Xcloud.id

NGO: AJI

  • Indonesia-Rusia Perkuat Kemitraan, Airlangga: Kerja Sama Internasional Kunci Penguatan Ekonomi – Halaman all

    Indonesia-Rusia Perkuat Kemitraan, Airlangga: Kerja Sama Internasional Kunci Penguatan Ekonomi – Halaman all

    Indonesia-Rusia Perkuat Kemitraan, Airlangga: Kerja Sama Internasional Kunci Penguatan Ekonomi Nasional

    Wahyu Aji/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Upaya penguatan ekonomi membutuhkan kerja sama internasional yang semakin erat dengan mitra global, termasuk melalui pemanfaatan forum-forum strategis bilateral.

    Salah satu wujud nyata dari kerja sama tersebut adalah terselenggaranya Forum Bisnis Indonesia – Rusia, yang mempertemukan lebih dari 30 perusahaan Rusia, termasuk produsen solusi digital, produk makanan, peralatan khusus, dan berbagai sektor industri lainnya.

    Forum ini diselenggarakan oleh Yayasan Roscongress, di bawah payung Roscongress International dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia.

    “Kerja sama antara KADIN Indonesia dan Roscongress Foundation menjadi kunci untuk menghadirkan solusi nyata sesuai kebutuhan pelaku bisnis kedua negara,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dalam Plenary Session of Russia-Indonesia Business Forum yang mengangkat tema “Russia-Indonesia Strategy of Partnership”, di Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Deputi Pertama Perdana Menteri Federasi Rusia Denis Manturov menyampaikan harapan untuk dapat bekerja sama dengan Indonesia dalam bidang strategis seperti pertanian dan energi.

    “Untuk mendukung keberlanjutan kerja sama, perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) diharapkan dapat segera terwujud dan ditandatangani pada tahun ini,” kata DPM Manturov.

    Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berperan sebagai instrumen kunci dalam menarik investasi serta mendorong penguatan ekonomi nasional.

    “Pemerintah saat ini mengelola 25 KEK yang tersebar dari Aceh hingga Papua, mencakup 13 KEK Industri, 8 KEK Pariwisata, 3 KEK Digital, dan 1 KEK Aero Technic,” ungkap Airlangga.

    Melalui pemberian berbagai fasilitas dan insentif khusus, KEK diharapkan dapat menjadi magnet investasi serta menciptakan pusat pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah Indonesia.

    Salah satu strategi utama Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah melalui hilirisasi industri, khususnya di sektor-sektor unggulan seperti nikel, tembaga, bauksit, kelapa sawit, dan petrokimia.

    Kebijakan hilirisasi ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah dalam negeri yang lebih besar, meningkatkan daya saing global, serta mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

    Selain penguatan sektor riil, Pemerintah Indonesia juga menempatkan transformasi digital sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi masa depan.

    Airlangga menerangkan bahwa ekonomi digital Indonesia diproyeksikan akan meningkat hingga hampir USD1 triliun pada 2030.

    Dengan adanya aturan progresif dalam kerangka Digital Economy Framework Agreement (DEFA), nilai kontribusi ekonomi digital ASEAN diperkirakan dapat meningkat dua kali lipat mencapai hingga USD2 triliun.

    Airlangga juga menekankan bahwa terdapat peluang kerja sama dengan Rusia yaitu kerja sama investasi di sektor teknologi siber, pariwisata, kesehatan, pendidikan terutama untuk mengirim lebih banyak mahasiswa belajar di Rusia.

    “Saya berharap pertemuan kali ini akan menghasilkan pemahaman dan kesepakatan businessto-business yang lebih mendalam, menambah kesempatan akses pasar, dan prospek investasi baru antara Indonesia dan Rusia. Pertemuan ini diharapkan juga akan menghasilkan kesepakatan awal yang memanfaatkan kekuatan kedua negara, membuka jalan bagi investasi nyata di bidang energi terbarukan, teknologi, dan manufaktur,” pungkas Airlangga.

     

     

  • Komnas HAM Telusuri Kasus Pembunuhan Jurnalis Juwita di Banjarbaru

    Komnas HAM Telusuri Kasus Pembunuhan Jurnalis Juwita di Banjarbaru

    Bisnis.com, JAKARTA – Komnas HAM memastikan bakal memantau perkembangan perkara dugaan tindak pidana pembunuhan jurnalis Juwita di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

    Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI, Uli Parulian Sihombing mengemukakan bahwa pihaknya juga telah meminta keterangan dari berbagai pihak untuk mendalami perkara pembunuhan terhadap jurnalis Juwita.

    Pihak yang telah dimintai keterangannya itu, kata Uli, di antaranya adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kalimantan Selatan, kuasa hukum dari pihak keluarga korban, Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ), serta pihak terkait lainnya.

    “Ini menjadi bagian dari proses pemantauan yang kami lakukan terhadap kasus ini,” tutur Uli di Jakarta, Senin (14/4).

    Selain itu, Uli mengatakan bahwa pihaknya juga akan turun langsung ke Banjarbaru dan memantau perkara tersebut agar berjalan dengan profesional dan transparan, tanpa ada yang ditutup-tutupi.

    “Proses penegakan hukum harus berjalan dengan adil dan transparan serta proses hukum lainnya harus berjalan berbasis metode ilmiah,” katanya.

    Tidak hanya itu, dia juga meminta aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban agar tidak diintimidasi dan diancam oleh pihak tertentu.

    “Korban dan keluarganya juga harus dipulihkan hak-haknya,” ujarnya,

    Seperti diketahui, seorang jurnalis bernama Juwita (23) asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan ditemukan meninggal dunia pada Sabtu, 22 Maret 2025 di Jalan Transgunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sekitar pukul 15.00 WITA.

    Jasadnya tergeletak di tepi jalan bersama sepeda motornya yang kemudian muncul dugaan jurnalis tersebut menjadi korban kecelakaan tunggal.

    Warga yang menemukan pertama kali justru tidak melihat tanda korban mengalami kecelakaan lalu lintas. Pasalnya, di bagian leher korban terdapat sejumlah luka lebam, dan kerabat korban juga menyebut ponsel milik Juwita tidak ditemukan di lokasi.

    Setelah mengetahui kasus ini, Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal) langsung memerintahkan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus pidana pembunuhan yang melibatkan oknum TNI AL.

  • Komnas HAM Awasi Kasus Pembunuhan Juwita di Banjarbaru – Halaman all

    Komnas HAM Awasi Kasus Pembunuhan Juwita di Banjarbaru – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan perhatian serius terhadap kasus pembunuhan Juwita, seorang jurnalis yang ditemukan tewas di Banjarbaru.

    Uli Parulian, Komisioner Komnas HAM RI, mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan pemantauan dan pengumpulan informasi terkait kasus tersebut.

    Komnas HAM telah meminta keterangan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kalimantan Selatan, pengacara keluarga korban, serta Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ).

    Rekomendasi untuk Penegakan Hukum

    Uli juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang transparan dalam kasus ini.

    “Kami telah merekomendasikan kepada pihak yang menangani kasus ini agar penegakan hukum dilakukan secara adil dan transparan,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa metode ilmiah dalam penyelidikan, perlindungan saksi dan korban, serta pemulihan hak-hak korban dan keluarganya harus menjadi fokus utama.

    Pazri, kuasa hukum keluarga Juwita, mengungkapkan bahwa mereka telah mengirimkan sejumlah data dan temuan kepada Komnas HAM.

    “Data-data dan temuan yang kami dapat sudah kami sampaikan kepada Wakil Ketua Komnas HAM beserta tim investigasi,” jelas Pazri.

    Ia juga menekankan bahwa Komnas HAM memberikan perhatian yang besar terhadap kasus ini, dan berharap dapat mengungkap berbagai kejanggalan yang ada, termasuk kemungkinan adanya pelaku lain.

    Dengan perhatian dari Komnas HAM, diharapkan kasus pembunuhan Juwita dapat diungkap secara tuntas dan transparan, demi keadilan bagi korban dan keluarganya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di BanjarmasinPost.co.id dengan judul Pembunuhan Juwita Jurnalis di Banjarbaru dalam Pantauan Serius Komnas HAM RI, Ini Rekomendasinya

    (Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto)(BanjarmasinPost.co.id, Stanislaus Sene/Rizki Fadillah/Frans Rumbon)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Kemenkes Pastikan Penghentian PPDS Unpad Tak Ganggu Layanan Pendidikan Nasional 12 April 2025

    Kemenkes Pastikan Penghentian PPDS Unpad Tak Ganggu Layanan Pendidikan Nasional 12 April 2025

    Kemenkes Pastikan Penghentian PPDS Unpad Tak Ganggu Layanan Pendidikan
    Editor
    JAKARTA,KOMPAS.com –
    Kementerian Kesehatan memastikan penghentian sementara PPDS Anestesiologi Universitas Padjadjaran di
    RS Hasan Sadikin
    tidak mengganggu pelayanan kesehatan spesialistik di sana.
    Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Aji Muhawarman menyatakan penghentian ini bersifat sementara.
    Penghentian perlu dilakukan untuk evaluasi serta perbaikan sistem pendidikan dokter spesialis, khususnya di Universitas Padjadjaran yang bekerja sama dengan RSHS.
    “Saat ini kami sedang berfokus untuk segera menuntaskan penanganan kasus tersebut bersama pihak Unpad dan kepolisian guna melakukan perbaikan ke depan sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi,” katanya, melansir dari
    Antara
    , Sabtu (12/4/2025)
    Adapun penghentian sementara tersebut menyusul kasus kekerasan seksual terhadap seorang keluarga pasien yang dilakukan oleh tersangka Priguna Anugerah P.
    Priguna merupakan seorang peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesiologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran.
    Langkah itu, katanya, sudah atas hasil koordinasi dan didukung sepenuhnya oleh pihak Unpad sebagai institusi akademik penyelenggara pendidikan kedokteran.
    Dia menjelaskan, Kemenkes tidak ingin berpolemik dalam menanggapi kritikan yang dinilai cenderung defensif dari sejumlah pihak dalam penanganan kasus kekerasan seksual oleh oknum dokter yang sedang mengikuti PPDS.
    “Bagaimana pun juga Kemenkes tetap terbuka terhadap masukan untuk penguatan sistem pendidikan kedokteran di Indonesia,” katanya.
    Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menghentikan sementara Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran di lingkungan Rumah Sakit dr. Hasan Sadikin Bandung selama satu bulan untuk evaluasi.
    Selain itu, Kemenkes juga bakal bekerja sama dengan kolegium-kolegium anestesi guna mengadakan tes The Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) guna mengecek kejiwaan para peserta.
    Kemudian pada Jumat (11/4/2025), Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) Budi Santoso juga berharap pemerintah mendukung keberlangsungan pendidikan kedokteran.
    Institusi itu menyebutkan bahwa ini adalah kali ketiganya Kemenkes menghentikan PPDS.
    Langkah tersebut dinilai kurang kurang tepat karena dapat menghambat proses pendidikan serta mengganggu pelayanan kesehatan, mengingat Indonesia sedang kekurangan dokter spesialis.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • AIPKI Kritik Kemenkes Terlalu Reaktif di Kasus Dokter PPDS Cabul

    AIPKI Kritik Kemenkes Terlalu Reaktif di Kasus Dokter PPDS Cabul

    Bisnis.com, JAKARTA– Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) mengkritisi sikap Kementerian Kesehatan atau Kemenkes dalam kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oleh salah satu dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

    Kemenkes dinilai terlalu reaktif atas kasus asusila yang dilakukan oleh residen anestesi dari PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran Priguna Anugerah Pratama.

    Pasalnya, Kemenkes langsung bertindak dengan cara menghentikan sementara kegiatan PPDS Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran selama satu bulan.

    “AIPKI mencermati bahwa ini adalah kali ketiga Kementerian Kesehatan mengambil langkah reaktif dengan menghentikan pendidikan PPDS di rumah sakit vertikal, termasuk yang masih berlangsung seperti PPDS Anestesi UNDIP dan PPDS Ilmu Penyakit Dalam di USRAT,” tutur Ketua Umum AIPKI, Budi Santoso di Jakarta, Jumat (11/4).

    Budi berharap pemerintah bisa mengambil kebijakan yang tepat, adil dan melihat dunia kedokteran serta memperhatikan dampak dari kebijakan tersebut.

    “Kami berharap pemerintah mengambil kebijakan yang bijak, adil, dan mendukung keberlangsungan pendidikan kedokteran, serta mempertimbangkan dampak luas terhadap sistem pelayanan kesehatan nasional,” katanya.

    Dia berpandangan bahwa Indonesia masih kekurangan dokter spesialis, sementara dari pihak pemerintah seringkali mengeluarkan kebijakan yang tidak tepat dan merugikan dunia dokter spesialis di Indonesia 

    “Oleh karena itu, pilihan untuk penutupan sementara program studi ketika ada tindakan pidana yang dilakukan oleh oknum peserta didik dari salah satu program studi tidak bijak dan dapat menghambat proses pendidikan serta menganggu pelayanan,” ujarnya.

    Penghentian Sementara 

    Sebelumnya, Kementerian Kesehatan telah menginstruksikan kepada RSUP Hasan Sadikin (RSHS) menghentikan sementara kegiatan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran di lingkungan RSHS selama satu bulan.

    Langkah ini diambil untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan pengawasan serta tata kelola setelah adanya tindak pidana kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh dr. PAP yang merupakan peserta PPDS Anestesiologi.

    “Penghentian sementara ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi proses evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan sistem pengawasan PPDS di lingkungan RSHS,” kata Aji Muhawarman, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes pada Kamis (10/04). 

    Kemenkes juga meminta pihak RSHS agar bekerjasama dengan FK Unpad untuk upaya-upaya perbaikan yang diperlukan sehingga insiden serupa atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan etika kedokteran tidak terulang kembali. 

    Selain itu, Kemenkes juga akan mewajibkan seluruh Rumah Sakit Pendidikan Kemenkes untuk melakukan test kejiwaan berkala bagi peserta PPDS di seluruh angkatan. Tes ini diperlukan untuk menghindari manipulasi tes kejiwaan dan mengidentifikasi secara dini kesehatan jiwa peserta didik. 

    Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga integritas profesi, Kemenkes sudah meminta Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) untuk segera mencabut Surat Tanda Registrasi (STR) atas nama dr. PAP. Pencabutan STR ini secara otomatis akan membatalkan Surat Izin Praktik (SIP) yang bersangkutan.

  • Kementerian PU kaji land development untuk pembiayaan pembangunan tol

    Kementerian PU kaji land development untuk pembiayaan pembangunan tol

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sedang mengkaji potensi land development (pengembangan lahan) untuk dapat membiayai pembangunan jalan tol.

    “Karena sekarang dipastikan bahwa pembangunan infrastruktur itu seminimal mungkin tidak menggunakan dana APBN. Jika saya harus melihat potensi-potensinya salah satunya yaitu dari land development,” ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Kementerian PU Rachman Arief Dienaputra di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, kalau misalnya ada satu kawasan yang akan bangun jalan tol, apakah bisa pemerintah menguasai kawasan tersebut dan pemerintah bisa berperan sebagai pengembangnya untuk mengembangkan kawasan tersebut.

    “Hasil keuntungan dari sana untuk membiayai tol. Itu lagi coba kita upayakan. Ya, kita bisa bayangkan ada satu kawasan yang dikembangkan seperti Summarecon mengembangkan kawasan, kemudian Pantai Indah Kapuk (PIK) dikembangkan. Itu sebetulnya tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah. Kenapa kita tidak bisa begitu?,” katanya.

    Terkait dengan rencana proyek Tol Puncak, Rachman Arief mengatakan bahwa pihaknya sedang memperdalam studi kelayakannya (feasibility study)

    “Masih dalam kajian kita. Kita sudah coba tawarkan, tapi kita lagi memperdalam studi kelayakannya. Cuma kita sekarang (juga) membuat prioritas karena banyak potensi-potensi tol yang akan ditangani,” ujarnya.

    Tugas Kementerian PU sekarang adalah memperdalam, memastikan supaya hasil kajian akurat, cukup untuk memastikan berapa kebutuhan konstruksinya, kemudian apa yang bisa mendukung untuk pembiayaan tol tersebut.

    Sebagai informasi, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mendorong investasi swasta dan asing untuk pembangunan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    Dody menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh terhenti hanya karena keterbatasan anggaran.

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus berkomitmen dalam menjalankan pembangunan infrastruktur nasional dengan mengoptimalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pakar: Relaksasi TKDN jadikan RI pemain utama di rantai pasok global

    Pakar: Relaksasi TKDN jadikan RI pemain utama di rantai pasok global

    Jakarta (ANTARA) – Pakar Investasi Harryadin Mahardika menilai Relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) akan menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai pasok global melalui kebijakan yang pro-investasi tetapi tetap menjaga kepentingan nasional.

    “Relaksasi TKDN bukan pelemahan komitmen terhadap industri dalam negeri, tetapi langkah korektif untuk memastikan tujuan besarnya tercapai menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai pasok global melalui kebijakan yang pro-investasi tetapi tetap menjaga kepentingan nasional,” ujar Harryadin di Jakarta, Jumat.

    Dia mengungkapkan bahwa keputusan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menggodok kembali regulasi mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sudah tepat.

    “Perubahan TKDN menjadi hal penting untuk dilakukan secepatnya, karena banyak perusahaan asing yang ingin berinvestasi di Indonesia,” katanya.

    Menurut dia, kewajiban TKDN dalam praktiknya sering disalahgunakan. Beberapa produk luar negeri hanya dirakit secara sederhana di dalam negeri untuk memenuhi ambang batas komponen lokal, tanpa menciptakan nilai tambah nyata malah konsekuensinya konsumen Indonesia harus membayar dengan harga lebih tinggi.

    “Stigma ini yang tampaknya ingin diberantas pemerintah dengan menyederhanakan birokrasi dan menciptakan iklim investasi yang lebih sehat, efisien, dan kompetitif guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai kepala pemerintahan, memang perlu segera menghapus hambatan-hambatan birokratis yang bahkan berpotensi membuka ruang praktik rente,” kata Harryadin.

    Tidak heran, lanjutnya, Presiden RI Prabowo Subianto yang memiliki pengalaman panjang sebagai pengusaha, memahami berbagai tantangan regulasi yang dihadapi dunia usaha.

    Sebenarnya sejumlah negara berhasil mendorong investasi dan pertumbuhan industri tanpa aturan TKDN, tetapi lebih mendorong pendekatan baru berupa insentif langsung bagi produksi di dalam negeri. Negara seperti Vietnam dan Tiongkok telah membuktikan keberhasilan model ini, dengan menjadi pusat manufaktur global tanpa kebijakan TKDN.

    Sebagai informasi, dalam forum Sarasehan Ekonomi yang Presiden RI Prabowo meminta agar TKDN dibuat dengan fleksibel dan realistis.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Giant Sea Wall dan desain legislatif IKN akan dibahas dengan Presiden

    Giant Sea Wall dan desain legislatif IKN akan dibahas dengan Presiden

    Kita akan diskusikan dengan seluruh kementerian terkait, kemudian baru disampaikan ke Pak Presiden RI setelah Beliau pulang dari lawatannya

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo akan membahas terkait rencana proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall dan desain kawasan legislatif serta yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan Presiden RI Prabowo Subianto setelah Presiden kembali dari lawatan luar negeri ke lima negara Timur Tengah.

    “Kita akan diskusikan dengan seluruh kementerian terkait, kemudian baru disampaikan ke Pak Presiden RI setelah Beliau pulang dari lawatannya,” ujar Dody di Jakarta, Jumat.

    Terkait pembahasan review desain kawasan legislatif dan yudikatif IKN dengan Presiden RI kemungkinan akan menjadi presentasi terakhir.

    “Harusnya iya, harusnya. Kemarin pada saat kita presentasi sudah cukup detail dibahas,” kata Dody.

    Dirinya mengatakan bahwa terkait pembahasan tersebut waktunya belum pasti karena menyesuaikan dengan jadwal Presiden RI

    “Waktu pastinya belum, Tapi yakinnya mesti begitu, karena kedua hal itu harus didiskusikan secara komprehensif dengan Beliau, Presiden RI,” katanya.

    Sebagai informasi, Kementerian PU telah bekerja sama dengan Belanda dan Korea Selatan sejak tahun 2016 untuk kajian pembangunan tanggul laut mulai dari Cilegon hingga Gresik dengan proyeksi panjang mencapai 946 km.

    Kementerian PU telah menyelesaikan pembangunan tanggul pengaman pantai utara Jakarta Tahap A sepanjang 12,66 km. Pada tahun 2020, pembangunan dilanjutkan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan panjang tambahan mencapai 33,54 km.

    Untuk tahap selanjutnya yaitu pembangunan tanggul laut Tahap B sepanjang 21 km, Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan kajian terkait pembiayaan dan studi kelayakan (feasibility study) dengan mempertimbangkan apakah desain tanggul akan mengacu pada Integrated Flood Safety Plan Giant Sea Wall Tahap B Jakarta yang disiapkan Kementerian PU pada tahun 2020 atau menggunakan Rencana Induk Tahun 2016 dari Bappenas.

    Selain wilayah Jakarta, tanggul laut juga tengah dibangun di wilayah Jawa Tengah secara terintegrasi dengan pembangunan Tol Semarang-Demak dan Tol Semarang Harbour.

    Sedangkan terkait IKN, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menyatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur masih tetap berlanjut dengan memfokuskan pembangunan untuk kawasan legislatif dan yudikatif.

    Pembangunan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo, dengan perencanaan pembangunan selanjutnya dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri PU berkomitmen tetap mencapai sasaran utama PU608

    Menteri PU berkomitmen tetap mencapai sasaran utama PU608

    Saya pikir kalau PU608 itu wajib untuk dicapai. Karena itu untuk mendukung Astacita-nya Pemerintahan Bapak Presiden RI Prabowo Subianto.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tetap berkomitmen untuk mencapai sasaran utama PU608 di tengah kondisi perekonomian global yang bergejolak.

    “Saya pikir kalau PU608 itu wajib untuk dicapai. Karena itu untuk mendukung Astacita-nya Pemerintahan Bapak Presiden RI Prabowo Subianto,” ujar Dody, di Jakarta, Jumat.

    Menurut Dody, sasaran utama PU608 yakni bagaimana bisa mencapai nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) kurang dari 6, yang artinya sama dengan mengurangi kebocoran di sana-sini.

    Kemudian bagaimana bisa mengentaskan kemiskinan. Salah satunya bagaimana Kementerian PU mendukung program Makan Bergizi Gratis dan sekolah rakyat di mana-mana, sehingga kemudian rantai kemiskinan dapat terpotong.

    Terakhir, Kementerian PU otomatis mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    “Memang di tengah kondisi seperti ini memang agak berat, tapi ya kita wajib berupaya maksimal, tapi kalau sasaran PU608, saya pikir wajib, tetap wajib untuk dicapai,” kata Dody.

    Dia juga menyampaikan bahwa perang dagang global yang terjadi saat ini belum berdampak pada sektor infrastruktur.

    “Di kami belum terasa, sekarang belum, harapan saya tidak terdampak,” katanya lagi.

    Menteri PU Dody Hanggodo ingin menekankan kembali arahan Presiden Prabowo Subianto terkait fokus pembangunan infrastruktur dalam 5 tahun ke depan yang selaras dengan Astacita.

    Untuk mewujudkan cita-cita besar tersebut, Kementerian PU mengusung visi Renstra 2025-2029, yakni “Terwujudnya Indonesia Maju dalam Mendukung Fondasi Emas 2045 melalui Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Andal dan Berkelanjutan” dengan sasaran utama “PU608”.

    Sasaran Utama PU608 tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: Efisiensi investasi dengan target nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) kurang dari 6, kemudian pengentasan kemiskinan menuju persentase 0 persen, dan mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 8 persen per tahun.

    Dalam mendukung PU608, Dody juga berpesan kepada seluruh insan PU untuk terus bekerja bersama dalam mencapai target-target sektor utama tahun 2029.

    Mulai dari pengelolaan sumber daya air dengan target kapasitas tampung sebesar 63,54 m3 per kapita dan efisiensi pemanfaatan air irigasi sebesar 0,45 dolar AS per m3.

    Kemudian, pembangunan jaringan jalan dan jembatan dengan target waktu tempuh lintas utama jaringan jalan nasional sebesar 1,7 jam per 100 km.

    Lalu, peningkatan pelayanan dasar keciptakaryaan dengan target 30 persen rumah tangga dengan akses sanitasi aman, 38 persen timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah, dan 51,36 persen rumah tangga perkotaan dengan akses air siap minum perpipaan.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • PTPP berkomitmen hadirkan proyek berkelanjutan melalui PLTB Tolo

    PTPP berkomitmen hadirkan proyek berkelanjutan melalui PLTB Tolo

    Jakarta (ANTARA) – PT PP (Persero) Tbk (PTPP) berkomitmen menghadirkan proyek-proyek berkelanjutan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Tolo yang telah beroperasi penuh sejak 20 Agustus 2019.

    Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo menjelaskan inovasi ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam menghadirkan proyek-proyek berkelanjutan dengan teknologi terkini.

    “PLTB Tolo terdiri dari 20 turbin kincir angin dengan tinggi masing-masing 133 meter dan baling-baling sepanjang 63 meter, yang memanfaatkan kecepatan angin 6-8 m/s untuk menghasilkan listrik ramah lingkungan,” ujar Joko dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Joko menambahkan, dengan total investasi sebesar Rp375 miliar, proyek ini menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah mencapai target bauran energi terbarukan serta mendukung ketahanan energi nasional.

    Dengan inovasi dan teknologi yang diterapkan, PLTB Tolo menjadi bukti nyata bagaimana energi terbarukan dapat dikembangkan secara efisien dan berkelanjutan, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

    PTPP kembali mencatatkan pencapaian gemilang dalam sektor energi terbarukan melalui proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Tolo, yang kini telah beroperasi penuh sejak 20 Agustus 2019.

    Dengan kapasitas 72 MW, proyek ini tidak hanya menjadi solusi energi hijau bagi wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat, tetapi juga menampilkan sejumlah inovasi yang meningkatkan efisiensi operasional serta stabilitas pasokan listrik nasional.

    Salah satu inovasi utama yang diterapkan dalam proyek ini adalah penyambungan Transmission Line 150 kV ke dalam jaringan PLN tanpa melakukan shutdown.

    Teknologi ini memungkinkan pemeliharaan dan pengembangan jaringan listrik dilakukan tanpa menghentikan operasi sistem, sehingga meminimalkan risiko gangguan dan memastikan kontinuitas suplai energi.

    Langkah ini menjadi pencapaian signifikan dalam efisiensi operasional sektor ketenagalistrikan di Indonesia.

    Selain itu, proyek ini juga menerapkan casting template dalam pemasangan underground cable, yang berfungsi untuk memastikan penempatan kabel bawah tanah dengan presisi terhadap orientasi Wind Turbine Generator (WTG).

    Pendekatan ini meningkatkan akurasi instalasi, mengurangi potensi kesalahan, dan mempercepat proses pembangunan infrastruktur kelistrikan.

    Manfaat dari pembangunan proyek PLTB Tolo ini dapat dirasakan secara langsung oleh Masyarakat sekitar, dan tentunya berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat sekitar.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025