Xcloud.id

NGO: AJI

  • Polisi Benarkan Penganiayaan Santri di Ponpes Gus Miftah, Sudah Ada 13 Tersangka tapi Belum Ditahan

    Polisi Benarkan Penganiayaan Santri di Ponpes Gus Miftah, Sudah Ada 13 Tersangka tapi Belum Ditahan

    GELORA.CO –  Polresta Sleman membenarkan akan adanya penganiayaan yang dilakukan pada salah satu santri di Pondok Pesantren Ora Aji. Penganiayaan ini dilakukan oleh 13 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Hanya saja, sampai saat ini seluruh tersangka belum ditahan.

    Kapolresta Sleman Kombes Pol Edy Setyanto Erning Wibowo menyebut, kejadian terjadi pada Sabtu (15/2). Selanjutnya dilaporkan pada Selasa (18/2) ke Polsek Kalasan. Lalu kini ditangani oleh Polresta Sleman.

    Dari hasil pemeriksaan, korban penganiayaan diduga melakukan beberapa kali pencurian di Pondok Pesantren Ora Aji. Ketika pencurian terakhir, akhirnya ditangkap oleh sesama santri lalu dilakukan introgasi.

    “Kemudian emosional para pelaku muncul lalu terjadilah penganiayaan,” katanya saat ditemui di Kantor Polresta Sleman Jumat (30/5).

    Penganiayaan dilakukan dengan pemukulan. Baik menggunakan alat maupun tangan. Sementara terkait penyetruman, Edy menerangkan memang ada aki yang diamankan. Tetapi sudah tidak ada dayanya.

    Edy menjelaskan, sempat dilakukan mediasi. Terlebih, ada lima orang pelaku yang masih di bawah umur. Namun, karena tidak menemui titik terang, akhirnya laporan diproses. “Jadi berkas mungkin hari Senin ini sudah kami kirim ke kejaksaan,” tambahnya.

    Untuk tersangka, lanjutnya, memang belum dilakukan penahanan. Hingga saat ini semuanya masih kooperatif dengan memenuhi panggilan maupun proses lapor diri setiap Senin dan Kamis.

    Dia menambahkan, korban penganiayaan juga dilaporkan. Hal ini dilakukan oleh empat orang yang mengaku barangnya dicuri oleh korban. Persoalan ini juga sedang diproses.

    Sementara itu, Kuasa Hukum Korban Kharisma Dhimas Radea, Heru Lestarianto menjelaskan, timnya baru melakukan pendampingan dua minggu lalu. Sementara sebelumnya, kasus berjalan tanpa pendampingan. “Korban trauma berat dan saat ini sudah kembali ke Kalimantan Selatan,” katanya saat ditemui di Ponpes Ora Aji Jumat (30/5).

    Dia berharap, agar kasus bisa diproses sesuai hukum yang berlaku agar korban bisa mendapatkan keadilan. Terlebih, dia menilai dari pelaku tidak ada tindak lanjut pada korban. Baik untuk menjenguk maupun memberi pengobatan.

    “Tersangka itu tidak ditahan karena adanya permohonan penangguhan. Kami ingin pengusutan tuntas tanpa intervensi,” katanya.

  • Kontak Fisik untuk Pelajaran Moral

    Kontak Fisik untuk Pelajaran Moral

    GELORA.CO –  Tim kuasa hukum Yayasan Pondok Pesantren Ora Aji, Kalasan, Sleman, Yogyakarta yang diasuh pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman angkat bicara soal kasus dugaan penganiayaan santri.

    Kasus yang telah ditangani Polresta Sleman itu, sebanyak 13 pengurus dan santri Ponpes Ora Aji dilaporkan karena diduga menganiaya seorang santri, KDR, 23 tahun. Penganiayaan itu diduga dilatari kecurigaan bahwa korban telag mencuri uang sebesar Rp 700 ribu, yang merupakan hasil usaha penjualan air mineral galon yang dikelola yayasan pondok.

    “Tidak ada yang namanya menganiaya, membuat cedera, itu semua tidak ada,” kata Adi Susanto, kuasa hukum Yayasan Ponpes Ora Aji, Jumat 30 Mei 2025.

    Meski demikian, Adi tak menampik soal adanya kontak fisik antara 13 orang pengurus dan santri itu dengan KDR.

    Namun, kata dia, kontak fisik itu diberikan untuk sekedar memberikan pelajaran moral secara spontan dalam gaya pertemanan sesama santri. Bagi dia, tudingan korban diikat, dicambuk dengan selang hingga disetrum terlalu didramatisir. 

    Menurut Adi, 13 orang yang dilaporkan pihak korban itu memberikan kontak fisik atas dasar rasa kesal. Upaya itu untuk mendesak agar KDR mengakui perbuatannya soal vandalisme, kehilangan harta benda santri lain hingga uang hasil penjualan air galon yang dikelola ponpes.

    “Para santri yang merasa dirinya pernah kehilangan barang juga saat itu merasa kesal kepada yang bersangkutan, ‘Ini santri kok kelakuan kayak gini?’, lalu tersulut emosinya,”

    “Tersulut dalam arti untuk memberikan semacam pelajaran pendidikan moral sebenarnya di kalangan sesama santri dan itu di luar sepengetahuan pengurus,” kata Adi.

    Hingga kemudian KDR mengakui perbuatannya, korban dan 13 orang tersebut tetap bergaul secara rukun. Namun beberapa waktu kemudian KDR meninggalkan ponpes dan belasan orang tadi dipolisikan sampai resmi ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil penyelidikan Polresta Sleman.

    Meski berstatus tersangka dengan ancaman hukuman pidana penjara di atas lima tahun, Adi membenarkan bahwa 13 orang tadi masih bebas atas permohonan untuk tidak ditahan yang diajukan pihak penasehat hukum yayasan ponpes.

    Alasannya, 13 orang tadi berstatus santri aktif yang masih membutuhkan pendidikan, selain empat orang di antaranya yang berstatus bawah umur. Di satu sisi, ujar Adi, pihak yayasan sebelumnya juga sudah mencoba menempuh jalur mediasi.

    Yayasan mencoba beritikad baik menawarkan sejumlah nominal uang sebagai kompensasi. Namun tawaran nominal angkanya oleh pihak KDR dinilai tak sebanding sehingga mediasi pun gagal.

    “Jadi poin utamanya ini bukan perbuatan anarkisme, bukan penganiayaan yang dimaksudkan untuk mencelakai, lebih kepada sikap spontan dari para santri yang turut jadi korban pencurian selama ini di ponpes, itu yang disayangkan,”

    “Para santri kesal, kenapa ada santri maling, kira-kira begitu, mereka tidak terima begitu,” kata dia.

    Ayah korban KDR melalui kuasa hukumnya, Heru Lestarianto, mengungkapkan kejadian itu puncaknya terjadi pada 15 Februari 2025 silam, setelah korban mendapat giliran tugas menjaga unit usaha yang dikelola yayasan. Korban dituding mencuri uang senilai Rp 700 ribu yang saat itu hilang.

    Heru mengatakan, penganiayaan tak dilakukan sekali.

    “Korban dianiaya dalam dua waktu berbeda, setiap kali hendak dianiaya, KDR dibawa ke dalam salah satu ruangan di ponpes,” kata Heru.

    Dari keterangan korban, penganiayaan dilakukan dengan cara diikat hingga dipukuli.

    “Di ponpes itu kan ada kamar, korban dimasukin ke kamar itu lalu 13 orang ini menghajar bergantian, juga disetrum dan dipukuli dengan selang air,” kata dia.

    Korban lantas memutuskan keluar dari pondok pesantren itu setelah delapan bulan menimba ilmu di sana dan pulang ke kampung halamannya di Kalimantan usai melaporkan kasus penganiayaan itu ke polisi pada 16 Februari 2025.

  • COVID-19 Masih Ada, Ini Saran Dokter Buat yang Bepergian saat Long Weekend

    COVID-19 Masih Ada, Ini Saran Dokter Buat yang Bepergian saat Long Weekend

    Jakarta –

    COVID-19 belakangan mulai menjadi perbincangan banyak orang. Ini karena kasus infeksi SARS-CoV2 meningkat di beberapa negara Asia seperti Singapura, Hong Kong, dan Thailand.

    Salah satu varian yang virus COVID-19 yang terdeteksi adalah XEC yang merupakan turunan dari Omicron. Varian ini menyebar tujuh kali lebih cepat daripada flu.

    Namun, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) Aji Muhawarman mengatakan COVID-19 varian XEC belum masuk di Indonesia.

    “Sampai data minggu lalu, pekan ke 20 belum ada masuk varian lain selain JN.1, jadi yang nyebar di Malaysia dan Indonesia sama,” kata Aji saat ditemui di Jakarta Pusat, Selasa (27/5/2025).

    Namun, masyarakat tetap diimbau untuk waspada. Pasalnya, status terkait COVID-19 adalah endemi, yakni virus tersebut ada di sekitar kita, tetapi dalam tahap bisa dikontrol.

    Lalu, bagaimana cara menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah terinfeksi COVID-19?

    Spesialis penyakit dalam dr Muthmainnah, Sp.PD K-AI memberikan beberapa tips yang bisa dilakukan agar daya tahan tubuh tetap bagus dalam menghadapi serangan COVID-19.

    “Saat liburan biasanya konsumsi makanan nggak sebaik kalau kita lagi di rumah. Cenderung kita makan fast food, kurang air. Satu lagi kurang istirahat,” kata dr Muthmainnah saat berbincang dengan detikcom di Depok, (28/5/2025).

    “Jadi harus banyakin (makan) buah, istirahat cukup, sama minum air putih cukup. Secara umum kan buah kaya vitamin C, jadi vitamin C sudah terbukti meningkatkan imun tubuh,” sambungnya.

    Terkait perlindungan tambahan, dr Muthmainnah menambahkan memakai masker saat berada di kerumunan juga bisa dilakukan. Terlebih bagi mereka yang liburan ke negara-negara dengan kasus COVID-19 meningkat.

    “Pasti harus tetap pakai masker kalau lagi liburan. Apalagi ke daerah-daerah yang memang sudah ada data peningkatan COVID-19 ya,” tutupnya.

    (dpy/kna)

  • Prospek Bisnis Batu Bara Kala Porsi Penambahan PLTU Makin Dipangkas

    Prospek Bisnis Batu Bara Kala Porsi Penambahan PLTU Makin Dipangkas

    Bisnis.com, JAKARTA – Permintaan batu bara diproyeksi masih akan tetap prospektif meski porsi rencana penambahan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Tanah Air semakin berkurang.

    Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034, penambahan PLTU dalam 10 tahun ke depan dipatok sebesar 6,3 gigawatt (GW). Angka itu lebih rendah dibandingkan target penambahan listrik dari PLTU pada RUPTL 2021-2030 yang sebesar 19,7 GW.

    Sementara itu, porsi penambahan pembangkit hingga 2034 akan didominasi oleh pembangkit berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) dengan total kapasitas 42,6 GW atau 61% dari total penambahan pembangkit.

    Melihat rencana tersebut, pelaku usaha batu bara optimistis permintaan batu bara masih menjanjikan. Apalagi belum ada kejelasan pasti mengenai rencana pensiun dini PLTU dalam RUPTL terbaru PLN.

    Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Hendra Sinadia menilai permintaan batu bara untuk ekspor maupun domestik masih tinggi.

    “Kami masih optimistis permintaan batu bara, baik domestik maupun ekspor masih cukup bagus,” kata Hendra kepada Bisnis, Selasa (27/5/2025).

    Dia bahkan, memproyeksikan serapan batu bara di pasar domestik yang saat ini porsinya mencapai 25% bisa naik menjadi 30%.

    Menurutnya, permintaan batu bara dalam negeri akan ditopang oleh industri smelter. Hendra menilai industri pengolahan itu masih berpotensi ekspansif.

    “Permintaan untuk industri smelter diproyeksi meningkat,” kata Hendra.

    Dia menambahkan bahwa pengusaha batu bara juga saat ini tak sepenuhnya bergantung pada bisnis energi fosil. Namun, ada beberapa yang mulai merambah ke bisnis energi bersih.

    Dengan begitu, setidaknya pengusaha batu bara memiliki bantalan jika prospek bisnis emas hitam menurun.

    “Beberapa perusahaan pertambangan batu bara telah berinvestasi di bidang usaha ekosistem energi bersih,” ucap Hendra.

    Optimisme tersebut juga datang dari PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO). Head of Corporate Communication ADRO Febriati Nadira mengatakan, Perseroan meyakini prospek bisnis PLTU masih cukup baik. Apalagi, masih ada kebutuhan listrik untuk wilayah Asia.

    “Kami meyakini prospek PLTU di masa depan masih cukup baik terutama untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah Asia yang masih terus berkembang,” ucap Febriati kepada Bisnis, Selasa (27/5/2025).

    Kendati demikian, ADRO juga bakal tetap mendorong usaha di sektor energi bersih. Febriati mengatakan, dalam mengoperasikan PLTU, ADRO melalui PT AlamTri Power menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan efisien.

    Metode itu seperti teknologi circulating fluidized bed (CFB) yang bertemperatur rendah dan dapat menekan emisi sulfur dioksida.

    Di samping itu, perusahaan juga menerapkan teknologi ultra super critical (USC) dan sistem pengolahan gas buang yang dapat meminimalkan gas emisi/dispersi sehingga ramah lingkungan.

    “Selain itu kami juga telah mencoba untuk melakukan dekarbonisasi di antaranya melalui co-firing,” imbuh Febriati.

    Dia menjelaskan, AlamTri Power fokus mengembangkan proyek-proyek energi terbarukan dan berpartisipasi aktif dalam tender berbagai pembangkit listrik terbarukan.

    Fokus ini seperti beberapa proyek EBT yang sedang dijalankan, di antaranya, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap dengan kapasitas 130 kilowatt peak (kWp) di Kelanis dan tambahan kapasitas 468 kWp PLTS dengan sistem terapung di Kalimantan Tengah.

    Adapun, PLTS itu untuk melayani kebutuhan listrik di area tambang PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI). Selain itu, ADRO juga mengembangkan PLTA Mentarang Induk berkapasitas 1.375 megawatt (MW) di kawasan industri di Kalimantan Utara.

    Sentimen Positif

    Sejumlah analis menilai, RUPTL PLN 2025—2034 berpotensi besar memberikan sentimen positif terhadap emiten batu bara yang memiliki kontrak pasokan domestik.

    Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan, sentimen terhadap RUPTL PT PLN ini cukup positif dan memiliki potensi untuk mendorong kinerja penjualan batu bara domestik secara bottom line.

    ”Kalau terkait dengan meraih laba yang tinggi, semua tergantung daripada pendapat pemerintah terkait dengan harga batu bara acuan [HBA],” katanya saat dihubungi, Selasa (27/5/2025).

    Nafan memprediksi, PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) akan menjadi salah satu perusahaan yang diuntungkan karena penjualan batu bara perseroan cenderung mengarah pada pasar domestik.

    ”Karena PTBA kan lebih mengandalkan pada penjualan domestik jika dibandingkan dengan Alamtri atau Agro Group yang memang lebih menitikberatkan kepada ekspor,” pungkasnya.

    Senada, Head of Research PT Kiwoom Sekuritas Indonesia Liza Camelia Suryanata menilai, RUPLT PLN memberikan sentimen positif terhadap kinerja emiten batu bara secara umum. Akan tetapi, emiten dengan kontrak pasokan domestik bakal mendapatkan lebih banyak keuntungan.

    Meskipun begitu, menurut Liza, volatilitas harga batu bara global masih menjadi sentimen negatif utama dari angin segar ini.

    Adapun Liza menilai, saham ADRO, PTBA, ITMG, hingga AADI memiliki potensi dengan katalis positif terhadap kebijakan ini. Saham ADRO, misalnya, dinilai memiliki diversifikasi bisnis yang kuat , termasuk pemangkit listrik dan logistik yang dapat memberikan stabilitas pendapatan perseroan.

    ”AADI selaku anak usaha ADRO memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan, terutama jika kebijakan royalti yang lebih rendah diterapkan,” kata Liza saat dihubungi, Selasa (27/5/2025).

    Batu Bara Masih Jadi Andalan 

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pembangunan PLTU batu bara tetap dilakukan oleh Indonesia lantaran tren transisi energi global bergeser. Dia pun menyinggung Amerika Serikat (AS) yang keluar dari Perjanjian Paris. 

    Oleh karena itu, dia berpendapat komitmen mengurangi penggunaan batu bara oleh negara lain kian tak pasti.

    “Oh, dia saja sudah keluar kok [dari Perjanjian Paris]. Pertanyaan itu harus saya jawab secara geopolitiknya seperti itu,” jelas Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (26/5/2025).

    Bahlil menambahkan bahwa masih ada negara maju yang kerap menggembar-gemborkan penghentian batu bara. Namun, pada kenyataannya negara tersebut masih punya kontrak jual beli emas hitam dengan Indonesia.

    Oleh karena itu, Bahlil menegaskan agar pihak-pihak yang dia maksud tak memaksa RI menyetop penggunaan batu bara. Kendati demikian, Bahlil tak memerinci negara mana yang dia maksud itu.

    “Kalau [negara itu] masih mau [pakai] batu bara, kenapa dia paksa kita tidak pakai batu bara,” kata Bahlil.

    Di sisi lain, Bahlil juga menegaskan bahwa Indonesia belum akan melakukan pensiun dini PLTU bila tidak ada dukungan pendanaan yang memadai. 

    Dia mengatakan, pemerintah sama sekali tak keberatan untuk memensiunkan PLTU batu bara dalam rangka transisi energi. Hanya saja, dia menekankan bahwa pensiun dini PLTU membutuhkan biaya besar, sementara dukungan pembiayaan dari perbankan masih minim dan belum ada perbankan yang mau memberi pembiayaan dengan bunga murah. 

    “Sudahlah negara ini lagi butuh uang. Mau pensiun [PLTU] boleh, besok pagi saya pensiunkan. Tapi, ada enggak dana donor yang mau biayai? Yuk, kasih dong,” kata Bahlil.

    Menurutnya, jika pensiun dini PLTU dipaksakan akan menjadi beban bagi negara. Di sisi lain, Bahlil tak mau melimpahkan beban tersebut kepada pelanggan listrik atau masyarakat.

    “Jangan minta pensiun, uangnya enggak dikasih, [malahan] kasih bunga mahal, teknologi mahal. Yang jadi beban siapa? Masa gue membebankan rakyat gue? Masa harus membebankan kepada negara untuk subsidi? Atau masa harus kurangi profitnya PLN? Yang benar saja,” jelas Bahlil.

    Wacana pensiun dini PLTU di Tanah Air belakangan seolah jalan di tempat sejak diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 112/2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik atau Perpres EBT.

    Baru-baru ini, pemerintah juga telah mengeluarkan roadmap transisi energi yang memuat skema pensiun dini PLTU, yakni Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 10/2025 tentang Peta Jalan Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan. Peraturan tersebut berisi peta jalan untuk mengakhiri operasional PLTU batu bara guna mencapai target net-zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. 

    Untuk mencapai target tersebut, pemerintah bakal melakukan pensiun dini PLTU batu bara berdasarkan sejumlah kriteria. Pemerintah juga akan melarang pembangunan PLTU baru kecuali yang memenuhi ketentuan dalam Perpres No. 112/2022. 

    Permen tersebut juga memuat pertimbangan ketersediaan dukungan pendanaan dalam negeri dan luar negeri untuk mempercepat penghentian operasional PLTU batu bara secara total.

    Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

  • OPINI : Anomali Pasar Beras

    OPINI : Anomali Pasar Beras

    Bisnis.com, JAKARTA – Tanpa banyak di­­­sadari, secara na­­­sional harga gabah cenderung menurun. Me­­­­­ru­­­juk data Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga gabah kering panen (GKP) cenderung turun baik di petani maupun peng­­­gi­­­lingan.

    Pada Maret 2025, har­­­ga GKP di petani dan penggilingan masing-masing Rp6.586/kg dan Rp6.818/kg, turun menjadi Rp6.548/kg dan Rp6.780/kg di April. Sebaliknya, harga beras me­­­dium dan premium di konsumen justru naik.

    Pada Maret 2025 harga beras me­­­dium dan premium di konsumen masing-masing Rp13.699/kg dan Rp15.549/kg, naik menjadi Rp13.717/kg dan Rp15.567/kg di April.

    Selain itu, harga beras telah melampaui harga eceran tertinggi (HET). Merujuk data Bapanas, secara nasional harga beras medium di konsumen pada Januari 2025 Rp13.523/kg, naik jadi Rp13.717/kg pada April. Harga ini di atas HET: Rp13.500/kg, sedangkan harga beras premium di konsumen di periode yang sama bergerak Rp15.451/kg—Rp15.567/kg, masih di bawah HET khusus zona I (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara Barat) yang HET-nya Rp14.900/kg. Untuk zona II dan III harganya 4,4%—12,9% di atas HET. Situasi ini sudah terjadi berbulan-bulan.

    Bukankah Maret—April terjadi panen raya dan produksi melimpah? Merujuk data BPS, produksi beras di Maret 2025 mencapai 5,14 juta ton, dan di April diperkirakan 5,3 juta ton. Dikurangi konsumsi (2,59 juta ton) di Maret terjadi surplus 2,55 juta ton, dan di April 2,71 juta ton beras. Ini surplus yang besar.

    Produksi diperkirakan mulai melandai di Mei dan Juni, yang masing-masing sebesar 2,63 juta ton dan 2,22 juta ton beras. Sesuai hukum pasokan-permintaan, ketika permintaan tetap harga beras seharusnya menurun. Mengapa pergerakan harga gabah dan beras asimetris? Mengapa anomali ini terjadi?

    Hemat saya, ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan perberasan, yang celakanya, anomali. Penyimpangan dari kenormalan dimulai, pertama, mengubah drastis kualitas pengadaan gabah Bulog dan mewajibkan penggilingan padi swasta mematuhinya. 

    Untuk memuluskan pengadaan gabah, dikerahkan aparat Polri dan TNI. Harga pembelian pemerintah (HPP) ditetapkan Rp6.500/kg GKP tanpa syarat kualitas. Harga pembelian beras di Bulog Rp12.000/kg dengan standar kualitas beras diturunkan: derajat sosoh 95%, butir patah 25%, dan menir 2%. Ini tertuang dalam Keputusan Kepala Bapanas No. 14 Tahun 2025 tentang HPP dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras pada 24 Januari 2025.

    Di mana-mana berlaku kaidah “ada barang ada harga” alias barang dihargai atas kualitasnya. Gabah di bawah standar kualitas dihargai lebih rendah dari harga patokan. Berlakulah rafaksi harga.

    Sialnya, rafaksi harga gabah juga tak ada. Kalau GKP di petani tidak lagi ada syarat kualitas berarti gabah basah karena padi dipanen saat banjir atau saat hujan atau gabah sengaja direndam air agar bobotnya naik harus dibeli Rp6.500/kg. Padahal, kadar air gabah bisa lebih 35%, jauh di atas standar normal (25%). Kalau padi dipanen dini, butir hijau atau butir kapur bisa lebih 20% dari seharusnya maksimal 10%.

    Di sisi lain, regulasi itu juga secara implisit mengatur gabah petani berkualitas bagus dihargai sama: Rp6.500/kg. Apa adil? Bukankah ini tidak mendidik petani. Celah regulasi membuka perilaku aji mumpung: panen dini sebelum waktunya, membasahi gabah dengan air agar bobotnya naik atau laku lancung lain.

    Bagi Bulog, penanganan gabah aneka kualitas ini selain rumit juga menambah beban. Kalau volume gabah besar, betapa krusialnya menangani gabah basah di saat keberadaan mesin pengering (dryer), baik milik Bulog maupun swasta, amat terbatas? Bagaimana agar gabah tidak rusak?

    Ujung dari semua ini, gabah yang diterima Bulog potensial kualitasnya rendah: butir hijau/kapur dan kadar air lebih tinggi dari standar. Ini memunculkan ketidakpastian rendemen alias rendemen rendah. Akhir dari semua ini, biaya produksi beras tinggi, bisa di atas Rp14.000/kg.

    Pada saat yang sama kualitas beras hasil giling turun, yang membuat kualitas cadangan beras pemerintah (CBP) juga turun. Ini membuat ongkos penyimpanan besar di satu sisi. Di sisi lain, penetrasi beras di pasar menjadi rendah kala disalurkan.

    Kedua, penyetopan penyaluran beras, baik bantuan pangan maupun operasi pasar. Penyetopan ini membuat beras mandeg sebagai stok mati (dead stock), yang membebani Bulog sebagai pengelola stok. Saat ini di gudang Bulog ada stok 3,5 juta ton beras, diklaim tertinggi sejak BUMN ini berdiri.

    Diyakini tak lama lagi menyentuh 4 juta ton. Dari stok beras itu ada puluhan ribu ton berusia lebih setahun dan ratusan ribu ton berusia 8—13 bulan. Idealnya beras disimpan hanya 4 bulan. Lebih dari itu beras potensial turun mutu bahkan rusak. Beras berkutu saja heboh, Bulog pasti dihujat jika beras rusak.

    Stok besar itu terjadi karena selain sisa stok tahun lalu dari impor (1,8 juta ton) juga karena tidak ada penyaluran. Penyetopan penyaluran seiring penyerapan beras besar-besaran potensial membuat pasar “kering” pasokan, terutama dari swasta.

    Karena gabah dan beras mayoritas diserap Bulog dan swasta menahan pengadaan lantaran insentif ekonomi kurang menarik. Ini diduga penyebab harga beras naik. Kalau tiba-tiba terjadi kenaikan harga yang tinggi Bulog pasti kewalahan. Pemerintah akan sulit mengatasi.

    Agar situasi ini tidak berkelanjutan perlu koreksi kebijakan. Pertama, HPP harus kembali dilengkapi syarat kualitas, juga ada rafaksi harga gabah. Kedua, harga pembelian beras di Bulog harus disesuaikan agar menarik bagi swasta, setidaknya Rp13.000/kg. Ketiga, HET beras harus disesuaikan.

    Gabah adalah input untuk diolah jadi beras. Ketika harga gabah naik tidak masuk akal harga beras tidak disesuaikan. HET beras saat ini ditetapkan tahun lalu kala HPP GKP Rp6.000/kg. Keempat, membuka penyaluran beras.

  • Fakta-fakta Kenaikan COVID-19 di Asia, RI Juga Perlu Waspada

    Fakta-fakta Kenaikan COVID-19 di Asia, RI Juga Perlu Waspada

    Jakarta –

    Kasus COVID-19 di beberapa negara Asia dilaporkan mengalami kenaikan. Di antaranya Singapura, Thailand, Hong Kong, dan China.

    Prof Tjandra Yoga Aditama, Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara periode 2018-2020, mengingatkan virus Corona belum benar-benar hilang. Meski kasusnya tidak seganas di masa puncak pandemi, virus ini masih perlu dipantau dengan ketat oleh para ahli di berbagai negara, termasuk Indonesia.

    “Beberapa negara tetangga mengalami peningkatan kasus. Itu terjadi karena mereka punya sistem surveilans yang rapi dan konsisten. Bahkan saat situasi normal, mereka tetap rajin mencatat dan melaporkan,” kata Prof Tjandra baru-baru ini.

    Menurut Prof Tjandra, kenaikan kasus COVID-19 yang terjadi ini menandakan kemungkinan adanya fluktuasi kasus. Untuk dapat mengetahuinya, otoritas kesehatan perlu terus memantau jumlah kasus, angka kematian, hingga pola genomik virus.

    “Sampai sekarang, belum ada varian baru yang jadi penyebab lonjakan kasus. Varian yang mendominasi masih JN.1 dan turunannya seperti LF.7 dan NB.1.8,” sambungnya.

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) Aji Muhawarman memastikan belum ada varian XEC sublineage atau turunan dari Omicron masuk ke Indonesia. Salah satu varian terbaru SARS-CoV2 tersebut belakangan tengah menyebar antara lain di Thailand.

    “Yang XEC itu masih di Jepang, Singapura, sama Thailand. Jadi masih belum masuk ke sini. Kami dapat laporan XEC itu ringan gejalanya,” kata Aji saat ditemui di Jakarta Pusat, Selasa (27/5/2025).

    Dokter Paru Minta RI Tak Lengah

    Pengurus Perhimpunan Dokter Spesialis Paru Indonesia (PDPI) Dr dr Erlina Burhan, SpP(K), MSc, menegaskan bahwa COVID-19 masih ada, tapi jumlahnya sangat sedikit. Jadi, ia menyarankan untuk tetap waspada dan tidak lengah terhadap virus tersebut.

    “Intinya yang saya sampaikan adalah kita jangan lengah, karena buktinya negara tetangga naik kasusnya,” terang Prof Erlina saat dihubungi detikcom, Selasa (27/5).

    “Tapi, jangan panik juga. Karena tren yang sekarang menyerang itu adalah tren dari anak cucunya Omicron yaitu JN.1. Dan JN.1 ini gejalanya ringan-ringan saja, persis seperti flu. Jadi gejalanya ringan,” sambungnya.

    Namun, orang-orang dengan imunitas yang kurang bagus, orang tua atau lansia, dan orang dengan komorbid harus perlu hati-hati terhadap COVID-19. Prof Erlina menyebut, orang-orang yang harus dirawat di rumah sakit akibat COVID-19 umumnya orang-orang tua di atas 64 tahun, dengan komorbid, dan belum divaksin.

    NEXT: Wanti-wanti jelang long weekend

    Wanti-wanti Dokter Paru Jelang Long Weekend

    Spesialis paru dr Erlang Samoedro, SpP(K) menjelaskan infeksi COVID-19 saat ini sudah mirip dengan flu musiman. Gejala yang cenderung ringan karena daya tahan tubuh masyarakat yang jauh lebih baik pasca pandemi.

    Maka dari itu, pencegahan COVID-19 jelang long weekend atau libur panjang ini cukup dilakukan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat secara umum saja.

    “Karena ini sudah dianggap ringan, jadi kita ya untuk kewaspadaan sendiri aja. Terutama untuk orang-orang yang punya komorbid, kemudian orang-orang yang punya orang tua, kemudian anak-anak itu yang rentan terhadap infeksi seperti itu,” kata dr Erlang ketika berbincang dengan detikcom, Selasa (27/5).

    “Iya betul, perilaku hidup bersih sehat sama seperti COVID yang dulu, pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan itu aja sih,” sambungnya.

    Meski gejala yang timbul akibat COVID-19 saat ini cenderung ringan, dr Erlang menekankan untuk jangan sampai terlena hingga tidak menerapkan perlindungan sama sekali.

    Khususnya bagi kelompok lansia dan orang dengan komorbid, seperti diabetes, penyakit paru kronik, penyakit jantung, stroke, dan sebagainya.

    “Yang jadi masalah sebenarnya, kalau pada orang-orang yang rentan. Seperti anak-anak atau bayi, balita, kemudian orang tua dan yang punya komorbid, itu kadang-kadang infeksi yang sedikit saja, yang ringan saja, itu membuat komorbidnya jadi tambah berat,” pungkasnya.

    Simak Video “Video: Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Bagaimana dengan Indonesia?”
    [Gambas:Video 20detik]

  • Untung-Rugi Perdagangan Saham Dibuka 3 Sesi

    Untung-Rugi Perdagangan Saham Dibuka 3 Sesi

    Jakarta –

    PT Bursa Efek Indonesia (BEI) membuka ruang menghadirkan tiga sesi perdagangan. Tiga sesi perdagangan ini rencananya akan serupa New York Stock Exchange (NYSE) yang membuka perdagangan hampir 24 jam.

    Namun begitu, penambahan sesi perdagangan di pasar modal Indonesia disebut cukup berisiko terhadap fluktuasi pasar dan kejatuhan harga secara tiba-tiba. Adapun saat ini, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sendiri bergerak variatif.

    Berdasarkan data perdagangan RTI Business pada Selasa (27/5/2025), IHSG berada di level 7.181,01 atau melemah 0,10%. Pada pembukaan perdagangan, IHSG sempat terbang ke level 7.212,56.

    Pelemahan juga terjadi pada perdagangan sebelumnya, di mana IHSG parkir di level 7.188,35 atau melemah 0,36%. Kendati melemah, IHSG mencatat beli bersih atau net foreign buy di semua market sebesar Rp 320,16 miliar.

    Senior Technical Analyst di Sucor Sekuritas Reyhan Pratama mengatakan, fluktuasi pasar akan sulit terelakkan dengan adanya tiga sesi perdagangan. Karenanya, ia menekankan regulasi tiga sesi perdagangan perlu dikaji secara serius.

    “Risiko fluktuasi pasar dan kejatuhan harga secara tiba-tiba juga meningkat. Jadi implementasinya perlu disiapkan matang,” ujar Reyhan saat dihubungi detikcom, Selasa (27/5/2025).

    Namun begitu, Reyhan tak menampik keuntungan adanya penambahan sesi perdagangan. Menurutnya, sesi perdagangan yang panjang akan meningkatkan fleksibilitas investor dalam aktivitas transaksinya.

    “Jika jam perdagangan dibuka 24 jam ini dapat meningkatkan fleksibilitas investor dalam jual beli saham dan meningkatkan likuiditas, serta memungkinkan respons cepat terhadap sentimen global,” jelasnya.

    Dihubungi terpisah, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta Utama mengatakan, perdagangan tiga sesi berpotensi memperdalam pelemahan IHSG jika diterpa sentimen negatif. Dalam hal ini, ia menilai akan terjadi aksi jual bersih atau net sell yang dilakukan investor asing.

    “Namanya mekanisme pasar kan memas seperti itu,” ujar Nafan kepada detikcom.

    (rrd/rrd)

  • Momen Warga Bongkar Masalah Lama di Depan Pramono Megapolitan 27 Mei 2025

    Momen Warga Bongkar Masalah Lama di Depan Pramono Megapolitan 27 Mei 2025

    Momen Warga Bongkar Masalah Lama di Depan Pramono
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Suasana semula tenang di bawah kolong
    Tol Cakung
    ,
    Jakarta Timur
    , mendadak hining pada Selasa (27/5/2025).
    Gubernur Jakarta
    ,
    Pramono Anung
    , baru saja selesai menanam pohon sebagai bagian dari kegiatan penghijauan ketika momen yang tak terduga terjadi.
    Saat membuka sesi doorstop atau wawancara untuk para wartawan, suara lirih memecah kerumunan.
    Seorang pria mengangkat tangannya tinggi-tinggi, wajahnya menegang, suaranya gemetar menahan emosi yang selama ini tertahan.
    Ia adalah
    Aji Mustakim
    , warga yang tinggal di seberang lokasi acara.
    Dengan keberanian yang dipaksa oleh keputusasaan, ia melangkah maju dan menyampaikan keluhannya langsung kepada sang gubernur.
    “Pak, saya mau nanya, Pak. Nama saya Aji Mustakim, saya tinggal di seberang, Pak. Tanah saya dari 2016 sampai sekarang belum dibayar sama Bina Marga,” ucap Aji.
    Ia bercerita keluhan ini telah sampaikan berkali-kali, bahkan hingga ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan pihak Bina Marga di Tanah Abang.
    Namun waktu terus berlalu, dan yang ia dapatkan hanyalah keheningan.
    “Tapi selama tujuh bulan enggak ada perkembangan. Saya mau tanya, Pak. Bagaimana kelanjutannya? Kalau memang dibatalkan, ya batalkan. Tapi rumah saya sudah rusak parah, Pak,” lanjutnya.
    Pramono, yang mendengarkan dengan tenang, menanggapinya dengan kepala dingin.
    Ia mengaku belum mengetahui persoalan yang menimpa Aji dan segera memanggil Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin yang berada di lokasi.
    “Kebetulan ada Pak Wali Kota di belakang saya. Saya minta beliau untuk meneliti dulu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau saya jawab sekarang, saya belum tahu karena ini baru saya dengar dari Bapak,” ujar Pramono.
    Namun bagi Aji, jawaban itu belum cukup untuk meredakan gelisah yang telah mengendap bertahun-tahun.
    Ia kembali menegaskan bahwa warga lain yang mengalami persoalan serupa sudah menerima haknya. Hanya dirinya yang tertinggal dalam ketidakpastian.
    Kali ini lebih tegas, seolah menggantungkan harapan terakhir pada pertemuan singkat itu.
    “Enggak, Pak. Yang lain sudah dibayar. Mumpung Bapak ke Cakung, saya mohon keadilan,” katanya.
    Pramono menutup percakapan dengan janji sederhana yakni meminta Munjirin untuk menyelesaikannya.
    “Nanti kasus Bapak akan diteliti oleh Pak Wali Kota,” tuturnya.
    (Reporter: Ruby Rachmadina | Editor: Larissa Huda)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Momen Warga Bongkar Masalah Lama di Depan Pramono Megapolitan 27 Mei 2025

    Warga Serobot Sesi Doorstop Pramono, Curhat Tanah Belum Dibayar sejak 2016 Megapolitan 27 Mei 2025

    Warga Serobot Sesi Doorstop Pramono, Curhat Tanah Belum Dibayar sejak 2016
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    — Momen tak terduga terjadi saat Gubernur Jakarta Pramono Anung menghadiri kegiatan penanaman pohon di kolong Tol Cakung,
    Jakarta Timur
    , Selasa (27/5/2025).
    Setelah menanam pohon, Pramono membuka sesi
    doorstop
    bagi para wartawan.
    Namun, di tengah sesi tanya jawab, seorang warga tiba-tiba menyela dan menyampaikan keluhannya langsung kepada Gubernur.
    Warga tersebut bernama Aji Mustakim, yang mengaku tinggal di wilayah seberang lokasi acara. Dengan wajah tegang dan suara terbata-bata, ia mengangkat tangan tinggi-tinggi, memohon diberi kesempatan berbicara.
    “Pak, saya mau nanya, Pak. Nama saya Aji Mustakim, saya tinggal di seberang, Pak. Tanah saya dari 2016 sampai sekarang belum dibayar sama Bina Marga,” ujar Aji kepada Pramono, Selasa.
    Aji mengaku sudah berulang kali mengadukan permasalahan tersebut, bahkan hingga ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan pihak Bina Marga di Tanah Abang. 
    “Tapi selama tujuh bulan enggak ada perkembangan. Saya mau tanya, Pak. Bagaimana kelanjutannya? Kalau memang dibatalkan, ya batalkan. Tapi rumah saya sudah rusak parah, Pak,” lanjutnya.
    Menanggapi keluhan tersebut, Pramono merespons dengan tenang. Ia mengaku belum mengetahui persoalan itu sebelumnya dan langsung menunjuk Wali Kota Jakarta Timur yang hadir di lokasi untuk menindaklanjuti laporan Aji.
    “Kebetulan ada Pak Wali Kota di belakang saya. Saya minta beliau untuk meneliti dulu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau saya jawab sekarang, saya belum tahu karena ini baru saya dengar dari Bapak,” ujar Pramono.
    Namun, Aji belum puas dengan jawaban tersebut. Ia menegaskan bahwa warga lain yang mengalami persoalan serupa sudah menerima pembayaran. Hanya dirinya yang belum mendapatkan haknya.
    “Enggak, Pak. Yang lain sudah dibayar. Mumpung Bapak ke Cakung, saya mohon keadilan,” kata Aji.
    Pramono kembali menegaskan bahwa ia akan menugaskan Wali Kota untuk menelusuri kasus tersebut.
    “Nanti kasus Bapak akan diteliti oleh Pak Wali Kota,” tutup Pramono.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hasan Nasbi: Pemerintah Mau Sikat Premanisme, Bukan Ormas

    Hasan Nasbi: Pemerintah Mau Sikat Premanisme, Bukan Ormas

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memberikan penegasan terkait maraknya pemberitaan dan kekhawatiran publik terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang dinilai kerap meresahkan, termasuk kasus penyitaan lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

    Dalam keterangannya, Hasan meminta agar istilah “ormas” tidak digunakan secara sembarangan karena dapat menimbulkan generalisasi yang merugikan banyak organisasi sah.

    “Mari samakan istilahnya. Jangan mudah menggunakan istilah Ormas. Karena Ormas itu banyak, teman-teman. Jadi Ormas itu, kalau kalian bergabung di PWI, PWI itu Ormas. Kalau kalian bergabung di AJI, itu juga Ormas. Nahdlatul Ulama, Ormas. Muhammadiyah, Ormas. Apa lagi, sebut saja. Jadi, banyak,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Komunikasi Kepresidenan, Senin (26/5/2025). 

    Menurut Hasan, yang menjadi perhatian dan target penindakan dari pemerintah bukanlah ormas secara umum, melainkan tindakan-tindakan yang berbau kekerasan, intimidasi, dan pemaksaan, atau yang disebutnya sebagai premanisme. 

    “Yang mau diatasi oleh pemerintah itu adalah premanisme. Tindakan-tindakan premanisme. Baik premanismenya individual, berkelompok, maupun organisasi.”

    Hasan menegaskan bahwa Presiden telah memberikan arahan langsung agar segala bentuk premanisme diberantas sesegera mungkin. Salah satu alasan utama dari sikap tegas ini adalah demi menciptakan iklim investasi dan usaha yang sehat dan kondusif. 

    “Arahan Presiden adalah premanisme ini harus diatasi sesegera mungkin karena mengganggu iklim usaha. Banyak sekali investor-investor yang mau masuk ke Indonesia, kemudian berpikir ulang, atau kemudian merasa kesulitan karena ada tindakan-tindakan premanisme seperti ini. Sehingga investor, pengusaha itu harus mengeluarkan biaya tambahan yang tidak diperlukan,” tuturnya.

    Pemerintah, kata Hasan, memiliki tujuan jangka panjang untuk menyederhanakan proses bisnis di Indonesia agar pertumbuhan ekonomi lebih cepat dan daya saing investasi meningkat. Dalam konteks ini, premanisme dipandang sebagai penghambat serius yang tidak bisa ditoleransi.

    Menindaklanjuti arahan Kepala Negara, aparat penegak hukum telah diminta untuk melakukan langkah-langkah konkret dan terukur.

    “Dan Presiden sudah memerintahkan aparat penegak hukum untuk melakukan kajian, tindakan sesegera mungkin supaya aksi premanisme ini bisa dihilangkan.”

    Hasan pun mengingatkan agar publik dan media tidak serta-merta menyematkan label “ormas” pada setiap kelompok yang berbuat onar. Menurutnya, penggunaan istilah yang tidak tepat bisa merusak reputasi organisasi-organisasi sah yang justru memberi kontribusi positif bagi masyarakat dan negara.

    “Lagi-lagi saya ingin mengatakan kepada teman-teman, jangan terlalu mudah menggunakan istilah ormas. Karena ormas ini ada undang-undangnya, mereka dibolehkan untuk berdiri, dan banyak sekali ormas. Kalau kita menggunakan istilah ormas, maka kita akan memukul rata semua organisasi. Organisasi yang sebagian besar itu tidak melakukan premanisme,” pungkas Hasan.