Xcloud.id

NGO: Amnesty International

  • Akhir Kasus Demo Ricuh Balai Kota: Penahanan 16 Mahasiswa Trisakti Ditangguhkan Megapolitan 31 Mei 2025

    Akhir Kasus Demo Ricuh Balai Kota: Penahanan 16 Mahasiswa Trisakti Ditangguhkan Megapolitan 31 Mei 2025

    Akhir Kasus Demo Ricuh Balai Kota: Penahanan 16 Mahasiswa Trisakti Ditangguhkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Polda Metro Jaya menangguhkan penahanan 16
    mahasiswa Universitas Trisakti
    yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka terkait demo peringatan reformasi berujung ricuh di depan Balai Kota Jakarta, Rabu (21/5/2025).
    Saat unjuk rasa, para mahasiswa diduga menghasut hingga mengeroyok polisi dan petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) yang berjaga di depan Balai Kota Jakarta.
    Dalam pengeroyokan ini, para tersangka disebut mendorong, menggencet, memukul, menendang, membanting, dan menggigit petugas Pamdal.
    Muhammad Ammar (21) merupakan mahasiswa Universitas Trisakti terakhir yang masa penangguhan penahanannya diterima oleh Polda Metro Jaya pada Jumat (30/5/2025).
    Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengungkapkan, pertimbangan masa penahanan ke-16 mahasiswa Universitas Trisakti ditangguhkan karena masih dalam kegiatan belajar di lingkungan kampus.
    “Kawan-kawan ini masih dalam kegiatan aktif belajar mengajar dan juga dari pihak kampus dari pihak rektorat LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) dan juga banyak pihak yang ikut membantu,” kata Usman saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat.
    Terlepas dari hal tersebut, Usman menyampaikan, sedari awal para mahasiswa ditangkap, pihak Universitas Trisakti mengajukan
    restorative justice
    (RJ).
    “Jadi, mudah-mudahan bisa ada penyelidikan yang terbaiklah buat semua,” tegas dia.
    Usai penahanannya ditangguhkan, Ammar pun meminta maaf.
    “Di sini, sebelumnya saya dan juga teman-teman kemarin ingin meminta maaf atas kegaduhan yang telah terjadi di Balai Kota atas unjuk rasa yang telah kami lakukan,” kata Ammar.
    Ammar juga menyampaikan terima kasih kepada alumni Universitas Trisakti yang telah memberikan bantuan atas penangguhan penahanannya.
    “Dari kampus juga yang telah memberikan support, baik moral maupun morel selama kami di dalam,” ujar dia.
    Ammar mengimbau kepada mahasiswa yang ingin berdemonstrasi agar menjalankan aksi dengan kondusif dan damai.
    Kendati sempat ditahan, Ammar mengatakan, ia bersama teman-temannya akan tetap turun ke jalan untuk menyuarakan berbagai aspirasi. 
    “Pasti itu. Selama yang kita perjuangkan jelas dan demi kepentingan bersama, kita tetap turun ke jalan,” kata Ammar.
    Sementara, mahasiswa Universitas Trisakti lainnya yang penahanannya juga ditangguhkan, Ananta Aulia Althaaf (24), menyatakan bahwa ia dan rekan-rekannya tidak berniat ricuh saat berdemo di depan Balai Kota Jakarta.
    “Bahwasanya kami akan terus mengevaluasi dari apa yang sudah terjadi. Kiranya hal ini menjadi pembelajaran,” ujar Ananta dalam kesempatan yang sama.
    Ananta meyakini, pengalamannya dan teman-teman ditahan oleh Polda Metro Jaya akan menjadi pembelajaran berharga untuk lebih bijak dalam menyampaikan aspirasi.
    “Baik itu aspirasi dari masyarakat dan warga sipil yang kurang mampu menyampaikan aspirasinya atas keresahannya terhadap kondisi nasional hari ini,” ujar Ananta.
    “Saya juga mengucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf kepada masyarakat bilamana hal ini menjadi gambaran buruk dalam pergerakan,” tambah dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BKSAP tekankan diplomasi aktif untuk selesaikan permasalahan Rohingya

    BKSAP tekankan diplomasi aktif untuk selesaikan permasalahan Rohingya

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menekankan pentingnya BKSAP mendorong diplomasi aktif melalui forum internasional dan kawasan guna menyelesaikan krisis Myanmar yang menjadi akar permasalahan masuknya pengungsi Rohingya.

    Termasuk melalui ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) hingga menggalang dukungan dari negara-negara anggota ASEAN lainnya.

    “Sekecil apapun langkahnya, kami harus mulai,” kata Mardani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Hal itu disampaikan Mardani saat BKSAP menggelar diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion/FGD) tentang penanganan pengungsi Rohingya, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5).

    Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena menekankan pentingnya ASEAN memiliki mekanisme perlindungan pengungsi yang terkoordinasi dan memanfaatkan instrumen internasional, seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS), untuk meningkatkan upaya pencarian dan pertolongan.

    “ASEAN memang damai, tetapi ketika krisis kemanusiaan muncul, kita tidak punya instrumen yang siap,” ujarnya.

    Perwakilan lembaga swadaya masyarakat SUAKA Angga Reynaldi menambahkan urgensi pembentukan kerangka hukum nasional yang lebih komprehensif dalam bentuk Undang-Undang tentang Penanganan Pengungsi sebagai sebuah solusi jangka panjang.

    “Kebijakan di tingkat daerah penting, tapi kita butuh kerangka hukum nasional agar penanganan tidak terfragmentasi,” katanya.

    Sementara itu, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Faudzan Farhana menyoroti pentingnya pendekatan kemanusiaan dalam menangani perpindahan paksa serta mendorong pembentukan forum khusus di ASEAN melalui AIPA guna membahas isu Rohingya secara lebih konkret.

    Adapun Senior Protection Officer United Nations High Commissionerfor Refugees (UNHCR) Emily Bojovic menggarisbawahi pentingnya kejelasan prosedur tetap (SOP) bagi pemerintah daerah dalam menangani pengungsi, terutama di Aceh yang menjadi pintu masuk utama.

    FGD tersebut merupakan rapat tindak lanjut penyelesaian masalah pengungsi Rohingya yang kian mendesak dan membutuhkan penanganan bersama komunitas internasional

    FGD tersebut menyoroti sejumlah hal dalam merespons krisis kemanusiaan Rohingya, mulai dari keterbatasan kerangka kerja ASEAN, hingga kebutuhan akan perlindungan menyeluruh terhadap pengungsi di darat maupun yang masih terlantar di laut.

    Dalam kegiatan tersebut, turut dihadiri Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ravindra Airlangga dan para anggota BKSAP DPR lainnya, yakni Melly Goeslaw, Ruby Chairana Syiffadia, Andina Thresia Narang, Amelia Anggraini, dan Eva Monalisa.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Israel Makin Kejam, 9.000 Anak di Gaza Alami Kelaparan Akut

    Israel Makin Kejam, 9.000 Anak di Gaza Alami Kelaparan Akut

    Jakarta, CNBC Indonesia – United Nations Children’s Fund (UNICEF) mengungkap ada lebih dari 9.000 anak dirawat karena mengalami kekurangan gizi akut sejak awal 2025. Kondisi yang mengenaskan ini terjadi karena Israel menutup jalur pasokan makanan, air, dan pasokan penting lainnya ke wilayah pesisir yang dikepung dan dibombardir itu.

    Laporan Al Jazeera menyebut, situasi semakin memburuk sejak Israel memberlakukan blokade total di Gaza pada awal Maret.

    Foto: REUTERS/Mohammed Salem
    Palestinian children pull water containers as people flee Rafah after Israeli forces launched a ground and air operation in the eastern part of the southern Gaza city, amid the ongoing conflict between Israel and Hamas, in the southern Gaza Strip May 9, 2024. REUTERS/Mohammed Salem TPX IMAGES OF THE DAY

    “Selama dua bulan, anak-anak di Jalur Gaza menghadapi pemboman tanpa henti sementara mereka tidak memperoleh barang-barang penting, layanan, dan perawatan yang menyelamatkan nyawa,” kata Direktur Eksekutif UNICEF Catherine Russell dalam sebuah pernyataan.

    “Dengan berlalunya blokade bantuan setiap hari, mereka menghadapi risiko kelaparan, penyakit, dan kematian yang semakin meningkat – tidak ada yang dapat membenarkan hal ini.”

    Israel telah memblokir semua bantuan kemanusiaan agar tidak sampai ke warga Palestina di Gaza sejak 2 Maret, yang memicu kecaman internasional.

    Program Pangan Dunia PBB mengatakan pada pekan lalu bahwa persediaan makanannya telah menipis di tengah blokade tersebut. Badan tersebut juga memperingatkan bahwa dapur umum yang menjadi andalan ribuan warga Palestina akan terpaksa ditutup.

    “Kami tidak bertanya apakah makanannya bergizi atau tidak, apakah segar atau enak; itu kemewahan bagi kami. Kami hanya ingin mengisi perut anak-anak kami,” kata warga Palestina yang mengungsi baru-baru ini kepada Amnesty International. “Saya tidak ingin anak saya mati kelaparan.”

    Pemerintah Israel mengatakan blokade tersebut dimaksudkan untuk menekan kelompok Palestina Hamas agar membebaskan tawanan yang ditahan di Gaza. Namun, blokade tersebut tidak menghasilkan pembebasan lebih lanjut sejak gencatan senjata singkat awal tahun ini, yang mengakibatkan pertukaran tahanan Palestina dengan tawanan Israel.

    Sementara itu, pejabat Hamas Abdel Rahman Shadid pada hari Jumat menuduh Israel menggunakan kelaparan sebagai “senjata perang yang disengaja” terhadap warga Palestina.

    “Anak-anak meninggal karena kekurangan susu, bukan hanya karena bom,” kata Shadid dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di saluran Telegram kelompok tersebut.

    (hsy/hsy)

  • Amnesty Internasional Desak Evaluasi dan Revisi Menyeluruh UU ITE – Halaman all

    Amnesty Internasional Desak Evaluasi dan Revisi Menyeluruh UU ITE – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mendesak adanya evaluasi dan revisi menyeluruh UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

    Diketahui Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak berlaku bagi sejumlah pihak. Diantaranya pemerintah, institusi dan korporasi.

    Hal tersebut berdasarkan Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024, yang dimohonkan oleh Pemohon atas nama Daniel F. M. Tangkilisan.

    “Putusan MK semakin menegaskan bahwa terdapat masalah kronis dalam implementasi UU ITE di masyarakat,” kata Usman Hamid, Jumat (2/5/2025).

    Melalui putusan tersebut, menurutnya MK telah menjalankan perannya sebagai lembaga yudikatif dengan mengurangi risiko pelanggaran HAM. Lewat penggunaan sewenang-wenang pasal pencemaran nama baik oleh negara dan korporasi. 

    Meski begitu kata Usman Hamid, ancaman terhadap kebebasan berekspresi akan tetap ada. Sebelum pemerintah dan DPR merevisi  pasal pencemaran nama baik tersebut agar menutup celah bagi siapapun menyalahgunakannya untuk membungkam kritik di masyarakat. 

    “Amnesty International menentang undang-undang yang mengkriminalisasi pencemaran nama baik, baik tokoh publik atau pribadi. Masalah tersebut seharusnya diselesaikan melalui gugatan perdata. Lembaga negara sendiri bukanlah suatu entitas yang dilindungi reputasinya oleh hukum hak asasi manusia,” imbuhnya.

    Lanjutnya putusan yang mengecualikan ruang digital sebagai delik pidana dalam UU ITE juga memberikan jaminan kebebasan berekspresi di dunia siber. 

    “Patroli siber Polri yang sering menarget ekspresi damai di ruang digital harus segera dihentikan dengan adanya putusan MK tersebut,” kata Usman Hamid.

    Kebebasan berpendapat, kata dia adalah hak yang dilindungi baik dalam hukum HAM internasional dan nasional, termasuk UUD 1945. 

    “Meskipun kebebasan ini dapat dibatasi untuk melindungi reputasi orang lain, standar HAM internasional menganjurkan agar hal tersebut tidak dilakukan melalui pemidanaan,” imbuhnya.

    Putusan MK tersebut kata Usman Hamid juga harus dibaca sebagai momentum bagi negara untuk segera mereformasi kebijakan yang selama ini membungkam kritik. 

    “Pemerintah, parlemen, dan aparat penegak hukum memiliki kewajiban konstitusional untuk menindaklanjuti putusan ini dengan mengevaluasi dan merevisi UU ITE secara menyeluruh,” lanjutnya.

    Termasuk, kata Usman Hamid pasal-pasal bermasalah lainnya seperti diantarnya ujaran kebencian dan penodaan agama yang sering dijadikan sebagai alat kriminalisasi ekspresi damai baik di ruang fisik maupun digital. 

    “Juga aturan-aturan lainnya yang membuka ruang kriminalisasi terhadap ekspresi warga harus dihapus atau diubah agar tidak lagi digunakan sebagai alat pembungkam suara-suara kritis,” tandasnya.

     

     

  • Polisi Turki Tangkap 400 Orang di Istanbul

    Polisi Turki Tangkap 400 Orang di Istanbul

    Jakarta –

    Polisi menangkap lebih dari 400 orang di kota Istanbul, Turki, di tengah unjuk kekuatan besar-besaran polisi untuk mencegah aksi demonstrasi May Day atau Hari Buruh di kota terbesar di Turki tersebut.

    Lebih dari 50.000 polisi dikerahkan dan layanan metro, bus, dan feri ditutup sebagai bagian dari operasi pada Kamis (1/5) waktu setempat tersebut.

    Ini terjadi seiring pemerintah Turki terlibat perseteruan dengan oposisi utama Partai Rakyat Republik (CHP), menyusul penahanan kandidat presidennya Ekrem Imamoglu, yang merupakan wali kota Istanbul. Imamoglu adalah saingan politik terbesar Presiden Recep Tayyip Erdogan.

    Lebih dari 400 orang ditangkap pada Kamis (1/5) waktu setempat, sehari setelah 100 orang ditahan karena diduga berencana untuk berunjuk rasa di Lapangan Taksim, tempat demonstrasi dilarang sejak 2013.

    “Jumlah penangkapan yang telah dilaporkan kepada kami melebihi 400 orang,” tulis kelompok pengacara CHP cabang Istanbul dalam postingan di media sosial X, dilansir kantor berita AFP, Jumat (2/5/2025).

    Menteri Dalam Negeri Turki Ali Yerlikaya mengatakan di X, bahwa 407 pengunjuk rasa ditangkap di Istanbul. Sementara pernyataan dari otoritas Istanbul mengatakan 52.656 petugas polisi telah dikerahkan di kota itu.

    Sebelumnya pada hari Rabu (1/5) waktu setempat, kelompok hak asasi Amnesty International mendesak otoritas Turki untuk mencabut larangan aksi demonstrasi di Taksim.

    Seperti yang terjadi setiap tahun, lapangan tersebut telah ditutup dengan pembatas logam selama beberapa hari, dengan banyak polisi yang berjaga.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 3 Kebijakan Dedi Mulyadi Bikin ‘Heboh’: Diancam Hercules hingga Dinilai Berpotensi Langgar HAM – Halaman all

    3 Kebijakan Dedi Mulyadi Bikin ‘Heboh’: Diancam Hercules hingga Dinilai Berpotensi Langgar HAM – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Tiga kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menuai pro-kontra hingga ramai dibicarakan.

    Tiga kebijakan itu adalah pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme, berencana menjadikan vasektomi sebagai syarat bagi penerima bantuan sosial (bansos), dan pendidikan militer untuk anak-anak bermasalah.

    Sejumlah pihak pun menyoroti kebijakan-kebijakan Dedi tersebut.

    Dirangkum Tribunnews.com, berikut ini tiga kebijakan Dedi yang membuat heboh hingga menjadi sorotan:

    1. Pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme

    Kebijakan Dedi Mulyadi membentuk Satgas Pemberantasan Premanisme di Jabar, berbuntut ancaman dari Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Hercules Rosario de Marshal.

    Hercules menilai kebijakan tersebut menunjukkan Dedi seolah lupa jasa ormas yang mendukungnya maju sebagai Gubernur Jabar.

    Karena hal itu, Hercules mengancam akan menggeruduk Gedung Sate bersama puluhan ribu anggota ormas.

    “KDM berlebihan (membentuk Satgas). Jadi Gubernur didukung oleh kami (ormas)” kata Hercules dalam tayangan YouTube Unlocked, Rabu (30/4/2025).

    “Jika mencari masalah, kami akan datang. Pulouhan ribu personel (ormas) siap ke Gedung Sate,” tegasnya.

    Hercules menilai, alih-alih membentuk Satgas, Dedi seharusnya mengajak ormas di Jabar untuk mendukung programnya.

    “Seharusnya bilang, mari mendukung program-program saya (sebagai) Gubernur, dukung saya,” pungkas Hercules.

    Menanggapi ancaman Hercules, Dedi memilih untuk tidak berkomentar.

    “Saya tidak akan mendengarkan,” ucap Dedi.

    Diketahui, ancaman itu datang setelah Dedi mengatakan Satgas Pemberantasan Premanisme akan berfokus terhadap premanisme jalanan, pasar, dan industri.

    Tujuan dibentuknya Satgas adalah untuk melindungi masyarakat dari aksi premanisme yang mengintimidasi dan merugikan ekonomi.

    “Satgas bertujuan melindungi petani, pedagang, guru, pengusaha. Semua harus dilindungi dari premanisme,” ujar Dedi pada akhir Maret 2025.

    Dedi menjelaskan, sektor industri menjadi salah satu yang paling terdampak aksi premanisme, seperti pungli, baik kepada pengusaha maupun pekerja, serta gangguan operasional dan distribusi barang.

    “Kalau ini dibiarkan akan menurunkan daya saing Jabar sebagai pusat investasi nasional dan berdampak pada hilangnya lapangan pekerjaan masyarakat,” jelas Dedi.

    Dedi Mulyadi meminta Satgas bertindak tegas sesuai hukum yang berlaku, tidak tebang pilih, namun tetap humanis.

    “Pastikan tindakan penegakan hukum berjalan adil, humanis, dan sesuai aturan tanpa tebang pilih,” pesannya.

    2. Kebijakan Vasektomi Dianggap Tak Beretika

    Baru-baru ini, Dedi Mulyadi melontarkan wacana kontrasepsi atau KB vasektomi sebagai syarat penerima bansos pemerintah.

    Ia menjelaskan, apabila diterapkan, vasektomi diharapkan bisa menurunkan angka kelahiran dan kemiskinan di Jabar.

    Sebab, kata dia, selama ini keluarga tak mampu cenderung memiliki banyak anak.

    Dedi juga menjanjikan insentif sebesar Rp500 ribu bagi peserta vasektomi nanti.

    “Untuk itu, (vasektomi) ya agar kelahirannya diatur dan angka kemiskinan turun, karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak itu cenderung orang miskin,” kata Dedi, Selasa (29/4/2025), dilansir TribunJabar.id.

    Pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Yogi Suprayogi, menilai wacana tersebut tak beretika.

    Sebab, kata dia, wacana kebijakan vasektomi berisiko melanggar hak asasi manusia (HAM).

    Ia juga beranggapan wacana tersebut terkesan memaksa dengan adanya “iming-iming” insentif sebesar Rp500 ribu.

    “Tidak ada etika kebijakan, tapi boleh saja itu rasional, namun tidak ada etiknya, apalagi dengan kultur kita di Indonesia.”

    “Terus yang siap dikasih uang Rp 500 ribu, saya pikir (seolah-olah) ada pemaksaan, itu melanggar hak asasi manusia ya,” urai Yogi kepada TribunJabar.id, Rabu.

    Lebih lanjut, Yogi menyebut prosedur vasektomi tak bisa sembarangan diterapkan.

    Ia berpendapat harus dibuat kontrak lebih dulu untuk menjamin kesehatan dan keselamatan peserta vasektomi.

    Karena itu, Yogi pun meminta Dedi untuk mengkaji lebih dulu wacana vasektomi sebelum menerapkannya.

    “Prosedur ini kan gak bisa seenaknya saja, karena kalau nanti terjadi kesalahan hanya dapat uang Rp 500 ribu dan gak ada asuransinya.”

    “Harus ada prosedur kontrak dulu, jadi kebijakannya buat saya tidak beretika, kalau tepat ya tepat saja untuk mengendalikan penduduk,” jelasnya.

    “Nah jadi saya pikir Kang Dedi harus meninjau ulang lah kebijakan ini, karena dalam kebijakan itu ada etika ya, dan etika itu harus dijaga dan diperhatikan jangan sampai ada masalah,” imbuh Yogi.

    3. Pendidikan Militer Berpotensi Melanggar HAM

    Amnesty International Indonesia menyoroti soal HAM terkait kebijakan pendidikan militer bagi anak-anak bermasalah yang sudah mulai diujicobakan Kamis (1/5/2025) di Purwakarta..

    Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan kebijakan Dedi itu berpotensi melanggar HAM.

    Ia juga menilai penanganan anak-anak bermasalah menggunakan cara militer, adalah tidak tepat.

    Sebab, kata Usman, militer sering melibatkan disiplin keras dan hukuman fisik yang tak sesuai untuk anak-anak.

    Menurutnya, anak-anak justru membutuhkan pendekatan yang mendukung perkembangan emosi, sosial, dan kognitif mereka.

    “Pendekatan itu membawa potensi terjadinya pelanggaran hak-hak asasi anak.”

    “Pembinaan dengan cara militer dapat berpotensi melanggar hak-hak anak, seperti hak atas perlindungan dari kekerasan fisik dan psikologis, serta hak untuk berkembang dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung,” urai Usman saat dihubungi Tribunnews.com pada Rabu.

    “Pengalaman kekerasan atau disiplin keras dapat menyebabkan trauma dan memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan mental dan emosi anak.”

    “Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menekankan perlindungan dan kesejahteraan anak,” lanjutnya.

    Usman pun meminta Dedi sebagai Gubernur Jabar, agar berpikir lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah.

    Ia berpendapat masih banyak alternatif yang lebih mendukung untuk menangani anak-anak bermasalah.

    Misalnya, melibatkan kerja sama dengan tenaga profesional, seperti psikolog dan guru, yang berbasis HAM.

    “Ada banyak tokoh pemuda di Indonesia termasuk di Jawa Barat yang memiliki kreatifitas tinggi untuk membantu anak-anak,” pungkas dia.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Pengamat Unpad Kritisi Dedi Mulyadi Soal Wacana Vasektomi, Kebijakannya Dinilai Tak Beretika

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Endra Kurniawan/Gita Irawan, TribunJabar.id/Seli Andina/Hilman Kamaludin)

  • Bencana Kelaparan Gaza Ada di Depan Mata, Israel Masih Ngotot Tolak Izinkan Bantuan Masuk – Halaman all

    Bencana Kelaparan Gaza Ada di Depan Mata, Israel Masih Ngotot Tolak Izinkan Bantuan Masuk – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Selama hampir tiga bulan lamanya, Israel memblokade bantuan kemanusiaan untuk masuk ke Jalur Gaza.

    Alasannya adalah untuk menekan Hamas agar segera membebaskan para sandera.

    Padahal, bencana kelaparan di Gaza sudah berada di depan mata.

    Salah seorang warga Gaza, Imam Rajab sebagai salah satu contoh nyata bahwa bencana kelaparan sudah terjadi di wilayah kantong tersebut.

    Ia terlihat duduk di tenda pengungsian dengan menyaring gumpalan tepung melalui saringan berulang kali.

    Dia menemukan setengah kantong tepung di tempat sampah. Kantong itu dipenuhi hama dan menunjukkan tanda-tanda kontaminasi yang jelas.

    Namun, itu tetap harapan terbaik Rajab untuk memberi makan dan menjaga keenam anaknya tetap hidup.

    Jadi, dia menyaring tepung sekali lagi untuk membuat roti.

    “Anak-anak saya muntah setelah memakannya. Baunya sangat menyengat,” kata Rajab, dikutip dari CNN.

    “Tapi apa lagi yang bisa saya lakukan? Apa yang akan saya berikan kepada anak-anak saya kalau bukan ini?” lanjutnya.

    Program Pangan Dunia (WFP) mengumumkan minggu ini bahwa gudang-gudangnya kini kosong; dapur umum yang masih beroperasi sangat membatasi persediaan terakhir mereka; dan sedikit makanan yang tersisa di pasar-pasar Gaza kini dijual dengan harga selangit yang tidak terjangkau oleh kebanyakan orang.

    Sekantong tepung terigu kini harganya setara dengan $100 atau setara dengan Rp1,6 juta.

    Kasus kekurangan gizi akut pada anak juga meningkat pesat, salah satu tanda pasti akan datangnya bencana kelaparan.

    Hampir 3.700 anak didiagnosis bulan lalu, meningkat 82 persen dari Februari, menurut PBB.

    Organisasi-organisasi bantuan yang pernah menjadi jawaban atas krisis pangan yang telah melanda Gaza selama perang hampir 19 bulan ini kini juga kehabisan jawaban.

    Berdiri di gudang kosong, koordinator darurat WFP di Gaza Yasmin Maydhane mengatakan persediaan organisasinya telah “habis”.

    “Kita sekarang berada dalam posisi di mana lebih dari 400.000 orang yang menerima bantuan dari dapur umum kami – yang merupakan satu-satunya sumber penghidupan bagi masyarakat – justru mengalami kesulitan,” katanya.

    Jika Israel mau membuka gerbang menuju Gaza, WFP mengatakan siap untuk menyalurkan bantuan yang cukup ke Gaza untuk memberi makan seluruh penduduk hingga dua bulan.

    UNRWA, badan utama PBB yang mendukung warga Palestina, mengatakan memiliki hampir 3.000 truk berisi bantuan yang menunggu untuk menyeberang ke Gaza.

    Keduanya membutuhkan Israel untuk mencabut blokadenya agar bantuan tersebut dapat masuk.

    Sementara kondisi di Gaza memburuk, Israel sejauh ini belum memberikan indikasi apa pun bahwa mereka berencana melakukan tindakan apa pun untuk mencegah kelaparan parah.

    Eropa Desak Israel Buka Blokade

    Negara-negara di Eropa – termasuk Prancis, Jerman, dan Inggris – telah mengeluarkan desakan kepada Israel untuk segera membuka blokade.

    Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy menegaskan kembali kekhawatirannya mengenai blokade Israel terhadap pengiriman bantuan.

    “Blokade yang dilakukan Israel saat ini terhadap bantuan yang diperlukan ke Gaza sangat mengerikan. Penderitaannya sangat parah. Kebutuhannya sangat besar. Hilangnya nyawa sangat ekstrem,” kata Lammy, dikutip dari Anadolu.

    Lammy mengingatkan bahwa bersama dengan Jerman dan Prancis, mereka mengutuk blokade bantuan kemanusiaan ke Gaza.

    Ia juga mengingat bahwa Inggris memutuskan untuk menangguhkan izin ekspor senjata ke Israel setelah ia menjabat.

    Lammy mengatakan ada risiko yang jelas terjadinya pelanggaran hukum humaniter internasional.

    Meskipun Inggris menangguhkan 30 dari 350 lisensi ekspornya ke Israel pada September 2024, keputusan tersebut secara khusus mengecualikan komponen yang terkait dengan program F-35.

    Lisensi yang dihentikan mencakup suku cadang untuk pesawat nirawak, helikopter, dan sistem pesawat militer.

    Namun, seperti yang telah ditunjukkan oleh Amnesty International dan kelompok hak asasi manusia lainnya, jet F-35 Israel – banyak di antaranya dirakit sebagian menggunakan komponen Inggris – telah memainkan peran utama dalam pemboman di Gaza.

    Lammy juga menegaskan kembali komitmen Inggris terhadap hukum humaniter internasional dan dukungan berkelanjutan kepada organisasi-organisasi seperti Pengadilan Kriminal Internasional dan Mahkamah Internasional.

    (*)

  • 65 Persen Korban Merupakan Perempuan, Anak-Anak, dan Lansia

    65 Persen Korban Merupakan Perempuan, Anak-Anak, dan Lansia

    PIKIRAN RAKYAT – Pembantaian yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza telah menewaskan 52.314 orang dan 117.792 lainnya terluka. Hal ini dilaporkan otoritas kesehatan setempat sejak serangan Oktober 2023 hingga saat ini.

    Kantor Media Pemerintah yang berpusat di Gaza melaporkan 65% korban serangan Israel di Gaza adalah perempuan, anak-anak, dan lansia.

    Sebagaimana dilaporkan Anadolu Agency, pasukan Israel telah membunuh lebih dari 18.000 anak-anak, 12.400 wanita. Israel telah membantai 2.180 keluarga secara keseluruhan

    Tak hanya itu, ada sekitar 5.070 keluarga lainnya kini selamat namun hanya satu anggota keluarga yang tersisa. Lebih dari itu, Israel juga menewaskan 1.400 personel medis, 212 jurnalis, dan 750 pekerja kemanusiaan. 

    “Serangan sistematis telah menghancurkan sistem perawatan kesehatan Gaza dan berusaha membungkam kebenaran,” demikian pernyataan tersebut.

    Data tersebut juga ditambah dengan fakta di lapangan berdasarkan kesaksian dari pilot Israel dan kebocoran militer, diakui bahwa pengeboman sengaja dilakukan terhadap rumah dan lingkungan warga sipil.

    “Fakta-fakta tersebut tidak menyisakan keraguan bahwa menargetkan warga sipil di Gaza merupakan kebijakan sistematis Israel dalam rencananya untuk melakukan kejahatan genosida dan pembersihan etnis,” kata pernyataan tersebut.

    Tentara Israel melanjutkan serangannya di Gaza pada 18 Maret, yang menghancurkan gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan pada 19 Januari.

    Negara-negara tak berdaya

    Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnes Callamard mengatakan pasukan pendudukan Israel telah terbukti melakukan genosida di Gaza.

    “Amnesty International telah mendokumentasikan genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina di Gaza,” katanya dalam pernyataan Selasa, 29 April 2025 yang disiarkan langsung televisi.

    “Negara-negara telah menyaksikan, tanpa daya, ketika Israel telah membunuh ribuan warga Palestina, membantai seluruh keluarga, dan menghancurkan rumah, rumah sakit, dan lembaga pendidikan,” tuturnya.

    Lebih lanjut, dia meminta semua negara harus melakukan segala hal dalam mewujudkan keadilan internasional serta mendukung upaya Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) dalam menegakkan keadilan.

    “Semua pemerintah harus melakukan segala hal yang mereka mampu untuk mendukung keadilan internasional, meminta pertanggungjawaban para pelaku, dan melindungi ICC beserta stafnya dari sanksi,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Israel Disebut Tayangkan ‘Siaran Langsung’ Genosida di Gaza, Amnesty: IDF Serang Warga Sipil – Halaman all

    Israel Disebut Tayangkan ‘Siaran Langsung’ Genosida di Gaza, Amnesty: IDF Serang Warga Sipil – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Amnesty International mengatakan Israel telah menayangkan “siaran langsung genosida” di Jalur Gaza.

    Menurut laporan Amnesty International yang terbit hari Senin (28/4/2025), Israel telah melakukan tindakan terlarang yang bertujuan untuk melenyapkan warga Palestina.

    Di samping itu, Israel juga disebut telah melanggar Konvensi Genosida Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lewat berbagai tindakan. Dua di antaranya adalah “membahayakan tubuh dan mental warga sipil” dan menciptakan kondisi kehidupan yang memunculkan kerusakan fisik.

    Menurut Amnesty International, Israel berulang kali menghalangi akses bantuan kemanusian untuk Gaza dan menyerbu Kota Rafah meski sudah berkali-kali diperingatkan.

    Pasukan Pertahanan Israel (IDF) juga kerap menyerang warga sipil yang mematuhi perintah evakuasi.

    Organisasi itu menyebut “siaran langsung genosida” di Gaza terjadi sejak perang di sana meletus.

    “Sejak 7 Oktober 2023, ketika Hamas melakukan kejahatan mengerikan terhadap warga Israel dan lainnya serta menangkap lebih dari 250 sandera, dunia telah menjadi penonton genosida yang disiarkan langsung,” ujar Sekjen Amnesty International Agnes Callamard dalam laporan itu, dikutip dari Al Jazeera.

    “Negara-negara melihatnya seolah tak berdaya, ketika Israel membunuh ribuan demi ribuan warga Palestina, melenyapakan keluarga multigenerasi, menghancurkan rumah, kehidupan, rumah sakit, dan sekolah.”

    Menurut Callamard, Israel dan sekutu-sekutunya, termasuk Amerika Serikat (AS), bertindak seolah hukum internasional tidak diterapkan kepada negara-negara itu.

    Di sisi lain, Israel menolak mengakui telah melakukan genosida. Negara Zionis itu menegaskan hanya membela diri terhadap Hamas dan melakukan tindakan yang bertujuan untuk melindungi warga sipil.

    Otoritas kesehatan Gaza melaporkan kini sudah ada lebih dari 51.300 warga Palestina yang tewas karena serangan Israel. Sebnyak 17.400 di antaranya adalah anak-anak.

    SERANGAN UDARA ISRAEL – Tangkap layar Khaberni yang menunjukkan bekas ledakan bom dari serangan udara Israel di Beit Lahia, Gaza Utara, Sabtu (14/3/2025). (khaberni/tangkap layar)

    Sementara itu, Israel mengatakan ada sekitar 1.200 orang yang tewas ketika Hamas menyerang Israel tanggal 7 Oktober 2023.

    Dalam laporannya, Amnesty International juga memperingatkan, AS memunculkan ancaman terhadap HAM secara global.

    Menurut organisasi itu, seratus hari pertama pemerintahan Presiden AS Donald Trump diwarnai oleh banyak serangan terhadap HAM, hukum internasional, dan PBB.

    Sepanjang 2024, Amnesty telah mendokumentasikan berbagai kejahatan perang yang dilakukan Israel.

    “Termasuk serangan langsung terhadap warga sipil dan objek sipil, dan serangan yang membabi buta,” kata Amnesty.

    Tindakan Israel telah membuat 1,9 juta warga Palestina (sekitar 90 persen rakyat Gaza) menjadi pengungsi. Israel disebut sengaja membuat bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Kebanyakan korban tewas adalah wanita, anak, dan lansia

    Kantor media pemerintah Gaza mengatakan korban serangan Israel di Gaza kebanyakan adalah wanita, anak, dan lansia.

    Menurut kantor itu, saat ini sudah ada 52.243 korban tewas. Sebanyak 65 persen di antaranya adalah tiga kategori di atas.

    Sudah ada lebih dari 18.000 anak yang tewas. Lalu, jumlah wanita yang tewas lebih dari 12.400 orang.

    Kemudian, Israel disebut telah melenyapkan lebih dari 2.180 keluarga Palestina. Anggota ribuan keluarga itu lenyap tak bersisa.

    Israel juga telah membunuh lebih dari 1.400 dokter dan tenaga kesehatan lainnya, 113 anggota pertahanan sipil, dan 212 jurnalis serta pekerja media.

  • Negara-Negara Tak Berdaya, Israel Telah Membantai Ribuan Warga Palestina

    Negara-Negara Tak Berdaya, Israel Telah Membantai Ribuan Warga Palestina

    PIKIRAN RAKYAT – Israel penjajah tak henti melakukan genosida ke warga Palestina di Gaza. Berdasarkan data otoritas kesehatan yang dilaporkan kantor berita Palestina, WAFA, Israel telah menewaskan 52.314 orang dan 117.792 lainnya terluka.

    Tak hanya melakukan serangan menggunakan senjata, Israel juga melakukan blokade bantuan sejak dua bulan terakhir. Hal ini menyebabkan bantuan-bantuan internasional yang hendak memasuki Gaza tidak bisa lewat.

    Akibat blokade bantuan ini, warga Palestina di Jalur Gaza berada dalam situasi sulit lantaran kekurangan makanan, air, hingga bahan bakar. Atas hal ini, Israel telah dikecam dunia internasional lantaran dianggap menggunakan blokade bantuan sebagai senjata yang mematikan secara perlahan.

    Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnes Callamard mengatakan pasukan pendudukan Israel telah terbukti melakukan genosida di Gaza.

    “Amnesty International telah mendokumentasikan genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina di Gaza,” katanya dalam pernyataan Selasa, 29 April 2025 yang disiarkan langsung televisi.

    “Negara-negara telah menyaksikan, tanpa daya, ketika Israel telah membunuh ribuan warga Palestina, membantai seluruh keluarga, dan menghancurkan rumah, rumah sakit, dan lembaga pendidikan,” tuturnya.

    Lebih lanjut, dia meminta semua negara harus melakukan segala hal dalam mewujudkan keadilan internasional serta mendukung upaya Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) dalam menegakkan keadilan.

    “Semua pemerintah harus melakukan segala hal yang mereka mampu untuk mendukung keadilan internasional, meminta pertanggungjawaban para pelaku, dan melindungi ICC beserta stafnya dari sanksi,” ujarnya.

    Keruntuhan ekonomi dahsyat

    Blokade yang dilakukan hampir dua bulan telah menyebabkan kelangkaan kebutuhan dasar warga di Gaza.

    Hal ini turut berdampak pada meroketnya harga barang-barang pokok yang telah mencapai 527%. Hal ini diungkapkan Kamar Dagang dan Industri Gaza.

    “Pendudukan (Israel) terus mencegah masuknya truk-truk dari sektor swasta, yang menyebabkan kelumpuhan (ekonomi) yang hampir menyeluruh,” kata majelis tersebut dalam sebuah pernyataan.

    Bahkan, disebutkan bahwa kondisi ini telah menyebabkan keruntuhan sistem ekonomi yang dahsyat di Gaza. 

    Israel telah melakukan penutupan penyeberangan di Gaza yang menyebabkan bantuan makanan, medis, dan bantuan lainnya tidak bisa memasuki wilayah yang telah dikepung Israel sejak 2007 tersebut.

    Berbagai negara dan organisasi internasional telah mengecam apa yang dilakukan Israel saat ini. Pasalnya, krisis kemanusiaan yang terjadi telah berada di titik yang paling kritis.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News