Xcloud.id

NGO: aktivis 98

  • Kata Aktivis 98 soal Upaya Polri Perbaiki Citra Negatif: Terlihat Niat Baiknya – Halaman all

    Kata Aktivis 98 soal Upaya Polri Perbaiki Citra Negatif: Terlihat Niat Baiknya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar mengungkapkan bahwa saat ini kinerja Polri dinilai sudah jauh lebih baik dan sangat profesional.

    Semar merespons konten kreator di TikTok yang menyebut banyak pungutan liar (pungli) di kepolisian.

    “Polisi sejak dulu memang selalu lekat dengan stigma negatif, tapi yang harus dilihat bahwa Polri yang sekarang terlihat sekali tekad, kesungguhan, dan niat baiknya untuk melakukan perubahan yang jauh lebih profesional,” kata Semar, dalam keterangannya, Selasa (21/1/2025).

    Dia menganggap kritikan masyarakat tentu itu sebagai bentuk masukan untuk kepolisian.

    Bahkan, menurutnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit pernah membuat ajang khusus yakni lomba mural dan orasi untuk mengkritisi kepolisian.

    “Baru di era Kapolri yang sekarang selalu minta dievaluasi oleh masyarakat bahkan menyelenggarakan lomba mural dan orasi yang mengkritik Polri dengan keras, juara nya pun diberi hadiah cukup besar oleh Kapolri,” ujarnya.

    Semar melihat polisi saat ini memiliki komitmen yang tinggi terhadap layanan masyarakat.

    Menurutnya tidak jarang Kapolri turun secara langsung membantu dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat.

    “Kalau dulu setiap ada demo petinggi polri tak terlihat tapi sekarang ini Kapolri langsung yang naik ke mobil komando saat demonstrasi dan menyampaikan dukungannya kepada para pengunjuk rasa, selain itu dukungan terhadap pemberantasan Korupsi pun sangat besar diperkuat dengan pembentukan satgas khusus dan para mantan penyidik KPK yang berkualitas diakomodir di institusi Polri untuk membantu,” ujarnya.

    Aktivis 98 tersebut mengaku kepolisian saat ini sudah sangat baik dalam memberikan layanan kepada masyarakat, dan memiliki rasa tanggung jawab besar terhadap persoalan masyarakat baik dari segi kehidupan sosial maupun penegakan hukum.

    “Ini pengalaman pribadi, saya baru saja kehilangan barang-barang berupa sepeda motor, play station dan stiknya serta helm karena ada pencuri masuk ke rumah dalam waktu 4 hari pelaku pencurian sudah tertangkap dan sebagian besar barang-barang saya ditemukan, pelaku pun saat ini sedang di proses hukum hingga ke pengadilan tanpa harus mengeluarkan biaya sepeserpun, ini salah satu bukti profesionalisme kepolisian yang harusnya kita apresiasi,” ujarnya.

    Sebab itu, dia mendorong masyarakat terus menjadi mitra dalam pengawasan kinerja kepolisian dan memberikan masukan yang membangun sehingga polri terus bekerja secara profesional 

    “Sampaikan kekurangan polri dalam rangka kritik membangun itu sangat baik tapi sampaikan juga hal baik nya karena sebagai manusia tentu anggota polri tidak sempurna dan ada kekurangan tapi kelebihan atau kebaikannya pun tidak sedikit yang sudah dilakukan,” ucapnya.

    “Kalau seperti ini yang disampaikan terlihat sekali dengan rasa penuh kebencian sehingga dapat dikatakan tidak rasional hanya mengedepankan sentimen negatif dirinya saja terhadap polri,” imbuhnya.

    Semar juga berharap masyarakat memberikan dukungan pada tugas-tugas kepolisian agar kinerjanya semakin baik dalam menjalankan pelayanan terhadap masyarakat. (*)

  • Rampai Nusantara Ungkap Polisi Berintegritas Jauh Lebih Banyak

    Rampai Nusantara Ungkap Polisi Berintegritas Jauh Lebih Banyak

    loading…

    Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar mengungkapkan bahwa polisi berintegritas jauh lebih banyak jumlahnya. Semar merespons konten kreator di TikTok yang menyebut banyak pungutan liar (pungli) di kepolisian.

    Semar menganggap sejak dulu selalu ada masyarakat yang masih memiliki stigma negatif terhadap kepolisian. Meskipun harus diakui saat ini kinerja Polri dinilai sudah jauh lebih baik dan sangat profesional.

    “Polisi sejak dulu memang selalu lekat dengan stigma negatif, tapi yang harus dilihat bahwa Polri yang sekarang terlihat sekali tekad, kesungguhan, dan niat baiknya untuk melakukan perubahan yang jauh lebih profesional,” jelas Semar, Selasa (21/1/2025).

    Ia menganggap kritikan masyarakat sebagai bentuk masukan untuk kepolisian. Bahkan, menurutnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pernah membuat ajang khusus yakni lomba mural dan orasi untuk mengkritisi kepolisian.

    “Baru di era Kapolri yang sekarang selalu minta dievaluasi oleh masyarakat bahkan menyelenggarakan lomba mural dan orasi yang mengkritik Polri dengan keras, juaranya pun diberi hadiah cukup besar oleh Kapolri,” tambahnya.

    Semar melihat polisi saat ini memiliki komitmen yang tinggi terhadap layanan masyarakat. Bahkan, menurutnya tidak jarang Kapolri turun secara langsung membantu dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat.

    “Kalau dulu setiap ada demo petinggi Polri tak terlihat, tapi sekarang ini Kapolri langsung yang naik ke mobil komando saat demonstrasi dan menyampaikan dukungannya kepada para pengunjuk rasa,” ujarnya.

    “Selain itu, dukungan terhadap pemberantasan korupsi pun sangat besar diperkuat dengan pembentukan satgas khusus dan para mantan penyidik KPK yang berkualitas diakomodir di institusi Polri untuk membantu,” tegas Semar.

    Semar yang juga eks aktivis 98 tersebut mengaku kepolisian saat ini sudah sangat baik dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan memiliki rasa tanggung jawab besar terhadap persoalan masyarakat baik dari segi kehidupan sosial maupun penegakan hukum.

  • Aktivis 98 Nilai Kebijakan 100 Hari Prabowo

    Aktivis 98 Nilai Kebijakan 100 Hari Prabowo

    loading…

    Aktivis gerakan mahasiswa 1998, Iwan Gunawan memberikan penilaian 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Bumi pro rakyat. Foto/Ist

    JAKARTA – Aktivis gerakan mahasiswa 1998, Iwan Gunawan memberikan penilaian 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Bumi pro rakyat.

    Iwan mengatakan berbagai kebijakan yang mulai sudah diterapkan Prabowo-Gibran layak mendapat dukungan dari semua pihak karena kebijakan tersebut menjadi harapan akan kemaslahatan rakyat.

    “Langkah langkah yang humanis dan pro rakyat dalam awal pemerintahan Prabowo tersebut adalah sebuah harapan yang cerah bahwa program program kedepan dalam jangka panjang akan banyak yang disambut oleh masyarakat secara baik dan positif, sebagai wujud dari komitment Presiden Prabowo yang benar benar mengutamakan rakyat,” ujar Iwan di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Menurut Iwan, dalam kaidah fikih ada istilah yang sangat populer yaitu, Tashorruf al-Imam ala ar-Ra’iyah manuthun bi al-Maslahah. Hal ini menurut Iwan bermakna kebijakan pemerintah atas rakyat harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan. Karena itu, Iwan mengaku setuju dengan istilah “Prabowocare” yang dikeluarkan aktivis Gerakan Mahasiswa 1998 Haris Rusly Moty.

    “Prabowocare menjadi selaras menurut prinsip prinsip tersebut,” kata Iwan yang juga Sekjend Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI) ini.

    Iwan kemudian membeberkan sejumlah kebijakan Prabowo-Gibran yang dianggap menjadi harapan akan kesejahteraan rakyat di masa yang akan datang. Misalnya, kata Iwan, soal Kenaikan Upah Minimun Provinsi (UMP) 2025.

    “Hal itu tentunya kita sambut positif karena program itu menunjukkan komitmen Prabowo-Gibran kepada buruh,” katanya.

  • BMI Ajak Generasi Muda Tidak Lelah Menjaga Demokrasi

    BMI Ajak Generasi Muda Tidak Lelah Menjaga Demokrasi

    loading…

    Diskusi dengan tema Generasi Muda sebagai Aktor Utama Politik Sukaria. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Banteng Muda Indonesia (DPP BMI) bersama komunitas mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Jakarta yang tergabung dalam Ruang Gerak Indonesia menggelar Indonesian Youth Summit 2025, Senin, 20 Januari 2025. Kegiatan itu mengangkat tema “Generasi Muda sebagai Aktor Utama Politik Sukaria” dan menghadirikan sejumlah narasumber dari mahasiswa, politikus muda, hingga aktivis 98.

    Founder Ruang Gerak Indonesia Jesse Tutupoly mengatakan, Indonesian Youth Summit 2025 adalah sebuah forum diskusi yang digelar dengan melibatkan para mahasiswa dan pemuda di Jakarta bersama para para politikus muda yang hari ini ada di parlemen.

    “Kita ingin mendengar secara langsung dari teman-teman politisi muda yang hari ini berada di parlemen, bagaimana para politisi muda memperjuangkan rakyat dan nilai-nilai demokrasi di parlemen,” katanya

    Jesse menjelaskan, tidak sedikit dari generasi muda berpandangan bahwa partai politik hanya menjadikan rakyat sebagai objek untuk mendulang suara lima tahunan semata.

    “Dalam kegiatan Indonesian Summit Youth ini kita juga ingin mengajak teman-teman mahasiswa dan teman pemuda lainnya agar tidak skeptis dengan politik. Karena sejarah telah mencatat bahwa pemuda memiliki andil dalam perubahan politik di Indonesia,” ujarnya.

    Di tempat yang sama, Anggota DPR dari PDI Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu mengungkapkan, gerakan mahasiswa dan pemuda harus memiliki keresahan dalam melihat dinamika sosial dan politik di Indonesia.

    Menurut Adian, pemuda dan mahasiswa harus memiliki keberanian dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. “Kalian boleh bicara demokrasi, bicara perubahan, tapi kalian harus siap turun dan mendengar langsung keresahan rakyat itu apa,” kata Adian.

    Aktivis 98 itu menilai, bahwa kelemahan mahasiswa hari ini adalah hanya menilai keresahan rakyat dari sosial media semata, tanpa turun mengorganisir rakyat. “Itu kelemahan mahasiswa hari ini. Beda loh mendengar permasalahan-permasalahan rakyat secara langsung, dengan teks book,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Adian berharap kegiatan Indonesia Youth Summit 2025 ini dapat memberikan wawasan kepada para mahasiswa dan generasi muda agar selalu mendengar dan memperjuangkan suara rakyat di mana pun berada.

  • PDIP Tangsel Gelar Cap Jempol Darah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali Jadi Ketum

    PDIP Tangsel Gelar Cap Jempol Darah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali Jadi Ketum

    Jakarta, Beritasatu.com – Kader dan simpatisan PDI Perjuangan (PDIP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melakukan aksi cap jempol darah untuk menyatakan kesetiaan kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Aksi cap jempol darah ini juga sekaligus untuk mendukung Megawati Soekarnoputri kembali menjadi ketum periode 2025-2030 mendatang. 

    Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan kader PDIP Tangsel mulai dari jajaran pengurus DPD, DPC, PAC, Ranting, anak ranting dan simpatisan PDIP di depan kantor DPC PDI Perjuangan Tangsel, BSD, Sabtu (11/1/2025). Pada kesempatan itu, hadir juga senior PDIP Panda Nababan.

    “Mimbar demokrasi ini digelar untuk kebebasan berpendapat para aktivis dan simpatisan PDI Perjuangan Kota Tangsel menyikapi situasi kebangsaan saat ini. Kami Banteng-Banteng Tangsel juga nyatakan kesetiaan serta satu komando terhadap Megawati Soekarnoputri untuk terus menjadi Ketua Umum,” ujar Ketua DPC PDIP Tangsel Wanto Sugito kepada wartawan, Minggu (12/1/2025).

    Selain itu, kata Wanto, PDIP Tangsel juga memperingati HUT ke-52 PDIP dengan tema “Satyam Eva Jayate, kebenaran pasti menang” sekaligus potong tumpeng tanda rasa syukur. Momentum peringatan HUT PDIP tersebut, kata dia, menjadi kesempatan untuk meneguhkan komitmen satu komando di bawah Megawati untuk melawan pihak-pihak yang mengganggu soliditas PDIP, terutama jelang kongres.

    “Siapa pun yang menganggu ganggu soliditas PDI Perjuangan mulai dari pusat hingga daerah, Banteng-banteng siap bergerak dan melawan serta satu komando dengan Ibu Megawati,” tegas Wanto yang merupakan mantan aktivis 98.

    Dalam mimbar demokrasi itu sendiri, seluruh aktivis partai juga melakukan cap jempol darah termasuk politisi senior PDIP Panda Nababan.

    Panda Nababan dalam kesempatan itu mengingatkan mimbar demokrasi yang digelar oleh DPC PDIP Tangsel bisa bergelombang dan membesar jika kekangan demokrasi terjadi terus-menerus di Indonesia.

    “Megawati Soekarnoputri itu merupakan pemimpin partai yang sangat ideologis dan harapannya hanya keberlangsungan Indonesia raya. Tidak ada apa apanya situasi yang sekarang menganggu elite- elite PDI Perjuangan daripada zaman orde baru dahulu. Jika diinjak pasti banteng-banteng khususnya banteng Tangsel pasti akan marah dan mengamuk agar demokrasi di Indonesia tidak dirusak oleh yang tidak bertanggung jawab,” pungkas Panda Nababan.

  • KPK Seperti Tak Berani Garap Dugaan Korupsi Keluarga Jokowi, Nurani 98: Memilukan!

    KPK Seperti Tak Berani Garap Dugaan Korupsi Keluarga Jokowi, Nurani 98: Memilukan!

    GELORA.CO –  Perkumpulan aktivis 98 yang tergabung dalam Nurani 98 menyayangkan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terkesan tidak berani mengusut dugaan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya.

    Pasalnya, hingga kini KPK tak kunjung menindaklanjuti laporan Nurani 98 yang sudah dilayangkan sejak 3 tahun lalu, tepatnya pada 10 Januari 2022, terkait dugaan tindak pidana KKN dan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) keluarga Jokowi.

    “Itu yang memilukan dari KPK yang sekarang,” kata Presidium Nurani 98, Ray Rangkuti, kepada RMOL, Sabtu, 11 Januari 2025. 

    Ray pun membandingkan cara kerja KPK dalam memburu dan kemudian menetapkan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku. 

    “Urusan Hasto begitu gercep, urusan yang dekat kekuasaan seperti tutup mata. Kasus Hasto yang sebenarnya bobotnya sudah sangat turun, terus dikejar-kejar. Sampai pakai geledah dua rumah segala. Dramanya begitu kentara,” kata Aktivis 98 jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. 

    Padahal, berbagai laporan masyarakat terkait dugaan KKN Jokowi dan keluarga, hingga kasus-kasus besar lainnya justru terkesan dilakukan pembiaran. 

    “Terlihat seperti mengalihkan orang dari tuntutan besar: CSR BI, Blok Medan, dugaan pemerasan di DWP oleh oknum polisi, Sahbirin Noer, dan terakhir adalah laporan masyarakat tentang kekayaan keluarga Jokowi,” sesal pendiri LSM Lingkar Madani Indonesia ini. 

    Padahal, lanjut Ray, KPK sebelumnya terkesan menantang masyarakat untuk melaporkan dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi dan keluarganya. 

    “Tetapi, KPK tetap saja bermain di kasus Hasto,” kritiknya. 

    Atas dasar itu, Ray berpandangan, tidak bisa disalahkan jika akhirnya publik ada yang menilai kerja-kerja pemberantasan korupsi hanya menyasar lawan politik. 

    “Tidak berlebihan pandangan pesimisme masyarakat atas hal ini. Yang bisa kita lihat dalam istilah: korupsi lawan politik dikejar sampai ke antartika, korupsi di lingkungan sendiri cukup antarkita,” tandasnya.

  • Program Makan Bergizi Gratis Diyakini Mampu Atasi 41 Persen Siswa Sekolah Tak Sarapan – Halaman all

    Program Makan Bergizi Gratis Diyakini Mampu Atasi 41 Persen Siswa Sekolah Tak Sarapan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tim 8 Prabowo-Gibran merespons positif program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, yang dimulai sejak Senin lalu, 6 Januari 2025.

    Koordinator Tim 8 Prabowo-Gibran, Wignyo Prasetyo menyebut, program tersebut akan terlihat dampak positifnya lima sampai sepuluh tahun ke depan. 

    “Program prioritas makan siang bergizi gratis pemerintahan Prabowo-Gibran perlu kita apresiasi yang setinggi-tinggi. Tapi perlu kita sadari juga bahwa program ini masih ada kekurangan di sana sini. Dan kita maklumi karena program ini baru di negara kita,” kata Wignyo Prasetyo, kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (9/1/2025).

    “Program ini akan kelihatan dampak positifnya 5 sampai 10 tahun ke depan untuk mengatasi kekurangan gizi anak, stunting dan lain-lain,” imbuh mantan aktivis 98.

    Dikatakannya, bahwa program makan bergizi gratis tersebut itu juga sebagai bagian yang dapat mengatasi masalah 41 persen anak sekolah yang tidak sarapan.

    “Program ini paling tidak sebagai program jangka pendek pemerintah yang bisa mengatasi problem 41 persen anak sekolah yang enggak sarapan. Apalagi orang tua yang tidak mampu saya kira sangat tertolong dengan program ini,” ucapnya.

    Sementara itu, Sekretaris Umum Tim 8 Prabowo-Gibran, Akhrom Saleh menambahkan pihaknya turut serta memantau secara langusng ke sekolah-sekolah untuk memastikan bahwa program prioritas pemerintah tersebut telah berjalan.

    “Tentu sebagai relawan kami memiliki kewajiban moral melihat program itu berjalan. Apalagi saat melihat wajah kebahagian anak-anak yang senang saat diberikan makanan bergizi. Meliatnya haru sedih bercampur aduk,” ujar Akhrom.

    “Maka dari itu program ini perlu didukung oleh segenap elemen masyarakat. Hanya saja ke depannya, harapan kami pemerintah bisa melibatkan para UMKM yang tadinya berjualan nasi atau katering kecil-kecilan di sekolah khususnya yang berdampak bisa diikutsertakan,” pungkasnya.

    Ada pun sebelumnya, mantan Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy pernah mengatakan, bahwa anak usia sekolah di Indonesia mengalami masalah gizi.

    Hal itu utamanya dipengaruhi oleh kebiasaan tidak sarapan.

    “Beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian kita bersama yaitu pertama tentang kesehatan dan gizi, jadi tidak pernah sarapan anak-anak usia sekolah kita dan remaja itu 41 persen,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam siaran YouTube Kemenko PMK, Selasa (19/4/2022).

     

  • PDIP Endus KPK Tak Berani Bongkar Kasus Korupsi Keluarga Jokowi

    PDIP Endus KPK Tak Berani Bongkar Kasus Korupsi Keluarga Jokowi

    GELORA.CO -DPP PDIP meyakini bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekarang tidak akan berani mengusut dugaan korupsi yang melibatkan keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    Meskipun, sejumlah aktivis dan organisasi masyarakat sipil sudah melaporkan sejumlah kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), penyelundupan nikel mentah, hingga skandal izin tambang blok Medan ke KPK. 

    Sebab itu, DPP PDIP menyebut KPK periode sekarang adalah edisi Jokowi. 

    Demikian disampaikan Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis sore, 9 Januari 2025. 

    “KPK edisi Jokowi ini tidak akan menggubris dan menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat sipil terhadap dugaan pencucian uang, penyelundupan nikel mentah, skandal izin tambang blok Medan, yang diduga melibatkan Bobby Nasution dan keluarga Jokowi lainnya,” tegas Ronny. 

    Sebaliknya, Ronny menyesalkan bahwa KPK di bawah kepemimpinan Setyo Budiyanto terkesan menarget Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto karena kritis terhadap praktik penyalahgunaan kekuasaan oleh Jokowi. 

    “Sehari sejak dilantik, KPK edisi Jokowi langsung bekerja menjalankan agenda kriminalisasi, dalam bentuk pemidanaan yang dipaksakan, terhadap PDI Perjuangan melalui Sekjen Hasto Kristiyanto karena bersuara kritis terhadap kerusakan demokrasi yang dilakukan Jokowi,” kata Ronny.

    Namun begitu, Ronny menyatakan, pihaknya menyerukan agar semua kader, simpatisan, dan keluarga besar PDIP tetap solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang hendak meng-awut-awut partai.

    “PDI Perjuangan akan terus mengikuti dan menghormati proses hukum dengan tetap mengikuti hukum acara pidana yang ada,” pungkasnya.

    Beberapa hari lalu, perkumpulan aktivis 98 yang tergabung dalam Nurani 98 mendesak KPK untuk segera memeriksa harta kekayaan Jokowi dan keluarga.

    Desakan itu disampaikan langsung para aktivis Nurani 98 saat mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa, 7 Januari 2025.

    Mereka yang hadir, yakni Ubedilah Badrun, Ray Rangkuti, Hari Purwanto, Embay S, AH Wakil Kamal, Guntoro, Antonius Danar, Tejo Asmoro, dan Bowo Santoso.

    Ubedilah yang juga dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini mengatakan, dalam penegakan hukum memberantas korupsi, KPK tidak boleh tebang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

    “Siapapun sama di muka hukum termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya,” kata Ubedilah kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK.

    Ubedilah menjelaskan, kedatangannya ke KPK ini bertujuan untuk mendesak agar KPK menindaklanjuti laporannya yang sudah dilayangkan sejak 3 tahun lalu, yakni pada 10 Januari 2022 tentang dugaan tindak pidana Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) keluarga Jokowi.

    “Bahwa Presiden RI yang ke-7 yang kami laporkan ke KPK pada tiga tahun lalu bernama Joko Widodo telah disebutkan oleh Lembaga Internasional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) sebagai salah satu mantan Presiden terkorup dunia,” terang Ubedilah. 

  • KPK Didesak Aktivis 98 Lakukan Pengusutan Keluarganya, Jokowi: Kalau Mau Dicek, Ya Dicek Saja

    KPK Didesak Aktivis 98 Lakukan Pengusutan Keluarganya, Jokowi: Kalau Mau Dicek, Ya Dicek Saja

    Solo, Beritasatu.com – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait permintaan yang dilontarkan sejumlah aktivis 98 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mengusut ia dan keluarganya.  

    “Ya tidak apa-apa (aktivis datangi KPK). Ya boleh-boleh saja siapa pun (datang ke KPK),” ujarnya saat ditemui awak media di kediamannya di Jalan Kutai Utara No 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (8/1/2025).

    Saat ditanya pendapatnya jika ia dilaporkan ke KPK, Jokowi pun mengaku tak mempermasalahkan hal itu. Apalagi menurutnya hal itu sudah dialaminya lebih dari sekali.

    “Ya dilaporkan KPK kan tidak hanya sekali dua kali,” selorohnya.

    Jokowi juga menegaskan tidak masalah jika KPK ingin mengecek harga kekayaannya. “Ya kalau mau dicek, ya dicek saja,” ucap Jokowi.

    Sebelumnya, sejumlah aktivis yang tergabung dalam Nurani ’98 mendatangi Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK. Mereka meminta lembaga antirasuah itu tidak tebang pilih dalam menangani kasus korupsi, salah satunya mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang melibatkan Presiden ke-7 RI Jokowi dan keluarganya.

    Menanggapi hal itu, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menjelaskan, penanganan perkara di KPK memiliki kriteria yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Sehingga, tidak semua perkara yang dilaporkan bisa ditangani KPK. Sebab harus melihat apakah perkara tersebut memenuhi kriteria atau tidak.

    “Ya itu pertanyaan yang sudah sering disampaikan (terkait KPK tebang pilih kasus). Untuk menentukan kasus apa yang bisa ditangani KPK, ada kriterianya. Teman-teman bisa melihat di undang-undang tersebut,” ujar Tessa kepada awak media di Jakarta, Selasa (7/1/2025), terkait aktivis 98 yang minta KPK mengusut Jokowi dan keluarganya.  

     

  • Banteng Tangsel Cap Jempol Darah Harga Mati untuk Megawati Soekarnoputri

    Banteng Tangsel Cap Jempol Darah Harga Mati untuk Megawati Soekarnoputri

    loading…

    PDIP Tangerang Selatan melakukan cap jempol darah kesetiaan terhadap Megawati Soekarnoputri. PDIP Tangsel menggelar apel siaga patroli demi mengantisipasi hal-hal provokatif menjelang kongres PDIP. Foto: Ist

    TANGERANG SELATAN – PDIP Kota Tangerang Selatan bersama satgas cakrabuana dan PAC melakukan cap jempol darah dan apel siaga patroli demi menjaga dan mengantisipasi hal-hal provokatif menjelang kongres PDIP.

    “Ini kesadaran bergerak kami banteng-banteng Tangsel melakukan cap jempol darah kesetiaan terhadap Ibu Megawati Soekarnoputri dan siap melawan siapa pun yang cawe-cawe mengawut-awut PDIP,” tegas Ketua DPC PDIP Tangsel Wanto Sugito di depan kantor DPC Tangsel, Minggu (5/1/2025).

    Baca Juga

    Apel siaga digelar dalam rangka menindaklanjuti arahan DPP PDIP sekaligus pelepasan para satgas cakrabuana untuk setiap hari melakukan keliling se-Tangsel memantau situasi spanduk-spanduk yang provokatif.

    Wanto mensinyalir ada kekuatan invisible hand yang mencoba menggoyahkan fondasi perjuangan PDIP, yang ingin mengoyak rumah besar benteng perjuangan PDIP.

    “Kita tidak akan gentar. PDIP bukan sekadar partai. Ini adalah gerakan rakyat yang berakar pada sejarah, yang tegak di atas semangat perjuangan bangsa,” ujar mantan aktivis 98 ini.

    Bung Karno menyatakan agar barisan kaum marhaen kokoh dan kuat bukan hanya ideologinya saja tetapi juga organisasinya.

    (jon)