Xcloud.id

NGO: AJI

  • Ada bantuan konsumsi dan logistik dalam aksi di Patung Kuda

    Ada bantuan konsumsi dan logistik dalam aksi di Patung Kuda

    Jakarta (ANTARA) – Massa peserta aksi dari berbagai elemen masyarakat mendapat dukungan bantuan logistik dan konsumsi dari sejumlah pihak dalam aksi lanjutan bertajuk “Indonesia Gelap” di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, pada Jumat.

    Salah satunya adalah perusahaan minuman, “Haus”, yang menyediakan sekitar 1.500 porsi minuman yang dibagikan cuma-cuma untuk para peserta aksi.

    Hamdan, salah satu staf yang mengoordinasikan distribusi minuman tersebut mengatakan, bantuan minuman gratis ini merupakan bentuk dukungan langsung dari pihak manajemen perusahaan atas aksi itu.

    “Kami memberikan (minuman gratis) ini sebagai dukungan untuk masyarakat dan mahasiswa yang berdemo, baik aksi untuk isu apapun,” ungkapnya.

    Selain “Haus”, pemilik akun X @kootummy juga ikut membuka donasi untuk menyediakan bantuan konsumsi dan obat-obatan.

    “Kita menyediakan obat-obatan, oksigen juga, dan kita (juga) mencetak spanduk sama stiker. Teman-teman disabilitas yang ingin ikut aksi juga kita bantu dampingi,” kata Carol, koordinator akun @kootummy.

    Seorang warga tengah menata bantuan konsumsi yang dibagikan gratis ke peserta aksi unjuk rasa “Indonesia Gelap” yang digelar di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025). ANTARA/Yamsyina Hawnan

    Beberapa komunitas lainnya yang juga sudah rutin membagikan bantuan konsumsi dan logistik gratis dalam kegiatan aksi di antaranya adalah Asosiasi Ibu-Ibu.

    Salah satu anggota Asosiasi Ibu-Ibu, Dewi mengaku bahwa bantuan yang dikumpulkan murni tanpa membawa organisasi manapun.

    “Kita base-nya (basisnya) di grup WhatsApp. Jadi kalau ada aksi itu inisiatif mau bawa apa, enggak ada koordinatornya,” ungkapnya.

    Dewi dan teman-temannya bergabung didasari keinginan untuk turut serta mengawal aksi. Ia pun mengaku sudah ikut terlibat aksi selama dua hari rangkaian aksi “Indonesia Gelap”.

    Selain itu, basis simpatisan Anies Baswedan, @HumAniesProject juga kembali hadir membawa bantuan konsumsi dan medis, termasuk menyediakan ambulans yang ditempatkan di dekat lokasi aksi.

    Para peserta aksi tengah mendengarkan arahan dalam aksi unjuk rasa “Indonesia Gelap” yang digelar di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025). ANTARA/Yamsyina Hawnan

    Tidak hanya dalam bentuk logistik, Koalisi Firma Hukum Peduli Demokrasi juga menawarkan bantuan hukum gratis bagi para peserta yang sekiranya ditahan aparat.

    Dalam aksi sejak Senin (17/2) dan Kamis (20/2), sejumlah komunitas masyarakat sipil termasuk Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) se-Jakarta turut hadir.

    Sejak pukul 13.00 WIB hingga menjelang pukul 16.00 WIB, gelombang massa terus menerus meningkat memadati kawasan Patung Kuda.

    Masyarakat sipil bergandengan dengan mahasiswa kembali menyerukan protes dan kritik terhadap pemerintah.

    Aksi #IndonesiaGelap juga digaungkan lewat akun dan komunitas media sosial X, @barengwarga dan #BarengWarga, menyuarakan tuntutan agar pemerintah mengeluarkan Perppu dan Inpres terhadap kebijakan-kebijakan yang meresahkan.

    Pewarta: Ade irma Junida/Yamsyina Hawnan
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Populix: 167 Jurnalis Alami Kekerasan pada 2024, Terbanyak dari Ormas

    Populix: 167 Jurnalis Alami Kekerasan pada 2024, Terbanyak dari Ormas

    Jakarta, Beritasatu.com – Lembaga survei Populix melaporkan sepanjang 2024 terdapat 167 jurnalis mengalami kekerasan dengan total 321 kejadian. Bentuk kekerasan yang paling sering terjadi adalah pelarangan liputan (56%) dan larangan pemberitaan (51%).

    “Organisasi masyarakat (23%), buzzer (17%), dan aparat kepolisian (13%) disebut sebagai pihak yang paling sering terlibat dalam kasus-kasus ini,” ujar Manajer Riset Sosial Populix Nazmi Haddyat dalam acara peluncuran Indeks Keselamatan Jurnalis 2024 di Jakarta, Kamis (20/2/2025) dikutip dari Antara.

    Dia menyebut dari aspek regulasi, UU ITE dan KUHP masih menjadi ancaman utama bagi kebebasan pers.

    “Kami berharap temuan ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah, industri media, serta masyarakat sipil dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman bagi jurnalis,” kata Nazmi.

    Sementara itu, indeks keselamatan jurnalis 2024 mencatat skor sebesar 60,5 dan masuk dalam kategori “agak terlindungi.” Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,7 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun ada kenaikan, sebagian besar jurnalis tetap merasa waspada terhadap masa depan kebebasan pers.

    Survei yang melibatkan 760 jurnalis serta analisis data sekunder dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) ini mengungkapkan jurnalis masih menghadapi berbagai ancaman, baik fisik maupun digital.

    Dewan Pengawas Yayasan TIFA, Natalia Soebagjo, mengungkapkan 66% jurnalis lebih berhati-hati dalam menyajikan berita akibat ancaman kriminalisasi, sensor, dan tekanan dari berbagai pihak.

    “Dalam lima tahun ke depan, bentuk kekerasan yang diperkirakan akan meningkat adalah pelarangan liputan sebesar 56% serta larangan pemberitaan sebesar 51%. Adapun pihak yang dianggap paling berpotensi mengancam adalah organisasi masyarakat (23%) dan buzzer (17%),” ujar Natalia.

    Natalia menegaskan meskipun ada peningkatan skor indeks, masih banyak tantangan dalam menjaga kebebasan pers. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dari berbagai pihak.

    Menanggapi temuan ini, Deputi II Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan, Noudhy Valdryno, menekankan pentingnya peran negara dalam menjamin keselamatan jurnalis.

    “Kami berkomitmen untuk melindungi jurnalis, tidak hanya dalam hal keamanan fisik, tetapi juga dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kebebasan pers,” ujarnya.

    Menurutnya, kebebasan pers yang sehat akan berdampak positif terhadap demokrasi dan stabilitas nasional. Dengan adanya informasi yang akurat dan transparan, diharapkan kepercayaan publik terhadap media dan pemerintah dapat terus meningkat.

    “Kita patut bersyukur atas kenaikan skor indeks ini, tetapi harapan ke depan adalah agar angka tersebut benar-benar masuk kategori ‘terlindungi’,” tutupnya.

  • PKB respons penghapusan lagu Sukatani: Kritik dalam seni itu wajar

    PKB respons penghapusan lagu Sukatani: Kritik dalam seni itu wajar

    Kita harus pastikan bahwa seniman tidak hidup dalam ketakutan saat berkarya. Kalau kritik mulai dianggap sebagai ancaman, berarti ada sesuatu yang salah dalam cara kita bernegara

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Pengurus Harian DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Aji Pratama mengatakan bahwa kritik dalam seni merupakan hal yang wajar.

    Aji menyampaikan pernyataan tersebut sebagai respons terhadap penghapusan lagu Bayar Bayar Bayar milik band Sukatani di sejumlah aplikasi musik.

    “Kalau ada yang tidak setuju harusnya dibantah dengan argumen, bukan dihapus begitu saja. Jangan sampai masyarakat melihat ini sebagai bentuk pembungkaman karena justru itu yang akan memperburuk kepercayaan publik terhadap kebebasan berekspresi di negeri ini,” kata Aji dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, musisi dan seniman berperan penting dalam menyuarakan kegelisahan publik, sehingga tidak seharusnya mereka menghadapi intimidasi atau tekanan dalam bentuk apa pun.

    Oleh sebab itu, kata dia, jika ada pihak yang keberatan terhadap sebuah karya seni, maka cara yang paling sehat adalah melalui dialog, bukan dengan langkah-langkah yang justru mempersempit kebebasan berkarya.

    Ia lantas mendorong semua pihak, termasuk aparat dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan ruang kebebasan berekspresi tetap terjaga.

    “Kita harus pastikan bahwa seniman tidak hidup dalam ketakutan saat berkarya. Kalau kritik mulai dianggap sebagai ancaman, berarti ada sesuatu yang salah dalam cara kita bernegara,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa PKB akan terus mengawal isu tersebut, dan memastikan bahwa kebebasan dalam berkesenian tetap menjadi bagian dari demokrasi Indonesia.

    “Seni adalah cerminan realitas. Kalau cerminnya dipecahkan, bukan berarti masalahnya hilang. Justru yang perlu kita lakukan adalah bercermin lebih baik,” katanya,

    Sebelumnya, band Sukatani melalui unggahan di media sosial Instagram, @sukatani.band, Kamis, menyampaikan permohonan maaf terhadap Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dan intitusi Polri terhadap lagu Bayar Bayar Bayar.

    “Memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar Bayar Bayar, yang liriknya bayar polisi, yang telah kami nyanyikan sehingga viral di beberapa platform media sosial, yang pernah saya upload ke platform Spotify, yang sebenarnya lagu itu saya ciptakan untuk oknum Kepolisian yang melanggar peraturan,” kata Alectroguy selaku gitaris Sukatani dalam unggahan tersebut.

    Adapun lirik lagu Bayar Bayar Bayar yang beredar di media sosial adalah sebagai berikut:
    Mau bikin SIM, bayar polisi
    Ketilang di jalan, bayar polisi
    Touring motor gede, bayar polisi
    Angkot mau ngetem, bayar polisi

    Aduh aduh ku tak punya uang
    Untuk bisa bayar polisi

    Mau bikin gigs, bayar polisi
    Lapor barang hilang, bayar polisi
    Masuk ke penjara, bayar polisi
    Keluar penjara, bayar polisi

    Aduh aduh ku tak punya uang
    Untuk bisa bayar polisi

    Mau korupsi, bayar polisi
    Mau gusur rumah, bayar polisi
Mau babat hutan, bayar polisi
    Mau jadi polisi, bayar polisi

    Aduh aduh ku tak punya uang
    Untuk bisa bayar polisi.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Geliat Data Center RI Terhambat Keterbatasan SDM dan Regulasi

    Geliat Data Center RI Terhambat Keterbatasan SDM dan Regulasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kelangkaan sumber daya manusia (SDM) berkualitas disebut menjadi salah satu penghambat pertumbuhan bisnis pusat data atau data center di Indonesia. 

    Founding Partner AC Ventures Pandu Sjahrir mengatakan selain masalah lahan dan infrastuktur, faktor penentu keberhasilan perkembangan data center dan teknologi AI di Indonesia adalah kapasitas SDM.

    SDM yang berkualitas akan membuat perkembangan teknologi kecerdasan buatan dan data center menjadi lebih cepat. 

    Adapun cara untuk memperbanyak SDM tangguh adalah dengan melakukan pelatihan atau menarik SDM berkualitas Indonesia di luar negeri untuk kembali ke Tanah Air. Dalam proses menarik kembali, Indonesia dapat memberikan lapangan pekerjaan dengan membangun data center. 

    “Data center dapat menjadi alasan menarik diaspora untuk kembali ke Indonesia. Kalau anda tidak ingin SDM terbaik kabur  ke luar negeri, ciptakan lapangan kerja di Indonesia yang melibatkan SDM berkualitas,” kata Pandu, Kamis (20/2/2025). 

    Senada, Executive Director Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) Michael Abimanyu mengatakan selain regulasi, kesiapan SDM menjadi tantangan dalam pembangunan data center. Ketidaksiapan SDM membuat proses pembangunan data center berjalan lambat. 

    Menurutnya, pelaku bisnis harus terus meningkatkan kompetensi teknis agar dapat bersaing di tingkat regional.

    Sementara itu, Partner Dentons HPRP Trijoyo Ariwibowo mengatakan dalam pembangunan data center, investor  selalu menuntut kecepatan atau ease of doing business, bahkan sering kali membangun data center terlebih dahulu saat IMB masih dalam proses. 

    Kondisi ini akan dapat diakomodir dengan adanya zonasi yang telah dilengkapi dengan fasilitas khusus yang dibutuhkan data center.

    “Tujuannya untu mengurangi risiko hukum,” Trijoyo. 

    Kepala Subdirektorat Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional II, Kementerian ATR/BPN, Galuh Aji Niracanti menegaskan pentingnya zonasi lahan untuk data center dan menjadi salah satu prioritas untuk dapat mengakomodir kebutuhan di sektor industri ini. 

    Melalui masukan dari berbagai pihak, kebijakan Pemerintah yang disusun akan dirancang untuk dapat mendorong investor mempercepat pembangunan data center.

  • Resmi Pimpin Pacitan, Indrata Nur Bayuaji Tekankan Sinergi untuk Kemajuan Daerah

    Resmi Pimpin Pacitan, Indrata Nur Bayuaji Tekankan Sinergi untuk Kemajuan Daerah

    Pacitan (beritajatim.com) – Indrata Nur Bayuaji dan Gagarin Sumrambah resmi memulai tugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pacitan periode 2025-2030. Keduanya dilantik langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2/2025) pagi.

    Pelantikan tersebut menjadi puncak dari proses panjang kontestasi Pilkada Serentak 2024. Berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pacitan, pasangan dengan slogan Nyawiji-Sumrambah ini meraih kemenangan telak dengan perolehan 199.410 suara atau 68,6 persen dari total suara sah. Perolehan tersebut membuat mereka unggul signifikan dari pasangan Ronny Wahyono dan Wahyu Saptono Hadi.

    Usai dilantik, Indrata Nur Bayuaji atau yang akrab disapa Mas Aji langsung menyapa jajaran pemerintah daerah melalui sambungan video konferensi dari Pendopo Kabupaten Pacitan. Sekretaris Daerah Heru Wiwoho beserta para asisten dan pimpinan perangkat daerah turut hadir dalam pertemuan virtual tersebut.

    Dalam sambutannya, Mas Aji mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Pacitan atas dukungan dan doa yang diberikan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat demi mewujudkan Pacitan yang lebih sejahtera dan bahagia.

    “Jangan menyerah apapun keadaannya. Mari kita bersama-sama membangun Pacitan yang kita cintai ini,” ucapnya.

    Menariknya, setelah pelantikan, Mas Aji memberikan kepercayaan kepada Wakil Bupati Gagarin untuk memimpin pemerintahan daerah selama delapan hari ke depan. Hal ini dikarenakan dirinya harus mengikuti retreat kepala daerah di Magelang. (end/suf]

  • Transformasi Digital Kesehatan di RI, Pengembangan Pusat Data Jadi Tantangan

    Transformasi Digital Kesehatan di RI, Pengembangan Pusat Data Jadi Tantangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengembangan transformasi digital sektor kesehatan di Indonesia dinilai perlu ditunjang dengan pembangunan pusat data (data center) yang saat ini belum optimal.

    Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan/Chief Digital Transformation Office (DTO) Kementerian Kesehatan, Setiaji menegaskan pentingnya teknologi AI dalam pembangunan data kesehatan nasional, guna menciptakan layanan kesehatan yang lebih terintegrasi dan berkualitas.

    “Visi Pemerintah adalah data kesehatan digital terintegrasi dan dilindungi,” kata Setiaji dalam Dentons HPRP Law & Regulations Outlook 2025, dikutip Kamis (20/2/2025).

    Sementara itu, CEO Halodoc, Jonathan Sudharta menyebut teknologi AI tidak hanya membuka peluang besar dalam layanan kesehatan, tetapi juga menghadapi tantangan dalam penerapannya, terutama dalam regulasi.

    “Kemenkes sangat terbuka dan mengedepankan inovasi, bukan dari inovator, tetapi dari Pemerintah,” ujarnya.

    Dalam forum yang sama, Founding Partner AC Ventures, Pandu Sjahrir menyoroti soal pengembangan pusat data di Indonesia yang masih tertinggal.

    “Indonesia menjadi tempat yang sangat menarik untuk data center. Makin banyak data center di Indonesia, maka biaya komunikasi yang harus dikeluarkan masyarakat akan makin murah dan penyebaran informasi kepada masyarakat lebih cepat,” ujarnya.

    Selain masalah lahan dan infrastuktur, Pandu menekankan faktor penentu keberhasilan perkembangan data center dan teknologi AI di Indonesia adalah kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

    Galuh Aji Niracanti, Kepala Subdirektorat Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional II, Kementerian ATR/BPN, menegaskan pentingnya zonasi lahan untuk data center dan menjadi salah satu prioritas untuk dapat mengakomodir kebutuhan di sektor industri ini.

    “Melalui masukan dari berbagai pihak, kebijakan Pemerintah yang disusun akan dirancang untuk dapat mendorong investor mempercepat pembangunan data center,” katanya.

    Partner Dentons HPRP, Trijoyo Ariwibowo mengatakan investor selalu menuntut kecepatan dalam pembangunan, bahkan sering kali membangun data center terlebih dahulu saat IMB masih dalam proses.

    “Kondisi ini dapat diakomodir dengan adanya zonasi yang telah dilengkapi dengan fasilitas khusus yang dibutuhkan data center, sehingga mengurangi risiko hukum,” katanya.

  • Kata Menkes Soal Ramai Beasiswa Dokter Sempat Disetop: Miskomunikasi Saja

    Kata Menkes Soal Ramai Beasiswa Dokter Sempat Disetop: Miskomunikasi Saja

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka suara terkait viral surat edaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang memberhentikan sementara rekrutmen program beasiswa dokter, dokter gigi, dokter spesialis-subspesialis tahun 2025.

    Menkes Budi menuturkan awalnya memang ada rencana efisiensi dan pemotongan anggaran di beberapa sektor. Namun, setelah beberapa kali pertemuan dengan DPR-RI, akhirnya diputuskan tidak ada pemotongan anggaran untuk beasiswa dokter.

    Ia menuturkan bahwa kehebohan yang terjadi hanya bagian dari miskomunikasi saja.

    “Yang beasiswa itu pertama memang dilakukan pemotongan tapi habis itu kan ada perbaikan. Kita ke DPR dua kali, setelah ke DPR itu sudah tidak ada lagi pemotongan untuk beasiswa. Sebenarnya angka itu ada, itu miskomunikasi saja jadi ramai,” katanya ketika ditemui awak media di Jakarta Barat, Kamis (20/2/2025).

    Menkes Budi menegaskan beasiswa Kemenkes akan tetap berlanjut. Ia juga menambahkan bahwa anggaran yang ditujukan untuk beasiswa Kemenkes cukup, sehingga masyarakat, khususnya calon penerima beasiswa tidak perlu khawatir.

    “Anggarannya cukup. Tenang saja,” tandasnya.

    Surat Sudah Diralat

    Beberapa waktu setelahnya, surat edaran viral yang diteken oleh Direktur Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Anna Kurniati itu akhirnya diralat.

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman mengatakan surat baru ini untuk menganulir keputusan pada surat pemberitahuan Nomor DO.01.01/F.III/340/2025. Aji mengatakan pemerintah telah mengkaji pembiayaan untuk program beasiswa pada 2025 agar bisa berjalan.

    “Bersama ini kami sampaikan bahwa program beasiswa pendidikan dokter, dokter gigi, dan dokter spesialis/subspesialis tetap berjalan, termasuk bagi peserta aktif penerima beasiswa yang saat ini sedang dalam proses pendidikan,” kata Aji terpisah.

    (avk/naf)

  • Viral Beasiswa Dokter Disetop Imbas Efisiensi Anggaran, Kemenkes Pastikan Tetap Lanjut

    Viral Beasiswa Dokter Disetop Imbas Efisiensi Anggaran, Kemenkes Pastikan Tetap Lanjut

    Jakarta –

    Viral beredar surat edaran Kementerian Kesehatan RI yang memberhentikan sementara rekrutmen program beasiswa dokter, dokter gigi, dan dokter spesialis-subspesialis tahun 2025. Keputusan tersebut menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

    Surat tersebut semula menuai banyak respons warganet di media sosial. Beberapa di antaranya menganggap keputusan ini tidak sejalan dengan wacana pemerintah memperbanyak jumlah dokter spesialis.

    “Beasiswa dokter spesialis ditangguhkan, tapi ngomong butuh dokter spesialis banyak,” komentar salah satu pengguna X, menanggapi surat viral.

    “Dalam debat Pilpres kemarin pak Prabowo menyampaikan Indonesia kekurangan dokter, terutama dokter spesialis, tapi kok ini, seenaknya menyetop beasiswa dokter,” tandas yang lain.

    Surat Diralat

    Tak lama setelahnya, surat viral yang diteken Direktur Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Anna Kurniati, diralat. Pihaknya memastikan program beasiswa akan tetap dibuka.

    Dihubungi terpisah, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman menyebut surat baru ini untuk menganulir keputusan pada surat pemberitahuan Nomor DO.01.01/F.III/340/2025. Aji menyebut pemerintah telah mengkaji pembiayaan untuk program beasiswa pada 2025 agar tetap berjalan.

    “Dananya dipastikan cukup,” tegas Aji kepada detikcom Selasa (20/2/2025).

    “Bersama ini kami sampaikan bahwa program beasiswa pendidikan dokter, dokter gigi, dan dokter spesialis/subspesialis tetap berjalan, termasuk bagi peserta aktif penerima beasiswa yang saat ini sedang dalam proses pendidikan,” demikian surat yang dirilis Senin (19/2).

    (naf/up)

  • Profesi 2 Tersangka yang Jadi Aktor Intelektual Kasus Penembakan di Pasar Mawar Bogor – Halaman all

    Profesi 2 Tersangka yang Jadi Aktor Intelektual Kasus Penembakan di Pasar Mawar Bogor – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Inilah profesi Faizer Yahya alias Dede dan Hasan Alhabsy, tersangka dalam kasus penembakan di depan Pasar Mawar Bogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat.

    Menurut Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Riznaldi Nugroho, profesi kedua tersangka berbeda.

    Dede adalah seorang pengusaha, sedangkan Hasan merupakan wiraswasta.

    “Untuk pekerjaan yang satu pengusaha, yang satu wiraswasta,” kata AKP Aji kepada wartawan di Mako Polresta, Rabu (19/2/2025), dilansir Tribunnews Bogor.

    Dede dan Hasan sempat buron dan berhasil ditangkap polisi di Bali.

    Sebelum ditangkap, polisi sempat mengejar keduanya sampai ke Jakarta.

    “Akhirnya kita lakukan koordinasi dengan pihak imigrasi untuk pencekalan kedua tersangka ini.” 

    “Karena kedua tersangka ini diindikasikan bisa lari sampai ke luar negeri,” ujar Aji.

    Mereka pun berada di bandara dan akan terbang ke Bali.

    “Di tanggal 10 Februari itu kita mendapatkan saudara FY (Dede) dan H (Hasan) ini berada di daerah Kuta.” 

    “Kita lakukan pengintaian selama 2 hari dan alhasil kita bisa mengamankan yang bersangkutan,” ucap Aji.

    Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan satu paspor ke Belanda.

    “Setelah dilakukan penangkapan, kita menemukan ada beberapa handphone yang digunakan untuk komunikasi.” 

    “Itu handphone baru, dan nomor baru. Kemudian pasport yang visanya ke Belanda,” terangnya.

    Jadi Aktor Intelektual

    AKP Aji Riznaldi Nugroho mengatakan, Hasan dan Dede merupakan aktor intelektual atau dalang penembakan di Pasar Mawar Bogor yang terjadi pada Senin (3/2/2025) lalu hingga menyebabkan korban berinisial TB (45) tewas.

    “Jadi ada memang keterangan-keterangan saksi yang menyatakan di TKP itu ada perintah dari para tersangka (Dede dan Hasan) ini untuk menembak korban,” kata AKP Aji di Mako Polresta Bogor Kota, Rabu.

    Kini mereka ditahan di Mako Polresta Bogor Kota bersama empat tersangka lain.

    Dede dan Hasan dikenai Pasal 340 KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup.

    Aji menegaskan, pihaknya akan terus menindak semua aksi kejahatan yang terjadi di Kota Bogor.

    “Jadi saya tekankan tidak ada tempat untuk premanisme ataupun tindakan kejahatan-kejahatan lainnya yang ada di Bogor Kota, kita akan kejar, kita akan berantas habis,” ujarnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com dengan judul Terungkap Profesi 2 Tersangka Otak Penembakan di Pasar Mawar Bogor, Sengaja Kabur ke Bali.

    (Tribunnews.com/Deni)(TribunnewsBogor.com/Rahmat Hidayat)

  • Nongkrong di Cafe, Terdakwa Pukul Korban dengan Cangkir Kopi

    Nongkrong di Cafe, Terdakwa Pukul Korban dengan Cangkir Kopi

    Surabaya (beritajatim.com) – Terdakwa Satriya Aji Prakoso bin Djoko Utomo diadili di ruang Garuda 1 PN Surabaya secara online. Keduanya diadili lantaran terlibat keributan di cafe saat nongkrong dan melakukan pemukulan menggunakan cangkir.

    Dalam agenda Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rene Anggara, dari Kejari Tanjung Perak disebutkan, perbuatan Terdakwa dilakukan pada Jumat 11 Oktober 2024 jam 23.00 WIB, Terdakwa Terdakwa Satriya Aji Prakoso bin Djoko Utomo bersama tiga temannya yakni saksi Dimas Abror Asidis, Muhamad Resueb dan Febri Hardianto, berada di Kafe KING,Jalan Klakahrejo 92, Kec. Benowo, Surabaya.

    Jam 03.00 WIB, saat Terdakwa hendak pulang dan men-starter motornya, didatangi salah satu teman dan mengatakan ada orang yang akan ribut. Terdakwa menjawab “mana orangnya yang akan ribut?” Terdakwa melihat Saksi Dimam Abror sedang cekcok mulut dengan Saksi Korban Achmad Saifudin.

    Tanpa berpikir panjang Terdakwa menghampiri lalu memukul Saksi Korban Achmad Saifudin, menggunakan cangkir kopi (sisa kopi) mengenai pipi kanan korban, hingga jatuh banyak lewat darah.

    Akibat luka-luka yang dialami Saksi Korban Achmad Saifudin, dioperasi dan rawat inap di RS.BDH Raya kendung Surabaya. Korban menderita sakit, tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa selama 3 hari. [uci/ian]