Xcloud.id

NGO: AJI

  • Ratusan Buruh PT Maruwa di Batam Tiba-tiba Kena PHK Tanpa Pesangon

    Ratusan Buruh PT Maruwa di Batam Tiba-tiba Kena PHK Tanpa Pesangon

    Jakarta –

    Perusahaan asal Jepang PT Maruwa Indonesia di Tanjung Uncang, Batam, Kepulauan Riau, dinyatakan bangkrut dan menutup operasional pabriknya. Informasi tersebut beredar luas di berbagai platform media sosial.

    Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia membenarkan kabar tersebut. Presiden ASPEK Mirah Sumirat mengatakan, ada sebanyak 205 pekerja Maruwa Indonesia yang dirumahkan tanpa pemberitahuan perusahaan.

    “Menurut info yang kami dapatkan ada sekitar 205 pekerja PT Maruwa Indonesia yang diliburkan tanpa pemberitahuan resmi dari perusahaan,” ujar Mirah saat dikonfirmasi detikcom, Senin (26/5/2025).

    Senada dengan Mirah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal juga membenarkan informasi tersebut. Berdasarkan data yang diberikan Iqbal kepada detikcom, tercatat sebanyak 205 buruh Maruwa yang terimbas pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Iqbal menjelaskan, 205 buruh yang terimbas PHK terdiri dari 49 karyawan tetap dan 156 merupakan pekerja kontrak. Ia menyebut, ratusan pekerja tersebut tidak mendapat kepastian pesangon.

    “PHK kembali menghantam sektor industri di Batam. PT Maruwa Indonesia, perusahaan manufaktur yang telah beroperasi sejak 1999, secara mendadak menghentikan seluruh operasionalnya di Kawasan Industri Bintang Industri II, Tanjung Uncang, Batu Aji, sejak awal April 2025,” terang Iqbal saat dikonfirmasi detikcom.

    Iqbal menerangkan, kejadian di Maruwa memperpanjang daftar PHK massal di Indonesia. Berdasarkan data dari Litbang Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja (KSP-BP), tercatat sebanyak 80 perusahaan yang melakukan PHK dengan total buruh yang terimbas sebanyak 70 ribu pekerja.

    “Per April 2025, sudah 80 perusahaan melakukan PHK dan jumlah buruh yang kehilangan pekerjaan mencapai 70 ribu orang. Ini berarti jumlah perusahaan yang melakukan PHK meningkat dua kali lipat hanya dalam empat bulan pertama 2025,” jelasnya.

    (rrd/rrd)

  • Menteri PU: Total anggaran tahap I dan II Sekolah Rakyat Rp10 triliun

    Menteri PU: Total anggaran tahap I dan II Sekolah Rakyat Rp10 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan total anggaran yang disiapkan untuk Program Sekolah Rakyat tahap I dan II sebesar Rp10 triliun.

    “Untuk sekolah rakyat, APBN-nya di kami (Kementerian PU). Disiapkan total Rp10 triliun untuk tahap I dan II,” ujar Dody di Jakarta, Senin.

    Ia menambahkan, kemungkinan total anggaran tersebut tidak akan terserap semuanya tahun ini.

    “Jadi semampunya dan sebagian besar akan disiapkan di 2026. Makanya tahap II itu harus wajib selesai di Juni 2026,” katanya.

    Sebagai informasi, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan penanganan infrastruktur untuk Sekolah Rakyat tahap I sudah mulai dilaksanakan. Penanganan tahap I meliputi 100 sekolah yang ditargetkan selesai tahun 2025.

    Dari 100 Sekolah Rakyat tahap I, sebanyak 65 sekolah sudah dimulai pekerjaan renovasi ringan hingga sedang (non struktur) sejak minggu lalu. Renovasi 65 sekolah ini bisa diselesaikan awal Juli nanti.

    Enam puluh lima sekolah yang sudah mulai ditangani tersebut yaitu 13 sekolah di Sumatera, 34 sekolah di Jawa, 3 sekolah di Kalimantan, 8 sekolah di Sulawesi, 3 sekolah di Bali/Nusa Tenggara, 2 sekolah di Maluku Utara, dan 2 sekolah di Papua. Sedangkan untuk 35 sekolah lainnya Kementerian PU masih melakukan survey ke lokasi usulan.

    Sedangkan untuk 35 sekolah ditargetkan selesai September 2025, tapi Kementerian PU akan usahakan agar bisa selesai pada Juli atau Agustus.

    Dody menjelaskan penanganan Sekolah Rakyat tahap I ini merupakan pekerjaan renovasi yang meliputi perbaikan struktur bangunan sekolah eksisting hingga penyediaan meubelair. Sementara penanganan tahap II yang ditargetkan selesai tahun 2026 berupa pekerjaan pembangunan bangunan sekolah baru.

    “Kita sudah memverifikasi 219 lokasi usulan tahap II, dimana 35 sudah disetujui, 69 belum disetujui antara lain karena sertifikat lahan belum lengkap, dan 115 tidak disetujui karena lahannya tidak sesuai ketentuan. Untuk yang tidak disetujui, kami akan meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengusulkan lokasi pengganti yang lebih sesuai,” ujarnya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri PU-BUJT diskusikan pemberian diskon tarif tol pada Juni-Juli

    Menteri PU-BUJT diskusikan pemberian diskon tarif tol pada Juni-Juli

    Pemberian diskon tarif tol memang arahan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian waktu rapat koordinasi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo diskusikan pemberian diskon tarif tol pada Juni-Juli dengan para badan usaha jalan tol (BUJT).

    “Kita mulai diskusi dengan para BUJT untuk memberikan diskon tarif tol yang kemungkinan minimum sama dengan yang kita berikan pada saat lebaran,” ujar Dody di Jakarta, Senin.

    Kementerian PU melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) akan mengumpulkan semua BUJT untuk membahas masalah pemberian diskon tarif tol tersebut di beberapa ruas.

    Dody menyampaikan bahwa keputusan pemberian diskon tarif tol memang harus dibahas dengan para BUJT dikarenakan hal tersebut dapat memengaruhi pendapatan BUJT sebagai investor sekaligus pengelola jalan tol.

    Selain itu juga perlu dibahas apakah nantinya akan terdapat tambahan kompensasi dari pemerintah kepada BUJT terkait kebijakan pemberian diskon tarif tol.

    “Pemberian diskon tarif tol memang arahan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian waktu rapat koordinasi untuk memberikan insentif dari semua kementerian/lembaga negara (K/L) terkait agar pertumbuhan perekonomian tetap terjaga tinggi,” kata Dody.

    Terkait detail diskon tarif tol pada Juni-Juli seperti berapa lama, ruasnya dimana saja, Kementerian PU akan menyampaikan hal tersebut dalam kesempatan berbeda.

    Sebagai informasi, pemerintah kembali meluncurkan bantuan dan diskon untuk masyarakat, dengan rencana akan dimulai pada 5 Juni 2025. Salah satunya adalah pemberian diskon atau bantuan terhadap biaya penggunaan tol bagi masyarakat.

    Diskon tarif jalan tol akan diberikan kepada sekitar 110 juta pengendara. Program ini diharapkan dapat mengurangi biaya transportasi darat dan mendukung aktivitas ekonomi di berbagai wilayah.

    Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan tujuan dari diskon dan bantuan ini untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sosok Haji Isam di Balik Isu Amran Sulaiman jadi Ketua Umum PPP

    Sosok Haji Isam di Balik Isu Amran Sulaiman jadi Ketua Umum PPP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengusaha besar, Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam memiliki berbagai jejaring politik yang tersebar luas.

    Nama Haji Isam mencuat seiring beredarnya isu Amran Sulaiman ingin dijadikan Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP/P3)

    Hal ini diungkapkan tim Tempo di program Bocor Alus, yang menyebut bahwa Haji Isam mulai terkenal di periode 2004-2005 karena memiliki kedekatan dengan seorang Jenderal dan perlahan membuka jalannya ke Jakarta.

    Adapun proses terkenalnya Haji Isam karena memulai kariernya dari 0 atau bawah, yakni sopir truk kemudian kontraktor hingga memiliki perusahaan besar yang bernama John Lyn Group bergerak dibidang transportasi pertambangan.

    Selain itu rumah Haji Isam berasa di Batu Licin, Kalimantan Selatan, tepat di atas bukit. Fakta lainnya ia memiliki panggilan dengan nama Haji Gunung bagi orang-orang yang mengenal dekat Haji Isam, dan tidak berani menggunakan nama Haji Isam tetapi Bos Haji Gunung.

    Nama Haji Isam sempat terseret diberbagai kasus seperti penggelapan pajak John Lyn Baratama yang melibatkan petinggi Jenderal Pajak Angin Praitno Aji, dengan suap senilai 50 Miliar.

    Meski perusahaan tersebut sempat digeledah oleh KPK sebanyak 2 kali, namun keduanya sama sekali tidak membuahkan hasil.

    Diketahui waktu itu ditengarai ada kebocoran dari KPK sehingga operasi untuk mengamankan barang bukti gagal total.

    Kasus selanjutnya, yakni pernah berseteru dengan Aguan sebagaimana yang dibuat Tempo sebagai laporan utama di tahun 2019, antara Aguan dan PT Silo terkait perebutan lahan.

  • Wamenkop pacu pendirian 1.038 Kopdes/Kel Merah Putih di Kaltim

    Wamenkop pacu pendirian 1.038 Kopdes/Kel Merah Putih di Kaltim

    Samarinda (ANTARA) – Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono memacu pembentukan 1.038 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di Kalimantan Timur, sebagai upaya pemerintah untuk optimalkan potensi ekonomi perdesaan, kurangi kemiskinan ekstrem, dan ciptakan lapangan kerja.

    Dalam Peluncuran Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus (Musdesus) Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih se-Kaltim yang digelar di Samarinda, Sabtu, Ferry yang juga Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, menyatakan bahwa secara nasional, dari total 83.679 desa/kelurahan, sebanyak 41.112 di antaranya telah melaksanakan musyawarah desa khusus.

    “Kami apresiasi Kaltim menunjukkan progres positif dengan hampir 500 desa dari target 1.038 desa telah menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Dari hasil koordinasi dengan Pemprov Kaltim, kami menargetkan seluruh pelaksanaan Musdesus di provinsi ini rampung pada 28 Mei 2025,” ungkapnya.

    Lanjut ferry, Kopdes/Kel Merah Putih bertujuan mengatasi masalah seperti kesulitan akses permodalan, praktik tengkulak, pinjaman online ilegal, dan lemahnya ekonomi lokal. Lahir dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, program ini menargetkan pembentukan 80.000 koperasi di seluruh Indonesia, melibatkan lintas kementerian dan lembaga, serta diawasi oleh Satuan Tugas yang dipimpin oleh Presiden.

    Selain itu, program ini juga berupaya mengonsolidasikan dan mengoptimalkan aset-aset negara yang ada di desa, seperti bangunan fisik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah misalnya gedung sekolah dasar Inpres yang tidak terpakai), hingga Puskesmas dari Kementerian Kesehatan.

    Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menegaskan kesiapan daerahnya dalam menyelaraskan program Kopdes/Kel Merah Putih.

    “Kami di Kalimantan Timur sudah menyelesaikan hampir separuh (Musdesus), dan sisanya kami sepakat dengan bupati/walikota akan selesai pada 28 Mei,” ucap Seno Aji.

    Setelah Musdesus selesai, notaris didatangkan untuk segera menyelesaikan kenotariatan di Kementerian Hukum, khususnya dalam pengurusan status Administrasi Hukum Umum (AHU). Selanjutnya, semua data diserahkan ke Kementerian Koperasi.

    Pemerintah daerah juga berkomitmen membekali para pengurus koperasi dengan pengetahuan perkoperasian yang baik serta menghubungkan mereka dengan Bank Himbara yang menyiapkan kredit untuk usaha koperasi.

    Peluncuran Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di Kaltim turut dihadiri oleh Deputi Bidang Usaha Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Pangan Widiastuti, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPP SDMP) Kementerian Pertanian Idha, Direktur Utama LPDB Supomo, serta para wali kota dan bupati se-Provinsi Kalimantan Timur.

    Pewarta: Ahmad Rifandi
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bank swasta nasional siap salurkan pembiayaan rumah subsidi

    Bank swasta nasional siap salurkan pembiayaan rumah subsidi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan bank swasta nasional ikut bergabung untuk siap menyalurkan pembiayaan rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR.

    “Ini sejarah besar bagi sektor perumahan Indonesia terutama dalam soal penyaluran pembiayaan rumah subsidi,” ujar Ara di Jakarta, Jumat.

    Bergabungnya PT Bank Central Asia Tbk (BCA) tersebut merupakan bukti kepercayaan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi ini pemain swasta besar yang masuk,” kata Ara.

    Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dalam rangka memperluas akses pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada Jumat (23/5) di Jakarta.

    Melalui sinergi antara Program Pembiayaan Tapera dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera dari BCA, kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan oleh pemerintah.

    Program Tiga Juta Rumah adalah inisiatif strategis pemerintah masa kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Periode 2024 – 2029 untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui kerja sama ini, BP Tapera dan BCA berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi atas tantangan backlog perumahan nasional.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenko Perekonomian: Properti berperan strategis bagi perekonomian

    Kemenko Perekonomian: Properti berperan strategis bagi perekonomian

    Sektor ini tidak hanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi juga memberikan multiplier efek terhadap berbagai sektor turunan seperti industri bahan bangunan dan manufaktur, peralatan rumah tangga

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengungkapkan sektor properti memainkan peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

    “Sektor ini tidak hanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi juga memberikan multiplier efek terhadap berbagai sektor turunan seperti industri bahan bangunan dan manufaktur, peralatan rumah tangga,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya yang disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa Kemenko Perekonomian Dida Gardera di Jakarta, Jumat.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor real estate berkontribusi Rp520,7 triliun terhadap PDB nasional dengan pertumbuhan 2,5 persen year on year sepanjang 2024.

    Pemerintah mendorong sektor ini untuk terus tumbuh antara lain melalui target pembangunan 3 juta rumah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, serta perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) properti sejak 2023.

    Direktur Pengembangan Promosi Kementerian Investasi/BKPM Rakhmat Yulianto mengatakan, sektor properti, khususnya subsektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran, telah menyumbangkan Rp122,9 triliun atau 7,2 persen dari total realisasi investasi nasional tahun lalu.

    Menurut Rakhmat, properti menempati peringkat keempat besar sektor yang berkontribusi paling signifikan sepanjang 2024.

    Selain properti, empat subsektor yang masuk dalam lima besar realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun lalu adalah industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya (13,9 persen atau Rp238,4 triliun); transportasi, gudang dan telekomunikasi (11,1 persen atau Rp189,9 triliun); pertambangan (10,8 persen atau Rp184,7 triliun); dan jasa lainnya (7 persen atau Rp120,8 triliun).

    Adapun realisasi investasi Januari-Desember 2024 secara keseluruhan adalah sebesar Rp1.714,2 triliun, meningkat 20,8 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

    Selain itu, Rakhmat mengatakan, sektor properti termasuk perumahan, kawasan industri dan perkantoran, juga berkontribusi sebesar 9,33 persen terhadap realisasi investasi nasional selama lima tahun terakhir.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenko Perekonomian: Prinsip berkelanjutan penting di sektor properti

    Kemenko Perekonomian: Prinsip berkelanjutan penting di sektor properti

    Sangat penting karena sektor properti berkontribusi terhadap PDB dan melibatkan banyak pihak sebagai rantai pasok (supply chain) untuk membangun perumahan,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengungkapkan prinsip-prinsip berkelanjutan atau green penting untuk sektor properti.

    “Sangat penting karena sektor properti berkontribusi terhadap PDB dan melibatkan banyak pihak sebagai rantai pasok (supply chain) untuk membangun perumahan,” ujar Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa Kemenko Perekonomian Dida Gardera di Jakarta, Jumat.

    Kalau misalnya sektor properti sudah melakukan prinsip-prinsip keberlanjutan, maka komitmen Indonesia dalam pengurangan emisi akan semakin bisa terakselerasi.

    “Saya pikir sektor properti ini sangat penting dan memang dengan adanya keberlanjutan berarti suasana kehidupan di perumahan itu akan lebih nyaman, lebih sehat dan sebagainya,” kata Dida.

    Dengan adanya konsep green ini di sektor properti berarti menjamin bagi penghuninya dan juga masyarakat sekitar bahwa perumahan tersebut sudah berwawasan lingkungan, artinya lebih sehat dan nyaman.

    Kemudian dari sisi penggunaan energi, air, dan sebagainya juga lebih efisien jadi tentu pada akhirnya akan mendorong perekonomian yang lebih berkualitas.

    “Jadi ini bukan suatu pilihan, seharusnya sudah merupakan keharusan,” katanya.

    Sebagai informasi, Direktur Pengembangan Promosi Kementerian Investasi/BKPM Rakhmat Yulianto mengatakan, tren investasi properti di Indonesia saat ini tengah mengarah ke pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan (sustainable).

    Dia menilai hal itu akan menjadi tantangan bagi industri properti menyusul komitmen untuk mengurangi jejak karbon secara nasional dan global.

    Hal ini merupakan peluang, bagaimana tidak hanya menciptakan residential atau properti baru yang ramah lingkungan, tapi juga bagaimana dapat merenovasi atau pun mengembangkan properti yang sudah ada menjadi lebih berkelanjutan.

    Rakhmat menilai saat ini sejumlah masyarakat Indonesia sebagai konsumen juga sudah memiliki kesadaran (awareness) untuk memiliki hunian yang lebih hijau.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Analis nilai investor cermati prospek jangka panjang PGAS

    Analis nilai investor cermati prospek jangka panjang PGAS

    Jakarta (ANTARA) – Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menilai para investor mempertimbangkan prospek jangka panjang saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) atau PGAS yang prospektif.

    Menurutnya, prospek positif jangka panjang dan tata kelola merupakan faktor penentu minat para investor berinvestasi di saham PGAS.

    “Mungkin para investor mempertimbangkan dinamika prospek jangka panjang PGAS yang sejatinya prospektif, karena gas memiliki peran signifikan dalam rangka memenuhi kebutuhan gas bumi domestik. Misalnya, dalam negeri sudah terpenuhi secara optimal, PGAS juga bisa melakukan ekspor,” ujar Nafan sebagaimana keterangan resminya yang dikutip di Jakarta, Kamis.

    Mengacu data Biro Administrasi Efek (BAE) per 8 Mei 2025, tercatat porsi pemegang saham publik (free float) PGAS sebesar 43,02 persen, dengan kepemilikan masing-masing kurang dari 5 persen.

    Secara kelompok, investor perorangan Indonesia (WNI) secara total kepemilikan sebesar 9,29 persen, dana pensiun mencapai 5,04 persen, kelompok asuransi mencapai 2,49 persen, reksa dana sebesar 2,20 persen, serta beberapa kelompok investor lainnya.

    Secara kewarganegaraan, pemegang saham PGAS untuk dalam negeri sebesar 78,5 persen dan pemodal asing sebesar 21,4 persen.

    “Kalau kita lihat memang pemegang saham PGAS semakin beragam, baik domestik maupun global yang mengindikasikan terjadinya peningkatan minat para investor,” ujar Nafan.

    Deretan nama dalam maupun luar negeri yang tercatat sebagai pemilik saham PGAS sebagaimana laporan tahun buku 2024, di antaranya BPJS Ketenagakerjaan (4,65 persen), Panin Sekuritas (1,91 persen), Vanguard (1,69 persen), Petronas (1,27 persen), Lo Kheng Hong (1,09 persen), Sucorinvest (0,85 persen), Blackrock (0,81 persen), dan beberapa nama lainnya.

    “Selain peran PGAS dalam penyaluran gas pipa, terdapat pengembangan beberapa produk seperti LNG, CNG, yang bisa didistribusikan dalam skala nasional. Apalagi market kita kan secara domestik memiliki strong domestic consumption sehingga PGAS sebagai BUMN memiliki peran sangat strategis di mata investor,” ujar Nafan.

    Sementara itu, Founder Stocknow.id Hendra Wardana mengatakan minat investor terhadap saham PGAS tetap tinggi di tengah kinerja kuartalan yang berlangsung di bawah konsensus pasar.

    “Fenomena ini menjadi sinyal kuat bahwa kalangan investor, khususnya institusi besar, masih melihat prospek jangka panjang PGAS yang sangat menjanjikan,” ujar Hendra.

    Menurutnya, salah satu daya tarik PGAS adalah faktor dividen dengan yield dividen saat ini bisa di kisaran 10 persen.

    “Menjadikannya salah satu emiten dengan imbal hasil dividen tertinggi di bursa,” ujar Hendra.

    Ia melanjutkan faktor fundamental bisnis PGAS menjadi yang paling utama dalam pertimbangan investasi para investor.

    “PGAS memiliki posisi strategis sebagai pengelola jaringan pipa gas terbesar di Indonesia, menjangkau berbagai sektor pengguna energi mulai dari rumah tangga, kawasan industri, pembangkit listrik, hingga sektor transportasi,” ujar Hendra.

    Mengacu riset Mirae Asset Sekuritas, saham PGAS sejak 8 Mei 2025 diproyeksikan akan ke level 1.655 per saham sebagai Target Price 1.

    Adapun Target Price 2 diperkirakan menyentuh 1.710 per saham dan 2.210 per saham atau meningkat 35,17 persen sebagai Target Price 3. Level Support ada di kisaran 1.610 dan 1.565.

    Secara intraday pada perdagangan saham 20 Mei 2025, Target Price 2 sudah berhasil tersentuh, yang mana saham PGAS telah mencapai level 1.750 per saham.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Anggota DPR apresiasi respons cepat Polri ungkap kasus grup inses

    Anggota DPR apresiasi respons cepat Polri ungkap kasus grup inses

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono mengapresiasi respons cepat jajaran Polri atas keberhasilan mengungkap dan menangkap tersangka kasus konten inses di grup Facebook “Fantasi Sedarah” dan “Suka Duka”.

    “Kita patut memberikan penghargaan kepada Polri. Di tengah keresahan masyarakat yang memuncak akibat keberadaan grup ‘Fantasi Sedarah’ dan ‘Suka Duka’, Polri hadir dan merespons cepat dengan tindakan yang tegas, profesional, dan terukur,” kata Bimantoro dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Apresiasi tersebut dia berikan secara khusus kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Bareskrim Polri, dan Direktorat Siber Polda Metro Jaya yang telah menetapkan enam tersangka dalam kasus tersebut.

    “Ini adalah bukti nyata bahwa negara tidak tinggal diam. Polri hadir di tengah keresahan masyarakat dan menjalankan perannya sebagai pelindung dan penjaga moral bangsa,” ujarnya.

    Dia menilai keberhasilan pengungkapan kasus tersebut tidak hanya menunjukkan kinerja cepat aparat, tetapi juga membuktikan keseriusan negara dalam menjaga ruang digital tetap bersih dan bermartabat.

    “Kami di Komisi III DPR RI mendukung penuh langkah-langkah yang diambil Polri. Tidak ada ruang bagi penyebar konten menyimpang di negeri ini. Penegakan hukum di ranah digital harus terus diperkuat,” kata dia.

    Sebelumnya, Polri menetapkan enam tersangka kasus dugaan asusila, pornografi, serta eksploitasi anak terkait konten inses di grup Facebook bernama Fantasi Sedarah dan Suka Duka.

    Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Himawan Bayu Aji mengatakan bahwa keenam tersangka tersebut berinisial MR, DK, MS, MJ, MA, dan KA, yang memiliki motif dan peran berbeda-beda.

    “Kami melakukan penangkapan terhadap enam orang tersangka, di antaranya dilakukan penangkapan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, dan Bengkulu,” katanya dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (21/5).

    Keenam tersangka dijerat dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.