Xcloud.id

NGO: AJI

  • Kemenko IPK matangkan Kebijakan Satu Rencana Tata Ruang

    Kemenko IPK matangkan Kebijakan Satu Rencana Tata Ruang

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) sedang mematangkan Kebijakan Satu Rencana Tata Ruang (One Spatial Planning Policy).

    “Kemenko IPK sekarang sedang menggodok namanya One Spatial Planning Policy, jadi matra darat, laut, udara dan bawah tanah sedang kita satukan,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Kemenko IPK Nazib Faisal di Jakarta, Jumat.

    Nazib juga menambahkan bahwa tata ruang tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall nantinya akan masuk dalam rencana tata ruang.

    Kebijakan One Spatial Planning Policy tersebut merupakan pendekatan kebijakan tata ruang terpadu yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan dalam bumi.

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan kebijakan satu rencana tata ruang atau One Spatial Planning Policy dapat berperan dalam mengantisipasi potensi rawan bencana.

    Menurut dia, setiap tata ruang memiliki potensi tidak hanya potensi rawan bencana, namun juga potensi-potensi lainnya seperti potensi sosial dan potensi kehidupan.

    Dengan ada Kebijakan Satu Tata Ruang dapat memudahkan masyarakat untuk melihat tata uang secara utuh dan makro.

    Selama ini tata ruang masih dalam otoritas yang terpisah.

    Nusron mengatakan akibatnya terjadi tumpang tindih, zona makronya tidak ketahuan karena masing-masing berbicara pada zona mikronya.

    Gagasan ini untuk menyatukan satu tata ruang supaya dalam penataan makronya akan ketahuan dan tidak menyebabkan tumpang tindih.

    One Spatial Planning Policy tersebut bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

    Perencanaan tata ruang harus dapat mewujudkan ruang yang aman, nyaman, dan produktif.Kementerian ATR/BPN memandang perlu melakukan transformasi dalam rencana tata ruang dengan mengusung konsep One Spatial Planning Policy.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko AHY menjajaki infrastruktur energi nuklir dengan Dubes Rusia

    Menko AHY menjajaki infrastruktur energi nuklir dengan Dubes Rusia

    Arahan Pak Menko IPK, infrastruktur energi bersih. Jadi energi bersih, itu jadi langkah ke depan.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjajaki infrastruktur energi nuklir sebagai infrastruktur energi bersih dengan Duta Besar (Dubes) Federasi Rusia untuk Indonesia.

    Dalam pesan dan arahan dari Menko IPK yang disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Kemenko IPK Nazib Faisal kepada para pengusaha konsultan dalam HUT Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), Kemenko IPK sedang mengusahakan infrastruktur energi bersih menggunakan nuklir.

    “Kemarin Menko IPK bertemu dengan Dubes Rusia untuk Indonesia Bapak Sergei Tolchanov. Ada namanya Rosatom,” ujar Nazib Faisal, di Jakarta, Jumat.

    Tentunya rencana infrastruktur energi nuklir ini akan melibatkan banyak pelaku industri mulai dari pekerjaan konsultan, konstruksi, pekerjaan supervisi, dan sebagainya.

    Salah satu contoh infrastruktur energi bersih yang telah terbangun di Indonesia, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung di Bendungan Cirata, Jawa Barat, melibatkan mulai dari desain, supervisi, operasional pemeliharaan, dan sebagainya.

    “Arahan Pak Menko IPK, infrastruktur energi bersih. Jadi energi bersih, itu jadi langkah ke depan,” kata Nazib.

    Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjajaki peluang kerja sama pembangunan infrastruktur dengan Rusia.

    Peluang kerja sama Indonesia dan Rusia di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan semakin terbuka lebar usai pelaksanaan International Conference on Infrastructure (ICI) 2025.

    Dia menyampaikan bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto tengah menjalankan agenda nasional yang ambisius untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen per tahun, memperkuat ketahanan pangan, air, dan energi, serta meningkatkan kualitas hidup rakyat melalui pendidikan, layanan kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BP Tapera: KUR perumahan Danantara diusulkan ke Kemenko Perekonomian

    BP Tapera: KUR perumahan Danantara diusulkan ke Kemenko Perekonomian

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan sebesar Rp130 triliun dari Danantara akan diusulkan kepada Komite Kebijakan KUR Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

    Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan BP Tapera diminta untuk menindaklanjuti pembicaraan dengan Danantara terkait dengan komitmen dukungan pembiayaan dari Danantara untuk Program 3 Juta Rumah.

    “Dari diskusi awal sudah disampaikan juga dari Danantara bahwa dukungan Rp130 triliun itu adalah exercise awal untuk likuiditas di kebijakan KUR sebenarnya. KUR existing yang akan diusulkan nantinya ke Komite Kebijakan KUR Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk bisa mendesain kebijakan mendukung sektor perumahan,” ujar Heru di Jakarta, Jumat.

    Dia juga mengatakan, Danantara menyampaikan prinsipnya bahwa KUR itu adalah dukungan di sisi sektor yang sifatnya produktif, dan hal ini perlu diarahkan dukungan dari sisi perumahan ke depan seperti apa.

    Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BP Tapera dan Danantara akan membentuk kelompok kerja bersama untuk menindaklanjuti KUR perumahan tersebut.

    “Jadi ini masih diskusi awal, nanti kita akan tindaklanjuti dengan pembentukan working group bersama antara Kementerian PKP dan BP Tapera dengan Danantara dan teman-teman bank Himbara,” kata Heru.

    Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan Kementerian PKP, BP Tapera, Danantara Indonesia beserta lima bank Himbara sedang membahas teknis pengelolaan kucuran dana sebesar Rp130 triliun untuk proyek perumahan.

    Ara menyampaikan dana Rp130 triliun dari Danantara tersebut, akan digunakan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan.

    Kucuran dana dari Danantara, lanjut Ara, merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Ara, sektor perumahan turut mendukung pertumbuhan ekonomi karena melibatkan industri terkait.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PKP ingin UI lakukan kajian khusus sektor perumahan

    Menteri PKP ingin UI lakukan kajian khusus sektor perumahan

    Kami ingin ada kajian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia (UI) terhadap program perumahan di Indonesia. Ini merupakan bentuk komitmen Kementerian PKP untuk melibatkan mitra kerja termasuk dari kalangan akademisi untuk terlibat dalam program per

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menginginkan Universitas Indonesia (UI) melakukan kajian khusus di sektor perumahan.

    “Kami ingin ada kajian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia (UI) terhadap program perumahan di Indonesia. Ini merupakan bentuk komitmen Kementerian PKP untuk melibatkan mitra kerja termasuk dari kalangan akademisi untuk terlibat dalam program perumahan,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait di Jakarta, Kamis.

    Dia juga berharap UI melakukan kajiannya termasuk dari sisi Prosedur, Sistem, Anggaran atau SDM di Kementerian PKP sehingga mampu mendukung kami bekerja dengan baik untuk melayani masyarakat.

    Ia juga berjanji tidak akan melakukan intervensi terhadap pelaksanaan kajian dan penelitian dari UI sehingga hasilnya benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

    Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Indonesia (UI) dalam rangka memperkuat basis kebijakan berbasis data dan analisis akademik, khususnya terkait program-program perumahan subsidi pemerintah seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

    Menurut Ara, selama ini banyak sekali program perumahan seperti Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan program rumah bersubsidi yang belum pernah di evaluasi dan dikaji secara akademik serta riset yang baik.

    Selain itu, Kementerian PKP saat ini juga terus berupaya melaksanakan Program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan menjadi Kementerian yang dipercaya publik dan bekerja secara profesional.

    Melalui kerja sama ini, UI diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan dan strategi implementasi untuk mendukung pencapaian target ambisius program FLPP sebesar 350.000 unit per tahun, yang merupakan kuota tertinggi sepanjang sejarah pelaksanaan program ini.

    Demikian pula, diperlukan strategi peningkatan efektivitas program BSPS dalam mendorong akses masyarakat terhadap hunian layak berbasis swadaya.

    Adanya kajian tersebut dapat menjadi masukan bagi Kementerian PKP dalam melaksanakan program dan mendapatkan masukan hal – hal apa saja yang harus diperbaiki dan mencari solusi atas masalah yang ada di bidang perumahan.

    Kementerian PKP juga ingin melibatkan semua mitra kerja termasuk dari UI agar terlibat dalam Program 3 Juta Rumah bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat

    Selain itu, Kementerian PKP mendorong UI untuk melakukan kajian mendalam terhadap dampak ekonomi dari kedua program tersebut, khususnya dalam hal yakni pertama, penyerapan tenaga kerja, baik langsung di sektor konstruksi maupun secara tidak langsung melalui sektor pendukung.

    Kedua, Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk penghitungan efek pengganda (multiplier effect) di tingkat lokal dan nasional, serta ketiga Identifikasi dan evaluasi praktik pungutan liar yang masih terjadi di sektor perumahan, baik dalam proses perizinan, pembangunan, maupun penyaluran bantuan kepada masyarakat.

    Sementara itu, Rektor Universitas Indonesia (UI) Heri Hermansyah mengatakan siap memberikan dukungan kajian atas Program Perumahan Kementerian PKP.

    Untuk itu, pihaknya akan menyusun proposal penelitian terlebih dahulu dengan melibatkan sejumlah fakultas yang terkait.

    “Kami siap mendukung Kementerian PKP dalam penelitian di sektor perumahan ini,” kata Heri.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indef: Konsolidasi BUMN logistik oleh Danantara bangun kekuatan besar

    Indef: Konsolidasi BUMN logistik oleh Danantara bangun kekuatan besar

    Dengan adanya upaya untuk melakukan konsolidasi BUMN logistik ini saya kira adalah langkah bagus untuk memperbaiki kinerja BUMN logistik ke depannya,

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, rencana konsolidasi BUMN-BUMN di sektor logistik oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan upaya untuk membangun kekuatan besar.

    “Itu mungkin menjadi salah satu cara karena dengan situasi persaingan di sektor logistik saat ini harus dibangun sebuah BUMN yang memiliki kekuatan besar,” ujar Eko kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Kalau kemudian BUMN-BUMN ini bisa dikonsolidasikan, maka bisa menjadi langkah bagus untuk memperkuat mereka terutama dalam konteks strategi sebetulnya bagaimana untuk bisa efisien di pasar dan juga menghasilkan keuntungan.

    “Dengan adanya upaya untuk melakukan konsolidasi BUMN logistik ini saya kira adalah langkah bagus untuk memperbaiki kinerja BUMN logistik ke depannya,” kata Eko.

    Sebagai informasi, Badan Pengelola Investasi Danantara akan melakukan konsolidasi bisnis terhadap perusahaan-perusahaan BUMN di sektor logistik dan asuransi.

    Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria mengatakan, konsolidasi bisnis itu sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing perusahaan BUMN, serta memberikan nilai tambah yang signifikan bagi Danantara Indonesia.

    Dari sektor logistik, Dony mengatakan, terdapat sekitar 18 perusahaan BUMN yang bisnisnya mirip dengan kapasitas yang masing-masing kecil di sektor tersebut.

    Ia mengatakan, perusahaan BUMN sektor logistik itu tidak ada yang bermain di first mile, namun bermain di last mile dan middle mile, serta bermain dari ujung ke ujung namun tidak cukup kompetitif.

    Dony menjelaskan, tahap pertama Danantara Indonesia telah melakukan fundamental business review terhadap perusahaan-perusahaan BUMN terkait.

    Tahap kedua, pihaknya akan melakukan business consolidation (konsolidasi bisnis) dengan merampingkan atau melakukan merger terhadap perusahaan-perusahaan BUMN tersebut.

    Sebelumnya, konsolidasi bisnis antara perusahaan BUMN seperti itu tidak dapat dilakukan karena tidak adanya interkorelasi, yang saat ini bisa dilakukan karena Danantara Indonesia merupakan pemilik dari perusahaan-perusahaan BUMN tersebut.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian PU mempercepat penyelesaian SPAM Regional Mamminasata

    Kementerian PU mempercepat penyelesaian SPAM Regional Mamminasata

    SPAM bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi bukti nyata kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penyelesaian Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mamminasata di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

    Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pembangunan SPAM merupakan langkah strategis dalam percepatan pemenuhan akses air bersih bagi masyarakat.

    “SPAM bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi bukti nyata kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,”ujar Dody, di Jakarta, Kamis.

    Kementerian PU terus berkomitmen dalam meningkatkan akses pemerataan air minum layak di Indonesia melalui pembangunan SPAM.

    Salah satunya termasuk SPAM Regional Mamminasata di Sulsel. SPAM ini diproyeksikan mampu melayani hingga 80.000 sambungan rumah (SR) atau setara dengan 400.000 jiwa di wilayah metropolitan Makassar, termasuk Kabupaten Maros, Gowa, dan Takalar.

    Pembangunan SPAM Mamminasata terbagi menjadi dua tahap, dengan tahap pertama berkapasitas 500 liter/detik ditargetkan rampung Agustus 2025.

    SPAM Mamminasata memiliki kapasitas total 1.000 liter/detik, dengan sumber air yang berasal dari Bendungan Bili-Bili. Air akan dialirkan melalui jaringan transmisi ke 10 titik offtake yang tersebar di empat wilayah.

    Tahap pertama pembangunan yang sedang berlangsung, mencakup pembangunan instalasi pengolahan air (IPA), jaringan transmisi, serta fasilitas pendukung seperti reservoir dan sistem SCADA.

    Progres konstruksi SPAM Mamminasata tahap pertama saat ini telah mencapai 90,06 persen untuk unit IPA. Sementara, untuk tahap kedua pembangunan jaringan distribusi utama (JDU) telah mencapai 100 persen. Kementerian PU berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar pembangunan jaringan distribusi lanjutan dan sambungan rumah dapat segera dimulai, sehingga manfaat SPAM ini dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

    Jumlah anggaran yang dialokasikan bagi pembangunan SPAM Mamminasata tahap pertama sebesar Rp78,98 miliar yang bersumber dari APBN TA 2025. Sementara, untuk pembangunan JDU telah dialokasikan anggaran sebesar Rp99,88 miliar.

    Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya akan menangani pembangunan unit utama seperti IPA dan transmisi air curah. Sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab atas jaringan distribusi hilir dan sambungan ke rumah tangga.

    SPAM ini akan memasok air curah ke berbagai wilayah seperti Kecamatan Biringkanaya dan Tamanlarea di Makassar, Kecamatan Galesong di Takalar, hingga kawasan pesisir dan perbatasan di Gowa dan Maros. Tercatat, Kota Makassar mendapatkan alokasi tertinggi yakni 600 liter/detik, disusul Gowa 200 liter/detik, Maros 130 liter/detik, dan Takalar 70 liter/detik.

    Meskipun sebagian titik offtake telah selesai dibangun oleh APBN, pembangunan reservoir dan pipa distribusi di beberapa titik masih menunggu kesiapan APBD masing-masing kabupaten/kota.

    Kementerian PU berharap agar para kepala daerah dapat mempercepat eksekusi anggaran guna mendukung distribusi hingga ke rumah warga. Kementerian PU tidak ingin infrastruktur yang sudah dibangun dengan APBN ini menjadi idle karena hilirnya tidak siap.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko IPK: Tol Trans Sumatera dukung pertumbuhan pusat ekonomi baru

    Menko IPK: Tol Trans Sumatera dukung pertumbuhan pusat ekonomi baru

    Bukan hanya dalam aspek konektivitas, menghubungkan antardaerah, provinsi, kabupaten, kota, tetapi juga untuk perekonomian kita

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan proyek kereta cepat dan Tol Trans Sumatera mendukung pertumbuhan pusat ekonomi baru.

    Menurut AHY, keduanya dinilai memiliki potensi menjadi game changer tidak hanya dalam aspek konektivitas antarwilayah, tetapi juga dalam mendukung pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru dan meningkatkan daya saing nasional.

    “Bukan hanya dalam aspek konektivitas, menghubungkan antardaerah, provinsi, kabupaten, kota, tetapi juga untuk perekonomian kita,” ujarnya di Jakarta, Rabu.

    Proyek ini diharapkan mampu menciptakan konektivitas yang bukan hanya memadai, tetapi juga semakin kompetitif, sehingga dapat mendongkrak daya saing Indonesia di tingkat global.

    AHY juga menyampaikan bahwa di tengah keterbatasan fiskal yang ada, Presiden mengingatkan agar arah pembangunan infrastruktur ke depan semakin difokuskan pada kerja sama yang solid antara pemerintah dan badan usaha, dengan tetap membuka ruang partisipasi yang luas bagi semua pihak sehingga setiap pemangku kepentingan dapat berperan secara optimal.

    Menko IPK kembali menggelar diskusi strategis pada Rabu (18/6) bersama Kementerian dan jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya kelanjutan proyek kereta cepat dan Trans Sumatra.

    AHY juga menyoroti tingginya perhatian masyarakat dan media terkait pembangunan kereta cepat dan Trans Sumatra.

    Pertemuan ini juga menjadi tindak lanjut dari International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang digelar pekan lalu. Forum ICI dihadirkan untuk membangun pemahaman bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk mitra internasional dan calon investor, mengenai arah pembangunan infrastruktur nasional ke depan.

    “Tentu kita berharap BUMN juga tetap mengambil peran yang strategis, tapi di sisi lain kita juga membuka ruang yang fair untuk swasta. Nah, dari berbagai isu yang dibahas, beberapa tema yang juga diangkat dalam ICI kemarin, di antaranya tentu terkait dengan konektivitas, dengan transportasi, multimoda. Sehingga ketertarikan dari berbagai pihak juga bisa kita tangkap di situ,” kata AHY.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • SIG dan Timah Properti berkolaborasi bangun perumahan di Bekasi

    SIG dan Timah Properti berkolaborasi bangun perumahan di Bekasi

    Jakarta (ANTARA) – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) berkolaborasi dengan PT Timah Karya Persada Properti (Timah Properti) dalam pembangunan Cluster Alexandrite di Perumahan Familia Urban, Kota Bekasi, Jawa Barat.

    ”Pembangunan Cluster Alexandrite telah dimulai sejak Februari 2025 dengan progres pengerjaan mencapai 30 persen dan ditargetkan rampung pada akhir 2025. Estimasi total bahan bangunan yang akan dipasok oleh SIG hingga akhir proyek sebanyak 6.318 zak semen dan 1.136 m3 beton siap pakai. SIG bangga dapat berkolaborasi dengan Timah Properti dalam proyek ini dan berkontribusi dalam mendukung program 3 juta rumah,” kata Corporate Secretary SIG Vita Mahreyni di Jakarta, Rabu.

    Kolaborasi antara SIG dengan Timah Properti ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan kerja sama kedua belah pihak pada Februari lalu. Dalam pembangunan Cluster Alexandrite, SIG dipercaya untuk memberikan jasa konstruksi dan memasok kebutuhan bahan bangunan ramah lingkungan untuk pembangunan 53 unit rumah tipe 60 dan VAR (bervariasi sesuai kebutuhan konsumen).

    Dalam proyek ini, SIG memberikan layanan jasa konstruksi seperti penentuan dan pengikutsertaan mitra kontraktor SobatBangun dalam tender kontraktor pelaksana proyek, sekaligus layanan pemantauan terhadap pelaksanaan proyek. Sementara itu, bahan bangunan yang dipasok berupa semen multifungsi jenis PCC (Portland Composite Cement) dan beton siap pakai (readymix). Hingga Mei 2025, SIG telah memasok semen sebanyak 2.257 zak dan beton siap pakai sebanyak 315m3.

    Semen PCC dari SIG merupakan semen ramah lingkungan dengan tingkat emisi karbon yang dihasilkan dari proses produksi sebesar 494kg CO2/ton semen, lebih rendah dibandingkan rata-rata semen konvensional sebesar 800kg CO2/ton semen. Emisi karbon produk semen PCC SIG juga tercatat lebih rendah hingga 38 persen dibandingkan emisi karbon semen konvensional.

    Vita Mahreyni menambahkan, SIG terus mengoptimalkan portofolio bisnisnya untuk mendukung pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi digital. SobatBangun adalah platform digital yang mengintegrasikan berbagai layanan untuk kebutuhan renovasi dan pembangunan, mulai dari kebutuhan desain (arsitek), interior, tenaga pembangun (kontraktor), konstruksi, pengisian perabotan rumah, dukungan finansial, hingga instalasi solar panel.

    Sementara itu, Direktur Utama Timah Properti, Abdul Kamaroes menyampaikan bahwa kerja sama antara Timah Properti dengan SIG di bidang jasa konstruksi dan penyediaan bahan bangunan memberikan nilai bersama bagi kedua belah pihak, khususnya bagi Timah Properti, karena kerja sama ini berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pekerjaan rumah dan infrastruktur di Cluster Alexandrite.

    “Kerja sama dengan SIG juga memastikan ketersediaan dan kelancaran pasokan bahan bangunan khususnya semen dan beton siap pakai yang merupakan komponen utama pekerjaan konstruksi di Cluster Alexandrite, Familia Urban, terjaga dengan baik,” ujar Abdul Kamaroes.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP gagalkan penyelundupan 1.950 telur penyu di Kalimantan Barat

    KKP gagalkan penyelundupan 1.950 telur penyu di Kalimantan Barat

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP berhasil menggagalkan penyelundupan 1.950 telur penyu di Kalimantan Barat.

    “Saya mendapat laporan dari Kepala Stasiun PSDKP Pontianak menyampaikan telah berhasil menggagalkan penyelundupan telur penyu sebanyak empat karton/box dengan jumlah 1.950 butir. Hewan penyu dilarang untuk ditangkap, apalagi telurnya (diperdagangkan),” ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

    Perdagangan telur penyu dilarang karena akan memutus plasma nutfah hewan laut tersebut sehingga perkembangbiakannya dapat terhenti.

    “Bisa dibayangkan 1.950 ekor penyu harusnya dia menetas bisa ke laut lagi, dan penyu itu juga menjadi penyeimbang habitat di laut. Mereka umurnya bisa puluhan tahun. Lahir di sini, keliling dunia balik lagi, bertelur lagi, seperti itu,” kata Pung.

    Pengawasan oleh Tim gabungan Stasiun PSDKP Pontianak dan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan wilayah kerja Sintete menggagalkan pengiriman telur penyu di Pelabuhan Umum Kapet Sintete, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

    Modus operandi dilakukan dengan pengiriman menggunakan kapal laut dari Pulau Tambelan Kepulauan Riau akan dikirim ke Sintete Sambas dan kemudian akan dikirimkan ke Malaysia.

    Telur-telur tersebut kemungkinan dijual ke sana untuk dikonsumsi, atau mungkin ditetaskan. Barang bukti diamankan di Kantor Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Wilayah Kerja Sintete Kalimantan Barat. Nilai kerugian yang diselamatkan sebesar Rp29.250.000 .

    Telur penyu masuk dalam Kategori Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) yang dilarang diperdagangkan.

    Saat ini PSDKP sedang pendalaman/penelusuran terkait pemilik, pembawa, dan penerima. PSDKP hadir untuk melestarikan atau menjaga supaya spesies penyu tidak punah dan mencegah dampak buruk pada habitat penyu yang ditimbulkan dari penyelundupan telur penyu.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP tertibkan 21 rumpon ilegal diduga milik asing di perairan Papua

    KKP tertibkan 21 rumpon ilegal diduga milik asing di perairan Papua

    Jadi kapal-kapal ikan asing ilegal tersebut sengaja memasang rumpon-rumpon ilegal tersebut untuk mengumpulkan ikan secara ilegal

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP berhasil menertibkan 21 rumpon ilegal diduga milik nelayan Filipina di perairan Papua dan berhasil menyelamatkan valuasi kerugian negara sebesar Rp16,8 miliar

    “Kapal kita melakukan operasi juga di wilayah perairan Papua dan mengamankan 21 rumpon ilegal diduga milik nelayan asal Filipina. Rumpon-rumpon ini harusnya tidak terpasang di wilayah kita. Jadi kapal-kapal ikan asing ilegal tersebut sengaja memasang rumpon-rumpon ilegal tersebut untuk mengumpulkan ikan secara ilegal,” ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

    Modus operandi pemasangan rumpon-rumpon tersebut oleh kapal ikan asing ilegal agar rumpon-rumpon tersebut menjadi tempat fishing ground kapal-kapal ikan asing ilegal. Dampak dari rumpon ilegal ini sangat merugikan yang mana rumpon ilegal tersebut menjadi penghalang bagi ikan-ikan untuk masuk ke perairan di Indonesia.

    Rumpon-rumpon ini mengumpulkan ikan yang seharusnya bisa masuk sampai ke perairan dalam Indonesia, namun oleh kapal-kapal asing tersebut dipasangi rumpon sehingga menjadi pagar atau penghalang (barrier) ikan masuk ke perairan dalam.

    Di sinilah kapal-kapal ikan asing ilegal tersebut menangkap ikannya. Satu rumpon ilegal ini ketika sekali diangkat bisa mengambil 10 ton ikan. Rumpon-rumpon itu juga kemudian membuat terganggunya ekosistem sumber daya ikan, migrasi, nursery ground. Lalu menyebabkan nelayan kecil harus melaut dengan jarak tempuh fishing ground yang jauh untuk mencari ikan.

    “Inilah yang coba ditertibkan oleh PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan masih ada berapa rumpon ilegal lagi yang akan dilakukan penertiban oleh PSDKP di sana,” katanya.

    Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menertibkan delapan rumpon ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 716 Laut Sulawesi yang berbatasan langsung dengan perairan Filipina.

    Rumpon berjenis menetap atau ponton itu, ditemukan tidak jauh dari perbatasan wilayah Indonesia-Filipina. PSDKP menertibkan karena pemasangan rumpon-rumpon itu selain tidak memiliki identitas, juga dilakukan tanpa izin pemerintah.

    Rumpon atau Fish Aggregating Device (FAD) merupakan alat bantu penangkapan ikan yang penting untuk meningkatkan produktivitas penangkapan ikan.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.