Xcloud.id

NGO: AJI

  • UE komitmen akui sawit Indonesia berkelanjutan di IEU-CEPA

    UE komitmen akui sawit Indonesia berkelanjutan di IEU-CEPA

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan Uni Eropa atau UE berkomitmen mengakui sawit Indonesia sebagai komoditas yang berkelanjutan dalam Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

    “Yang menjadi komitmen UE mengakui sawit kita sebagai sumber bahan baku, energi atau produk makanan karena sawit ini penggunaannya bermacam-macam dan luas. Juga sawit itu sebagai komoditas sustainable (berkelanjutan). Itu penting,” ujar Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono di Jakarta, Senin.

    Uni Eropa mengakui bahwa sawit Indonesia adalah sumber yang berkelanjutan (sustainable sources) untuk energi, untuk makanan, dan sebagainya. Pengakuan ini penting secara politik, maupun ekonomi.

    Bahkan dalam perjanjian IEU-CEPA terdapat protokol khusus mengenai sawit. “Ada protokol khusus mengenai sawit. Belum pernah ada dalam perjanjian CEPA mana pun terdapat protokol khusus terkait sawit dan baru kali ini ada dalam IEU-CEPA,” kata Djatmiko.

    Indonesia ingin ke depannya hal itu menjadi sesuatu yang benar-benar dilaksanakan. Indonesia juga tetap komitmen untuk memastikan bahwa sawit Indonesia berkelanjutan.

    “Dengan pengakuan itu, kita memproyeksikan ke depannya potensi pasar sawit di Uni Eropa itu akan semakin terbuka,” kata Djatmiko.

    Pengakuan tersebut tentunya diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor sawit Indonesia dan turunannya ke pasar negara-negara Eropa.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Produk ekspor tekstil sampai sawit RI dapat tarif 0 persen di IEU-CEPA

    Produk ekspor tekstil sampai sawit RI dapat tarif 0 persen di IEU-CEPA

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan produk-produk ekspor Indonesia mulai dari tekstil sampai dengan sawit dan turunannya dapat tarif 0 persen dalam Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)

    “Jadi untuk apparel contohnya, dapat zero (tariff) saat Entry Into Force atau EIF (tahap pemberlakuan). Jadi alas kaki, apparel, tekstil, makanan olahan, bahkan sawit dan turunannya, semua akan dapat Entry Into Force,” ujar Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono di Jakarta, Senin.

    Ia menjelaskan, arsitektur dan ruang lingkup IEU-CEPA salah satunya adalah akses pasar barang yakni komitmen eliminasi kedua pihak di mana 98 persen dari total pos tarif dan 99 persen dari total nilai impor.

    Akses pasar optimal untuk produk dengan keunggulan komparatif antara lain alas kaki, tekstil dan produk tekstil, perikanan, makanan olahan, sawit dan turunannya termasuk biodiesel, elektronik, hasil pertanian dan kehutanan, serta besi baja.

    IEU-CEPA merupakan perjanjian dagang bilateral yang paling komprehensif yang dimiliki Indonesia terdiri dari 25 bab mencakup elemen liberalisasi, fasilitas perdagangan, kerja sama dan isu-isu baru.

    Djatmiko mengatakan, kalau melihat komitmennya itu 98 persen dari seluruh pos tarif itu akan mendapatkan preferensi. Jadi sangat sedikit yang Uni Eropa kecualikan.

    “Kalau dari total nilai Uni Eropa impor dari Indonesia, sudah 100 persen kalau menurut saya ya, 99 persen seluruh ekspor Indonesia ke EU akan dapat preferensi. Ya cuma beda-beda saja waktunya, tapi hampir seluruhnya di EIF, ada yang di tahun ketiga, ada yang di tahun kelima ini masih berunding.,” katanya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gibran: Gus Miftah Guru Saya, Sering Kasih Masukan hingga Teguran Nasional 2 Agustus 2025

    Gibran: Gus Miftah Guru Saya, Sering Kasih Masukan hingga Teguran Nasional 2 Agustus 2025

    Gibran: Gus Miftah Guru Saya, Sering Kasih Masukan hingga Teguran
    Tim Redaksi
    SLEMAN, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden (Wapres) RI
    Gibran Rakabuming Raka
    menganggap eks Utusan Khusus Presiden, Miftah Maulana Habiburrahman atau akrab disapa
    Gus Miftah
    , sebagai gurunya.
    Gibran mengakui Miftah memiliki penampilan nyentrik. Namun, kata dia, pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Ora Aji itu sering memberinya masukan.
    “Karena Gus Miftah itu guru saya, yang sering ngasih masukan saya. Ya meskipun penampilannya nyentrik, ya, beliau itu selalu memberikan masukan apa adanya. Nah itu yang paling penting,” kata Gibran saat hadir dalam
    Harlah ke-13

    Ponpes Ora Aji
    di
    Sleman
    , Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (2/8/2025) malam.
    Gibran menambahkan, Miftah akan menegurnya jika ada kesalahan. Begitupun sebaliknya, Miftah juga akan memberi pujian kepada Gibran jika bekerja dengan baik.
    “Ada salah, ya saya ditegur. Kalau ada yang baik, ya dipuji dikit. Tapi yang bagus itu, kalau ada yang salah langsung ditegur,” tuturnya.
    “Dan kita saling memberikan masukan dan apapun itu kami saling terbuka,” sambungnya.
    Oleh sebab itu, Gibran mengaku menyempatkan diri datang ke Harlah ke-13 Ponpes Ora Aji di tengah kesibukannya. “Makanya itu saya tadi pagi masih di NTB, langsung terbang ke Jogja ini khusus untuk bertemu dengan Gus Miftah, Bapak-Ibu semua, dan merayakan milad ke-13 Pondok Pesantren Ora Aji,” ungkapnya.
    Dalam kesempatan ini, Gibran mengaku sudah mengenal dekat Miftah sejak dirinya menjabat Wali Kota di Solo.
    Dia bercerita Miftah sering ke kantornya di Solo. Hal ini membuat mereka menjadi dekat.
    “Gus Miftah itu sering banget datang ke Balai Kota Solo. Kadang-kadang naik mobil, kadang-kadang bersepeda, kadang-kadang ya minta sarapan, terus pamit. Jadi saya sangat dekat dengan beliau,” paparnya.
    Gibran pun mendoakan agar ponpes yang dipimpin Gus Miftah ini bisa semakin jaya dan sukses.
    “Kita doakan bersama, semoga Pondok Pesantren ini semakin jaya, semakin sukses. Santri-santriwatinya semakin banyak,” kata Gibran.
    Menutup pidatonya, Gibran menyampaikan salam Presiden RI Prabowo Subianto lewat sebuah pantun.
    “Bakpia tugu, bakpia mini, enak dimakan di bawah pohon sawo. Mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan salam dari Bapak Presiden Prabowo,” ucap Gibran.
    “Mampir ke Jogja, makan di angkringan, tidak lupa pesan sate ati. Mari terus menjaga persatuan dan kerukunan, demi kedamaian negeri yang kita cintai,” lanjutnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BRI meyakini Desa BRILiaN akan ciptakan desa wisata berkelanjutan

    BRI meyakini Desa BRILiaN akan ciptakan desa wisata berkelanjutan

    Program Desa BRILiaN tahun ini merupakan bagian dari langkah BRI dalam menggerakkan ekonomi lokal dan mendorong terciptanya desa-desa tangguh serta berdaya.

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk meyakini program “Desa BRILiaN” akan berhasil menciptakan desa wisata tidak hanya menarik sebagai destinasi, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan wirausaha lokal, memperkuat struktur desa, dan menciptakan ekonomi desa yang berkelanjutan dan inklusif.

    Menurut keterangan resmi BRI yang diterima di Jakarta, Sabtu, program Desa BRILiaN tahun ini merupakan bagian dari langkah BRI dalam menggerakkan ekonomi lokal dan mendorong terciptanya desa-desa tangguh serta berdaya, salah satunya melalui pengembangan pariwisata lokal melalui penguatan kapasitas, kapabilitas serta kolaborasi seluruh elemen dalam ekosistem desa.

    BRI telah menyelesaikan seluruh rangkaian program pemberdayaan Desa BRILiaN tema Desa Wisata yang telah berlangsung sejak 26 Mei 2025. Inisiatif pemberdayaan ini merupakan bagian dari komitmen BRI dalam mendorong pertumbuhan perekonomian desa dengan harapan peserta dapat memahami potensi pariwisata sesuai kearifan lokal.

    Selain itu, peserta juga diharapkan mampu mengelola desa wisata secara berkelanjutan serta melakukan pemasaran secara digital, sehingga bisa dapat dikenal dan diakses oleh masyarakat secara lebih luas.

    Selama dua bulan, lebih dari 100 desa wisata dari berbagai wilayah Indonesia telah mengikuti pelatihan dan pendampingan secara intensif dalam rangka pengembangan desa, sehingga dapat menyusun dan memasarkan paket wisata yang sesuai dengan karakter dan kearifan lokal masing-masing desa, serta membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak untuk memperluas akses pasar melalui saluran digital.

    Sebagai bentuk penghargaan dari BRI, ditetapkan 10 desa wisata terbaik berdasarkan parameter yang telah ditetapkan, di antaranya aktivitas digital, kualitas produk wisata, serta konsistensi dalam mengikuti pelatihan dan pendampingan. Desa wisata terpilih akan memperoleh berbagai manfaat tambahan, seperti kolaborasi pemasaran dan pembuatan desain promosi wisata, iklan digital melalui Meta Ads.

    Berikut daftar desa wisata terbaik:
    1.Desa Jalatrang, Kecamatan Cipaku, Kabupatan Ciamis, Jawa Barat
    2.Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur
    3.Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
    4.Desa Sriwulan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
    5.Desa Hendrosari, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
    6.Desa Waluran Mandiri, Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat
    7.Desa Sumberdodol, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur
    8.Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung
    9.Desa Ngampungan, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
    10.Desa Silalahi III, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara

    Pemberdayaan Desa BRILiaN kali ini memunculkan semangat para peserta dan perasaan bangga bagi para peserta yang telah mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dan pendampingan, seperti yang disampaikan oleh Arifin dari Desa Hendrosari, salah satu desa yang masuk dalam 10 besar.

    “Saya dari Desa Hendrosari mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada BRI dan Atourin. Alhamdulillah desa kami masuk ke 10 besar di kegiatan ini. Semoga teman-teman lain yang belum berkesempatan bisa juga masuk di (posisi) yang lebih baik,” ujar Arifin.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamen PKP: Proyek pemerintah pusat harus berdasarkan data dari daerah

    Wamen PKP: Proyek pemerintah pusat harus berdasarkan data dari daerah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan proyek pemerintah pusat harus berdasarkan data dari pemerintah daerah.

    Fahri menekankan bahwa akurasi data menjadi kunci agar program pemerintah pusat benar-benar tepat sasaran. Oleh karena itu, seluruh perencanaan proyek, menurutnya, harus berdasarkan data dari pemerintah daerah yang paling memahami kondisi masyarakatnya.

    “Pemerintah pusat tidak mengenal rakyat. Yang mengenal rakyat lebih baik adalah pemerintah daerah, apalagi ketua RT. Siapa yang lagi sakit, siapa suami istri yang sedang bertengkar, itu pemerintah lokal lebih ngerti,” ujar Fahri dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Dia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pembangunan perumahan dan penataan kawasan.

    Ia menyoroti banyaknya proyek pusat yang mangkrak karena pelaksanaan tidak berdasarkan data dan verifikasi dari pemerintah daerah.

    “Kalau bawa proyek ngedrop, kadang-kadang didrop di tempat yang salah, akhirnya mangkrak dan tidak diteruskan. Itu tidak boleh kita lakukan lagi,” katanya.

    Tahun ini, Kementerian PKP akan memprioritaskan program restorasi dan renovasi kawasan pesisir sebagai fokus utama pembangunan kawasan. Program ini akan dilaksanakan secara sinergis bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah mendapat alokasi anggaran untuk membangun 1.000 kawasan pesisir.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan KKP. Presiden telah menginstruksikan agar 1.000 kawasan pesisir dikelola oleh KKP. Sisanya akan ditangani oleh Kementerian PKP,” kata Fahri.

    Dirinya menjelaskan, dari sekitar 13.000 kawasan pesisir di Indonesia, sebanyak 10 persen atau sekitar 1.300 kawasan akan menjadi sasaran program penataan. Rata-rata anggaran untuk setiap kawasan diperkirakan mencapai Rp20 miliar hingga Rp22 miliar.

    Selain menggunakan anggaran negara, skema penataan kawasan pesisir ini juga akan melibatkan pihak swasta. “Karena rata-rata kawasan pesisir di Indonesia memiliki nilai strategis, maka skema pembiayaannya bisa dikembangkan untuk menarik partisipasi swasta,” ujarnya.

    Dengan pendekatan yang lebih berbasis data dan koordinasi lintas kementerian, pemerintah berharap program pembangunan kawasan dapat berjalan lebih efektif dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat lokal, khususnya di wilayah pesisir.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PKP dorong pegawai ITB miliki rumah subsidi

    Menteri PKP dorong pegawai ITB miliki rumah subsidi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof Tatacipta Dirgantara mendorong pegawai ITB untuk memiliki rumah subsidi.

    Ara juga meminta Rektor ITB untuk memilih 100 orang pegawainya yang berhak mendapatkan bantuan uang muka rumah subsidi dari dirinya sebagai bentuk penghargaan bagi ITB yang telah melahirkan banyak pemimpin bangsa Indonesia serta berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan di Indonesia.

    “Kami juga siapkan program dan sosialisasi KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk pegawai dan ekosistem di lingkungan ITB. Silakan Pak Rektor pilih 100 orang dari ITB yang berhak mendapatkan rumah subsidi lewat KPR FLPP,” ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Pada kesempatan itu, Ara juga siap memberikan bantuan uang muka kepada 100 orang pegawai ITB yang berhak mendapatkan rumah subsidi.

    “Saya siap membantu untuk paling tidak 100 orang dan uang mukanya dari saya secara pribadi,” katanya.

    Kementerian PKP sangat mengapresiasi ITB yang telah melahirkan banyak alumni yang menjadi pemimpin bangsa Indonesia dan bergerak di sektor infrastruktur perumahan.

    Untuk itu, Menteri PKP akan memberikan dukungan dengan mendorong para pegawai di lingkungan ITB untuk memiliki rumah subsidi dengan skema KPR FLPP.

    “Kami juga banyak berdiskusi dengan Rektor ITB terkait KUR Perumahan. Kami berharap dengan KUR ini semakin banyak meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” kata Ara.

    Sementara itu, Tatacipta mengaku senang dengan adanya dukungan Kementerian PKP untuk membantu rumah subsidi bagi pegawainya. Menurutnya, masih banyak pegawai yang belum memiliki rumah.

    “Terima kasih atas dukungan Menteri PKP terhadap penyediaan rumah subsidi bagi pegawai kami,” katanya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri ATR: Urgensi pendaftaran tanah ulayat harus segera dilakukan

    Menteri ATR: Urgensi pendaftaran tanah ulayat harus segera dilakukan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyampaikan urgensi pendaftaran tanah ulayat yang harus segera dilakukan oleh masyarakat hukum adat.

    “Kalau tidak segera didaftarkan, suatu hari akan ada pihak yang mengklaim tanah tersebut, baik dari individu maupun badan hukum sehingga kemudian terjadi konflik. Di sinilah urgensi dan pentingnya kenapa tanah hak ulayat itu harus didaftarkan,” ujar Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Selain mencegah konflik, pendaftaran tanah ulayat juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan atas tanah komunal milik masyarakat hukum adat.

    Untuk proses perlindungan tanah ulayat ini, Menteri Nusron menyebut sangat bergantung pada kekuatan kelembagaan adat.

    “Kalau sudah terdaftar atas nama masyarakat adat, tidak ada satu pun yang bisa mengklaim, memiliki, atau menyertifikasi tanpa persetujuan kelembagaan adat. Kalau anggota adatnya 5.000, harus tanda tangan 5.000 orang. Ini bentuk mitigasi, agar tanah adat tidak dicaplok oleh pihak lain,” kata Nusron.

    Pendaftaran tanah ulayat juga bisa mencegah terjadinya konflik agraria, seperti yang telah terjadi di sejumlah provinsi lain.

    Di beberapa daerah, tanah adat hilang karena dulu tidak ada kesadaran mendaftarkan. Sekarang masyarakatnya mau tanam sawit saja sulit karena tidak ada lahan.

    “Kalau masyarakat adatnya utuh dan kompak seperti di Sumatra Barat, Insyaallah masih bisa bertahan. Tapi, kalau tidak kompak, ini jadi bahaya,” ujar Nusron.

    Menteri ATR/Kepala BPN pun mengajak seluruh pihak baik masyarakat hukum adat, pemerintah daerah, maupun jajaran ATR/BPN, untuk memprioritaskan pendaftaran tanah ulayat demi mencegah konflik di masa depan.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamen PKP: Krakatau Steel dorong penguatan dukung 3 Juta Rumah Rakyat

    Wamen PKP: Krakatau Steel dorong penguatan dukung 3 Juta Rumah Rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan bahwa industri baja, khususnya Krakatau Steel (KS), memegang peran strategis dalam mewujudkan swasembada papan nasional.

    “Jantung dari kehidupan industri dan perekonomian bangsa ini sangat bergantung pada industri dasar seperti Krakatau Steel. Ini bukan sekadar pabrik baja, tapi fondasi dari seluruh ekosistem pembangunan rumah rakyat,” kata Fahri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Menurutnya KS punya peluang besar menjadi garda terdepan dalam transformasi industri perumahan nasional.

    “Jika KS fokus mendukung program tiga juta rumah per tahun, yakni satu juta di desa, satu juta di pesisir, dan satu juta di perkotaan, maka KS bisa tumbuh menjadi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang paling kuat,” katanya.

    Fahri menjelaskan bahwa pemerintah telah menyusun tiga skema besar untuk memenuhi kebutuhan papan rakyat dan menjadi peluang kolaborasi dengan KS.

    Pertama yaitu Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Setiap tahun, pemerintah akan mengalokasikan anggaran setidaknya sekitar Rp43,6 triliun untuk merenovasi 2 juta rumah. Dari jumlah tersebut, Rp17,5 juta akan disalurkan langsung untuk pembelian bahan bangunan per unit rumah.

    KS bisa menjadi salah satu pusat distribusi bahan bangunan. Masyarakat datang dan bisa memilih contoh sanitasi yang layak, kerangka baja ringan, dinding tahan gempa. Rumah yang sehat dimulai dari bahan yang tepat.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamen PKP: Krakatau Steel dorong penguatan dukung 3 Juta Rumah Rakyat

    Wamen PKP: Krakatau Steel dorong penguatan dukung 3 Juta Rumah Rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan bahwa industri baja, khususnya Krakatau Steel (KS), memegang peran strategis dalam mewujudkan swasembada papan nasional.

    “Jantung dari kehidupan industri dan perekonomian bangsa ini sangat bergantung pada industri dasar seperti Krakatau Steel. Ini bukan sekadar pabrik baja, tapi fondasi dari seluruh ekosistem pembangunan rumah rakyat,” kata Fahri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Menurutnya KS punya peluang besar menjadi garda terdepan dalam transformasi industri perumahan nasional.

    “Jika KS fokus mendukung program tiga juta rumah per tahun, yakni satu juta di desa, satu juta di pesisir, dan satu juta di perkotaan, maka KS bisa tumbuh menjadi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang paling kuat,” katanya.

    Fahri menjelaskan bahwa pemerintah telah menyusun tiga skema besar untuk memenuhi kebutuhan papan rakyat dan menjadi peluang kolaborasi dengan KS.

    Pertama yaitu Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Setiap tahun, pemerintah akan mengalokasikan anggaran setidaknya sekitar Rp43,6 triliun untuk merenovasi 2 juta rumah. Dari jumlah tersebut, Rp17,5 juta akan disalurkan langsung untuk pembelian bahan bangunan per unit rumah.

    KS bisa menjadi salah satu pusat distribusi bahan bangunan. Masyarakat datang dan bisa memilih contoh sanitasi yang layak, kerangka baja ringan, dinding tahan gempa. Rumah yang sehat dimulai dari bahan yang tepat.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dispar Kaltim: Penerbangan Samarinda-Jakarta pacu pertumbuhan ekonomi

    Dispar Kaltim: Penerbangan Samarinda-Jakarta pacu pertumbuhan ekonomi

    Samarinda (ANTARA) – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur (Dispar Kaltim) memberi apresiasi tinggi atas penerbangan perdana maskapai Garuda Indonesia rute Samarinda-Jakarta dan Jakarta-Samarinda mulai 1 Agustus ini, karena dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kunjungan wisatawan.

    “Selain itu, penambahan penerbangan juga membuat harga tiket pesawat menjadi kompetitif, kemudian tingkat penjualan usaha kuliner hingga oleh-oleh di bandara juga meningkat, karena bertambahnya jumlah penumpang,” kata Kabid Pemasaran Dispar Kaltim Restiawan Baihaqi di Samarinda, Jumat.

    Ditemui saat menghadiri seremoni penyambutan kedatangan penerbangan perdana Garuda Indonesia dari Jakarta di Bandara APT Pranoto Samarinda, Baihaqi mengatakan bahwa pergerakan ekonomi dan kunjungan wisatawan di Samarinda dan sekitarnya meningkat, karena maskapai ini mampu mempercepat waktu tempuh dari Jakarta ke Samarinda.

    “Adanya tambahan penerbangan dari Garuda Indonesia ini, tentu dapat mendukung kelancaran bisnis, urusan pemerintahan, hingga berdampak signifikan terhadap pertumbuhan pariwisata,” katanya.

    Untuk itu, pihaknya pun akan menambah paket wisata dari Samarinda menuju sejumlah destinasi ke kawasan utara seperti Kecamatan Muara Badak di Kabupaten Kutai Kartanegara, ke Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Berau,” katanya.

    Sementara PT Garuda Indonesia melalui Branch Manager Balikpapan Mochammad Aji Akbar, dalam penyambutan kedatangan penerbangan perdana tersebut mengatakan, mulai 1 Agustus ini Garuda Indonesia dari Samarinda ke Jakarta dan sebaliknya terbang setiap hari.

    Pewarta: M.Ghofar
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.