Xcloud.id

NGO: AJI

  • Ade Armando Jadi Komisaris PLN Nusantara Power – Page 3

    Ade Armando Jadi Komisaris PLN Nusantara Power – Page 3

    Sebelumnya, PLN Nusantara Power (PLN NP) tengah mendorong percepatan transisi energi di Indonesia demi Nusantara yang lebih hijau dengan mengurangi emisi karbon (CO2) pada angka 17 juta ton co2.

    Perusahaan berkomitmen dalam mewujudkan Indonesia yang lebih hijau. Melalui berbagai inovasi salah satunya adalah menjadi penyedia bursa karbon terbesar di Indonesia, co-firing dan proyek energi baru terbarukan (EBT) bertema Green Energy Movement (GEM).

    Hampir 1 juta karbon telah diperdagangkan di Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) oleh PLN Nusantara Power melalui PLTGU Muara Karang Blok 3.

    Direktur Human Capital Management dan Administrasi Karyawan Aji menyampaikan arti penting telah melantainya bursa carbon ini.

    Dia menuturkan, PLN NP mengusahakan dari berbagai sisi untuk mencapai Net Zero Emission di tahun 2060 atau lebih cepat.

    “Selain melalui bursa karbon, terdapat 11 PLTU PLN NP yang telah menjadi peserta perdagangan karbon dan mendapatkan kuota Persetujuan Teknis batas Atas Emisi Pelaku Usaha (PTBAE-PU) yang disetujui oleh Kementerian ESDM dengan jumlah yang dapat diperdagangkan mencapai 35 juta ton,” jelas dia.

    Salah satu kinerja apik PLN NP ditunjukkan melalui produksi energi bersih yang berasal dari co-firing sepanjang tahun 2023 sebanyak 525,62 GWh atau setara dengan reduksi emisi karbon sebesar 533.291,79MT.

    Hingga kini, PLN NP telah melaksanakan co-firing secara kontinyu pada 24 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang tersebar di seluruh Indonesia.

    “Sejalan dengan semangat dunia dalam menurunkan suhu bumi dan tertuang pada Paris Agreement, PLN Nusantara Power berkontribusi melalui Green Energy Movement,” terang Aji.

     

     

  • Plafon KUR perumahan dinaikkan hingga Rp5 miliar

    Plafon KUR perumahan dinaikkan hingga Rp5 miliar

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Kamis (3/7/2025). (ANTARA/Aji Cakti)

    Menko Perekonomian: Plafon KUR perumahan dinaikkan hingga Rp5 miliar
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 03 Juli 2025 – 19:33 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan dinaikkan sampai dengan Rp5 miliar untuk kontraktor UMKM.

    “Untuk ekosistem perumahan tadi juga diluncurkan, plafonnya dinaikkan sampai dengan Rp5 miliar dan itu diberikan untuk UMKM yang berupa kontraktor usaha menengah dan kecil dengan kriteria sesuai dengan UMKM yaitu modal sampai Rp5 miliar dan turnover ataupun penjualan Rp50 miliar,” ujar Airlangga di Jakarta, Kamis (3/7).

    Plafon hingga Rp5 miliar tersebut dapat membantu pengembang untuk bisa membangun 38 hingga 40 unit rumah dengan tipe 36 selama empat sampai dengan lima tahun.

    Kemudian pemerintah juga memberikan bagi sisi permintaannya (demand side) untuk perorangan di mana untuk demand side ini bisa juga untuk renovasi rumah yang digunakan untuk usaha ataupun renovasi rumah.

    “Dengan demikian, kita akan mempersiapkan plafonnya (untuk renovasi) kira-kira Rp13 triliun,” ujar Airlangga.

    Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan rapat koordinasi terkait evaluasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    “Hari ini saya menghadiri rapat evaluasi kredit usaha rakyat (KUR) semester 1 tahun 2025 dan Usulan Pengembangan Skema KUR tahun 2025. Tindak lanjut dukungan yang begitu besar dari Bapak Presiden Prabowo terhadap sektor perumahan,” kata Ara.

    Dia mengatakan, berkat arahan dan dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto, Program 3 Juta Rumah untuk rakyat mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak dan ekosistem perumahan.

    Pemerintah terus mendorong pelaksanaan Program 3 Juta Rumah membangun dan merenovasi hunian untuk masyarakat dengan baik. Koordinasi antar instansi pemerintah pun terus dilaksanakan agar mampu berkolaborasi dan bersinergi menghasilkan program dan kebijakan pro rakyat.

    Sumber : Antara

  • RI akan beli energi dari AS mencapai 15,5 miliar dolar AS

    RI akan beli energi dari AS mencapai 15,5 miliar dolar AS

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Kamis (3/7/2025). (ANTARA/Aji Cakti)

    Airlangga: RI akan beli energi dari AS mencapai 15,5 miliar dolar AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 03 Juli 2025 – 21:45 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan Indonesia berencana untuk melakukan pembelian energi dari Amerika Serikat (AS) dengan total mencapai 15,5 miliar dolar AS.

    “Siang hari ini kita baru saja membahas berkait dengan apa yang dilakukan Indonesia berkaitan dengan tawaran (offer) kepada Amerika terkait dengan tarif. Jadi tadi sudah dibahas tentang rencana Indonesia mengenai pembelian energi yang totalnya bisa mencapai 15,5 miliar dolar AS,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (3/7).

    Kemudian, lanjutnya, terkait juga dengan pembelian barang agrikultur, dan juga terkait dengan rencana investasi termasuk di dalamnya oleh BUMN dan Danantara.

    “Sehingga rencananya akan diadakan perjanjian ataupun memorandum of understanding antara Indonesia dengan mitranya di Amerika Serikat pada tanggal 7 Juli nanti,” katanya.

    Hal ini menunjukkan bahwa antara pemerintah,pengusaha, BUMN dan swasta ini bersama-sama untuk merespons terkait dengan adanya pengenaan tarif resiprokal.

    “Tentu arahan Bapak Presiden dengan adanya komitmen pembelian oleh Indonesia terhadap produk Amerika, ini yang sifatnya tidak jangka pendek (short term) tetapi bisa jangka panjang (long term),” kata Airlangga.

    “Jadi defisit perdagangan Amerika Serikat terhadap Indonesia 19 miliar dolar AS, tetapi yang kita tawarkan pembelian kepada mereka itu jumlahnya melebihi yaitu 34 miliar dolar AS. Itu tujuan dari rapat koordinasi yang dilaksanakan hari ini antara para pemangku kepentingan kementerian maupun dengan pelaku usaha,” lanjutnya.

    Sebagai informasi, Pemerintah Indonesia berencana meningkatkan impor komoditas energi dari Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari strategi menyeimbangkan neraca perdagangan antara kedua negara.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, meskipun neraca dagang Indonesia secara resmi tercatat surplus sekitar 14,5 miliar dolar AS versi Badan Pusat Statistik (BPS) RI, namun pencatatan di AS justru menunjukkan angka yang melebihi itu.

    Untuk itu, strategi pemerintah adalah melakukan impor LPG, minyak mentah (crude oil), dan BBM langsung dari AS dengan nilai di atas 10 miliar dolar AS.

    Rencana tersebut mencakup peningkatan impor LPG dari AS dari 54 persen menjadi 65-80 persen, sementara impor crude oil yang saat ini di bawah 4 persen akan ditingkatkan menjadi lebih dari 40 persen.

    Sumber : Antara

  • Jadi Tersangka, Eks Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono Dicegah ke Luar Negeri

    Jadi Tersangka, Eks Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono Dicegah ke Luar Negeri

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mencegah eks Sekjen Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ma’ruf Cahyono (MC) ke luar negeri. Hal ini dilakukan untuk efektivitas penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan korupsi berupa penerimaan gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan MPR.

    Dalam kasus ini, Ma’ruf Cahyono sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus penerimaan gratifikasi tersebut.

    “Benar. Sudah dilakukan cegah ke luar negeri kepada yang bersangkutan,” ujar Jubir KPK Budi Prasetyo, Kamis (3/7/2025).

    Menurut Budi, Ma’ruf Cahyono dicegah ke luar negeri karena keberadaannya dibutuhkan dalam proses pengusutan perkara gratifikasi di lingkungan MPR ini. Ma’ruf Cahyono sudah dicegah ke luar negeri sejak 10 Juni 2025 lalu.

    “Tentu dalam pencegahan luar negeri terhadap pihak-pihak terkait dibutuhkan oleh penyidik keberadaan yang bersangkutan, sehingga proses pemeriksaan atau proses penyidikan nanti dapat dilakukan secara efektif,” jelas Budi.

    Sebelum mengumumkan Ma’ruf Cahyono sebagai tersangka, KPK sudah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini. Terbaru, Rabu (2/7/2025) kemarin, KPK memeriksa karyawan swasta Jonathan Hartono untuk didalami investasi yang dilakukan oleh tersangka Ma’ruf Cahyono.

    KPK juga sudah memeriksa sejumlah saksi yang merupakan mantan pejabat di Sekretariat Jenderal MPR, antara lain Kartika Indriati Sekarsari selaku pejabat pengadaan barang/jasa di lingkungan Setjen MPR pada 2020-2023 dan Darojat Agung Sasmita Aji selaku kelompok kerja unit kerja pengadaan barang dan jasa (Pokja UKPBJ) di Sekretariat Jenderal MPR pada 2020.

    Saksi lain yang sudah diperiksa adalah Cucu Riwayati selaku pejabat pengadaan barang/jasa pengiriman dan penggandaan pada Setjen MPR 2020-2021, Fahmi Idris selaku Pokja UKPBJ di Sekjen MPR pada 2020, Dyastasita Widya Budi selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) pada kegiatan di biro persidangan dan sosialisasi Setjen MPR Tahun 2020, dan Joni Jondriman selaku kepala UKPBJ di Sekretariat Jenderal MPR pada 2020.

    Dalam kasus ini, KPK telah melakukan penghitungan sementara terkait besaran angka penerimaan gratifikasi oleh tersangka, yakni sekitar Rp 17 miliar. Jumlah penerimaan gratifikasinya tidak menutup kemungkinan bertambah seiring pendalaman atas keterangan para saksi serta alat bukti lainnya.

    Terpisah, Sekjen MPR Siti Fauziah menegaskan bahwa kasus penerimaan gratifikasi di MPR itu merupakan perkara lama dan terjadi pada periode 2019-2021. Siti juga menegaskan, pimpinan MPR periode 2024-2030 maupun periode 2019-2024 tidak terlibat dalam kasus ini.

  • Airlangga: RI akan beli energi dari AS mencapai 15,5 miliar dolar AS

    Airlangga: RI akan beli energi dari AS mencapai 15,5 miliar dolar AS

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan Indonesia berencana untuk melakukan pembelian energi dari Amerika Serikat (AS) dengan total mencapai 15,5 miliar dolar AS.

    “Siang hari ini kita baru saja membahas berkait dengan apa yang dilakukan Indonesia berkaitan dengan tawaran (offer) kepada Amerika terkait dengan tarif. Jadi tadi sudah dibahas tentang rencana Indonesia mengenai pembelian energi yang totalnya bisa mencapai 15,5 miliar dolar AS,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

    Kemudian, lanjutnya, terkait juga dengan pembelian barang agrikultur, dan juga terkait dengan rencana investasi termasuk di dalamnya oleh BUMN dan Danantara.

    “Sehingga rencananya akan diadakan perjanjian ataupun memorandum of understanding antara Indonesia dengan mitranya di Amerika Serikat pada tanggal 7 Juli nanti,” katanya.

    Hal ini menunjukkan bahwa antara pemerintah,pengusaha, BUMN dan swasta ini bersama-sama untuk merespons terkait dengan adanya pengenaan tarif resiprokal.

    “Tentu arahan Bapak Presiden dengan adanya komitmen pembelian oleh Indonesia terhadap produk Amerika, ini yang sifatnya tidak jangka pendek (short term) tetapi bisa jangka panjang (long term),” kata Airlangga.

    “Jadi defisit perdagangan Amerika Serikat terhadap Indonesia 19 miliar dolar AS, tetapi yang kita tawarkan pembelian kepada mereka itu jumlahnya melebihi yaitu 34 miliar dolar AS. Itu tujuan dari rapat koordinasi yang dilaksanakan hari ini antara para pemangku kepentingan kementerian maupun dengan pelaku usaha,” lanjutnya.

    Sebagai informasi, Pemerintah Indonesia berencana meningkatkan impor komoditas energi dari Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari strategi menyeimbangkan neraca perdagangan antara kedua negara.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, meskipun neraca dagang Indonesia secara resmi tercatat surplus sekitar 14,5 miliar dolar AS versi Badan Pusat Statistik (BPS) RI, namun pencatatan di AS justru menunjukkan angka yang melebihi itu.

    Untuk itu, strategi pemerintah adalah melakukan impor LPG, minyak mentah (crude oil), dan BBM langsung dari AS dengan nilai di atas 10 miliar dolar AS.

    Rencana tersebut mencakup peningkatan impor LPG dari AS dari 54 persen menjadi 65-80 persen, sementara impor crude oil yang saat ini di bawah 4 persen akan ditingkatkan menjadi lebih dari 40 persen.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Indra Arief Pribadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko Perekonomian: KUR perumahan akan diluncurkan Juli

    Menko Perekonomian: KUR perumahan akan diluncurkan Juli

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan diharapkan bisa diluncurkan pada Juli tahun ini.

    Airlangga mengatakan, implementing regulation terkait KUR perumahan yang dibutuhkan adalah peraturan Menteri Keuangan dan juga peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

    “Jadi kami berharap pada Juli (KUR perumahan) sudah bisa diluncurkan,” katanya di Jakarta, Kamis.

    Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menargetkan penyusunan Peraturan Menteri terkait skema dan mekanisme usulan kredit usaha rakyat (KUR) bidang perumahan bisa selesai pada akhir Juli tahun ini.

    Hal itu diperlukan sebagai landasan peraturan pelaksanaan pembangunan perumahan bagi masyarakat mengingat pemerintah akan segera mengucurkan dana dari Danantara untuk sektor perumahan.

    “Kami akan kerja cepat untuk segera menyelesaikan Peraturan Menteri terkait usulan skema dan mekanisme KUR. Targetnya selesai akhir Juli ini,” ujar Ara.

    Menteri PKP juga berterima kasih atas kerja keras dari jajaran Eselon I Kementerian PKP dan BP Tapera dan ekosistem perumahan untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah.

    Kementerian PKP juga mentargetkan untuk menyelesaikan sejumlah Peraturan Menteri untuk menjadi dasar peraturan pelaksanaan program di lapangan yang terkait skema dan mekanisme pembiayaan dan pembangunan rumah untuk masyarakat.

    “Adanya dukungan pembiayaan dari Danantara sebesar Rp130 triliun tentunya menjadi angin segar bagi ekosistem perumahan untuk terus bekerja keras dan bersinergi membangun rumah yang layak dan terjangkau serta berkualitas,” kata Ara.

    Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan dana Rp130 triliun dari Danantara tersebut, akan digunakan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan.

    Kucuran dana dari Danantara, lanjut Ara, merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, sektor perumahan turut mendukung pertumbuhan ekonomi karena melibatkan industri terkait.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Airlangga: Pekerja migran bisa akses KUR tanpa jaminan Rp100 juta

    Airlangga: Pekerja migran bisa akses KUR tanpa jaminan Rp100 juta

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan pekerja migran bisa mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan sebesar Rp100 juta.

    “Mengenai pekerja migran di mana pekerja migran bisa mengakses KUR tanpa jaminan sebesar Rp100 juta,” ujar Airlangga di Jakarta, Kamis.

    Dia menambahkan KUR tersebut bisa digunakan untuk proses keberangkatan atau pelatihan bagi tenaga kerja migran.

    “(KUR) Itu bisa digunakan untuk memproses mereka pergi ataupun juga untuk pelatihan,” katanya.

    KUR untuk tenaga kerja migran tersebut merupakan salah satu dari tiga program baru terkait penyaluran KUR oleh pemerintah. Dua program baru lainnya terkait KUR yakni KUR untuk tebu rakyat dan KUR perumahan.

    Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program pembiayaan/kredit bersubsidi pemerintah dengan bunga rendah, yang 100% dananya milik Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Penyalur KUR dan disalurkan dalam bentuk dana keperluan modal kerja serta investasi.

    Pembiayaan/kredit tersebut disalurkan kepada pelaku UMKM individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau feasible namun belum bankable.

    Subsidi yang diberikan oleh pemerintah berupa subsidi bunga dan ada pola penjaminan sehingga agunan pokok KUR berupa usaha atau obyek yang dibiayai.

    Untuk tahun 2025, Pemerintah menetapkan target penyaluran KUR maksimal sampai dengan Rp300 triliun dengan mempertimbangkan kecukupan anggaran subsidi bunga/ subsidi marjin KUR Tahun Anggaran 2025.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indonesia serius merespons tarif resiprokal AS

    Indonesia serius merespons tarif resiprokal AS

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Kamis (3/7/2025) (ANTARA/Aji Cakti)

    Menko Perekonomian: Indonesia serius merespons tarif resiprokal AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 03 Juli 2025 – 17:36 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan, Indonesia sangat serius dalam merespons tarif resiprokal dari Amerika Serikat (AS).

    Airlangga mengatakan bahwa untuk status saat ini, tim Indonesia sudah berada di Washington, Amerika Serikat bersama dengan negara-negara lainnya yang ada disana antara lain India, Jepang, EU, Vietnam dan juga Malaysia.

    “Jadi dengan demikian Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia sangat serius untuk merespons tarif (resiprokal) ini,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (3/7).

    Indonesia secara tertulis sudah memasukkan dan sudah dibahas dengan kantor perwakilan dagang AS atau United States Trade Representative (USTR), Secretary of Commerce maupun Secretary of Treasury AS.

    Sebagai informasi, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut sampai saat ini belum ada kesepakatan dengan Amerika Serikat terkait dengan negosiasi tarif resiprokal sebesar 32 persen.

    “Yang masih kita tunggu adalah dengan Amerika, yang belum deal dan sebagainya. Jadi nunggu waktu, di negara lain juga belum deal semua,” ujar Budi di Jakarta, Rabu.

    Budi berharap negosiasi dengan Amerika Serikat dapat berjalan dengan mulus, meski sudah mendekati batas akhir yakni pada 8 Juli mendatang.

    Ia optimistis, hubungan Indonesia dan Amerika Serikat semakin membaik. Apalagi, kedua negara saling membutuhkan dalam hal perdagangan.

    Di sisi lain, Amerika merupakan negara penyumbang surplus nomor satu bagi neraca perdagangan Indonesia dengan nilai 7,08 miliar dolar AS.

    Sementara India, berada pada urutan kedua dengan 5,30 miliar dolar AS dan Filipina sebesar 3,69 miliar dolar AS.

    Untuk mempertahankan angka tersebut, lanjut Budi, Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga melakukan identifikasi komoditas unggulan untuk ekspor ke Amerika.

    Budi mengatakan, pemerintah masih terus menunggu proses negosiasi, namun di sisi lain juga melakukan persiapan apabila diplomasi tidak berjalan dengan baik.

    Sumber : Antara

  • Pemerintah beri subsidi bunga 5 persen bagi kontraktor UMKM perumahan

    Pemerintah beri subsidi bunga 5 persen bagi kontraktor UMKM perumahan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah memberikan subsidi bunga sebesar 5 persen untuk kontraktor UMKM terkait perumahan.

    “Subsidi bunga diberikan untuk sektor konstruksi yang usaha kecil dan menengah (small and medium enterprise), pemerintah memberikan subsidi bunga fix sebesar 5 persen,” ujar Airlangga di Jakarta, Kamis.

    Contohnya kalau perbankan memberikan bunga sebesar 11 persen, maka kontraktor UMKM bisa membayar 6 persen, tapi kalau perbankan memberikan bunga 12 persen, maka kontraktor hanya perlu membayar bunganya sebesar 7 persen sesuai dengan perbankan masing-masing baik Himbara maupun swasta.

    Subsidi bunga merupakan selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh penyalur dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada debitur KUR.⁣

    Sebagai informasi, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan bahwa UMKM yang terlibat dalam pembangunan 3 juta rumah sudah terkurasi secara kualitas manajemen dan kompetensi teknis.

    Dia memastikan UMKM-UMKM yang terlibat dalam program pembangunan 3 juta rumah tersebut memiliki kualifikasi, kualitas manajemen keuangan, operasi, dan teknisnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

    Maman menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) untuk memastikan UMKM yang terlibat tersebut memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam proses pembangunan rumah.

    Dalam proses kurasi, lanjut Maman, Kementerian UMKM dan Kementerian PKP bekerja sama dalam menentukan pelaku UMKM yang bisa terlibat dalam proses pembangunan tersebut.

    Menurut dia, pelaku UMKM sudah lama terlibat dalam pembangunan. Namun kali ini, pelaku tersebut akan lebih diawasi dan dipantau, khususnya UMKM yang perlu mendapat dukungan finansial.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko Perekonomian: Plafon KUR perumahan dinaikkan hingga Rp5 miliar

    Menko Perekonomian: Plafon KUR perumahan dinaikkan hingga Rp5 miliar

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan dinaikkan sampai dengan Rp5 miliar untuk kontraktor UMKM.

    “Untuk ekosistem perumahan tadi juga diluncurkan, plafonnya dinaikkan sampai dengan Rp5 miliar dan itu diberikan untuk UMKM yang berupa kontraktor usaha menengah dan kecil dengan kriteria sesuai dengan UMKM yaitu modal sampai Rp5 miliar dan turnover ataupun penjualan Rp50 miliar,” ujar Airlangga di Jakarta, Kamis.

    Plafon hingga Rp5 miliar tersebut dapat membantu pengembang untuk bisa membangun 38 hingga 40 unit rumah dengan tipe 36 selama empat sampai dengan lima tahun.

    Kemudian pemerintah juga memberikan bagi sisi permintaannya (demand side) untuk perorangan di mana untuk demand side ini bisa juga untuk renovasi rumah yang digunakan untuk usaha ataupun renovasi rumah.

    “Dengan demikian, kita akan mempersiapkan plafonnya (untuk renovasi) kira-kira Rp13 triliun,” ujar Airlangga.

    Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan rapat koordinasi terkait evaluasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    “Hari ini saya menghadiri rapat evaluasi kredit usaha rakyat (KUR) semester 1 tahun 2025 dan Usulan Pengembangan Skema KUR tahun 2025. Tindak lanjut dukungan yang begitu besar dari Bapak Presiden Prabowo terhadap sektor perumahan,” kata Ara.

    Dia mengatakan, berkat arahan dan dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto, Program 3 Juta Rumah untuk rakyat mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak dan ekosistem perumahan.

    Pemerintah terus mendorong pelaksanaan Program 3 Juta Rumah membangun dan merenovasi hunian untuk masyarakat dengan baik. Koordinasi antar instansi pemerintah pun terus dilaksanakan agar mampu berkolaborasi dan bersinergi menghasilkan program dan kebijakan pro rakyat.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.