Xcloud.id

NGO: AJI

  • Pebalap Indonesia Berlaga di MotoGP Austria, Jadi Rider Pengganti di Moto3

    Pebalap Indonesia Berlaga di MotoGP Austria, Jadi Rider Pengganti di Moto3

    Jakarta –

    Satu lagi pebalap Indonesia yang akan berlaga di MotoGP, khususnya di kelas Moto3. Rider lulusan Astra Honda Racing School (AHRS) Fadillah Arbi Aditama akan berlaga di MotoGP Austria akhir pekan ini.

    Pebalap andalan Astra Honda, yang saat ini bersaing di arena balap Asia Road Racing Championship (ARRC) 2025 kelas Asia Production (AP) 250, mendapat kesempatan emas menjadi pebalap pengganti di kelas Grand Prix (GP) Moto3.

    Arbi menambah jajaran pebalap binaan Astra Honda yang bersaing di lintasan balap dunia. Sebelumnya ada Dimas Ekky Pratama, Andi Farid Izdihar, Gerry Salim, dan Mario Aji yang saat ini tengah bersaing di Moto2.

    Nggak sembarangan, Arbi punya pengalaman di lintasan balap Eropa saat bersaing pada ajang FIM JuniorGP musim 2023 dan 2024 dan 3 kali turun sebagai pebalap wildcard di kelas Moto3 2024. Prestasinya begitu gemilang. Saat ini, Arbii berada pada posisi pertama klasemen sementara di ARRC kelas AP250. Pemuda asal Purworejo, Jawa Tengah ini pun pernah mencetak sejarah bagi Indonesia saat meraih podium pertama FIM JuniorGP seri Catalunya pada tahun 2023.

    Di Moto3 akhir pekan ini, Arbi bergabung dengan Honda Team Asia untuk menggantikan pebalap asal Thailand, Tatchakorn Buasri, yang mengalami cedera bahu. Arbi bertekad memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Debutnya di GP Moto3 akan dimulai pada 15-17 Agustus 2025 dalam rangkaian MotoGP di Red Bull Ring, Spielberg, Austria.

    “Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada HRC, Honda Team Asia, serta Astra Honda Motor atas kepercayaan dan kesempatan luar biasa ini. Saya sangat senang dan antusias. Saya sadar tantangannya tidak mudah, namun saya akan berusaha memberikan kemampuan terbaik,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom.

    Direktur Marketing AHM Octavianus Dwi mengatakan kesempatan yang didapatkan Arbi sebagai pebalap pengganti di GP Moto3 membuktikan pebalap Indonesia binaan AHM memiliki kemampuan balap yang kompetitif di lintasan balap kelas dunia.

    “Kesempatan ini merupakan wujud kepercayaan dunia balap internasional terhadap pembinaan balap bagi anak bangsa yang telah kami lakukan sejak dini. Kami berharap dengan semangat Satu Hati, hal ini dapat menjadi inspirasi bagi pebalap-pebalap muda maupun generasi muda Indonesia yang sedang memperjuangkan mimpinya,” ujar Octa.

    Selain Arbi yang menjadi rider pengganti di GP Moto3, juga terdapat tiga pebalap lainnya yang beraksi dalam rangkaian balap MotoGP. Di kelas GP Moto2, terdapat pemuda kelahiran Magetan, Jawa Timur yakni Mario Suryo Aji bersama dengan Honda Team Asia. Saat ini Mario dalam masa pemulihan, atas cedera yang didapatkannya pada seri Jerez, Spanyol. Selain itu di ajang Red bull MotoGP Rookies Cup juga terdapat dua pebalap binaan AHM asal Yogyakarta, yaitu Veda Ega Pratama dan M. Kiandra Ramadhipa.

    Keempat pebalap ini merupakan lulusan dari pembinaan dasar balap Astra Honda Racing School (AHRS). Mario Suryo Aji merupakan lulusan AHRS tahun 2016, Fadillah Arbi Aditama lulusan AHRS tahun 2018, Veda Ega Pratama lulusan AHRS 2019, dan M. Kiandra Ramadhipa lulusan AHRS tahun 2022.

    (rgr/din)

  • Menhub: Penetapan 36 bandara internasional wujudkan pemerataan ekonomi

    Menhub: Penetapan 36 bandara internasional wujudkan pemerataan ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan penetapan 36 bandara umum sebagai bandara internasional merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan pemerataan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.

    “Presiden Prabowo menginstruksikan pembukaan bandara internasional sebanyak-banyaknya di berbagai daerah guna mendorong percepatan perputaran ekonomi dan pariwisata daerah,” kata Menhub Dudy dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    “Sehingga, penetapan bandara internasional ini menjadi langkah strategis untuk mendorong hal tersebut,” imbuhnya.

    Adapun penetapan 36 bandara internasional melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2025 ini diharapkan mampu mendorong penguatan industri penerbangan nasional, mendorong pariwisata, perdagangan, dan investasi.

    Menhub menugaskan Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan atas pelaksanaan keputusan menteri ini.

    Status bandara internasional akan terus dievaluasi sekurang-kurangnya setiap dua tahun sekali.

    “Ada sejumlah persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh masing-masing pengelola bandara, termasuk persyaratan keselamatan, keamanan dan pelayanan sebagai bandara internasional sebelum kegiatan penerbangan internasional dilakukan,” ujar Menhub.

    “Persyaratan tersebut harus disampaikan paling lambat enam bulan sejak keputusan menteri ini dikeluarkan,” imbuhnya.

    Berikut adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandara internasional:

    1. Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh

    2. Bandara Kualanamu, Sumatera Utara

    3. Bandara Minangkabau, Sumatera Barat

    4. Bandara Sultan Syarif Kasim II, Riau

    5. Bandara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau

    6. Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten

    7. Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta

    8. Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat

    9. Bandara Kulon Progo, Yogyakarta

    10. Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur

    11. Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali

    12. Bandara Zainuddin Abdul Madjid, Nusa Tenggara Barat

    13. Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Balikpapan, Kalimantan Timur

    14. Bandara Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan

    15. Bandara Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara

    16. Bandara Sentani, Jayapura, Papua

    17. Bandara Komodo, Nusa Tenggara Timur

    18. Bandara S.M. Badaruddin II, Palembang, Sumatera Selatan

    19. Bandara H.A.S. Hanandjoeddin, Kepulauan Bangka Belitung

    20. Bandara Jenderal Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah

    21. Bandara Syamsudin Noor, Banjarbaru, Kalimantan Selatan

    22. Bandara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat

    23. Bandara Raja Sisingamangaraja XII, Tapanuli Utara, Sumatera Utara

    24. Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau

    25. Bandara Radin Inten II, Lampung

    26. Bandara Adi Soemarmo, Boyolali, Jawa Tengah

    27. Bandara Banyuwangi, Jawa Timur

    28. Bandara Juwata, Tarakan, Kalimantan Utara

    29. Bandara El Tari, Kupang, Nusa Tenggara Timur

    30. Bandara Pattimura, Ambon, Maluku

    31. Bandara Frans Kaisiepo, Biak Numfor, Papua

    32. Bandara Mopah, Merauke, Papua Selatan

    33. Bandara Kediri, Jawa Timur

    34. Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Palu, Sulawesi Tengah

    35. Bandara Domine Eduard Osok, Sorong, Papua Barat Daya

    36. Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto, Samarinda, Kalimantan Timur.

    “Khusus untuk Bandara Halim Perdanakusuma, penerbangan luar negeri hanya diperuntukkan bagi angkutan udara niaga tidak berjadwal, angkutan udara bukan niaga, serta penerbangan pesawat udara negara Indonesia atau pesawat udara negara asing,” imbuh Menhub.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PKP: Kuota rumah subsidi buruh ditingkatkan jadi 50 ribu unit

    Menteri PKP: Kuota rumah subsidi buruh ditingkatkan jadi 50 ribu unit

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Pekerjaan Umum (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meningkatkan kuota rumah subsidi untuk buruh atau tenaga kerja dari 20 ribu unit rumah menjadi 50 ribu unit rumah.

    “Tadi, Komisioner BP Tapera Pak Heru Pudyo Nugroho meminta tambahan kuota rumah subsidi dan saya tanya sama Bapak Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Bapak Menaker mengajukan tambahan dari 20 ribu unit menjadi 50 ribu unit. Dan, saya langsung setuju,” ujar Ara dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

    Menurut Ara, tiga bulan lalu dirinya bersama Menaker melakukan penandatanganan kuota rumah subsidi subsidi buat tenaga kerja sebanyak 20 ribu unit, kemudian pada hari ini berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebanyak 36.629 unit rumah subsidi bagi tenaga kerja yang sudah terealisasi.

    “Artinya, kebijakan di sektor perumahan ini sangat diminati oleh buruh,” katanya.

    Dalam kesempatan sama, Menaker Yassierli menyampaikan hal tersebut merupakan kolaborasi yang baik antarkementerian dan ekosistemnya.

    “Intinya adalah suatu kolaborasi bagaimana kepedulian kita untuk memberikan solusi kepada para buruh dan pekerja. Konteksnya di sini adalah Kementerian Ketenagakerjaan dengan program yang luar biasa dari Menteri PKP untuk subsidi rumah,” kata Yassierli.

    Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Dukungan Perumahan Subsidi untuk Pekerja/Buruh antara Kementerian PKP, Kementerian Ketenagakerjaan dengan BPS di Jakarta pada 10 April 2025.

    Adapun kuota rumah subsidi awalnya sebanyak 20 ribu unit untuk buruh atau tenaga kerja di berbagai wilayah Indonesia.

    Yassierli mengatakan pemberian rumah subsidi bagi buruh tersebut merupakan perhatian dari Presiden RI terhadap para buruh dan tenaga kerja Indonesia.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PKP sebut angsuran KPR FLPP sangat terjangkau

    Menteri PKP sebut angsuran KPR FLPP sangat terjangkau

    daripada uangnya untuk bayar sewa lebih baik digunakan untuk angsuran KPR FLPP dan rumahnya jadi milik sendiri

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan angsuran KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sangat terjangkau.

    “Selisih angsuran KPR FLPP itu tidak beda jauh dengan biaya sewa untuk mengontrak rumah. Jadi daripada uangnya untuk bayar sewa lebih baik digunakan untuk angsuran KPR FLPP dan rumahnya jadi milik sendiri,” ujar Ara di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin memiliki rumah subsidi bisa memanfaatkan KPR FLPP. Selain angsuran KPR yang selisihnya tidak beda jauh dengan mengontrak atau sewa rumah, masyarakat juga mendapat keuntungan karena rumah subsidi akan menjadi hak milik dan tempat tinggal yang nyaman bersama keluarga.

    Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) Maya Watono dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti terkait penyediaan rumah subsidi FLPP untuk karyawan Injourney Group di Jakarta.

    Ara menjelaskan Penandatanganan Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan akses KPR FLPP untuk menyediakan rumah subsidi bagi para pekerja di sektor pariwisata di bawah naungan Injourney Group.

    Selain itu juga dalam Rangka Penyediaan dan Pemutakhiran Data Dan/ Atau Informasi Statistik Karyawan Group PT Aviasi Pariwisata (Persero) Dalam Rangka Penyelenggaraan Perumahan Bagi Karyawan PT Aviasi Pariwisata (Persero) sekaligus mendukung Pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

    Pada kesempatan itu, Ara juga berdiskusi langsung dengan para pegawai Injourney Group yang menerima kunci rumah subsidi.

    Mereka ada yang bekerja sebagai cleaning servis, petugas keamanan bandara hingga pegawai kantoran.

    “Ini bukti nyata Program KPR FLPP bisa membantu mereka memiliki rumah subsidi dengan DP hanya 1 persen, angsuran terjangkau dan masa tenor KPR yang panjang,” katanya.

    Lewat program rumah subsidi KPR FLPP, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hadir untuk menyediakan rumah layak huni untuk masyarakat.

    Semangat gotong royong dari seluruh ekosistem perumahan seperti Injourney, BPS, BTN dan BP Tapera ternyata bisa membantu MBR memiliki rumah layak huni.

    Sementara itu, Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) Maya Watono menjelaskan Injourney merupakan BUMN holding pariwisata di Indonesia.

    Pihaknya juga telah melakukan polling kepada karyawannya dan ternyata minat mereka untuk memanfaatkan KPR FLPP untuk membeli rumah subsidi sangat tinggi.

    “Kami ingin lewat kerjasama ini sosialisasi pemanfaatan KPR FLPP bisa diketahui oleh pegawai mulai dari aksesnya dan keuntungannya. Pegawai merupakan aset Injourney Group dan kami harap dengan memiliki rumah sendiri mereka lebih bersemangat dalam bekerja,” kata Maya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • MTI nilai PT KAI konsisten jalankan komitmen prinsip keberlanjutan

    MTI nilai PT KAI konsisten jalankan komitmen prinsip keberlanjutan

    Jakarta (ANTARA) – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI telah konsisten dalam menjalankan dan melanjutkan komitmen prinsip keberlanjutan melalui implementasi environmental, social, and governance (ESG) serta berbagai inisiatif dekarbonisasi guna mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia.

    “Saya kira perjalanan kereta api itu sudah bagus, karena saya melihat komitmen PT KAI itu selalu berlanjut dan konsisten terus dijalankan,” ujar Wakil Ketua Umum Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, komitmen prinsip keberlanjutan seperti ESG dan inisiatif dekarbonisasi yang terus dijalankan oleh PT KAI secara konsisten tersebut sudah bagus dan selalu disertai dengan inovasi-inovasi baru dari PT KAI.

    “Saya kira ini hal yang cukup bagus. Inovasinya ada,” katanya.

    Djoko berharap KAI dapat terus mempertahankan dan melanjutkan komitmen serta capaian-capaian yang sudah ada, sembari memiliki inovasi-inovasi baru lainnya yang lebih ramah lingkungan.

    “Hal-hal yang sudah bagus, capaian-capaian yang sudah ada itu dilanjutkan saja, sembari memiliki inovasi-inovasi baru lagi yang ramah lingkungan, berkeselamatan, dan memudahkan konsumen,” katanya.

    Sementara itu, Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan KAI telah menyusun kebijakan keberlanjutan sebagai upaya untuk memastikan kinerja keberlanjutan Perseroan berjalan sesuai dengan visi dan misi KAI.

    Kebijakan ini dirancang sebagai bentuk kepatuhan Perseroan terhadap kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, aspirasi pemegang saham, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Melalui kebijakan ini, KAI berupaya menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan dengan mengadopsi praktik keberlanjutan yang komprehensif dan relevan. Kebijakan ini mencerminkan komitmen KAI dalam mengintegrasikan aspek ESG dalam setiap aktivitas operasional dalam mendukung keberlanjutan, transparansi, dan pengembangan sumber daya manusia di dalam organisasi,” kata Anne.

    KAI juga menjalankan program dekarbonisasi, yang berfokus pada transisi ke penggunaan sumber energi baru dan terbarukan (EBT) yang bebas emisi karbon dalam kegiatan operasional sehingga tidak menghasilkan karbon sama sekali pada proses pembakarannya.

    KAI, dijelaskan Anne, telah mengimplementasikan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atau panel surya di Gedung Jakarta Railway Center, 53 Stasiun KAI, Balai Yasa Lahat, Balai Yasa Surabaya Gubeng, Balai Yasa Tegal, Griya Karya Soka, Griya Karya Cipinang, Griya Karya Banjar, Griya Karya Kertosono, Kantor Daop 2 Bandung, serta Kantor Divre III Palembang.

    PLTS tersebut dioperasikan melalui sistem solar panel on grid, yang menggabungkan suplai listrik dari jaringan listrik PLN dan jaringan listrik panel surya untuk memenuhi kebutuhan listrik di area operasional.

    “Program dekarbonisasi KAI berfokus pada pemanfaatan energi bersih, inovasi teknologi transportasi, yang mana hal ini sejalan dengan misi nasional dalam mendukung transisi energi dan pencapaian net zero emission,” kata Anne.

    Pewarta: Aji Cakti/Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi II DPR minta Pemda perkuat kemandirian fiskal berkaca dari Pati

    Komisi II DPR minta Pemda perkuat kemandirian fiskal berkaca dari Pati

    Arsip foto- Massa membakar mobil polisi saat berunjuk rasa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). Unjuk rasa yang berakhir ricuh itu karena massa kecewa dan menilai tuntutan mereka agar Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya tidak segera dipenuhi. ANTARA FOTO/Aji Styawan/nym.

    Komisi II DPR minta Pemda perkuat kemandirian fiskal berkaca dari Pati
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 15:10 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda meminta pemerintah daerah memperkuat kemandirian fiskal daerah berkaca dari kasus unjuk rasa di Pati yang berawal dari rencana Bupati Pati Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

    “Apa yang terjadi di Pati sesungguhnya bisa dilihat dari beberapa perspektif. Perspektif yang pertama adalah bahwa kemandirian fiskal pendapatan asli daerah di hampir semua provinsi, kabupaten, kota di Indonesia itu cukup rendah. Mereka bergantung sangat tinggi kepada transfer dana pusat ke daerah, yaitu transfer APBN ke daerah,” kata Rifqinizamy saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Menurutnya, sejumlah pemerintahan daerah kini mulai berbenah untuk meningkatkan PAD masing-masing setelah pemerintah pusat melakukan efisiensi dan fokus pada program-program strategis.

    “Ketika APBN dilakukan efisiensi dan refocusing untuk program-program strategis pemerintah maka daerah gelagapan. Karena itu beberapa kepala daerah berinisiatif meningkatkan pajak-pajak daerah untuk kemudian meningkatkan pendapatan asli daerahnya,” ujarnya.

    Efesiensi tersebut direspons pemda dengan kebijakan untuk mendongkrak PAD, namun kebijakan berdampak langsung terhadap masyarakat tersebut kerap tidak populer dan berujung dengan banyaknya kritik atas kebijakan tersebut.

    “Problem ini menjadi sengkarut karena masalah ekonomi daerah, ekonomi regional bahkan ekonomi nasional kita itu kan pada posisi yang sedang tinggi dinamikanya dan tidak baik-baik saja, karena itu kebijakan ini tidak populer di masyarakat yang cenderung mendapat kritik oleh publik,” tuturnya.

    Oleh karena itu, Rifqinizamy meminta para pejabat publik dan untuk bijak dalam mengomunikasikan kebijakan yang bersentuhan dengan isu yang sensitif di tengah masyarakat.

    “Menurut pandangan saya memang pada akhirnya pejabat publik dituntut untuk mampu banyak menahan diri terkait dengan hal-hal yang sangat sensitif terhadap rakyat. Kasus di Pati ini adalah hikmah dan pelajaran bagi kita bersama untuk melihat bagaimana hubungan antara kepala daerah dengan rakyat terutama itu sesungguhnya tidak boleh berjarak,” ujarnya.

    Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo mengakui kejadian tersebut menjadi proses pembelajaran berharga baginya, mengingat dirinya baru beberapa bulan menjabat.

    “Tentu ada kekurangan yang harus dibenahi ke depan. Saya akan memperbaiki segala sesuatunya,” ujar Sudewo.

    Untuk diketahui, seratusan ribu orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memenuhi jalanan di depan Kantor Bupati Pati, Pati, Jawa Tengah, Rabu, untuk berunjuk rasa menuntut Sudewo mundur. Aksi itu kemudian berujung ricuh terutama saat Bupati Sudewo muncul di tengah-tengah massa dan hendak mendengarkan aspirasi demonstran.

    Akan tetapi, kehadiran Sudewo kemudian memicu kemarahan publik terlihat dari aksi lemparan sandal dan botol plastik air minum kemasan ke arah Sudewo. Kepolisian kemudian membubarkan aksi unjuk rasa tersebut, dan menangkap 11 demonstran yang diyakini berlaku sebagai provokator.

    Sumber : Antara

  • Prospek Unilever di Tengah Tekanan Daya Beli dan Fenomena Rohana-Rojali

    Prospek Unilever di Tengah Tekanan Daya Beli dan Fenomena Rohana-Rojali

    Jakarta –

    PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) menguat 0,57% pada penutupan perdagangan Selasa (12/8). Saham UNVR tercatat menguat 3,17% pada perdagangan enam bulan terakhir dengan harga Rp 1.790 per lembar.

    Di tengah tekanan daya beli dan perubahan perilaku konsumen menyusul fenomena rombongan hanya nanya (rohana) dan rombongan jarang beli (rojali), Unilever mampu membukukan penjualan bersih mencapai Rp 18,2 triliun sepanjang semester I 2025 dengan perolehan laba bersih tercatat sebesar Rp 2,2 triliun.

    Meski tercatat koreksi, baik dari sisi pendapatan maupun laba bersih, Unilever meyakini capaian fundamental semester I dapat memperbaiki kinerja fundamental perseroan di paruh kedua tahun ini. Presiden Direktur Unilever Indonesia, Banjie Yap, optimisme perbaikan kinerja akan terjadi lantaran sejumlah merek perseroan memiliki portofolio yang baik di paruh pertama tahun ini.

    “Merek-merek kami-yang mewakili 55% dari portofolio-telah mencatat pertumbuhan, menunjukkan penerimaan konsumen yang lebih baik dan ketangguhan portofolio,” ujar Banjie, Kamis (31/7/2025).

    Perseroan akan memfokuskan merek-merek inti yang dikelola Unilever. Dalam hal ini, Unilever mengadopsi perbaikan dengan prinsip 6P, yakni Product (Produk), Price (Harga), Place (Tempat), Promotion (Promosi), Prepositions (Preposisi) and Pack (Pengemasan).

    Banjie menyebut, pertumbuhan merek inti perseroan menegaskan relevansi dan ketangguhan merek-merek tersebut di tengah lanskap pasar yang dinamis. Perseroan juga berkomitmen untuk menciptakan pasar dengan cara proaktif, mendorong premiumisasi, dan melakukan eksekusi cemerlang di pasar.

    Sejauh ini, Unilever tidak terpengaruh oleh perubahan perilaku konsumen. Direktur Keuangan Unilever Indonesia, Neeraj Lal, menyebut fenomena rohana-rojali tidak terlalu mempengaruhi portofolio merek inti. Sementara untuk produk kecantikan dan perawatan pribadi Unilever, terang Neeraj, sering kali dibeli konsumen bukan dari mal atau toko ritel modern.

    Terlepas dari fenomena tersebut, Neeraj menegaskan, yang penting dilakukan Unilever adalah memastikan ketersediaan produk di sejumlah ritel modern yang ramai dikunjungi. Ketersediaan produk juga perlu dipastikan tidak hanya di toko fisik, melainkan juga di e-commerce.

    Ia menilai, fenomena Rojali seringkali terjadi karena daya saing produk. Neeraj juga menilai, Rojali dan Rohana ini menjadi tanggung jawab perusahaan, bagaimana menarik minat konsumen untuk membeli produknya.

    “Saya rasa sebagian besar portofolio kami tidak terpengaruh dengan hal tersebut. Jadi saya pikir penting untuk menyadari bahwa ketika kita berbicara tentang window shopping (Rojali), mal dan semua hal tersebut, sebagian besar portofolio kami tidak terpengaruh dengan hal itu. Saya rasa itu salah satunya,” terang Neeraj dalam konferensi persnya secara virtual, Kamis (31/7/2025).

    Prospek Saham Unilever

    Sebagai upaya mengembalikan kepercayaan investor, Unilever berencana melakukan pembelian kembali saham atau buyback senilai Rp 2 triliun yang ditargetkan rampung Oktober 2025. Buyback ini dilakukan tidak lebih dari 20% total saham dari modal yang disetor perseroan.

    Langkah buyback ini juga diambil untuk memberi nilai tambah jangka panjang bagi investor UNVR. Adapun buyback ini akan dilakukan dengan harga yang adil dan layak, yakni sebesar Rp 1.700 per lembar saham. Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan pasar dan mempertimbangkan kepentingan para pemegang saham UNVR.

    Adapun pada pembukaan perdagangan hari ini, Rabu (13/8), saham Unilever terbang 1,12% ke harga Rp 1.810 per lembar. Unilever mencatat volume perdagangan yang positif di awal pembukaan, yakni sebesar 2,14 juta dengan nilai transaksi sebesar Rp 3,89 miliar.

    Mirae Asset Sekuritas dalam analisis pasarnya menyebut peluang bullish untuk saham UNVR. Bahkan ia memprediksi harga saham perseroan mencapai Rp 2.200 per lembar kendati terkoreksi di semester I 2025.

    “Setidaknya kenaikan harga saham Unilever tercermin dari adanya peningkatan demand yang terjadi sebelumnya kan. Harga saham Unilever sudah mengalami uptrend selama beberapa bulan terakhir,” ungkap Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta Utama, kepada detikcom, Rabu (13/8/2025).

    Nafan menyebut, kenaikan harga saham sejalan dengan perbaikan makro ekonomi domestik. Di sisi lain, para investor juga mengapresiasi aksi korporasi Unilever yang melakukan buyback hingga Rp 2 triliun.

    Lihat juga Video: Apresiasi Penerapan Bisnis Berkelanjutan Dalam Inisiatif ED&I Untuk Unilever Indonesia

    (kil/kil)

  • Warganet Ramai Suarakan Dukungan Demo Besar di Pati

    Warganet Ramai Suarakan Dukungan Demo Besar di Pati

    Jakarta –

    Dukungan terhadap aksi demonstrasi besar-besaran di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terus mengalir di media sosial. Tagar #Pati hingga #PatiMembara ramai digaungkan warganet sebagai bentuk solidaritas atas protes warga terhadap kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250% yang dikeluarkan Bupati Pati, Sudewo.

    Meski kebijakan tersebut sudah dibatalkan, amarah warga belum mereda. Mereka tetap menuntut Sudewo mundur dari jabatannya, menilai gaya kepemimpinannya arogan dan minim empati. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu pun mengumumkan rencana demo besar pada 13 Agustus 2025, dengan estimasi massa mencapai puluhan ribu orang.

    Revolusi dimulai dari Pati

    Aksi 13 Agustus 2025 diprediksi menjadi demonstrasi terbesar dalam sejarah Pati, dengan massa diperkirakan mencapai 50.000 orang. Warga menegaskan bahwa demo akan dilakukan secara damai, tanpa tindakan anarkis.

    Di media sosial ramai dukungan dengan beragam bentuk ekspresi kreatif. Salah satunya “Revolusi dimulai dari Pati” yang menyerukan keadilan dan kepemimpinan yang lebih berpihak kepada rakyat.

    “Revolusi dimulai dari Pati! Kami bukan hanya menolak pajak, tapi menuntut pemimpin yang mendengar rakyat,” tulis akun @neVerAl0nely__ di X.

    “Revolusi berawal dari Pati. Rakyat Pati VS Bupati Pati. Hal ini menjadi bukti bahwa jika Rakyat Kompak Bersatu, maka Pemimpin Dzolim akan runtuh, kebijakan dzolim akan musnah. Tunjukan kedaulatan ada di tangan Rakyat. Selamat berjuang Rakyat Pati pada Rabu, 13 Agustus 2025,” tulis @Nurulygkaukenal.

    “Dari pati kita belajar arti sebenar benarnya dari UUD 1956 pasal 1 ayat 2 : Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar,” @anugrahrizky_1.

    Latar Belakang Aksi

    Demo di Pati Foto: Dian Utoro Aji/detikJateng

    Kebijakan kenaikan PBB-P2 sebesar 250% diumumkan Sudewo usai rapat intensifikasi pajak pada Mei 2025. Menurutnya, kenaikan ini diperlukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang stagnan di angka Rp29 miliar selama 14 tahun, guna mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, warga menilai kenaikan ini tidak manusiawi, terutama di tengah kesulitan ekonomi pasca pandemi. Petani, pelaku UMKM, hingga pensiunan PNS menyuarakan kekecewaan mereka.

    Reaksi keras muncul di media sosial, dengan postingan sindiran, meme, dan video protes membanjiri platform seperti TikTok dan Instagram. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu bahkan mendirikan posko donasi di Alun-alun Pati untuk mendukung aksi demonstrasi.

    Namun, ketegangan meningkat saat Satpol PP menyita logistik donasi pada 5 Agustus 2025, yang dianggap warga sebagai upaya pembungkaman aspirasi. Insiden ini memicu kericuhan, dengan warga mendatangi kantor Satpol PP menuntut pengembalian barang.

    Puncak kemarahan warga dipicu oleh pernyataan Sudewo yang dianggap arogan. Dalam video yang viral di TikTok (@chanlinaaa00), Sudewo menantang warga Pati yang menolak kebijakan untuk mengerahkan 50.000 demonstran. “Jangankan 5.000 orang, 50.000 orang pun silakan dikerahkan, saya tidak akan gentar,” ujarnya. Pernyataan ini memicu persepsi bahwa Sudewo tidak mendengarkan aspirasi rakyat, memperkeruh situasi, dan memicu tagar #PatiMencekik di media sosial.

    Meski Sudewo kemudian meminta maaf dan mengklarifikasi bahwa ia tidak bermaksud menantang warga, warganet tetap mengkritik gaya komunikasinya yang dinilai kurang empatik. “Mosok yo saya menantang rakyat saya?” ujarnya dalam klarifikasi di akun X @jateng_twit. Namun, klarifikasi ini tidak meredam amarah warga, yang tetap menuntut pembatalan kebijakan dan pengunduran dirinya.

    Menanggapi tekanan publik, Sudewo akhirnya membatalkan kenaikan PBB-P2 dan menjanjikan pengembalian dana bagi warga yang telah membayar dengan tarif baru. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, juga memerintahkan evaluasi kebijakan tersebut, menegaskan bahwa kenaikan pajak harus sesuai kemampuan warga dan didahului sosialisasi.

    Namun, pembatalan ini tidak cukup meredam kemarahan. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, dipimpin koordinator Supriyono, bersikeras menggelar demo pada 13 Agustus 2025, menuntut Sudewo mundur karena dianggap minim pengalaman kepemimpinan dan arogan. Spanduk-spanduk berisi desakan pelengseran Sudewo bermunculan.

    Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menegaskan aksi demonstrasi tetap digelar dengan target utama menuntut Sudewo mundur. Koordinator aksi, Teguh Istiyanto, menyatakan ketidakpercayaan terhadap pernyataan Sudewo yang dianggap penuh kebohongan. “Kami tidak percaya omongannya. Dia bilang 14 tahun tidak ada kenaikan pajak, padahal tahun 2022 sudah naik 20 persen,” ujar Teguh dikutip deri detiknews. Selain itu, warga menilai sikap Sudewo arogan dan tidak peka terhadap kondisi rakyat.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video Bupati Pati Sudewo Tolak Mundur: Saya Dipilih Secara Demokratis”
    [Gambas:Video 20detik]
    (afr/afr)

  • Ruangan Pejabat Kemenkes RI Disegel KPK Terkait Proyek RSUD di Koltim

    Ruangan Pejabat Kemenkes RI Disegel KPK Terkait Proyek RSUD di Koltim

    Jakarta –

    Ruangan pejabat di Kementerian Kesehatan RI disegel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pihak KPK mengonfirmasi penyegelan tersebut berkaitan dengan suap di proyek peningkatan kualitas rumah sakit daerah Kolaka Timur, yang anggaran-nya didapatkan dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

    Penyegelan dilakukan pasca operasi tangkap tangan (OTT) di Sulawesi Tenggara dan dua lokasi lain.

    “Iya benar,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, ketika dihubungi, Selasa (12/8/2025).

    “Benar (terkait OTT di Sultra),” tambahnya.

    Pihaknya juga menyebut sudah melakukan penggeledahan sebelum akhirnya disegel. “Penyegelan kemudian digeledah,” kata dia.

    Ada lima orang yang ditetapkan tersangka dalam OTT yang semula dilakukan di Sulawesi Tenggara. Berikut daftarnya:

    Bupati Kolaka Timur Abdul Azis (ABZ)PIC Kemenkes untuk Pembangunan RSUD, Andi Lukman Hakim (ALH).Ageng Dermanto (AGD), PPK proyek pembangunan RSUD di KoltimDeddy Karnady (DK), pihak swasta-PT PCPArif Rahman (AR), pihak swasta-KSO PT PCP

    “KPK selanjutnya melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak dan telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup. Kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 5 orang sebagai tersangka,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (9/8/2025) dini hari.

    Awal Mula Kasus

    Desember 2024, KPK mencatat pertemuan Kemenkes RI dengan lima konsultan membahas pengembangan RSUD tipe C dari DAK.

    Pembuatan basic design 12 RSUD dibagi lewat penunjukan langsung, termasuk RSUD Kolaka Timur (Koltim) oleh PT Patroon Arsindo. Januari 2025, Pemkab Koltim bertemu Kemenkes untuk mengatur lelang, saat PPK Ageng Dermanto memberi uang ke PIC Kemenkes Andi Lukman Hakim.

    Abdul Azis, bersama pejabat Koltim, diduga mengatur agar PT Pilar Cerdas Putra (PCP) menang lelang. Maret 2025, kontrak Rp126,3 miliar diteken, dan Abdul Azis meminta fee 8 persen atau sekitar Rp9 miliar.

    detikcom sudah berupaya menghubungi Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Aji Muhawarman, juga juru bicara Kemenkes RI drg Widyawati. Namun, hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan lebih lanjut.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/kna)

  • Pakar Ekonomi Sebut Uji Coba Payment ID Bagaikan Pisau Bermata Dua, Kenapa? Regional 12 Agustus 2025

    Pakar Ekonomi Sebut Uji Coba Payment ID Bagaikan Pisau Bermata Dua, Kenapa? Regional 12 Agustus 2025

    Pakar Ekonomi Sebut Uji Coba Payment ID Bagaikan Pisau Bermata Dua, Kenapa?
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
    Bank Indonesia akan mulai menguji coba sistem Payment ID pada 17 Agustus 2025.
    Payment ID sendiri adalah kode unik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mencatat riwayat transaksi keuangan masyarakat secara rinci.
    Dikutip dari pemberitaan Kompas.com sebelumnya, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) BI, Dudi Dermawan, menjelaskan bahwa kode ini terdiri dari kombinasi sembilan karakter huruf dan angka yang menghubungkan profil individu dengan seluruh transaksi, baik melalui rekening bank, dompet digital, maupun kanal pembayaran lainnya.
    Kebijakan ini mendapatkan respon dari Dosen Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Susilo Nur Aji Cokro Darsono.
    Menurutnya, kebijakan penerapan Payment ID bagaikan pisau bermata dua.
    Ia mengatakan melalui sistem ini, seluruh aktivitas keuangan seseorang dapat terdata dan terhubung secara otomatis. Bahkan jika seseorang memiliki lebih dari satu akun bank, semua akun tersebut akan terintegrasi ke dalam satu Payment ID.
    Lanjut dia, langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pengawasan dalam sistem keuangan, sekaligus mendukung penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
    “Payment ID ini menjawab kebutuhan interoperabilitas dan financial profiling. Saat ini, banyak permasalahan terkait pengajuan kredit dan pengawasan pajak yang disebabkan oleh transaksi yang tidak tercatat, sehingga perbankan kesulitan menilai kemampuan bayar seseorang secara akurat,” jelas Susilo dalam keterangannya, Selasa (11/8/2025).
    Meskipun demikian, Susilo menilai setiap kebijakan ibarat pisau bermata dua. Sistem Payment ID ini juga menghadirkan sejumlah tantangan besar yang menjadi kekhawatiran masyarakat Indonesia, terutama dalam hal perlindungan data pribadi.
    Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa pengelolaan data harus berbasis pada prinsip transparansi, kontrol pengguna, dan akuntabilitas sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022.
    “Selain itu, saya rasa kebijakan ini juga berpotensi menimbulkan bias financial data divide. Ketimpangan akses digital antara Kelompok masyarakat dengan akses digital tinggi dan rendah, seperti pekerja sektor informal, warga di daerah terpencil, dan lansia berpotensi tidak terjangkau oleh sistem ini,” tambahnya.
    Melihat hal tersebut, Susilo menilai, perlu ada desain sistem yang inklusif berbasis pendekatan human-centered yang dilengkapi dengan sosialisasi kepada masyarakat.
    Untuk itu, Susilo mendorong pemerintah untuk melakukan edukasi publik secara masif, membangun mekanisme audit algoritma yang independen, serta melibatkan berbagai sektor seperti akademisi, LSM, dan masyarakat sipil dalam proses evaluasi kebijakan.
    “Tiap kebijakan tentu memiliki pro dan kontra di masyarakat. Namun, yang perlu masyarakat ketahui adalah sistem ini tidak dirancang untuk mengawasi, tetapi untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan keuangan. Data masyarakat hanya akan dibuka jika diperlukan, dan harus melalui izin yang jelas. Setiap lembaga yang hendak mengakses data tetap diwajibkan memperoleh otorisasi dari Bank Indonesia dan persetujuan pemilik data,” tegas Susilo.
    Oleh sebab itu, masyarakat diajak untuk tetap proaktif dalam mencari informasi terkait Payment ID dan tidak segan menyampaikan masukan kepada pemerintah selama masa uji coba, agar sistem ini dapat berjalan dengan baik pada tahun 2029.
    “Jika ditemukan hal yang tidak sesuai atau berpotensi menimbulkan risiko, masyarakat masih punya ruang untuk menyuarakan pendapat melalui kanal publik dan lembaga legislatif. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga harus terus memberikan keterbukaan informasi dan edukasi kepada masyarakat,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.