Xcloud.id

NGO: AJI

  • Tak Cuma Prabowo, Video "Deepfake" Sri Mulyani Disalahgunakan untuk Menipu Nasional 7 Februari 2025

    Tak Cuma Prabowo, Video "Deepfake" Sri Mulyani Disalahgunakan untuk Menipu Nasional 7 Februari 2025

    Tak Cuma Prabowo, Video “Deepfake” Sri Mulyani Disalahgunakan untuk Menipu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wajah dan suara Menteri Keuangan (Menkeu)
    Sri Mulyani
    juga disalahgunakan oleh tersangka JS (25) untuk melakukan
    penipuan
    melalui video
    deepfake
    .
    Dalam video
    deepfake
    tersebut, Sri seakan-akan menjanjikan bakal memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat yang menghubunginya.
    “Komen sekarang, saya Menteri Keuangan Sri Mulyani, mendapatkan amanah dan pesan dari Presiden Prabowo untuk memberikan bantuan modal usaha,” ujar sosok di video
    deepfake
    yang diputar saat konferensi pers di Lobi Utama Bareskrim
    Polri
    , Jakarta Selatan, Jumat (7/2/2025).
    Bahkan, bantuan ini disebutkan akan ditransfer Sri Mulyani dalam satu jam setelah masyarakat menghubungi nomor yang tertera dalam video
    deepfake
    itu.
    “Bantuan akan benar-benar saya transfer dalam waktu 1 jam,” lanjut narasi video 
    deepfake
    itu.
    Tak hanya itu, sosok menyerupai Sri Mulyani tersebut juga menegaskan bahwa bantuan merupakan pemberian langsung dari Presiden Prabowo.
    Narasi yang disebar oleh JS ini telah memakan korban hingga kurang lebih 100 orang. Angka ini baru diambil dari Desember 2024 hingga Februari 2025.
    Padahal, JS sudah beroperasi sejak tahun 2024. Tapi, penyidik siber Bareskrim Polri belum menyebutkan secara lugas kapan JS mulai melakukan tindak pidana penipuan.
    “Berdasarkan barang bukti yang ditemukan, sejak bulan Desember tersangka telah meraup keuntungan kurang lebih sebesar Rp 65 juta yang juga korbannya kurang lebih 100 orang,” ujar Direktur Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal (Dirtipidsiber Bareskrim) Brigjen Himawan Bayu Aji, Jumat.
    Para korban ini teridentifikasi berasal dari 20 provinsi di Indonesia. Sementara jumlah korban terbanyak berasal dari provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Papua. Kerugian sementara ditaksir mencapai Rp 65 juta.
    JS disebutkan mendapatkan video
    deepfake
    yang digunakannya melalui sebuah akun media sosial milik orang lain. Video ini dia dapat setelah memasukkan kata kunci “Prabowo Giveaway”.
    “Tersangka JS memperoleh video dengan cara mengunduh postingan video
    deepfake
    yang terdapat di akun Instagram milik orang lain dengan proses pencarian dilakukan dengan menggunakan kata kunci yaitu ‘Prabowo Giveaway’,” kata Himawan.
    Dalam video
    deepfake
    yang tersebar, tercantum nomor pribadi JS.
    Korban yang terpikat dengan tawaran bantuan itu pun menghubungi nomor JS yang ada di video.
    Setelah terhubung dengan JS, para korban diminta untuk mentransfer sejumlah uang sebagai biaya administrasi pendaftaran bantuan yang dijanjikan.
    Saat ini, penyidik masih mendalami apakah JS terlibat dalam satu sindikat yang sama dengan satu tersangka lain yang telah ditangkap pada Januari 2025 lalu, berinisial AMA.
    Pasalnya, modus operandi yang JS dan AMA serupa.
    Video deepfake
    yang mereka pakai untuk menipu juga hampir sama.
    Untuk diketahui, JS ditangkap pada 4 Februari 2025 di rumahnya yang berada di Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.
    Atas perbuatannya, JS dijerat dengan pasal berlapis yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau penipuan.
    Pertama, Pasal 51 Ayat 1 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak Rp 12 miliar rupiah.
    Lalu, Pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta rupiah.
    Polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti berupa empat unit HP dengan SIM card-nya dan satu buah KTP, serta kartu ATM milik JS.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 18 Korban Selamat dari Kapal yang Tenggelam di Tanjung Priok Megapolitan 7 Februari 2025

    18 Korban Selamat dari Kapal yang Tenggelam di Tanjung Priok Megapolitan 7 Februari 2025

    18 Korban Selamat dari Kapal yang Tenggelam di Tanjung Priok
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kapal bernama SP5 BSI tenggelam setelah menabrak tanggul di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis (6/2/2025) dini hari.
    Sebanyak 18 penumpang kapal tersebut berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat.
    “Sebanyak 18 korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat oleh Tim SAR gabungan,” kata Kasiops Sudin Gulkarmat Jakarta Utara, Gatot Sulaeman dalam pernyataan tertulisnya pada Jumat (7/2/2025).
    Gatot menjelaskan bahwa proses evakuasi dilakukan dalam beberapa tahap dengan menggunakan berbagai armada penyelamatan.
    “Kami menggunakan perahu LCR BPBD, kapal KPLP, RIB Basarnas, dan kapal Bakamla untuk mengevakuasi korban,” kata Gatot.
    Tim SAR gabungan bergerak cepat setelah menerima laporan kejadian ini pada pukul 11.45 WIB.
    Pada pukul 13.30 WIB, tiga orang pertama berhasil dievakuasi menggunakan kapal KPLP.
    Kemudian, pada pukul 15.50 WIB, tiga korban lainnya diselamatkan dengan perahu Bakamla.
    Evakuasi dituntaskan pada pukul 16.15 WIB dengan menyelamatkan 12 korban yang tersisa menggunakan kapal KPLP.
    Seluruh korban yang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat kemudian mendapatkan pemeriksaan medis guna memastikan kondisi mereka stabil.
    “Operasi SAR resmi dinyatakan selesai pada pukul 16.50 WIB,” tutup Gatot.
    Adapun ke-18 orang yang terjebak dalam kapal yang karam itu adalah sebagai berikut:
    1. Beni

    2. Ari Hidayat

    3. Reno Pugu Ardi Aji

    4. Muhammad Hanif

    5. Doli Dahan

    6. Hal Prian

    7. Safrizal

    8. Sudiro

    9. Falah Murti

    10. Teguh Prasetiawan

    11. Rizaldi Tian Firdaus

    12. Gilang Aji

    13. Alfin Apriodi

    14. Benhard

    15. Rahmad Rudi

    16. Ferdiansyah

    17. Rian Tri Wibowo

    18. Omang komarudin.
    (Reporter: Shinta Dwi Ayu | Editor: Akhdi Martin Pratama)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bareskrim Bongkar Kedok Modus Deppfake Presiden Prabowo

    Bareskrim Bongkar Kedok Modus Deppfake Presiden Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri mengungkap pelaku kasus deepfake AI Presiden Prabowo Subianto berinisial JS (25) memiliki motif ekonomi saat menipu korbannya.

    Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan JS merupakan buruh harian lepas di Pringsewu Lampung. JS melakukan penipuannya itu dengan cara mencatut video Presiden Prabowo hingga Menkeu Sri Mulyani.

    “Jadi terkait memanfaatkan video, audio dari publik figur ataupun pejabat negara, sementara mendapatkan keuntungan, motifnya ekonomi, sementara begitu,” ujarnya di Bareskrim Polri, Jumat (7/2/2025).

    Kemudian, Himawan menjelaskan soal modus penipuan penipuan yang dilakukan pelaku. Mulanya, JS mendapatkan video pejabat negara dengan mengunduh video dari akun di media sosial.

    Selanjutnya, pelaku mengedit video itu sedemikian rupa agar pejabat negara yang dicatut menyampaikan soal bantuan pemerintah kepada masyarakat.

    “Tersangka kemudian mengunggahnya ke akun instagram @indoberbagi2025 dengan jumlah pengikut sebanyak 9.399,” tambahnya.

    Adapun, video deepfake AI itu telah ditambahkan caption dan nomor telepon agar menarik masyarakat yang tertarik mendapatkan bantuan pendanaan.

    Korban yang tertarik, kemudian harus membayar biaya administrasi untuk proses pencairan dana. Padahal, program tersebut tidak pernah dikeluarkan pemerintah.

    Sementara itu, korban berasal dari 20 provinsi, dengan jumlah korban terbanyak berasal dari provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Papua.

    “Tersangka JS mengaku melakukan hal itu sejak 2024 dan sudah menerima keuntungan Rp65 juta. Total korban dari perbuatan JS tersebut telah mencapai sekitar 100 orang,” pungkasnya.

    Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dan Pasal 378 KUHPidana.

  • Pelaku Penipuan Video Deepfake Prabowo Ditangkap Polri, Korban dari Jawa Timur

    Pelaku Penipuan Video Deepfake Prabowo Ditangkap Polri, Korban dari Jawa Timur

    Jakarta (beritajatim.com) – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap seorang pria berinisial JS (25) yang diduga melakukan penipuan menggunakan video deepfake.

    Dalam kasus ini, JS menyebarkan video deepfake yang menampilkan Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    “Tersangka membuat seolah-olah mereka menyampaikan pernyataan bahwa pemerintah menawarkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan,” ungkap Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, Jumat (7/2/2025).

    Menurut Himawan, JS memperoleh video tersebut dengan mengunduh unggahan dari akun Instagram lain, menggunakan kata kunci ‘Prabowo giveaway’.

    “Setelah mendapatkan video tersebut, tersangka kemudian mengunggahnya ke akun Instagram @indoberbagi2025 yang memiliki 9.399 pengikut,” jelasnya.

    JS diduga menggunakan modus operandi menyebarkan video deepfake yang menampilkan pejabat negara dan figur publik ternama di Indonesia.

    Video tersebut kemudian dilengkapi dengan caption dan nomor kontak, untuk menarik perhatian masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan finansial.

    “Para korban diminta membayar biaya administrasi sebagai syarat pencairan dana, padahal program tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh pemerintah,” ujar Himawan.

    Dalam pemeriksaan, JS mengaku telah menjalankan aksinya sejak 2024 dan memperoleh keuntungan hingga Rp65 juta.

    Jumlah korban yang tertipu mencapai sekitar 100 orang, tersebar di 20 provinsi. “Korban terbanyak berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Papua,” tambahnya.

    Atas perbuatannya, JS dijerat dengan Pasal 51 Ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

    Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menerima informasi di media sosial dan tidak mudah tergiur oleh tawaran bantuan finansial yang tidak resmi. (ted)

  • Bareskrim Kembali Tangkap Pelaku Penipuan Pakai Video AI Prabowo

    Bareskrim Kembali Tangkap Pelaku Penipuan Pakai Video AI Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Bareskrim Polri kembali menangkap pelaku penipuan dengan modus menggunakan video Presiden Prabowo Subianto dan pejabat negara lainnya.

    Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan pelaku penipuan dengan modus deepfake AI ini ditangkap di Lampung.

    “Pelaku ditangkap di kediamannya, tepatnya di wilayah Kabupaten Pringsewu,” ujar Himawan dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (7/2/2025).

    Hanya saja, Himawan belum menjelaskan soal identitas pelaku yang ditangkap itu secara detail. Meskipun demikian, pelaku yang ditangkap ini berkaitan dengan penanganan tersangka sebelumnya berinisial AMA (29).

    “Pelaku [terbaru] yang kita tangkap ini merupakan hasil pengembangan dari kasus yang berhasil diungkap sebelumnya,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, kasus deepfake AI memiliki modus dengan menggunakan video pejabat negara yang menawarkan bantuan kepada masyarakat.

    Dalam video itu, pelaku mencantumkan nomor yang bisa dihubungi agar korban bisa mengklaim bantuan pemerintah tersebut.

    Setelahnya, masyarakat diminta menghubungi nomor tersebut untuk mengisi keperluan administrasi. Selain itu, korban juga akan diminta untuk mentransfer sejumlah uang untuk penyelesaian bantuan tersebut.

    Tak tanggung-tanggung, video pejabat negara yang dicatut adalah Presiden Prabowo Subianto, Wapres Gibran Rakabuming Raka, hingga Menkeu Sri Mulyani.

  • Pacitan Berduka, Ibunda Bupati Indrata Nur Bayuaji Tutup Usia

    Pacitan Berduka, Ibunda Bupati Indrata Nur Bayuaji Tutup Usia

    Pacitan (beritajatim.com) – Kabar duka datang dari keluarga Bupati Pacitan, Indrata Nur Bayuaji. Ibundanya, Endang Widowati, meninggal dunia pada Jumat (7/2/2025) pagi sekitar pukul 05.50 WIB. Almarhumah menghembuskan nafas terakhir di rumah duka, yang berlokasi di Lingkungan Blumbang, Kelurahan Ploso, Kabupaten Pacitan.

    Asisten 1 Setda Pacitan, Khemal Pandu Pratikna, menyebut bahwa almarhumah telah mengalami sakit sejak sekitar lima tahun lalu, saat wafatnya istri Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, Bu Endang kalau itu juga sudah sakit.

    “Bu Endang sudah lama sakit,” kata Khemal, Jumat siang.

    Rencananya, prosesi pemakaman akan dilaksanakan pada Jumat sore sekitar pukul 15.00 WIB. Karena anak-anak almarhumah berada di luar kota, pemakaman menunggu kedatangan mereka. Yakni Indra Widya Agustina, yang merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, masih berada di Surabaya. Sementara itu, Bupati Indrata Nur Bayuaji sedang menjalankan tugas dinas luar di Jakarta.

    “Mas Aji dinas luar di Jakarta saat ini perjalanan pulang,” tambah Khemal.

    Hingga saat ini, ucapan belasungkawa terus berdatangan dari berbagai pihak. Masyarakat juga mulai berdatangan ke rumah duka untuk takziyah dan memberikan penghormatan terakhir kepada almarhumah.

    Sebagai informasi, Endang Widowati tutup usia diusia 76 tahun. Almarhum merupakan istri dari Soedjono, yang pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Pacitan pada tahun 2013 lalu. Dalam beberapa tahun terakhir, beliau diketahui tengah berjuang melawan penyakit yang dideritanya. [end/aje]

  • LPDB-KUMKM dan ID Food bersinergi perkuat ketahanan pangan nasional

    LPDB-KUMKM dan ID Food bersinergi perkuat ketahanan pangan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menjalin kerja sama dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food guna memperkuat program prioritas pemerintah dalam sektor pangan.

    Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menyampaikan, kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam mendukung koperasi dan UMKM sektor pangan agar memiliki akses pembiayaan yang lebih luas, sebab dalam mendukung program swasembada pangan perlu kolaborasi semua pihak.

    “Kerja sama ini sebagai dasarnya, memang kami tidak bisa jalan sendiri, perlu kolaborasi untuk ketahanan pangan ke depan yang harus kita sukseskan,” kata Supomo di Jakarta, Jumat.

    Dia menambahkan bahwa LPDB senantiasa memberikan instrumen pembiayaan atau pinjaman bagi koperasi dengan penyaluran dana bergulir.

    “Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan bahwa mereka memiliki akses pembiayaan yang cukup untuk mengembangkan sektor pangan. LPDB ini pembiayaan hanya kepada koperasi, ke depan pembiayaan ini untuk budidaya komoditas, kemudian untuk pupuk karena salah satu komponen penting dalam budidaya agar produktivitas tinggi,” ujarnya.

    Kolaborasi dengan ID Food menjadi penting, karena bisa membuka jalan untuk pembiayaan kepada koperasi mitra ID Food yang bergerak di bidang produksi dan distribusi pangan strategis nasional.

    “Kami berharap kerja sama ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi koperasi dan UMKM, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat secara umum. Kami juga berharap kerja sama ini dapat menjadi contoh bagi sinergi antara lembaga pembiayaan dan BUMN dalam mendukung sektor pangan,” kata Supomo.

    Penandatanganan Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh Direktur Utama LPDB-KUMKM dengan Direktur Utama ID Food, Sis Apik Wijayanto sebagai bentuk sinergi dalam mendukung pembiayaan koperasi dan UMKM yang bergerak di sektor pangan.

    “Hal ini sejalan dengan program kerja prioritas Kementerian Koperasi Republik Indonesia melalui LPDB-KUMKM,” ujar Supomo.

    Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan bagi koperasi mitra ID Food, khususnya yang bergerak di bidang produksi dan distribusi pangan strategis nasional.

    Direktur Utama ID Food, Sis Apik Wijayanto mengungkapkan bahwa sinergi dengan LPDB-KUMKM akan memperkuat program swasembada pangan dari pemerintah.

    “Tentu harapan kami bisa terus berkolaborasi, dan bagaimana ke depan swasembada pangan bisa tercipta dengan upaya kita hari ini, potensinya saya yakin masih banyak lagi untuk dapat meningkatkan kapasitas produksi dan distribusinya,” ujar Sis Apik Wijayanto.

    Adapun penandatanganan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengatur teknis pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan antara Group Usaha ID Food dan koperasi mitra ID Food.

    Sebagai langkah awal, kerja sama akan dimulai dari komoditas tebu untuk mendukung swasembada gula nasional.

    “Ini suatu kabar gembira untuk masyarakat khususnya pertebuan ada pabrik gula, ada petani, ada masyarakat sekitarnya akan terdampak, dan UMKM nya juga,” kata Sis Apik.

    Sehingga diharapkan, kerja sama ini selain dapat menjadi solusi konkret dalam meningkatkan ketahanan pangan, turut pula mendukung penyaluran pupuk melalui koperasi, revitalisasi KUD, dan memperkuat sinergi dengan BUMN.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah Pacu Ekonomi dan Konektivitas IKN lewat Tol Sepinggan 1B

    Pemerintah Pacu Ekonomi dan Konektivitas IKN lewat Tol Sepinggan 1B

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah terus mendorong peningkatan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur untuk mempercepat pemerataan ekonomi, membuka lapangan kerja berkualitas dan mendorong kewirausahaan, sebagaimana tertuang dalam Asta Cita. Salah satu langkah peningkatan konektivitas antar wilayah ini dilakukan melalui pembangunan Tol Ibu Kota Nusantara (IKN) Seksi 1B, yang selesai di tenderkan pada  November 2024 lalu. Jalan tol ini akan menjadi bagian jaringan tol strategis di Kalimantan, yang menghubungkan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan dengan jalan tol existing yaitu jalan tol Balikpapan-Samarinda.

    Proyek strategis dengan panjang 5,2 km ini bertujuan meningkatkan konektivitas menuju kawasan inti pusat pemerintahan IKN, mempercepat mobilitas barang dan orang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah seperti Desa Wisata Nipah-Nipah di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Desa Wisata Muara Enggelam di Kutai Kartanegara. Proyek ini juga merupakan bagian integral dari upaya pemerintah dalam menciptakan infrastruktur yang handal dan efisien di ibu kota baru Indonesia.

    Selain meningkatkan konektivitas dan mobilitas, Proyek Jalan Tol IKN Seksi 1B juga turut memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat sekitar. Dalam tahap awal, proyek ini telah menyerap 307 tenaga kerja baru dengan mengutamakan tenaga kerja masyarakat lokal. Dari sisi lingkungan, pembangunan tol ini juga mengedepankan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG), dimana pembangunannya fokus menggunakan material ramah lingkungan.

    PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) sebagai salah satu kontraktor yang dipercaya terlibat dalam pembangunan proyek ini mengambil langkah proaktif untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan proyek tersebut. Langkah tersebut meliputi koordinasi aktif, studi teknis dan analisis lalu lintas komprehensif, penerapan teknologi konstruksi terkini seperti Building Information Modeling (BIM) guna memastikan gambar dan model yang dibuat memiliki koordinat yang sesuai dengan aktual lapangan, hingga penerapan Lean Construction untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi waste. 

    “Kepercayaan yang diberikan kepada WIKA untuk membangun Tol Sepinggan semakin mengukuhkan peran kami dalam pembangunan infrastruktur nasional. Proyek ini bukan hanya tentang konektivitas, tetapi juga tentang menciptakan dampak ekonomi dan sosial yang positif bagi masyarakat khususnya di sekitar wilayah IKN. Dengan pengalaman dan kapabilitas yang kami miliki, WIKA siap mendukung Pemerintah menyelesaikan proyek ini dengan standar terbaik dan dalam waktu yang optimal, guna mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045.” ucap Agung Budi Waskito (BW), Direktur Utama WIKA.

    Sebagai informasi hingga saat ini WIKA, perusahaan konstruksi infrastruktur dan Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning (EPCC) terdepan di Indonesia, telah dipercaya mengerjakan 13 proyek di IKN dengan total nilai kontrak sebesar Rp11,2 triliun. Beberapa proyek infrastruktur penting pendukung konektivitas di IKN yang saat ini tengah dikerjakan Perseroan diantaranya pembangunan Jalan Sumbu Timur IKN Tahap 2 yang telah mencapai progres 85,4% yang memiliki peran vital dalam mendukung mobilitas di kawasan inti pusat pemerintahan, serta pembangunan Tol IKN Segmen 3B-2 Kariangau-Simpang Tempadung yang telah mencapai progress 52,9% yang akan meningkatkan akses menuju kawasan strategis di IKN serta mempercepat konektivitas antar kawasan utama.

  • KKP optimistis perdagangan karbon sektor kelautan bisa direalisasikan

    KKP optimistis perdagangan karbon sektor kelautan bisa direalisasikan

    Kita berharap tahun ini sudah bisa jalan, dan Pak Menteri Kelautan dan Perikanan concern sekali dengan perdagangan karbon ini

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) optimistis perdagangan karbon dari sektor kelautan dapat direalisasikan tahun ini.

    “Kita berharap tahun ini sudah bisa jalan, dan Pak Menteri Kelautan dan Perikanan concern sekali dengan perdagangan karbon ini,” ujar Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (P4K) Muhammad Yusuf dalam program Bincang Bahari di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Kamis.

    KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan (KP) No. 1 tahun 2025 sebagai payung hukum penyelenggaraan nilai ekonomi karbon sektor kelautan, serta sedang menyiapkan sistem informasi untuk memfasilitasi perdagangan tersebut.

    Permen KP 1 tahun 2025 menyebutkan penyelenggara nilai ekonomi karbon sektor kelautan bisa dilakukan oleh kementerian, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta masyarakat. Terdapat dua mekanisme penyelenggaraan nilai ekonomi karbon yakni melalui perdagangan, maupun pembayaran berbasis kinerja.

    Ekosistem karbon biru yang sudah siap diperdagangkan di antaranya padang lamun.

    Yusuf mengatakan, Indonesia memiliki estimasi optimal 1,8 juta hektare padang lamun yang sedang tahap akhir validasi pemetaan. Padang lamun memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan emisi karbon lebih banyak dibandingkan dengan hutan tropis.

    “Tentunya tidak hanya lamun, perikanan tangkap dan budi daya yang dijalankan secara berkelanjutan juga dapat dikonversi dalam perdagangan karbon. Misalnya program penangkapan ikan terukur, di mana lokasi penangkapan dengan pendaratan ikan menjadi lebih pendek sehingga mengurangi pembuangan emisi dari kapal-kapal perikanan,” ujar Yusuf .

    Langkah cepat Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan regulasi penyelenggaraan nilai ekonomi karbon sektor kelautan diapresiasi oleh ESG Solution Group Head – EnviCount Mochamad James Falahudin.

    Indonesia memiliki potensi karbon biru yang sangat besar untuk menyerap emisi karbon penyebab perubahan iklim, sekaligus menghasilkan nilai ekonomi yang tidak sedikit.

    Saat ini, kata James terdapat empat mekanisme perdagangan pasar karbon, yakni auction, regular trading, negotiated trading, serta market place. Sedangkan penghitungan karbon dapat dilakukan dalam tiga metode, yakni entity accounting, project accounting, dan product accounting.

    “Dengan adanya peraturan seperti ini, dapat mendukung bisnis kita bisa tumbuh,” ujar James.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmennya menjaga dan memperluas kawasan konservasi yang merupakan ekosistem karbon biru atau sektor kelautan di perairan Indonesia.

    Perlindungan terhadap ekosistem karbon biru terutama untuk menjaga keberlanjutan keanekaragaman hayati laut, serta kemaslahatan masyarakat pesisir.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • KKP: Potensi karbon biru Indonesia cukup besar dan diakui dunia

    KKP: Potensi karbon biru Indonesia cukup besar dan diakui dunia

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan potensi karbon biru Indonesia cukup besar dan diakui oleh dunia internasional.

    “Jadi kalau potensi karbon biru Indonesia cukup besar, dunia sebenarnya mengakui. Jadi beberapa kali paparan di dunia internasional itu selalu mengakui bahwa Indonesia negara besar,” kata Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Muhammad Yusuf di Jakarta, Kamis.

    “Kita punya hutan besar, kita hidup di iklim tropis dan kita punya juga lamun dan mangrove yang juga sebenarnya lebih bagus hidup di iklim tropis.Potensinya cukup besar, tetapi tingkat kerusakan mangrove dan lamun cukup besar juga, sehingga kita harus bisa melakukan upaya mengurangi kerusakan tadi dan memperbaiki yang rusak,” katanya menambahkan.

    Upaya untuk melakukan rehabilitasi dan mengurangi kerusakan lamun serta mangrove di laut dan wilayah pesisir dalam rangka untuk mengurangi emisi melalui penyerapan emisi.

    Hal tersebut juga dapat menjadi barter bagi Indonesia dengan negara-negara penghasil emisi yang tidak memiliki potensi karbon biru.

    “Upaya-upaya ini, kalau kita bisa misalnya mengurangi kerusakan lamun dan mangrove maka itu juga dianggap sebagai upaya apalagi melakukan rehabilitasi itu sebenarnya juga upaya. Berapa besarnya upaya yang kita lakukan itu untuk bisa menyerap emisi itu bisa dikuantifikasi dan dapat menjadi barter kita dengan negara-negara penghasil emisi yang tidak punya yang tadi (karbon biru). Jadi kita sebenarnya lebih mengandalkan penyerapan emisi dari ekosistem tadi. Jadi potensinya cukup besar,” kata Muhammad Yusuf.

    Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, Mitigasi Perubahan Iklim Sektor lain untuk sektor kelautan atau karbon biru (blue carbon) dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

    Kemudian Adaptasi Perubahan Iklim bidang lain untuk bidang kelautan atau blue carbon dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

    Kebijakan sektor kelautan atau blue carbon sebagaimana dimaksud tersebut dilaksanakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dapat dipertimbangkan dalam Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor lain untuk sektor kelautan atau blue carbon dalam rangka pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC).

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025