NGO: AJI

  • Kemenkes Hentikan Sementara Kegiatan PPDS Anestesi di RS Hasan Sadikin Bandung, Sebulan Dievaluasi – Halaman all

    Kemenkes Hentikan Sementara Kegiatan PPDS Anestesi di RS Hasan Sadikin Bandung, Sebulan Dievaluasi – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA– Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menginstruksikan kepada RSUP Hasan Sadikin (RSHS) untuk menghentikan sementara kegiatan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran di lingkungan RSHS selama satu bulan.

    Kemenkes menyampaikan, langkah ini diambil untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan pengawasan serta tata kelola setelah adanya tindak pidana kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh dr. PAP.

    Diketahui dr PAP merupakan peserta PPDS Anestesiologi yang diduga memperkosa keluarga pasien dengan modus akan diambil darahnya untuk transfusi. 

    “Penghentian sementara ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi proses evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan sistem pengawasan PPDS di lingkungan RSHS,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman dilansir dari website resmi, Jumat (11/4/2025). 

    Di sisi lain, Kemenkes meminta RSHS agar bekerjasama dengan FK Unpad untuk upaya-upaya perbaikan yang diperlukan.

    Sehingga insiden serupa atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan etika kedokteran tidak terulang kembali.

    PELAKU PENCABULAN – Pelaku pencabulan terhadap salah seorang keluarga pasien RS Hasan Sadikin Bandung, ditampilkan oleh Ditreskrimum Polda Jabar, Rabu (9/4/2025). Oknum dokter residen Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran (FK) di salah satu universitas di Sumedang, Jabar, ditetapkan sebagai tersangka. (Tangkap layar kanal YouTube Kompas TV)

    Kemenkes juga akan mewajibkan seluruh Rumah Sakit Pendidikan Kemenkes untuk melakukan test kejiwaan berkala bagi peserta PPDS di seluruh angkatan. 

    Tes berkala diperlukan untuk menghindari manipulasi test kejiwaan dan mengidentifikasi secara dini kesehatan jiwa peserta didik.

    Kemenkes sudah meminta Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) untuk segera mencabut Surat Tanda Registrasi (STR) atas nama dr. PAP. 

    Pencabutan STR ini secara otomatis akan membatalkan Surat Izin Praktik (SIP) yang bersangkutan.

    “Kami akan terus memantau proses penanganan kasus ini dan mendorong seluruh institusi pendidikan serta fasilitas kesehatan untuk memperketat pengawasan, memperbaiki sistem pelaporan. Serta membangun lingkungan yang bebas dari kekerasan dalam bentuk apa pun,” tutup Aji.

  • HPP Rp 6.500, Petani Diminta Tak Jual Gabah Setengah Panen

    HPP Rp 6.500, Petani Diminta Tak Jual Gabah Setengah Panen

    Jakarta

    Pemerintah melalui Perum Bulog gencar melakukan penyerapan gabah petani dengan harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500 per kilogram. Langkah ini dinilai tepat untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung kesejahteraan petani.

    Namun, para petani diimbau untuk tidak buru-buru memanen gabah sebelum waktunya demi mengejar harga tersebut. Peneliti Senior Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Riyanto, menegaskan bahwa gabah yang diserap sebaiknya sudah dalam kondisi kering panen (GKP), bukan yang masih hijau.

    “Kalau masih hijau jangan dipanen. Tunggu sampai menguning karena itu akan menurunkan mutu gabah dan menghasilkan beras yang kurang bagus. Jadi sesuaikan saja, yang dijual adalah gabah kering panen,” ujar Riyanto, Jumat (11/4/2025).

    Ia juga mengingatkan agar petani tidak khawatir soal harga akan turun saat menunggu masa panen optimal. Menurutnya, pemerintah tetap berkomitmen menyerap gabah dengan harga sesuai HPP.

    Riyanto menambahkan bahwa kualitas gabah sangat berpengaruh terhadap hasil akhir beras yang dikonsumsi masyarakat. Jika petani panen terlalu dini, bukan hanya merugikan diri sendiri karena kualitas turun, tetapi juga berdampak pada konsumen.

    “Intinya jangan aji mumpung. Pemerintah sudah kasih fasilitas dan kemudahan dengan membeli gabah Rp 6.500, jangan malah panen sebelum waktunya. Konsumen nanti yang kena imbasnya kalau kualitas berasnya turun,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Riyanto menilai kebijakan pangan yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah berada di jalur yang tepat. Mulai dari tambahan kuota pupuk, distribusi benih, hingga penyerapan gabah secara masif dinilai sebagai upaya komprehensif dalam mendorong produksi dan meningkatkan kesejahteraan petani.

    “Kita lihat sekarang, volume pupuk ditambah, benih sudah terdistribusi, dan penyerapan gabah jalan terus. Ini paket lengkap untuk dorong produksi dan sejahterakan petani,” pungkas Riyanto.

    (rrd/rrd)

  • Modus Sindikat Uang Palsu di Bogor: Rp 10 Juta Asli Dapat Rp 300 Juta Palsu
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        11 April 2025

    Modus Sindikat Uang Palsu di Bogor: Rp 10 Juta Asli Dapat Rp 300 Juta Palsu Megapolitan 11 April 2025

    Modus Sindikat Uang Palsu di Bogor: Rp 10 Juta Asli Dapat Rp 300 Juta Palsu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Peredaran
    uang palsu
    yang melibatkan delapan tersangka di Bogor terungkap setelah penemuan tas mencurigakan di Stasiun Tanah Abang.
    Kapolsek Tanah Abang Komisaris Haris Akhmat Basuki menjelaskan, transaksi uang palsu tersebut dilakukan dengan metode
    cash
    and
    carry
    , di mana pelaku membayar dengan uang asli untuk mendapatkan uang palsu.
    “Bandingannya mereka selama ini Rp 10 juta uang asli untuk mendapatkan Rp 300 juta uang palsu,” ungkap Haris dalam konferensi pers di Polsek Tanah Abang, Kamis (10/4/2025).
    Haris menduga, ada motif di balik peredaran uang palsu tersebut, yaitu untuk mendapatkan kembali uang asli dalam jumlah tertentu.
    “Nah, ini masih dikembangkan lebih lanjut,” tambahnya.
    Dari keterangan awal, Haris menyebutkan bahwa peredaran uang palsu ini telah berlangsung selama enam bulan.
    “Berdasarkan keterangan awal hasil dari pendidikan kami, itu sudah beroperasi sekitar enam bulan terakhir. Selama itu, kami lakukan penyidikan lebih dalam lagi,” lanjutnya.
    Kasus ini bermula dari penemuan tas mencurigakan di dalam gerbong KRL pada Senin (7/4/2025).
    “Ada benda tas mencurigakan yang tertinggal di salah satu gerbong kereta tujuan Rangkasbitung,” kata Haris.
    Setelah laporan dari pihak yang menemukan tas tersebut, polisi segera melakukan pengecekan di lokasi kejadian.
    Dari hasil penyidikan, Haris menetapkan delapan tersangka, yakni MS (Muh. Sujari, 45), BI (Budi Irawan, 50), E (Elyas, 42), BS (Bayu Setyo, 40), BBU (Babay Bahrum Ulum, 42), AY (Amir Yadi, 70), LB (Lasmino Broto, 50), dan DS (Dian Slamet, 41).
    Haris menegaskan, para pelaku akan diancam dengan pidana sesuai Pasal 26 UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar.
    “Pelaku juga dipidana penjara paling lama 15 tahun sesuai Pasal 244 KUHP,” jelasnya.
    Sebelumnya, Tim Reskrim Polsek Tanah Abang menggerebek sebuah rumah yang dijadikan pabrik pembuatan uang palsu di Perumahan Griya Melati 1, Blok C3 A, RT 03/RW 13, Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, pada Rabu (9/4/2025).
    Dalam penggerebekan tersebut, petugas menyita uang palsu siap edar senilai Rp 1,3 miliar dalam bentuk pecahan Rp 100.000, serta Rp 2 miliar uang palsu yang belum siap edar, alat cetak, dan printer.
    Kepala Reskrim Polresta Bogor Kota Ajun Komisaris Aji Rizaldi mengungkapkan, penggerebekan ini merupakan pengembangan dari penangkapan salah satu pelaku di Stasiun Tanah Abang beberapa waktu lalu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri PKP terbitkan kepmen kriteria MBR rumah subsidi pada 21 April

    Menteri PKP terbitkan kepmen kriteria MBR rumah subsidi pada 21 April

    Ya kabar baiknya, tanggal 21 April kita akan mengeluarkan surat keputusan menteri yang menyangkut kriteria dan ukuran masyarakat berpenghasilan rendah

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap menerbitkan keputusan menteri atau kepmen terkait kriteria dan ukuran masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima rumah subsidi pada 21 April 2025.

    “Ya kabar baiknya, tanggal 21 April kita akan mengeluarkan surat keputusan menteri yang menyangkut kriteria dan ukuran masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Ara di Jakarta, Kamis.

    Rencana penerbitan kepmen pada 21 April bertepatan dengan Hari Kartini.

    Terkait Kepmen tersebut, Kementerian PKP akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Badan Pusat Statistik (BPS).

    Ara kembali melonggarkan batas maksimal penghasilan MBR penerima rumah subsidi untuk yang sudah menikah di kawasan Jabodetabek menjadi Rp14 juta.

    “Penting sekali kita sampaikan kriteria MBR, jadi kita sepakati buat di Jabodetabek kalau di lajang Rp12 juta, kalau dia sudah menikah Rp14 juta. Ini kabar baik yang artinya makin banyak yang bisa mendapatkan manfaat,” katanya.

    Dalam kesempatan sama, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa pelonggaran batas maksimal penghasilan MBR penerima rumah subsidi menjadi Rp14 juta tersebut untuk memudahkan MBR dalam memiliki rumah susun (rusun) subsidi guna mengatasi backlog perumahan di kawasan perkotaan.

    “Alhamdulillah MBR Rp14 juta, karena yang menjadi concern untuk pendekatan ke depan terkait dengan backlog di perkotaan tidak mungkin hanya mengandalkan rumah tapak yang lokasinya sudah semakin jauh dikarenakan harga tanah yang semakin tidak terjangkau,” kata Heru.

    Sementara untuk hunian vertikal atau rumah susun itu harganya jauh berbeda lebih mahal dibandingkan dengan rumah tapak. Biaya konstruksi dan sebagainya, harga per unitnya dengan luasan yang sama akan berbeda.

    Dengan demikian perlu ada penyesuaian batas penghasilan MBR penerima rumah subsidi.

    “Kalau Rp8 juta nanti khawatirnya MBR tidak sanggup untuk membayar cicilan untuk rusun subsidi, namun dengan penyesuaian batas penghasilan MBR penerima rumah subsidi Rp14 juta maka akan banyak segmen masyarakat yang mungkin akan bisa masuk atau sanggup mencicil pembayaran rusun subsidi,” ujar Heru.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri PKP: Presiden perintah masalah perumahan harus diselesaikan

    Menteri PKP: Presiden perintah masalah perumahan harus diselesaikan

    Ini adalah perintah Presiden RI, harus benar-benar masalah perumahan ini yang begitu banyak pengaduannya selama ini, kita selesaikan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan bahwa masalah di bidang perumahan termasuk penyelesaian korban Meikarta harus benar-benar diselesaikan.

    “Ini adalah perintah Presiden RI, harus benar-benar masalah perumahan ini yang begitu banyak pengaduannya selama ini, kita selesaikan,” ujar Ara di Jakarta, Kamis.

    Ara mengakui bahwa pengaduan masyarakat di bidang perumahan ada begitu banyak.

    “Banyak sekali pengaduannya, dari mana saya tahu? Dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional,” kata Ara.

    Kementerian PKP sendiri telah meluncurkan layanan kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

    “Kita sudah ada 911 yakni BENAR-PKP,” ujar Ara.

    Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

    Menteri PKP Maruarar Sirait berharap layanan BENAR-PKP mampu menjawab harapan rakyat Indonesia yang mengadu di sektor perumahan, termasuk masyarakat yang mengadu soal Meikarta.

    Perwakilan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, Rini mengaku senang dengan adanya kanal pengaduan perumahan.

    “Saya harap BENAR PKP ini bisa menyelesaikan laporan-laporan serta pengaduan bidang perumahan seperti masalah Meikarta. Kami ingin jawaban yang pasti dari pemerintah dan ingin agar uang yang telah kami bayar kembali utuh karena unit hunian di Meikarta tidak pernah terwujud,” kata Rini.

    Pengaduan permasalahan perumahan menurut data YLKI dan BPKN selalu masuk ke dalam ranking 3 besar pengaduan masyarakat.

    Tercatat ada 270 pengaduan permasalahan perumahan selama periode tahun 2024 yang terdiri dari 116 pengaduan di antaranya tercatat dalam data BPKN, 61 surat pengaduan masuk ke Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, 49 Pengaduan masuk ke dalam data YLKI, 35 Pengaduan masuk ke dalam aplikasi SP4N/LAPOR yang dikelola oleh KemenPANRB.

    Sedangkan sampai dengan tahun 2025, Kementerian PKP telah menerima 7 pengaduan permasalahan perumahan yang masih dalam proses tindak lanjut.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri PKP akan panggil Lippo Group terkait penyelesaian Meikarta

    Menteri PKP akan panggil Lippo Group terkait penyelesaian Meikarta

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan memanggil Direktur Lippo Grup John Riady pada pekan depan terkait penyelesaian korban Meikarta.

    “Harusnya pekan ini saya panggil Pak John Riady, tapi beliau minta izin karena masih di luar negeri. Jadi saya panggil lagi minggu depan,” ujar Ara di Jakarta, Kamis.

    Ara akan memanggil Direktur Lippo Group tersebut sekembalinya dari Qatar usai mendampingi Presiden RI dalam lawatan ke negara Timur Tengah tersebut.

    “Ya kita lihat, saya ke Qatar besok, setelah saya kembali dari Qatar sesuaikan waktunya dengan Pak John Riady untuk kita butuh penyelesaian,” katanya.

    Pertemuan itu, kata Ara, akan bersifat terbuka dan diliput oleh wartawan.

    “Ya itu yang saya mau sampaikan, terbuka nanti wartawan juga saya undang semua. Kita tidak ada yang tertutup, semuanya terbuka,” ujarnya.

    Sebagai informasi, Kementerian PKP kembali menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta untuk memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

    Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari instruksi Menteri PKP saat peluncuran layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR -PKP) beberapa waktu lalu.

    Saat itu, konsumen Meikarta hadir dan meminta bantuan Kementerian PKP untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka hadapi bertahun-tahun dimana unit hunian yang mereka beli belum terwujud sedangkan mereka tetap diwajibkan membayar KPR setiap bulan dan jumlahnya cukup besar.

    Ssalah seorang konsumen Meikarta yakni Jeffry Victor memberikan keterangan terkait masalah yang dihadapinya selama ini.

    “Kami hadir berdasarkan info dari BENAR-PKP ingin mendapatkan kepastian bahwa unit Meikarta yang kami bayar dengan cash dari 2017 agar segera kami miliki secepatnya. Besar harapan kami hari ini mendapatkan jawaban terbaik untuk unit yang segera kami miliki atau uang yang sudah kami bayarkan bisa kembali,” kata Jefry.

    Dirinya menyampaikan bahwa unit yang dibeli tipe studio 35/76 di lantai 1 dengan harga sekitar Rp 286 juta dan telah dibayar cash.

    Namun saat itu dirinya dijanjikan mendapatkan unit di tower lain di tahun 2020 dengan penandatanganan kembali berkas dokumen persyaratan. Namun sejak saat itu tidak ada progres sama sekali pembangunannya dan ketidaksesuaian untuk fasilitas bedroom, yang dijanjikan 2 bedroom menjadi 1 bedroom.

    “Kami ingin dana yang telah kami bayarkan bisa kembali. Kami juga berterimakasih kepada Kementerian PKP yang telah membantu kami mendapatkan hak kami,” katanya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri PKP memulai penyerahan rumah subsidi bagi buruh pada 1 Mei

    Menteri PKP memulai penyerahan rumah subsidi bagi buruh pada 1 Mei

    Pada 1 Mei kita akan mulai memberikan rumah subsidi yang berkualitas bagi buruh Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memulai penyerahan rumah subsidi bagi buruh pada 1 Mei 2025 atau bertepatan dengan Hari Buruh.

    “Pada 1 Mei kita akan mulai memberikan rumah subsidi yang berkualitas bagi buruh Indonesia,” ujar Ara di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, pemberian rumah subsidi tersebut merupakan suatu kabar baik dan membuat semangat bagi buruh dan dunia usaha di Indonesia.

    Ara juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Ketenagakerjaan Yassierli yang sudah merespons sangat cepat terkait pemberian rumah bagi para buruh.

    “Saya merasakan betul Bapak Yassierli punya hati dan profesional mengurus tenaga kerja kita. Dan mudah-mudahan menyambut Hari Buruh 1 Mei, apa yang kita lakukan sesuai arahan Presiden Prabowo yang kita cintai dan kita hormati,” katanya.

    Rencananya penyerahan rumah subsidi tersebut pada 1 Mei dilakukan dengan penyerahan 100 kunci rumah subsidi kepada para buruh penerima.

    Adapun rencana lokasi penyerahan 100 kunci rumah subsidi untuk para buruh tersebut akan dilakukan di sekitar kawasan Jabodetabek.

    Ara sendiri akan melaporkan rencana penyerahan rumah subsidi bagi buruh yang dimulai pada 1 Mei 2025 tersebut kepada Presiden RI Prabowo Subianto di Qatar.

    Dalam kesempatan sama, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan bahwa pemberian rumah subsidi bagi buruh tersebut merupakan perhatian luar biasa dari Presiden RI terhadap para buruh dan tenaga kerja Indonesia.

    “Ini adalah sebuah bukti bukti kepedulian, dan Insya Allah tadi itu ada target yang sudah ditetapkan, membutuhkan konsolidasi internal di serikat pekerja, serikat buruh,” kata Yassierli.

    Penyerahan 100 kunci rumah subsidi kepada para buruh tersebut, lanjutnya, merupakan awalan dan dirinya meyakini program tersebut akan berlanjut.

    “Karena jumlah total pekerja atau buruh kita itu yang formal itu ada sekitar 60 juta, kemudian yang total yang informal ada 140 juta, jadi ini adalah total semua. Kita yakin pemerintah akan hadir dan kemudian siap memberikan solusi kepada mereka semua,” kata Yassierli.

    Penyerahan 100 kunci rumah subsidi kepada buruh pada 1 Mei tersebut merupakan tahap dimulainya pemberian 20.000 rumah subsidi yang dialokasikan oleh pemerintah untuk buruh.

    Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Dukungan Perumahan Subsidi untuk Pekerja/Buruh antara Kementerian PKP, Kementerian Ketenagakerjaan dengan BPS di Jakarta, Kamis.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Analis: Penundaan tarif Trump beri katalis positif bagi pasar global

    Analis: Penundaan tarif Trump beri katalis positif bagi pasar global

    Jakarta (ANTARA) – Analis Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menilai penundaan pemberlakuan tarif selama 90 hari yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Rabu (9/4/2025) telah memberikan katalis positif bagi pasar secara global.

    “Pagi pada waktu ini (Kamis) bursa di AS juga mengalami penguatan. Jadi, ini diharapkan bisa memberikan efek domino ekonomi yang positif untuk market,” kata Nafan saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Trump pada Rabu (9/4/2025) waktu setempat mengumumkan penundaan kebijakan tarif impor hingga 90 hari ke berbagai mitra dagang, kecuali untuk China dengan tarif impor yang tetap 125 persen.

    Pascapengumuman tersebut, saham-saham AS meroket. Pada perdagangan Rabu (9/4/2025), bursa AS Wall Street berhasil rebound dengan indeks S&P 500 melonjak 9,5 persen, indeks Dow Jones naik 7,69 persen, indeks Nasdaq naik 12,16 persen, serta Russell 2000 naik 8,66 persen.

    Dari dalam negeri, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis pagi dibuka menguat signifikan 302,62 poin atau 5,07 persen ke posisi 6.270,61. IHSG pada Kamis ditutup ke posisi 6.254,02.

    Sebelumnya, IHSG sempat mengalami pelemahan pada pembukaan perdagangan Selasa (8/4/2025) setelah libur panjang Idul Fitri, di tengah kekhawatiran pasar terhadap kebijakan tarif impor AS terbaru yang diumumkan pada 2 April 2025.

    Pada Selasa (8/4/2025) pagi, IHSG dibuka melemah 596,33 poin atau 9,16 persen ke posisi 5.914,28 dan ditutup ke posisi 5.996,14. Pelemahan IHSG berlanjut hingga Rabu (9/4/2025) yang mana pada akhir perdagangan ditutup melemah 28,15 poin atau 0,47 persen ke posisi 5.967,99.

    Nafan turut mengapresiasi dialog yang dibuka oleh Pemerintah Indonesia dengan mengundang para pelaku ekonomi melalui Sarasehan Ekonomi pada Rabu (8/4/2025) yang bertujuan untuk menciptakan ketenangan bagi market.

    Ia menilai langkah diplomasi ekonomi yang ditempuh Pemerintah Indonesia terhadap AS juga sudah on the right track, alih-alih melakukan retaliasi.

    Dengan adanya jeda selama 90 hari untuk tarif resiprokal, Indonesia diharapkan dapat memaksimalkan waktu tersebut agar bisa mencapai kesepakatan yang komprehensif dengan AS.

    “Daripada kita melakukan retaliasi, lebih baik kita menempuh perundingan (dengan AS) supaya bisa menghasilkan kesepakatan yang memang bersifat win win solution dengan mengedepankan pula kepada kepentingan nasional Indonesia,” kata Nafan.

    Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mempersiapkan sejumlah paket negosiasi yang akan dibawa ke perundingan untuk menghadapi kebijakan tarif timbal balik atau resiprokal AS di Washington DC.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai jalur diplomasi dipilih sebagai solusi yang saling menguntungkan tanpa mengambil langkah retaliasi terhadap kebijakan tarif resiprokal tersebut.

    Namun, Pemerintah Indonesia akan melakukan pertemuan lebih dulu dengan pimpinan negara-negara ASEAN pada 10 April 2025 untuk menyamakan sikap.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kaltim dan OIKN berpadu perkuat konektivitas infrastruktur penyangga

    Kaltim dan OIKN berpadu perkuat konektivitas infrastruktur penyangga

    Samarinda (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) berpadu untuk memperkuat infrastruktur penghubung menuju dan sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN).

    “Sinergi ini diwujudkan melalui pembangunan dan peningkatan sejumlah infrastruktur strategis, termasuk jalan dan bandara,” kata Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji di Samarinda, Kamis.

    Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan OIKN terkait kebutuhan infrastruktur.

    Wagub Seno optimistis dengan dukungan Otorita IKN, terutama untuk pembangunan jalan dari Sotek, Penajam Paser Utara ke Bongan, Kutai Barat yang dikerjakan dalam tempo hingga dua tahun ke depan.

    Kepada Otorita IKN, Seno Aji juga menyampaikan proyek perpanjangan jalan tol dari Samarinda hingga Bontang. Pembangunan infrastruktur ini dapat segera direalisasikan untuk meningkatkan konektivitas antara tiga bandara utama di Kaltim, yakni Samarinda, Balikpapan, dan bandara di IKN.

    Pembangunan itu melibatkan berbagai skema pembiayaan, baik melalui APBN, APBD Provinsi, maupun kerjasama dengan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) XII untuk ruas Bongan-Sotek.

    “Sementara untuk tol Samarinda-Bontang, melibatkan investor,” jelasnya.

    Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kaltim merupakan langkah penting dalam memastikan pembangunan IKN berjalan selaras dengan kebutuhan daerah penyangga.

    “Sebagai Kepala Otorita IKN, saya berkewajiban untuk melaporkan perkembangan program-program di Otorita kepada pimpinan provinsi,” katanya.

    Basuki menambahkan bahwa pihaknya telah menerima masukan dari Gubernur Kaltim terkait prioritas peningkatan konektivitas dari wilayah barat Kaltim menuju IKN.

    “Kami menindaklanjuti arahan Gubernur dan Wagub Kaltim melalui koordinasi antara Kepala Dinas PU Kaltim dengan tim kami untuk mendetail program peningkatan konektivitas agar IKN terhubung dengan baik dengan daerah mitra lainnya,” ujarnya.

    “Ini adalah prioritas Gubernur Kaltim dan bakal kami kerjakan bersama-sama. Targetnya, kami berupaya menyelesaikan semuanya hingga tahun 2028,” tegasnya.

    Terkait investasi, Basuki melaporkan bahwa telah ada penandatanganan komitmen investasi senilai Rp2,5 triliun di kantor OIKN, termasuk skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

    Ia juga memastikan bahwa investor yang telah melakukan peletakan batu pertama segera memulai pekerjaan pada April ini.

    “Enam bank, yaitu BNI, BTN, BRI, Mandiri, BCA, serta Bank Pembangunan Daerah Kaltim-Kaltara segera membangun fasilitas mereka dan ditargetkan beroperasi pada semester pertama tahun 2026. Insya Allah, semua program ini berjalan sesuai rencana,” kata Basuki.

    Pewarta: Ahmad Rifandi
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • 2
                    
                        Kronologi Terbongkarnya Pabrik Uang Palsu di Bogor, Berawal dari Temuan Tas di KRL
                        Megapolitan

    2 Kronologi Terbongkarnya Pabrik Uang Palsu di Bogor, Berawal dari Temuan Tas di KRL Megapolitan

    Kronologi Terbongkarnya Pabrik Uang Palsu di Bogor, Berawal dari Temuan Tas di KRL
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Terbongkarnya pabrik
    uang palsu
    di Bogor yang telah mencetak Rp 3,3 miliar uang palsu berawal dari temuan tas mencurigakan di gerbong KRL di Stasiun Tanah Abang.
    Kapolsek Tanah Abang Kompol Haris Akhmat Basuki mengatakan, tas mencurigakan itu ditemukan pada Senin (7/4/2025).
    “Ada benda tas mencurigakan yang tertinggal di salah satu gerbong kereta tujuan Rangkasbitung,” kata Haris dalam konferensi pers di Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).
    Pihak yang menemukan tas tersebut lantas melapor polisi. Dari informasi itu, polisi lalu mengecek tempat kejadian perkara (TKP).
    “Sampai akhirnya kami melakukan konsolidasi di TKP pertama untuk tidak dulu menyentuh (tas mencurigakan itu) selama beberapa waktu, sampai ada kemungkinan pihak yang datang mengambil benda tertinggal di rak gerbong itu,” lanjut Haris. 
    Pada hari yang sama, seorang pria berinisial MS (45) mendatangi Stasiun Tanah Abang mengaku kehilangan tas. MS langsung berupaya menguasai tas tersebut.
    Namun, polisi kemudian mendatangi MS dan menginterogasi pria itu. Sempat terjadi perdebatan lantaran MS enggan menunjukkan isi tasnya. 
    “Sampai akhirnya MS memperlihatkan dan mengaku ini adalah uang palsu, dengan nilai pada saat itu menghitung Rp 316 juta yang dibawa,” jelas dia.
    Berangkat dari temuan itu, polisi langsung mengamankan MS. Polsek Tanah Abang juga melakukan penyidikan ke wilayah Mangga Besar, Jakarta Pusat dan menangkap dua pelaku lain berinisial BI (50) dan E (42).
    BI dan E disebut berperan sebagai penjual atau penyedia uang palsu.
    “Dan dari kedua pelaku tambahan ini berhasil kita amankan juga uang rupiah yang diduga palsu bernilai fantastis,” tutur dia.
    Kemudian, kasus dikembangkan lagi hingga polisi menangkap pelaku lain berinisial BS (40) dan BBU (42). Keduanya merupakan komplotan yang telah lama berbisnis uang palsu.
    “Dari situ kami mengamankan juga beberapa lembar uang Rp 100.000 yang diduga palsu dari mobil dikendarai BS,” lanjut Haris.
    Penyelidikan terus berlanjut hingga pelaku AY (70) ditangkap di Subang, Jawa Barat. AY berperan sebagai penghubung antara para pelaku dengan tim produksi atau tim pencetak uang palsu. 
    Dari penyelidikan tersebut, polisi akhirnya membongkar
    pabrik uang palsu
    di Kota Bogor. 
    “Dari AY kasus dikembangkan sampai ke wilayah Jawa Barat lainnya, yaitu di Kota Bogor yang berhasil mengamankan DS (41),” ungkap Haris.
    Haris mengatakan, DS memproduksi uang palsu di sebuah rumah tertutup yang disediakan oleh LB (50).
    Sementara itu, status rumah yang disediakan LB masih dalam tahap penyidikan.
    Di sisi lain, Pejabat Bank Indonesia (BI) Aswin Kosotali menyampaikan, barang bukti yang diamankan dari kasus ini sebanyak 23.297 lembar uang palsu pecahan Rp 100.000.
    “Dan ini sudah kita kalkulasikan hitungan 23.000 karena ada sekitar tiga dus dalamnya itu lembaran belum dipotong. Yang satu lembarannya itu mencetak enam lembar pecahan Rp 100.000. Nah itu masih satu lembar, secara mungkin bisa lebih dari ini,” ungkap Aswin dalam konferensi pers.
    Sebelumnya, Tim Reskrim Kepolisian Sektor Tanah Abang menggerebek sebuah rumah yang menjadi pabrik pembuatan uang palsu di Perumahan Griya Melati 1, Blok C3 A, RT 03/RW 13, Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Rabu (9/4/2025).
    Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan uang palsu siap edar senilai Rp 1,3 miliar dalam bentuk pecahan Rp 100.000.
    Selain itu, petugas juga mengamankan Rp 2 miliar uang palsu yang belum siap edar, alat cetak, serta printer.
    Kepala Reskrim Polresta Bogor Kota Ajun Komisaris Aji Rizaldi mengungkapkan, penggerebekan ini merupakan pengembangan dari penangkapan salah satu pelaku pembuatan uang palsu di Stasiun Tanah Abang, beberapa waktu lalu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.