Xcloud.id

NGO: aktivis 98

  • Dari Kenaikan PPN 12 Persen hingga Penetapan Tersangka Hasto, Hasyim Muhammad Sindir PDIP

    Dari Kenaikan PPN 12 Persen hingga Penetapan Tersangka Hasto, Hasyim Muhammad Sindir PDIP

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kader NasDem Hasyim Muhammad memberi kritik keras terhadap PDIP. Ia menyebut partai itu banyak omong kosong.

    “PDIP dari dulu memang banyak omong kosong,” kata Hasyim dikutip dari unggahannya di X, Rabu (25/12/2024).

    Ia memberi contoh. Saat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas umur pencalonan presiden dan wakil presiden.

    “Misal soal keputusan MK mengenai Gibran. Awalnya membuka kemungkinan Gibran jadi wakilnya Ganjar, tapi begitu Gibran pikih Prabowo, putusan MK-nya diprotes. Omong kosong!” ujarnya.

    Ia juga mengungkit omongan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Mengaitkan Prabowo dengan penculikan aktivis 98.

    “Belum lagi ketika PDIP angkat isu penculikan kepada Prabowo di Pilpres 2024 padahal di tahun 2009, Prabowo adalah cawapres PDIP. Omong kosong!” ucapnya.

    Kini, hal sama menurutnya terjadi dalam isu kenaikan PPN 12 persen. Dulunya PDIP mendukung, kini malah mengkritik.

    “Lalu soal PPN 12%. Sekarang PDIP seperti pahlawan rakyat ketika melawan PPN 12%. Padahal PDIP juga yang ikut memutuskan itu. Omong kosong!” terangnya.

    Baru-baru ini, Hasto ditetapkan tersangka korupsi. Lalu PDI Perjuangan menyebutnya politis.

    “Dan sekarang Hasto dijadikan tersangka katanya politis. Dulu ketika menteri-menteri Nasdem ditangkepin, bilangnya nggak politis. Omong kosong!” imbuhnya.

    Hasyim mengatakan, pada dasarnya. Ia tak setuju dengan putusan MK soal syarat umur.

    “Saya nggak pernah setuju Putusan MK yang “memberi jalan” ke Gibran. Saya juga nggak setuju dengan politik dinasti yang dilakukan Jokowi,” terangnya.

  • Tim 8 Prabowo soroti kritikan PDIP soal PPN 12 persen   

    Tim 8 Prabowo soroti kritikan PDIP soal PPN 12 persen   

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Tim 8 Prabowo soroti kritikan PDIP soal PPN 12 persen   
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 23 Desember 2024 – 15:47 WIB

    Elshinta.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritik kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto, terkait kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen. 

    Koordinator Tim 8 Prabowo-Gibran, Wignyo Prasetyo mengaku aneh kenapa saat ini PDIP menolak kebijakan yang bakal berlaku 1 Januari 2025 itu. 

    “PDIP ini kaya kata pepatah, lempar batu sembunyi tangan. Padahal mereka sebelum pemerintah Prabowo-Gibran ini anggota Fraksi PDIP sebagai Ketua Panja kenaikan PPN sebesar 12 persen itu,” ujar mantan Aktivis 98 ini melalui siaran persnya, Senin, (23/12) di Jakarta. 

    Karena itu, Wignyo berpesan kepada PDIP agar berlebihan mengkritik pemerintahan Prabowo Subianto ini. 

    Menurut Wignyo, kala masih pembahasan di DPR, PDIP menyatakan setuju adanya kenaikan PPN sebesar 12 peraen tersebut. 

    “Setahu saya saat itu PDIP bagian yang ikut menyetujui naiknya PPN 12 persen. Malah sekarang terbalik kaya nelan air liurnya kembali,” pungkas mantan tahanan politik era Presiden Soeharto ini.   

    Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membantah menjadi inisiator kebijakan penaikan pajak pertambanhan nilai atau PPN 12 persen. Juru bicara PDI Perjuangan Chico Hakim menyebut inisiator perubahan Undang-Undang Harmonisasi Undang-Undang tentang Peraturan Perpajakan atau UU HPP ialah pemerintah melalui Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. 

    Chico juga menerangkan Komisi 12 DPR RI saat itu itu dipimpin oleh Fraksi Golkar dan oleh komisi menunjuk Ketua Panja dari PDIP.

    “Jadi salah besar kalau dikatakan inisiatornya adalah PDIP. Dan lebih salah lagi kalau dikatakan PDIP harus bertanggung jawab karena UU HPP itu adalah produk DPR RI secara kelembagaan. Saat itu ada 8 Fraksi yang menyetujui,” tegas Chico mengutip Media Indonesia, Senin (23/12). 

    Chico mengaku partai berlogo banteng itu enggan menyalahkan pihak manapun terkait kenaikan PPN 12 persen yang banyak ditentang oleh masyarakat sipil.

    “Tetapi akar masalahnya bukan soal siapa yang inisiasi atau bertanggung jawab, melainkan bagaimana mencari jalan keluar,” tambahnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Dulu Ikut Menyetujui saat Pengesahan

    Dulu Ikut Menyetujui saat Pengesahan

    loading…

    Wakil Ketua Umum DPP PKB Faisol Riza meminta masyarakat untuk melakukan judicial review terkait dengan PPN12%. Foto/SINDOnews

    JAKARTA – Kenaikan PPN 12% menuai pro kontra di masyarakat. Sikap pemerintah yang tetap memberlakukan PPN 12% ditentang sejumlah pihak, termasuk tokoh-tokoh dari PDI Perjuangan (PDIP).

    Padahal pemberlakukan PPN 12% merupakan mandat Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UUHPP) yang sudah disahkan oleh DPR periode lalu dan diteken pemberlakuannya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Oktober 2021.

    “Kalau memang keberatan dengan pemberlakuan PPN 12% sesuai dengan UU HPP, masyarakat sebaiknya menguji melalui Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. PDIP kan ikut menyetujui saat pengesahan, silakan teman-teman PDIP berargumentasi kembali dalam sidang JR di MK kenapa dulu menyetujui lalu sekarang menolak,” kata Wakil Ketua Umum DPP PKB Faisol Riza, Senin (23/12/2024).

    Riza menyarankan agar pemerintah sebaiknya diberi kesempatan untuk menjalankan undang-undang demi menjaga kebijakan fiskal nasional dan keberlangsungan berbagai jenis subsidi untuk rakyat.

    “Berilah kesempatan pemerintah untuk menjalankannya. Toh, kalau pajak kembalinya juga tetap kepada rakyat melalui belanja pemerintah seperti bansos atau subsidi listrik, elpiji dan BBM. Masa PDIP sekarang lebih setuju pencabutan subsidi untuk rakyat?” jelas Riza.

    Riza menjelaskan, pajak adalah bentuk nyata eksistensi sebuah negara dan bangsa. Aturan dibuat untuk digunakan bagi kepentingan bersama. Semakin maju negara, biasanya rasio pajak akan semakin besar. Negara yang besar membutuhkan pajak besar untuk membiayai pembangunan.

    “Indonesia saat ini sudah menjadi anggota G20 dan G8, karena tergolong sebagai negara besar. Maka wajar jika pendapatan negara dituntut semakin besar dari sektor pajak,” ujarnya.

    Karena itu, Riza kembali mengajak semua pihak untuk memberi kesempatan kepada pemerintahan Prabowo guna menyukseskan program-program untuk kesejahteraan rakyat.

    “Kalau kita tidak menambah pajak dari mana kita akan membiayai gaji guru, sertifikasi guru, pembangunan gedung sekolah, 3 juta rumah untuk rakyat, makan bergizi gratis, dan lainnya. Pajak adalah sarana kita untuk membangun. Kalau tidak nambah PPN, kita pasti sudah memangkas subsidi bahkan bisa mencabut banyak jenis subsidi,” ujar aktivis 98 ini.

    Meski demikian, Riza juga menyampaikan perlunya pengawasan terhadap pelaksanaan belanja pemerintah. “Sekali lagi, berikan kesempatan kepada pemerintah menjalankan UU menyangkut PPN 12%. Kita awasi pelaksanaannya agar tidak disalahgunakan atau terjadi kebocoran. Setelah itu kita evaluasi bersama pelaksanaannya,” tambah Riza.

    (cip)

  • Ciptakan Kepastian Hukum, Indonesia Perlu Bentuk Omnibus Law Teknologi – Page 3

    Ciptakan Kepastian Hukum, Indonesia Perlu Bentuk Omnibus Law Teknologi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah diminta segera membentuk Omnibus Law Teknologi sebagai langkah strategis untuk menjawab tantangan yang muncul dari perkembangan teknologi. Regulasi terpadu ini tidak hanya akan menciptakan kepastian hukum, tetapi juga mendorong inovasi dan investasi di sektor teknologi.

    Hal ini sebagaimana disampaikan Direktur eLaw Institute Eko Prastowo dalam keterangan pers, Minggu (22/12/2024).

    Menurutnya, kemajuan teknologi telah membawa perubahan signifikan di berbagai sektor. Namun, tanpa regulasi yang tepat, teknologi tersebut juga dapat menimbulkan risiko serius.

    Misalnya, lanjut Eko, teknologi pengenalan wajah berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk memantau kerumunan di ruang publik. Tanpa aturan yang jelas, teknologi ini berisiko melanggar privasi jika data wajah digunakan tanpa izin atau disalahgunakan untuk tujuan yang tidak transparan.

    “Kita hidup di era revolusi teknologi. Omnibus Law Teknologi adalah langkah penting untuk menciptakan kerangka hukum yang adaptif, memastikan masyarakat terlindungi, pelaku usaha memiliki kepastian hukum, dan Indonesia tetap relevan di kancah global.” ujar Eko Prastowo.

    Urgensi Omnibus Law Teknologi

    Advokat yang juga aktivis 98 ini menjelaskan urgensi pembentukan Omnibus Law Teknologi, antara lain, untuk menyatukan aturan yang tersebar dan menciptakan kepastian hukum. Fragmentasi regulasi tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga menghambat inovasi dan melemahkan daya tarik investasi.

    “Selain itu, inovasi yang berkembang pesat seperti kecerdasan buatan, blockchain, hingga teknologi antariksa harus diimbangi dengan regulasi yang memadai. Tanpa aturan yang jelas, dampaknya bisa serius bagi masyarakat dan bahkan mengancam kepentingan nasional,” jelasnya.

  • Kiprah Politik Jokowi dan Gibran Dinilai Tak Akan Redup Meski Dipecat PDIP, Yang Rugi Partai Banteng – Halaman all

    Kiprah Politik Jokowi dan Gibran Dinilai Tak Akan Redup Meski Dipecat PDIP, Yang Rugi Partai Banteng – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemecatan keanggotaan Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution sebagai kader PDI Perjuangan (PDIP) dinilai tidak akan membuat kiprah politik ketiganya meredup.

    Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar menilai pemecatan Jokowi beserta anak dan menantunya oleh PDID justrru merugikan partai berlambang banteng moncong putih itu sendiri.

    Hal ini lantaran Gibran saat ini sedang mengemban tugas sebagai wakil presiden dan Bobby Nasution baru saja terpilih sebagai Gubernur Sumatera Utara. 

    ⁠”Jelas yang merugi adalah PDIP karena Gibran saat ini menjabat Wapres, Bobby Gubernur terpilih dan Jokowi Presiden ke-7 yang masih sangat berpengaruh bahkan dukungan publik pada dirinya masih sangat besar sekali,” kata dia saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (17/12/2024).

    “Salah satu indikatornya mayoritas calon kepala daerah yang didukung beliau berhasi memenangkan kontestasi, bahkan terus menerus tak henti masyarakat menemui Jokowi di kediamannya di Solo baik secara individu maupun berkelompok ini khan luar biasa sekali,” imbuhnya.

    Semar juga menyinggung kiprah Jokowi dan keluarganya yang menurutnya telah berhasil mendongkrak suara PDI Perjuangan menjadi partai pemenang dalam beberapa pemilu di Indonesia yang sebelumnya sulit dicapai. 

    “⁠Sudah terbukti, sejak kali pertama pemilu presiden dilakukan secara langsung di tahun 2004 PDIP selalu gagal dalam kontestasi pilpres tersebut dan baru berhasil setelah adanya sosok Jokowi yang membuat Kemenangan PDIP dua kali berturut-turut baik pilpres maupun pileg,” ujarnya.

    “Dengan begitu dapat diartikan Jokowi lah yang membuat PDIP berhasil merebut kekuasaan politik,” lanjut aktivis 98 itu.

    Dia juga yakin semua partai politik saat ini berharap Jokowi dan keluarganya bisa bergabung usai dipecat dari PDI Perjuangan, karena animo publik yang masih sangat tinggi pada presiden ketujuh tersebut. 

    “⁠Banyak sekali yang siap menampung Jokowi, Gibran dan Bobby secara politik karena mereka memiliki kekuatan politik yang sangat diperhitungkan dengan dukungan masyarakat yang masih cukup luas dan besar sehingga akan membawa keuntungan bagi partai politik yang dapat meminangnya, yang patut dipertanyakan itu alasan pemecatan karena Jokowi intervensi MK ini tuduhan serius yang harus dibuktikan karena kami meyakini Jokowi tak akan melakukannya,” ujarnya.

    Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan putranya Gibran Rakabuming Raka resmi dipecat sebagai kader PDI Perjuangan (PDIP) sejak hari ini, Senin 16 Desember 2024.

    Surat pemecatan Jokowi ini dibacakan oleh Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan Partai Khomarudin Watubun melalui video yang di terima Tribunnews, pada Senin (16/12/2024). 

    Dalam video itu, Komarudin turut didampingi oleh jajaran DPP PDIP lainnya seperti Said Abdullah, Olly Dondokambey, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul serta jajaran pengurus PDIP lainnya.

    “Merdeka! Saya Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan. Bersama ini, tanggal 16 Desember 2024, saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia,” kata Komarudin.

    “DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobby Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Adapun surat SK, saya baca sebagai berikut,” sambung dia.

    Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri usai memberikan pengarahan tertutup dalam rapat koordinasi dengan Badan Saksi Pusat Nasional (BSPN) dan Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (13/8/2024). (Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda)

    Dalam hal ini Komar juga mengumumkan jika menantu Jokowi, yanki Bobby Nasution juga telah dipecat. 

    Dia mengatakan, pemecatan tersebut merupakan sanksi organisasi.

    Komarudin juga menegaskan jika ketiga orang tersebut dilarang untuk berkegiatan, menjabat mengatasnamakan PDIP.

    “Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya,” katanya.

  • Bahlil Klaim Ikut Pelopori Reformasi, Said Didu: Saat Itu Saya Anggota DPR, Tidak Pernah Dengar Nama Bahlil

    Bahlil Klaim Ikut Pelopori Reformasi, Said Didu: Saat Itu Saya Anggota DPR, Tidak Pernah Dengar Nama Bahlil

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu, menanggapi pernyataan Bahlil Lahadalia yang mengklaim dirinya sebagai salah satu pelopor gerakan reformasi pada tahun 1998.

    Said Didu dengan tegas menyebut bahwa dirinya tidak pernah mendengar nama Bahlil dalam konteks pergerakan reformasi saat itu.

    “Hahaha. Saya anggota DPR/MPR saat 1998. Saya ketemu dan kenal hampir semua aktivis 98. Saya tidak kenal dan tidak pernah dengar nama Bahlil,” ujar Said Didu, dikutip dari X (Twitter), Sabtu (14/12/2024).

    Lebih lanjut, Said Didu menyindir kemungkinan lain terkait pernyataan Bahlil. “Atau mungkin sekarang sudah ganti nama dan operasi plastik,” tambahnya dengan nada sarkastik.

    Pernyataan ini memancing perhatian publik, mengingat Said Didu merupakan sosok yang aktif di panggung politik dan pemerintahan saat era reformasi bergulir. Sebagai anggota DPR/MPR kala itu, Said Didu mengaku mengenal banyak tokoh yang menjadi bagian penting dalam gerakan reformasi.

    Bahlil Lahadalia, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sebelumnya mengklaim memiliki kontribusi besar dalam perjuangan reformasi 1998. Namun, klaim tersebut tampaknya menjadi kontroversi, terutama di kalangan tokoh-tokoh yang aktif pada masa itu.

    “Dalam pandangan saya sebagai mantan aktivis yang ikut mempelopori reformasi,”pungkas Bahlil dalam sambutannya di acara puncak HUT ke 66 Partai Golkar. (Ikbal/Fajar)

  • Jangan sia-siakan ANTARA!

    Jangan sia-siakan ANTARA!

    Jakarta (ANTARA) – Sebuah kantor berita yang terus meniti usia, ANTARA telah menorehkan sejarah panjang, jauh sebelum siapapun yang hari ini mengklaim sebagai yang pertama menyediakan informasi atau konten.

    Hari ini usianya tepat 87 tahun, tepatnya didirikan pada 13 Desember 1937. Selama itu pula, ANTARA konsisten menyediakan informasi akurat dan terpercaya bagi masyarakat Indonesia, bahkan dunia.

    Namun, di era digital yang serba cepat ini, pertanyaan mengenai bentuk kelembagaan yang paling tepat bagi ANTARA ke depan menjadi relevan untuk memastikan perannya tetap signifikan dan kompetitif.

    Sebagai badan usaha milik negara (BUMN) dengan status perusahaan umum (Perum) sejak 2007, ANTARA memiliki tanggung jawab ganda, yakni menjalankan fungsi pelayanan publik dan mencapai target finansial.

    Tantangan ini semakin kompleks dengan hadirnya media digital dan platform berita daring yang menawarkan informasi secara instan. Untuk tetap relevan, ANTARA perlu menyesuaikan struktur kelembagaannya agar lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan industri media.

    Melihat praktik terbaik dari kantor berita internasional dapat memberikan perspektif berharga. Reuters, misalnya, didirikan pada 1851 dan kini menjadi salah satu kantor berita terbesar di dunia.

    Reuters mempekerjakan sekitar 2.500 jurnalis dan 600 jurnalis foto di sekitar 200 lokasi di seluruh dunia, menunjukkan komitmen mereka dalam menyediakan berita global yang cepat dan akurat.

    Sementara itu, Agence France-Presse (AFP), yang merupakan kantor berita tertua di dunia, didirikan pada 1835 sebagai Havas dan kemudian berganti nama menjadi AFP pada 1944.

    AFP telah berhasil mempertahankan relevansinya dengan terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan audiens.

    Sementara ANTARA sendiri, hingga kini terlihat masih berusaha untuk mempertahankan eksistensinya di tengah gempuran berbagai persoalan internalnya.

    Belum lama, kantor berita itu terpaksa memindahkan kantor pusatnya dari Merdeka Selatan ke Pasar Baru, karena ada aksi korporasi yang mengarahkan Wisma Antara beralih kepemilikan ke BSI.

    Tidak jarang ANTARA menerima kritik dari berbagai pihak yang mungkin tidak sepenuhnya memahami kompleksitas operasional dan tantangan yang dihadapi.

    Sebagai lembaga yang mengemban misi pelayanan publik, sekaligus tuntutan bisnis, ANTARA berada dalam posisi yang sulit untuk dipahami, sekaligus menantang.

    Oleh karena itu, penting bagi publik untuk melihat peran ANTARA secara holistik dan memberikan dukungan yang konstruktif.

    Lembaga ini bukan entitas kecil yang bisa secara serampangan dipadankan dengan mengelola sebuah akun media sosial atau disandingkan dengan perusahaan media baru yang sekadar mengandalkan click bait dan tren kontroversial.

    Lebih dari itu, ANTARA adalah sumber informasi bangsa yang mencerahkan, memberdayakan, mendidik, dan membangkitkan nasionalisme. Pahami fungsi dan perannya, dan tidak dengan enteng berkomentar ketika penonton ANTARA TV bisa dihitung dengan jari karena bukan itu tujuan terbesarnya.

    Langkah strategis

    Untuk meningkatkan daya saing dan efektivitasnya, ANTARA dapat mempertimbangkan beberapa langkah strategis, khususnya sesuatu yang paling mungkin dilakukan secara internal.

    Langkah strategis itu, di antaranya menggenjot transformasi digital secara menyeluruh, mengadopsi teknologi terkini, seperti akal imitasi (AI) dan analitik data untuk meningkatkan efisiensi produksi berita dan distribusi konten. Hal ini sejalan dengan langkah yang diambil oleh kantor berita internasional dalam menghadapi tantangan era digital.

    Kemudian, jangan lupa untuk memperkuat kemitraan dengan kantor berita global untuk pertukaran konten dan teknologi, serta meningkatkan kapasitas jurnalis melalui program pelatihan dan magang.

    Untuk kemitraan itu, misalnya, ANTARA telah menjalin kerja sama dengan Bloomberg selama 28 tahun, yang menunjukkan komitmen untuk terus berkolaborasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan pasar Indonesia.

    Lembaga ini jangan terus terjebak untuk bergantung pada dana Public Service Obligation (PSO) sebagai pendapatan utama, melainkan harus kreatif dan inovatif dalam mendiversifikasi layanan.

    ANTARA harus mengembangkan produk dan layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar modern, seperti platform berita digital dan konten multimedia interaktif yang benar-benar dapat menarik audiens yang lebih luas dan beragam. Lakukan survei pasar untuk mengetahui apa yang dibutuhkan para pelanggannya.

    Kemudian berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan jurnalis untuk memastikan mereka memiliki keterampilan yang relevan dengan tuntutan industri media saat ini. ANTARA harus mengambil langkah, dalam hal ini dengan mengembangkan potensi jurnalis muda melalui berbagai program pelatihan.

    Memang, saat ini, ANTARA sebagai kantor berita nasional sedang berada di persimpangan strategis untuk menentukan bentuk kelembagaan yang dapat memastikan keberlanjutan dan relevansinya di era digital.

    Model kelembagaan yang digunakan oleh kantor berita internasional, seperti Reuters, Associated Press (AP), dan The Guardian memberikan inspirasi tentang bagaimana struktur organisasi dapat mempengaruhi keberhasilan operasional.

    Reuters, misalnya, beroperasi sebagai perusahaan terbatas di bawah Thomson Reuters Corporation, memungkinkan fleksibilitas bisnis sekaligus mempertahankan integritas jurnalistik.

    Sementara itu, AP sebagai koperasi menunjukkan bahwa kolaborasi antaranggota dapat menjadi pendorong stabilitas dan kualitas, sedangkan The Guardian, yang berada di bawah kendali Scott Trust, menjamin keuntungan diinvestasikan kembali untuk mendukung misi editorial, tanpa tekanan dari pemegang saham.

    Setiap model kelembagaan memiliki kekuatan dan tantangannya masing-masing. Model koperasi, seperti AP, memastikan bahwa kebutuhan anggotanya selaras dengan arah organisasi, namun memerlukan transparansi manajemen yang tinggi.

    Yayasan nirlaba, seperti The Guardian, memungkinkan fokus pada kualitas berita, tanpa tekanan keuntungan komersial, tetapi membutuhkan dukungan yang kuat dari filantropi atau sumber pendapatan alternatif.

    Di sisi lain, struktur perusahaan terbatas, seperti Reuters, memberikan fleksibilitas penggalangan dana dan peluang ekspansi global, namun berisiko terhadap intervensi pemegang saham yang dapat memengaruhi independensi editorial.

    Keberhasilan model-model ini menunjukkan bahwa struktur kelembagaan yang tepat harus disesuaikan dengan visi, misi, dan konteks operasional masing-masing organisasi.

    Untuk ANTARA sendiri perlu dilakukan kajian mendalam apakah tetap akan menjadi BUMN berbentuk Perum atau berkonsolidasi dengan dua saudaranya RRI dan TVRI menjadi lembaga layanan publik, atau lembaga pemerintah non-departemen.

    Dalam jangka pendek, solusi yang ideal bagi ANTARA dapat mengimplementasikan model kelembagaan hibrida yang menggabungkan elemen BUMN dengan prinsip koperasi atau yayasan nirlaba.

    Dengan struktur ini, ANTARA seiring menanti kajian terbaiknya, maka dapat tetap mengedepankan fungsi pelayanan publik, sekaligus membuka peluang inovasi bisnis untuk keberlanjutan finansial.

    Dukungan pemerintah dapat memastikan stabilitas dasar, sementara pengelolaan yang lebih independen dan kolaboratif dapat meningkatkan daya saing di tingkat global.

    Langkah ini akan menempatkan ANTARA sebagai institusi yang tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di tengah dinamika industri media global, tetap menjadi kebanggaan nasional, dan mampu memenuhi kebutuhan informasi masyarakat Indonesia di masa depan.

    Disadari kemudian, ANTARA telah lama menjadi pilar penting dalam ekosistem media di Indonesia. Dengan mempertimbangkan langkah-langkah strategis tersebut, ANTARA diharapkan dapat terus beradaptasi dan berkembang di tengah perubahan lanskap media global.

    Sebagai masyarakat, semua ingin ANTARA memiliki peran untuk mendukung transformasi ini dan tidak menyia-nyiakan warisan berharga yang telah dibangun selama lebih dari delapan dekade.

    Mari bersama-sama menjaga dan memperkuat peran ANTARA sebagai sumber informasi terpercaya yang mampu menjawab tantangan zaman. Mengantarkan bangsa ini ke era kemasyhuran yang madani.

    *) Dr Taufan Hunneman adalah aktivis 98 dan dosen UCIC, Cirebon

    Copyright © ANTARA 2024

  • Aktivis 98 Apresiasi Visi ‘Jatim Gerbang Baru Nusantara’ Khofifah-Emil

    Aktivis 98 Apresiasi Visi ‘Jatim Gerbang Baru Nusantara’ Khofifah-Emil

    Surabaya (beritajatim.com) – Tahun 2025, ribuan ASN akan diboyong oleh Presiden Prabowo ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini tentu akan membuat trafik arus transportasi dari Jawa ke IKN semakin tinggi. Dan, saat itulah Jatim akan hadir sebagai Gerbang Baru Nusantara.

    Aven Januar, aktivis 98 mengatakan, Gerbang Baru Nusantara adalah visi yang dihadirkan Khofifah-Emil.

    “Dan, hal itu perlu untuk diapresiasi dan didukung oleh masyarakat Jawa Timur dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya, Kamis (12/12/2024).

    Aven juga memaparkan, data Kesyahbandaran Perak tentang kenaikan kunjungan kapal pada jenis kapal layar motor, kapal penumpang, dan Ro-Ro (roll-on/roll-off) dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Semayang, Balikpapan, mengalami kenaikan 20 persen dari tahun 2022 ke tahun 2023.

    “Artinya, visi Gerbang Baru Nusantara Khofifah-Emil mampu menjawab tantangan peran dan posisi strategis Jawa Timur yang akan memberikan dampak positif terkait kesejahteraan masyarakat dan kenaikan sumbangsih pendapatan negara bukan pajak dari sektor transportasi nasional,” tutur Aven, yang juga mantan Sekjen BEM FISIP Unair 2001-2002 ini.

    Pada kesempatan yang sama, Aktivis 98 Surabaya, Katno mengatakan, bahwa apresiasi terhadap visi Gerbang Baru Nusantara diwujudkan dengan pengembangan keahlian dan kemampuan warga Jawa Timur dengan memanfaatkan dalam bentuk ekonomi sektor riil yakni UMKM dan Ekonomi kreatif lainnya.

    “Jika arus distribusi produk dari keluar-masuk Jatim sangat tinggi, warga Jatim pun juga harus terlibat dengan meningkatkan hasil produktivitasnya sendiri, maka Khofifah-Emil dalam tahun pertama diharapkan mendukung produktifitas UMKM, menuju peningkatan kesejahteraan warga,” papar Katno, aktivis 98 dari Untag Surabaya ini.

    Katno, yang saat ini adalah Komisaris BUMN dari PT Industri Kapal Indonesia (IKI) menyebutkan bahwa Pelabuhan Tanjung Perak Jawa Timur melayani 19 rute dari 39 rute tol laut, sehingga hampir 80 persen logistik di 20 provinsi Indonesia Timur disuplai dari Jawa Timur

    “Artinya, visi Gerbang Baru Nusantara ini tidak sekadar menjawab kesejahteraan bagi warga Jawa Timur saja, tapi mampu mendukung kesejahteraan rakyat Indonesia setidaknya di 20 Provinsi Indonesia Bagian Timur,” pungkas Katno yang juga dikenal loyalis Presiden RI periode 2014-2024 , Ir Joko Widodo ini. [tok/aje]

  • PDIP Klaim Menang Pilgub di 14 Provinsi, Relawan Prabowo: Hoax Itu

    PDIP Klaim Menang Pilgub di 14 Provinsi, Relawan Prabowo: Hoax Itu

    GELORA.CO -Ketua Umum Relawan Persatuan Nasional Ikhyar Velayati membantah pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto yang mengklaim PDIP menang di 14 pemilihan Gubernur se-Indonesia

    Menurut Ikhyar, dari data yang ada PDIP hanya menang di dua provinsi yaitu DKI dan Bali, sementara Papua masih saling klaim.

    “Hoax itu, yang benar PDIP menang di 2 pilgub, yaitu DKI dan Bali, di DKI pun ada kemungkinan pertarungan berlangsung dua putaran, sementara Papua Paslon masih saling klaim , selebihnya di 11 wilayah yang di klaim menang, PDIP hanya sekedar partai pendukung, cagub dan cawagubnya juga berasal dari kader partai non PDIP,” ungkap ungkap Ikhyar di Medan, Minggu, 30 November 2024.

    Aktivis 98 tersebut bingung motif pernyataan Sekjend PDIP mengeluarkan pernyataan yang bertentangan dengan fakta di lapangan 

    “Saya bingung juga kenapa Sekjend PDIP dan jajarannya membuat pernyataan yang bertentangan dengan fakta yang ada, yang lebih miris lagi ada dua daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kader PDIP tumbang melawan kotak kosong,yaitu di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka,” tuturnya

    Ikhyar menghimbau jajaran pengurus PDIP membuat kritik dan otokritik mengevaluasi latar belakang kenapa PDIP justru kalah di berbagai pilkada, khusus nya di daerah yang selama ini menjadi basis PDIP

    “Kan lebih baik dan elok jika PDIP segera melakukan kritik dan otokritik kenapa Paslon yang di dukungnya mayoritas kalah di republik ini, baik di tingkatan provinsi maupun kabupaten/kota, khususnya di daerah yang selama ini menjadi basis PDIP seperti Jateng, Sumut dan Sulut, ” himbau Ikhyar

    Sebelumnya di beritakan, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengklaim kadernya bisa menang Pilkada Serentak 2024 di 14 provinsi. Hal itu di ungkap Hasto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis, 28 November 2024.

    “Karena itu lah secara total berdasarkan rekapitulasi sementara, kalau sebelumnya PDIP hanya menang di 6 gubernur, maka sekarang kami memenangi 14 provinsi dan kemudian yang berasal dari kader itu sebelumnya juga hanya sekitar 5, kemudian sekarang menjadi 9,” ungkap Hasto

    14 Provinsi yang di klaim Hasto PDIP menang  yaitu antaranya Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat.

  • Bela Jokowi, Rampai Nusantara Tak Sependapat Dengan Hasto Soal Kriminalisasi Terhadap Anies

    Bela Jokowi, Rampai Nusantara Tak Sependapat Dengan Hasto Soal Kriminalisasi Terhadap Anies

    GELORA.CO – Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, tidak sependapat dengan pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, terkait kriminalisasi terhadap Anies Baswedan dalam pengusutan dugaan kasus Formula.

    Semar menilai, pernyataan Hasto tidak memiliki bukti apapun. Sedangkan saat itu kasus hukum tersebut bergulir. Sehingga menurutnya sangat tidak tepat kalau disebut kriminalisasi.

    “Sedangkan sampai saat ini tidak ada status tersangka Anies, justru waktu itu yang beredar infonya sebelum pecah kongsi dengan Jokowi kalau kuat dugaan Hasto lah sebagai sekjen PDI Perjuangan yang ingin paksakan Anies menjadi tersangka agar dapat memuluskan langkah Ganjar,” kata Semar dalam keterangannya, Senin, 25 November 2024.

    Menurut Semar, Jokowi sudah purna terhadap kepentingan dirinya karena sudah dua periode menjadi Presiden pada saat itu. Sehingga tuduhan mengganjal seseorang melalui proses hukum sangat tidak beralasan. 

    “Secara logika, Jokowi sudah tidak lagi punya kepentingan politik apapun terhadap Anies Baswedan karena sudah tidak ada lagi kontestasi yang memungkinkan Jokowi berhadapan dengan Anies, ya yang paling masuk akal adalah kepentingan PDI Perjuangan dipaksa masuk melalui Jokowi yang ternyata tidak bisa dikendalikan oleh partai tersebut,” tambahnya. 

    Ia mengatakan pernyataan Hasto juga terbantahkan dengan fakta yang membuktikan bahwa hingga Jokowi lengser Anies Baswedan tidak menjadi tersangka dalam kasus hukum apapun. 

    “Jika Jokowi sebagai Presiden saat itu ingin menjadikan Anies tersangka dengan berbagai bukti yang ada tentu sangat mudah sekali dilakukan percepatan dalam prosesnya tapi nyatanya sampai Jokowi lengser Anies tidak jadi tersangka dan proses hukum masih berjalan,” ujar Semar yang juga aktivis 98 tersebut.

     

    Semar mengingatkan agar Hasto kedepan lebih bijak dalam berpolitik dan tidak mudah menyudutkan siapapun yang secara politik sudah tidak sejalan denganya. Ia meminta lebih baik fokus pada kasus hukum yang cukup banyak menjeratnya antara lain kasus Harun Masiku yang sampai saat ini belum ditemukan.

    “Hasto jangan norak dalam berpolitik, ketika tidak sesuai kepentingannya langsung mendiskreditkan dan dikambinghitamkan tanpa dasar yang jelas, lagipula kalau memang gentle ya tanggung jawab lah dengan apa yang diperbuat bukannya lari atau menangis dihadapan publik minta dikasihani dan kita masih ingat ketika Hasto sembunyi di PTIK saat ingin ditangkap penyidik KPK yang diduga kuat dia dilindungi orang kuat sehingga berhasil lolos,” tambahnya. 

    Ia juga heran dengan menuver PDI Perjuangan saat ini dalam pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta yang menggandeng Anies untuk memenangkan kadernya padahal selama ini selalu bersebrangan. Dia juga menyebut di pilkada Jakarta ini terkesan menyembunyikan simbol partai. Menurutnya, itu agar tidak menggerus suara.

    “Tapi justru akan menggerus suara namun rakyat sudah pintar dan pasti tahu kalau Pram-Doel keduanya kader PDIP tulen yang tentu menjadi petugas partai,” tambah Semar. 

    Semar juga mengkritik pernyataan Hasto lainya yang menyinggung keterlibatan salah satu aparat hukum dalam kepentingan politik praktis. Menurutnya ini juga tidak memiliki bukti dan dasar apapun dalam pernyataannya. 

    “Tudingan Hasto ada keterlibatan institusi penegak hukum dalam kontestasi politik kekuasaan sungguh tidak berdasar dan cenderung hanya menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian kalau merasa ada bukti ya laporkan saja tidak usah berisik di luar yang hanya buat kegaduhan saja, justru selama 10 tahun ini Hasto dan juga partai nya didukung institusi yang memiliki kekuatan besar yang bantu semua kepentingan partai beserta para petingginya,” pungkasnya.