Xcloud.id

NGO: AJI

  • Jadi Percontohan, Begini Cara SPPG Lanud Husein 01 Produksi Ribuan Porsi Makanan Bergizi

    Jadi Percontohan, Begini Cara SPPG Lanud Husein 01 Produksi Ribuan Porsi Makanan Bergizi

    Kota Bandung: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lanud Husein Sastranegara 01 menjadi salah satu dapur percontohan dalam implementasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bandung. 

    Sejak pertama beroperasi, dapur ini telah menyalurkan hampir satu juta porsi makanan bagi anak-anak hingga kelompok rentan di wilayah tersebut.

    Dapur percontohan ini menjadi salah satu yang pertama berdiri sejak program MBG diluncurkan dan kini terus menunjukkan kinerja optimal.
    Produksi ribuan porsi setiap hari
    Saat ini, SPPG Lanud Husein 01 memproduksi rata-rata 2.749 porsi makanan bergizi per hari. Seluruh menu tersebut didistribusikan ke delapan sekolah di Kota Bandung, serta mendukung program MBG 3B yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

    Sebelumnya, dapur ini sempat memproduksi hampir 4.000 porsi per hari. Namun kini jumlahnya disesuaikan secara nasional untuk pemerataan produksi.

    “Kita kebetulan karena pemerataan yang sebelumnya kita hampir empat ribu, sekitar tiga ribu sembilan ratus porsi. Karena pemerataan dari BGN, kita sekarang turun ke dua ribu tujuh ratus dan kita melepas banyak sekolah. Nah, sekolah yang terakhir yang hari ini kita fix, itu semua di bawah Yayasan Angkasa atau Gaserini,” kata Aji Rahmad dikutip pada Selasa, 18 November 2025.

    Saat ini, sekolah-sekolah yang dilayani mayoritas berada di bawah Yayasan Angkasa.
    Didukung 50 petugas dengan operasional 24 jam
    Operasional dapur melibatkan 50 orang petugas, terdiri dari kepala SPPG, staf keuangan, ahli gizi, kepala chef, staf pengawas, dan 46 relawan.

    Setiap divisi bekerja saling terhubung agar seluruh proses berjalan optimal. Aktivitas harian menggunakan sistem kerja delapan jam, dimulai dari penerimaan bahan baku, persiapan, pengolahan, distribusi, hingga kebersihan.

    Proses memasak dimulai pukul 02.00 dini hari, sementara distribusi dilakukan bertahap mulai pukul 06.00 hingga 12.00 siang.
    Dapur bersih 24 jam
    Kebersihan menjadi prioritas utama. Dapur percontohan ini memiliki tiga shift kebersihan, masing-masing delapan jam, sehingga area dapur dipastikan bersih selama 24 jam penuh.

    “Kita membagi tiga shift, satu shiftnya delapan jam. Jadi dua puluh empat jam dapur ini akan terpantau selalu bersih. Dapur ini punya SLHS. SLHS itu adalah bukti dari Dinas Kesehatan untuk membuktikan dapur tersebut layak memproduksi makanan standar catering industri. Untuk SLHS Dapur Pusen Satu ini, mitra kita sudah ada SLHS, dan untuk SLHS baru dalam proses,” ucap Aji Rahmad.
    Menu disusun ahli
    Sementara itu, untuk menu makanan disusun oleh ahli gizi, lalu dikoordinasikan bersama tim purchasing dan head chef. Seluruh bahan pangan dicek dengan ketat agar memenuhi standar kesehatan sebelum diolah.

    Proses memasak dilakukan bertahap agar makanan tetap segar saat tiba di sekolah dan kelompok sasaran.

    Kota Bandung: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lanud Husein Sastranegara 01 menjadi salah satu dapur percontohan dalam implementasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bandung. 
     
    Sejak pertama beroperasi, dapur ini telah menyalurkan hampir satu juta porsi makanan bagi anak-anak hingga kelompok rentan di wilayah tersebut.
     
    Dapur percontohan ini menjadi salah satu yang pertama berdiri sejak program MBG diluncurkan dan kini terus menunjukkan kinerja optimal.
    Produksi ribuan porsi setiap hari
    Saat ini, SPPG Lanud Husein 01 memproduksi rata-rata 2.749 porsi makanan bergizi per hari. Seluruh menu tersebut didistribusikan ke delapan sekolah di Kota Bandung, serta mendukung program MBG 3B yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

    Sebelumnya, dapur ini sempat memproduksi hampir 4.000 porsi per hari. Namun kini jumlahnya disesuaikan secara nasional untuk pemerataan produksi.
     
    “Kita kebetulan karena pemerataan yang sebelumnya kita hampir empat ribu, sekitar tiga ribu sembilan ratus porsi. Karena pemerataan dari BGN, kita sekarang turun ke dua ribu tujuh ratus dan kita melepas banyak sekolah. Nah, sekolah yang terakhir yang hari ini kita fix, itu semua di bawah Yayasan Angkasa atau Gaserini,” kata Aji Rahmad dikutip pada Selasa, 18 November 2025.
     
    Saat ini, sekolah-sekolah yang dilayani mayoritas berada di bawah Yayasan Angkasa.

    Didukung 50 petugas dengan operasional 24 jam
    Operasional dapur melibatkan 50 orang petugas, terdiri dari kepala SPPG, staf keuangan, ahli gizi, kepala chef, staf pengawas, dan 46 relawan.
     
    Setiap divisi bekerja saling terhubung agar seluruh proses berjalan optimal. Aktivitas harian menggunakan sistem kerja delapan jam, dimulai dari penerimaan bahan baku, persiapan, pengolahan, distribusi, hingga kebersihan.
     
    Proses memasak dimulai pukul 02.00 dini hari, sementara distribusi dilakukan bertahap mulai pukul 06.00 hingga 12.00 siang.
    Dapur bersih 24 jam
    Kebersihan menjadi prioritas utama. Dapur percontohan ini memiliki tiga shift kebersihan, masing-masing delapan jam, sehingga area dapur dipastikan bersih selama 24 jam penuh.
     
    “Kita membagi tiga shift, satu shiftnya delapan jam. Jadi dua puluh empat jam dapur ini akan terpantau selalu bersih. Dapur ini punya SLHS. SLHS itu adalah bukti dari Dinas Kesehatan untuk membuktikan dapur tersebut layak memproduksi makanan standar catering industri. Untuk SLHS Dapur Pusen Satu ini, mitra kita sudah ada SLHS, dan untuk SLHS baru dalam proses,” ucap Aji Rahmad.
    Menu disusun ahli
    Sementara itu, untuk menu makanan disusun oleh ahli gizi, lalu dikoordinasikan bersama tim purchasing dan head chef. Seluruh bahan pangan dicek dengan ketat agar memenuhi standar kesehatan sebelum diolah.
     
    Proses memasak dilakukan bertahap agar makanan tetap segar saat tiba di sekolah dan kelompok sasaran.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (ANN)

  • Ketua Komisi III DPR: Tak Ada Pencatutan Nama Koalisi Sipil di Rapat RKUHAP

    Ketua Komisi III DPR: Tak Ada Pencatutan Nama Koalisi Sipil di Rapat RKUHAP

    Ketua Komisi III DPR: Tak Ada Pencatutan Nama Koalisi Sipil di Rapat RKUHAP
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, membantah pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil bahwa rapat Panitia Kerja (Panja) soal RUU KUHAP telah mencatut nama Koalisi Masyarakat Sipil.
    “Kami tegaskan enggak ada catut mencatut. Kami justru berupaya mengakomodir masukan masyarakat sipil,” kata
    Habiburokhman
    dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/11/2025) malam.
    Habiburokhman menyatakan Koalisi LSM itu menyampaikan bahwa pihaknya dicatut oleh pihak
    DPR
    pada empat hari setelah pembahasan tingkat pertama sudah selesai dan tidak menyampaikan aspirasinya saat pembahasan pada 12 dan 13 November kemarin.
    “Kami heran mengapa klaim tersebut baru muncul hari ini,” kata Habiburokhman
    “Jadi kritikus seharusnya aktif, enggak boleh malas, jadi kalaupun ada kekeliruan bisa langsung diselesaikan saat itu sebelum pengesahan,” kata dia.
    Legislator dari Partai Gerindra ini mengatakan DPR bermaksud mengakomodir suara masyarakat sipil dengan cara mengelompokkan masukan berdasarkan klaster yang punya kemiripan saran.
    Aspirasi dari masyarakat sipil kemudian dibahas dan dirumuskan dalam draf norma.
    “Tentu redaksi norma terakhir tidak sama persis dengan usulan kelompok manapun, karena itu penggabungan pendapat banyak pihak,” kata Habiburokhman.
    Dia menyebut contoh usulan yang diakomodir maksimal, antara lain usulan organisasi disabilitas pimpinan Yenny Rosa Damayanti dkk, usulan larangan penyiksaan dari Universitas Indonesia melalui Taufik Basari, usulan perluasan praperadilan dari Madinah Rahmawati ICJR, usulan dari pelbagai organisasi advokat mengenai imunitas advokat dan penguatan kewenangan advokat, usulan AJI mengenai penghapusan larangan peliputan, dan banyak lagi.
    “Yang jelas hampir 100 persen isi KUHAP baru merupakan masukan dari masyarakat sipil ke Komisi III,” kata Habiburokhman.
    Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP merasa pihaknya dicatut dalam pembahasan
    RUU KUHAP
    yang berlangsung di rapat Panja RUU KUHAP.
    “Manipulasi Partisipasi Bermakna, Pencatutan Nama Koalisi dan Kebohongan DPR: Presiden Mesti Tarik Draf RUU KUHAP!” demikian bunyi siaran pers dari Koalisi, Senin (17/11/2025).
    Mereka mencatat, proses rapat Panitia Kerja (Panja) RUU KUHAP hanya berlangsung dua hari yakni 12 dan 13 November 2025.
    “Pada rapat tersebut, Pemerintah dan
    Komisi III DPR
    RI membahas masukan pasal yang diklaim berasal dari masukan masyarakat sipil,” kata Koalisi.
    Koalisi yang dimaksud adalah Yayasan Lembaga Bantun Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Lembaga Bantuan Hukum APIK, Lokataru Foundation, Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas, dan AJI.
    Koalisi merasa aspirasi mereka tidak dibacakan sebagaimana mestinya di rapat DPR.
    Koalisi merasa telah dimanipulasi oleh pihak DPR supaya muncul kesan di masyarakat bahwa DPR telah memasukkan aspirasi pihak koalisi dalam RUU KUHAP.
    Mereka merasa pembahasan RUU KUHAP terlalu singkat tanpa membahas hal-hal yang substansial.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
    Fitur Apresiasi Spesial dari pembaca untuk berkontribusi langsung untuk Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    melalui donasi.
    Pesan apresiasi dari kamu akan dipublikasikan di dalam kolom komentar bersama jumlah donasi atas nama
    akun kamu.

  • Eksepsi Tempo soal Gugatan Amran Dikabulkan, Hakim: Bukan Kewenangan Pengadilan

    Eksepsi Tempo soal Gugatan Amran Dikabulkan, Hakim: Bukan Kewenangan Pengadilan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan telah mengabulkan eksepsi PT Tempo Inti Media Tbk terkait gugatan yang diajukan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    Majelis hakin PN Jaksel menyatakan pihaknya tidak berwenang mengadili Putusan perkara perdata dengan nomor 684/Pdt.G/2025/PN JKT.SEL itu.

    “Mengadili: Mengabulkan eksepsi Tergugat; Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini,” bunyi amar putusan perkara, dikutip pada Senin (17/11/2025).

    Selain mengabulkan eksepsi Tempo, Hakim juga menghukum Kementerian Pertanian sebagai penggugat untuk membayar biaya perkara senilai Rp240.000 dalam perkara ini.

    Sekadar informasi, gugatan antara Mentan Amran dengan Tempo bermula dari aduan terhadap pemberitaan berjudul “Poles-Poles Beras Busuk” yang tayang di akun X dan Instagram Tempo.co pada 16 Mei 2025.

    Singkatnya, Dewan Pers kemudian mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Nomor 3/PPR-DP/VI/2025 yang menyatakan pemberitaan Tempo melanggar Kode Etik Jurnalistik Pasal serta Pasal 3.

    PPR tersebut itu kemudian memberikan sanksi agar Tempo mengganti judul poster, meminta maaf, melakukan moderasi konten, dan melaporkan pelaksanaan rekomendasi kepada Dewan Pers. Tempo pun memenuhi rekomendasi tersebut dalam batas waktu 2×24 jam.

    Namun, Amran tetap mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 684/Pdt.G/2025/PN JKT SEL, menilai Tempo tetap melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian materiil dan imateriil bagi Kementerian Pertanian.

    Sebelumnya, Ketua Umum AJI Indonesia Nany Afrida menilai bahwa langkah Amran yang menggugat Tempo ke pengadilan merupakan keliru. Sebab, sengketa pemberitaan bisa diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 

    Dia menjabarkan bahwa sengketa pers memiliki dua mekanisme penyelesaian, yakni melalui hak jawab atau hak koreksi, serta mediasi di Dewan Pers. 

    Sementara itu, menurut Nany, langkah Menteri Amran ini bisa jadi merupakan bentuk upaya pembungkaman terhadap media.

    “Gugatan sebesar Rp200 miliar ini merupakan bentuk upaya pembungkaman dan pembangkrutan media,” ujar Nany dalam orasinya di PN Jaksel, Senin (3/10/2025).

    Menurut Nany, gugatan ini tak hanya mengancam Tempo sebagai perusahaan media. Namun, kebebasan pers media lainnya juga ikut terancam akibat gugatan ini.

    Oleh karena itu, AJI menyerukan agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan tersebut berdasarkan Undang-Undang Pers.

    “Hari ini Tempo yang digugat, tapi ke depan bisa saja gugatan serupa ditujukan kepada media lain yang mengkritik pemerintah,” pungkasnya.

  • Kisah Natalius Pigai Menolak Pelanggar HAM Jadi Pahlawan Nasional

    Kisah Natalius Pigai Menolak Pelanggar HAM Jadi Pahlawan Nasional

    JAKARTA – Rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Sarwo Edhie Wibowo sempat heboh. Jenderal penumpas simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) 1965-1966 dianggap belum layak jadi pahlawan nasional.

    Protes itu disampaikan oleh Natalius Pigai. Komisioner Komnas HAM era 2012-2017 menolak pelanggar HAM jadi pahlawan nasional. Ia menganggap tak etis memberikan penghargaan kepada Sarwo yang punya dosa masa lalu.

    Soeharto dan Sarwo Edhie Wibowo dikenal sebagai duet yang mematikan eksistensi Partai Komunis Indonesia (PKI). Keduanya bergerak menumpas pemberontakan Gerakan 30 September (G30S) 1965. Tragedi pemberontakan berdarah itu segera dibereskan secara terukur.

    Soeharto kala itu sebagai Pangkostrad. Sarwo Edhie sebagai Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) – kini Kopassus. Soeharto yang mendapatkan kepercayaan dari rakyat Indonesia mencoba mengamankan negara dari jeratan PKI.

    Narasi itu membuatnya bergerak menyingkirkan simpatisan PKI di seantero negeri – utamanya di Pulau Jawa-Bali. Sarwo Edhie pun kebagian peran. Ia mencoba memimpin operasi penumpasan simpatisan PKI. Sarwo Edhie pun memandang operasi itu memakan korban jiwa hingga tiga juta orang dari 1965-1966.

    Komandan RPKAD, Kolonel Sarwo Edhie Wibowo (tengah) mendampingi Pangkostrad Mayjen Soeharto (kiri). (Istimewa/Dok. Pribadi) 

    Upaya itu dianggap Sarwo Edhie sebagai ajian menyelamatkan negara. Namun, tak sedikit yang melihat penumpasan itu sebagai pelanggaran HAM berat. Banyak yang mengungkap bahwa tak semua simpatisan PKI terlibat dalam G30S. Belum lagi banyak pula mereka yang dituduh PKI dan ditumpas.

    Mereka harus tanggung akibat. Apalagi, sampai nyawa melayang. Keluarga mereka pun tak bisa hidup tenang di masyarakat. Sarwo Edhie sendiri memang sudah meninggal dunia pada 1989. Soeharto juga sudah meninggal dunia pada 2008.

    Namun, Sarwo Edhie yang notabene dianggap punya dosa masa lalu malah diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional sedari 2013. Proyek itu dikenang bak aji mumpung. Semuanya karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jadi Presiden Indonesia era 2004-2014 adalah menantu Sarwo Edhie.

    “(Secara peraturan) gelar diusulkan oleh pemerintah daerah tapi masih menunggu (tindak lanjut), karena masih banyak yang harus ditanyakan ke pemerintah pusat mengenai usulan itu. Soal pencalonan tersebut, saya akan tanyakan ke Bupati.”

    “Semuanya karena yang mengusulkan adalah Bupati dan masyarakat Purworejo. Gelar diusulkan memang oleh Pemerintah Daerah tapi saya masih menunggu, dan akan berkomunikasi dengan Bupati mengenai pertimbangannya,” ucap adik ipar SBY, Pramono Edhie sebagaimana dikutip laman ANTARA, 9 November 2013.

    Tolak Pelanggar HAM

    Wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Sarwo Edhie banjir protes. Mereka yang mengecam dan mengkritik bejibun. Mereka meminta pula kepada Presiden SBY tak menjadikan Sarwo sebagai pahlawan karena nantinya berpotensi memunculkan konflik kepentingan.

    Reaksi paling keras muncul dari Natalius Pigai. Komisioner itu jadi orang yang paling berisik menolak rencana Sarwo Edhie jadi pahlawan. Pigai menegaskan andil Sarwo dalam operasi penumpasan PKI seraya noda hitam sejarah.

    Wacana itu dianggapnya dapat menyakiti perasaan keluarga, anak, hingga cucu korban. Alih-alih mendukung wacana pahlawan ke Sarwo Edhie, Pigai justru meminta pemerintah segera menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat 1965-1966.

    Pemerintah diminta untuk adili pelaku dan meminta maaf kepada keluarga korban. Kondisi itu membuat pemerintah tak lagi punya utang kepada keluarga korban. Pandangan Pigai didukung oleh banyak pihak. Kondisi itu membuat orang yang meneken petisi penolakan Sarwo Edhie jadi pahlawan nasional bejibun.

    Pemerintah SBY akhirnya bergerak merespons. SBY memilih takkan mengangkat Sarwo Edhie sebagai pahlawan nasional di era kepemimpinannya. Namun, jika pemimpin Indonesia ke depan ingin mengangkat, SBY tak masalah.

    Pigai pun terhitung paling berisik kala Sarwo Edhie yang dianggapnya pelanggar HAM jadi pahlawan nasional. Namun, sebaliknya, Pigai yang kemudian jadi Menteri HAM sedari 2024 tak banyak bicara kala Soeharto diangkat jadi pahlawan nasional pada 10 November 2025.

    “Terkait dengan pemberian gelar pahlawan kepada Sarwo Edhie, kami berpandangan bahwa sangat tidak etis gelar tersebut diberikan kepada seseorang yang diduga ikut berperan atas peristiwa 1965 karena akan menyakiti perasaan keluarga, anak, cucu korban peristiwa itu. Komnas HAM telah berupaya agar hasil penyelidikan kami ditindaklanjuti oleh pemerintah namun justru Presiden sendiri belum pernah merespons secara positif.”

    “Bagaimanapun Jendral Sarwo Edhie memegang posisi yang penting pada saat itu, karenanya nama beliau tetap dianggap masyarakat sebagai salah satu orang yang ikut terlibat di dalam Peristiwa 1965-1966, yang menjadi noda hitam bangsa Indonesia. Oleh karena itu saya menolak tegas jika gelar pahlawan nasional diberikan kepada Sarwo Edhie Wibowo sebelum dilalukan dengan penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu,” ujar Pigai sebagaimana dikutip laman Wartakota, 28 November 2013.

  • Badan Geologi Sebut Lokasi Longsor Cilacap Masuk Zona Gerakan Tanah Menengah

    Badan Geologi Sebut Lokasi Longsor Cilacap Masuk Zona Gerakan Tanah Menengah

    Badan Geologi Kementerian ESDM menebutkan informasi terkahir yang diterima soal dampak gerakan tanah atau tanah longsor terjadi di dua dusun, yaitu Tarukahan dan Cibaduyut, Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada hari Kamis, 13 November 2025 pukul 20.00 WIB dengan koordinat diperkirakan 7.290648 derajat S, 108.742234 derajat E.

    Berdasarkan info Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BPBD dan media massa, akibat kejadian tersebut 47 korban terdiri dari 3 orang meninggal dan diperkirakan setidaknya 21 orang hilang dan masih dalam pencarian serta 26 selamat.

    “Akibat kejadian itu diketahui aliran listrik dan sinyal juga ikut putus. Update korban masih berlanjut, pencarian 21 orang hilang akibat longsor di Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dilanjutkan pada Jumat (14/11/2025) mulai pukul 08.00 WIB,” tutur Wafid.

    Bencana gerakan tanah yang terjadi diperkirakan berupa longsoran atau gelinciran bahan rombakan bertipe rotasional.

    Dilansir Liputan6, longsor yang melanda Desa Cibeunying, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Kamis malam, menyebabkan puluhan orang dilaporkan hilang, dan dua orang ditemukan meninggal dunia. Tim SAR sampai saat ini masih terus melakukan pencarian korban.

    “Pagi ini, tim SAR gabungan kembali melakukan evakuasi dan pencarian. Masih ada 21 warga yang dalam pencarian,” kata Camat Majenang Aji Pramono di Cilacap, Jumat (14/11/2025).

    Aji juga mengatakan tanah longsor yang melanda Dusun Cibuyut dan Tarukahan, Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, terjadi pada Kamis (13/11/2025), sekitar pukul 20.00 WIB

    Longsor Cilacap berdampak terhadap 28 warga, dua orang di antaranya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, lima orang ditemukan dalam kondisi selamat, dan 21 orang dalam pencarian.

    Ia menduga tanah longsor tersebut sebagai dampak dari hujan lebat yang terjadi sejak akhir pekan lalu.

    “Kalau kemarin hujannya normal. Ini (longsor) mungkin dampak dari hujan lebat yang terjadi selama beberapa hari sebelumnya, terakumulasi, sehingga tanah tidak mampu menahan beban,” kata Aji.

    Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap Budi Setyawan mengatakan dua korban yang ditemukan meninggal dunia terdiri atas Julia (20) dan Maya (15), warga Dusun Tarukahan.

    Menurut dia, di Dukuh Tarukahan terdapat tujuh korban yang masih dalam pencarian, yakni Yuni, Nina, Fani, Fatin, Lilis, Danu, dan seorang balita anak Lilis.

     

  • Tujuh dusun di Sayung Demak terendam banjir

    Tujuh dusun di Sayung Demak terendam banjir

    Rabu, 5 November 2025 13:45 WIB

    Seorang warga mengangkut anaknya menggunakan rakit buatan untuk menembus banjir yang menggenangi jalan kampung di Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Rabu (5/11/2025). Banjir dampak dari curah hujan tinggi di wilayah itu diperparah dengan kondisi geografis di kawasan hilir sungai dan daerah cekung, sehingga menyebabkan tujuh dari delapan dusun di desa tersebut tergenang banjir bervariasi setinggi sekitar 10-75 sentimeter sejak Rabu (22/10). ANTARA FOTO/Aji Styawan/YU

    Foto udara kondisi banjir yang menggenangi permukiman warga di Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Rabu (5/11/2025). Banjir dampak dari curah hujan tinggi di wilayah itu diperparah dengan kondisi geografis di kawasan hilir sungai dan daerah cekung, sehingga menyebabkan tujuh dari delapan dusun di desa tersebut tergenang banjir bervariasi setinggi sekitar 10-75 sentimeter sejak Rabu (22/10). ANTARA FOTO/Aji Styawan/YU

    Sejumlah warga berjalan menembus banjir yang menggenangi jalan kampung di Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Rabu (5/11/2025). Banjir dampak dari curah hujan tinggi di wilayah itu diperparah dengan kondisi geografis di kawasan hilir sungai dan daerah cekung, sehingga menyebabkan tujuh dari delapan dusun di desa tersebut tergenang banjir bervariasi setinggi sekitar 10-75 sentimeter sejak Rabu (22/10). ANTARA FOTO/Aji Styawan/YU

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 21 Warga Masih Hilang Akibat Longsor Cilacap, Tim SAR Diadang Tanah Bergerak

    21 Warga Masih Hilang Akibat Longsor Cilacap, Tim SAR Diadang Tanah Bergerak

    CILACAP – Tim pencarian dan pertolongan (SAR) gabungan yang dikoordinasi Kantor SAR Cilacap berjibaku mencari puluhan warga yang dilaporkan hilang akibat bencana tanah longsor di Desa Cibeunying, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kondisi medan yang terjal dan tanah yang masih bergerak menjadi tantangan utama.

    Tanah longsor menerjang Dusun Cibuyut dan Tarukahan, Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, pada Kamis (13/11), sekitar pukul 20.00 WIB. Kejadian ini disinyalir merupakan dampak akumulasi hujan lebat yang terjadi sejak beberapa hari sebelumnya.

    Camat Majenang, Aji Pramono, mengonfirmasi bahwa tim SAR kembali melanjutkan operasi pencarian pagi ini, Jumat. Total ada 28 warga yang terdampak, dua ditemukan meninggal dunia, dan lima selamat.

    “Pagi ini, tim SAR gabungan kembali melakukan evakuasi dan pencarian. Masih ada 21 warga yang dalam pencarian,” kata Aji Pramono di Cilacap, Jumat.

    Akumulasi Hujan Bikin Tanah Tak Mampu Menahan Beban

    Aji menduga longsor ini bukan murni akibat hujan semalam, melainkan dampak akumulatif dari curah hujan tinggi yang telah terjadi sejak akhir pekan lalu.

    “Kalau kemarin hujannya normal. Ini (longsor) mungkin dampak dari hujan lebat yang terjadi selama beberapa hari sebelumnya, terakumulasi, sehingga tanah tidak mampu menahan beban,” jelasnya.

    Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap, Budi Setyawan, menyebut dua korban meninggal dunia yang berhasil diidentifikasi adalah Julia (20) dan Maya (15), warga Dusun Tarukahan.

    Di Dukuh Tarukahan, tujuh korban masih dalam pencarian, termasuk Yuni, Nina, Fani, Fatin, Lilis, Danu, dan seorang balita anak Lilis. Sementara di Dusun Cibuyut, 14 korban, yang terdiri dari beberapa keluarga, juga masih dicari, termasuk Rastum, Rahma, Aca, Cahyanto, dan keluarga Dani (istri dan dua anak).

    12 Rumah Rusak, Tanah Masih Bergerak

    Dampak kerusakan material juga signifikan. Pendataan sementara BPBD menunjukkan longsor merusak 12 rumah dan mengancam 16 rumah lainnya di wilayah tersebut.

    Budi Setyawan mengimbau masyarakat untuk menjauhi area rawan karena kondisi tanah masih belum stabil.

    “Warga di zona rawan telah dievakuasi. Tanah masih bergerak di sejumlah titik sehingga kami meminta warga menjauhi area dan mengikuti arahan petugas,” kata Budi.

    Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, Priyo Prayudha Utama, menambahkan bahwa proses pencarian dilakukan secara manual karena tantangan medan yang berat.

    “Tim langsung melakukan asesmen dan menyusun rencana pergerakan. Pencarian terus dilakukan meski kondisi medan cukup menantang,” ujarnya.

    Data korban dan kerusakan diperkirakan akan terus berkembang seiring dengan upaya evakuasi yang dilakukan tim gabungan.

  • Kapolda Riau hingga Papua Barat Terima Anugerah Bintang Bhayangkara Pratama

    Kapolda Riau hingga Papua Barat Terima Anugerah Bintang Bhayangkara Pratama

    Jakarta –

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menganugerahkan Bintang Bhayangkara Pratama kepada puluhan perwira tinggi (pati) Polri. Dari puluhan pati tersebut, 8 di antaranya menjabat kapolda.

    Penganugerahan tersebut berlangsung di Rupatama Mabes Polri dan dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Sigit, yang didampingi Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo serta sejumlah pejabat utama Mabes Polri dan Kapolda se-Indonesia, pada Selasa, 11 November 2025.

    Anugerah Bintang Bhayangkara Pratama ini diberikan sebagai bentuk apresiasi negara kepada anggota Polri yang berjasa besar dengan keberanian, kebijaksanaan, dan ketabahan luar biasa, melampaui panggilan kewajiban dalam mengemban tugas pengabdian kepada bangsa dan masyarakat.

    Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan sebagai salah satu penerima anugerah dinilai berhasil menunjukkan dedikasi tinggi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian di wilayah Riau.

    Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Anom Karibianto menyampaikan bahwa Kapolda Riau telah menunjukkan integritas kuat dalam memperkuat penegakan hukum yang profesional dan humanis. Selain menjalankan tugas pokok kepolisian, Irjen Herry juga membuat sejumlah terobosan melalui berbagai program pelayanan publik, salah satunya Green Policing.

    “Salah satunya program Green Policing, yang mendorong kepedulian lingkungan melalui kegiatan penanaman pohon bersama masyarakat,” ujar Kombes Anom, Kamis (13/11/2025).

    Selain Irjen Herry Heryawan, 8 kapolda lain yang menerima tanda kehormatan tersebut adalah: Kapolda Sulteng Irjen Endi Sutendi, Kapolda Jateng Irjen Ribut Hari Wibowo, Kapolda Kalteng Irjen Iwan Kurniawan, Kapolda Kalsel Irjen Rosyanto Yudha Hermawan, Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan, Kapolda NTB Irjen Hadi Gunawan, Kapolda Papua Petrus Patridge Rudolf Renwarin, dan Kapolda Papua Barat Irjen Johnny Eddizon Isir.

    Total ada 57 penerima anugerah, terdiri dari 47 perwira tinggi (pati) Polri, 3 pati TNI, 1 Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 6 purnawirawan Polri.

    Dari unsur TNI, penghargaan diterima oleh Mayjen TNI Kosasih (Pangdam III/Siliwangi), Mayjen TNI Ariyo Windutomo (Kepala Sekretariat Presiden), dan Mayjen TNI Edwin Andrian Sumantha (Komandan Paspampres). Sementara dari unsur ASN, penerima penghargaan adalah Nyoman Adhi Suryadnyana (Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan RI).

    Tanda kehormatan ini menjadi simbol penghargaan tertinggi atas dedikasi dan kontribusi dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memperkuat sinergi Polri, TNI, dan lembaga negara lainnya demi kemajuan bangsa.

    Berikut daftar lengkap penerima Bintang Bhayangkara Pratama:

    Daftar Pati Polri:

    1. Komjen Pol Ramdani Hidayat
    2. Komjen Pol Yuda Gustawan
    3. Komjen Pol Suyudi Ario Seto
    4. Komjen Pol I Ketut Suardana
    5. Komjen Pol Machruzi Rachman
    6. Irjen Pol Anwar
    7. Irjen Pol Abdul Karim
    8. Irjen Pol Andik Setiyono
    9. Irjen Pol Ruslan Ependi
    10. Irjen Pol Edy Murbowo
    11. Irjen Pol Mulia Hasudungan Ritonga
    12. Irjen Pol Endi Sutendi
    13. Irjen Pol Ribut Hari Wibowo
    14. Irjen Pol Iwan Kurniawan
    15. Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan
    16. Irjen Pol Wishnu Hermawan F
    17. Irjen Pol Herry Heryawan
    18. Irjen Pol Hadi Gunawan
    19. Irjen Pol Petruk Patrige Rudolf Renwarin
    20. Irjen Pol Johnny Eddizon Isir
    21. Irjen Pol Abioso Seno Aji
    22. Irjen Pol Jawari
    23. Irjen Pol Bariza Sulfi
    24. Irjen Pol Chuzaini Patoppoi
    25. Irjen Pol Agus Djaka Santoso
    26. Irjen Pol Mohamad Agung Budijono
    27. Irjen Pol Musa Ikipson Manaek Muara Tampubolon
    28. Irjen Pol Nurworo Danang
    29. Irjen Pol Umar Effendi
    30. Irjen Pol Andry Wibowo
    31. Irjen Pol Benone Jesaja Loouhenapessy
    32. Irjen Pol Mahmud Nazly Harahap
    33. Irjen Pol Roberts Kennedy
    34. Irjen Pol Rizal Irawan
    35. Irjen Pol Tonny Hermawan R
    36. Irjen Pol Edgar Diponegoro
    37. Irjen Pol M Yassin Kosasih
    38. Irjen Pol Hermanta
    39. Irjen Pol Tubagus Ade Hidayat
    40. Irjen Pol Kamaruddin
    41. Irjen Pol Nazirwan Adji Wibowo
    42. Irjen Pol Barito Mulyo Ratmono
    43. Irjen Pol Hadi Purnomo
    44. Komjen Pol Yudhiawan Wibisono (Pati Bareskrim Polri penugasan pada Kemenkes)
    45. Komjen Pol Pudji Prasetijanto Hadi (Pati Bareskrim)
    46. Irjen Pol Aan Suhanan (penugasan pada Kemenhub)
    47. Irjen Pol Bayu Wisnumurti (Widyaiswara Kepolisian Utama TK 1 Sespim Lemdiklat Polri)
    48. Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah
    49. Irjen Pol Sunarwan Sumirat (Pati Lemdiklat Polri)

    Pati TNI:

    1. Mayjen TNI Kosasih (Pangdam III Siliwangi)
    2. Mayjen TNI Ariyo Windutomo (Kepala Sekretariat Presiden)
    3. Mayjen TNI Edwin Adrian Sumantha (Danpaspampres)

    ASN:

    1. Nyoman Adhi Suryadnyana S.E., M.E., M.AK., CA, CSFA, CFRA, CGCAE (Badan Pemeriksa Keuangan RI)

    (mea/dhn)

  • Ini yang Bikin Impor Truk China Tidak Adil di Mata Pabrikan Jepang

    Ini yang Bikin Impor Truk China Tidak Adil di Mata Pabrikan Jepang

    Jakarta –

    Kehadiran truk impor China di Indonesia dinilai tidak adil bagi pabrikan kendaraan niaga yang berinvestasi di Indonesia. Mitsubishi Fuso, sebagai raja truk di Indonesia, mengungkap beberapa hal yang bikin persaingan tidak fair.

    “Kalau kompetisi harus kita terima sebagai pelaku bisnis, tapi selama kompetisi itu fair nggak masalah,” kata Aji Jaya, Sales & Marketing Director PT Krama Yudha Tiga Berlian di Cakung, Jakarta Timur, Rabu (12/11/2025).

    Pertama-tama, spek mesin truk impor yang ditawarkan tidak sesuai aturan emisi yang sudah ditetapkan pemerintah Indonesia. Seperti diketahui, produsen telah berinvestasi triliunan rupiah untuk upgrade line produksi mereka di Indonesia demi mematuhi standar Euro 4 yang diwajibkan pemerintah.

    Bahkan belum lama ini, merek China itu ikut pameran dengan memamerkan standar emisi Euro 2 dan Euro 3. Hal ini yang menjadi sorotan pabrikan Jepang.

    Aji menyoroti proses masuk kendaraan komersil impor dari China juga tidak dilalui melalui pengujian kendaraan seperti pabrikan Jepang.

    “Ya proses masuknya. Kan kalau kita mau bikin nih, Pak Momon (Duljatmono – President Director PT KRM) mau bikin produksi, kita usul mau bikin produk. Itu Pak prosesnya harus uji. Diuji dulu mobil ini secara ini kelayakan, layak jalannya, keselamatannya. Harus didaftarkan ke mana,” jelas dia.

    Dia mewanti-wanti hadirnya truk impor dari China bisa menggerus pasar pabrikan yang sudah memproduksi dalam negeri. Jika penjualan terus turun, imbasnya bisa efisiensi para pekerja.

    “Belum dealer nanti punya part shop, dia punya part shop jual spare part kita juga. Pasti kena dampak juga nanti kalau mobil kita makin sedikit, konsumsi spare partnya makin dikit, nggak mau orang bisnis spare part,” jelas Aji.

    “Kita punya pabrik, mereka punya vendor untuk supply part-part. Dan itu ratusan, dari pasti ribuan juga itu karyawannya. Jadi pasti multiple effect kalau sampai kita terus terimbas,” tambah dia.

    Pengamat otomotif Yannes Pasaribu menyoroti regulasi antar instansi; Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian yang belum sinkron untuk kendaraan komersil di area off-road (non-jalan raya) seperti tambang.

    “Truk impor China yang digunakan secara eksklusif di area tambang tertutup, tidak sepenuhnya tunduk pada regulasi yang sama, sehingga banyak yang masih menggunakan mesin Euro 2 atau Euro 3,” ujar Yannes kepada detikOto, Rabu (12/11/2025).

    “Hal ini dari perspektif industri otomotif Jepang jelas menciptakan ketimpangan kompetitif, sebab truk China menawarkan harga 30-50% lebih rendah tanpa beban sertifikasi emisi ketat, sementara produsen Jepang menghadapi biaya produksi lebih tinggi untuk memenuhi standar domestik,” jelasnya.

    Hal senada juga pernah diungkapkan Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara. Menurut Kukuh, truk impor dari China mengambil keuntungan, tapi bisa mengancam industri dalam negeri, apalagi buat pabrikan yang sudah berinvestasi besar.

    “Sampai Juli ini diperkirakan, kami tidak punya data yang cukup resmi, itu hampir 7 ribu, sampai akhir tahun bisa sampai 14 ribuan kendaraan komersial,” ujar Kukuh beberapa waktu yang lalu.

    (riar/rgr)

  • Pabrik Fuso di Indonesia Bisa Produksi Truk Listrik, tapi…

    Pabrik Fuso di Indonesia Bisa Produksi Truk Listrik, tapi…

    Jakarta –

    Pusat produksi Mitsubishi Fuso di Indonesia, yaitu PT Krama Yudha Ratu Motor (KRM) yang berlokasi di Cakung, Jakarta Timur, menyatakan kesiapannya untuk beralih merakit truk listrik jika pasar sudah terbukti dan prinsipal memberikan lampu hijau.

    Presiden Direktur PT KRM, Duljatmono, memastikan bahwa fasilitas yang mereka miliki sangat fleksibel dan adaptif terhadap produk-produk baru, termasuk kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV). Kesiapan ini menjadi kabar baik dalam upaya pemerintah mempercepat lokalisasi EV.

    Pabrik Mitsubishi Fuso di Cakung Foto: Dok. Fuso

    “Fasilitas kita fleksibel dan adaptif terhadap produk-produk baru. Termasuk EV, kalau memang itu dibutuhkan, artinya prinsipal memerintahkan untuk produksi di sini, karena demand-nya ada, ya kita siap untuk melakukan itu,” kata pria yang akrab disapa Momon di Cakung, Jakarta Timur, Rabu (12/11/2025).

    Meski fasilitas sudah siap secara prinsip, Momon tidak menampik bahwa produksi truk listrik membutuhkan penyesuaian besar. Perakitan truk listrik, terutama komponen baterai dan sistem kelistrikan bertegangan tinggi, memerlukan standar keselamatan dan teknologi yang berbeda dari truk diesel.

    “Ada proses-proses penyesuaian atau teknologi yang perlu dipelajari oleh tim KRM oleh karyawannya, ada training, kemudian ada investasi yang diperlukan untuk itu. Tapi secara prinsip, KRM siap karena fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan itu,” jelas Momon.

    Pernyataan PT KRM ini sejalan dengan langkah agresif Mitsubishi Fuso yang sudah memperkenalkan truk listrik eCanter di Indonesia. Meski demand dari truk listrik ini masih butuh dorongan insentif.

    “Ini kami sangat bergantung pada kesiapan konsumen dan juga regulasi pemerintah supaya bisa lebih sukses lagi memasarkan tipe ini,” kata Aji Jaya, selaku Sales and Marketing Director PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors di Cakung, Jakarta Timur, Rabu (12/11/2025).

    Tim redaksi detikcom pernah melihat proses produksi truk eCanter di tanah kelahirannya, Prefektur Kanagawa, Kawasaki Plant, Jepang.

    Kesan pertama ketika tiba di Kawasaki Plant, pabrik ini terlihat modern, bahkan area perakitan sudah dilengkapi dengan air conditioner (AC). Saat masuk ke dalam area pabrik, cukup sejuk. Di sisi lain, semuanya tertata rapi, teratur, dan modern.

    Dalam amatan detikcom, pengerjaan truk hampir semuanya dibantu dengan sistem otomatis dan robot. Misalnya distribusi mesin truk, sasis, hingga pemasangan kabin. Semuanya diatur dalam waktu yang bersamaan. Dari penglihatan kami, pekerja manusia lebih banyak dibutuhkan untuk mengerjakan bagian truk yang sulit dijangkau oleh mesin otomatis tersebut.

    Ada beberapa hal yang berbeda dari produksi eCanter dibanding versi internal combustion engine. Pertama ialah para pekerja dibekali keterampilan khusus masalah kelistrikan hingga fitur yang cuma tersedia di truk eCanter. Para pekerja dibekali bagaimana menangani listrik tegangan tinggi.

    (riar/rgr)