NGO: Amnesty International

  • Kronologi Iran Tangkap Mahasiswi Setengah Bugil di Kampus

    Kronologi Iran Tangkap Mahasiswi Setengah Bugil di Kampus

    Jakarta, CNBC Indonesia – Amnesty International telah meminta pihak berwenang di Iran untuk “segera dan tanpa syarat” membebaskan seorang siswi yang ditangkap setelah membuka baju hingga hanya mengenakan pakaian dalam.

    Amnesty International Iran menyerukan penyelidikan “independen dan tidak memihak” atas tuduhan pelecehan tersebut.

    “Pihak berwenang Iran harus segera dan tanpa syarat membebaskan mahasiswi yang ditangkap dengan kekerasan setelah dia menanggalkan pakaiannya sebagai protes terhadap penegakan jilbab wajib yang kejam oleh petugas keamanan,” kata badan tersebut di media sosial, seperti dikutip The Guardian, Senin (4/11/2024).

    “Menunggu pembebasannya, pihak berwenang harus melindunginya dari penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya serta memastikan akses ke keluarga dan pengacara.”

    Insiden tersebut terjadi setelah wanita tersebut, yang tidak diketahui identitasnya, dilaporkan terlibat konfrontasi dengan anggota pasukan paramiliter Basij yang merobek jilbabnya dan mencabik-cabik pakaiannya di dalam Universitas Islam Azad di Teheran.

    Video yang diunggah ke media sosial memperlihatkan wanita tersebut melepas pakaiannya dan berjalan ke jalan dengan mengenakan pakaian dalam. Video kedua memperlihatkan wanita tersebut diseret ke dalam mobil oleh pria berpakaian preman.

    Buletin media mahasiswa Amir Kabir mengatakan wanita tersebut telah dilecehkan oleh seorang anggota Basij karena tidak mengenakan jilbab. Berdasarkan aturan berpakaian wajib Iran, wanita harus mengenakan jilbab dan pakaian longgar di depan umum.

    Media tersebut juga menuduh bahwa dia dipukuli selama penangkapan dan pada Sabtu mengatakan bahwa informasi tentang kondisi dan keberadaan wanita tersebut tidak tersedia.

    Kantor berita konservatif Iran, Fars, mengonfirmasi insiden tersebut, dengan mengatakan bahwa mahasiswi tersebut telah mengenakan “pakaian yang tidak pantas” dan telah “menelanjangi diri” setelah diberitahu oleh petugas keamanan untuk mematuhi aturan berpakaian.

    Dalam sebuah laporan yang mengutip “para saksi”, dikatakan bahwa petugas keamanan telah berbicara “dengan tenang” dengan mahasiswi tersebut dan membantah laporan bahwa tindakan mereka agresif dengan cara apapun.

    Peristiwa ini terjadi lebih dari dua tahun setelah Iran diguncang oleh protes nasional setelah kematian Mahsa Amini, seorang wanita Kurdi Iran yang ditangkap karena dugaan pelanggaran aturan berpakaian dalam tahanan.

    Protes tersebut, yang dilakukan oleh beberapa wanita yang menentang pihak berwenang untuk melepaskan jilbab mereka, kemudian dibubarkan dengan kekerasan oleh pihak berwenang. Iran sendiri memang memiliki aturan berpakaian yang ketat.

    (luc/luc)

  • Mahkamah Internasional Sidangkan Gugatan Afsel terhadap Israel, RI Tak Ikut Gugat?

    Mahkamah Internasional Sidangkan Gugatan Afsel terhadap Israel, RI Tak Ikut Gugat?

    Den Haag

    Komnas HAM mendorong Indonesia untuk melakukan intervensi di Mahkamah Internasional (ICJ) dengan mendukung upaya hukum Afrika Selatan. Namun, Indonesia bukanlah negara peratifikasi Konvensi Genosida. Lantas tindakan konkret apa yang bisa dilakukan Indonesia?

    Mahkamah Internasional (ICJ) dijadwalkan menggelar sidang perdana gugatan yang dilayangkan oleh Afrika Selatan terhadap Israel yang dituding melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza pada 11 dan 12 Januari.

    Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan: “Indonesia secara konsisten berdiri tegak bersama bangsa Palestina memperjuangkan hak-haknya serta melawan kekejaman dan penjajahan Israel” dalam pernyataan pers tahunannya untuk 2024.

    Komnas HAM mendorong pemerintah Indonesia “untuk melakukan intervensi di ICJ dengan mendukung upaya hukum Afrika Selatan di ICJ.”

    Akan tetapi, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI mengatakan Indonesia “secara hukum tidak bisa menggugat” karena dasar gugatan adalah Konvensi Genosida Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia bukanlah Negara Pihak negara yang setuju untuk terikat perjanjian internasional berkekuatan hukum.

    Lantas bagaimana Indonesia berperan nyata dalam menangani situasi krisis kemanusiaan di dunia seperti apa yang terjadi di Gaza saat ini?

    Berikut ini adalah sejumlah hal yang perlu Anda ketahui tentang sidang gugatan Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional yang digelar pekan ini.

    Sejumlah warga Palestina berduka atas meninggalnya orang terdekat mereka yang meninggal akibat serangan Israel pada 10 Januari 2024 (Getty Images)

    Apa itu Konvensi Genosida?

    Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida disahkan PBB pada 9 Desember 1948.

    Ahli hukum Rafael Lemkin, yang berkebangsaan Polandia-Yahudi, merancang isi Konvensi dan dia juga yang menemukan kata “genosida”.

    Genosida sendiri adalah tindakan yang bertujuan menghancurkan suatu bangsa, kelompok etnis, ras, atau komunitas penganut agama secara keseluruhan atau sebagian.

    Genosida adalah salah satu kejahatan internasional yang paling sulit dibuktikan.

    Konvensi Genosida PBB secara efektif dilaksanakan pada 12 Januari 1951. Per April 2022, ada 153 negara yang menjadi negara pihak. Negara pihak adalah negara yang setuju untuk terikat perjanjian internasional berkekuatan hukum.

    Apa upaya hukum Afrika Selatan terhadap Israel?

    Gugatan Afrika Selatan diajukan melalui ICJ di Den Haag, Belanda, pada 29 Desember tahun lalu dan Mahkamah dijadwalkan menggelar sidang perdana pada 11 dan 12 Januari minggu ini.

    Afrika Selatan menyusun berkas gugatan setebal 84 halaman yang menyebut aksi-aksi Israel “merupakan sebuah genosida karena mereka berniat menghancurkan” orang-orang Palestina di Gaza “secara substansial”.

    Afrika Selatan mengatakan aksi-aksi genosida ini meliputi pembunuhan, penganiayaan yang berdampak serius terhadap kejiwaan dan fisik, dan secara sengaja membuat kondisi-kondisi yang “menghancurkan [orang-orang Palestina] secara komunitas”.

    Gugatan Afrika Selatan menyebut pernyataan demi pernyataan yang dikeluarkan para pejabat Israel menyiratkan niat genosida.

    Mahkamah Internasional (ICJ) berlokasi di Den Haag, Belanda (Reuters)

    Menurut Juliette McIntyre, seorang dosen hukum dari Universitas South Australia, gugatan terhadap Israel “sangatlah komprehensif” dan “disusun dengan cermat”.

    “Susunan berkas ini merespon semua argumen yang mungkin disebutkan Israel dan juga mengantisipasi klaim-klaim bahwa mahkamah tidak memiliki kewenangan,” ujar McIntyre kepada BBC.

    Teuku Rezasyah, dosen Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran, Bandung, menyoroti kesamaan pandangan antara Afrika Selatan dan Indonesia dalam konteks dukungan terhadap Palestina.

    “Tampaknya terdapat pembagian tanggung jawab di Mahkamah Internasional bagi Indonesia dan Afrika Selatan, yakni dalam kerangka kerjasama Selatan-Selatan dan Dasasila Bandung,” ujar Rezasyah kepada BBC Indonesia.

    Bagaimana posisi Indonesia dalam Konvensi Genosida?

    Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, dalam siaran pers pada Selasa (09/01) mengatakan Komnas HAM Palestina mengimbau mereka untuk mendukung upaya hukum Afrika Selatan di Mahkamah Internasional.

    “[Komnas HAM RI] mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan intervensi di ICJ dengan mendukung upaya hukum Afrika Selatan di ICJ atas dugaan genosida yang dilakukan oleh Israel di Gaza Palestina,” tutur Atnike dalam pernyataan tertulisnya.

    Menanggapi rilis Komnas HAM tersebut, Kementerian Luar Negeri mengatakan Indonesia “secara moral dan politis” mendukung sepenuhnya upaya hukum Afrika Selatan atas dugaan genosida Israel di Gaza.

    “Namun secara hukum Indonesia tidak bisa ikut menggugat karena dasar gugatan adalah Konvensi Genosida dimana Indonesia bukan Negara Pihak,” ujar juru bicara Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal melalui pesan teks yang diterima BBC Indonesia.

    Baca juga:

    “Di sisi lain […]Majelis Umum PBB telah meminta saran dan pendapat Mahkamah Internasional mengenai “status dan konsekuensi hukum” pendudukan Israel terhadap Palestina,” terangnya.

    Dalam kaitan ini, kata Iqbal, pada 19 Februari 2024 mendatang Menlu Retno Marsudi dijadwalkan hadir untuk menyampaikan pendapat lisan di depan Mahkamah Internasional guna mendorong Mahkamah memberikan pendapat lisan seperti yang diminta oleh Majelis Umum PBB.

    Indonesia adalah satu dari beberapa anggota PBB yang tidak menjadi Negara Pihak dalam Konvensi Genosida.

    Dosen senior untuk Kajian Indonesia dari Universitas Queensland, Annie Pohlman, mengatakan dalam makalahnya bahwa Indonesia sepertinya tidak akan meratifikasi Konvensi Genosida juga instrumen HAM kuat lainnya seperti Statuta Roma dalam waktu dekat mengingat sejarah panjang dan kelamnya seperti pelanggaran HAM 1995-1996.

    “Retorika ritualisme hak asasi manusia Indonesia hanya akan bisa menjadi janji-janji kosong,” tulis Pohlman dalam esai bertajuk Indonesia and the UN Genocide Convention: The Empty Promises of Human Rights Ritualism (Indonesia dan Konvensi Genosida PBB: Janji-Janji Kosong Ritualisme Hak Asasi Manusia).

    BBC Indonesia telah memperoleh izin dari Pohlman untuk mengutip makalahnya.

    Secara terpisah, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyoroti komitmen pemerintah Indonesia dalam bidang hak asasi manusia (HAM) yang menurutnya “setengah hati”.

    “Dalam kebijakan luar negeri dan sikap RI dalam forum regional maupun multilateral yang membahas krisis hak asasi manusia di sejumlah wilayah maupun dalam kaitan dengan ratifikasi perjanjian internasional […] seperti Suriah dan Palestina, baru sebatas pernyataan moral. Belum ada langkah konkret,” ujar Usman kepada BBC Indonesia.

    Menurut pegiat HAM itu, Indonesia baru sebatas komitmen normatif dan masih bersikap setengah hati di tingkat ratifikasi perjanjian internasional sehingga pelaksanaannya di lapangan menjadi tidak efektif.

    “Bahkan ada sejumlah perjanjian penting yang relevan dengan situasi krisis di Palestina, Ukraina, hingga Myanmar tapi hingga kini tidak kunjung diratifikasi. Contohnya Konvensi Genosida, Konvensi Pengungsi dan Statuta Roma.”

    Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi menyanggah tuduhan bahwa negaranya melakukan genosida di ICJ dalam sidang pada Desember 2019 silam (Reuters)

    “Bahkan agenda ratifikasi Statuta Roma kini dihapus dari RANHAM [Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia],” ujar Usman.

    Implikasinya, kata Usman, adalah Indonesia semakin kehilangan pijakan untuk berperan secara nyata dalam menangani situasi krisis kemanusiaan di dunia.

    Menanggapi pertanyaan mengenai kenapa Indonesia masih belum meratifikasi perjanjian relevan untuk krisis HAM seperti Konvensi Genosida PBB, Usman menjawab: “Indonesia memiliki sejarah kekerasan politik yang panjang”.

    “Termasuk yang dapat digolongkan ke dalam jenis kejahatan paling serius seperti kejahatan kemanusiaan dan genosida,” ujar Usman.

    Sementara menurut Teuku Rezasyah, Indonesia belum meratifikasi Konvensi Genosida “karena belum adanya kepaduan sikap diantara pemerintah, parlemen, dan masyarakat umum”.

    Apa Indonesia bisa berperan lebih banyak terkait Palestina?

    Menurut Kishino Bawono, dosen Hubungan Internasional dari Universitas Katolik Parahyangan dengan fokus kajian Timur Tengah, posisi Indonesia di peta perpolitikan dunia belum bisa dikatakan middle power (kekuatan menengah) apalagi major power (kekuatan besar).

    Hal ini membuat pengaruh Indonesia di mata internasional tidak akan terlalu signifikan dalam konteks menyuarakan isu kemanusiaan di Palestina.

    “Tidak heran jika memang kita hanya sibuk dengan pernyataan-pernyataan saja dan pertemuan-pertemuan yang juga menghasilkan pernyataan-pernyataan serta resolusi tanpa realisasi signifikan,” tuturnya.

    Di sisi lain, Kishino menambahkan bahwa Indonesia “masih dibebani isu-isu kemanusiaan” di negeri seperti ini.

    Akademisi ini menggarisbawahi kasus kekerasan kepada pengungsi Rohingya di Aceh yang sempat viral pada bulan Desember 2023.

    Baca juga:

    Pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan Indonesia tentang Palestina pun, menurut Kihsino, “juga akan terasa munafik dengan sempat merebaknya sentimen anti pengungsi Rohingnya di Indonesia beberapa waktu terakhir ini.”

    “Di satu sisi menyuarakan seruan membela Palestina, tapi kemudian melakukan tindak kekerasan kepada pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia,” ujarnya.

    Lalu, tanpa meratifikasi Konvensi Genosida, apakah Indonesia berperan lebih dalam mendukung Palestina?

    Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan implikasi dari tidak diratifikasinya Konvensi Genosida dan Statuta Roma adalah Indonesia semakin kehilangan pijakan untuk berperan secara nyata dalam menangani situasi krisis kemanusiaan di dunia.

    Hampir satu juta orang etnis Rohingya melarikan diri dari Myanmar pada 2017 dan sebagian dari mereka menuju Indonesia (Reuters)

    Kendati demikian, Teuku Rezasyah, dosen Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran, Bandung, memiliki pendapat lain.

    “Konvensi Genosida yang ada hingga saat ini, cenderung memojokkan negara berkembang saja. Tidak mampu menyebut genosida di masa lalu, yang telah dilakukan oleh negara-negara berkebudayaan Eropa, atas wilayah jajahan mereka di Asia, Afrika, dan Latin Amerika,” ujar Rezasyah kepada BBC Indonesia.

    Menurut dia, Indonesia masih bisa melakukan langkah-langkah konkret lainnya seperti mendukung saran Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memboikot produk yang berhubungan dengan Israel di dalam negeri dan juga menggalang solidaritas Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Gerakan Non-Blok (GNB) di seluruh dunia dalam mendukung Palestina.

    Seberapa efektif Mahkamah Internasional dalam menyidangkan kasus?

    Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, mengatakan lembaga peradilan internasional kerap tidak efektif dalam menegakkan putusan yang telah dibuat karena “tidak ada penegak hukum yang dapat memaksakan putusan”.

    “Dalam masyarakat internasional, yang berlaku adalah hukum rimba yaitu siapa yang kuat dia yang menang. Might is Right,” ujarnya.

    Walaupun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Genosida, Hikmahanto mengatakan Indonesia tetap bisa memanfaatkan resolusi Majelis Umum PBB yang meminta advisory opinion (saran dan pendapat) dari Mahkamah Internasional (ICJ).

    Juru bicara Kemenlu Indonesia Lalu Muhammad Iqbal sebelumnya mengatakan Menlu Retno Marsudi telah dijadwalkan menyampaikan pendapat lisan di depan Mahkamah Internasional terkait hal ini.

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kisah Bocah Palestina Tenar di YouTube Usai Tewas dalam Perang Israel-Hamas

    Kisah Bocah Palestina Tenar di YouTube Usai Tewas dalam Perang Israel-Hamas

    Gaza City

    Tak lama setelah Awni Eldous meninggal dunia, impiannya menjadi kenyataan.

    Dalam sebuah video yang diunggah pada Agustus 2022, dia memegang mikropon dan tersenyum di depan kamera tatkala mengungkapkan ambisi yang dia impikan di kanal gim YouTube miliknya.

    “Jadi sekarang teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri saya: Saya orang Palestina dari Gaza berusia 12 tahun. Tujuan dari kanal ini adalah mencapai 100.000 pelanggan, atau 500.000, bahkan satu juta,” tutur bocah tersebut.

    Dia mengakhiri video pendek yang dia unggah itu dengan berkata “salam damai” kepada sekitar seribu pelanggannya saat itu sebelum menghilang dari pandangan.

    Satu tahun kemudian, Awni menjadi salah satu bocah Palestina yang tewas akibat perang yang berkecamuk di kampung halamannya.

    Kerabatnya berkata rumah keluarga Awni menjadi sasaran dalam serangan balasan Israel pada 7 Oktober silam, hanya beberapa jam setelah pasukan kelompok milisi Palestina, Hamas, menerobos perbatasan dan menyerang Israel, menewaskan 1.200 orang dan menyandera 240 lainnya.

    Video unggahan Awni setahun lalu telah ditonton jutaan kali dan video lain yang menampilkan dirinya bermain gim komputer tanpa suara juga telah ditonton jutaan kali. Hampir 1,5 juta orang telah menjadi langganan kanal YouTube milknya.

    Bagi yang lain, gamer berusia 13 tahun ini telah menjadi semacam simbol yang mewakili hilangnya anak-anak di Jalur Gaza.

    “Tolong maafkan kami,” demikian bunyi salah satu komentar di videonya.

    “Saya harap kami mengenalmu sebelum kamu meninggal.”

    Kementerian Kesehatan yang dikontrol Hamas di Gaza mengatakan lebih dari 20.000 orang telah tewas di sana sejak perang dimulai lebih dari sepertiganya adalah anak-anak.

    Badan PBB yang menangani urusan anak-anak (UNICEF) menggambarkannya sebagai “tempat paling berbahaya di dunia bagi anak-anak”.

    Tiba-tiba saja, boom’

    Kala Israel mulai membalas serangan Hamas, Ala’a membayangkan sebuah bom menghancurkan rumah keluarganya di Kota Gaza.

    Malam itu, sekitar pukul 20.20, ponselnya menyala dan berisi pesan dari temannya: Rumah keluarga Awni dibom.

    Sejumlah keluarga kerabat Alaa tinggal di setiap lantai gedung dengan tiga lantai di lingkungan Zeitoun tersebut. Awni dan keluarganya tinggal di salah satu lantai bersama ibu dan ayahnya, serta dua kakak perempuan dan dua adik laki-lakinya.

    Serangan Israel terhadap gedung-gedung di lingkungan tersebut juga didokumentasikan oleh kelompok hak asasi manusia Amnesty International.

    “Dua bom tiba-tiba jatuh di atas gedung dan menghancurkannya. Saya dan istri beruntung bisa selamat karena kami tinggal di lantai paling atas,” kata paman Awni, Mohammed.

    Baik dia maupun seorang tetangga mengatakan mereka tidak menerima peringatan apa pun.

    “Tiba-tiba, boom,” kata tetangga itu.

    Pasukan Pertahanan Israel (IDF) tidak memberikan tanggapan atas tudingan terkait serangan spesifik ini, namun mengatakan bahwa serangan tersebut menyerang sasaran militer dan bahwa Hamas memiliki “praktik yang terdokumentasi dalam beroperasi dari dekat, di bawah, dan di dalam wilayah padat penduduk”.

    Baca juga:

    Disebutkan: “Serangan IDF terhadap sasaran militer tunduk pada ketentuan hukum internasional yang relevan, termasuk pengambilan tindakan pencegahan yang layak dan setelah penilaian bahwa kerugian yang diperkirakan terjadi pada warga sipil dan properti sipil tidak berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang diharapkan dari serangan tersebut.”

    Dia menambahkan bahwa IDF “menyesalkan segala kerugian yang ditimbulkan terhadap warga sipil atau properti sipil sebagai akibat dari operasinya, dan memeriksa semua operasinya untuk meningkatkan serta memastikan semua aktivitas sesuai dengan prosedur operasional dan hukum”.

    ‘Dia menginginkan pengikut dan penggemar’

    Ala’a enggan mempercayai pesan yang diterimanya. Namun setelah terhubung ke jaringan wi-fi, dia melihat teman dekat keluarga tersebut telah membagikan foto kakaknya di media sosial dengan tulisan: “Beristirahatlah dengan damai.”

    Dia segera berlari ke rumah sakit.

    “Mereka meminta saya untuk melihat jenazah namun suami saya menolak dia ingin saya mengingat wajah indah mereka ketika mereka masih hidup,” katanya melalui pesan Facebook, yang dikirim dari selatan Gaza, tempat dia sekarang mengungsi.

    Ala’a mengatakan 15 anggota keluarganya tewas malam itu, Awni adalah salah satu di antaranya.

    Baca juga:

    Dia menggambarkan Awni sebagai anak yang tenang dan suka membantu. Ayahnya adalah seorang insinyur komputer dan Ala’a mengatakan bahwa sepanjang ingatannya, Awni selalu meniru apa yang dilakukan ayahnya, seperti membongkar laptop dan kemudian mencoba menyatukannya kembali.

    Dalam foto yang dibagikan Awni di halaman Facebook-nya, dia berdiri di depan papan tulis sambil memegang motherboard komputer bersama sesama siswa, saat dia memimpin pelajaran teknologi yang diselenggarakan sebagai bagian dari skema “guru kecil”.

    Foto yang dipublikasikan di halaman Facebook sekolahnya menunjukkan dia memenangkan banyak penghargaan.

    Tak lama setelah kematiannya, salah satu gurunya berbagi foto dengan Awni, menggambarkan “senyum abadi” anak laki-laki tersebut.

    Di luar sekolah, Ala’a mengatakan Awni senang menghabiskan waktu bersama keluarganya. Pada suatu “malam yang sangat indah”, Ala’a mengatakan dia menonton film bersama Awni dan saudara-saudaranya, berbagi keripik dan coklat.

    Terakhir kali dia melihatnya adalah saat sarapan keluarga tiga pekan sebelum kematiannya, di mana dia menatap keponakannya dan berkata: “Awni telah menjadi seorang laki-laki.”

    Awni menyukai komputer dan game, dan dia mengidolakan para YouTuber yang berhasil menjadikan hobi sebagai karier mereka.

    “Dia ingin menjadi seperti mereka memiliki pengikut dan penggemar,” kata Ala’a.

    Baca juga:

    Awni memulai kanal Youtube miliknya pada Juni 2020. Videonya menunjukkan dia bermain Pro Evolution Soccer, gim balap mobil Blur, dan game menembak Counter-Strike.

    Keterangan panjang memberikan rincian tentang game tersebut, perusahaan yang membuatnya, dan tanggal rilisnya.

    Dalam video Awni dengan seorang pamannya, mereka menjanjikan serangkaian konten “khusus” di kanal YouTube tersebut, dan secara serempak menyatakan: “Ini akan meledak.”

    Mereka menyeringai dan menggerakkan tangan saat mereka berbicara secara bergiliran. Mereka mengatakan mereka berencana memperluas kanal tersebut dengan memasukkan vlog dan wawancara.

    Ashraf Eldous, kerabat jauh Awni yang bekerja sebagai programmer dan membantu menjalankan beberapa kanal YouTube, mengatakan remaja tersebut sering menghubunginya untuk meminta nasihat.

    Dalam pesan yang dikirim Alwi pada Agustus 2022, yang dibagikan kepada BBC, Awni menyapa “saudara Ashraf” sambil meminta tips untuk YouTube.

    Dia bahkan diam-diam mengambil telepon ayahnya untuk meminta nasihat, kenang Ashraf.

    Ashraf mengatakan terakhir kali dia berbicara dengan ayah Awni, dia diberitahu: “Jaga Awni. Jawab pertanyaannya. Dia ambisius.”

    “Ambisinya adalah menjadi pesaing atau kolega saya,” kata Ashraf.

    “Dia membuat kanal YouTube. Kanalnya tidak terlalu besar, dan jumlah penayangannya tidak banyak. Setiap start-up pada awalnya sulit.”

    Baca juga:

    Namun setelah kematian Awni pada bulan Oktober silam, jumlah tontonan video di kanal YouTube-nya terus meningkat seiring unggahannya yang menarik perhatian para YouTuber yang sudah mapan, termasuk gamer asal Kuwait, AboFlah.

    Dalam video emosional yang kini ditonton hampir sembilan juta kali, AboFlah menangis dan menjauh dari kamera.

    Dia baru saja mengetahui pesan yang dikirimkan Awni kepadanya di media sosial.

    Salah satu pesan tersebut berbunyi: “Tidak ada yang sebanding dengan musim dingin Palestina di Gaza; suasananya legendaris. Kami minum sahlab [minuman susu manis]. Enak sekali. Kami juga makan chestnut panggang. Saya harap Anda datang ke Palestina. Banyak cinta.”

    Di foto lain, Awni menulis kepada AboFlah: “Anda adalah legenda dan panutan.”

    Dalam video tersebut, sambil menangis, AboFlah berkata: “Sungguh disayangkan anak ini meninggal… Anak ini adalah salah satu dari banyak anak lain yang bahkan lebih muda darinya. Insya Allah, mereka akan menjadi burung cenderawasih.”

    Baca juga:

    “Apa yang Anda lihat berasal dari hati. Saya tidak dapat menghentikan air mata saya,” kata AboFlah kepada BBC, mengenang video yang diunggahnya pada bulan Oktober.

    “Sangat mengharukan mendengar dia memandang saya sebagai panutan.”

    Ketika ditanya mengapa menurutnya Awni telah memberikan dampak yang begitu besar, AboFlah mengatakan: “Penggemar melihat diri mereka sendiri dalam diri Awni. Kita semua adalah Awni.”

    Seluruh keluarga remaja tersebut empat saudara laki-laki dan perempuan serta ibu dan ayahnya tewas bersamanya. Namun kerabatnya yang masih hidup mengatakan mereka bangga dengan ketenaran yang didapatnya setelah kematiannya.

    “Ini adalah anugerah dari Tuhan bahwa begitu banyak orang di seluruh dunia yang mencintai Awni,” kata Ala’a.

    “Dulu dia antusias membicarakan hal itu, tentang kanal Youtube-nya. Dia lebih bahagia di surga sekarang.”

    Laporan tambahan oleh Muath Al Khatib

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kisah Keluarga Kabur dari Korut Lewati Ladang Ranjau-Badai Lautan

    Kisah Keluarga Kabur dari Korut Lewati Ladang Ranjau-Badai Lautan

    Jakarta

    Awal tahun ini, Kim melakukan pelarian yang terdengar mustahil dari Korea Utara. Dia kabur lewat jalur laut bersama seluruh keluarganya – istrinya yang sedang hamil, ibunya, keluarga saudara laki-lakinya, dan sebuah guci berisi abu mendiang ayahnya.

    Mereka adalah orang-orang pertama yang melarikan diri dari negara itu tahun ini, dan berhasil mencapai Korea Selatan.

    Ketika pandemi Covid melanda, pemerintah Korea Utara panik dan membatasi diri dari dunia luar, menutup perbatasannya, dan menghentikan perdagangan.

    Pembelotan warganya – yang dulu cukup sering terjadi – hampir sepenuhnya berhenti.

    Kim – seorang pembelot Korea Utara yang keluar sejak pandemi – bercerita kepada BBC bagaimana dirinya merancang rencana pelarian yang luar biasa seperti itu.

    Kepada BBC, Kim mengungkap informasi terbaru terkait kehidupan di Korut, termasuk kasus-kasus orang mati kelaparan dan meningkatnya penindasan.

    Ia meminta kami untuk tidak mengungkap nama lengkapnya, dengan alasan keamanan. Dia ingin melindungi keluarganya di Seoul dan kerabatnya yang masih tinggal di Korea Utara.

    BBC

    Malam ketika Kim hendak kabur dari Korea Utara, situasinya penuh dengan gejolak. Angin kencang yang membawa badai berhembus dari selatan. Ini semua adalah bagian dari rencana Kim. Ia berharap laut yang ganas akan memaksa kapal pengintai untuk mundur.

    Ia telah mendambakan malam seperti itu selama bertahun-tahun, merencanakannya dengan cermat selama berbulan-bulan, tetapi itu tidak banyak membantu untuk meredam ketakutannya.

    Beberapa keponakannya tertidur lelap berkat pil tidur yang dia berikan kepada mereka. Dia dan saudaranya harus menggendong mereka melewati ladang ranjau dalam kegelapan, ke tempat perahu pelarian yang mereka tambatkan secara sembunyi-sembunyi.

    Mereka mengendap-endap dengan hati-hati untuk menghindari sorotan lampu penjaga.

    BBCPerahu yang digunakan oleh Kim dan keluarganya untuk melarikan diri.

    Begitu tiba di perahu, mereka menyembunyikan anak-anak dalam karung gandum bekas untuk menyamar agar terlihat seperti kantong berisi perkakas.

    Kemudian, keluarga ini berlayar ke Korea Selatan: para pria membawa pedang, para perempuan membawa racun.

    Masing-masing mencengkeram satu kulit telur, dilubangi dan diisi dengan bubuk cabai dan pasir hitam, yang dapat mereka pecahkan pada wajah penjaga pantai jika terjadi konfrontasi.

    Bunyi mesin perahu mereka meraung, tetapi yang bisa didengar Kim hanyalah suara jantungnya yang berdebar-debar. Satu kesalahan saja dapat membuat mereka semua dieksekusi.

    BBC

    Ketika saya bertemu Kim di wilayah pinggiran Kota Seoul bulan lalu, dia ditemani petugas polisi berpakaian biasa – pengamanan yang lumrah diberikan kepada pelarian baru-baru ini.

    Pertemuan ini selang beberapa pekan sejak dia dan keluarganya dibebaskan dari pusat rehabilitasi – tempat warga Korea Utara yang tiba di Korea Selatan.

    “Ada banyak penderitaan,” katanya, memulai cerita pengalamannya tinggal di Korea Utara selama empat tahun terakhir.

    Pada awal Covid-19, orang-orang “sangat ketakutan”, katanya. Pemerintah menyiarkan gambar orang-orang yang sekarat di seluruh dunia, dan memperingatkan masyarakat jika aturan tidak diikuti, seluruh negara bisa musnah.

    Beberapa orang bahkan dikirim ke kamp kerja paksa karena melanggar regulasi Covid, katanya.

    Baca juga:

    Ketika ada laporan kasus suspek Covid, petugas akan mengkarantina seluruh desa, katanya. Semua orang dikurung dan area itu ditutup, meninggalkan mereka yang ada di dalam dengan sedikit makanan atau tanpa makanan.

    “Setelah mereka membuat orang kelaparan selama beberapa waktu, pemerintah akan mengirim truk-truk berisi persediaan makanan.

    “Mereka mengaku menjual makanan dengan harga murah, jadi orang-orang akan memuji mereka – ibarat membuat bayi kelaparan yang kemudian diberi sedikit makanan sehingga bayi itu akan berterima kasih. “

    Kim mengatakan orang-orang mulai mempertanyakan apakah ini adalah bagian dari strategi negara untuk mendapatkan keuntungan dari pandemi.

    Karena semakin banyak orang yang sembuh dari Covid, mereka mulai berpikir negara telah membesar-besarkan tingkat bahayanya, katanya.

    “Sekarang banyak yang percaya itu hanya dijadikan alasan untuk menindas kami.”

    Penutupan perbatasan menyebabkan kerusakan paling buruk, katanya.

    Baca juga:

    Pasokan makanan di Korea Utara sudah lama tidak stabil, tetapi dengan berkurangnya suplai yang masuk ke negara itu, harga telah meroket, katanya. Imbasnya, hidup semua orang “jauh lebih sulit”.

    Pada musim semi 2022, dia melihat situasinya memburuk.

    “Selama tujuh atau delapan tahun tidak banyak yang membicarakan kelaparan, tetapi kemudian kami mulai sering mendengar tentang kasus [kelaparan],” katanya.

    “Anda bangun suatu pagi dan mendengar: ‘oh, seseorang di distrik ini mati kelaparan’. Keesokan paginya, kami mendapatkan laporan lain.”

    Suatu hari pada bulan Februari tahun ini, Kim mengatakan seorang pelanggan dari daerah tetangga datang terlambat ke rapat. Ia mengatakan bahwa polisi telah menangkap semua orang di desanya atas dugaan pembunuhan pasangan lansia.

    Tetapi setelah autopsi, mereka mengumumkan pasangan itu meninggal akibat kelaparan. Tikus-tikus telah memakan jari tangan dan kaki mereka saat sudah sekarat. Adegan mengerikan itu membuat para penyelidik mencurigai adanya pembunuhan.

    Kemudian pada April, ia mengatakan dua petani yang ia kenal secara pribadi mati kelaparan.

    Para petani mengalami masa tersulit, katanya, karena jika panennya buruk, negara akan memaksa mereka untuk menebusnya dengan menyerahkan lebih banyak pasokan makanan pribadi mereka.

    Kami tidak mengonfirmasi kematian ini secara independen. Laporan Global 2023 tentang Krisis Pangan menyatakan bahwa sejak perbatasan Korea Utara ditutup, semakin “sulit untuk mendapatkan informasi akurat tentang kerawanan pangan” tetapi ada “indikasi situasinya memburuk”.

    Pada Maret 2023, Korea Utara meminta bantuan dari World Food Programme (Program Pangan Dunia).

    Pakar dari Amnesty International untuk Korea Utara, Choi Jae-hoon, mengatakan dia telah mendengar tentang kasus-kasus kelaparan, dari para pembelot Korut di Seoul yang telah berhasil menjalin komunikasi dengan keluarga di rumah.

    “Kami mendengar bahwa situasi pangan memburuk selama periode Covid, dan di beberapa daerah, petani cenderung paling menderita,” katanya.

    Tetapi Choi mencatat bahwa situasinya tidak separah kelaparan pada 1990an: “Kami mendengar bahwa orang-orang telah menemukan cara untuk bertahan hidup sesuai kemampuan mereka.”

    Kim sendiri juga menemukan cara, tidak hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk berkembang.

    Baca juga:

    Seperti kebanyakan orang di Korea Utara sebelum Covid, ia menghasilkan uang dengan menjual barang-barang di pasar gelap. Ia menjual sepeda motor dan televisi yang diselundupkan dari China.

    Tetapi ketika perbatasan ditutup, hampir semua perdagangan terbatas. Ia beralih ke jual-beli sayuran. Dia pikir semua orang pasti perlu makan.

    Kim menyebut dirinya sebagai “pedagang belalang”, menjajakan barang-barangnya secara diam-diam di rumah atau di gang-gang jalanan. “Jika seseorang melaporkan kami, kami akan mengemas barang-barang itu dan lari, seperti belalang,” katanya.

    “Orang-orang akan datang kepada saya, memohon saya untuk menjual kepada mereka. Saya bisa meminta harga berapa pun yang saya inginkan,” katanya.

    Kim mendapati dirinya lebih kaya dari sebelumnya. Dia dan istrinya mampu makan sup untuk makan malam, dengan daging apa pun yang mereka pilih.

    “Itu dianggap sebagai makanan mewah di Korea Utara.”

    BBC

    Kim menggambarkan dirinya sebagai seorang pengusaha yang sangat cerdas dan terkadang, tidak bermoral. Sekarang di usianya yang 30-an tahun, dia bekerja keras dan menabung selama lebih dari satu dekade serta mencari cara agar dapat mengakali sistem Korea Utara.

    Hal tersebut sebagian karena dia merasa kecewa dengan sistem negara itu dari usia muda. Ia mengingat sejak dulu kala, dia dan ayahnya akan duduk menonton acara televisi Korea Selatan dengan diam-diam.

    Mereka tinggal begitu dekat dengan perbatasan sehingga mereka bisa menyetel saluran Korea Selatan di perangkat televisi mereka. Kim terpikat oleh negara di mana orang-orang bisa hidup bebas.

    Seiring bertambah usia, korupsi dan ketidakadilan yang dia saksikan di Korea Utara mulai menggerogotinya. Ia mengingat satu insiden di mana petugas keamanan menggerebek rumahnya.

    “Semua yang Anda miliki adalah milik negara,” kata mereka. “Kau pikir oksigen ini milikmu?” ejek seorang petugas. “Tentu saja bukan, berengsek.”

    Baca juga:

    Kemudian, pada 2021, Kim mengatakan regu penumpasan yang kuat dibentuk untuk mencoba menekan apa yang dianggap negara sebagai “perilaku anti-sosial”. Mereka akan secara sewenang-wenang menghentikan orang di jalan dan mengintimidasi mereka.

    “Orang-orang mulai menyebut petugas penumpasan ini seperti nyamuk, seperti vampir yang menghisap darah kami.”

    Pelanggaran paling serius adalah mengonsumsi dan berbagi informasi dari luar, khususnya tentang budaya Korea Selatan.

    Hukuman keras terhadap hal ini, kata Kim, telah menjadi “jauh lebih intens. Ketika Anda tertangkap, mereka akan menembak Anda, membunuh Anda, atau mengirim Anda ke kamp kerja paksa.”

    Pada April tahun lalu, Kim mengatakan dia dipaksa menonton seorang pria berusia 22 tahun yang dia kenal ditembak mati dalam eksekusi publik. “Dia dibunuh karena mendengarkan 70 lagu Korea Selatan dan menonton sekitar tiga film, dan membaginya dengan teman-temannya.”

    Pihak berwenang mengatakan kepada para penonton bahwa mereka ingin menghukum pria itu dengan keras, agar dapat menjadi contoh yang benar. “Mereka kejam,” kata Kim, “semua orang takut.”

    BBCFoto ilustrasi perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara.

    Kami tidak dapat memverifikasi eksekusi ini secara independen, tetapi pada Desember 2020 Korea Utara mengeluarkan undang-undang baru, yang menyatakan bahwa warga yang membagikan konten Korea Selatan akan dieksekusi.

    Joanna Hosaniak dari Aliansi Warga untuk Hak Asasi Manusia Korea Utara mengatakan laporan Kim tentang eksekusi itu “benar-benar tidak mengejutkan”.

    Hosaniak telah mewawancarai ratusan pelarian selama dua dekade. “Korea Utara selalu menggunakan eksekusi publik sebagai sarana untuk mengendalikan populasi,” katanya.

    “Setiap kali [pemerintah] menerapkan undang-undang baru, mereka memulai gelombang eksekusi.”

    Ketika Kim menceritakan pengalamannya, ia menjadi tertekan. Dia mengatakan ketika temannya bunuh diri tahun lalu, ia merasa hancur.

    Temannya putus asa ingin menceraikan seorang perempuan yang tidak lagi dicintainya dan menikahi dengan perempuan lain. Ia diberitahu oleh para pejabat bahwa satu-satunya cara dia bisa bercerai adalah menghabiskan waktu di kamp kerja paksa.

    Dia tenggelam dalam utang, mencoba mencari jalan keluar lain, sebelum mengakhiri hidupnya.

    Kim mengunjungi kamar temannya setelah kematiannya. Suasana yang terlihat menjelaskan betapa lambat dan menyakitkannya kematian yang dideritanya. Temannya telah mencakar dinding sampai kukunya keluar.

    BBC

    Meskipun Kim telah mendambakan kabur ratusan kali, dia tidak pernah tega meninggalkan keluarga. Pada 2022, hidup menjadi begitu buruk, dia merasa akhirnya bisa meyakinkan mereka untuk kabur dengannya.

    Ia berusaha meyakinkan saudaranya terlebih dahulu. Dia dan istrinya menjalankan bisnis makanan laut ilegal, tetapi pemerintah baru-baru ini menindak penjualan tidak resmi.

    Meskipun memiliki perahu, mereka tidak boleh lagi memancing. Dengan uang yang menipis, dia mudah dibujuk. Selama tujuh bulan berikutnya, Kim dan saudara laki-lakinya itu dengan cermat merencanakan pelarian.

    Selama pandemi, banyak rute pelarian yang melintasi perbatasan utara negara itu dengan China telah diblokir. Tetapi keduanya tinggal di sebuah kota nelayan kecil di ujung barat daya negara itu, dekat dengan perbatasan Korea Selatan.

    Posisi mereka memberikan jalan keluar alternatif, namun berisiko, melalui laut.

    BBC

    Pertama, mereka perlu izin untuk mengakses air. Mereka telah mendengar tentang pangkalan militer terdekat, di mana warga sipil dikirim untuk menangkap ikan yang kemudian dijual untuk membayar peralatan militer.

    Saudara laki-laki Kim mendaftar dalam skema tersebut.

    Sementara itu Kim mulai berteman dengan penjaga pantai dan penjaga keamanan yang berpatroli di daerah itu, diam-diam menggali informasi dari mereka tentang pergerakan, protokol, dan pola pergeseran mereka, sampai yakin dia dan saudaranya bisa naik perahu di malam hari, tanpa tertangkap.

    Kemudian, muncullah tugas tersulitnya: meyakinkan istrinya dan ibunya yang sudah lanjut usia untuk bergabung dengannya. Keduanya menolak untuk pergi.

    Akhirnya, kedua saudaranya meneriaki ibu mereka untuk mengalah, mengancam akan membatalkan perjalanan jika dia tidak bergabung dengan mereka, dan meminta pertanggungjawabannya atas kesengsaraan mereka sampai masa tua mereka.

    “Dia putus asa dan banyak menangis tetapi akhirnya setuju,” kata Kim.

    Istrinya, bagaimanapun, tidak bisa diyakinkan. Sampai suatu hari pasangan itu mengetahui bahwa mereka mengandung bayi. “Kamu tidak hanya mengurus tubuhmu sendiri,” ia berargumen.

    “Kamu adalah orang tua, apakah kamu ingin anak kita tinggal di lubang neraka ini?” Ia akhirnya berhasil.

    BBC

    Setelah berbicara selama beberapa jam, Kim dan saya pergi makan malam, di mana dia menceritakan persiapan terakhir yang ia lakukan untuk pelariannya.

    Khawatir pihak berwenang akan merusak makam ayah mereka setelah pergi, akhirnya mereka menggali kuburannya.

    Setelah menutup kembali makam dengan tanah agar terlihat tidak rusak, mereka membawanya ke hutan belantara terdekat dan membakar sisa jasadnya.

    Mereka kemudian pergi mengamati ladang ranjau terpencil yang nanti harus mereka seberangi dalam kegelapan. Mereka berpura-pura memetik ramuan obat, sambil memetakan rute yang jelas untuk dilalui.

    Garis pantai baru-baru ini ditanami ranjau darat untuk mencegah orang kabur, kata Kim, tetapi dengan sedikit penjaga yang bertugas di sana, itu menjadi jalan keluar yang paling aman.

    Baca juga:

    Kemudian, mereka tinggal menunggu cuaca dan air pasang berubah.

    Pada pukul 10 malam tanggal 6 Mei mereka berlayar, melakukan perjalanan sejauh yang masih diperbolehkan, kemudian melanjutkannya.

    Air surut membuat terumbu karang dan batu-batu besar timbul di perairan, sehingga mereka harus berlayar dengan sangat lambat, berharap untuk menyamarkan diri mereka sebagai sampah yang mengambang dalam tangkapan radar.

    Sementara itu, jantung Kim berdebar-debar, pakaiannya basah penuh keringat.

    Begitu merasa aman, mereka melaju dengan kecepatan penuh mengikuti arus. Kim menoleh ke belakang untuk melihat sebuah kapal mengikuti, tetapi tidak bisa menangkap mereka.

    Dalam beberapa menit mereka telah melintasi perbatasan maritim.

    AFPBentangan laut yang harus diseberangi Kim agar dapat sampai ke pulau Yeonpyong.

    “Pada saat itu, semua ketegangan saya hilang. Saya merasa seperti akan pingsan,” katanya.

    Mereka menyalakan lampu kapal mereka ketika mendekati pulau Yeonpyeong Korea Selatan dan diselamatkan oleh angkatan laut, setelah hampir dua jam berada di laut.

    Semuanya berjalan persis seperti yang direncanakan. “Rasanya seperti angkasa membantu kami,” katanya.

    BBC

    Pelarian Kim luar biasa karena beberapa alasan, kata Sokeel Park dari Liberty in Korea Utara, sebuah organisasi yang membantu pengungsi dari Korea Utara bermukim di Korea Selatan.

    Dia menjelaskan bahwa pelarian via laut tak hanya sangat jarang terjadi, tetapi sejak pandemi hampir tidak mungkin orang dapat kabur.

    “Kabur lewat laut membutuhkan perencanaan yang cermat, keberanian yang luar biasa dan semuanya harus berjalan dengan sangat baik,” katanya. “Pasti ada lebih banyak orang Korea Utara yang telah mencoba tetapi tidak berhasil.”

    “Orang-orang yang dapat membelot sekarang hanya orang kaya dan yang terhubung dengan baik,” tambah Pastor Stephen Kim dari JM Missionary, yang membantu warga Korea Utara membelot melalui China.

    Sekitar 1.000 orang melintasi perbatasan China setiap tahun, tetapi sepengetahuannya hanya 20 yang telah menyeberang selama empat tahun terakhir, dan hanya empat dari mereka yang tiba di Korea Selatan.

    Pada Oktober lalu, ia dan Human Rights Watch menuduh China mengirim beberapa pembelot kembali ke Korea Utara.

    Baca juga:

    Pyongyang saat ini memperdalam hubungannya dengan China dan Rusia, sekaligus berpaling dari diplomasi dengan Barat. Hal ini membuat semakin sulit bagi masyarakat internasional untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan ini.

    Pemerintah Korea Selatan telah menjadikan hak asasi manusia Korea Utara sebagai salah satu prioritas utamanya, tetapi wakil menteri unifikasinya Moon Seong-hyun mengatakan pihaknya memiliki “sarana terbatas untuk digunakan”.

    “Apa yang kami coba lakukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, dengan terus mengangkat masalah ini lewat PBB dan tempat-tempat lain,” katanya.

    “Ada kecenderungan Korea Utara untuk mendengarkan negara-negara di Eropa,” tambahnya. Ia menyebut Inggris dan Jerman sebagai contoh.

    Tetapi peran Seoul sebagian besar telah terbatas pada membantu jumlah pengungsi sedikit yang berhasil sampai ke Selatan, membantu mereka dengan konseling, perumahan dan pendidikan.

    BBC

    Setelah diselamatkan, Kim dan keluarganya pertama-tama harus diperiksa oleh dinas intelijen Korea Selatan, untuk memeriksa bahwa mereka bukan mata-mata Korea Utara.

    Mereka kemudian dididik tentang kehidupan di Korea Selatan di pusat pemukiman kembali. Meskipun secara fisik sangat dekat, rumah lama dan baru mereka adalah dunia yang terpisah, dan pembelot sering kesulitan dalam bertransisi.

    BBCKim mengatakan dia merasa penyesuaian dirinya dengan kehidupan di Seoul lebih mudah dibandingkan anggota keluarganya yang lain.

    Keluarganya telah pindah dari fasilitas pemukiman ke sebuah apartemen pada Oktober, tepat ketika istri Kim melahirkan.

    Istrinya sehat, tetapi masih sulit untuk menyesuaikan diri, katanya, meskipun ibunya yang paling kesulitan beradaptasi. Tak satu pun dari mereka pernah naik kereta bawah tanah sebelumnya, dan ibunya sering tersesat.

    Setiap kesalahan semakin menyusutkan kepercayaan diri ibunya. “Dia agak menyesal datang ke sini sekarang,” Kim mengaku.

    Tetapi Kim, yang sudah begitu akrab dengan budaya Korea Selatan, mengatakan dia beradaptasi dengan mudah. “Dunia yang saya bayangkan dan dunia yang sekarang saya navigasikan secara fisik terasa sangat mirip.”

    Saat kami berbicara, dia dengan penasaran mengambil kotak AirPod saya dari meja di samping kami, membaliknya di tangan. Saya membukanya untuk memperlihatkan headphone nirkabel, tapi tetap saja dia tampak bingung.

    Baru setelah saya meletakkan kuncup di telinga saya, baru ekspresi penuh pemahaman melintasi wajahnya dan dia tertawa.

    Akan ada lebih banyak kejutan dan tantangan ke depan bagi Kim. Ini hanyalah awal dari perjalanannya.

    Reportase tambahan oleh Hosu Lee. Ilustrasi oleh Lilly Huynh

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • 7.800 Warga Palestina Dikurung Tanpa Kejelasan Nasib di Penjara Israel

    7.800 Warga Palestina Dikurung Tanpa Kejelasan Nasib di Penjara Israel

    Jakarta, CNN Indonesia

    Organisasi non-pemerintah Palestinian Prisoner Society menyebut saat ini ada sebanyak 7.800 warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel.

    Para tahanan tersebut termasuk 33 perempuan, 166 anak-anak, dan 2.873 orang yang ditahan tanpa kejelasan hukum atau dituntut berdasarkan kebijakan penahanan administratif di Israel.

    Dilansir Middle East Monitor, sebelum konflik pecah jumlah tahanan Palestina di penjara-penjara Israel diperkirakan sekitar 5.250 orang. Dari jumlah itu, 1.319 di antaranya ditahan tanpa dakwaan atau diadili.

    “Pasukan Israel menahan 3.580 warga Palestina di Tepi Barat sejak 7 Oktober,” demikian pernyataan organisasi itu.

    Dalam kesepakatan gencatan senjata antara pasukan Israel dengan kelompok Hamas pada 24 November lalu, kedua pihak sepakat untuk membebaskan tahanan Palestina di penjara Israel sebagai imbalan atas pembebasan sandera dari Gaza.

    Selama 7 hari gencatan senjata, sebanyak 240 tahanan Palestina dibebaskan dari penjara Israel. Sementara Hamas melepaskan 105 sandera di Gaza.

    Ini berarti masih ada ribuan warga Palestina lainnya yang ditahan di penjara Israel.

    Dalam sebuah pernyataannya beberapa waktu lalu, Kepala Komisi Urusan Tahanan dan Mantan Tahanan Palestina Qadura Fares menyebut ribuan orang itu ditangkap dengan dalih “penahanan administratif”.

    Artinya ribuan orang itu dipenjara tanpa mengetahui tahu tuduhan maupun proses hukum yang mereka hadapi.

    Menurut laporan Al Jazeera, saat ini ada 19 penjara di Israel dan satu di Tepi Barat, untuk menahan warga Palestina.

    “Ini melanggar hukum dan kejam. Konsekuensinya bagi orang yang dipenjara dan orang-orang yang mereka cintai, sering kali tidak bisa bertemu dengan mereka selama berbulan-bulan dam kadang bahkan bertahun-tahun,” demikian laporan Amnesty International.

    (dna/dna)

    [Gambas:Video CNN]

  • Belanda Digugat Gegara Pasok Onderdil F-35 ke Israel saat Gempur Gaza

    Belanda Digugat Gegara Pasok Onderdil F-35 ke Israel saat Gempur Gaza

    Jakarta, CNN Indonesia

    Sekelompok organisasi pemerhati Hak Asasi Manusia (HAM) menggugat pemerintah Belanda atas keterlibatannya dalam agresi brutal Israel ke Jalur Gaza, Palestina.

    Kelompok HAM tersebut menggugat Belanda lantaran masih memasok sejumlah sparepart jet tempur F-35 ke Israel saat negara Zionis itu melancarkan agresi brutal ke Palestina sejak 7 Oktober lalu.

    Menurut para aktivis, memasok onderdil F-35 ke Israel sama saja ikut melanggar hukum internasional di Gaza.

    Dikutip AFP, kasus ini terkait dengan beberapa suku cadang F-35 yang disimpan di gudang di Belanda dan kemudian dikirim beberapa mitra, termasuk Israel, melalui perjanjian ekspor yang ada.

    Oxfam Novib, salah satu kelompok yang mengajukan gugatan, mengatakan ekspor sparepart ini “membuat Belanda terlibat dalam pelanggaran hukum perang dan pelanggaran soal hukuman kolektif terhadap penduduk sipil di Gaza.”

    “Hampir tidak dapat dipercaya bahwa bom-bom ini dijatuhkan berkat dukungan militer Belanda. Hal ini harus dihentikan,” tambah Michiel Servaes, direktur Oxfam Novib.

    Selain Oxfam Novib, organisasi HAM lainnya yang ikut menggugat Belanda, Amnesty International, turut menganggap hal serupa.

    “Dengan memasok suku cadang senjata, Belanda berisiko terlibat dalam pelanggaran hukum kemanusiaan internasional,” ucap Direktur Amnesty International Dagmar Oudshoorn seperti dikutip AFP pada Senin (4/12).

    Agresi Israel ke Palestina sejak 7 Oktober lalu telah menewaskan lebih dari 15.800 orang, termasuk lebih dari 6 ribu anak dan 4 ribu perempuan.

    Pakar hukum internasional mengatakan bahwa pelanggaran HAM kemungkinan besar dilakukan oleh kedua pihak yang berkonflik.

    Sementara itu, pihak berwenang Belanda mengatakan bahwa tidak jelas apakah mereka mempunyai wewenang untuk campur tangan soal pengiriman suku cadang F-35 tersebut. Sebab, pengiriman suku cadang ini bagian dari operasi yang dilakukan Amerika Serikat yang memasok suku cadang ke semua mitra yang membeli F-35 dari Negeri Paman Sam.

    “Berdasarkan informasi terkini mengenai pengerahan F-35 Israel, tidak dapat dipastikan bahwa F-35 terlibat dalam pelanggaran serius hukum perang kemanusiaan,” kata pemerintah Belanda dalam sebuah surat kepada parlemen.

    Namun, salah satu pengacara HAM yang ikut menggugat Belanda, Liesbeth Zegveld, mengatakan: “Jelas bahwa pesawat-pesawat ini digunakan di atas Gaza untuk melakukan pemboman udara dan membantu pasukan darat di Gaza saat ini.”

    Keputusan dalam kasus ini diperkirakan akan keluar dalam waktu sekitar dua minggu.

    (rds/rds)

    [Gambas:Video CNN]

  • Presiden Jerman Minta Maaf Atas Kejahatan Kolonial di Tanzania

    Presiden Jerman Minta Maaf Atas Kejahatan Kolonial di Tanzania

    Berlin

    Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier pada hari Rabu (01/11/2023) meminta pengampunan atas kejahatan yang dilakukan selama masa pemerintahan kolonial di Tanzania.

    “Saya ingin meminta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh orang Jerman terhadap nenek moyang Anda di sini,” kata Steinmeier dalam kunjungannya ke Museum Maji Maji di kota Songea, Tanzania selatan. Tanzania merupakan bagian dari wilayah jajahan Jerman di Afrika Timur.

    “Saya ingin meyakinkan Anda bahwa kami orang Jerman akan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab yang membuat Anda tidak merasa tenang,” tambahnya.

    Untuk apa Steinmeier meminta maaf?

    Para ahli memperkirakan antara 200.000 hingga 300.000 anggota penduduk asli Tanzania dibunuh selama Pemberontakan Maji Maji antara tahun 1905 dan 1907.

    Ini dianggap sebagai salah satu pemberontakan paling berdarah dalam sejarah kolonial, militer Jerman berpartisipasi dalam penghancuran ladang dan desa secara sistematis.

    Berbicara tentang “rasa malu” yang dirasakan terhadap peristiwa tersebut, Steinmeier mengatakan bahwa Jerman siap untuk bekerja sama dengan Tanzania untuk “memproses komunal” masa lalu.

    Pada hari Selasa (31/10/2023), di hari kedua dari tiga hari lawatan Steinmeier ke Tanzania, presiden Jerman itu mengatakan bahwa Jerman akan mempertimbangkan “pemulangan properti budaya dan jenazah.”

    Bagaimana posisi Tanzania di benua Afrika?

    Pada tahun 2021, Jerman secara resmi mengakui melakukan genosida selama pendudukan kolonialnya di Namibia. Mereka mengumumkan kompensasi finansial untuk menebus kejahatan tersebut.

    Jerman memiliki beberapa koloni dari tahun 1884 hingga akhir Perang Dunia I. Ini termasuk wilayah-wilayah yang sekarang dikenal sebagai Tanzania, Burundi, Rwanda, Namibia, Kamerun, Togo, dan Ghana.

    Jerman dan Tanzania bertujuan untuk memperkuat hubungan mereka, dengan Presiden Tanzania Samia Suluhu Hassan sebagai satu-satunya kepala negara perempuan yang memiliki kekuasaan eksekutif di benua Afrika.

    Wanita berusia 63 tahun ini telah mengubah banyak kebijakan pendahulunya, termasuk larangan demonstrasi, memulihkan izin surat kabar dan membebaskan para pemimpin oposisi yang dipenjara.

    Namun, Amnesty International masih mencatat bahwa masih banyak kekurangan hak asasi manusia di negara ini, termasuk pembatasan pers dan kebebasan berkumpul.

    Tanzania adalah salah satu negara dengan perekonomian terkuat di sub-Sahara Afrika dan diperkirakan akan mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,9% pada tahun ini, lebih tinggi dari yang diantisipasi oleh Jerman.

    bh/pkp (DPA, AFP)

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Indonesia Akan Angkat Perhatian Soal Palestina di Dewan HAM PBB

    Indonesia Akan Angkat Perhatian Soal Palestina di Dewan HAM PBB

    Jakarta

    Mengangkat perhatian pada persoalan Palestina menjadi salah satu agenda Indonesia di keanggotaan Dewan HAM PBB, menurut duta besar Indonesia untuk PBB.

    Deputi Wakil Tetap RI 1 di Jenewa/Duta Besar Achsanul Habib mengatakan pembahasan isu Palestina di Dewan HAM PBB selama ini sering dikesampingkan karena peristiwa-peristiwa terbaru.

    “Karena itu kita ingin mengangkat lagi bahwa perhatian mengenai Palestina di Dewan HAM, yang sudah menjadi bagian resmi dari agenda Dewan HAM. Itu dapat diangkat dan menghasilkan hasil yang solutif yang bisa diimplementasikan bagi kepentingan bangsa Palestina tersebut,” ujarnya.

    Indonesia baru saja terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026. Ini adalah kali keenam Indonesia terpilih jadi anggota lembaga internasional itu.

    Kendati dilanda berbagai persoalan HAM di dalam negeri, Indonesia tetap dipercaya oleh negara-negara lain untuk menangani persoalan HAM karena dianggap memiliki kapasitas.

    Pegiat HAM berharap dengan masuknya ke Dewan HAM PBB, Indonesia dapat berkontribusi pada penyelesaian persoalan-persoalan HAM di regional maupun global.

    Apa itu Dewan HAM PBB?

    Dewan HAM PBB juga bertanggung jawab untuk menangani situasi pelanggaran HAM dan membuat rekomendasi tentangnya.

    Lembaga yang berkantor di Jenewa, Swiss ini memiliki kewenangan untuk mendiskusikan semua persoalan dan situasi HAM tematik yang membutuhkan perhatiannya sepanjang tahun.

    Dewan HAM terdiri dari 47 negara anggota, yang dipilih oleh mayoritas anggota Majelis Umum PBB. Majelis mempertimbangkan kontribusi negara-negara kandidat pada promosi dan perlindungan HAM, serta janji dan komitmennya dalam isu ini.

    Keanggotaan Dewan dibagi berdasarkan wilayah geografis, dengan perincian negara-negara Afrika 13 kursi, Asia-Pasifik 13 kursi, Amerika Latin dan Karibia delapan kursi, Eropa Barat dan negara lainnya tujuh kursi, dan Eropa Timur enam kursi.

    Dewan HAM PBB juga bertanggung jawab untuk menangani situasi pelanggaran HAM dan membuat rekomendasi tentangnya. (Getty Images)

    Ini keenam kalinya Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB. Periode sebelumnya yaitu 2006 2007, 2007 2010, 2012014, 20152017, 20202022 dan yang sekarang ini adalah untuk periode 2024 2026.

    Kali ini, Indonesia memperoleh suara tertinggi di antara negara-negara Asia dan Pasifik. Indonesia mengamankan 186 suara, diikuti Kuwait 183 suara, Jepang 175 suara, dan China 154 suara.

    “Terpilihnya Indonesia sebagai Dewan HAM yang keenam kalinya, dan kali ini memperoleh suara terbanyak, merupakan wujud trust yang diberikan bagi Indonesia untuk terus dapat berkontribusi bagi pemajuan dan pelindungan HAM,” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pernyataan resmi di situs Kementerian Luar Negeri RI.

    Apa yang akan dilakukan Indonesia di Dewan HAM PBB?

    Deputi Wakil Tetap RI 1 di Jenewa/Duta Besar Achsanul Habib mengatakan kepada BBC News Indonesia bahwa Indonesia berencana mengangkat sejumlah isu yang “konkret dan relevan ke Dewan HAM PBB”.

    Isu-isu tersebut antara lain perlindungan dan pemajuan hak-hak perempuan serta anak-anak, jaminan akses pembangunan bagi semua negara, dan isu-isu menyangkut hak-hak sipil dan politik.

    Selain isu-isu yang bersifat umum, Indonesia juga akan mengarusutamakan kembali persoalan Palestina di Dewan HAM PBB.

    Palestina sebenarnya telah menjadi salah satu agenda tetap di Dewan HAM PBB, yaitu Agenda item 7: Human Rights Situation in Palestine and Other Occupied Territories.

    Namun, kata Habib, pembahasannya seringkali terimbas oleh kepentingan-kepentingan lain yang lebih segera, misalnya serangan Rusia ke Ukraina. Sehingga kemudian beberapa negara seolah-olah melupakan masalah yang sudah lebih dari 70 tahun tidak kunjung selesai itu.

    “Kita ingin mengangkat ini menjadi fokus, bahwa ini sudah jadi agenda tetap. Kita berikan konsentrasi, fokus kembali, bahwa masalah ini harus kita selesaikan. Sudah 73 tahun. Jangan karena ada masalah yang baru muncul satu-dua tahun terakhir kemudian yang menjadi dasar ini, isu yang sudah lama ini terus kita lupakan,” kata Habib kepada BBC.

    Selain Palestina, Indonesia juga ingin membantu mencarikan jalan keluar untuk konflik di Myanmar melalui perspektif HAM. Persoalan Myanmar juga ditangani Indonesia sebagai ketua ASEAN pada 2023.

    “Di tingkat kawasan kita juga ingin memastikan bahwa proses Myanmar melalui perspektif HAM juga bisa kita bantu untuk segera dapat dicarikan jalan keluarnya yang paling baik dan inklusif, serta menguntungkan semua pihak termasuk bagi masyarakat sipil di sana,” imbuh Habib.

    Baca juga:

    Dalam pernyataan tertulis di situs web resmi Kemlu, Menlu Retno Marsudi menjabarkan tiga prioritas utama Indonesia dalam menjalankan keanggotaan di Dewan HAM PBB.

    Pertama, meningkatkan kapasitas negara-negara dalam mempromosikan dan melindungi HAM, utamanya melalui peningkatan kerja sama teknis dan capacity building.

    Kedua, mendorong dialog yang intensif antar negara dengan kelompok- kelompok kawasan.

    Dan ketiga, mendorong implementasi nilai-nilai Universal Declaration of Human Rights.

    Bagaimana dengan catatan HAM Indonesia?

    Indonesia sudah enam kali dipilih menjadi anggota Dewan HAM PBB, kendati dilanda berbagai persoalan HAM di dalam negeri.

    Bahkan beberapa hari sebelum Indonesia terpilih, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat merilis laporan situasi HAM di Indonesia dengan judul “Indonesia Human Rights Report 2022 yang menjabarkan berbagai pelanggaran HAM di Indonesia sepanjang tahun 2022.

    Kasus-kasus yang dijabarkan antara lain kekerasan oleh aparat negara, kekerasan di Papua, hingga pembatasan kebebasan berekspresi.

    Laporan itu juga mengatakan, kendati pemerintah telah mengambil langkah untuk menginvestigasi dan menuntut beberapa pejabat yang melakukan pelanggaran HAM dan terlibat dalam korupsi, impunitas bagi para pelaku pelanggaran HAM masih menjadi kekhawatiran yang signifikan.

    Awal tahun 2023, Amnesty International merilis laporan tentang wajah “suram penegakan HAM di Indonesia. Lembaga pemantau itu menjabarkan masih tingginya keterlibatan negara maupun pembiaran negara dalam berbagai peristiwa pelecehan dan intimidasi terhadap warga, aktivis, maupun akademisi yang mengkritik pejabat, menyuarakan masalah lingkungan, membahas korupsi, atau membela kelompok minoritas.

    “Pemerintah Indonesia boleh saja membangga-banggakan pencapaian bidang HAM di depan forum internasional, tapi fakta di lapangan berkata lain,” kata Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid.

    Persekusi terhadap kelompok minoritas, misalnya LGBTQ, menjadi salah satu persoalan dalam catatan HAM Indonesia, menurut lembaga-lembaga pemantau seperti Amnesty International. (Getty Images)

    Perwakilan Indonesia di Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AIHCR), Yuyun Wahyuningrum, berpendapat persoalan HAM di dalam negeri tidak akan mencederai kredibilitas Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB.

    Menurut Yuyun, Indonesia dipercaya menjadi anggota Dewan HAM PBB karena dianggap memiliki kapasitas untuk merespons persoalan-persoalan HAM meskipun belum tentu menyelesaikannya.

    “Semua negara, apalagi Indonesia, memiliki persoalan [HAM] tapi Indonesia tidak tinggal diam. Ia melakukan upaya-upaya untuk membenahi dirinya sendiri dan juga mengangkat pengalaman-pengalaman yang dihadapinya untuk berkontribusi pada diskursus HAM di level internasional,” tuturnya.

    Yuyun menjelaskan, Indonesia memiliki kemampuan untuk berjejaring dan melakukan lobi dengan negara-negara lain sehingga semua anggota dari kawasan merasa dilibatkan dalam suatu keputusan. Kemampuan ini, dia menekankan, memerlukan kemauan politik dan keaktifan.

    “Saya tidak pernah melihat Indonesia itu malas konsultasi. Indonesia itu selalu konsultasi. Karena memang begitu norma yang berlaku, yang juga dilihat dari luar ke Indonesia,” ujarnya.

    Yuyun berharap selama tiga tahun keanggotaan di Dewan HAM PBB, Indonesia dapat berkontribusi pada cara pandang, perspektif, pembentukan opini, dan keputusan-keputusan yang akan meringankan persoalan-persoalan HAM di dunia.

    Baca juga:

    Duta Besar Achsanul Habib mengatakan pemerintah selalu terbuka dengan catatan-catatan tentang HAM dari organisasi masyarakat sipil. Namun, dia mengatakan, setiap kasus di dalamnya perlu dilihat satu per satu “secara komprehensif.

    Dia menjelaskan pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan HAM. Misalnya, pengakuan Presiden Jokowi atas nama negara atas 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. “Itu kan enggak banyak dunia yang berani,” ujarnya.

    Langkah lainnya, kata Habib, adalah penandatanganan Perpres Strategi Nasional Bisnis dan HAM yang di dalamnya ada komitmen bahwa setiap pelaku bisnis dan investasi multinasional harus memasukkan nilai perlindungan HAM di dalam praktik bisnisnya di Indonesia.

    “Proses-proses ini panjang… Itu semua diikuti dunia sehingga mereka punya kepercayaan di dalam langkah-langkah Indonesia di dalam HAM tersebut,” kata Habib.

    Andreas Harsono dari Human Rights Watch Indonesia berharap Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB tidak menerapkan “standar ganda dalam menegakkan hak asasi manusia secara global.

    “Mereka bisa kritis terhadap Israel atau negara-negara Barat … tapi coba mengkritik Myanmar, atau Tiongkok soal minoritas Uighur kan risikonya besar, atau coba mengkritik Arab Saudi misalnya, nanti jatah hajinya dikurangi. Itu yang harus dilewati oleh negara Indonesia,” kata Andreas.

    “Jadi bicaralah dengan straight-forward, dengan jujur, dengan data-data yang kuat. Bukan double standard.”

    (nvc/nvc)

  • Diduga Sebar Propaganda Antipemerintah, Jurnalis Vietnam Divonis 6 Tahun Bui

    Diduga Sebar Propaganda Antipemerintah, Jurnalis Vietnam Divonis 6 Tahun Bui

    Jakarta

    Nguyen Lan Thang, seorang jurnalis terkemuka Vietnam dijatuhkan hukuman 6 tahun penjara. Dia diduga menyebarkan propaganda antipemerintah karena mendokumentasikan protes dan pelanggaran hak asasi manusia.

    Dilansir AFP, Rabu (12/4/2023), Nguyen Lan Thang yang juga seorang aktivis dan penulis lepas yang terkenal di Vietnam dihukum karena kritiknya terhadap pemerintah. Dia diduga menyebarkan “propaganda anti-negara”, berdasarkan keterangan sidang tertutup di Hanoi.

    Pengacaranya, Nguyen Ha Luan, mengatakan kepada AFP bahwa kliennya itu juga telah dijatuhi hukuman percobaan dua tahun.

    Vietnam memiliki pengekangan ketat terhadap kebebasan berekspresi dan pemerintah bergerak cepat untuk membasmi perbedaan pendapat dan menahan kritik.

    Thang, 47, ditangkap di rumahnya di Hanoi pada Juli tahun lalu dan sejak itu ditolak kunjungan rutin keluarga, menurut kerabatnya.

    Istrinya, Le Bich Vuong, menulis di Facebook bahwa dia “terkejut” dengan hukuman tersebut.

    “Saya mengharapkan kebebasannya karena apa yang suami saya lakukan itu positif, itu perbuatan baik,” katanya.

    Dia melakukan perjalanan ke lokasi penyitaan tanah secara paksa untuk memfilmkan penggunaan kekuatan berlebihan oleh pihak berwenang dan juga berpartisipasi dalam banyak protes pro-lingkungan, menurut Human Rights Watch.

    Thang menulis lebih dari 130 entri blog, kata kelompok hak asasi itu, mengutip dia yang mengatakan bahwa dia ingin “membantu mengungkap dan mendemitologiskan hal-hal untuk orang biasa, sehingga mereka berani berdiri dan menuntut hak mereka”.

    Dalam surat terbuka kepada hakim dalam kasus tersebut, orang tua Thang menulis bahwa putra mereka adalah seorang “patriot”.

    “Kami percaya … berbicara menentang ketidakcukupan dan ketidakadilan, dan membela orang-orang yang rentan bukanlah ‘kejahatan terhadap pemerintah’,” tulis mereka.

    Sebelum putusan, Wakil Direktur Regional Amnesty International untuk Kampanye Ming Yu Hah menyerukan agar dakwaan dibatalkan.

    “Persidangan Nguyen Lan Thang menunjukkan bahwa pihak berwenang Vietnam membungkam mereka yang memproduksi konten yang dianggap ‘tidak menguntungkan’ karena mereka berusaha untuk memastikan tunduk pada negara.

    “Kurangnya akses yang memadai ke pengacara dan kunjungan keluarga merupakan noda lebih lanjut pada persidangan yang sangat cacat dan tidak adil.”

    Hukuman itu dijatuhkan lebih dari setahun setelah Pham Doan Trang, seorang jurnalis pembangkang terkenal, dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara di negara otoriter itu.

    Baru-baru ini, pada bulan Maret, aktivis Truong Van Dung dijatuhi hukuman enam tahun penjara, juga karena menyebarkan ‘propaganda anti-negara’.

    (eva/aud)

  • RUU TNI Kenapa Ditolak? Tentara Urus Kasus Narkoba, 20 Organisasi Tak Terima

    RUU TNI Kenapa Ditolak? Tentara Urus Kasus Narkoba, 20 Organisasi Tak Terima

    PIKIRAN RAKYAT – Alasan RUU TNI kenapa ditolak bisa diketahui di artikel ini. Sedang dilakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia di hotel mewah Fairmont, Jakarta sejak Jumat 14 Maret 2025 sampai hari libur kerja Sabtu, 15 Maret 2025.

    Rapat RUU TNI di hotel saat Presiden Prabowo menekankan efisiensi itu dikonfirmasi Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP, TB Hasanuddin. Anggota Dewan itu menjelaskan pihaknya belum mengetahui sampai kapan rapat tersebut akan tuntas.

    “Kita mulai kemarin pada pukul 13.30 WIB setelah Salat Jumat. Kita mulai tadi malam sampai sekitar jam 22.00 WIB. Hari ini akan mulai lagi jam 10.00 WIB, sampai kapan nanti, jam berapa saya belum tahu. (Tentang alasan rapat diadakan tidak di Gedung MPR) itu tanya kepada Sekjen kenapa di sini, kenapa tidak di MPR atau misalnya di tempat lain. It’s not my business,” tuturnya kepada wartawan Pikiran-rakyat.com, Asep Bidin Rosidin,

    RUU TNI kenapa ditolak?

    Pembahasan RUU yang mengatur prajurit tentara ini ditolak 20 organisasi sekaligus. Alasan penolakannya adalah menganggap UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 masih dianggap relevan untuk membangun tentara ke arah militer yang profesional.

    “Pemerintah dan DPR perlu mengubah aturan tentang peradilan militer yang diatur dalam UU No. 31 tahun 1997 agar prajurit militer tunduk pada peradilan umum jika terlibat tindak pidana umum demi menegakkan asas persamaan di hadapan hukum yang ditegaskan dalam Konstitusi,” kata salah satu organisasi tersebut, KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan).

    KontraS dan 19 organisasi lainnya menolak karena terdapat pasal-pasal bermasalah dalam draf yang diserahkan pada DPR, Selasa 11 Maret 2025. Pasal itu dianggap akan mengembalikan dwifungsi TNI yang diterapkan Presiden Soeharto, mertua Prabowo. Soeharto sebelumnya berkuasa 32 tahun di era Orde Baru dan ia diturunkan saat reformasi tahun 1998.

    Pasal-pasal bermasalah dalam RUU TNI

    TNI akan menjabat di Kejaksaan Agung dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

    Alasannya adalah TNI yang kini dipimpin Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto harusnya bertugas sebagai alat pertahanan negara, sedangkan Kejaksaan adalah aparat penegak hukum. Sedangkan tentara di KKP tidak tepat karena itu adalah lembaga sipil.

    TNI menangani kasus narkoba

    Hal ini juga dianggap tidak tepat karena penanganan kasus narkotika harusnya oleh penegak hukum, bukan pihak yang bertugas sebagai alat pertahanan negara. Penanganannya pun harusnya pada aspek medis, bukan represeif atau operasi militer selain perang yang melibatkan tentara.

    TNI operasi militer tanpa pertimbangan DPR

    UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 sudah mengatur bahwa DPR melalui kebijakan politik negara lewat presiden akan mempertimbangkan situasi operasi militer. Draf baru meniadakan peran DPR sebagai legislatif dan wakil rakyat yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Konflik kewenangan berpotensi timbul.

    “Koalisi menolak DIM RUU TNI yang disampaikan pemerintah ke DPR karena masih mengandung pasal-pasal bermasalah yang tetap akan mengembalikan dwi fungsi TNI dan militerisme di Indonesia. Pernyataan kepala komunikasi presiden yang menilai tidak ada dwi fungsi dalam RUU TNI adalah keliru, tidak tepat dan tidak memahami permasalahan yang ada dalam RUU TNI,” kata KontraS dan lembaga lainnya.

    Panglima TNI Ingin Perwira Cepat Naik Pangkat, Ada Apa?

    Revisi UU TNI Dibahas Tertutup di Hotel Mewah, Usia Pensiun Perwira Tinggi Diperpanjang?

    20 organisasi yang menolak RUU TNI

    Berikut selengkapnya:

    Imparsial YLBHI KontraS PBHI Nasional Amnesty International Indonesia ELSAM Human Right Working Group (HRWG) WALHI SETARA Institute Centra Initiative Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Pos Malang Aliansi untuk Demokrasi Papua (ALDP) Public Virtue Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) BEM SI

    Demikian alasan RUU TNI ditolak 20 organisasi. Salah satunya menganggap tidak tepat jika tentara ikut mengurusi kasus narkoba.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News