Xcloud.id

NGO: AJI

  • Banyak Warga RI Jadi Korban SMS Phishing, Lokasinya Terpusat di Sini

    Banyak Warga RI Jadi Korban SMS Phishing, Lokasinya Terpusat di Sini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Modus kejahatan fake Base Transceiver Station (BTS) mengincar korban yang berada di kawasan bisnis dengan mengirim SMS penipuan alias phishing yang menyamar sebagai entitas resmi.

    Hal ini diungkap oleh Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol. Himawan Bayu Aji saat konferensi pers Fake BTS di Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2025).

    “Yang jelas, kalau kita melihat itu di daerah Jakarta dan SCBD, itulah daerah bisnis yang memungkinkan terjadi secara ekonomis. Karena itu yang dijadikan sasaran adalah perbankan,” kata Himawan.

    Pihak Bareskrim masih melakukan koordinasikan dengan BSSN dan dengan Komdigi untuk melihat apakah ada kemungkinan di wilayah-wilayah lain.

    Mengenai sindikat pelaku lainnya, mereka masih penyelidikan karena kemungkinan pelakunya tidak hanya berdua.

    “Kalau melihat peran dia hanya sebagai driver, maka kemungkinan lebih dari dua orang,” ujar Himawan.

    Dikabarkan sebelumnya, dua warga negara asing asal China ditangkap karena terlibat sindikat kejahatan siber internasional yang memanfaatkan teknologi fake BTS untuk menyebarkan SMS phishing secara ilegal.

    Keduanya ditangkap dalam operasi yang digelar oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri di kawasan SCBD, Jakarta Selatan.

    Dua tersangka, berinisial XY dan YXC, ditangkap saat mengemudikan mobil Toyota Avanza yang dilengkapi perangkat fake BTS.

    Menurut penyelidikan, keduanya hanya berperan sebagai operator lapangan dengan tugas berkeliling di area ramai agar sinyal palsu menjangkau lebih banyak ponsel.

    “Mereka hanya disuruh mutar-mutar saja, semua sistem sudah diatur dari pusat. Bahkan siapa pun bisa melakukannya, karena tidak butuh keahlian teknis khusus,” jelas Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada, dalam keterangan pers.

    Tersangka XY diketahui baru masuk ke Indonesia pada Februari 2025 dan dijanjikan gaji Rp22,5 juta per bulan.

    Sementara tersangka YXC sudah keluar masuk Indonesia sejak 2021 dengan visa turis, dan tergabung dalam grup Telegram bernama Stasiun Pangkalan Indonesia yang membahas operasional fake BTS.

    Barang bukti yang diamankan meliputi dua unit mobil yang dilengkapi alat fake BTS, tujuh unit handphone, tiga SIM card, dua kartu ATM, serta dokumen identitas milik tersangka YXC.

    (fab/fab)

  • Tanpa BPJS Bisa Cek Kesehatan Gratis, Ikuti Cara Ini!

    Tanpa BPJS Bisa Cek Kesehatan Gratis, Ikuti Cara Ini!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Cek kesehatan gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), atau Quick Win, Presiden Prabowo Subianto. Program ini telah berjalan sejak Februari lalu di seluruh Puskesmas di Tanah Air.

    Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan cek kesehatan gratis diberikan bagi bayi baru lahir, balita, dewasa, hingga lansia. Program ini bisa dilakukan di seluruh Puskesmas di Indonesia dengan berbagai jenis skrining untuk memeriksa kesehatan masyarakat. Dia pun menegaskan jika tanggal ulang tahun di bulan Januari hingga Februari sudah terlewat, warga dipersilahkan tetap mendaftar hingga akhir April 2025.

    “Jangan lupa lakukan cek kesehatan gratis agar kita selalu hidup sehat. Buat teman-teman yang ulang tahunnya sudah lewat di Januari dan Februari, tidak usah khawatir karena cek kesehatannya bisa dilakukan hingga akhir April,” ujar Menkes Budi saat meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis di Puskesmas Manukan Kulon, Surabaya, dikutip Selasa (25/3/2025).

    Pentingnya pemeriksaan kesehatan ini didasarkan pada data yang menunjukkan bahwa lebih dari 600 ribu orang Indonesia meninggal akibat penyakit kardiovaskular, seperti stroke, yang sering kali disebabkan oleh gaya hidup tidak sehat dan sebenarnya bisa dicegah dengan pemeriksaan kesehatan secara rutin.

    Cek kesehatan ini bertujuan untuk memberikan dua rekomendasi kepada masyarakat. Bagi mereka yang dalam kondisi sehat, akan diberikan panduan untuk menjaga pola hidup sehat. Sedangkan bagi mereka yang terdeteksi memiliki penyakit tertentu, akan diberikan pelayanan medis.

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Program cek kesehatan gratis ini dilaksanakan di fasilitas kesehatan primer seperti Puskesmas dan klinik, dengan prioritas utama di Puskesmas. Klinik akan dilibatkan secara bertahap ke depannya.

    “Saat ini, Indonesia memiliki 10.200 Puskesmas yang siap melaksanakan cek kesehatan gratis secara serentak. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk memilih fasilitas kesehatan terdekat dengan domisilinya agar proses cek kesehatan lebih mudah diakses,” ungkap Aji, dikutip dari pernyataan resmi Kemenkes.

    Aji menjelaskan bahwa ada tiga cara pendaftaran yang bisa dilakukan masyarakat:

    1.⁠ ⁠Melalui aplikasi Satu Sehat Mobile – Masyarakat dapat mengetahui jadwal dan lokasi Puskesmas untuk cek kesehatan gratis.

    2.⁠ ⁠Melalui chatbot WhatsApp di nomor 081110500567 – Chatbot ini akan memandu masyarakat dalam proses pendaftaran dengan cara yang mudah dan praktis.

    3.⁠ ⁠Datang langsung ke Puskesmas terdekat – Bagi masyarakat di daerah pedesaan yang tidak memiliki akses internet, cukup membawa KTP atau KK, dan petugas Puskesmas akan membantu proses pendaftaran.

    Dengan datang langsung, masyarakat tidak perlu menunjukkan kartu JKN atau BPJS Kesehatan.

    “Dengan adanya program cek kesehatan gratis ini, pemerintah ingin mengubah paradigma layanan kesehatan dari pendekatan kuratif (mengobati setelah sakit) menjadi preventif (pencegahan). Deteksi dini penyakit dapat membantu penanganan yang lebih cepat dan mengurangi beban biaya kesehatan,” tutur Aji.

    Untuk anak-anak usia sekolah, program cek kesehatan gratis ini juga berlaku. Mulai dari usia 7 hingga 17 tahun, termasuk anak-anak SD, SMP, dan SMA, akan memperoleh kesempatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan disetiap tahun ajaran baru di sekolah.

    (haa/haa)

  • HKI Percepat Pembangunan Tol Probolinggo-Banyuwangi, Siap Dukung Arus Mudik Lebaran 2025

    HKI Percepat Pembangunan Tol Probolinggo-Banyuwangi, Siap Dukung Arus Mudik Lebaran 2025

    HKI Percepat Pembangunan Tol Probolinggo-Banyuwangi, Siap Dukung Arus Mudik Lebaran 2025
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Konsorsium PT Hutama Karya
    Infrastruktur
    (
    HKI
    ), PT Acset Indonusa Tbk (ACSET), dan PT Nindya Karya (NK) atau KSO HKI-Acset-NK mempercepat pembangunan
    Jalan Tol
    Probolinggo-Banyuwangi Paket II.
    Percepatan pembangunan
    jalan tol
    tersebut bertujuan untuk mendukung kelancaran arus mudik
    Lebaran 2025
    . 
    Hingga akhir Februari 2025, progres
    konstruksi

    tol Probolinggo-Banyuwangi
    mencapai 89,7 persen, dan direncanakan akan berfungsi selama libur Lebaran sesuai arahan pemerintah.
    Direktur Utama HKI Aji Prasetyanti menyampaikan, berfungsinya
    Tol Probolinggo-Banyuwangi
    sepanjang 11,2 kilometer (km) akan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik.
    “Kami telah menyelesaikan pembangunan jalan utama yang telah dilengkapi dengan marka jalan, rambu-rambu,
    barrier, guardrail
    , serta penerangan jalan umum (PJU) sehingga aman untuk dilalui masyarakat,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (24/3/2025).
    Selain itu, lanjut Aji, pembangunan kantor dan Gerbang Tol Paiton juga telah rampung.
    Selama periode arus mudik dan balik Lebaran 2025, jalur tol yang akan digunsikan adalah jalur Kraksaan-Paiton dengan sistem satu arah (
    one way
    ).
    Saat arus mudik pada 24 Maret 2025 hingga 31 Maret 2025, sistem
    one way
    berlaku untuk arah Kraksaan menuju Paiton.
    Sementara itu, saat arus balik Lebaran pada 1 April 2025 hingga 8 April 2025, sistem
    one way
    berlaku untuk arah sebaliknya, yakni dari Paiton menuju Kraksaan.
    Jalan tol
    tersebut memiliki satu
    interchange
    , yaitu Interchange Paiton yang terletak di STA 19+591 sebagai akses keluar dan masuk tol dari Paiton.
    Tol tersebut dirancang dengan dua lajur (2×2) dan kecepatan rencana 100 km per jam. Nantinya, jalur ini akan tersambung dengan Tol Gending-Kraksaan sepanjang 12,88 km, yang sedang dalam tahap pembangunan.
    Penyelesaian pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Paket II diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat Jawa Timur (Jatim).
    Dengan tersambungnya tol tersebut, arus transportasi dan distribusi barang akan semakin lancar serta meningkatkan konektivitas antarwilayah secara signifikan.
    Aji pun meminta dukungan masyarakat agar pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi dapat segera terselesaikan dengan baik.
    “Semoga kehadiran jalan tol ini membawa manfaat besar bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah,” tuturnya.
    Sebagai informasi, hingga saat ini HKI telah membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang kurang lebih 435,92 km.
    Beberapa ruas JTTS yang masih dalam tahap konstruksi, meliputi Tol Lingkar Pekanbaru (30,57 km), Betung-Jambi Seksi 1A (30,8 km), Seksi 1B (31,6 km), Seksi 2A (35,92 km), Seksi 2B (18,40 km), Seksi 4 (18,5 km), Palembang-Betung Seksi III (14,6 km), dan Palembang-Betung Struktur (10,12 km).
    Selain proyek JTTS, HKI juga tengah mengerjakan Jalan Tol Jakarta–Cikampek Selatan II Paket IIA sepanjang 11,3 km.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rest area milik Pemprov Jateng siap layani pemudik Lebaran 2025

    Rest area milik Pemprov Jateng siap layani pemudik Lebaran 2025

    Sumber foto: Joko Hendrianto/elshinta.com.

    Rest area milik Pemprov Jateng siap layani pemudik Lebaran 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 24 Maret 2025 – 15:39 WIB

    Elshinta.com – Rest Area Jateng Agro Berdikari KM 445 B” di jalur jalan tol Solo-Semarang mulai melayani pemudik sejak Jumat, 21 Maret 2025. 

    Rest area tipa A milik Pemerintah Provinsi Jateng yang diresmikan oleh Gubernur Jateng Ahmad Luthfi ni dikelola BUMD Jateng Agro Berdikari.

    Rest area yang berada  berada di Kabupaten Semarang ini memiliki fasilitas lengkap, mulai dari SPBU, SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum), masjid, toilet, pos pengamanan dari kepolisian, ATM, hingga tenant untuk ragam kuliner.

    “Fasilitasnya lengkap, dan  siap untuk menyambut arus balik,” kata Luthfi saat acara peresmian.  

    Ia menyebutkan, rest area itu siap menyambut arus balik,  karena berada di jalur B, yakni jalur tol dari arah Solo menuju Semarang atau Jakarta.

    Meski menekankan pelayanan, lanjut  Luthfi, rest area itu juga ditarget mendapatkan keuntungan, supaya bisa  disetorkan ke Pendapatan Asli daerah (PAD). 

    “BUMD itu targetnya harus bisa meningkatkan PAD,” ucapnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Joko Hendrianto, Senin (24/3). 

    Dalam kesempatan tersebut, Luthfi mengingatkan, bahwa stan-stan yang menjajakan kuliner tidak boleh  memanfaatkan aji mumpung saat melayani pembeli. Maka, daftar harga harus ditampilkan sehingga dipahami oleh calon pembeli yang mampir.

    Sebab,  banyak produk-produk makanan maupun oleh-oleh asli Jawa Tengah yang dipajang di rest area. Seperti telur asin, makanan soto, hingga martabak.

    Sementara itu,  Direktur Bisnis BUMD Jateng Agro Berdikari, Gerry Grefisanto mengatakan,  rest area itu dibangun di atas lahan seluas delapan hektare. Saat ini pembangunan sudah mencapai 93% dan kurang pembangunan tenant lanjutan.

    Rest area ini bisa menampung 250 kendaraan di kantong parkir utama, namun bisa bertambah menjadi 400 di jalur masuk. “Jalur masuknya kan panjang, bisa digunakan untuk parkir jika area utama penuh,” jelasnya. 

    Sumber : Antara

  • Atasi Masalah Sampah, Yogyakarta Hadirkan Waste Station Rekosistem

    Atasi Masalah Sampah, Yogyakarta Hadirkan Waste Station Rekosistem

    Yogyakarta, Beritasatu.com -Permasalahan sampah di kota-kota besar Indonesia, termasuk Yogyakarta, memerlukan solusi inovatif. Sebagai kota pariwisata unggulan, Yogyakarta kini memiliki waste station berbasis aplikasi Rekosistem sebagai upaya meningkatkan pengelolaan sampah dan mendukung kebersihan kota.

    Waste station Rekosistem berfungsi sebagai titik pengumpulan sampah daur ulang seperti botol plastik, kertas, kaca, dan anorganik lainnya. Salah satu lokasi waste station berada di kawasan pusat pertokoan buku, Jalan Jenderal Sudirman, Kotabaru, yang juga menjadi destinasi wisata populer.

    “Yogyakarta sebagai salah satu destinasi prioritas pariwisata harus menjadi pelopor inovasi ini. Dengan Rekosistem, saya berharap hal ini berkembang ke daerah lain dan meningkatkan kenyamanan wisatawan,” ujar Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji kepada Beritasatu.com, Minggu (24/3/2025).

    Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, kota wisata, harus bersih dari sampah, seperti di Yogyakarta, agar tidak menurunkan daya tarik wisatawan. Kebersihan perlu dimulai dari masing-masing individu, meskipun pengelolaannya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang bekerja sama dengan pihak swasta.

    “Sampah adalah tanggung jawab setiap individu. Harus ada pemilahan, khususnya sampah rumah tangga,” jelas Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Ade Palguna Ruteka.

    Keunggulan waste station Rekosistem adalah integrasinya dengan aplikasi yang bisa diunduh melalui Google Play Store dan App Store. Lewat aplikasi ini, masyarakat dapat menyetor sampah dan mendapatkan apresiasi berupa voucher belanja atau saldo e-wallet.

    Adanya waste station ini diharapkan dapat menjadi inovasi pengelolaan sampah yang efektif dan mendukung Yogyakarta sebagai kota wisata yang bersih dan ramah lingkungan. Selain itu, masyarakat diharapkan semakin sadar akan pentingnya mendaur ulang sampah demi menciptakan lingkungan yang lebih baik.

  • Warga RI Jadi Korban Maling Facebook-Rekening Ludes, Begini Modusnya

    Warga RI Jadi Korban Maling Facebook-Rekening Ludes, Begini Modusnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Seiring perkembangan teknologi, penipuan banyak menyita korban melalui handphone (HP)-nya. Terbarunya, Modus penipuan baru berkedok trading saham dan mata uang kripto terdeteksi menyebar lewat media sosial Facebook.

    Aksi kejahatan siber ini melibatkan jaringan internasional. Setidaknya sudah ada 90 warga Indonesia yang menjadi korban dengan total kerugian mencapai Rp 105 miliar.

    Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah membongkar kasus penipuan online terbaru yang meresahkan warga. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Himawan Bayu Aji, menyampaikan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari tiga laporan polisi yang diterima Bareskrim Polri pada Januari dan Februari 2025.

    Selain itu, pihaknya menindaklanjuti 13 laporan polisi dari berbagai wilayah Indonesia serta 11 pengaduan dari Indonesia Anti Scam Centre (IASC) OJK.

    “Saat ini jumlah korban mencapai 90 orang dan diperkirakan masih akan bertambah. Para korban tersebar di beberapa wilayah, dengan jumlah terbanyak di Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar,” ungkap Brigjen Pol. Himawan dalam keterangan tertulis yang diterima CNBC Indonesia, dikutip Minggu (23/3/2025).

    Foto: REUTERS/Dado Ruvic
    Figurines are seen in front of the Facebook logo in this illustration taken March 20, 2018. REUTERS/Dado Ruvic

    Modus Penipuan Baru di Facebook

    Kasus ini bermula pada September 2024, ketika korban melihat iklan di Facebook yang menawarkan peluang keuntungan besar melalui trading saham dan mata uang kripto.

    Korban yang tertarik diarahkan untuk berkomunikasi melalui WhatsApp dengan seseorang yang mengaku sebagai Prof. AS, yang memberikan pelatihan trading.

    Selanjutnya, korban diminta bergabung ke grup WhatsApp yang dikelola pelaku. Para korban diperkenalkan pada tiga platform trading, yakni:

    – JYPRX

    – SYIPC

    – LEEDXS

    Korban dijanjikan keuntungan antara 30% hingga 200%, serta diberikan hadiah jam tangan dan tablet jika mencapai target investasi tertentu. Namun, untuk berpartisipasi korban harus membuka akun di platform tersebut yang tersedia dalam bentuk web-based dan aplikasi Android.

    Para korban kemudian diminta mentransfer dana ke beberapa rekening bank atas nama perusahaan yang ditampilkan di platform tersebut. Setelah diselidiki, polisi menemukan 67 rekening yang digunakan pelaku, tersebar di sejumlah bank nasional.

    Pada Januari 2025, korban mulai menerima pesan WhatsApp dari pusat perdagangan JYPRX Global, yang menginformasikan bahwa akun mereka ditangguhkan sementara.

    Korban diminta membayar pajak dan biaya tambahan agar dapat menarik dana mereka. Saat korban mencoba melakukan penarikan, dana mereka tidak dapat dicairkan, sehingga mereka menyadari telah menjadi korban penipuan.

    3 Tersangka WNI

    Ada tiga tersangka tersangka WNI yang terlibat dalam kejahatan ini, yakni AN, MSD, dan WZ. Polisi telah memblokir dan menyita uang sebesar Rp 1,53 miliar dari 67 rekening bank yang digunakan para pelaku.

    Brigjen Pol. Himawan menambahkan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan terhadap kemungkinan tersangka lain. Polisi juga telah berkoordinasi dengan Interpol untuk menerbitkan Red Notice terhadap pelaku warga negara asing yang diduga terlibat dalam jaringan ini.

    “Kami juga telah menetapkan dua tersangka lain sebagai DPO, yaitu AW dan SR. Untuk pelaku warga negara asing, kami sudah bekerja sama dengan Divhubinter Polri dan Interpol agar segera menerbitkan Red Notice,” tegasnya.

    Kasus ini kembali mengingatkan kita untuk terus berhati-hati di internet. Jangan gampang terkecoh dengan keuntungan menggiurkan yang ditawarkan orang asing di media sosial maupun platform pesan singkat seperti WhatsApp dan Telegram. Semoga informasi ini membantu!

    (wur)

  • Begini Prospek Jualan Truk Listrik eCanter di Indonesia

    Begini Prospek Jualan Truk Listrik eCanter di Indonesia

    Jakarta –

    Mitsubishi Fuso eCanter merupakan truk listrik pertama yang resmi dijual di Indonesia. Meluncur sejak tahun lalu, sudah berapa banyak populasinya?

    “Sampai saat ini yang sudah terealisasi penjualannya ada di salah satu perusahaan logistik di Jakarta,” kata Aji Jaya, selaku Sales & Marketing Director PT Krama Yudha Tiga Berlian di Jakarta Timur, Jumat (21/3/2025).

    Kendaraan komersial nonemisi itu dibeli PT Yusen Logistics Indonesia (YLI) selaku konsumen pertama di Tanah Air.

    PT Yusen Logistics Indonesia mengoperasikan truk listrik Fuso eCanter dengan spesifikasi baterai berukuran M berkapasitas 83kWh, yang sanggup menempuh perjalanan sejauh 140km dengan GVW sebesar 6ton dalam sekali pengisian daya penuh.

    Sebagai catatan, sebelum membeli unitnya, PT Yusen Logistics Indonesia sempat melakukan uji coba atau Proof of Concept (PoC) Fuso eCanter tahun lalu. Pada kesempatan itu, mereka memberikan penilaian positif terhadap kendaraan tersebut.

    Aji menambahkan, pihaknya sudah melakukan pendekatan kepada beberapa perusahaan global yang bermarkas di Indonesia. Dia berharap realisasi pembelian truk listrik bisa terjadi setelah momen lebaran.

    Di sisi lain Pemerintah Indonesia pun tetap terus mendorong perusahaan-perusahaan menjalankan bisnisnya dengan pendekatan tiga aspek utama yakni economic, social, and governance (ESG). Pemerintah juga berusaha memberikan contoh. Misalnya, dalam hal pengembangan pembiayaan, pemerintah menerbitkan portofolio kredit hijau, dan instrumen keuangan berbasis lingkungan.

    “Dari hasil beberapa approach kepada perusahaan yang prospek dengan EV ini. Kami telah mendapatkan banyak prospek, harapannya setelah lebaran ini, kita akan, bukan panen, isa menerima realisasi prospek-prospek ini sejak kami launching,” kata Aji.

    “Dari launching sampai Maret. Banyak aktivitas dari kami dan juga dealer yang diberi tugas memasarkan eCanter ini melakukan approach kepada calon-calon konsumen terutama global company yang menjadi target kami, mereka sudah feedback, realisiasinya masih dalam negosiasi,” jelasnya lagi.

    (riar/din)

  • UU TNI Bisa Ciptakan Ancaman Digital, Ini Pasalnya

    UU TNI Bisa Ciptakan Ancaman Digital, Ini Pasalnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah kembali menghidupkan dwifungsi TNI dan memberikan tugas tambahan kepada TNI untuk menanggulangi ancaman pertahanan siber.

    UU TNI dalam pasal 7 menjelaskan tugas-tugas pokok TNI yang ditambahkan yakni membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber, dengan penjelasan bahwa TNI berperan serta dalam upaya menanggulangi ancaman siber pada sektor pertahanan (cyber defense).

    Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bivitri Susanti menyebutkan bahwa UU TNI bisa berdampak pada demokrasi Indonesia. Saat ini, ada 3 alat negara untuk mempertahankan keamanan negara yakni TNI, polisi, dan juga BIN.

    “Alat negara harusnya tidak mengambil keputusan politik, sebab mereka hanya pelaksana. Sebagai alat negara, TNI dan polisi diberikan akses pada senjata dan bisa melakukan kekerasan,” ungkapnya dalam Workshop Kebijakan Publik dan Demokrasi di AJI Jakarta, Sabtu (22/3/2025).

    Bivitri mengatakan bahwa TNI tidak seharusnya ada dalam jajaran masyarakat sipil. Sebab, TNI dididik secara militer, sehingga dari cara berpikir dan bertindak saja sudah berbeda dengan orang-orang sipil.

    “Sebagai alat negara, TNI tidak boleh ada di jajaran pemerintahan yang demokrasi, karena mereka dididik secara militer. Dalam ilmu perundang-undangan, ada analisis dampak, maka dampaknya adalah akan muncul antikritik an tidak transparan. Apalagi TNI juga menangani wilayah cyber,” ungkapnya.

    Dia mengatakan bahwa UU TNI yang baru saja disahkan akan sangat mungkin membuat kebebasan dan demokrasi berkurang, dan ini juga membuat korporasi di bidang IT menjadi khawatir.

    “Dengan karakter militer yang memegang jabatan sipil, maka akan muncul karakter tidak transparan dan kalau memberikan kritik, bisa dibungkam. Ingat, UU TNI juga masuk ranah cyber,” katanya.

    Dalam kesempatan yang sama, Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengungkapkan pada 2024, indeks demokrasi Indonesia turun 3 peringkat dari tahun sebelumnya, yakni menjadi 6.44. Aspek ‘kultur politik’ dan ‘kebebasan civil’ mendapat skor terendah.  Skor kultur politik di Indonesia hanya 5.00 dan kebebasan sipil hanya 5.29. 

    Titi menyebut ada anomali yang terjadi di 2024. Biasanya, tahun-tahun Pemilu indeks demokrasi biasanya naik. Sebab, pemilu merupakan salah satu indikator demokrasi berjalan secara prosedural.

    Namun, pada 2024, hal itu tak berlaku. Padahal, di tahun tersebut Indonesia tetap menyelenggarakan Pemilu. Dia menilai ini dipengaruhi oleh implementasi Pemilu yang suram. Menurut Titi, ketidaktransparansi bisa menyebabkan aksi korupsi hingga penurunan demokrasi.

  • Tempo Diteror Kepala Babi, Prabowo Didesak Jamin Keselamatan Jurnalis

    Tempo Diteror Kepala Babi, Prabowo Didesak Jamin Keselamatan Jurnalis

    Jakarta, Beritasatu.com – Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus teror kepala babi dan pengiriman paket bangkai tikus ke kantor redaksi Tempo di Palmerah, Jakarta Barat.

    KKJ juga mendesak Presiden Prabowo Subianto memberi jaminan keselamatan dan keamanan kepada jurnalis di Indonesia. Hal ini menyusul tingginya tingkat kekerasan dan intimidasi dialami wartawan di Tanah Air. 

    Koordinator KKJ Erick Tanjung mengatakan teror kepala babi dan bangkai tikur ke kantor Tempo merupakan ancaman nyata terhadap kebebasan pers dan keselamatan jurnalis di Indonesia.

    “KKJ tetap mengawal kasus ini dan mendesak kepada negara dalam hal ini aparat penegak hukum agar kasus ini diusut sampai tuntas dan pelakunya harus bisa ditangkap,” kata Erick Tanjung dalam konferensi pers secara daring, Minggu (23/3/2025).

    Dikatakan Erick, KKJ dan Tempo telah memberikan berbagai bukti kepada kepolisian, termasuk rekaman CCTV yang dapat membantu mengungkap pelaku dan motif di balik aksi teror kepala babi dan bangkai tikus tersebut.

    “Rangkaian teror ini kita melihat sangat jadi tidak boleh ada pembiaran. Tidak bolehlah ada impunitas terhadap kekerasan jurnalis,” ucapnya.

    Erick mengatakan teror kepala babi dan bangkai tikus ke Tempo menambah daftar intimidasi dan kasus kekerasan terhadap pers. Ia menilai keselamatan jurnalis di Indonesia kini dalam kondisi darurat.

    “Sebelum serangan ke Tempo, ada jurnalis di Sorong, Papua Barat Daya yang mengalami intimidasi dan ancaman pembunuhan karena mengungkap keterlibatan anggota TNI dalam kasus pembunuhan,” ujar pengurus AJI Indonesia ini. 

    Kantor media Jubi Papua di Kota Jayapura dilempar bom molotov hingga dua mobil redaksi terbakar pada Oktober 2024. Teror tersebut diyakini karena sikap media itu yang sering memberitakan tindak kekerasan dilakukan aparat keamanan di Papua.

    “KKJ melihat situasi keamanan dan keselamatan jurnalis saat ini di Indonesia sudah masuk tahap darurat. Ini berbahaya dan negara wajib hadir,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Erick mendesak agar Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan perhatian serius terhadap tingginya eskalasi kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia. 

    “KKJ mendesak kepolisian, mendesak Presiden Prabowo memberikan perhatian yang serius untuk menjamin keamanan dan keselamatan jurnalis di Indonesia,” ucapnya.

    “Prabowo harus memperlihatkan apakah ia pro terhadap kemerdekaan pers atau tidak. Kita lihat bagaimana sikap seorang presiden. Kita lihat bagaimana penanganan terhadap kasus teror jusnalis tempo ini,” tutupnya.

    Sebelumnya, Dewan Pers meminta pelaku teror kepala babi ke kantor Tempo dan ditujukan kepada jurnalis Tempo Francisca Christy Rosana harus diusut tuntas.

    “Karena jika dibiarkan, maka ancaman dan teror seperti ini akan terus berulang,” ucap Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (21/3/2025).

    Ninik menjelaskan kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan dijamin sebagai hak asasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 

    Teror kepala babi ke kantor redaksi Tempo terjadi pada Rabu (19/3/2025). Tiga hari berselang, Tempo kembali mendapat pengiriman paket berupa enam bangkai tikus yang kepalanya sudah dipenggal pada Sabtu (22/3/2025). 

  • Politik Identitas, Bahaya Politisasi Agama dalam Demokrasi

    Politik Identitas, Bahaya Politisasi Agama dalam Demokrasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Agama masih sering sekali dipakai menjadi alat politik di Indonesia, khususnya saat Pilkada dan Pemilu. Kondisi ini sangat mengancam demokrasi Indonesia.

    Aktivis perempuan sekaligus dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Siti Musdah Mulia mengungkapkan bahwa menggunakan politik identitas merupakan cara paling mudah dan paling murah, tetapi ini sangat berbahaya. Sebab, masyarakat di Indonesia masih bersifat pragmatis.

    “Orang-orang menggunakan politik identitas dan jualan agama dalam aktivitas demokrasi adalah orang yang melakukan aksi culas,” ungkapnya dalam Workshop Kebijakan Publik dan Demokrasi di AJI Jakarta, Minggu (23/3/2025).

    Menurutnya, ada 4 alasan yang menyebabkan terjadinya jualan politik identitas agama saat Pemilu. Pertama, karena politik identitas adalah cara paling murah dan mudah untuk melakukan mobilisasi massa demi memenangkan pertarungan politik. Kedua, politik identitas cara paling efektif menggugah emosional individu dan masyarakat.

    Ketiga, politik identitas dengan berbagai dinamikanya telah menciptakan momentum bagi kebangkitan kelompok islamis atau Islam formalis. Keempat, politik identitas masih akan terus dipakai selama daya kritis masyarakat rendah dan wacana kebohongan yang intens berhasil menciptakan keraguan.

    Musdah Mulia mengatakan bahwa orang-orang yang mudah terpapar dengan politik identitas adalah orang yang berliterasi rendah. Nah, mayoritas masyarakat di Indonesia masih memiliki literasi rendah dan tidak kritis, serta masih mudah dibohongi, dengan jualan agama.

    “Harusnya agama digunakan untuk bermaslahat. Banyak orang beragama tetapi amoral dan korupsi. Agama harus berfungsi menciptakan solidaritas sosial, bukan perpecahan,” tegas Musdah.

    Dia menambahkan ada 4 bahaya bila politik identitas atau jualan agama terus menerus dilakukan saat proses demokrasi di Indonesia. Pertama, pragmatisme politik akan semakin mengaburkan posisi agama dan negara dalam konteks demokrasi. Agama akan selalu digunakan utk kepentingan politik jangka pendek. Sebaliknya, negara akan dijadikan tameng pembela agama demi kekuasaan semata.

    Kedua, membiarkan politik identitas berarti memberikan ruang pada gerakan islamisme yang mengedepankan sikap intoleran dan eksklusifisme yang menggiring pada konflik dan kekerasan ekstremisme.

    Ketiga, tindakan intoleransi akan semakin mengeras dan persekusi di wilayah publik akan semakin luas. Kondisi ini semakin parah akibat rendahnya tingkat literasi masyarakat dan budaya kritis serta penegakan hukum.

    Keempat, perpecahan di masyarakat yang tidak pernah disiapkan solusinya pasca Pilpres, menjadi residu yang tidak pernah terurai. Kelima, jika terjadi deadlock politik karena margin yang kecil, sangat potensial menyulut konflik sosial.