Xcloud.id

NGO: aktivis 98

  • Rampai Nusantara Ajak Semua Pihak Jaga Ketenangan selama Ramadan

    Rampai Nusantara Ajak Semua Pihak Jaga Ketenangan selama Ramadan

    loading…

    Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar mengajak semua pihak untuk menjaga ketenangan dan ketertiban selama Ramadan. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan , organisasi masyarakat Rampai Nusantara menggelar silaturahmiyang dihadiri lintas aktivis di kantornya, Jakarta, Rabu (26/2/2025). Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar mengajak semua pihak untuk menjaga ketenangan dan ketertiban selama Ramadan.

    Tujuannya, supaya masyarakat yang menjalankan ibadah puasa lebih khidmat dalam melaksanakannya. “Silaturahmi Nusantara ini merupakan ajang untuk menyambung nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan dengan seluruh teman-teman aktivis dan jejaring Rampai Nusantara menjelang bulan suci Ramadan, momentum ini juga kami jadikan ajang diskusi banyak hal termasuk situasi nasional saat ini,” kata Semar.

    Semar menyampaikan beberapa hal terkait dengan situasi nasional yang sedang berkembang saat ini. Dia menuturkan, Pemerintah Prabowo-Gibran sangat serius dalam pemberantasan korupsi.

    “Di awal pemerintahan kasus-kasus besar terungkap dan tidak pandang bulu, ini merupakan tren positif saya kira yang bisa mengembalikan kepercayaan publik dalam hal pemberantasan korupsi,” kata aktivis 98 ini.

    Menurut dia, pemberantasan korupsi mutlak harus dilakukan agar pembangunan dan target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah saat ini bisa tercapai. Dia melanjutkan, penegakan hukum yang baik dan political will dari pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi menjadi salah satu modal untuk mendorong sektor ekonomi.

    “Itu yang kami lihat saat ini dan semoga selama kepemimpinan beliau (Presiden Prabowo Subianto, red) akan terus konsisten dilakukan ke depannya. Rampai Nusantara mendukung penuh dan akan ikut mengawal kebijakan pemerintah untuk mewujudkan kepentingan rakyat yang sesungguhnya,” ujarnya.

    Semar menyinggung pihak-pihak yang tidak terima dengan upaya pemberantasan korupsi gencar dilakukan pemerintah saat ini sebagai pihak yang selama ini merasa kebal hukum karena memiliki akses kekuasaan dan jabatan tertentu.

    “Lho di negara kita ini sudah pernah juga ketua umum partai ditangkap dalam kasus korupsi, diadili, dan terbukti secara hukum ternyata bersalah, kalau menteri tentu lebih banyak lagi, apalagi sekjen partai juga pernah beberapa kali tersangkut masalah korupsi,” imbuhnya.

    “Jadi, kalau ramai dikaitkan seolah-olah penegakan hukum dijadikan sebagai alat politik ya mungkin karena lagi terkejut saja atas status barunya, jadi kurang jernih dalam berpikir, lagipula enggak usahlah didramatisir seolah ini peristiwa yang sangat luar biasa karena ini sesungguhnya biasa saja seperti sebelumnya,” tambahnya.

    Maka itu, dia menyarankan jalani saja proses hukumnya dengan baik. “Enggak usah bikin gaduh yang tidak penting apalagi menjelang Ramadan, masyarakat butuh kondusifitas dan ketenangan,” ujar Semar.

    Ia mengingatkan semua pihak harus mendukung Pemerintahan Prabowo karena yang dilakukan merupakan kerja-kerja untuk Indonesia lebih maju ke depan, termasuk dalam hal pemberantasan korupsi dan mendorong pertumbuhan ekonomi jauh lebih baik.

    “Harus fair yang baik seperti pembentukan Danantara, Bank Emas, makan bergizi gratis ya harus diapresiasi sebagai langkah tepat Pak Prabowo dalam mendongkrak perbaikan kualitas SDM, serta meningkatkan perekonomian negara yang diharapkan berdampak pada kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

    (rca)

  • PDIP Diminta Fokus pada Perjuangan Rakyat – Halaman all

    PDIP Diminta Fokus pada Perjuangan Rakyat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PDI Perjuangan diminta segera menunjuk pelaksana tugas sekretaris jenderal (Sekjen) baru menggantikan Hasto Kristiyanto.

    Desakan ini muncul agar roda organisasi partai tidak terganggu oleh masalah hukum yang sedang dihadapi Hasto.

    “PDIP harus tetap fokus pada perjuangan untuk rakyat dan tidak boleh terjebak dalam permasalahan individu. Penunjukan Sekjen baru akan memastikan partai tetap solid dan tidak terganggu oleh kasus hukum,” ujar Daddy Palgunadi, aktivis 98 yang kini aktif di Poros 98, Sabtu (23/2/2025).

    Sebelum penangkapan Hasto, kata Daddy, situasi politik Indonesia relatif stabil meski terdapat dinamika di antara partai-partai besar, namun kini tensi kembali meningkat.

    “Jika PDIP benar-benar memilih jalur oposisi, maka pemerintahan Prabowo akan menghadapi tantangan lebih besar di parlemen, terutama dalam pengesahan kebijakan-kebijakan strategis,” tandasnya.

    Sebelumnya Hasto Kristiyanto ditangkap KPK pada 20 Februari 2025 kemarin berhasil membuat heboh dan mengguncang dunia politik nasional.

    Sontak penahanan Hasto tersebut memicu gelombang reaksi, baik dari internal PDIP maupun dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut KPK, Hasto terlibat dalam penyuapan kepada seorang pejabat Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2019 untuk mengamankan kursi parlemen bagi Harun Masiku. 

    Selain itu, ia juga dituduh menginstruksikan Harun menghindari penyelidikan serta menghancurkan barang bukti. Harun Masiku sendiri hingga kini masih buron, menambah pelik kasus ini.

    Sebagai respons atas penahanan Hasto, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi yang melarang seluruh kepala daerah dari PDIP untuk menghadiri program retret kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Presiden Prabowo di Magelang. 

    Pascapenangkapan tersebut, tagar #hastobiangkerok jadi trending topik di media sosial X (Twitter).
     
     
     
     
     

  • PSI Nilai Target Efisiensi Anggaran Rp750 Triliun Jadi Rencana Pemerintah untuk Indonesia Maju – Halaman all

    PSI Nilai Target Efisiensi Anggaran Rp750 Triliun Jadi Rencana Pemerintah untuk Indonesia Maju – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan total Rp 750 triliun dari efisiensi anggaran merupakan rencana yang diperlukan. 

    “Target Rp 750 triliun itu sangat besar. Sejumlah pihak meragukan. Tapi pemerintah pasti sudah menghitung dengan sangat cermat. Ini rencana yang diperlukan untuk kemajuan bangsa. PSI mendukung, “ kata Juru Bicara DPP PSI, Furqan AMC, kepada wartawan, Sabtu (22/2/2025).

    Furqan mengingatkan, sebagian dana itu akan dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Kita paham MBG merupakan program penting untuk memastikan anak-anak kita mendapat kecukupan gizi sehingga bisa tumbuh menjadi manusia yang cerdas,” kata Furqan.

    Selebihnya diserahkan ke Danantara untuk diinvestasikan pada proyek-proyek strategis berkelanjutan. 

    “Investasi tersebut, seperti disampaikan Presiden Prabowo, dapat berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen selama lima tahun mendatang,” kata Furqan.

    Satu hal, kata Aktivis 98 ini, pemerintah sudah memastikan bahwa efisiensi hanya akan dilakukan pada belanja barang dan belanja modal. Misalnya, perjalanan dinas, kajian-kajian, kegiatan seremonial, dan alat tulis kantor.

    “Sementara, belanja pegawai, pelayanan publik, dan bantuan sosial tidak terdampak. Bidang pendidikan juga tidak terdampak. Jadi, misalnya isu beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah akan dipotong, tidak benar,” lanjut Furqan.

    PSI berkeyakinan langkah terobosan memang diperlukan untuk semakin memastikan Indonesia menjadi negara maju.

    Salah satunya melakukan realokasi anggaran dan menyetop pemborosan.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya untuk melakukan efisiensi anggaran belanja negara tahun anggaran 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. 

    Perintah berhemat itu dituangkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Tak cukup efisiensi anggaran Rp 306,69 triliun, Prabowo mengatakan bakal melanjutkan pemangkasan anggaran besar-besaran itu hingga putaran ketiga. 

    Dalam rencana ini, dananya naik menjadi Rp 750 triliun. Nantinya dari hasil penghematan tersebut, Prabowo mengatakan, sejumlah US$ 24 miliar (setara Rp 390 triliun dengan kurs Rp 16.260) akan dialokasikan untuk makan bergizi gratis, sisanya US$ 20 miliar (sekitar Rp 325 triliun dengan kurs Rp 16.260 per dolar AS) akan diinvestasikan di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. 

    Namun hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pemerintah apakah penghematan tiga putaran ini akan dilakukan sekaligus sepanjang tahun 2025, atau justru dilakukan secara bertahap per tahun anggaran. Soal mekanisme penghematan ini pun belum dijelaskan secara rinci.

  • Efisiensi Anggaran hingga Rp750 Triliun, PSI: Perlu untuk Indonesia Maju

    Efisiensi Anggaran hingga Rp750 Triliun, PSI: Perlu untuk Indonesia Maju

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto menargetkan efisiensi anggaran mencapai Rp750 triliun. Foto/Dok Setpres

    JAKARTA – Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Furqan AMC merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan efisiensi anggaran mencapai Rp750 triliun. Menurut Furqan, hal itu merupakan rencana yang diperlukan.

    PSI yakin bahwa langkah terobosan diperlukan untuk semakin memastikan Indonesia menjadi negara maju. Salah satunya melakukan realokasi anggaran dan menyetop keborosan.

    “Target Rp750 triliun itu sangat besar. Sejumlah pihak meragukan. Tapi pemerintah pasti sudah menghitung dengan sangat cermat. Ini rencana yang diperlukan untuk kemajuan bangsa. PSI mendukung,“ ujar Furqan AMC, Sabtu (22/2/2025).

    Furqan mengingatkan, sebagian dana itu akan dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Kita paham MBG merupakan program penting untuk memastikan anak-anak kita mendapat kecukupan gizi, sehingga bisa tumbuh menjadi manusia yang cerdas,” tuturnya.

    Selebihnya diserahkan ke Danantara untuk diinvestasikan pada proyek-proyek strategis berkelanjutan. “Investasi tersebut, seperti disampaikan Presiden Prabowo, dapat berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen selama lima tahun mendatang,” kata Aktivis 98 ini.

    Dia juga menilai pemerintah sudah memastikan bahwa efisiensi hanya akan dilakukan pada belanja barang dan belanja modal. Misalnya, perjalanan dinas, kajian-kajian, kegiatan seremonial, dan alat tulis kantor.

    “Sementara, belanja pegawai, pelayanan publik, dan bantuan sosial tidak terdampak. Bidang pendidikan juga tidak terdampak. Jadi, misalnya isu beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah akan dipotong, tidak benar,” pungkasnya.

    (rca)

  • Aksi Indonesia Gelap Harus Murni Dari Pemikiran Mahasiswa, Jangan Sampai Ditunggangi Pihak Tertentu – Halaman all

    Aksi Indonesia Gelap Harus Murni Dari Pemikiran Mahasiswa, Jangan Sampai Ditunggangi Pihak Tertentu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kelompok Pendukung Prabowo bernama Gerakan Cinta Prabowo mengkritisi aksi ‘Indonesia Gelap’.

    Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, Kurniawan, meminta aksi unjuk rasa yang digelar untuk mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto agar dilakukan dalam koridor demokrasi.

    Sejak awal pekan ini, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap”.

    Aksi ini digelar serentak di seluruh daerah Indonesia.

    “Jika demo ini murni berasal dari pemikiran mahasiswa, kami terima, tapi jika ini ada dorongan dari pihak lain, ini sangat berbahaya,” kata Kurniawan pada Kamis (20/2/2025).

    Dia menduga ada pihak yang sengaja membuat opini publik tentang Indonesia yang dianggap “gelap”.

    Upaya itu, kata dia, dilakukan untuk menyudutkan Presiden Prabowo Subianto dan menciptakan ketidakstabilan di Indonesia.

    “Ini adalah permainan mereka untuk menyudutkan Pak Prabowo dan menciptakan ketidakstabilan di Indonesia,” ujar Kurniawan.

    Padahal, menurutnya, negara sedang fokus membangun dan membenahi Indonesia.

    Sementara itu, Kuasa Hukum Gerakan Cinta Prabowo, Dony Endrassanto, menyoroti pernyataan mantan aktivis 98, Faizal Assegaf (FA), yang menyerukan kata “revolution”.

    Menurutnya, seruan itu dapat mengganggu roda pemerintahan yang sedang berjalan dengan baik.

    “Kami akan terus memantau perkembangan ini dan melaporkan kepada pihak kepolisian jika ada indikasi yang mengarah pada ancaman terhadap negara,” ujarnya.

    Sebelumnya, kelompok massa yang tergabung dalam Forum Pemuda Nusantara (FPN) menggelar aksi damai bela NKRI untuk menolak isu-isu Reformasi terhadap Presiden yang sah, di depan Polda Metro Jaya dan Mabes Polri, Jakarta, pada Rabu (19/2/2025).

    “Isu Reformasi dan turun ke jalan merupakan gerakan inkonstitusional dan memperkeruh suasana di Jakarta. Banyaknya penumpang gelap terhadap isu Reformasi tersebut dapat mengganggu ketenangan masyarakat Jakarta, khususnya menjelang Bulan Ramadhan 1446 H,” kata Koordinator Aksi, Fauzi.

    Lebih lanjut, mereka juga menyerukan agar pihak Kepolisian segera menangkap kritikus Faizal Assegaf dan kroni-kroninya yang telah membuat provokasi soal Reformasi terhadap Pemerintah di ruang publik.

    “Faizal Assegaf jangan memprovokasi TNI, Polri, dan ASN untuk membangkang terhadap Pemerintah. Karena TNI, Polri, dan ASN bekerja untuk melayani rakyat dan tidak bisa disuruh untuk membangkang atau melakukan revolusi terhadap Pemerintah,” katanya.

    Selain itu, Fauzi juga mendesak Kapolri dan Kabareskrim untuk segera menindaklanjuti Laporan Polisi yang pernah menyeret nama Faizal Assegaf pada tahun 2022.

  • Rampai Nusantara Curiga Grafiti Adili Jokowi Bikinan Kelompok Gagal Move On

    Rampai Nusantara Curiga Grafiti Adili Jokowi Bikinan Kelompok Gagal Move On

    loading…

    Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar buka suara menanggapi coretan atau grafiti bertuliskan Adili Jokowi di berbagai sudut kota. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar buka suara menanggapi coretan atau grafiti bertuliskan Adili Jokowi di berbagai sudut kota. Semar mencurigai pelakunya adalah barisan sakit hati.

    Sebab, kata dia, dari 14 poin tuntutan para mahasiswa dalam demo Indonesia Gelap yang serentak digelar di berbagai daerah pada Senin, 17 Februari 2025, tidak ada mengenai Adili Jokowi. “Aksi demo mahasiswa kemarin itu dari 14 poin tuntutan, tidak ada satu pun soal Adili Jokowi,” kata Semar, Kamis (20/2/2025).

    Maka itu, dia menyayangkan maraknya grafiti bertuliskan Adili Jokowi tersebut. “Karena aksi telah ditunggangi kelompok-kelompok kepentingan politik tertentu yang tidak bertanggung jawab dengan berupaya memframing isu negatif soal Adili Jokowi, ini pasti dilakukan oleh mereka yang gagal move on,” tegas Semar.

    Secara khusus, Semar mengapresiasi aksi demo mahasiswa yang berjalan dengan baik dan tidak anarkis, sehingga pesan tuntutan pun tersampaikan dengan baik. “Dan saya ini kan aktivis juga, jadi senanglah adik-adik mahasiswa masih punya sikap kritis, tapi saya hanya meminta agar aksi-aksi mahasiswa tidak ditunggangi,” tuturnya.

    Dia juga memminta agar para mahasiswa mewaspadai penyusup dari kelompok kepentingan tertentu. Dia yakin demo mahasiswa perjuangannya murni untuk perbaikan.

    “Tapi ketika ada kepentingan politik kelompok tertentu di dalamnya, tentu nilainya akan berbeda di mata masyarakat, bahkan para mahasiswa pun sangat kecewa dan marah karena aksinya telah ditunggangi,” kata pria yang juga aktivis 98 tersebut.

    Dia juga mengimbau agar aksi mahasiswa sebagai penerus bangsa dilakukan untuk memberikan masukan yang membangun dan ikut mengawal kebijakan pemerintahan saat ini. “Kritik yang disampaikan harus yang membangun dan aksi demo hendaknya dilakukan mengikuti aturan yang berlaku dan tidak merusak fasilitas umum karena itu sangat merugikan masyarakat,” ujarnya.

    Di sisi lain, dia menilai harus diakui bahwa Joko Widodo (Jokowi) telah selesai menjalankan tugasnya sebagai presiden ke-7 RI sangat baik dengan beragam prestasi yang membanggakan. “Jokowi sudah terbukti memberikan kontribusi besar bagi bangsa dan negara dengan berbagai legacy yang ditinggalkan dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia,” imbuhnya.

    “Bahkan, sampai saat ini beliau masih sangat dicintai. Karena itu, jangan terus membangun framing jahat yang mengada-ada tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, karena ini hanya merusak moral dalam tatanan politik negara dan juga memecah-belah masyarakat,” tuturnya.

    Pihaknya akan terus ikut mengawal kebijakan maupun program Pemerintahan Prabowo-Gibran sekaligus selalu memberikan dukungan dalam menjalankan tugasnya memimpin bangsa dan negara ini sampai selesai masa jabatan.

    “Rampai Nusantara di seluruh Indonesia akan terus bersama Prabowo-Gibran untuk ikut mengawal dan mendukung semua program pemerintah, kami juga akan selalu menjaga Pak Jokowi dari serangan jahat yang tujuannya hanya untuk merusak nama baik beliau beserta keluarga dan ini tidak dapat dibiarkan,” pungkasnya.

    (rca)

  • Gelar Aksi di Depan Mabes Polri, Massa FPN Bawa Sejumlah Aspirasi dan Tuntutan – Halaman all

    Gelar Aksi di Depan Mabes Polri, Massa FPN Bawa Sejumlah Aspirasi dan Tuntutan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kelompok massa tergabung dalam Forum Pemuda Nusantara (FPN) menggelar aksi damai bela NKRI tolak isu-isu reformasi terhadap Presiden yang sah, di depan Polda Metro Jaya dan Mabes Polri, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    “Isu Reformasi dan turun kejalan merupakan gerakan inkonstitusional dan memperkeruh suasana di Jakarta. Banyaknya penumpang gelap terhadap isu reformasi tersebut dapat mengganggu ketenangan masyarakat Jakarta, khususnya menjelang Bulan Ramadhan 1446 H,” kata Koordinator Aksi, Fauzi.

    Lebih lanjut, mereka juga menyerukan agar pihak Kepolisian segera menangkap kritikus berinisial FA dan kroni-kroninya yang telah membuat provokasi soal Reformasi terhadap Pemerintah di ruang publik.

    “FA jangan memprovokasi TNI Polri dan ASN untuk membangkang terhadap Pemerintah. Karena TNI Polri dan ASN adalah bekerja melayani rakyat dan tidak bisa kau suruh suruh untuk membangkang dan revolusi terhadap Pemerintah,” katanya.

    Selain itu, kata dia, pihaknya juga mendesak Kapolri dan Kabareskrim segera tindak lanjuti Laporan Polisi yang pernah menyeret nama FA tahun 2022.

    “FA selaku mantan aktivis 98 diduga banyak melakukan pencemaran nama baik di antaranya terhadap Ketua PBNU, fitnah ke Menteri BUMN Erick Thohir, dll. FA kerap membuat kegaduhan di Republik ini,” ucapnya.

    Fahzi juga mengajak semua anak bangsa agar terus bersinergi menjaga keutuhan bangsa dan mencegah terjadinya perpecahan. “Serta menciptakan situasi yang aman, damai dan sejuk bagi NKRI yang kita cintai terlebih menjelang Bulan Ramadan 1446 H,” ujarnya.

    Dia melanjutkan bahwa isu Revolusi terhadap Pemerintah Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dihembuskan oleh saudara FA mantan aktivis 98 itu merupakan bentuk provokasi.

    Dia menilai hal tersebut sangat berbahaya dan merupakan sudah masuk kategori mengancam keutuhan NKRI.

    “Isu reformasi terhadap Pemerintah yang digaungkan oleh beberapa kelompok pembuat gaduh itu adalah inkonstitusional dan berpotensi menjadi permufakatan jahat yang mengarah ke tindakan makar,” ujarnya.

     

     

  • Nezar Patria: Iklan Makan Bergizi Gratis Pakai AI Adalah Kreativitas

    Nezar Patria: Iklan Makan Bergizi Gratis Pakai AI Adalah Kreativitas

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria merespons kritik netizen terhadap iklan program makan bergizi gratis yang dibuat Kemenkomdigi menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). 

    Menurut Nezar iklan promosi program andalan Presiden Prabowo Subianto menggunakan teknologi AI merupakan bagian dari kreativitas.

    “Nah, itu kan bagian dari kreativitas ya, bagian kreativitas, saya kira tidak ada salahnya menggunakan artificial intelligence itu untuk pekerjaan-pekerjaan kreatif gitu,” ujar Nezar di Kantor Kemenkomdigi, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Nezar mengatakan iklan program makan bergizi gratis pakai AI tersebut dibuat oleh Kemenkomdigi. Menurutnya AI sekarang lazim digunakan untuk membuat animasi dan iklan.

    “Sekarang juga sudah banyak digunakan untuk iklan untuk bahkan untuk film, film animasi,” kata mantan aktivis 98 juga jurnalis ini.

    Nezar menegaskan selain memperkenalkan penggunaan AI, Kemenkomdigi juga membuat iklan pemerintahan secara manual.

    “Itu hanya salah satu bentuk yang dibuat oleh Komdigi dan kita juga memakai berbagai tools yang lain ya, termasuk juga yang dihasilkan oleh kreativitas tanpa AI juga ada gitu,” ujar pria asal Aceh tersebut.

    Nezar enggan menjawab ketika ditanya apakah pembuatan iklan menggunakan AI ada kaitan dengan efisiensi anggaran di Kemenkomdigi. 

    Dalam iklan yang menggunakan AI itu, terlihat sosok mirip Presiden Prabowo Subianto membawa rantangan makananan ke sekolah. Lalu, para murid pun menyambutnya dengan bahagia dan berdoa sebelum menyantap hidangan makan bergizi gratis itu.

  • Era Jokowi Meninggalkan Warisan Utang dan Persoalan Hukum

    Era Jokowi Meninggalkan Warisan Utang dan Persoalan Hukum

    MASA kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama dua periode meninggalkan permasalahan yang signifikan dalam berbagai aspek, terutama dalam bidang ekonomi dan hukum. Warisan kebijakan yang ditinggalkan tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga menyisakan sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintahan berikutnya. 

    Dua isu yang paling banyak disoroti adalah meningkatnya utang negara dan berbagai persoalan hukum yang muncul selama maupun setelah kepemimpinannya.

    Salah satu kebijakan utama Jokowi adalah pembangunan infrastruktur yang masif, yang dilakukan dengan mengandalkan pinjaman dalam dan luar negeri. Total utang pemerintah meningkat secara signifikan selama pemerintahannya. 

    Pada awal kepemimpinan Jokowi di tahun 2014, total utang pemerintah berada di kisaran Rp 2.600 triliun, sementara pada akhir masa jabatannya di tahun 2024, angka tersebut mendekati Rp 8.444,87 triliun.

    Tahun / Utang dalam bentuk triliun 

    2014 / 2.608,78

    2015 / 3.165,13

    2016 / 3.515,02

    2017 / 3.938,70

    2018 / 4.418,30

    2019 / 4.779,28

    2020 / 6.074,56

    2021 / 6.908,87

    2022 / 7.733,99

    2023 / 8.000,00

    2024 / 8.444,87

    Data Kementerian Keuangan 

    Pemerintahan Jokowi mengklaim bahwa peningkatan utang ini digunakan untuk investasi jangka panjang yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti jalan tol, bandara, dan proyek kereta cepat. 

    Namun, kritik bermunculan mengenai efektivitas investasi ini. Beberapa proyek infrastruktur menghadapi kesulitan dalam memberikan return on investment yang diharapkan, sehingga memunculkan kekhawatiran terkait keberlanjutan fiskal negara.

    Selain itu, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mengalami peningkatan. Walaupun masih dalam batas aman menurut standar internasional, namun tekanan terhadap anggaran negara semakin besar karena meningkatnya pembayaran bunga utang. 

    Untuk menutupi utang, Pemerintah Jokowi  berupaya meningkatkan rasio pajak terhadap PDB dengan memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan menerapkan berbagai insentif serta sanksi bagi pelanggar pajak.

    Selama era Jokowi, rasio pajak (perbandingan antara penerimaan pajak) mengalami fluktuasi sebagai berikut:

    2015: 10,76%

    2016: 10,36%

    2017: 9,89%

    2018: 10,24%

    2019: 9,76%

    2020: 8,33% (terendah, dipengaruhi oleh pandemi Covid-19)

    Meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan rasio pajak, capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024, yaitu 10,7%-12,3%.

    Untuk menggenjot penerimaan pajak, pemerintah Jokowi pada April 2022 menaikkan Tarif PPN naik dari 10% menjadi 11%.

    Pemerintah Prabowo sebagai penerus Rezim Jokowi harus menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara membayar kewajiban utang dan menjaga belanja publik tetap optimal. Ini menjadi beban yang cukup berat dari rezim sebelumnya.

    Di bidang hukum, pemerintahan Jokowi juga meninggalkan sejumlah permasalahan yang menjadi sorotan. Beberapa di antaranya adalah terkait dengan kebijakan hukum yang kontroversial serta dugaan korupsi di berbagai proyek strategis nasional.

    Pertama, revisi Undang-Undang KPK. Salah satu kebijakan yang paling kontroversial adalah revisi Undang-Undang KPK pada 2019, yang dianggap melemahkan lembaga antirasuah tersebut. Revisi ini mengubah struktur kelembagaan KPK dan mengurangi independensinya. 

    Akibatnya, kinerja pemberantasan korupsi di era Jokowi dianggap menurun, dengan beberapa kasus besar yang tidak terselesaikan atau proses hukumnya berjalan lambat.

    Kedua, kasus dugaan korupsi proyek strategis nasional. Sejumlah proyek infrastruktur yang digagas Jokowi juga menjadi sorotan karena adanya dugaan korupsi. Misalnya Proyek Irigasi Lembudud di Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara. Proyek ini, yang dimulai pada tahun 2018 dengan anggaran sekitar Rp 19,9 miliar, bertujuan untuk mendukung pertanian padi organik di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. 

    Namun, pada tahun 2023, Kejaksaan Negeri Nunukan menemukan indikasi kerugian negara sekitar Rp 11 miliar akibat proyek yang tidak selesai dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, termasuk pejabat pembuat komitmen, konsultan pengawas, dan pelaksana kontrak

    Di era Jokowi proyek pengadaan bansos Covid-19 yang menyeret beberapa pejabat tinggi, serta berbagai kasus di sektor energi dan pangan. Berbagai pihak menilai kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana proyek-proyek besar tersebut.

    Kasus yang cukup ramai sekarang ini PSN PIK 2 di Banten, ada dugaan keterlibatan Jokowi di dalam proyek yang penuh kontroversi itu. Majalah Tempo menuliskan ada dugaan Sugianto Kusuma (Aguan) pemilik Agung Sedayu Group mendapatkan PSN PIK setelah membantu IKN.

    Dugaan keterlibatan korupsi mantan Wali Kota Solo itu menyebabkan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) memasukkan nama Jokowi, mantan Presiden Indonesia, sebagai salah satu finalis untuk “Person of the Year” dalam kategori korupsi.

    Ketiga, kriminalisasi aktivis dan oposisi. Selama pemerintahan Jokowi, berbagai aktivis dan tokoh oposisi melaporkan adanya peningkatan kriminalisasi terhadap mereka yang bersuara kritis terhadap pemerintah. Beberapa undang-undang seperti UU ITE sering digunakan untuk membungkam kritik. Kasus-kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen pemerintahan Jokowi terhadap kebebasan berekspresi dan demokrasi.

    Kasus kriminalisasi terhadap aktivis:

    -Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti: Keduanya menghadapi proses hukum setelah mengkritik kebijakan pemerintah terkait isu HAM dan lingkungan. 

    -Ravio Patra: Aktivis ini ditangkap dengan tuduhan menyebarkan pesan provokatif, meskipun ia mengklaim bahwa akun WhatsApp-nya diretas.

    -Jumhur Hidayat dan Syahganda Nainggolan: Keduanya ditangkap dengan tuduhan menyebarkan informasi yang menimbulkan keonaran terkait penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja

    Data Kriminalisasi:

    2020: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat 132 kasus pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi dengan 157 korban, termasuk dugaan kriminalisasi terhadap aktivis. 

    2019: YLBHI melaporkan 47 kasus dugaan kriminalisasi masyarakat sipil dengan 1.019 korban. 

    2024: SAFEnet mencatat 30 kasus kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi di ranah digital selama Januari-Maret, dengan 52 orang terjerat kasus tersebut. 

    Mantan Presiden Jokowi meninggalkan warisan yang kompleks bagi pemerintahan Prabowo. Di satu sisi, investasi besar dalam infrastruktur diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian. 

    Namun, di sisi lain, beban utang yang besar menuntut kebijakan fiskal yang hati-hati agar tidak menimbulkan krisis ekonomi di masa depan.

    Presiden Prabowo pun melakukan efisiensi dengan memangkas anggaran di berbagai lembaga negara.rmol news logo article

    *Penulis adalah Aktivis 98

  • Soroti PHK di Media Massa, Wamenaker Minta Perusahaan Bayar Pesangon Penuh

    Soroti PHK di Media Massa, Wamenaker Minta Perusahaan Bayar Pesangon Penuh

    GELORA.CO -Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menimpa industri media khususnya para jurnalis, disorot Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer.

    Wamen yang akrab disapa Noel itu menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pekerja di sektor manufaktur. Ia memastikan pemerintah sangat memperhatikan nasib jurnalis.

    Oleh karena itu, Noel meminta semua perusahaan yang melakukan PHK terhadap jurnalis harus membayar pesangon secara penuh. 

    “PHK bukan hanya terjadi di sektor padat karya seperti tekstil, tetapi juga dialami oleh teman-teman pekerja jurnalistik. Kami sedang fokus terhadap mereka,” kata Noel dalam keterangan resminya yang diterima redaksi, Jumat malam, 31 Januari 2025.

    Di samping itu, Noel juga menyoroti pentingnya perlindungan kesejahteraan bagi pekerja media. Sebab menurutnya, sering kali terabaikan meskipun mereka memiliki perlindungan hukum.

    “Pekerja jurnalistik ini secara politik dan hukum memang terlindungi, tapi kesejahteraannya sering terabaikan. Saya peduli terhadap hal itu,” kata aktivis 98 ini.

    Lebih lanjut, Noel meminta perusahaan media yang melakukan PHK agar memenuhi kewajiban pembayaran pesangon sesuai aturan dan menolak praktik pembayaran secara bertahap.

    “Tapi jangan dicicil dong pesangonnya. Itu kan nggak bagus,” tegasnya.

    Ia juga mengaku telah menerima informasi mengenai sejumlah media yang melakukan PHK, namun hingga kini belum ada laporan resmi yang masuk ke Kemnaker terkait pembayaran pesangon yang bermasalah.

    Sebelumnya, Noel juga mengimbau perusahaan di sektor manufaktur untuk tidak melakukan PHK secara masif, guna menjaga stabilitas sosial dan menekan angka pengangguran di Indonesia.