Xcloud.id

NGO: Amnesty International

  • Iran Gantung Mati 3 Orang Mata-Mata Israel Mossad, Ini Profilnya

    Iran Gantung Mati 3 Orang Mata-Mata Israel Mossad, Ini Profilnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Iran telah mengeksekusi tiga pria yang dituduh memata-matai Israel, Selasa (24/6/2025). Hal ini menandai serangkaian eksekusi ketiga terhadap terduga agen Mossad dalam beberapa hari terakhir yang memperburuk ketegangan yang sudah tinggi antara Republik Islam dan negara Yahudi tersebut.

    Kantor berita resmi Iran, IRNA, melaporkan pada Selasa bahwa eksekusi tersebut dilakukan setelah para pria itu dinyatakan bersalah atas tuduhan kolaborasi dengan dinas intelijen Israel. Identitas para terpidana mati juga segera diungkapkan.

    “Idris Ali, Azad Shojai dan Rasoul Ahmad Rasoul, yang berupaya mengimpor peralatan ke negara tersebut untuk melakukan pembunuhan, ditangkap dan diadili atas… kerja sama yang menguntungkan rezim Zionis,” kata badan peradilan, merujuk pada Israel, dikutip Jumat (27/6/2025).

    “Republik Islam tidak akan mentolerir upaya apa pun oleh musuh-musuh kami untuk merusak keamanan negara kami,” timpal seorang pejabat Tehran dikutip Times of Israel.

    Eksekusi ini terjadi setelah Iran sebelumnya mengumumkan telah menggantung dua orang pria pada hari Minggu atas tuduhan serupa. Selain itu seorang pria yang juga dituduh memata-matai untuk Mossad juga dieksekusi mati.

    Israel sendiri belum memberikan komentar resmi mengenai eksekusi ini. Namun, di masa lalu, Israel secara rutin menolak tuduhan Iran terkait upaya spionase.

    Ketegangan antara Iran dan Israel telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh program nuklir Teheran, dukungannya terhadap kelompok-kelompok militan regional, dan operasi rahasia yang saling tuduh. Namun pada Selasa keduanya sepakat untuk menggelar gencatan senjata.

    Sementara itu, kelompok-kelompok hak asasi manusia internasional terus menyuarakan keprihatinan mendalam mengenai proses peradilan di Iran, terutama terkait kasus-kasus spionase.

    “Kami menyerukan Iran untuk segera menghentikan eksekusi dan memastikan semua tahanan mendapatkan pengadilan yang adil dan transparan sesuai dengan standar internasional,” kata seorang juru bicara Amnesty International.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 16 Orang Tewas dalam Demonstrasi di Kenya

    16 Orang Tewas dalam Demonstrasi di Kenya

    Nairobi –

    Amnesty International mengatakan sebanyak 16 orang tewas dalam demonstrasi di Kenya. Sementara para pebisnis dan penduduk harus membersihkan sisa-sisa kehancuran akibat demo.

    Dilansir AFP, Jumat (27/6/2025), bangunan-bangunan terbakar akibat demo yang rusuh. Jendela-jendela pecah, toko-toko dijarah, ribuan bisnis di pusat kota Nairobi, pusat protes antipemerintah pada hari Rabu (26/6) waktu setempat.

    Demo tersebut diadakan untuk menandai satu tahun sejak demonstrasi antipajak yang menewaskan sedikitnya 60 orang dan mencapai puncaknya ketika kerumunan besar menyerbu parlemen.

    Meskipun pawai peringatan dimulai dengan damai pada hari Rabu, pawai tersebut berubah menjadi kekacauan saat para pemuda terlibat baku hantam dengan pasukan keamanan, menyalakan api, dan mengambil batu-batu untuk dilemparkan ke polisi.

    Para pemilik usaha di pusat kota Nairobi mengatakan kepada AFP bahwa penjarahan telah dimulai pada sore hari setelah pemerintah memerintahkan stasiun TV dan radio untuk berhenti menyiarkan gambar langsung protes tersebut.

    AFP melihat toko-toko yang menjual segala sesuatu mulai dari barang elektronik hingga parfum dan pakaian hancur menjadi abu dan dijarah oleh para penjarah.

    Sebuah koalisi kelompok hak asasi manusia sebelumnya mengatakan sedikitnya 400 orang terluka, dengan 83 orang dalam kondisi serius di rumah sakit. Mereka mencatat protes di 23 daerah di sekitar Kenya.

    Petugas tanggap darurat melaporkan beberapa luka tembak, dan ada laporan yang belum dikonfirmasi di media lokal bahwa polisi telah menembaki para pengunjuk rasa, terutama di kota-kota di luar ibu kota.

    (lir/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Banjir Darah di Kenya: 8 Tewas, Ratusan Terluka dalam Aksi Unjuk Rasa

    Banjir Darah di Kenya: 8 Tewas, Ratusan Terluka dalam Aksi Unjuk Rasa

    Jakarta, CNBC Indonesia – Delapan orang tewas dan lebih dari 400 lainnya terluka, termasuk puluhan dalam kondisi kritis, akibat unjuk rasa massal yang mengguncang Kenya pada Rabu (25/6/2025) waktu setempat.

    Melansir AFP, aksi yang berlangsung di 23 wilayah ini memicu gelombang keprihatinan dari kelompok hak asasi manusia, yang mendesak aparat untuk menahan diri.

    “Sedikitnya 400 orang mengalami luka-luka, dengan 83 di antaranya dirujuk ke perawatan khusus karena cedera serius. Delapan orang dilaporkan mengalami luka tembak, termasuk tiga petugas polisi,” demikian pernyataan bersama dari Koalisi Reformasi Kepolisian, Asosiasi Medis Kenya, Law Society of Kenya, dan Amnesty International.

    Di kota Matuu, sekitar 100 kilometer dari Nairobi, dua orang dilaporkan tewas akibat luka tembak. Sementara itu, Kenya Power menyatakan seorang petugas keamanan ditembak di kantor pusat mereka di Nairobi, dalam insiden yang masih diselidiki.

    “Protes hari ini memperlihatkan partisipasi besar di 23 wilayah. Kami menyerukan kehati-hatian kepada warga yang masih berada di jalanan, dan mendesak aparat keamanan untuk menahan diri guna mencegah jatuhnya korban jiwa lebih banyak,” tegas pernyataan koalisi.

    Unjuk rasa tersebut ini dimotori oleh kaum muda Generasi Z, yang turun ke jalan untuk memperingati peristiwa tahun lalu ketika demonstrasi menentang kenaikan pajak menewaskan puluhan orang dan berujung pada pemogokan Gedung Parlemen.

    Namun, isu yang memicu protes kali ini tidak hanya mengenai pajak, melainkan juga kemarahan atas kekerasan polisi, kemiskinan tinggi, dan korupsi pemerintah.

    Pemicunya adalah tewasnya Albert Omondi Ojwang, seorang blogger dan guru berusia 31 tahun, yang meninggal secara misterius saat dalam tahanan polisi pada awal Juni. Kejadian ini memicu gelombang marah publik setelah video dan foto memperlihatkan korban tewas oleh polisi, serta menyoroti budaya kekerasan aparat yang tak mendapat pertanggungjawaban.

    (tfa/tfa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Peresmian Sejarah Hanya Dilakukan Negara Fasis

    Peresmian Sejarah Hanya Dilakukan Negara Fasis

    JAKARTA – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengkritik langkah Kementerian Kebudayaan RI yang menulis ulang sejarah Indonesia. Ia menilai penulisan yang nantinya akan ditetapkan sebagai sejarah resmi itu dapat mengarahkan Indonesia ke dalam sistem negara fasisme.

    “Apakah tepat mengambil kebijakan menulis ulang sejarah untuk dijadikan sejarah resmi? Buat kami tidak, itu hanya negara-negara dengan sistem politik fasis. Fasisme itu punya beberapa unsur, otoritarianisme artinya pemerintahan terpusat, kuat, tidak ada oposisi, dan militerisme, dikendalikan dengan cara-cara militer,” ujar Usman saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 18 Juni 2025.

    Menurut Usman, ciri-ciri  negara dengan sistem fasisme yakni melakukan gerakan penyeragaman sejarah melalui klaim sejarah resmi yang menarasikan kebesarannya, sehingga mengakibatkan tumbuhnya kebanggaan nasional yang berlebihan dalam diri masyarakat.

    “Hitler (Jerman) inginnya sejarah tunggal, Mussolini di Italia inginnya sejarah tunggal, sejarah resmi, Franco di Spanyol inginnya sejarah resmi,” kata dia. “Itu bisa menimbulkan nasionalisme yang agresif, nasionalisme yang dalam istilah Sukarno, chauvinistic yang seolah-olah bangsa kita jauh lebih tinggi dari bangsa lain. Jadi fasis,” katanya menambahkan.

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengeluarkan kebijakan yang kontroversial melalui rencana penulisan ulang sejarah Indonesia. Penulisan akan disusun ke dalam 10 jilid besar yang mencakup sejarah Indonesia mulai dari prasejarah hingga era Presiden Joko Widodo. Proyek itu segera diselesaikan karena akan menjadi hadiah saat Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-80 pada 17 Agustus 2025. Namun berbagai pihak menolak kebijakan tersebut karena dikhawatirkan hanya sesuai keinginan penguasa. Arkeolog Harry Truman Simanjuntak yang semula menjadi salah satu tim penulis akhirnya mengundurkan diri pada 22 Januari 2025.

    Usman menjelaskan, dampak fasisme yang bisa ditimbulkan oleh sejarah resmi dapat dihindari dengan menulis sejarah dengan jujur, termasuk peristiwa kelam masa lalu seperti kerusuhan 1988 yakni penculikan aktivis mahasiswa, tragedi penembakan mahasiswa Tri Sakti, dan penindasan terhadap etnis Tionghoa. “Nah itu harusnya menjadi bagian dari penulisan ulang sejarah. Jadi kekelaman masa lalu kita, termasuk (tahun) 65 pembunuhan orang-orang yang dianggap komunis,” kata jebolan Fakultas Hukum Universitas Tri Sakti itu.

    Sejarah yang juga penting, Usman menjelaskan, yakni keterlibatan Indonesia dalam dunia internasional, seperti konfrensi Asia-Afrika dan kaitan Presiden Sukarno dengan pemimpin-pemimpin dunia di masanya. “Sehingga generasi muda kita, sekolah-sekolah di lembaga pendidikan SD, SMP, SMA mengerti tentang sejarah bangsanya dalam sejarah dunia,” kata.

    Anggota Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) itu menambahkan, penulisan ulang sejarah terakhir dilakukan pada 2012 dengan judul buku Indonesia dalam Arus Sejarah. Buku ini menjadi rujukan pelajaran sejarah di sekolah, begitupun dengan sejarah baru yang akan diresmikan tersebut. “Tidak apa-apa Kementerian Kebudayaan kalau misalnya mau meneruskan, tapi jangan dijadikan itu sebagai sejarah resmi. Nanti kasihan anak-anak sekolah kita,” katanya.

    Indonesia Harus Mengakui Peristiwa Perkosaan di Kerusuhan Mei 98

    Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyarankan kepada Pemerintah Indonesia agar memberikan perhatian terhadap peristiwa pemerkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa pada kerusuhan Mei 1988. Menurutnya, peristiwa kemanusiaan tersebut menjadi bagian dari sejarah kelam bangsa Indonesia yang harus diingat.

    “Pemerintah menyesali (adanya) perbuatan itu. Meminta maaf dan pemerintah berjanji tidak akan ada lagi terjadi dengan cara yang konkret. Entah itu membuat sebuah museum seperti di Jerman atau di Amerika. Menetapkan suatu hari sebagai hari berkabung nasional, memberikan keluarga korban keadilan hukum, dan keadilan moral,” ujar Usman kepada Eddy Wijaya.

    Pria kelahiran Jakarta, 6 Mei 1976 itu mengatakan, pemerintah tidak boleh mengabaikan apalagi sampai mengelak terjadinya perkosaan massal tersebut. “Harusnya kan pemerintah mengakui, benar telah terjadi kerusuhan Mei. Benar bahwa telah terjadi pemerkosaan terhadap perempuan Tionghoa,” kata Usman.

    Peristiwa itu kembali mencuat setelah Menteri Kebudayaan Fadli Zon tidak mengakui terjadinya pemerkosaan terhadap perempuan Tionghoa pada kerusuhan Mei 1988, yang ia nyatakan dalam sebuah acara Talk Show, Senin, 8 Juni 2025. Padahal, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo telah ditetapkan 12 pelanggaran HAM berat masa lalu termasuk perkosaan massal tersebut.

    Oleh karena itu, Usman berharap peristiwa kelam masa lalu menjadi pelajaran penting untuk kemajuan Indonesia pada masa yang akan datang. “Sejarah itu bukan tentang kita dulu pernah membangun Candi Borobudur, kejayaan seperti itu tentu penting tapi kita juga harus jujur bahwa masa lalu kita ada yang kelam sebagai refleksi, introspeksi, kontemplasi,” ucapnya. 

     

    Siapa Eddy Wijaya Sebenarnya, Begini Profilnya

    Sosok Eddy Wijaya adalah seorang podcaster kelahiran 17 Agustus 1972. Melalui akun YouTube @EdShareOn, Eddy mewawancarai banyak tokoh bangsa mulai dari pejabat negara, pakar hukum, pakar politik, politisi nasional, hingga selebritas Tanah Air. Pria dengan khas lesung pipi bagian kanan tersebut juga seorang nasionalis yang merupakan aktivis perjuangan kalangan terdiskriminasi dan pemerhati sosial dengan membantu masyarakat lewat yayasan Wijaya Peduli Bangsa.

    Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat Ketua Harian Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pordasi) Pacu dan juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jakarta Timur. Gagasan-gagasannya terbentuk karena kerja kerasnya untuk mandiri sejak usia 13 tahun hingga sukses seperti sekarang. Bagi Eddy, dunia kerja tidak semulus yang dibayangkan, kegagalan dan penolakan menjadi hal biasa. Hal itulah yang membuatnya memegang teguh tagline “Sukses itu hanya masalah waktu”.

  • Amnesty Internasional Indonesia Sebut Fakta Kasus Pemerkosaan Massal Sudah Diterima Pemerintah

    Amnesty Internasional Indonesia Sebut Fakta Kasus Pemerkosaan Massal Sudah Diterima Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA — Amnesty International Indonesia menegaskan fakta kasus tindak pidana perkosaan massal pada Mei 1998 sudah diserahkan Tim Pencari Fakta ke BJ Habibie dan Jaksa Agung masa itu.

    Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menilai bahwa pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut kasus perkosaan massal itu hanya rumor, dinilai tidak tepat.

    Usman menuturkan bahwa  banyak warga Indonesia terutama perempuan yang tahu persis mengenai kasus perkosaan massal pada Mei 1998 tersebut, tidak seperti Fadli Zon yang dinilai gagal paham.

    “Dia [Fadli Zon] menggunakan istilah rumor dan ini artinya dia menilai kasus perkosaan massal itu diragukan kebenarannya. Jelas ini pernyataan yang fatal dan tidak berhati-hati,” tuturnya di Jakarta, Selasa (17/6/2025).

    Usman mengatakan bahwa pemerintah kala itu sudah membuat Tim Pencari Fakta untuk mencari bukti-bukti dan fakta terkait kasus perkosaan massal tersebut. 

    Menurutnya, temuan Tim Pencari Fakta itu juga sudah diserahkan kepada BJ Habibie, Menteri Kehakiman hingga Jaksa Agung di masa itu. 

    “Semua faktanya sudah diserahkan dan tidak ada Menteri Kebudayaan dilibatkan pada saat itu,” katanya.

    Maka dari itu, Usman menilai bahwa Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan saat ini, tidak memiliki otoritas maupun wewenang menyebut kasus tindak pidana perkosaan massal itu hanya rumor semata.

    “Tidak adanya Menteri Kebudayaan yang dilibatkan pada saat itu dan ketiadaan Menteri Kebudayaan itu artinya dia tidak punya otoritas sama sekali dalam insiden itu. Jelas itu bukan wewenangnya, dia itu tidak punya kapasitas dalam menjelaskan hal itu,” ujarnya.

  • Perang Saudara Menggila! Warga Dibakar Hidup-Hidup, 100 Lebih Tewas

    Perang Saudara Menggila! Warga Dibakar Hidup-Hidup, 100 Lebih Tewas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kekerasan brutal kembali mengguncang negara bagian Benue di Nigeria tengah. Sedikitnya 100 orang dilaporkan tewas dalam serangan oleh kelompok bersenjata terhadap desa Yelewata sejak Jumat (13/6/2025) malam hingga Sabtu (14/6/2025).

    Melalui pernyataan di platform media sosial X, Amnesty International menggambarkan serangan tersebut yang berlangsung dengan sangat kejam.

    “Banyak orang masih dinyatakan hilang… puluhan lainnya terluka dan tidak mendapatkan perawatan medis yang memadai. Banyak keluarga dikunci dan dibakar hidup-hidup di kamar tidur mereka,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

    Desa Yelewata terletak di wilayah Middle Belt Nigeria, sebuah zona rawan yang memisahkan wilayah mayoritas Muslim di utara dan mayoritas Kristen di selatan. Kawasan ini telah lama menjadi titik panas konflik agraria yang melibatkan petani dan penggembala, yang masing-masing berjuang untuk mempertahankan lahan pertanian dan padang penggembalaan bagi ternak mereka.

    Serangan ini merupakan lanjutan dari serangkaian kekerasan yang terus meningkat di wilayah Benue. Bulan lalu, sedikitnya 42 orang dilaporkan tewas dalam serangan oleh kelompok yang diduga penggembala bersenjata di distrik Gwer West, masih di negara bagian yang sama.

    Kekerasan di Benue dan wilayah sekitarnya telah berlangsung selama bertahun-tahun, dipicu oleh persaingan atas penggunaan lahan yang diperparah oleh ketegangan etnis dan agama. Menurut data lembaga riset SBM Intelligence, sejak 2019 lebih dari 500 nyawa telah melayang akibat konflik ini, dan sedikitnya 2,2 juta orang terpaksa mengungsi dari tempat tinggal mereka.

    Sampai saat ini, belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan di Yelewata. Otoritas lokal maupun pusat belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait insiden tersebut, sementara masyarakat korban masih dalam keadaan terguncang dan membutuhkan bantuan kemanusiaan mendesak.

    Amnesty International Nigeria mendesak pemerintah Nigeria untuk segera bertindak dan menghentikan siklus kekerasan yang tak kunjung berakhir di wilayah tengah negara itu.

    “Negara harus mengutamakan perlindungan warga sipil dan memastikan para pelaku kekerasan ini dibawa ke pengadilan. Ketiadaan keadilan selama ini hanya memperpanjang penderitaan masyarakat dan memperkuat impunitas,” tegas organisasi tersebut, dilansir Reuters.

    Tragedi di Yelewata menambah panjang daftar serangan mematikan yang telah mendera Nigeria dalam beberapa tahun terakhir.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Greta Thunberg Kembali ke Swedia Usai Dideportasi Israel

    Greta Thunberg Kembali ke Swedia Usai Dideportasi Israel

    Jakarta –

    Aktivis Greta Thunberg kembali ke Swedia setelah dideportasi Israel. Greta sebelumnya singgah di Prancis sebelum kembali ke Swedia.

    Dilansir AFP, Rabu (11/6/2025), Thunberg mengecam Israel atas pelanggaran hukum internasional dan kejahatan perang di gaza. Thunberg dideportasi setelah pasukan keamanan Israel mencegat sebuah kapal yang membawanya dan 11 aktivis lainnya yang berusaha mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menerobos blokade Israel di Palestina.

    Setibanya di Swedia, wanita berusia 22 tahun itu disambut oleh sekitar 30 pendukung yang bersorak-sorai sambil melambaikan bendera Palestina di tengah banyaknya media di bandara Arlanda, Stockholm, setelah mendarat tepat setelah pukul 22.30 waktu setempat. Pada saat di Paris, Thunberg menuduh Israel ‘menculik’ dirinya dan aktivis lainnya.

    Thunberg menceritakan pengalamannya ketika menaiki kapal Madleen. Dia mengatakan saat itu dia merasa cemas.

    “Yang saya takutkan adalah orang-orang terdiam selama genosida yang sedang berlangsung,” kata Thunberg saat di Stockholm.

    “Yang paling saya rasakan adalah keprihatinan atas pelanggaran hukum internasional dan kejahatan perang yang terus dilakukan Israel,” imbuhnya.

    Beberapa kelompok hak asasi manusia termasuk Amnesty International menuduh Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza, meski Israel dengan keras menolak istilah tersebut.

    “Kita harus bertindak, kita harus menuntut pemerintah kita untuk bertindak, dan kita harus bertindak sendiri ketika pemerintah kita yang terlibat tidak bertindak,” kata Thunberg.

    (zap/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Rekrutmen Besar Tamtama untuk Urusan Sipil Dinilai Cederai Semangat Reformasi Nasional 10 Juni 2025

    Rekrutmen Besar Tamtama untuk Urusan Sipil Dinilai Cederai Semangat Reformasi Nasional 10 Juni 2025

    Rekrutmen Besar Tamtama untuk Urusan Sipil Dinilai Cederai Semangat Reformasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Koalisi Masyarakat Sipil
    untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik rencana TNI Angkatan Darat (AD) yang akan merekrut 24.000 tamtama sebagai langkah yang mencederai semangat reformasi.
    “Hal ini tentu mencederai semangat Reformasi TNI yang menginginkan terbentuknya TNI yang profesional dan tidak lagi ikut-ikutan mengurusi urusan sipil,” kata Direktur Imparsial Ardi Manto mewakili koalisi, dalam keterangan yang diterima, Selasa (10/6/2025)
    Rekrutmen tamtama untuk membentuk
    Batalyon Teritorial Pembangunan
    tersebut diperuntukkan bagi kerja-kerja non-militer atau untuk mengerjakan urusan sipil.
    “Koalisi memandang, rencana rekrutmen tersebut sudah keluar jauh dari
    tugas utama TNI
    sebagai alat pertahanan negara. TNI direkrut, dilatih, dan dididik untuk perang dan bukan untuk mengurusi urusan-urusan di luar perang seperti pertanian, perkebunan, peternakan, maupun pelayanan kesehatan,” kata .
    Dia menegaskan bahwa TNI seharusnya fokus dalam memperkuat kemampuan tempurnya, apalagi di tengah situasi geopolitik dan ancaman perang yang semakin kompleks dan modern.
    “Dalam konteks itu, menempatkan TNI untuk mengurusi hal-hal di luar pertahanan justru akan melemahkan TNI dan membuat TNI menjadi tidak fokus untuk menghadapi ancaman perang itu sendiri dan secara tidak langsung akan mengancam kedaulatan negara,” tutur dia.
    Rencana ini dinilai menyimpang dari tugas utama TNI sebagai alat pertahanan negara.
     
    Koalisi juga menyebut bahwa rencana pembentukan batalion non-tempur ini merupakan kemunduran dari semangat reformasi TNI pasca-reformasi 1998.
    Menurut mereka, konstitusi secara tegas membatasi keterlibatan TNI dalam urusan sipil, kecuali dalam kondisi tertentu seperti operasi militer selain perang yang harus mendapat persetujuan politik negara.
    “Padahal, konstitusi UUD 1945 dan bahkan UU TNI sendiri telah menetapkan pembatasan terhadap TNI yang jelas-jelas tidak memiliki kewenangan mengurus pertanian, perkebunan, peternakan, maupun pelayanan kesehatan,” ucapnya.
    Untuk itu, Koalisi mendesak Presiden Prabowo Subianto dan DPR untuk melakukan pengawasan ketat dan mengevaluasi kebijakan rekrutmen tersebut.
    “Karena (kebijakan tersebut) telah menyalahi jati diri TNI sebagai alat pertahanan negara sesuai amanat konstitusi dan UU TNI,” ungkap Ardi.
    Koalisi yang menyampaikan pernyataan ini terdiri dari berbagai lembaga masyarakat sipil seperti Imparsial, YLBHI, KontraS, Amnesty International Indonesia, ELSAM, AJI Jakarta, WALHI, dan puluhan organisasi lainnya.
    Sebelumnya, Brigjen Wahyu Yudhayana menjelaskan, perekrutan calon tamtama sebanyak 24.000 orang dilatarbelakangi penyusunan struktur organisasi terbaru, yakni membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan.
    “Sebagai implementasi konkret, TNI AD berencana untuk membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mendukung stabilitas dan pembangunan di 514 kabupaten/kota. Setiap batalion nantinya akan berdiri di lahan seluas 30 hektar dan akan memiliki kompi-kompi yang secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Wahyu kepada Kompas.com, Selasa (3/6/2025) malam.
    Namun, para prajurit ini disiapkan bukan untuk bertempur, melainkan untuk menjawab kebutuhan di tengah-tengah masyarakat, mulai dari ketahanan pangan hingga pelayanan kesehatan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penahanan 16 Mahasiswa Trisakti Kasus Demo Ricuh Ditangguhkan, Ini Pertimbangannya Megapolitan 31 Mei 2025

    Penahanan 16 Mahasiswa Trisakti Kasus Demo Ricuh Ditangguhkan, Ini Pertimbangannya Megapolitan 31 Mei 2025

    Penahanan 16 Mahasiswa Trisakti Kasus Demo Ricuh Ditangguhkan, Ini Pertimbangannya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Penahanan 16
    mahasiswa Universitas Trisakti
    yang terlibat kasus kericuhan
    demo peringatan reformasi
    di depan Balai Kota Jakarta ditangguhkan.
    Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengungkapkan, pertimbangan penangguhan penahanan ke-16 mahasiswa itu karena status mereka masih aktif dalam kegiatan belajar di lingkungan kampus.
    “Kawan-kawan ini masih dalam kegiatan aktif belajar mengajar,” kata Usman saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (30/5/2025).
    Usman menyebut, banyak pihak yang ikut membantu mengupayakan penangguhan penahanan ini, baik dari kampus, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH), dan lainnya.
    Sedari awal para mahasiswa ditangkap, kata Usman, pihak Universitas Trisakti juga mengajukan
    restorative justice
    (RJ).
    “Dari pihak kampus, dari pihak rektorat, dan juga banyak pihak yang ikut membantu sehingga penangguhan penahanan ini dimungkinkan,” ujar dia.
    Usman pun berharap penangguhan penahanan ini menjadi penyelesaian terbaik untuk seluruh pihak.
    “Jadi, mudah-mudahan bisa ada penyelidikan yang terbaiklah buat semua,” tegas dia.
    Sebelumnya diberitakan, demo peringatan reformasi yang digelar di depan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/5/2025) berujung ricuh.
    Polisi menangkap 93 orang dan menyatakan tiga di antaranya positif narkoba. Selain itu, tujuh anggota polisi mengalami luka-luka diduga akibat kekerasan oleh massa.
    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan, aksi semula direncanakan digelar di depan pintu masuk Balai Kota. Namun, massa kemudian mendobrak pintu dan memaksa masuk ke area dalam kantor.
    Ade Ary menyebut, beberapa peserta aksi berusaha menerobos masuk menggunakan sepeda motor.
    Sekitar pukul 16.40 WIB, saat petugas berusaha mencegah massa, terjadi insiden pengadangan terhadap kendaraan pejabat negara. Tak hanya itu, pejabat tersebut juga dipaksa turun dari mobil.
    Pada momen itu, massa aksi disebut memukul polisi.
    “Akibatnya, tujuh personel Direktorat Sabhara Polda Metro Jaya mengalami luka-luka (luka sobek, lecet) akibat pemukulan, menggigit aparat, tendangan secara bersamaan kepada aparat,” ujar Ade Ary.
    Terpisah, Usman Hamid mengatakan, unjuk rasa ini berkaitan dengan aspirasi pengakuan negara atas tragedi mahasiswa 1998, yang hingga kini masih menyisakan tuntutan moral dari berbagai pihak, termasuk sivitas akademika Trisakti.
    “Memang pada awalnya ada aspirasi dari mahasiswa Trisakti, termasuk untuk bertemu dengan Kesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik),” ujar Usman di Balai Kota Jakarta, Kamis (22/5/2025).
    Penyampaian pendapat dan keinginan bertemu Kesbangpol itu menjadi bagian dari harapan lama mahasiswa dan keluarga korban agar negara mengakui dan bertanggung jawab atas gugurnya mahasiswa saat gerakan reformasi 1998.
    “Memang sudah lama sebagian dari aktivitas akademik Trisakti berharap ada semacam pengakuan negara atas gugurnya para mahasiswa di tahun 1998,” kata Usman Hamid.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mahasiswa Trisakti Sebut Tak Bermaksud Ricuh Saat Gelar Aksi di Balai Kota Megapolitan 31 Mei 2025

    Mahasiswa Trisakti Sebut Tak Bermaksud Ricuh Saat Gelar Aksi di Balai Kota Megapolitan 31 Mei 2025

    Mahasiswa Trisakti Sebut Tak Bermaksud Ricuh Saat Gelar Aksi di Balai Kota
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Mahasiswa Universitas Trisakti
    , Ananta Aulia Althaaf (24), mengatakan, ia dan rekan-rekannya tak bermaksud membuat kericuhan saat menggelar demo peringatan reformasi di depan Balai Kota Jakarta, Rabu (21/5/2025).
    “Kami mewakili teman-teman yang hadir di aksi tersebut tentunya tidak ada sedikit pun niat kami untuk terjadinya kericuhan,” kata Ananta saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jumat (30/5/2025).
    Ananta bilang, para mahasiswa juga tak ingin kasus ini justru berujung ke ranah hukum.
    Oleh karenanya, dia berjanji akan melakukan evaluasi untuk menggelar aksi-aksi berikutnya agar tak terjadi keributan.
    “Bahwasanya kami akan terus mengevaluasi dari apa yang sudah terjadi. Kiranya hal ini menjadi pembelajaran,” ujar dia.
    Ananta semdiri merupakan satu dari 16
    mahasiswa Universitas Trisakti
    yang sempat ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas kasus kericuhan tersebut, namun penahanannya ditangguhkan.
    Dia meyakini, pengalamannya dan teman-teman ditahan oleh Polda Metro Jaya akan menjadi pembelajaran berharga untuk lebih bijak dalam menyampaikan aspirasi.
    “Baik itu aspirasi dari masyarakat dan warga sipil yang kurang mampu menyampaikan aspirasinya atas keresahannya terhadap kondisi nasional hari ini,” ujar Ananta.
    Ananta juga menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan ini.
    “Saya juga mengucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf kepada masyarakat bilamana hal ini menjadi gambaran buruk dalam pergerakan,” tambah dia.
    Sebelumnya diberitakan, demo peringatan reformasi yang digelar di depan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (21/5/2025) berujung ricuh.
    Polisi menangkap 93 orang dan menyatakan tiga di antaranya positif narkoba. Selain itu, tujuh anggota polisi mengalami luka-luka diduga akibat kekerasan oleh massa.
    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan, aksi semula direncanakan digelar di depan pintu masuk Balai Kota. Namun, massa kemudian mendobrak pintu dan memaksa masuk ke area dalam kantor.
    Ade Ary menyebut, beberapa peserta aksi berusaha menerobos masuk menggunakan sepeda motor.
    Sekitar pukul 16.40 WIB, saat petugas berusaha mencegah massa, terjadi insiden pengadangan terhadap kendaraan pejabat negara. Tak hanya itu, pejabat tersebut juga dipaksa turun dari mobil.
    Pada momen itu, massa aksi disebut memukul polisi.
    “Akibatnya, tujuh personel Direktorat Sabhara Polda Metro Jaya mengalami luka-luka (luka sobek, lecet) akibat pemukulan, menggigit aparat, tendangan secara bersamaan kepada aparat,” ujar Ade Ary.
    Terpisah, Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan, unjuk rasa ini berkaitan dengan aspirasi pengakuan negara atas tragedi mahasiswa 1998, yang hingga kini masih menyisakan tuntutan moral dari berbagai pihak, termasuk sivitas akademika Trisakti.
    “Memang pada awalnya ada aspirasi dari mahasiswa Trisakti, termasuk untuk bertemu dengan Kesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik),” ujar Usman di Balai Kota Jakarta, Kamis (22/5/2025).
    Penyampaian pendapat dan keinginan bertemu Kesbangpol itu menjadi bagian dari harapan lama mahasiswa dan keluarga korban agar negara mengakui dan bertanggung jawab atas gugurnya mahasiswa saat gerakan reformasi 1998.
    “Memang sudah lama sebagian dari aktivitas akademik Trisakti berharap ada semacam pengakuan negara atas gugurnya para mahasiswa di tahun 1998,” kata Usman Hamid.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.