Xcloud.id

NGO: BEM UI

  • 2 Jelang Demo BEM UI, Massa Ojol Mulai Berdatangan di Monas Megapolitan

    2 Jelang Demo BEM UI, Massa Ojol Mulai Berdatangan di Monas Megapolitan

    Jelang Demo BEM UI, Massa Ojol Mulai Berdatangan di Monas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah pengemudi ojek online yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (GARDA) tampak lebih dulu memadati kawasan Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat, menjelang aksi unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) pada Senin (20/10/2025).
    Berdasarkan pemantauan
    Kompas.com
    di lokasi, sekitar pukul 13.55 WIB, rombongan pengemudi ojol tiba menggunakan satu mobil komando berwarna hitam yang dilengkapi dengan spanduk berisi tuntutan.
    Mereka semula dijadwalkan menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, tetapi akhirnya memilih bergabung di titik yang sama dengan massa BEM UI di Jalan Medan Merdeka Selatan Monas.
    Sementara itu, hingga pukul 14.00 WIB, belum tampak tanda-tanda kehadiran massa dari BEM UI di lokasi.
    Petugas kepolisian tampak mulai bersiap melakukan pengamanan dengan membentangkan barikade besi, memasang pembatas jalan berwarna oranye, serta menyiagakan dua unit mobil taktis di sekitar area aksi.
    Jalan Merdeka Selatan menuju Gambir dari arah Patung Kuda mulai ditutup, sedangkan Jalan Merdeka Selatan dari arah Gambir ke MH Thamrin juga sudah ditutup setengah jalan.
    Selain pengamanan di sekitar Monas, polisi juga menyiagakan personel di DPR/MPR RI, Sarinah, dan Kantor Pusat PBNU, yang menjadi lokasi unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat pada hari yang sama.
    Sebelumnya, aksi BEM UI hari ini digelar dalam rangka memperingati satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Dalam seruan aksinya, BEM UI menilai pemerintahan Prabowo-Gibran belum menunjukkan arah perubahan yang dijanjikan selama masa kampanye.
    Mereka menyoroti berbagai persoalan mulai dari kebebasan sipil, kondisi ekonomi, hingga praktik pemerintahan yang dinilai semakin menjauh dari prinsip demokrasi.
    “Hampir satu tahun rakyat hidup di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran, tetapi janji perubahan masih jauh dari kenyataan. Kekuasaan dijalankan dengan watak represif, ruang gerak masyarakat sipil dipersempit, dan suara rakyat terus dikriminalisasi,” demikian bunyi pernyataan sikap BEM UI.
    Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI 2025 Bima Surya menambahkan, pihaknya menyoroti empat isu utama dalam evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
    “kenaikan harga kebutuhan pokok, menyempitnya ruang kebebasan sipil, kebijakan ekonomi yang berpihak pada oligarki, serta kegagalan memenuhi prinsip demokrasi,” kata dia.
    Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Ruslan Basuki mengatakan, personel kepolisian telah disiagakan untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas dan menjaga ketertiban selama jalannya aksi unjuk rasa.
    “Polisi sudah bersiaga di sejumlah titik sekitar Monas untuk memastikan situasi tetap kondusif. Arus lalu lintas bersifat situasional melihat ekskalasi massa di lapangan,” kata Ruslan, Senin.
    Hingga berita ini diturunkan, Jalan Merdeka Selatan masih terpantau lancar meski sudah ada massa aksi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Catat Titik-Titik Demo di Jakarta Hari Ini, 1.743 Polisi Disiagakan – Page 3

    Catat Titik-Titik Demo di Jakarta Hari Ini, 1.743 Polisi Disiagakan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sejumlah elemen masyarakat menggelar demo untuk menyampaikan aspirasinya di wilayah Jakarta Pusat. Polisi pun menyiapkan sebanyak 1.743 personel untuk mengamankan demo hari ini.

    “1.743 personel pengamanan unjuk rasa di wilayah Jakpus,” kata Kasi Humas Polres Metro Jakpus, Ipda Ruslan Basuki dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/10/2025).

    Ruslan melaporkan, lokasi demo hari ini di antaranya ada di Silang Selatan Monas. Mahasiswa dari pelbagai Universitas dan elemen masyarakat sipil seperti BEM UI, ICW, Korpus BEM Seluruh Indonesia, Rakyat Bangkit, hingga Koalisi Masyarakat Sipil akan menggelar aksi.

    Tak cuma itu, Asosiasi Pengemudi Ojek Daring menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI.

    Pun demikian di depan Sarinah, massa Indonesia Corruption Watch (ICW) juga akan berunjuk rasa. Terakhir, giliran Gerakan Santri dan Mahasiswa Islam Indonesia menggelar aksi di Kantor Pusat PBNU.

  • Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Buruh Desak DPR Sahkan UU Pro-Pekerja Megapolitan 6 Oktober 2025

    Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Buruh Desak DPR Sahkan UU Pro-Pekerja Megapolitan 6 Oktober 2025

    Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Buruh Desak DPR Sahkan UU Pro-Pekerja
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Massa aksi dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat Warga (RDPW) yang digelar di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/10/2025), memprotes kondisi tenaga kerja di Indonesia yang dinilai kian tidak menentu.
    Ketua Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia, Sunarno (40), menyuarakan keresahan para pekerja yang mayoritas tidak memiliki kepastian kerja.
    “Mayoritas pekerja sekarang ini adalah tidak memiliki jaminan kepastian kerja. Dan itu sama persis filosofis dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.
    Easy hiring, easy firing,
    ” kata Sunarno dalam orasinya.
    Ia juga mendesak DPR bersama pemerintah segera menyusun undang-undang yang berpihak pada buruh.
    “Kalau gerakan buruh atau serikat-serikat buruh tidak dilibatkan maka kita pastikan gerakan buruh akan melakukan aksi-aksi besar, bahkan bukan hanya seperti Omnibus Law Cipta Kerja, tapi kami juga merancang pemogokan secara umum,” ujarnya.
    Salman (21), salah seorang peserta aksi, menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan buruh.
    “Kenyataannya, kayaknya selama pemerintahan Prabowo-Gibran justru banyak industri-industri ini yang tutup dan dampak terhadap buruh ya jadi mereka di-PHK, enggak bisa kerja lagi dan sebagainya,” ungkapnya.
    Menurut Salman, pemerintah perlu membuat undang-undang baru mengenai perburuhan, khususnya terkait upah dan jam kerja. Ia menilai aturan dalam UU Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 dan 36 Tahun 2021 justru merugikan buruh.
    “Jadi kalau menurut saya, sejauh ini masih sangat diperlukan undang-undang perburuhan yang baru,” katanya.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com,
    orasi politik dalam aksi ini berakhir sekitar pukul 18.00 WIB. Peserta kemudian menutup rangkaian kegiatan dengan menyalakan lilin.
    Sebelumnya, aksi RDPW ini juga melibatkan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan sejumlah organisasi masyarakat sipil.
    Aksi tersebut bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, sekaligus menjadi bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Empat Titik Demo di Jakarta Hari Ini Megapolitan

    8 Empat Titik Demo di Jakarta Hari Ini Megapolitan

    Empat Titik Demo di Jakarta Hari Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Empat aksi demonstrasi berlangsung di wilayah Jakarta Pusat pada hari ini Senin (6/10/2025).
    Aparat kepolisian menyiagakan 2.013 personel gabungan untuk mengamankan demo tersebut.
    “Kuat pengamanan wilayah Jakarta Pusat sebanyak 2.013 personel,” ujar Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki dalam keterangannya, Senin.
    Aksi pertama digelar oleh BEM Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia bersama sejumlah elemen masyarakat di Pospol Merdeka Barat, Gambir.
    Selanjutnya, Asosiasi Cendekia Muda Indonesia menggelar unjuk rasa di depan Badan Gizi Nasional, Jalan Kebon Sirih.
    Sementara BEM Fakultas Hukum dan Fakultas FISIP Universitas Ibnu Chaldun Jakarta melakukan aksi di depan kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh.
    Lalu massa BEM UI melaksanakan aksi bertajuk “Rapat Dengar Pendapat Warga (RDPW)” di depan gerbang DPR RI.
    Aksi tersebut dimulai sekitar pukul 13.00 WIB sebagai bentuk kritik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang memasuki satu tahun masa jabatan.
    Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI 2025, Bima Surya, mengatakan aksi ini merupakan bentuk solidaritas terhadap aktivis dan massa aksi yang ditahan setelah demonstrasi pada Agustus–September lalu.
    “Salah satunya itu, selain poin utama aksi hari ini adalah bentuk solidaritas kepada massa aksi dan aktivis yang ditahan pasca gelombang demonstrasi Agustus–September,” kata Bima saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin.
    Bima menjelaskan, RDPW merupakan parodi dari rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang biasa dilakukan DPR RI.
    Namun, konsepnya dibuat lebih kreatif dengan menghadirkan panggung seni, teater sastra, bazar UMKM, lapak kutek, dan pojok baca buku.
    “Sebab itu juga nama aksinya Rapat Dengar Pendapat Warga (RDPW), pelesetan dari RDPU yang sering dilakukan DPR,” ujar Bima.
    Aksi ini turut diikuti sekitar 15 organisasi dan LSM yang tergabung dalam Koalisi Rapat Dengar Pendapat Warga, dengan undangan terbuka untuk berbagai BEM dan kelompok masyarakat lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demo Ojol di Jakarta Hari Ini, Pramono: Kami Berjaga Agar Kejadian Kemarin Tak Terulang – Page 3

    Demo Ojol di Jakarta Hari Ini, Pramono: Kami Berjaga Agar Kejadian Kemarin Tak Terulang – Page 3

    Khususnya, kata dia, bagi ekosistem transportasi online yang dinilai berperan seperti pengusaha dan bukan menteri yang seharusnya menjadi pembantu Presiden untuk melayani rakyat Indonesia pada bidang perhubungan.

    “Menteri Perhubungan lebih memilih mendukung perusahaan-perusahaan aplikasi transportasi online bahkan perusahaan-perusahaan transportasi online berhasil membuat Menteri Perhubungan menjadi juru bicara para pebisnis tersebut untuk menolak aspirasi rakyat Indonesia yang berprofesi sebagai ojek online,” ucap Raden.

    Raden menegaskan, atas alasan tersebut maka Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia bersama gabungan aliansi, komunitas-komunitas ojek online, mahasiswa dari BEM UI dan aliansi-aliansi mahasiswa lainnya akan melakukan aksi unjuk rasa akbar dimulai dari Kementerian Perhubungan lalu ke Istana Presiden dan berakhir aksi unjuk rasa di DPR RI.

  • 6.118 Personel Gabungan Amankan Demo Ribuan Ojol dan Mahasiswa Hari Ini

    6.118 Personel Gabungan Amankan Demo Ribuan Ojol dan Mahasiswa Hari Ini

    GELORA.CO  – Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyiagakan ribuan personel untuk mengamankan aksi demo massa pengemudi ojek online (ojol) dan mahasiswa. Rencananya, massa akan berdemo di kawasan Istana dan DPR/MPR, Jakarta Pusat pada Rabu (17/9/2025). 

    “Khusus pengamanan aksi demonstrasi di kawasan Istana dan DPR/MPR sebanyak 6.118 personel disiagakan,” kata Susatyo dalam keterangannya dikutip, Rabu (17/9/2025)

    Sementara itu, Susatyo menjelaskan rekayasa lalu lintas (lalin) akan diterapkan situasional melihat eskalasi massa.

    “Lalin situasional melihat eskalasi jumlah massa di lapangan,” tutur dia melanjutkan.

    “Silakan menyampaikan pendapat, tetapi tetap dalam koridor hukum dan ketertiban. Kami hadir untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman dan kondusif,” ucap dia.

    Sebelumnya, ribuan pengemudi ojol bersama mahasiswa akan menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada Rabu (17/9/2025). Aksi demo ojol ini juga bertepatan dengan Peringatan Hari Perhubungan Nasional.

    Adapun aksi demo ini diinisiasi oleh Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia. Tuntutan utama aksi hari ini, yaitu potongan aplikator 10 persen.

    Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan, bahwa titik aksi akan diawali di depan Kantor Kementerian Perhubungan, lalu ke Istana Presiden dan berakhir di depan gedung DPR RI.

    “Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia bersama gabungan aliansi, komunitas-komunitas ojek online, mahasiswa dari BEM UI dan aliansi-aliansi mahasiswa lainnya,” ujarnya

  • Awas Macet! Ini Jadwal dan Lokasi Demo Ojol Rabu 17 September

    Awas Macet! Ini Jadwal dan Lokasi Demo Ojol Rabu 17 September

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengemudi ojek online alias driver ojol akan menggelar aksi demonstrasi dan dengan tuntutan utama pangkas biaya aplikasi hingga desakan copot Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. 

    Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menyampaikan bahwa demo ojol akan berlangsung tepat pada peringatan Hari Perhubungan Nasional, Rabu 17 September 2025.  

    Dia mengatakan aksi penyampaian aspirasi akan dimulai pada pukul 10.00 di kawasan Jakarta Pusat, yakni di kawasan Istana Merdeka dan depan kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Setelah itu, massa aksi akan bergerak menuju ke gedung DPR RI. 

    “Kami mulai dari markas Garda di Cempaka Mas Jakarta Pusat jam 10.00 WIB, lanjut ke Istana Presiden dan Kemenhub, terakhir di DPR RI jam 12.00 WIB sampai 13.00 WIB,” kata Igun kepada Bisnis, Selasa (16/9/2025). 

    Tak hanya ojol, Igun menuturkan bahwa aksi akan dilakukan bersama gabungan aliansi, komunitas-komunitas ojek online, mahasiswa dari BEM UI, dan aliansi-aliansi mahasiswa lainnya. 

    Igun turut mengimbau masyarakat untuk mencari moda transportasi lain, karena pengemudi akan mematikan aplikasi serentak atau offbid massal.

    “Pada Rabu 17 September 2025 karena sebagian besar transportasi online akan mematikan aplikasi secara masif sebagai bentuk solidaritas pergerakan aksi demontrasi ojek online,” ujarnya.  

    Igun menyampaikan setidaknya terdapat tujuh tuntutan yang dibawa oleh massa dalam aksi besok. 

    Pertama, RUU Transportasi Online agar masuk pada Prolegnas 2025-2026. Sejauh ini, RUU tersebut memang sudah masuk dalam prolegnas 2025. Namun, belum diketahui kapan diketok menjadi Undang-Undang.  

    Kedua, massa menuntut potongan aplikator 10% harga mati. Saat ini potongan biaya aplikasi oleh perusahaan seperti Gojek, Grab, dan Maxim, tercatat sebesar 20%. Artinya, jika penumpang membayar layanan sejumlah Rp20.000, pengemudi hanya akan mendapatkan Rp16.000.  

    Ketiga, massa juga menuntut regulasi tarif pengantaran barang dan makanan. Keempat, meminta pemerintah melakukan audit investigatif terkait potongan 5% yang telah diambil oleh aplikator. 

    Kelima, ojol menuntut penghapusan sejumlah fitur seperti multi order, slot, argo aceng, serta fasilitas member dalam aplikasi. 

    Keenam, ojol juga menuntut pencopotan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi karena dinilai menyebabkan kemunduran dalam dunia transportasi, khususnya ojol. 

    Terakhir, Raden Igun bersama asosiasinya menuntuk usut tuntas tragedy 28 Agustus 2025 yang merenggut nyawa Affan Kurniawan. 

    Igun pun sebelumnya telah meminta agar Presiden Prabowo Subianto ikut turun tangan untuk mendorong percepatan pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait transportasi online.

    Meskipun pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online telah dimulai di DPR, proses legislasi tersebut membutuhkan waktu yang panjang. Karena itu, pihaknya meminta pemerintah mempercepat hadirnya payung hukum sementara melalui Perppu.

    Berbeda dengan Malaysia, yang pada 28 Agustus 2025 lalu justru telah mengesahkan UU Pekerja Independen Lepas atau Gig, yang memberikan perlindungan hukum bagi pekerja sektor aplikasi seperti ojol dan kurir yang sebelumnya tidak memiliki payung hukum yang jelas.

  • Demo Driver Ojol Besok 17 September, Ini 7 Tuntutannya

    Demo Driver Ojol Besok 17 September, Ini 7 Tuntutannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pengemudi atau driver ojek online (ojol) akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Rabu, 17 September 2025.

    Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyampaikan aksi ini bertepatan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional.

    Massa menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Menteri Perhubungan, Dudy Purwaghandi, yang dinilai lebih berpihak pada perusahaan aplikasi transportasi online dibandingkan kepada para pengemudi.

    “Garda menilai bahwa secara jelas telah terjadi vendor driven policy, di mana kebijakan-kebijakan Menteri Perhubungan telah dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan aplikasi transportasi online,” ujar Igun dalam keterangan tertulis yang diterima CNBC Indonesia.

    Sehingga, lanjut dia atas terjadinya hal tersebut maka Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia bersama gabungan aliansi, komunitas-komunitas ojek online, mahasiswa dari BEM UI dan aliansi-aliansi mahasiswa lainnya akan melakukan aksi unjuk rasa Kementerian Perhubungan, Istana Presiden dan berakhir aksi unjuk rasa di DPR RI.

    Adapun tuntutan lengkap dalam aksi 179 tersebut meliputi:

    1. Memasukkan RUU Transportasi Online ke dalam Prolegnas 2025-2026.

    2. Menetapkan potongan aplikator maksimal 10% sebagai harga mati.

    3. Menerapkan regulasi tarif antar barang dan makanan.

    4. Melakukan audit investigatif terhadap potongan 5% yang diambil aplikator.

    5. Menghapus sistem Aceng, Slot, Multi Order, dan Member Berbayar.

    6. Mencopot Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi.

    7. Kapolri mengusut tuntas tragedi 28 Agustus 2025.

    Rangkaian aksi akan dimulai dari markas Garda di Cempaka Mas pukul 09.30 WIB, dilanjutkan konvoi menuju Istana Presiden sebagai titik orasi pertama.

    Setelah itu, massa akan bergerak ke Kementerian Perhubungan, lalu berakhir di depan DPR RI sekitar pukul 12.00-13.00 WIB.

    Garda juga mengimbau masyarakat Jakarta untuk memilih moda transportasi alternatif selama aksi berlangsung. Sebab, sebagian besar pengemudi online akan mematikan aplikasi secara masif sebagai bentuk solidaritas.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • DKI kemarin, kasus campak hingga target layanan air bersih di Jakarta

    DKI kemarin, kasus campak hingga target layanan air bersih di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa penting terjadi di Kota Jakarta pada Selasa (9/9), mulai dari angka penyakit campak yang mencapai 218 kasus tanpa ada kematian hingga target layanan air bersih 80 persen pada akhir 2025.

    Berikut deretan berita yang menarik untuk disimak kembali:

    Campak di DKI Jakarta capai 218 kasus tanpa ada kematian

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat terdapat sebanyak 218 kasus campak per awal September 2025, ditambah dengan 63 kasus rubella, tanpa ada kematian di wilayah Kota Jakarta.

    “Kasus campak di DKI Jakarta itu sempat naik. Ada 218 kasus pada awal September, dan juga ada 63 kasus rubella yang sudah terkonfirmasi. Alhamdulillah, tidak ada kematian yang dilaporkan sampai dengan saat ini,” ujar Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati dalam seminar bertema “Cegah Campak dari Rumah Kita” di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pramono ingin rute MRT diperpanjang sampai Banten

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan keinginannya agar rute Mass Rapid Transit (MRT) nantinya dapat terus diperpanjang hingga masuk ke wilayah Banten.

    “Cita-cita saya dengan Pak Andra Soni (Gubernur Banten) itu yang paling utama sebenarnya MRT segera masuk ke Banten. Makanya, berkali-kali saya sampaikan kepada Dirut MRT, gimana caranya, cari akal supaya disambungkan,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Selatan, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pengemudi ojol naik mimbar, ajak mahasiswa kawal semua tuntutan

    Seorang pengemudi ojek daring (online/ojol) mengajak ratusan mahasiswa dari BEM UI dan UIN Jakarta di depan Gedung DPR/MPR untuk mengawal semua tuntutan rakyat.

    “Ingat kepada semua yang ada di sini untuk tetap kawal tuntutan rakyat,” kata seorang pengemudi ojol saat berorasi di tengah-tengah ratusan mahasiswa di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini.

    KAI Jakarta layani 329 ribu pelanggan selama libur Maulid Nabi

    PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta melayani 329.745 pelanggan selama periode libur panjang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 2025.

    Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko di Jakarta, Selasa, mengatakan selama lima hari, 3-7 September 2025, rincian penumpang tersebut terdiri dari 166.491 orang berangkat dari stasiun di wilayah Daop 1 Jakarta, 138.466 orang datang di stasiun wilayah Daop 1 Jakarta, serta 24.788 penumpang KA Lokal.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pram targetkan 80 persen layanan air bersih tercapai pada akhir 2025

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menargetkan layanan air bersih di Jakarta sebesar 80 persen tercapai pada akhir tahun ini.

    “Sampai hari ini, layanan air bersih di Jakarta sudah 74,24 persen. Ini adalah hal yang menggembirakan dan mudah-mudahan sampai dengan akhir tahun bisa adalah 80 persen,” kata Pramono saat dijumpai di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Massa pengunjuk rasa di depan gedung DPR membubarkan diri

    Massa pengunjuk rasa di depan gedung DPR membubarkan diri

    Jakarta (ANTARA) – Massa pengunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, membubarkan diri dengan tertib setelah menggelar demonstrasi lebih dari tiga jam, Selasa.

    Massa aksi yang merupakan mahasiswa dari sejumlah kampus di Jakarta itu meninggalkan lokasi unjuk rasa pada Selasa sekitar pukul 17.45 WIB.

    Mereka meninggalkan lokasi unjuk rasa setelah lebih dari tiga jam berorasi di depan Gedung DPR/MPR dengan membawakan sejumlah tuntutan terutama terkait tuntutan 17+8.

    Selama tiga jam menggelar unjuk rasa, tak tampak adu fisik antara pengunjuk rasa yang berasal dari BEM UI dan UIN Jakarta itu dengan petugas yang berjaga.

    Mereka hanya fokus berorasi meminta Pemerintah dan DPR segera merealisasikan tuntutan masyarakat.

    Tuntutan 17+8 merupakan serangkaian tuntutan rakyat yang dibagi menjadi jangka pendek dan jangka panjang yang digulirkan oleh BEM SI dan kelompok sipil. Beberapa poin penting antara lain:

    1. Penarikan TNI dari pengamanan sipil (militerisasi kampus/pengamanan sipil).

    2. Pembentukan tim investigasi independen untuk kasus kekerasan aparat.

    3. Pembekuan kenaikan gaji/tunjangan DPR.

    4. Penanganan PHK massal dan penjaminan upah layak.

    5. Pengesahan RUU Perampasan Aset.

    6. Penghapusan beban pajak bagi masyarakat kecil.

    7. Evaluasi anggaran DPR dan audit BUMN.

    8. Pembebasan demonstran yang ditahan.

    Selain itu, juga penegakan HAM, reformasi polisi, transparansi dan pengembalian demokrasi.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.