Xcloud.id

NGO: AJI

  • Bareskrim: Eks Kapolres Ngada Bikin Konten Cabul Lalu Post ke Darkweb

    Bareskrim: Eks Kapolres Ngada Bikin Konten Cabul Lalu Post ke Darkweb

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) mengungkap Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman diduga telah mengunggah video pornografi ke darkweb.

    Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan awalnya Fajar membuat konten video pornografi menggunakan ponsel.

    Konten tersebut kemudian diteruskan ke situs pornografi di darkweb yang bisa dilihat bebas oleh anggota forum.

    “Perbuatan yang bersangkutan membuat konten video pornografi anak menggunakan handphone dan mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya konten tersebut melalui website atau forum pornografi anak di darkweb,” kata Himawan di DivHumas Polri, Kamis (13/3/2025).

    Himawan mengaku bahwa pihaknya bakal mendalami temuan itu dengan pemeriksaan terhadap tiga unit ponsel yang menjadi barang bukti.

    Pendalaman itu, menurutnya, bakal dilengkapi dengan investigasi secara digital forensik agar menguatkan dugaan pengunggahan konten pornografi itu ke darkweb tersebut. 

    “Pemeriksaan terhadap tiga unit handphone yang menjadi barang bukti akan dilaksanakan di laboratorium digital forensik Dittipidsiber Bareskrim Polri untuk memenuhi penyidikan secara ilmiah atau scientific crime investigation [CSI],” pungkasnya.

    Atas perbuatannya itu, Fajar diduga telah melakukan pelanggaran Pasal Ayat 1 Juncto Pasal 27 Ayat 1 Jo Pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

  • Terungkap, Eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Sebarkan Konten Asusila Anak ke Dark Web – Halaman all

    Terungkap, Eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Sebarkan Konten Asusila Anak ke Dark Web – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tersangka eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja menyebarkan konten asusila terhadap anak di bawah umur yang dibuatnya ke dark web.

    Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji menyatakan AKBP Fajar Widyadharma tidak hanya merekam dan menyimpan konten asusila anak.

    “Dia juga menyebarkannya melalui dark web, barang bukti berupa tiga unit handphone telah diamankan,” ungkap Himawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/3/2025).

    Saat ini barang bukti tengah dilakukan pemeriksaan forensik.

    “Masih diperiksa di laboratorium digital forensik,” jelas dia.

    Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan AKBP Fajar Widyadharma terungkap setelah Polri menerima laporan dari polisi Australia.

    Polisi Australia menemukan video asusila di situs dewasa Australia.

    Selanjutnya video asusila tersebut diserahkan Australian Federal Police (AFP) ke pihak Hubinter Polri.

    Penegakan Hukum

    Sementara itu, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko memastikan penegakan hukum terhadap kasus ini dilakukan secara simultan.

    Baik itu dari aspek kode etik maupun tindak pidana.

    “Polri konsisten dan berkomitmen menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh personel, termasuk yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan, terutama yang menyangkut perlindungan anak,” ucap Truno.

    Polri menegaskan bahwa seluruh proses penyidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. 

    Bukti-bukti yang dikumpulkan diuji secara akademis dengan melibatkan berbagai ahli, termasuk psikologi, kejiwaan, dan agama.

    “Kasus ini ditangani dengan penuh kehati-hatian dan mengacu pada prosedur hukum yang berlaku, sehingga setiap tindakan tersangka dapat dikonstruksikan sebagai tindak pidana terhadap hak-hak perlindungan anak,” ujarnya.

    Sebagai langkah selanjutnya, Polda NTT dengan dukungan Bareskrim Polri akan melengkapi berkas perkara dan melanjutkan proses hukum hingga tahap persidangan.

    Dengan ditetapkannya AKBP Fajar Widyadharma sebagai tersangka, Polri menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap personel yang terlibat dalam tindak pidana. 

    Kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya perlindungan anak sebagai prioritas dalam sistem hukum Indonesia.

    “Kami berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Tidak ada kompromi terhadap pelanggaran hukum, apalagi yang menyangkut perlindungan anak,” kata Brigjen Trunoyudo.

    Empat Korban AKBP Fajar

    Trunoyudo pun mengungkap jumlah korban perbuatan bejat AKBP Fajar Widyadharma berjumlah empat orang.

    Tiga di antaranya anak di bawah umur, sedangkan satu lainnya wanita dewasa.

    Trunoyudo mengungkapkan, fakta itu terkuak setelah Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Profesi dan Pengamanan Polri melakukan pemeriksaan kode etik.

    “Dari penyelidikan pemeriksaan melalui kode etik dari Wabprof, ditemukan fakta bahwa FLS telah melakukan pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak tiga orang dan satu orang usia dewasa,” kata Trunojoyo. 

    Tiga anak yang menjadi korban pencabulan itu masing-masing berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun.

    Sementara, SHDR orang dewasa yang dicabuli berusia 20 tahun. 
     
    Dalam kasus ini, pihaknya telah memeriksa total 16 orang.

    Mereka terdiri dari empat orang korban, empat orang manajer hotel, dua orang personel Polda Nusa Tenggara Timur. 

    Kemudian ahli psikologi, ahli agama, ahli kejiwaan, satu orang dokter, serta ibu dari salah seorang korban. 

    “Tanggal 24 Februari 2025 ini sudah dilakukan penanganan perkaranya oleh Divpropam dan (pelaku) telah ditempatkan secara penempatan khusus (patsus),” kata Trunoyudo. 

    Selanjutnya, AKBP Fajar Widyadharma akan menjalani sidang kode etik Polri (KKEP), Senin (17/3/2025) pekan depan.  

    Adapun kini AKBP Fajar Widyadharma telah resmi menyandang status tersangka dalam empat kasus-kasus.

    Pertama, perkara pencabulan anak di bawah umur.

    Kedua, persetubuhan atau perzinahan tanpa ikatan pernikahan yang sah.

    Ketiga, ia menjadi tersangka karena positif mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.

    Keempat, merekam dan menyimpan, memposting, dan menyebarkan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

  • Gelar #BukaJalanKebaikan, Promag dan IDI Beri Donasi Senilai Rp 1,5 M

    Gelar #BukaJalanKebaikan, Promag dan IDI Beri Donasi Senilai Rp 1,5 M

    Jakarta –

    PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) melalui anak usahanya Kalbe Consumer Health dan brand Promag, menggelar program #BukaJalanKebaikan di sepanjang bulan Ramadan 2025. Program ini berupa pemberian donasi takjil senilai Rp 1,5 miliar ke seluruh wilayah Indonesia, sehingga masyarakat dapat menikmati takjil ramah lambung.

    Pada program ini, Promag bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk rekomendasi pemilihan bahan, serta Public Figure Chef Jarle (Masterchef Indonesia 6) untuk kreasi menu takjil. Program ini juga memeriahkan Ramadan 1446 Hijriah yang membawa berkah dan kesempatan bagi umat Muslim di seluruh dunia untuk meningkatkan ibadah, menahan haus dan lapar, serta memperbanyak amal kebaikan.

    Di Indonesia, salah satu negara dengan jumlah penduduk Islam terbesar di dunia, momen mulia ini disambut dengan penuh antusias. Berpuasa pada dasarnya sangat baik untuk kesehatan lambung dan pengidap sakit maag, apabila dijalankan dengan benar.

    Namun sayangnya, hampir 60 persen masyarakat Indonesia berbuka puasa dengan makanan yang tidak ramah lambung, seperti gorengan, bersantan, berlemak, asam, dan pedas, sehingga dapat memperberat kerja lambung.

    Head of Category Digestive & Skin Kalbe Consumer Health, Revi Octaria mengatakan Kalbe berkomitmen melalui brand Promag sebagai Ahlinya Lambung, untuk mengurangi angka penyakit maag, terutama di bulan Ramadan. Apalagi gaya hidup generasi muda (Gen Z) saat ini lebih rentan menderita sakit maag dan mereka cenderung mengabaikannya.

    “Oleh karena itu, Promag berperan dalam mengedukasi pentingnya mengonsumsi makanan dan minuman ramah lambung, terutama saat berpuasa, agar niat baik di bulan Ramadan tetap berjalan dengan baik. Promag sendiri adalah market leader di kategori obat sakit maag, yang sudah hadir di Indonesia lebih dari 50 tahun dan dipercaya dari generasi ke generasi,” ujar Revi dalam keterangannya, Selasa (11/3/2025).

    Niat baik Promag dalam mengadakan program edukasi kesehatan lambung ini disambut baik oleh IDI. IDI mendukung program ini dengan memberikan rekomendasi makanan ramah lambung, seperti kurma, air kelapa, rebusan sayur, makanan manis rendah lemak, dan buah-buahan segar.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) periode 2022-2025, dr Ulul Albab, SpOG mengungkapkan menjaga kenyamanan lambung sangat penting saat berpuasa.

    “Pilihlah makanan rendah lemak, konsumsi makanan segar, dan hindari minuman yang mengandung soda atau kafein saat perut kosong,” ungkapnya.

    Menurut riset Global Listing, Insiden penyakit maag meningkat drastis dari 22 persen ke 36 persen di kategori usia 17-24 tahun, yaitu kalangan mahasiswa dan first jobber. Mahasiswa yang masuk dalam kategori Generasi Z pun merupakan target utama kampanye ini.

    Sebagian besar dari mereka memiliki kebiasaan mengonsumsi jajanan jaman now yang berpotensi memicu gangguan lambung seperti sakit maag, yaitu camilan seblak, tteokbokki, mie instan pedas, dan lain-lain.

    Oleh karena itu, Promag menghadirkan menu Takjil Ramah Lambung, yang diedukasi melalui kegiatan off air maupun online, seperti media sosial Instagram, TikTok, platform streaming music Spotify, dan aplikasi Grab. Dalam program #BukaJalanKebaikan Bareng Promag ini, Promag juga mengundang sederet public figure yang sedang hits untuk lebih memeriahkan acara.

    #BukaJalanKebaikan Bareng Promag akan dilaksanakan di 43 kota di seluruh Indonesia, dimulai dari enam kota besar yang berlokasi di kampus-kampus ternama. Di antaranya, Universitas Indonesia (UI) Depok, Universitas Sumatera Utara (USU), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Negeri Semarang (UNNES), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dan Universitas Negeri Makassar (UNS).

    Agenda NgabuburGigs

    Gelaran pertama NgabuburGigs, sebagai bagian dari program #BukaJalanKebaikan Bareng Promag, dimulai pada 10 Maret 2025 bertempat di Balairung Kampus Universitas Indonesia (UI) dengan menghadirkan Habib Ja’far, Juicy Luicy, dan Chef Fajar. Acara ini berlangsung sangat meriah serta berhasil mengedukasi dan menghibur generasi muda, sembari menunggu waktu berbuka puasa.

    Di Medan, acara digelar pada 11 Maret 2025 di Universitas Sumatera Utara (USU) dengan bintang tamu Ustad Ucay, Band Sandwich, dan Chef Nata. Gelaran ketiga, pada 14 Maret 2025, bertempat di Universitas Negeri Semarang dengan menghadirkan Habib Muhammad Alhabsyi, Band Good Morning Everyone, dan Chef Hari Purwanto.

    Kemudian dilanjutkan di ITB pada 16 Maret 2025, dengan menghadirkan Ustaz Muhammad Assad, Kunto Aji and Band, dan Chef Jarle. Sedangkan di Surabaya, NgabuburGigs akan digelar pada 17 Maret 2025 di UIN Sunan Ampel dengan menghadirkan Ustaz Solmed, Band Moccatune, dan Chef Hari Purwanto.

    Terakhir, NgabuburGigs di Universitas Negeri Makassar akan diadakan pada 20 Maret 2025 dengan mengundang Ustad Alfie Alfandi, Band Kapal Udara, dan Chef Raman Kodong.

    (sls/Promag)

  • Gubernur Jabar berkomitmen tidak boleh terjadi lagi banjir berikutnya

    Gubernur Jabar berkomitmen tidak boleh terjadi lagi banjir berikutnya

    Salah satu problem dari bencana banjir yang terjadi saat ini ada tiga masalah.

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berkomitmen bencana banjir yang terjadi pada tahun ini merupakan banjir yang terakhir, dan tidak boleh terjadi lagi banjir berikutnya.

    “Kami bekerja untuk melaksanakan apa yang menjadi kebijakan pemimpin nasional kita Pak Presiden RI Prabowo Subianto agar banjir tahun ini adalah banjir yang terakhir, tidak boleh lagi ada banjir berikutnya,” ujar Dedi di Jakarta, Rabu (12/3).

    Menurut dia, salah satu problem dari bencana banjir yang terjadi saat ini ada tiga masalah.

    Pertama, di hulu daerah resapan airnya terdiri atas kawasan gunung, hutan, dan areal perkebunan itu berubah fungsi menjadi kawasan permukiman elite, menjadi kawasan pariwisata yang menggerus areal resapan air dengan jumlah yang cukup tinggi.

    “Sebenarnya dari sisi cuaca sekarang belum dikategorikan hujan ekstrem karena masih di kisaran 20—30 mm, berarti masih relatif rendah menurut saya,” katanya.

    Masalah kedua, di bantaran sungainya berubah juga, sudah terjadi penyempitan, kemudian pendangkalan, bahkan daerah aliran sungainya diisi oleh areal permukiman, termasuk dahulu banyak sekali rumah, perumahan-perumahan berizin itu mengambil daerah aliran sungai sebagai bibir dari areal perumahan itu.

    “Ketika Kementerian Pekerjaan Umum (PU) zaman itu memagar daerah aliran sungainya, pagarnya malah dijebol. Ketika terjadi banjir, airnya masuk ke areal perumahan. Ini juga menjadi konsep kami didiskusikan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait,” ujar Dedi.

    Ketiga, lanjut dia, di daerah hilirnya itu juga banyak daerah rawa yang diuruk, kemudian daerah sawah diuruk atau areal persawahan di tengahnya, di tata ruangnya ada areal permukiman, kemudian akhirnya banjir hampir 2,5 meter.

    “Ketiga hal ini, tadi kami diskusikan secara bersama kalau provinsi akan mengeluarkan peraturan gubernur tentang larangan penggunaan areal perkebunan, kehutanan, dan daerah aliran sungai, kemudian Menteri PKP juga akan mengeluarkan peraturan menteri (permen). Namun, ini masih dalam kajian,” kata Dedi.

    Selain itu, Dedi juga mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar akan mengadopsi rumah panggung yang diinisiasi oleh Presiden RI Prabowo Subianto ketika menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan digunakan di Muara Angke, Jakarta Utara.

    “Kemudian yang berikutnya, yang menjadi konsen kami saat ini adalah mendesain rumah panggung, ini kami bisa di daerah Indramayu, Cirebon, Subang, Karawang, Bekasi, lalu Purwakarta daerah pegunungan,” katanya.

    Dedi melanjutkan, “Sukabumi yang saya sampaikan kemarin, ternyata barusan ditemukan formula desain rumah panggung itu sudah dilaksanakan sejak Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, kemudian dikonsepkan oleh Universitas Pertahanan (Unhan) dan sudah digunakan di Muara Angke sekarang. Nanti itu akan diadopsi juga oleh Pemprov Jabar.”

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gubernur Jabar: Rumah panggung jadi solusi atasi banjir langganan

    Gubernur Jabar: Rumah panggung jadi solusi atasi banjir langganan

    Pemprov Jabar akan menyiapkan desain arsitektur rumah kolong atau rumah panggung.

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengemukakan bahwa pembangunan rumah kolong atau rumah panggung menjadi solusi mengatasi persoalan banjir langganan seperti yang terjadi di Desa Karangligar, Kabupaten Karawang.

    Namun, kata Dedi Mulyadi, rumah panggung dibangun bagi warga yang bersedia, dan tidak mungkin rumah permanen yang sudah dua lantai dipaksa jadi rumah panggung.

    “Jadi, bagi yang bersedia, dan tentunya mengikuti harga yang kita miliki,” ujar Dedi Mulyadi di Jakarta, Rabu (12/3).

    Dedi mengatakan bahwa pembangunan rumah panggung bagi masyarakat tersebut akan lebih banyak melibatkan partisipasi pengusaha.

    Menurut dia, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait punya hubungan banyak ke dunia usaha.

    Dengan demikian, lanjut Dedi, bukan hanya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melainkan banyak pengusaha berpartisipasi membangunkan rumah panggung bagi warga yang kemarin terendam banjir, terutama untuk warga-warga yang ekonomi menengah ke bawah.

    Sebagai informasi, pembangunan rumah kolong atau rumah panggung ini akan dibuat dengan kolong setinggi 2,5 meter. Begitu banjir, warga tidak perlu repot hingga berbasah-basah. Cukup turun dan menggunakan perahu untuk akses ke jalan.

    Gubernur Jawa Barat mengaku telah meninjau lokasi banjir di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Jabar.

    Diakuinya bahwa relokasi warga yang tinggal di daerah langganan banjir itu sulit dilakukan. Oleh karena itu, perlu ada solusi lain.

    “Pembangunan rumah kolong menjadi solusi. Pemprov Jabar akan menyiapkan desain arsitektur rumah kolong tersebut. Harapannya warga dapat menyesuaikan diri saat banjir datang,” ujarnya.

    Selain itu, Dedi juga berharap segera merealisasikan pembangunan Bendungan Cibeet untuk mengatasi luapan Sungai Cibeet yang sering kali menggenangi Desa Karangligar dan sekitarnya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri PKP – Gubernur Jabar bahas mitigasi bencana terkait perumahan

    Menteri PKP – Gubernur Jabar bahas mitigasi bencana terkait perumahan

    Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta para bupati di Jawa Barat membahas mitigasi bencana terkait perumahan.

    “Kami membahas kawasan permukiman agar ke depan tidak terjadi banjir seperti di Bekasi dan wilayah lainnya. Pembangunan di sektor perumahan harus memperhatikan dampak lingkungan,” ujar Ara di Jakarta, Rabu (12/3).

    Ara menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan hunian yang layak, aman, serta memiliki ketahanan terhadap bencana.

    “Kami sepakat semua tindakan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan harus ditindak tegas. Saya siap mengeluarkan regulasi yang diperlukan oleh pemerintah daerah terkait dengan kementerian kami,” katanya.

    Menurut Ara, yang utama adalah bagaimana kesiapan seluruh pihak untuk mengantisipasi banjir. Ke depan, pembangunan permukiman harus lebih tertata, tidak boleh ada lagi rumah atau vila yang didirikan di aliran sungai, persawahan, lahan pertanian, maupun kawasan hutan. “Hukum harus ditegakkan,” katanya.

    Selain itu, dia juga mengungkapkan rencana pembangunan rumah panggung berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) di beberapa wilayah di Jawa Barat, mencontoh proyek serupa di Muara Angke, Jakarta Utara.

    Tahun lalu, Presiden Prabowo membangun rumah panggung di Muara Angke dengan dukungan CSR. Ke depan pihaknya akan mempertimbangkan pengembangan model serupa secara bertahap di wilayah Subang, Karawang, dan Bekasi.

    “Kami bersyukur sudah ada contoh model rumah panggung yang dibuat oleh Presiden Prabowo bersama Universitas Pertahanan di Muara Angke, sangat bagus. Semoga bisa menjadi contoh untuk pembangunan dan penataan kawasan di Jawa Barat, baik di wilayah pegunungan maupun pesisir,” ujar Ara.

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan beberapa permasalahan dari banjir yang terjadi di Jawa Barat.

    “Di hulu, yang sebelumnya gunung, hutan, dan areal perkebunan berubah fungsi menjadi kawasan permukiman elit, kawasan pariwisata yang menggerus areal resapan air dengan jumlah yang cukup tinggi, sebenarnya dari sisi cuaca sekarang belum dikategorikan cuaca ekstrem,” kata Dedi.

    Selain itu terdapat penyempitan dan pendangkalan di bantaran sungai, pengerukan lahan persawahan dan permukiman, serta perumahan yang banyak dibangun di pinggiran sungai.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: M. Tohamaksun
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gubernur Jabar dijadwalkan bahas DAS dengan 3 menteri pada Senin

    Gubernur Jabar dijadwalkan bahas DAS dengan 3 menteri pada Senin

    kita ingin tetapkan daerah aliran sungai itu ada berapa meter ke samping yang harus terbebas dari rumah

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi dijadwalkan melakukan pertemuan dengan tiga menteri untuk membahas tentang daerah aliran sungai (DAS), di Kantor Kementerian PU Jakarta pada Senin, 17 Maret 2025.

    Ketiga menteri tersebut yaitu Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.

    “Kalau rumah di bantaran sungai kita akan menetapkan, nanti kita hari Senin akan rapat di Kementerian PU, dengan Menteri ATR/BPN, Menteri PU, kemudian Menteri PKP, kita ingin tetapkan daerah aliran sungai itu ada berapa meter ke samping yang harus terbebas dari rumah,” ujar Dedi di Kementerian PKP Jakarta pada Rabu.

    Kemudian nantinya, lanjut dia, area bantaran sungai itu juga akan ditanami pohon yang khas sehingga menjadi indah.

    “Kemudian untuk di daerah yang dulu adalah area persawahan, di tengahnya sudah telanjur ada perumahan, harus dicari solusi bagaimana ke depannya agar tidak banjir lagi,” kata Dedi.

    Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid membahas soal pengaturan tanah di daerah aliran sungai dan menghasilkan keputusan sempadan atau bantaran sungai di Jabar akan diklaim oleh negara.

    Dedi menerangkan dalam rapat yang dihadiri 27 bupati dan wali kota di Komplek Wali Kota Depok, untuk komitmen dan sinkronisasi tiap daerah dalam menyusun tata ruang yang sehat, dengan hasil pengukuran tanah di sempadan sungai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang output-nya fungsi sungai akan dikembalikan, dalam arti badan sungai diperlebar kembali dan kapasitas tampung airnya menjadi normal.

    Dedi menyebutkan bahwa kementerian juga berkomitmen menerbitkan sertifikat sempadan sungai yang nanti dipegang balai besar sungai wilayah sehingga tidak ada lagi perorangan atau perusahaan yang mengklaim dan mengurus sertifikat.

    “Sehingga nanti normalisasi dan pelebaran sungai tidak akan terhambat oleh terbitnya sertifikat atau kepemilikan yang dikuasai perorangan atau perusahaan.

    Sementara Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan tanah di sempadan sungai jika belum diterbitkan sertifikat akan ditetapkan menjadi tanah milik negara dengan pengelolanya yaitu Balai Besar Sungai Wilayah (BBWS) setempat.

    Untuk tanah yang ada di dalam garis sempadan sungai itu kita tetapkan menjadi tanah negara dan akan dimiliki oleh balai besar sungai, nanti kita akan terbitkan sertifikat untuk balai besar sungai.

    Supaya ke depan masyarakat tidak akan melakukan klaim sepihak membangun maupun mempunyai sertifikat di sepanjang bibir sungai untuk menjaga ekosistem sungai.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pasar Tenaga Kerja AS Kuat, The Fed Diprediksi Tahan Suku Bunga

    Pasar Tenaga Kerja AS Kuat, The Fed Diprediksi Tahan Suku Bunga

    Jakarta, Beritasatu.com – Ekonom KISI Asset Management Arfian Prasetya Aji memprediksi bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Federal Reserve (The Fed) akan menahan suku bunga acuan Fed’s Fund Rate (FFR) pada pertemuan FOMC Senin (19/3/2025) mendatang.

    Prediksi ini didasarkan pada masih kuatnya pasar tenaga kerja AS, sebagaimana tercermin dari laporan non-farm payroll yang mencatat tambahan 151.000 pekerjaan pada Februari 2025.

    “Angka ini meningkat dari 143.000 pada bulan sebelumnya. Non-farm payroll mencerminkan sekitar 80% tenaga kerja yang berkontribusi terhadap PDB AS,” ujar Arfian Prasetya Aji dalam keterangan tertulis kepada Beritasatu.com, Rabu (12/3/2025).

    Sementara itu, dalam hal inflasi, Arfian menambahkan bahwa inflasi pengeluaran konsumsi pribadi atau Personal Consumption Expenditure (PCE) AS justru menunjukkan tren menurun.

    Baik inflasi umum maupun inflasi inti (core) masing-masing berada di level 2,5% dan 2,6%. Dengan demikian, kecil kemungkinan The Fed akan memangkas FFR dalam waktu dekat.

    “Namun, dalam beberapa bulan ke depan, peluang pemangkasan suku bunga The Fed tetap terbuka, tergantung pada perkembangan data ekonomi yang masuk,” jelasnya.

    Di sisi lain, dalam pidatonya di University of Chicago minggu lalu, Ketua The Fed Jerome Powell mengakui bahwa ketidakpastian ekonomi semakin meningkat.

    Meski begitu, ia menegaskan bahwa ekonomi AS masih berada dalam posisi yang relatif baik, dengan pasar tenaga kerja yang tetap kuat dan inflasi yang semakin mendekati target.

    Powell juga menekankan bahwa mandat utama The Fed tetap berfokus pada optimalisasi tenaga kerja dan stabilitas harga.

    Namun, dalam beberapa waktu terakhir, kekhawatiran pasar terhadap potensi resesi semakin meningkat.

    Suku bunga The Fed membuat pasar saham AS mengalami aksi jual tajam pada Selasa (10/3/2025), dengan Nasdaq Composite turun 4%, yang merupakan penurunan harian terbesar sejak September 2022. S&P 500 dan Dow Jones Industrial Average juga mengalami penurunan masing-masing sebesar 2,7% dan 2,1%.
     

  • Celios: Pemberian THR kepada ASN beri efek positif ke ekonomi daerah

    Celios: Pemberian THR kepada ASN beri efek positif ke ekonomi daerah

    Bagaimanapun ASN juga melakukan konsumsi yang memiliki dampak ‘multiplier’ ke sektor lainnya

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengungkapkan pemberian tunjangan hari raya (THR), tunjangan kinerja 100 persen dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN), termasuk PPPK, PNS, TNI, Polri, hakim, hingga pensiunan memberikan efek positif kepada perekonomian daerah.

    “Terlebih di daerah yang banyak menjadi daerah tujuan mudik ASN yang pasti akan terganggu perekonomiannya ketika ASN berkurang kemampuannya dalam berbelanja. Pada akhirnya, efek positif yang selama ini didapatkan dari adanya gaji ke-13 ASN akan hilang. Multiplier effect ke ekonomi juga berkurang. Saya rasa semua pekerja, baik ASN dan swasta, berhak mendapatkan THR sebagai hak sebagai pekerja,” ujar Nailul Huda saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Sama seperti tenaga kerja pada umumnya, pegawai pemerintah juga mempunyai pengaruh terhadap permintaan secara agregat. Tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya mendapatkan THR dan gaji ke-13, permintaan barang secara umum meningkat.

    Dampaknya di triwulan yang terdapat bulan Ramadhan dan lebaran, pasti lebih tinggi dibandingkan triwulan lainnya. Jika tidak diberikan maka akan berpengaruh sebaliknya.

    “Walaupun memang tidak menurunkan daya beli masyarakat secara signifikan, tapi pertumbuhan konsumsi bisa lebih lambat. Bagaimanapun ASN juga melakukan konsumsi yang memiliki dampak ‘multiplier’ ke sektor lainnya,” kata Nailul Huda.

    Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur kebijakan pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN), termasuk PPPK, PNS, TNI, Polri, hakim, hingga pensiunan.

    THR dan gaji ke-13 pada tahun 2025 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah, termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta pensiunan dengan total mencapai 9,4 juta penerima.

    Prabowo merinci besaran pemberian THR dan gaji ke-13 untuk ASN pusat, prajurit TNI/Polri, dan hakim meliputi gaji pokok, tunjangan melekat dan tunjangan kerja.

    Pemerintah memberikan tunjangan kinerja kepada ASN sebesar 100 persen. ASN daerah akan diberikan THR dan gaji ke-13 sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

    Adapun THR untuk ASN akan dibayarkan 2 minggu sebelum Lebaran 2025, mulai Senin, 17 Maret 2025.

    Sementara itu, gaji ke-13 ASN akan dibayarkan pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu pada bulan Juni 2025.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pertamina sebut agen resmi tak terlibat kasus LPG oplosan di Bali

    Pertamina sebut agen resmi tak terlibat kasus LPG oplosan di Bali

    Untuk LPG tabung gas tiga kilogram bersubsidi didapat dari warung atau pengecer

    Denpasar (ANTARA) –

    Pertamina Patra Niaga menyatakan, agen dan pangkalan resmi tidak terlibat kasus liquefied petroleum gas (LPG) subsidi yang dioplos menjadi nonsubsidi di Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar, Bali.

    “Untuk LPG tabung gas tiga kilogram bersubsidi didapat dari warung atau pengecer,” kata Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) Aji Anom Purwasakti dalam keterangan pers di Denpasar, Bali, Rabu.

    Menurut dia, barang bukti berupa tabung LPG subsidi yang tidak terindikasi didapat dari agen atau pangkalan resmi itu dibeli pelaku seharga Rp21 ribu per tabung di warung atau pengecer.

    Selama Ramadhan, untuk mencegah praktik curang terulang, pihaknya menambah pemantauan di lembaga penyalur dengan menggandeng Polda Bali dan Pemerintah Provinsi Bali guna memastikan pelayanan masa Ramadhan dan Idul Fitri berjalan kondusif.

    Ia menjelaskan, pemantauan ke lembaga penyalur resmi akan dilakukan secara reguler dan berkoordinasi intensif dengan pemangku kepentingan.

    Pihaknya mengapresiasi Bareskrim Mabes Polri yang mengungkap sindikat pengoplosan gas LPG subsidi tiga kilogram menjadi LPG nonsubsidi ukuran 12 kilogram dan 50 kilogram di Gianyar dan Denpasar.

    Polisi telah menetapkan empat orang tersangka berinisial GB, BK, MS dan KS yang diungkapkan kepada publik melalui awak media pada Selasa (11/3).

    Mereka melakukan praktik pengoplosan di salah satu gudang di Banjar Griya Kutri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, selama sekitar empat bulan terakhir.

    Selain empat tersangka itu, polisi juga menggali keterangan empat orang lain yang masih berstatus saksi yakni berinisial AB, KAW, GD dan GS.

    Sedangkan di Kota Denpasar, polisi juga mendalami empat orang lain yakni berinisial IMSA, IMP, SDS dan AAGA di Jalan Ulam Kencana Nomor 16 Pesanggaran, Denpasar Selatan.

    Dalam kasus itu, aparat berwajib menyita 1.616 tabung gas ukuran tiga kilogram dan 603 tabung gas ukuran 12 kilogram baik berwarna biru atau merah muda dan 94 tabung gas ukuran 50 kilogram.

    Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Nunung Syaifuddin dalam jumpa pers di Gianyar, Selasa (11/3) menjelaskan penjualan gas tabung oplosan per hari sekitar Rp25 juta.

    Sehingga, lanjut dia, mereka meraup keuntungan haram hasil kejahatan itu diperkirakan mencapai sekitar Rp650 juga per bulan.

    Polisi menjelaskan peran salah satu tersangka berinisial GB yakni sebagai pemodal pengoplosan gas bersubsidi, yaitu membayar sewa tempat kepada pemilik berinisial IBS seharga Rp8 juta per bulan.

    Kemudian membayar gaji karyawan, membeli tabung gas tiga kilogram bersubsidi dari pengecer, mengawasi jalannya kegiatan pengoplosan, mencari pembeli tabung gas 12 kilogram dan 50 kilogram di warung dan pengusaha binatu.

    Tabung gas hasil pengoplosan itu kemudian dijual Rp 170 ribu untuk tabung 12 kilogram dan Rp670 ribu untuk 50 kilogram.

    Para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang No 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025