantaran mengeluarkan pernyataan yang membuat gusar saat Rapat Kerja di DPR RI terkait potensi menaikkan uang kuliah mahasiswa imbas kebijakan efisiensi anggaran.
“Bahwa imbas efisiensi akan bisa menaikkan biaya kuliah atau uang kuliah tunggal di perguruan tinggi. Sehingga menimbulkan kekhawatiran publik khususnya mahasiswa, maka muncullah demonstrasi,” kata Iwan melalui pesan singkat kepada Liputan6.com, Rabu 19 Februari 2025.
Iwan menyebut, menjadi hal lumrah jika Presiden Prabowo Subianto marah kepada Satryo dan mengambil langkah tegas pencopotan.
Sebab, lanjut Iwan, seharusnya pesan efisiensi itu bisa disampaikan dengan baik oleh para menterinya, seperti hanya berdampak pada biaya perjalanan dinas, alat tulis kantor, fokus grup diskusi, dan bukan terhadap biaya kuliah atau belanja pegawai.
“Belum lagi sebelum ini, Mendiktisaintek membuat gaduh dan heboh setelah didemo oleh pegawainya karena dianggap semena-mena memecat dan memaki bahasanya. Jadi, menurut saya, menteri seperti ini memang pantas diganti,” kata Iwan menandasi.
Diketahui, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) telah menggelar aksi demontrasi bertajuk ‘Indonesia Gelap’ di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin 17 Februari 2025. Aksi ini disebut sebagai bentuk rasa kecewa terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Tak hanya turun ke jalan, media sosial turut diramaikan dengan tagar aksi Indonesia Gelap yang mencapai 43,8 ribu postingan di platform X. Gerakan ini menjadi sorotan publik karena mengusung simbol Garuda dengan latar hitam, mencerminkan keprihatinan mahasiswa terhadap kondisi bangsa yang dinilai semakin jauh dari cita-cita kemakmuran.
Koordinator Pusat BEM SI, Herianto mengatakan ada tujuh tuntutan mahasiswa dalam unjuk rasa ‘Indonesia Gelap’. Salah satunya, meminta Prabowo mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran yang dinilai merugikan masyarakat.
“Menuntut Presiden mencabut Inpres nomor 1 tahun 2025 yang merugikan rakyat,” kata Herianto saat dihubungi, Senin 17 Februari 2025.
Selain itu, BEM SI menuntut transparansi status pembangunan dan transparansi keseluruhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). BEM SI juga menolak revisi UU Minerba dan dwifungsi TNI, serta meminta RUU Perampasan Aset disahkan.
Unjuk rasa ini juga diikuti BEM Universitas Indonesia (UI). Dalam tuntutannya, BEM UI meminta Prabowo mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang untuk menjaga independensi akademik.
Selanjutnya, BEM UI meminta MBG dievaluasi total dan mengeluarkan program unggulan Prabowo ini dari anggaran pendidikan. Kemudian, BEM UI mendesak agar Inpres pemangkasan anggaran dicabut.
“Kami mahasiswa UI merasa resah dengan kondisi bangsa akhir-akhir ini. Begitu banyak kebijakan ugal-ugalan nirsubstansi yang menyebabkan penderitaan rakyat terus berlanjut,” dikutip dari akun Instagram @bemui_official.
-
Respons Soal Demo Indonesia Gelap, Prabowo: Tak Masalah yang Penting Konstruktif
Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap respons Presiden Prabowo Subianto atas aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat bertajuk Indonesia Gelap. Menurut Prasetyo, Prabowo tak mempermasalahkan demonstrasi tersebut sebagai bagian penyampaian aspirasi dalam semangat untuk membangun Indonesia yang lebih baik.
“Tidak masalah. Kita kan, mohon maaf ya, kami mewakili pemerintah, saya sendiri mewakili Bapak Presiden Prabowo. Kami dahulu sebelum diberi amanah oleh rakyat untuk pemerintah, kita juga berjuang di jalur politik, ya sudah biasa itu menghadapi aspirasi-aspirasi dan kita sangat menghormati,” ujar Prasetyo di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Prabowo, kata dia, menerima dengan tangan terbuka berbagai kritikan, saran dan masukan. Yang terpenting, kata dia, semangatnya konstruktif, khususnya terkait aksi demo “Indonesia Gelap”.
“Semangatnya harus konstruktif. Kritik dari teman-teman media, kita sangat perlu, tetapi yang konstruktif. Jangan kritik yang misalnya cenderung tendensinya negatif, cenderung tendensinya membentur-benturkan. Energinya negatif, bukan untuk perbaikan. Malah mohon maaf adik-adik, please tolong jangan merusak fasilitas-fasilitas,” imbuh dia.
Prasetyo mengaku dirinya dahulu seperti mahasiswa yang kerap menyampaikan aspirasi. Hanya saja, kata dia, yang dibutuhkan sekarang adalah persatuan di tengah konstelasi dunia yang tidak baik-baik saja.
“Kita harus mawas diri. Kita harus hati-hati betul. Saudara pelajari di beberapa negara satu sama lain saling bentrok. Kita tidak membutuhkan itu. Untuk membangun bangsa dan negara kita, kita butuh kerja sama. Kita butuh bersatu-padu. Bahwa ada perbedaan pemikiran, itu sesuatu yang wajar, bahwa ada perbedaan pandangan, itu sesuatu yang wajar, ada perbedaan politik, itu pun sesuatu yang wajar,” pungkas Prasetyo.
Sebelumnya, sejumlah elemen mahasiswa menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2/2025) Hari ini.
Salah satunya, kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI). Koordinator Aksi BEM UI Muhammad Rafid Naufal Abrar menyebut, sasaran utama pihaknya melakukan aksi unjuk rasa adalah Istana Negara.
Menurut Rafid, aksi turun ke jalan ini dilakukan dalam rangka meminta pertanggungjawaban pemerintah mengenai situasi negara yang memburuk. Kondisi itu disebut disebabkan oleh berbagai permasalahan yang terjadi, akibat tindakan sewenang-wenang pemerintah.
Elemen mahasiswa membawa 13 tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah. Mereka berjanji akan melakukan demonstrasi secara terus-menerus apabila tuntutan mereka tak dipenuhi oleh pemerintah. Tuntutan-tuntutan aksi demo “Indonesia Gelap” itu, di antaranya pendidikan gratis, evaluasi menyeluruh program makanan bergizi gratis, dan reformasi Kepolisian RI.
-
Aksi Indonesia Gelap Kritik Program MBG: Siswa Bisa Makan Siang Gratis tapi Keluarganya Kelaparan – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Ketua BEM UI, Iqbal Cheisa Wiguna, mengkritik program makan bergizi gratis (MBG) yang dicetuskan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hal ini diungkapkan Iqbal dalam aksi unjuk rasa atau demonstrasi bertemakan ‘Indonesia Gelap’ di depan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).
Menurut Iqbal, program MBG dari Prabowo-Gibran ini, harus dievaluasi total.
Karena untuk mewujudkan MBG ini, pemerintah harus melakukan efisiensi anggaran besar-besaran.
Tak hanya itu, efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah juga dinilai tak tepat sasaran.
“Sebenarnya yang kita garis bawahi langkah hemat ala Prabowo-Gibran ini tidak tepat sasaran. Dan justru ujung dari penghematan ini kita rasa tidak tepat.”
“Salah satunya terkait program makan bergizi gratis, hal ini cukup kita kritisi, kita perlu evaluasi total terkait program MBG ini,” kata Iqbal dalam wawancara Program ‘Sapa Indonesia Malam’ Kompas TV, Senin (17/2/2025).
Lebih lanjut, Iqbal mengkritik program MBG yang hanya menyasar tatanan ekonomi rendah saja.
Program MBG ini juga dinilainya tak akan membuat masyarakat Indonesia menjadi sejahtera.
“Karena kita merasa program ini hanyalah program yang dilaksanakan menyasar tatanan ekonomi rendah dan hal tersebut tidak membuat orang Indonesia menjadi lebih sejahtera,” jelas Iqbal.
Iqbal merasa justru merasa resah ketika banyak anak sekolah bisa makan siang gratis, tapi malamnya keluarga mereka harus kelaparan.
Sebab, menurutnya, efisiensi anggaran untuk mewujudkan program MBG ini juga berdampak pada banyak karyawan harus di-PHK atau dirumahkan.
“Kita perlu untuk resah apabila siang harinya, anak-anak di Indonesia bisa makan gratis, tapi malam harinya orang tua mereka, keluarga mereka harus kelaparan karena di-PHK oleh pekerjaannya,” ungkap Iqbal.
Aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap yang digelar ribuan mahasiswa berlangsung di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).
Selain membakar ban dan spanduk, massa aksi membakar bendera Partai Gerindra serta foto Teddy Indra Wijaya atau Mayor Teddy, yang belakangan menjadi sorotan.
Pembakaran tersebut, terjadi di depan mobil komando, di tengah orasi yang mengkritik kebijakan pemerintah, terutama terkait program MBG dan kelangkaan Gas LPG 3 Kg.
Sebagai informasi, Koordinator BEM Seluruh Indonesia (BEM SI), Herianto, menjelaskan bahwa tema Indonesia Gelap dipilih karena mahasiswa menilai kebijakan pemerintah saat ini kurang transparan.
“Secara umum ‘Indonesia Gelap’ kita memaknai bahwa kebijakan-kebijakan hari ini yang selalu dikeluarkan dan dijanjikan gelap tanpa ada terangnya,” ungkapnya.
Menurutnya, pemerintah kerap berbicara tentang Indonesia Emas 2045, tetapi kebijakan ini justru tidak berpihak pada generasi muda.
“Ya jelas ini sindiran keras. Bagaimana mungkin mau Indonesia emas sedangkan kebijakan yang dihadirkan tidak berpihak ke generasi-generasi muda yang menjadi pelopor emasnya,” ujarnya.
Mahasiswa dalam aksi ini membawa lima tuntutan utama, antara lain:
1. Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menetapkan pemangkasan anggaran.
2. Menghapus pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang.
3. Mencairkan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh.
4. Mengevaluasi total program MBG dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.
5. Menghentikan pembuatan kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan yang tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Mario Christian Sumampow)
Baca berita lainnya terkait Aksi Indonesia Gelap.
-
14 Tuntutan Mahasiswa di Aksi ‘Indonesia Gelap’, Kritik Sejumlah Kebijakan Pemerintah, Termasuk MBG
TRIBUNJATIM.COM – Aksi demo bertajuk ‘Indonesia Gelap’ digaungkan ribuan mahasiswa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (17/2/2025).
Tak hanya aksi di Jakarta, mahasiswa di Bandung dan Surabaya turut turun.
Sebelumnya, tanda pagar Indonesia Gelap juga sempat trending di media sosial.
Dalam aksi ini, mereka menuntut tiga hal terhadap pemerintah.
Hal ini buntut kebijakan-kebijakan era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang tak memihak rakyat.
Salah satunya adalah makan gratis bergizi yang disebut mengacaukan anggaran pendidikan.
Lantas, apa saja tuntutan para mahasiswa ini?
Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com
Mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil menggelar aksi bertajuk Indonesia Gelap di sejumlah daerah, Senin (17/2/2025).
Di Jakarta, aksi Indonesia Gelap berpusat di sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat.
Sebanyak 1.623 personel polisi dikerahkan untuk melakukan pengamanan, menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat.
Sementara di Bandung, mahasiswa dari berbagai kampus di Bandung berkumpul, di depan Gedung DPRD Jawa Barat (Jabar), Jalan Diponegoro, Kota Bandung.
Dikutip dari TribunJabar, aksi bertema Indonesia Gelap ini dimulai sekitar pukul 14.30 WIB, masa aksi datang dengan mengenakan almamater kampus masing-masing, seperti Unpad, Unpas, Unikom dan perguruan tinggi lainnya sambil membawa spanduk bertuliskan kritikan untuk Pemerintah Prabowo Subianto.
Aksi Indonesia Gelap juga digelar di depan Gedung DPRD Jawa Timur.
Aksi ini bahkan berakhir ricuh.
Petugas keamanan menyemprotkan water cannon ke arah mahasiswa hingga mereka berpencar.
Apa makna #IndonesiaGelap?
Tagar #IndonesiaGelap menjadi trending topik di X hari ini, Senin.
Sebagian besar pengguna X mengungkapkan keresahan mereka terkait kondisi Indonesia terkini.
Tagar ini mewarnai unggahan terkait aksi penolakan program makan siang gratis di Wamena, Papua, pada Senin (17/2/2025) yang berujung ricuh setelah kepolisian memblokade demonstrasi pelajar.
Mereka menuntut pendidikan gratis dan penarikan militer dari Papua.
Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia dalam unggahan di X menyebut “banyak kebijakan ugal-ugalan nirsubstansi yang menyebabkan penderitaan rakyat terus berlanjut”.
Dalam unggahannya, mereka juga menyematkan sejumlah tuntutan.
Plt Ketua BEM Kema Unpad, Rhido Anwari Aripin, menyatakan aksi ini juga digelar serentak di sejumlah daerah lain dan disertai dengan 14 poin tuntutan.
“Aliansi Amarah Rakyat Jabar menyatakan sikap dengan tegas dan menuntut pemerintah untuk dapat menyadari dan membenahi permasalahan yang ada melalui beberapa poin tuntutan,” tegas Rhido.
Berikut adalah 14 poin tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa:
1. Naikkan anggaran pendidikan, batalkan seluruh pemangkasan, cabut instruksi presiden nomor 1 tahun 2025, kembalikan anggaran pendidikan ke pagu awal, Naikkan anggaran pendidikan terutama dana operasional PTN-BH, PTS, dan Beasiswa! Perluas akses pendidikan tinggi kepada anak kelas buruh dan kaum tani yang selama ini dihalangi oleh biaya pendidikan yang tinggi. Hadirkan sarana prasarana pendidikan berkualitas, buka seluas-luasnya ruang demokrasi, dan selesaikan masalah kekerasan seksual dalam dunia pendidikan.
2. Mengalihkan efisiensi pendidikan ke tunjangan-tunjangan pejabat.
3.Anggarkan tunjangan kinerja pendidikan guru dan dosen. Jamin kesejahteraan guru, dosen dan tenaga kependidikan dengan upah dan tunjangan yang layak.
4. Mengevaluasi total program MBG dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.
5. Hentikan pembahasan RUU Sisdiknas, hentikan transformasi PTN BLU menjadi PTN BH, Cabut UU PT Permendikbud Ristek No. 2 tahun 2024 dan semua peraturan turunan yang melanggengkan liberalisasi dan privatisasi pendidikan. Wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat, berbasis reform agraria dan industrialisasi nasional.
6. Pertimbangkan ulang sektor pendidikan dan kesehatan dari prioritas pendukung menjadi prioritas utama.
7. Menuntut Prabowo untuk mengefisienkan dan merombak total kabinet merah putih secara struktural dan teknis.
8. Menuntut pemerintah untuk mengingat kembali hal-hal yang dijanjikan pada rakyatnya.
9. Tolak ijin usaha pertambahan bagi perguruan tinggi dalm RUU Minerba! Tolak mobilisasi mahasiswa dan dosen sebagai tenaga kerja murah demi industri pro-imperialis dan pro-feodal.
10. Hentikan pelibatan aparat bersenjata dalam ruang sipil! Tolak militerisasi melalui pembangunan KODAM baru dan peningkatan anggaran militer kepolisian yang akan digunakan untuk melancarkan perampasan tanah rakyat dan represifitas.
11. Tolak Dwifungsi ABRI/TNI.
12. Restitusi hak kementerian kesehatan untuk menjamin efisiensi layanan kesehatan, pengembangan SDM layanan kesehatan, infrastruktur layanan kesehatan dan lainnya yang ada dibawah kementerian kesehatan.
13. Efisiensi dana di sektor infrastruktur.
14. Cabut UU Ciptaker dan UU turunannya.
15. Sahkan RUU PPRT dan perkuat landasan hukum perlindungan kekerasan terhadap perempuan.
Kritik efisiensi anggaran
Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Iqbal Cheisa Wiguna, menilai efisiensi anggaran pendidikan ini kurang tepat.
Efisiensi anggaran pendidikan justru berdampak pada terancamnya 600 ribu mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) harus putus kuliah.
Tak cukup disitu saja, pendaftaran KIP Kuliah tahun 2025 yang tengah berjalan ini juga terancam tak dilanjutkan imbas efisiensi anggaran pendidikan.
“Seperti yang kita lihat sudah beredar berita yang cukup mencemaskan yang cukup bisa mencekik teman-teman mahasiswa, yaitu terkait dengan penghematan anggaran pendidikan yang kiranya kurang tepat.”
“Dan ujungnya adalah terancamnya 600 ribu lebih mahasiswa yang ada di Indonesia, penerima KIP K terancam putus kuliah.”
“Lalu ditambah lagi pendaftaran KIP K yang sudah dimulai pada tahun 2025 itu terancam untuk tidak dilanjutkan,” kata Iqbal dalam wawancara Program ‘Sapa Indonesia Malam’ Kompas TV, Senin (17/2/2025).
Atas dasar itulah yang membuat mahasiswa marah dan sedih akan nasib teman-teman mereka yang terancam putus kuliah.
“Hal tersebut yang membuat kami mahasiswa marah, yang membuat kami sedih karena teman-teman kami terancam putus kuliah,” imbuhnya.
—–
Berita Jatim dan berita viral lainnya.
-
Ribuan Mahasiswa di Jakarta, Bandung dan Surabaya Turun Ikut Aksi Indonesia Gelap, Apa Maknanya? – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil menggelar aksi bertajuk Indonesia Gelap di sejumlah daerah, Senin (17/2/2025).
Di Jakarta, aksi Indonesia Gelap berpusat di sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat.
Sebanyak 1.623 personel polisi dikerahkan untuk melakukan pengamanan, menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat.
Sementara di Bandung, mahasiswa dari berbagai kampus di Bandung berkumpul, di depan Gedung DPRD Jawa Barat (Jabar), Jalan Diponegoro, Kota Bandung.
Dikutip dari TribunJabar, aksi bertema Indonesia Gelap ini dimulai sekitar pukul 14.30 WIB, masa aksi datang dengan mengenakan almamater kampus masing-masing, seperti Unpad, Unpas, Unikom dan perguruan tinggi lainnya sambil membawa spanduk bertuliskan kritikan untuk Pemerintah Prabowo Subianto.
Aksi Indonesia Gelap juga digelar di depan Gedung DPRD Jawa Timur.
Aksi ini bahkan berakhir ricuh.
Petugas keamanan menyemprotkan water cannon ke arah mahasiswa hingga mereka berpencar.
Apa makna #IndonesiaGelap?
Tagar #IndonesiaGelap menjadi trending topik di X hari ini, Senin.
Sebagian besar pengguna X mengungkapkan keresahan mereka terkait kondisi Indonesia terkini.
Tagar ini mewarnai unggahan terkait aksi penolakan program makan siang gratis di Wamena, Papua, pada Senin (17/2/2025) yang berujung ricuh setelah kepolisian memblokade demonstrasi pelajar.
Mereka menuntut pendidikan gratis dan penarikan militer dari Papua.
Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia dalam unggahan di X menyebut “banyak kebijakan ugal-ugalan nirsubstansi yang menyebabkan penderitaan rakyat terus berlanjut”.
Dalam unggahannya, mereka juga menyematkan sejumlah tuntutan.
Plt Ketua BEM Kema Unpad, Rhido Anwari Aripin, menyatakan aksi ini juga digelar serentak di sejumlah daerah lain dan disertai dengan 14 poin tuntutan.
“Aliansi Amarah Rakyat Jabar menyatakan sikap dengan tegas dan menuntut pemerintah untuk dapat menyadari dan membenahi permasalahan yang ada melalui beberapa poin tuntutan,” tegas Rhido.
Berikut adalah 14 poin tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa:
1. Naikkan anggaran pendidikan, batalkan seluruh pemangkasan, cabut instruksi presiden nomor 1 tahun 2025, kembalikan anggaran pendidikan ke pagu awal, Naikkan anggaran pendidikan terutama dana operasional PTN-BH, PTS, dan Beasiswa! Perluas akses pendidikan tinggi kepada anak kelas buruh dan kaum tani yang selama ini dihalangi oleh biaya pendidikan yang tinggi. Hadirkan sarana prasarana pendidikan berkualitas, buka seluas-luasnya ruang demokrasi, dan selesaikan masalah kekerasan seksual dalam dunia pendidikan.
2. Mengalihkan efisiensi pendidikan ke tunjangan-tunjangan pejabat.
3.Anggarkan tunjangan kinerja pendidikan guru dan dosen. Jamin kesejahteraan guru, dosen dan tenaga kependidikan dengan upah dan tunjangan yang layak.
4. Hentikan pembahasan RUU Sisdiknas, hentikan transformasi PTN BLU menjadi PTN BH, Cabut UU PT Permendikbud Ristek No. 2 tahun 2024 dan semua peraturan turunan yang melanggengkan liberalisasi dan privatisasi pendidikan. Wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat, berbasis reform agraria dan industrialisasi nasional.
5. Pertimbangkan ulang sektor pendidikan dan kesehatan dari prioritas pendukung menjadi prioritas utama.
6. Menuntut Prabowo untuk mengefisienkan dan merombak total kabinet merah putih secara struktural dan teknis.
7. Menuntut pemerintah untuk mengingat kembali hal-hal yang dijanjikan pada rakyatnya.
8. Tolak ijin usaha pertambahan bagi perguruan tinggi dalm RUU Minerba! Tolak mobilisasi mahasiswa dan dosen sebagai tenaga kerja murah demi industri pro-imperialis dan pro-feodal.
9. Hentikan pelibatan aparat bersenjata dalam ruang sipil! Tolak militerisasi melalui pembangunan KODAM baru dan peningkatan anggaran militer kepolisian yang akan digunakan untuk melancarkan perampasan tanah rakyat dan represifitas.
10. Tolak Dwifungsi ABRI/TNI.
11. Restitusi hak kementerian kesehatan untuk menjamin efisiensi layanan kesehatan, pengembangan SDM layanan kesehatan, infrastruktur layanan kesehatan dan lainnya yang ada dibawah kementerian kesehatan.
12. Efisiensi dana di sektor infrastruktur.
13. Cabut UU Ciptaker dan UU turunannya.
14. Sahkan RUU PPRT dan perkuat landasan hukum perlindungan kekerasan terhadap perempuan.
Kritik efisiensi anggaran
Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Iqbal Cheisa Wiguna, menilai efisiensi anggaran pendidikan ini kurang tepat.
Efisiensi anggaran pendidikan justru berdampak pada terancamnya 600 ribu mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) harus putus kuliah.
Tak cukup disitu saja, pendaftaran KIP Kuliah tahun 2025 yang tengah berjalan ini juga terancam tak dilanjutkan imbas efisiensi anggaran pendidikan.
“Seperti yang kita lihat sudah beredar berita yang cukup mencemaskan yang cukup bisa mencekik teman-teman mahasiswa, yaitu terkait dengan penghematan anggaran pendidikan yang kiranya kurang tepat.”
“Dan ujungnya adalah terancamnya 600 ribu lebih mahasiswa yang ada di Indonesia, penerima KIP K terancam putus kuliah.”
“Lalu ditambah lagi pendaftaran KIP K yang sudah dimulai pada tahun 2025 itu terancam untuk tidak dilanjutkan,” kata Iqbal dalam wawancara Program ‘Sapa Indonesia Malam’ Kompas TV, Senin (17/2/2025).
Atas dasar itulah yang membuat mahasiswa marah dan sedih akan nasib teman-teman mereka yang terancam putus kuliah.
“Hal tersebut yang membuat kami mahasiswa marah, yang membuat kami sedih karena teman-teman kami terancam putus kuliah,” imbuhnya.
-
Demo Depan Istana, Massa Aksi #IndonesiaGelap Protes Kebijakan Prabowo: Lawan Rezim Oligarki!
GELORA.CO – Massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), dan Koalisi Masyarakat Sipil mulai memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).
Pantauan Suara.com di lokasi, massa pendemo yang berdemonstrasi di dekat Istana Negara tiba di lokasi sekira pukul 16.21 WIB dengan memakai almamater dari universitas masing-masing serta membawa bendera identitasnya.
Salah satu orator memberikan instruksi untuk melepas almamater guna menunjukkan bahwa aksi kali ini merupakan aksi dari rakyat.
“Angkat almet kalian masing-masing, kami tunjukkan aksi kali ini merupakan aksi rakyat yang melawan, lawan rezim oligarki,” pekik orator di atas mobil.
Aksi yang diberi tajuk “Indonesia Gelap” ini merangkum seluruh kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat.
Maka dari itu, para mahasiswa meminta kepada pemerintah untuk mengevaluasi ulang beberapa kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.
Dijagat Ketat Ribuan Aparat
Hari ini, sejumlah aliansi dan BEM Seluruh Indonesia (SI) bakal menggelar aksi di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat. Mereka bakal menyampaikan sejumlah tuntutan terkait isu terkini.
Dalam gelaran aksi ini, sebanyak 1.623 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal unjuk rasa tersebut. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro mengatakan personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan instansi terkait.
“Personel ditempatkan di sejumlah titik di sekitar bundaran Patung Kuda Monas hingga di depan Istana Negara,” kata Susatyo di Jakarta, Senin.
la mengatakan, dengan 1.623 personel gabungan di sekitar Monumen Nasional (Monas) diharapkan aksi tersebut dapat berjalan kondusif.
-
Jelang Aksi ‘Indonesia Gelap’, Akses Jalan Menuju Istana Negara Mulai Diblokade – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pihak kepolisian mulai menutup akses menuju dan dari Istana Negara Jakarta di Bundaran Patung Kuda Arjuna Wiwaha Monas Jakarta Pusat pada Senin (17/2/2025).
Hal itu menyusul rencana aksi unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan elemen mahasiswa lainnya bertajuk “Indonesia Gelap” yang rencananya akan dimulai siang ini.
Tampak petugas mulai memasang blokade beton menggunakan forklift.
Pada pukul 14.17 WIB akses menuju Istana Negara dari arah Bundaran Patung Kuda tersebut telah tertutup rapat.
Sementara itu, sebagian akses dari arah Istana Negara menuju Bundaran Patung Kuda telah dipasang blokade beton.
Tampak petugas kepolisian mengatur lalu lintas yang macet di Bundaran Patung Kuda.
Klakson kendaraan bersahut-sahutan.
Namun, massa aksi belum tampak.
Cuaca di sekitar lokasi mulai kembali gerimis setelah sebelumnya sempat diguyur hujan dan reda.
Tampak sejumlah polisi lalu lintas juga mengenakan jas hujan sambil berupaya mengatur situasi lalu lintas.
Diberitakan Tribunnews.com sebelummya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan elemen mahasiswa lainnya akan menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Indonesia Gelap” yang rencananya digelar di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2/2025) ini.
Hal itu disampaikan oleh Koordinator Aksi Universitas Indonesia, Muhammad Rafid Naufal Abrar.
“Untuk aksi, sasaran utama kami adalah Istana Negara. Kami akan berangkat dari Depok sekitar jam 11.00 siang,” tuturnya.
Aksi turun ke jalan dilakukan dalam rangka meminta pertanggungjawaban pemerintah mengenai situasi negara yang dinilai memburuk.
Kondisi itu disebutnya disebabkan oleh berbagai permasalahan yang terjadi akibat tindakan sewenang-wenang pemerintah.
“Aksi pastinya untuk menyikapi terkait isu yang muncul hampir setiap hari belakangan yang tak berpihak pada rakyat dan tidak memenuhi prinsip demokrasi serta keadilan,” kata Rafid.
Rafid mengatakan terdapat lima tuntutan utama yang akan disuarakan.
Pertama adalah mendesak pemerintah untuk mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran.
Kebijakan yang wajib dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait penghematan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 itu dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
“Kedua, mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik,” ujar Rafid.
Ketiga, mahasiswa meminta pemerintah untuk mencairkan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa ada pemotongan ataupun hambatan akibat birokrasi.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk mengevaluasi total pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan.
“Dan terakhir, berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah yang tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ungkap Rafid.
1.623 Personel Polri Diterjunkan
Sebanyak 1.623 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal aksi tersebut.
“Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari sejumlah aliansi, kami melibatkan 1.623 personel gabungan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan.
Susatyo mengatakan personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait.
Personel ditempatkan di sejumlah titik di sekitar Bundaran Patung Kuda Monas hingga di depan Istana Negara.
Untuk pengalihan arus lalu lintas, Susatyo mengatakan bahwa hal itu bersifat situasional.
Artinya, rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dan dinamika situasi di lapangan.
“Apabila jumlah massanya tidak banyak, lalu lintas akan normal seperti biasa. Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di sekitaran Bundaran Patung Kuda Monas itu massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lalu lintas akan dialihkan,” ungkap dia.
Dia mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis, serta menjaga keamanan dan keselamatan.
Kapolres juga mengimbau para koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa.
“Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis, dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan lainnya yang akan melintas di Bundaran Patung Kuda Monas dan beberapa lokasi lainnya,” ungkap dia.
“Personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata api. Hormati dan hargai saudara kita yang akan menyampaikan pendapatnya dengan cara yang humanis dan profesional,” tutur Susatyo.
“Diimbau kepada warga yang akan melintas sekitar Monas agar mencari jalan alternatif untuk menghindari penumpukan kendaraan di sekitar Patung Kuda,” ujarnya.
-
/data/photo/2025/02/17/67b2b9a23bc09.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "3
Ragam Spanduk \"Nyeleneh\" di Tengah Demo Mahasiswa Indonesia Gelap
Megapolitan")
3 Ragam Spanduk "Nyeleneh" di Tengah Demo Mahasiswa Indonesia Gelap Megapolitan
Ragam Spanduk “Nyeleneh” di Tengah Demo Mahasiswa Indonesia Gelap
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Aksi unjuk rasa “
Indonesia Gelap
” yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Senin (17/2/2025), di sekitar Patung Kuda dan Istana Negara, Jakarta Pusat, tak hanya diwarnai orasi.
Sejumlah spanduk dengan tulisan unik dan sindiran tajam juga ikut meramaikan aksi mahasiswa ini.
Salah satu spanduk yang menarik perhatian bertuliskan, “
Anaknya makan gratis, ortu-nya di-PHK”
.
Kalimat ini menyentil program makanan bergizi gratis (MBG) yang sudah berjalan sejak 6 Januari 2025 dan dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran di berbagai instansi.
Selain itu, beberapa spanduk lain juga terlihat di tengah kerumunan demonstran.
Ada yang bertuliskan
“Tut Wuri Efisiensi”
. Tak ketinggalan, sindiran lainnya, seperti
“EfisienShit!”
, dan
“Ok Gas Ok Gas, Anggaran Sulit!”
juga ikut mewarnai aksi ini.
Ketua BEM UI 2024, Iqbal Cheisa Wiguna, sebelumnya mengonfirmasi, sekitar 1.000 mahasiswa UI akan turun ke jalan.
Mereka berangkat sekitar pukul 11.30-12.00 WIB menuju Istana Negara.
“Teman-teman UI kita akan bergabung dengan massa nasional nanti bersama BEM Seluruh Indonesia dan bersama Aliansi Masyarakat Sipil. Kita akan fokuskan massa ini di Istana Negara, apabila kita tidak sampai ke sana, mungkin kita akan mentok di Patung Kuda,” ujar Iqbal.
Dalam aksi ini, mahasiswa membawa lima tuntutan utama. Kelimat itu yakni, pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
Kemudian, evaluasi program MBG, hingga pencairan tunjangan dosen dan tenaga pendidik tanpa pemotongan birokrasi.
Selain itu, mahasiswa juga menuntut pencabutan pasal RUU Minerba terkait izin tambang bagi kampus serta memprotes inkonsistensi pemerintah dalam membuat kebijakan.
Aksi ini masih berlangsung dan diperkirakan semakin ramai.
(Reporter: Dinda Aulia Ramadhanty | Editor: Ambaranie Nadia Kemala Movanita)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.