NGO: AJI

  • China-Singapura Dihantui Chikungunya, RI Aman? Kemenkes Bilang Gini

    China-Singapura Dihantui Chikungunya, RI Aman? Kemenkes Bilang Gini

    Jakarta

    Kasus chikungunya di Singapura meningkat dua kali lipat dalam setahun terakhir, kewaspadaan ditingkatkan pasca negara lain juga mencatat tren yang sama. China, lebih dulu melaporkan peningkatan dengan total lebih dari 7 ribu kasus memerlukan perawatan.

    Amerika Serikat juga belakangan menaikkan level ‘alarm’ pelaku perjalanan ke negara terdampak, termasuk China. Para pelancong diminta mewaspadai kemungkinan penularan virus dan membawanya saat kembali ke negara.

    Bagaimana dengan RI?

    Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Aji Muhawarman menyebut saat ini Indonesia tidak melaporkan tren kenaikan. Kasus chikungunya diklaim terus menurun dalam dua bulan terakhir.

    Namun, bila dipantau sejak awal 2025, suspek kasus chikungunya di tahun ini, khususnya pekan pertama hingga pekan ke-9, memang jauh lebih tinggi dibandingkan 2023 dan 2024 di periode yang sama.

    “Hal ini sejalan dengan pola musim penghujan di Indonesia sehingga perlu diwaspadai adanya kenaikan kasus pada minggu mendatang. Meskipun begitu, saat ini tren menunjukkan penurunan dalam dua bulan terakhir,” jelasnya kepada wartawan, Senin (11/8/2025).

    Salah satu faktor risiko kenaikan suspek chikungunya disebut terjadi karena pola musim penghujan. Menyikapi tren tersebut, Kemenkes RI menilai perlunya intervensi dari petugas seperti pengendalian vektor penyebab chikungunya.

    Gejala Chikungunya

    Dikutip dari laman US Centers For Disease Control and Prevention (CDC), kebanyakan orang yang terinfeksi chikungunya akan mengalami beberapa gejala. Gejala biasanya mulai muncul 3 hingga 7 hari setelah nyamuk yang terinfeksi menggigit.

    Gejala yang paling umum adalah demam dan nyeri sendi.

    Gejala lain dapat berupa sakit kepala, nyeri otot, pembengkakan sendi, atau ruam.

    Orang yang berisiko terkena penyakit yang lebih parah termasuk bayi baru lahir yang terinfeksi sekitar waktu kelahiran, lansia, dan orang dengan kondisi medis seperti tekanan darah tinggi, diabetes, atau penyakit jantung.

    Kebanyakan pasien merasa lebih baik dalam seminggu. Namun, nyeri sendi bisa parah dan melumpuhkan, serta dapat berlangsung selama berbulan-bulan.

    (naf/kna)

  • Anggota DPR: Perlu evaluasi rencana pemindahan ibu kota negara

    Anggota DPR: Perlu evaluasi rencana pemindahan ibu kota negara

    infrastruktur Bandara Sultan Aji di Balikpapan, Kalimantan Timur, sangat terbatas karena bandara ini hanya mampu menampung 30 parking stand pesawat. Selain itu, Bandara IKN juga hanya bisa menampung 600 penumpang per hari karena kapasitasnya yang san

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai diperlukannya evaluasi terkait rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

    Menurut BHS, sapaan akrabnya, usulan peninjauan ulang tersebut untuk memastikan IKN mampu menggantikan Jakarta menjadi ibu kota sekaligus sebagai pusat pemerintahan.

    Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, BHS menerangkan bahwa Jakarta sebagai ibu kota negara dan juga sebagai pusat pemerintahan, dikunjungi oleh kurang lebih 10 juta jiwa.

    Untuk mengakomodasi pergerakan puluhan juta orang tersebut, Jakarta memiliki moda transportasi yang memadai.

    “Saat ini mereka bisa menggunakan berbagai moda transportasi apa pun dan bahkan dengan jalan kaki,” katanya.

    Akan tetapi, apabila ibu kota dipindahkan ke IKN di Kalimantan Timur, akan ada penyesuaian akomodasi yang digunakan.

    BHS menilai, masyarakat yang memiliki kepentingan untuk mengakses pusat pemerintahan serta perusahaan-perusahaan besar di IKN, akan memerlukan transportasi udara dan laut untuk bisa menjangkau ibu kota.

    Dipaparkan BHS, apabila ada 2 juta orang yang memiliki kepentingan di IKN dan menggunakan angkutan udara dengan tarif Rp1,5 juta untuk mengakses wilayah tersebut, maka jutaan masyarakat harus mengeluarkan biaya sekitar Rp3 triliun per hari untuk kepentingan transportasi.

    Jumlah pengeluaran tersebut, sambung dia, belum termasuk dengan akomodasi penginapan. Dirinya memperkirakan, masyarakat bisa mengeluarkan uang hingga triliunan dalam satu tahun hanya demi mengakses IKN.

    “Inilah beban dan pengorbanan rakyat akibat kebijakan bila ibu kota dan pusat pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan,” katanya.

    BHS juga menyoroti masih kurangnya infrastruktur transportasi udara di Kalimantan Timur untuk bisa mengakomodasi jutaan masyarakat.

    Dia menilai, infrastruktur Bandara Sultan Aji di Balikpapan, Kalimantan Timur, sangat terbatas karena bandara ini hanya mampu menampung 30 parking stand pesawat.

    Selain itu, Bandara IKN juga hanya bisa menampung 600 penumpang per hari karena kapasitasnya yang sangat kecil.

    “Belum lagi wilayah Sumatera, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang akan menuju ke IKN, mau ditampung dimana dan menggunakan transportasi apa? Ini yang harus dikaji mendalam,” ucapnya.

    BHS menegaskan, masyarakat Indonesia tidak boleh dipersulit dengan rencana dan kebijakan adanya ibu kota baru.

    “Diharapkan pemerintah segera mengevaluasi dan mengkaji secara cermat dan segera memutuskan langkah terbaik untuk hal ini agar rakyat tidak dikorbankan demi kepentingan pembangunan IKN sebagai ibu kota negara dan pusat pemerintahan yang bisa menyulitkan dan menyengsarakan rakyat,” ucapnya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purnawirawan TNI teman seperjuangan Presiden terima pangkat kehormatan

    Purnawirawan TNI teman seperjuangan Presiden terima pangkat kehormatan

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah tujuh purnawirawan TNI, yang beberapa di antaranya merupakan teman seperjuangan Presiden Prabowo Subianto sejak pada masa-masa melaksanakan tugas operasi militer, menerima kenaikan pangkat kehormatan menjadi purnawirawan perwira tinggi bintang tiga dan bintang dua.

    Presiden Prabowo pada prosesi Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Kopassus TNI Angkatan Darat, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu, menyematkan langsung tanda pangkat kehormatan bintang tiga kepada enam purnawirawan TNI dan tanda pangkat kehormatan bintang dua kepada satu purnawirawan TNI.

    Di atas panggung, tujuh purnawirawan penerima kenaikan pangkat kehormatan itu ialah Letnan Jenderal TNI Kehormatan (Purn) Valentinus Suhartono Suratman, Marsekal Madya TNI Kehormatan (Purn) Bambang Eko Suhariyanto, Letnan Jenderal TNI Kehormatan (Purn) Chairawan Kadarsyah Kadirussalam Nusyirwan, Letnan Jenderal TNI Kehormatan (Purn) Musa Bangun, Letnan Jenderal TNI Kehormatan (Purn) Glenny Kairupan, Letnan Jenderal TNI Kehormatan (Purn) Tony SB Hoesodo, dan Mayjen TNI Kehormatan (Purn) Taufik Hidayat.

    Kenaikan pangkat kehormatan diberikan kepada tujuh purnawirawan itu karena mereka dinilai berjasa dan dinilai selalu berhasil dalam melaksanakan tugas, khususnya semasa mereka berdinas sebagai prajurit TNI.

    Teman seperjuangan

    Dari deretan penerima kenaikan pangkat kehormatan itu, beberapa di antaranya dikenal sebagai “teman-teman seperjuangan” Presiden Prabowo.

    Letnan Jenderal TNI Kehormatan (Purn) Valentinus Suhartono Suratman atau yang juga populer dengan nama Tono Suratman merupakan lulusan Akademi Militer Tahun 1975 yang juga dikenal sebagai tokoh militer dan tokoh olahraga nasional.

    Tono Suratman, yang pernah disebut oleh Prabowo sebagai salah satu prajurit dan perwira terbaik dalam sejarah TNI, kemudian dipercaya memimpin SMA Taruna Nusantara sebagai kepala sekolah oleh Presiden Prabowo semasa menjabat Menteri Pertahanan pada tahun 2019.

    Presiden Prabowo dan Tono Suratman pernah sama-sama bertugas pada operasi militer di Timor-Timur, yang pada saat itu Presiden menjadi komandan kompi, sementara Tono sebagai komandan peleton.

    Presiden Prabowo dalam bukunya “Kepemimpinan Militer 1” menuliskan bagian khusus untuk memuji Tono, kemahiran dan kemampuannya dalam tempur dan olahraga, juga dedikasi dan semangatnya mengabdi untuk bangsa dan negara.

    Kemudian, Letnan Jenderal TNI Kehormatan (Purn) Chairawan Kadarsyah Kadirussalam Nusyirwan merupakan purnawirawan TNI Angkatan Darat yang saat berdinas banyak ditugaskan di bidang intelijen.

    Chairawan, yang merupakan lulusan Akademi Militer Magelang pada tahun 1980, juga terlibat dalam berbagai operasi, termasuk di Aceh dan Timor-Timur. Semasa Presiden Prabowo menjabat Menteri Pertahanan, Chairawan bertugas sebagai Asisten Khusus IV Menteri Pertahanan.

    Dalam bukunya, Kepemimpinan Militer 2, Presiden menuliskan nama-nama juniornya yang berinteraksi dekat dengan dirinya, dan Presiden mengaku banyak mendapatkan pelajaran dari mereka. Dari deretan nama itu, Chairawan salah satunya.

    Di atas panggung upacara, ada juga Letnan Jenderal TNI Kehormatan (Purn) Musa Bangun, purnawirawan TNI Angkatan Darat lulusan Akademi Militer tahun 1983.

    Musa Bangun, semasa berdinas sebagai prajurit TNI, pernah menduduki berbagai posisi strategis, di antaranya Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328/Kostrad, Komandan Resor Militer 091/Aji Surya Natakesuma, dan Koordinator Staf Ahli Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

    Selepas pensiun dari TNI, Musa masuk partai dan menduduki beberapa posisi strategis sebagai komisaris utama salah satu BUMN produsen aluminium.

    Musa Bangun, juga menjadi salah satu nama purnawirawan TNI, yang disebut oleh Presiden Prabowo dalam bukunya, Kepemimpinan Militer 2, terutama saat Presiden berefleksi mengenai kepemimpinan dari pengalaman-pengalaman melaksanakan tugas operasi.

    Kemudian, ada Letnan Jenderal TNI Kehormatan (Purn) Glenny Kairupan. Presiden Prabowo kenal Glenny sejak keduanya masih menempuh pendidikan sebagai taruna di Akademi Militer, dan keduanya juga terlibat operasi di Timor-Timur, meskipun Presiden Prabowo saat itu bersama Kopassus, sementara Glenny bersama Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat (Puspenerbad).

    Sepanjang mengabdikan diri sebagai prajurit, Glenny pernah mengisi posisi-posisi strategis di antaranya Danrem 073 Makutarama di Salatiga, Asisten Atase Pertahanan di Filipina, Komandan Detasemen Intelijen Kostrad, kemudian juga menjadi penasehat keamanan Satgas P3TT (Pelaksana Penentuan Pendapat di Timor-Timur) dan membantu United Nations Mission in East Timor (UNAMET).

    Presiden Prabowo menyebut Glenny sebagai “sahabat saya sejak taruna”.

    Berikut salah satu bagian mengenai sosok Glenny yang dituliskan oleh Presiden dalam bukunya “Kepemimpinan Militer 1”:

    “Mayor Jenderal Glenny ini adalah sahabat saya sejak taruna. Kita masuk taruna sama-sama pada tahun 1970. Kita berada di kompi yang sama, Kompi yang dipimpin oleh Letnan Satu Azwar Syam. Kita mengalami pasang surut, suka duka dalam perjalanan sebagai taruna, perwira muda, dan sebagainya bersama-sama.

    Pak Glenny Kairupan punya fisik yang sangat kuat. Beliau orang yang riang gembira, tidak pernah tidak ketawa, tidak pernah tidak senyum, tidak pernah tidak bercanda. Beliau orang yang sangat patriotik, sangat merah putih dan sangat pemberani.

    Waktu saya masih di Kopassus beliau masuk Penerbad. Kita ketemu lagi di daerah Timor Timur hampir setiap habis saya kontak tembak. Kalau ada yang luka apalagi ada yang gugur, Glenny yang pertama turun pakai helikopter mengangkut anak buah saya yang luka atau mengangkut mereka yang gugur.

    Kadang beliau tidak bisa mendarat karena kita berada di lereng, tapi beliau berani untuk turun karena beliau tahu sangat berat kalau beliau tidak mengambil yang luka dan yang gugur.

    Berkali-kali kita melakukan operasi bersama di daerah-daerah yang susah. Di Timor Timur, di Papua, di daerah-daerah perbatasan”.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Waketum Gerindra, Musa Bangun Dapat Jenderal Kehormatan Bintang 3 dari Prabowo
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        10 Agustus 2025

    Waketum Gerindra, Musa Bangun Dapat Jenderal Kehormatan Bintang 3 dari Prabowo Nasional 10 Agustus 2025

    Waketum Gerindra, Musa Bangun Dapat Jenderal Kehormatan Bintang 3 dari Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahi pangkat jenderal kehormatan bintang tiga kepada Mayor Jenderal TNI (Purn) Musa Bangun.
    Penganugerahan dilakukan dalam acara ‘Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer’ di Pusdiklatpassus Kopassus, Batujajar, Bandung Barat, Minggu (10/8/2025).
    Musa adalah purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang kini aktif di dunia politik sebagai Wakil Ketua Umum Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo.
    Pria kelahiran 1959 tersebut adalah lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1983 dari kecabangan infanteri. Dia menempuh pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) pada 1998.
    Sepanjang karier militernya, Musa menduduki sejumlah jabatan strategis. Dia pernah menjadi Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328/Kostrad (1996-1997), Komandan Resor Militer (Danrem) 091/Aji Surya Natakesuma (2009-2010)
    Setelahnya, Musa menjabat Inspektur Kostrad, Direktur Doktrin Kodiklatad (2012-2013), dan Danrem 131/Santiago (2013-2015).
    Pada 2015, Musa dipercaya menjadi Perwira Tinggi Ahli Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Bidang Hukum. Dia kemudian menjabat sebagai Koordinator Staf Ahli (Koorsahli) Kasad hingga 2017, sebelum mengakhiri masa dinas militernya.
    Setelah pensiun, Musa terjun ke politik dan menduduki posisi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Selain itu, dia juga terjun ke dunia korporasi.
    Pada 10 Juni 2025, melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang merupakan bagian dari Holding BUMN Pertambangan MIND ID, Musa diangkat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rakernas SNKI Ke-2, Menbud Tekankan Pentingnya Majukan Budaya Keris

    Rakernas SNKI Ke-2, Menbud Tekankan Pentingnya Majukan Budaya Keris

    Jakarta

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-2 Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia (SNKI) di Ruang Graha Diktisaintek, Gedung D, Kompleks Kemendikbudristek.

    Dalam sambutannya, Fadli mengapresiasi atas kehadiran para pengurus SNKI dari berbagai wilayah Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya momentum ini untuk memperkuat kembali arah dan strategi organisasi dalam memajukan budaya keris.

    Fadli yang juga Ketua Umum SNKI menyampaikan dalam hampir tiga tahun masa kepengurusan periode 2022-2027, berbagai bidang dalam SNKI telah melaksanakan program dan kegiatan yang berdampak. Namun, ia menilai Rakernas menjadi forum penting untuk melakukan evaluasi, mendiskusikan capaian, serta menyusun langkah strategis ke depan.

    “Evaluasi ini penting dilakukan untuk melihat sejauh mana hasil dan dampak serta kelemahan dan kelebihan berbagai kegiatan yang telah dilakukan sehingga dapat digunakan sebagai dasar menggulirkan dan merancang program-program berikutnya,” ujar Fadli dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/8/2025).

    Sejak berdiri pada tahun 2006, SNKI telah menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia dengan lebih dari 200 paguyuban anggota. Keanggotaan yang dulunya terkonsentrasi di Jawa, Madura, Bali, dan Lombok kini telah meluas hingga Sumatra Barat, Sumatra Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan akan bertambah dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

    Perkembangan ini, menurut Fadli, menunjukkan SNKI memerlukan penanganan yang lebih serius dan perencanaan kegiatan yang strategis agar pertumbuhannya dapat dikelola dengan baik.

    Selain itu, Menbud Fadli mengajak para pengurus untuk memberdayakan koordinator wilayah dan seluruh anggota SNKI agar terus aktif menyelenggarakan kegiatan secara berkesinambungan. SNKI pusat juga diharapkan terus merancang dan menjalankan program-program strategis yang melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat umum.

    Lebih lanjut, Fadli menyampaikan pemerintah telah membuka ruang dukungan yang luas terhadap kegiatan kebudayaan melalui Dana Indonesiana, yang dapat dimanfaatkan oleh komunitas perkerisan.

    Pada kesempatan ini, Fadli juga menekankan pentingnya memanfaatkan Hari Keris Nasional, yang jatuh pada 19 April, sebagai momentum menggaungkan pemajuan budaya keris di Indonesia. Ia pun mengusulkan agar SNKI mulai merancang penyelenggaraan forum internasional, seperti Internasional Keris Summit, Internasional Keris Expo, hingga International Contemporary Keris Festival.

    “Kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat membawa dampak besar dalam membangun ekosistem budaya keris yang kuat dan berkelanjutan, serta melibatkan partisipasi masyarakat seluas mungkin,” ujarnya.

    Fadli mengatakan keris merupakan warisan budaya takbenda yang telah diakui UNESCO dan harus terus dilestarikan serta diperkenalkan ke dunia. “

    Keris adalah ekspresi budaya asli Indonesia yang telah berkembang dari Jawa, Sumatra, Kalimantan, hingga ke mancanegara, seperti Malaysia, Singapura, hingga Amerika Latin,” ujarnya.

    Terkait penguatan sumber daya manusia, Fadli menyebut pihaknya telah bekerja sama dengan BNSP dalam mengembangkan skema sertifikasi kompetensi di bidang perkerisan. Sertifikasi ini penting untuk pengakuan profesionalisme di dalam dan luar negeri.

    Menutup sambutannya, Fadli mendorong SNKI untuk terus mewujudkan berbagai program strategis lainnya, seperti penganugerahan untuk insan perkerisan yang berjasa, pembangunan basis data artefak dan profesi di bidang perkerisan. Kemudian, penyusunan kode etik perkerisan, pelaksanaan sertifikasi profesi melalui LSP Keris, serta penguatan diplomasi budaya di kancah internasional.

    Fadli juga mengajak seluruh pengurus dan anggota SNKI untuk menjaga semangat kebersamaan dalam membesarkan organisasi ini agar senantiasa berkiprah dalam memajukan budaya keris Indonesia.

    Sebagai informasi, Rakernas yang dilaksanakan hari ini merupakan yang kedua sejak SNKI berdiri, setelah sebelumnya diselenggarakan di Bandung pada 24 Februari 2023.Rakernas kali ini dihadiri oleh sejumlah tokoh, baik dari unsur pemerintah maupun organisasi SNKI.

    Hadir dalam kesempatan tersebut, La Nyalla Mahmud Mattalitti, selaku Ketua DPD RI sekaligus Ketua Dewan Pembina SNKI; Basuki Teguh Yuwono, Staf Khusus Menteri Bidang Sejarah dan Pelindungan Warisan Budaya sekaligus Sekretaris Jenderal SNKI, dan Wakil Ketua Umum I SNKI, Andi Thaswin Abdullah, serta para pengurus SNKI dari seluruh Indonesia.

    Dari jajaran Kementerian Kebudayaan, turut mendampingi Fadil, antara lain Staf Khusus Menteri Bidang Diplomasi Budaya dan Hubungan Internasional, Anissa Rengganis dan Direktur Diplomasi Kebudayaan, Raden Usman Effendi.

    Dalam kesempatan ini, 14 orang termasuk Menteri Kebudayaan menerima Sertifikat Kompetensi Kurator Keris yang diberikan oleh Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Syamsi Hari. Penerima sertifikat tersebut, antara lain Andi Thaswin (Bugis Makassar), Basuki Teguh Yuwono (Besalen Brojobuwono), Agus Triatmojo (Keraton Surakarta Hadiningrat), M. Bakrin (Bali), Harjo Herlambang (Besalen Condro Aji), Andi Budi Sulistijanto (Universitas Ciputra), Roni Wardhana (Master Asesor), Ilham Triadi (Banyuwangi), Santosa Adiwibowo (Semarang), Gus Bayu Pamungkas (Besalen Brojo Wijoyo Madiun), Heru Yuwono (Asesor), Helmy (Museum Helmi Art Sumenep), dan Bening Tri Suwasono (Kaprodi Keris ISI Surakarta).

    (akd/akd)

  • 8
                    
                        Duduk Perkara Ratusan Mahasiswa Baru Unmul Balik Badan Saat Wagub Kaltim Berpidato
                        Regional

    8 Duduk Perkara Ratusan Mahasiswa Baru Unmul Balik Badan Saat Wagub Kaltim Berpidato Regional

    Duduk Perkara Ratusan Mahasiswa Baru Unmul Balik Badan Saat Wagub Kaltim Berpidato
    Tim Redaksi
    SAMARINDA, KOMPAS.com
    – Sebuah rekaman video memperlihatkan ratusan mahasiswa baru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mulawarman (Unmul) kompak membalikkan badan saat Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji berpidato viral di media sosial.
    Peristiwa itu terjadi pada Selasa (5/8/2025) di GOR 27 September Unmul, Samarinda, saat kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) tengah berlangsung.
    Sekitar pukul 09.00 Wita, Seno Aji yang berada di podium tengah menyampaikan sambutan ketika ratusan mahasiswa baru serempak membelakangi panggung.
    Dalam video yang beredar, Seno terlihat tersenyum heran lalu berkomentar, “Kenapa berbalik ke sana? Kenapa anak FKIP balik arah tadi?” ujar Seno menanggapi aksi mahasiswa tersebut.
    Informasi yang dihimpun menyebut aksi itu merupakan bentuk protes terhadap kebijakan beasiswa Gratispol yang dinilai belum diterapkan secara merata.
    Program tersebut seharusnya membebaskan mahasiswa dari biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT), tetapi di lapangan belum dirasakan adil oleh semua penerima.
    Setelah panitia dan pihak kampus memberikan penjelasan, mahasiswa yang melakukan aksi kembali menghadap panggung dan mengikuti acara hingga selesai.
    Presiden BEM KM Unmul, Muhammad Ilham Maulana, mengatakan sejak awal pihaknya menolak penggunaan GOR 27 September sebagai lokasi PKKMB karena dianggap tidak representatif untuk menampung lebih dari 6.000 mahasiswa baru secara aman dan nyaman.
    “Sejak awal kami menolak penggunaan GOR 27 sebagai lokasi PKKMB karena tidak memadai untuk lebih dari 6.000 mahasiswa baru,” ujarnya.
    BEM juga mengecam kehadiran perwakilan militer dari Kodam VI/Mulawarman yang diwakili Brigjen TNI Deni Sukwara.
    Kehadiran militer dinilai sebagai bentuk militerisasi kampus yang bertentangan dengan semangat kebebasan akademik.
    “Kami dengan tegas menolak kehadiran militer dalam PKKMB. Ini bentuk militerisasi ruang pendidikan,” tegas Ilham.
    Ilham menambahkan, BEM telah mengajukan konsep PKKMB alternatif yang menghadirkan narasumber sipil dan akademisi, tetapi banyak usulan ditolak pihak kampus tanpa alasan yang jelas.
    Dosen Fakultas Hukum Unmul, Herdiansyah Hamzah, menilai PKKMB kali ini melenceng dari tujuan awal pengenalan kampus dan justru menjadi panggung bagi pejabat dan aparat militer.
    “Katanya Wagub jadi
    keynote speaker
    ? Ini mestinya pengenalan kampus, bukan pengenalan pejabat,” ujarnya.
    Ia menyayangkan mahasiswa baru sejak hari pertama sudah disuguhkan kedekatan dengan kekuasaan.
    “Sayang sekali, mahasiswa baru langsung diajarkan ‘bermesraan’ dengan kekuasaan saat baru masuk kampus,” ucapnya.
    Wakil Rektor III Unmul, Prof. Dr. H. Moh. Bahzar, M.Si, menjelaskan undangan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, dan perwakilan militer bertujuan memberikan wawasan komprehensif kepada mahasiswa baru.
    “Kami berterima kasih, memang sengaja mengundang gubernur. Beliau punya program tentang Gratispol sehingga diharapkan informasinya tidak hanya sepihak dari kami,” kata Bahzar.
    Menurutnya, kehadiran perwakilan Kodam VI/Mulawarman bertujuan memberikan materi wawasan kebangsaan dan geopolitik, bertepatan dengan momentum Hari Kemerdekaan.
    Pihak kampus menegaskan terbuka terhadap kritik mahasiswa selama dilakukan secara tertib.
    Tahun ini, kata Bahzar, kepanitiaan PKKMB melibatkan seluruh unsur kampus, mulai dari pimpinan biro hingga ketua program studi.
    Menanggapi kejadian tersebut, Seno Aji mengatakan pihak Unmul telah meminta maaf secara resmi.
    Ia menyebut aksi itu merupakan instruksi internal dari senior atau organisasi mahasiswa yang dijadwalkan tepat pukul 09.00 Wita, tanpa mempertimbangkan siapa yang sedang berbicara di podium.
    “Kebetulan saat itu saya yang sedang berpidato. Saya tidak mengambil hati. Namanya mahasiswa baru, mungkin hanya mengikuti instruksi senior,” kata Seno di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (7/8/2025).
    Ia menambahkan, setelah diberikan pemahaman, mahasiswa yang semula membelakangi panggung kembali menghadap dan mengikuti acara dengan baik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Agar LMKN Lebih Kuat Urus Royalti, Kemenkum Tambah Unsur Pemerintah dan Pakar
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        8 Agustus 2025

    Agar LMKN Lebih Kuat Urus Royalti, Kemenkum Tambah Unsur Pemerintah dan Pakar Nasional 8 Agustus 2025

    Agar LMKN Lebih Kuat Urus Royalti, Kemenkum Tambah Unsur Pemerintah dan Pakar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Hukum (Kemenkum) menambah unsur pemerintah dan pakar sebagai anggota komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) periode 2025-2028 untuk memperkuat pengawasan dan pengelolaan royalti.
    “Ini untuk menunjukkan bahwa negara hadir, maka unsur pemerintah itu adalah dua orang (ditambahkan ke dalam LMKN),” kata Dirjen Kekayaan Intelektual (KI) Kemenkum, Razilu, konferensi pers di Jakarta, Jumat (8/8/2025).
    Razilu mengatakan bahwa selama ini LMKN hanya diisi oleh perwakilan pencipta dan pemilik hak terkait yang dipilih oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).
    Kini, kata Razilu, unsur pemerintah dan pakar akan ikut menjadi komisioner LMKN, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025.
    “Yang kedua, di periode sebelumnya itu tidak ada pakar ataupun ahli di bidang hak cipta. Nah sekarang di Permen baru ini, secara tegas ada wakil dari pakar atau ahli di bidang hak cipta,” ujar Razilu.
    Razilu menambahkan bahwa penambahan unsur ini juga bertujuan memastikan LMKN bekerja secara profesional dan akuntabel, sehingga tata kelola royalti lebih transparan dan terawasi.
    “Kementerian Hukum akan terus memberikan dukungan dan melakukan pengawasan agar LMKN dapat berfungsi secara optimal,” kata Razilu.
    Selain itu, Permenkum Nomor 27 Tahun 2025 juga mengatur perubahan penting lainnya. Salah satunya adalah penambahan perwakilan LMK dari daerah.
    Permenkum itu mengatur pula pengurangan persentase dana operasional LMKN, penambahan kategori layanan publik yang dikenai royalti, serta pengaturan pemungutan royalti di ranah digital.
    “Harapannya dengan lima hal baru ini, maka apa yang kita harapkan, kesejahteraan para pencipta, pemegang hak cipta, dan hal terkait, itu bisa kita wujudkan secara baik,” pungkas Razilu.
    Berikut adalah 10 komisioner baru LMKN periode 2025-2028:
    1. Andi Muhanan Tambolututu
    2. M. Noor Korompot
    3. Dedy Kurniadi
    4. Makki Omar
    5. Aji M. Mirza Ferdinand
    1. Wiliam
    2. Ahmad Ali Fahmi
    3. Suyud Margono
    4. Jusak Irwan Setiono
    5. Marcell Siahaan
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • LMKN Baru Tegaskan Suara Alam dan Kicau Burung Tetap Kena Royalti
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        8 Agustus 2025

    LMKN Baru Tegaskan Suara Alam dan Kicau Burung Tetap Kena Royalti Nasional 8 Agustus 2025

    LMKN Baru Tegaskan Suara Alam dan Kicau Burung Tetap Kena Royalti
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) periode 2025-2028 menegaskan bahwa setiap suara alam, misalnya kicau burung yang diputar di kafe atau restoran, tetap dikenai royalti.
    “Sepanjang suara burung itu juga ada produsernya, maka karya rekaman suara berupa suara burung juga akan dikenakan royalti, karena ada pemegang hak terkait karya rekaman suara,” ujar Komisioner LMKN Dedy Kurniadi dalam konferensi pers di Kantor Kemenkum, Jakarta, Jumat (8/8/2025).
    Dedy Kurniadi menjelaskan bahwa royalti akan tetap berlaku jika suara tersebut merupakan rekaman yang memiliki produser atau pemegang hak cipta.
    Meski begitu, Dedy menyadari bahwa reaksi yang muncul terlalu berlebihan ketika persoalan royalti ini disuarakan.
    Padahal, rekaman suara apa pun tetap mengandung hak terkait untuk pencipta, yang selama ini memang dilindungi undang-undang.
    “Tapi saya kira ini reaksi yang agak berlebihan, dan mungkin akan bisa kita luruskan lagi. Karena siapa masyarakat Indonesia yang tidak suka penciptanya juga sejahtera? Itu yang menjadi kunci,” kata Dedy.
    Dalam kesempatan yang sama, LMKN periode 2025-2028 juga berjanji akan melaporkan keuangan royalti secara periodik sebagai bentuk transparansi.
    “Akan kita upayakan setiap periode keuangan akan dilaporkan secara terbuka dan transparan. Karena batasan penggunaan dan operasional juga sudah diumumkan, sudah diatur secara tegas di Permenkum,” pungkasnya.
    Pada Senin (4/7/2025) lalu, Ketua LMKN sebelumnya yakni Dharma Oratmangun menjelaskan pelaku usaha perlu memahami bahwa rekaman suara alam atau burung tetap mengandung hak terkait, khususnya milik produser rekaman yang merekam suara tersebut.
    “Putar lagu rekaman suara burung, suara apa pun, produser yang merekam itu punya hak terhadap rekaman fonogram tersebut, jadi tetap harus dibayar,” kata Dharma saat dihubungi Kompas.com via telepon, Senin (4/7/2025).
    “Ada hak terkait di situ, ada produser yang merekam,” lanjut Dharma.
    Diberitakan sebelumnya, Kementerian Hukum resmi melantik 10 komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) periode 2025–2028 pada Jumat (8/8/2025).
    Mereka terdiri dari lima perwakilan pencipta dan lima perwakilan pemilik hak terkait.
    Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu mengatakan pelantikan ini dilakukan karena masa jabatan komisioner LMKN periode 2022–2025 telah berakhir, bahkan sudah diperpanjang hingga Agustus ini.
    Dalam pidatonya, dia menegaskan bahwa pengangkatan ini bukan sekadar pergantian personel, tetapi pergantian tongkat estafet kepemimpinan yang krusial bagi ekosistem hak cipta di Indonesia.
    “Momen ini bukan sekadar pelantikan dan penggantian personel, melainkan sebuah tongkat estafet kepemimpinan yang krusial bagi ekosistem intelektual di Indonesia, khususnya di bidang hak cipta dan hak terkait,” ujar Razilu di Kantor Kemenkum, Jumat.
    Adapun komisioner LMKN periode 2025–2028 terdiri dari:
    1. Andi Muhanan Tambolututu
    2. M. Noor Korompot
    3. Dedy Kurniadi
    4. Makki Omar
    5. Aji M. Mirza Ferdinand
    1. Wiliam
    2. Ahmad Ali Fahmi
    3. Suyud Margono
    4. Jusak Irwan Setiono
    5. Marcell Siahaan
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sistem Pembayaran Digital RI Butuh Standar Keamanan Bebas dari Kejahatan Siber

    Sistem Pembayaran Digital RI Butuh Standar Keamanan Bebas dari Kejahatan Siber

    Bisnis.com, JAKARTA — Masa depan sistem pembayaran Indonesia tidak lagi hanya bertumpu pada kecepatan dan efisiensi transaksi. Lonjakan ancaman siber, maraknya pencurian data, dan meningkatnya kompleksitas fraud mendorong industri untuk menempatkan keamanan pertukaran data, ketersediaan infrastruktur berbagi, dan kolaborasi lintas sektor sebagai prioritas utama.

    Cybersecurity Ventures memproyeksikan kerugian global akibat kejahatan siber akan menembus US$10,5 triliun pada 2025 menjadikan salah satu ancaman ekonomi terbesar dunia. Di Indonesia, BSSN mencatat lebih dari 330 juta anomali siber sepanjang 2024. Angka ini menegaskan tingginya intensitas serangan terhadap sektor digital nasional.

    Sementara itu, IBM Cost of a Data Breach 2024 melaporkan rerata kerugian kebocoran data di Asia Tenggara mencapai US$3,2 juta per insiden, dengan sektor keuangan menjadi salah satu target utama. Lonjakan risiko siber ini menyoroti urgensi tata kelola dan standar keamanan yang solid dalam sistem pembayaran.

    Kepala Departemen Penyelenggara Sistem Pembayaran Bank Indonesia Farida Peranginangin mengatakan regulasi Bank Indonesia tidak sekadar mengatur tetapi juga menjadi katalis bagi inovasi digital di sektor pembayaran.

    “Infrastruktur pembayaran yang aman dan interoperabel adalah prasyarat utama untuk membangun kepercayaan publik. Tanpa kepercayaan, inovasi tak akan punya ruang tumbuh,” ujarnya dilansir Antara, Jumat (8/8/2025).

    Bank Indonesia menghadirkan regulatory sandbox sebagai sarana bagi perbankan, fintech, dan penyedia teknologi untuk menguji model bisnis baru secara terukur sebelum diterapkan secara luas. Menurutnya, pendekatan ini akan mempercepat pemanfaatan teknologi pembayaran yang lebih efisien dan inklusif, sambil memastikan standar keamanan dan tata kelola tetap terjaga di tengah laju transformasi digital yang semakin cepat.

    Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Slamet Aji Pamungkas menuturkan ancaman terhadap sektor keuangan terus berkembang.

    Oleh karena itu, diperlukan urgensi implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional (SKSN) berdasarkan Perpres Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber. Dalam beleid tersebut mencakup 8 area fokus yakni tata kelola, manajemen risiko, kesiapsiagaan, ketahanan, perlindungan infrastruktur informasi vital, kemandirian kriptografi, peningkatan kapabilitas, kebijakan keamanan siber, dan kerja sama internasional.

    “Ancaman siber terhadap sektor keuangan terus berevolusi, dari pencurian data hingga serangan berbasis kecerdasan buatan. Kita tidak bisa menangani ini secara parsial. Butuh kolaborasi antara regulator, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas untuk membangun pertahanan nasional yang kokoh, utamanya di sektor keuangan digital,” katanya. 

    Wakil Sekjen II Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) Saat Prihartono menilai kesiapan menghadapi risiko fraud menjadi faktor penentu keberlanjutan inovasi layanan digital. Menurutnya, industri tidak hanya perlu membangun teknologi yang mudah diakses tetapi juga memastikan lapisan keamanan yang mampu menahan pola serangan yang semakin canggih. Pihaknya mendorong kolaborasi lebih erat antara fintech, perbankan, dan regulator untuk membangun standar pencegahan fraud yang konsisten dan dapat diterapkan lintas platform.

    “Keamanan adalah fondasi agar inovasi dapat tumbuh. Tanpa fondasi ini, kepercayaan masyarakat mudah rapuh dan ekosistem digital tidak akan mampu berkembang secara sehat,” ucapnya. 

    Country Director BPC Indonesia Djoni Tany menekankan inovasi dan keamanan harus berjalan beriringan. Menurutnya, Indonesia memiliki peluang besar menjadi pionir di Asia Tenggara apabila mampu membangun arsitektur pembayaran yang aman, terstandardisasi, dan saling terhubung.

    “Keamanan bukan penghalang inovasi, justru menjadi katalis yang memungkinkan lahirnya layanan baru secara berkelanjutan,” tuturnya. 

    Direktur PT Jalin Pembayaran Nusantara Eko Dedi Rukminto menegaskan kolaborasi dan pertukaran data yang aman merupakan fondasi penting bagi terwujudnya sistem pembayaran nasional yang tangguh dan berdaya saing global. Ke depan, tantangan sistem pembayaran bukan hanya soal teknologi tetapi juga membangun kepercayaan publik agar ekosistem digital dapat tumbuh tanpa mengorbankan perlindungan data masyarakat.

    “Ketahanan ekosistem digital Indonesia sangat bergantung pada kepercayaan publik. Ini bukan hanya isu industri, tetapi bagian dari kepentingan nasional untuk memastikan transaksi masyarakat terlindungi, data keuangan tetap berdaulat, dan inovasi dapat berkembang tanpa mengorbankan keamanan,” terangnya.

  • Catatan Penerbangan Haji 2025: Pesawat Delay hingga Rawan Penyusupan

    Catatan Penerbangan Haji 2025: Pesawat Delay hingga Rawan Penyusupan

    Bisnis.com, JAKARTA — Musim haji 2025 yang resmi berakhir pada Juli lalu menyisakan catatan pelayanan penerbangan. Mulai dari keterlambatan pesawat alias delay hingga pemeriksaan jemaah dan bagasi yang tidak steril sehingga rawan penyusupan.

    Satu bulan usai berakhirnya pelaksanaan haji, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan melakukan Pertemuan Komite Nasional Fasilitasi (FAL) Udara Tahun 2025. 

    Direktur Keamanan Penerbangan Sigit Hani Hadiyanto menyampaikan bahwa dari hasil monitoring terdapat beberapa catatan yang harus ditingkatkan. Pasalnya, temuan di lapangan masih terdapat percampuran penumpang penerbangan internasional dan penumpang reguler domestik di bandara haji antara. 

    “Ruang pemeriksaan jemaah haji dan bagasi kabin yang tidak steril, rawan penyusupan orang tidak sah, dan bagasi tercatat yang telah diperiksa berada di area yang tidak aman serta rawan penyusupan [contoh barang terkena cukai]. Hal ini perlu perbaikan ke depannya,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Jumat (8/8/2025). 

    Selain itu, Sigit juga menjelaskan bahwa pelaksanaan angkutan udara haji tahun 2025 ini dilaksanakan oleh tiga operator penerbangan yaitu Garuda Indonesia, Lion Mentari Airlines, dan Saudi Arabian Airlines. 

    Dirinya menyadari memang masih terdapat keterlambatan penerbangan selama proses keberangkatan. Namun, secara umum tidak mengganggu keseluruhan jadwal penyelenggaraan haji. 

    Meski demikian, Sigit menilai Angkutan Udara Haji 1446 H/2025 M secara keseluruhan berjalan tertib dan lancar, mulai proses keberangkatan sampai proses kepulangan kembali ke tanah air.

    Dukungan sarana prasarana dan petugas di bandar udara keberangkatan dan kedatangan dilakukan secara menyeluruh mulai dari infrastruktur terminal, pengaturan alur jemaah, hingga penempatan personel operasional dan keamanan.

    Selain itu sebagai bentuk layanan pemeriksaan imigrasi maka petugas Imigrasi Arab Saudi menerapkan layanan fast track (Makkah Route) langsung di tiga bandar udara keberangkatan di Indonesia, yakni Jakarta, Surabaya dan Solo. Layanan ini mempercepat proses jemaah haji ketika tiba di Arab Saudi sehingga dapat langsung menuju bus tanpa perlu antre di loket imigrasi.

    Kemudahan lainnya yakni dari otoritas kepabeanan yang menyediakan desk pelayanan khusus bagi jemaah yang memerlukan penyelesaian proses customs clearance.

    Sementara itu, dari Kementerian Agama menyediakan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang telah terintegrasi dengan berbagai pihak untuk mendukung proses pelayanan haji secara digital dan efisien. Integrasi dengan Kementerian Kesehatan, khususnya terkait aspek istithaah (kesehatan jemaah), profil disabilitas, dan international patient summary (IPS). Karena seperti kita ketahui bahwa jemaah haji juga melibatkan jemaah lanjut usia atau dengan kondisi kesehatan khusus.

    Berdasarkan hasil diskusi, agar disusun protokol bersama yang memuat ketentuan penerbangan, keimigrasian, kepabeanan dan kekarantinaan kesehatan terkait penyelenggaraan haji. 

    “Kami mewakili Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak atas kolaborasi dan kerja samanya yang baik sehingga secara umum angkutan udara haji 1446 H/ 2025 M berlangsung relatif lancar tanpa adanya major accident maupun insiden yang signifikan,” tutup Sigit. 

    Berikut daftar fasilitas yang dievaluasi selama musim haji Tahun 1446H/2025M:

    1. Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang

    2. Bandar Udara Kualanmu, Deli Serdang

    3. Bandar Udara Kertajati, Majalengka

    4. Bandar Udara Sultan Hasanuddin, Makassar

    5. Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II, Pelambang

    6. Bandar Udara Zainuddin Abdul Madjid, Lombok

    7. Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan

    8. Bandar Udara Adi Soemarmo, Solo

    9. Bandar Udara Syamsudin Noor, Banjarmasin

    10. Bandar Udara Radin Inten II, Lampung

    11. Asrama Haji Pondok Gede dan Bekasi.