Xcloud.id

NGO: AJI

  • Aliansi Ekonom desak penyederhanaan birokrasi dukung iklim investasi

    Aliansi Ekonom desak penyederhanaan birokrasi dukung iklim investasi

    Jakarta (ANTARA) – Aliansi Ekonom Indonesia mendesak penyederhanaan birokrasi dalam rangka mendukung terciptanya iklim usaha serta investasi yang kondusif.

    “Deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif,” ujar Rizki Nauli Siregar dari Aliansi Ekonom Indonesia yang juga seorang Asisten Profesor bidang ekonomi di Universitas Indonesia dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa.

    Desakan tersebut, lanjutnya, meliputi reformasi menyeluruh proses perizinan, penyederhanaan prosedur, memangkas rantai birokrasi, dan memastikan transparansi dan akuntabilitas.

    Di samping itu, pemberlakuan secara konsisten pemberian izin yang tertib dan transparan, kemudian berantas seluruh bentuk usaha ilegal di sektor ekstraktif, termasuk pertambangan maupun perkebunan, dalam rangka menegakkan amanat konstitusi.

    Amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (4) menekankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, namun kerap diabaikan dalam praktik penyelenggaraan ekonomi nasional.

    Aliansi Ekonom Indonesia juga menyampaikan agar adanya pelonggaran Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di sektor yang belum memiliki pemasok lokal berkualitas dan bina industri lokal yang perlu diperkuat melalui investasi sumber daya manusia (SDM), transfer teknologi, dan pembangunan infrastruktur.

    Desakan terkait deregulasi kebijakan dan penyederhanaan birokrasi tersebut merupakan salah satu dari beberapa desakan ekonomi yang disampaikan oleh Aliansi Ekonom Indonesia.

    Aliansi Ekonom Indonesia, yang terdiri dari para ekonom dan akademisi menyampaikan pernyataan bersama berisi sejumlah poin desakan kepada penyelenggara negara untuk segera mengambil langkah-langkah konkret dalam mengatasi tantangan ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan yang dihadapi saat ini.

    Pernyataan bersama ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan berdasarkan kapasitas profesional untuk memberikan masukan konstruktif demi perbaikan ekonomi Indonesia.

    Adapun beberapa ekonom yang terlibat di Aliansi Ekonom Indonesia di antaranya pengamat ekonomi Andry Satrio Nugroho dari INDEF, Yose Rizal Damuri dari CSIS, dan ekonom senior Lili Yan Ing dari Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA).

    Daftar individu yang terlibat dalam menandatangani pernyataan bersama ini tidak mewakili institusi dimana ia terafiliasi.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkop baru diharapkan tumbuhkan proaktif anggota Kopdes Merah Putih

    Menkop baru diharapkan tumbuhkan proaktif anggota Kopdes Merah Putih

    Jadi bagaimana memastikan anggota Kopdes Merah Putih itu nanti bisa proaktif terhadap koperasinya itu yang harus dia tumbuhkan

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan Menteri Koperasi (Menkop) baru Ferry Joko Juliantono diharapkan dapat menumbuhkan sikap proaktif anggota Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    Menurut Eko, Ferry diharapkan dapat mengakselerasi ide-ide terkait Kopdes Merah Putih.

    “Jadi bagaimana memastikan anggota Kopdes Merah Putih itu nanti bisa proaktif terhadap koperasinya itu yang harus dia tumbuhkan begitu strategi-strateginya, itu nanti bisa dilaksanakan dari Kementerian Koperasi,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

    Ferry sendiri selama menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi merupakan sosok yang cukup aktif.

    Presiden Prabowo Subianto dalam acara pelantikan menteri dan wakil menteri baru Kabinet Merah Putih di Istana Negara Jakarta, Senin, melantik Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi (Menkop) menggantikan pejabat sebelumnya, Budi Arie Setiadi.

    Kebijakan itu ditetapkan oleh Presiden Prabowo dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024—2029 pada 8 September 2025.

    Dalam prosesi itu, yang berlangsung tepat pukul 16.00 WIB, Budi Arie, yang diberhentikan oleh Presiden Prabowo sebagai menteri, tidak terlihat hadir di Istana Negara.

    Presiden Prabowo dalam prosesi yang sama, juga melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani Indrawati, kemudian melantik Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

    Juga melantik Mochamad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah berikut dengan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

    Menteri Haji dan Umrah merupakan struktur baru dalam Kabinet Merah Putih, yang merupakan hasil transformasi dari Badan Penyelenggara Haji.

    Dalam Keppres yang sama, Presiden Prabowo juga memberhentikan Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, dan Ario Bimo Nandito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.

    Presiden sejauh ini belum menetapkan pengganti Budi Gunawan dan Dito, sehingga dua kursi menteri itu pun kosong.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kadin berharap Menkeu baru dapat menjaga kestabilan perekonomian

    Kadin berharap Menkeu baru dapat menjaga kestabilan perekonomian

    Jakarta (ANTARA) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap Menteri Keuangan (Menkeu) baru Purbaya Yudhi Sadewa dapat menjaga kestabilan perekonomian sehingga pertumbuhan ekonomi bisa tercapai.

    “Intinya saya lihat Menteri Keuangan yang baru mempunyai tugas yang paling penting adalah menjaga kestabilan, sehingga dengan kestabilan itu pertumbuhan bisa tercapai,” ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie di Jakarta, Senin.

    Anindya mengajak semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada Menkeu baru untuk bekerja dan menganalisa terlebih dahulu.

    “Kalau dari dunia usaha tentunya kami mengharapkan kestabilan. Dan kami juga mendukung program pemerintah supaya pertumbuhan bisa bangkit kembali. Karena kalau kita lihat pertumbuhan sudah baik 5,12 persen di kuartal II tapi mesti dilanjutkan,” katanya.

    Sedangkan program-program untuk government spending atau belanja dari pemerintah itu sedang ditingkatkan di paruh kedua ini. Dengan demikian, Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Menkeu baru bisa juga mengimbangi itu semua.

    Ditambah lagi juga dari konsumsi domestik tentu kita berharap ada kenaikan. Dari yang Kadin lihat di daerah di kuartal ketiga kelihatannya konsumsi domestik sudah mulai bergerak. Mungkin karena beberapa efisiensi telah dikurangi sehingga pergerakan di lapangan juga banyak.

    “Dan inilah yang Kadin fokuskan bagaimana Kadin Provinsi, Kabupaten, Kota bisa ikut mendukung program pemerintah sembari juga menggerakkan perekonomian lokal baik dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun nantinya Koperasi Desa Merah Putih dan lain-lain,” kata Anindya.

    Selanjutnya Kadin juga berharap tentu Kementerian Investasi dan Kementerian Keuangan bisa bekerja sama untuk memperlihatkan bahwa Indonesia itu aman, kompetitif, dan terbuka bagi dunia usaha.

    Purbaya Yudhi Sadewa resmi ditunjuk Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

    Sebelum dipercaya memimpin Kementerian Keuangan, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 3 September 2020 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 58/M Tahun 2020.

    Pria kelahiran 1964 ini menempuh pendidikan sarjana bidang Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia kemudian melanjutkan studi di Purdue University, Indiana, Amerika Serikat (AS), dan berhasil meraih gelar Master of Science (MSc) serta Doktor di bidang Ilmu Ekonomi.

    Karier Purbaya di pemerintahan cukup panjang. Sebelum memimpin LPS, ia pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (2018-2020).

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Izin Lambat, Apple Berpotensi Kehilangan Momentum Penjualan Awal iPhone 17

    Izin Lambat, Apple Berpotensi Kehilangan Momentum Penjualan Awal iPhone 17

    Bisnis.com, JAKARTA — Apple berpotensi kehilangan momentum penjualan awal iPhone 17 di Indonesia menyusul belum keluarnya izin jual dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari pemerintah.  

    Senior Consultant dan Analis Pasar Smartphone SEQARA Communications, Aryo Meidianto Aji, mengatakan target pasar Apple di Indonesia adalah kalangan menengah ke atas. Segmen ini dinilai relatif tidak terlalu terdampak oleh pelemahan daya beli secara umum.

    Dia mengatakan meski demikian tantangan Apple menjual iPhone 17 di Indonesia adalah menjaga momentum penjualan awal iPhone. Izin yang belum diurus menjadi penghambat.

    “Harus dicermati, apakah pemerintah akan melakukan relaksasi perizinan untuk perangkat ini. Jika tidak, maka belum terdaftarnya iPhone 17 bisa memengaruhi penjualan awal,” kata Aryo kepada Bisnis, Senin (8/9/2025).

    Selain itu, Aryo menyoroti potensi kenaikan harga iPhone secara global akibat kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang memberlakukan tarif tinggi pada produk impor dari sejumlah negara, termasuk China. Pasalnya, hingga kini sebagian perangkat iPhone masih diproduksi di China. 

    Kondisi ini berpotensi membuat harga jual iPhone 17 di Indonesia lebih mahal. Kendati demikian, Aryo optimistis penjualan iPhone 17 tetap berpotensi tinggi. 

    Hal ini ditopang oleh skema cicilan, program trade-in di pasar ritel, serta proyeksi bahwa proses sertifikasi TKDN akan segera rampung.

    “Penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia juga membuka ruang bagi pembelian dengan skema cicilan, yang dapat menjaga penjualan produk ini tetap stabil,” tandasnya.

    Sebelumnya, pengamat teknologi meragukan kesepakatan tarif yang terjalin antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) membuat harga smartphone iPhone 17 menjadi murah. 

    Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi memperkirakan harga iPhone 17 tidak akan bisa menyaingi ponsel asal China seperti Oppo, Xiaomi, hingga Huawei, meski ada kebijakan relaksasi tarif impor untuk Amerika Serikat. Heru menjelaskan, sebagian besar produksi iPhone masih dilakukan di China, sehingga aturan relaksasi impor 0% dari AS belum jelas akan berdampak pada harga di Indonesia.

    “Ini yang kita belum jelas aturan mainnya. Karena iPhone banyak diproduksi di China, sementara relaksasi impor 0% itu berlaku dari AS. Jadi masih perlu dipastikan sebenarnya aturannya akan seperti apa,” kata

    Menurut Heru, jika iPhone tetap didatangkan dari China, tidak akan ada perubahan harga yang berarti karena kebijakan relaksasi tidak berlaku. Sebaliknya, jika harus diimpor dari Amerika Serikat, biaya tambahan seperti ongkos kirim justru berpotensi membuat harganya semakin tinggi. Karena itu, menurut Heru, iPhone tetap sulit bersaing dengan smartphone China, khususnya di segmen menengah ke bawah.

    “iPhone tetap tidak akan kompetitif dibanding ponsel-ponsel China yang masuk ke pasar bawah dan menengah,” tegasnya.

    Menurut bocoran laporan JPMorgan, harga hanya akan naik untuk iPhone 17 Pro karena varian ini mulai dari kapasitas 256GB. Diperkirakan harga iPhone 17 akan berada di kisaran US $799 (sekitar Rp 13,1 juta), iPhone 17 Air US $899 (sekitar Rp 14,8 juta), iPhone 17 Pro US $1.099 (sekitar Rp 18,0 juta), dan iPhone 17 Pro Max US $1.299 (sekitar Rp 21,3 juta), dengan asumsi kurs sekitar Rp 16.400 per dollar Amerika Serikat (AS). 

  • Koalisi Jurnalis Bali Desak Polda Tindak Tegas Polisi Pelaku Intimidasi Wartawan

    Koalisi Jurnalis Bali Desak Polda Tindak Tegas Polisi Pelaku Intimidasi Wartawan

    Dukungan moral mengalir dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Denpasar. Kordiv Gender dan Kemitraan AJI Denpasar, Ni Kadek Novi Febriani, menilai langkah Fabiola melaporkan kasus ini sangat penting bagi dunia pers.

    “Fabiola adalah bukti nyata jurnalis perempuan pemberani yang melawan intimidasi. Kebebasan pers adalah kunci negara demokratis dan tidak bisa ditawar. Kasus ini menambah daftar panjang kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia,” tegas Febri.

    Febri juga menyinggung Pasal 8 UU Pers yang menjamin perlindungan hukum bagi wartawan.

    “Adanya tindakan kekerasan terhadap jurnalis saat meliput aksi 30 Agustus adalah pelanggaran hukum sekaligus pelanggaran demokrasi,” tambahnya.

    AJI Denpasar secara tegas mengecam intimidasi terhadap jurnalis dan meminta Kapolda Bali mengusut tuntas kasus ini.

    “Kami mendesak polisi mengungkap pelaku dan memastikan kejadian serupa tidak berulang,” pungkasnya.

     

    Serangan Terhadap Kebebasan Pers

    Koalisi Jurnalis Bali menilai tindakan aparat ini bukan sekadar pelanggaran terhadap individu, melainkan juga serangan terhadap kebebasan pers dan demokrasi.

    “Pekerjaan jurnalis dilindungi UU Pers. Jika aparat justru mengintimidasi, itu sama dengan menghalangi hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar dan independen,” jelas Rhadite.

    Sebagai bukti, tim hukum telah menyerahkan kartu pers, surat tugas peliputan, dua orang saksi, dan titik rekaman CCTV yang merekam sebagian kejadian. Semua dokumen itu diharapkan memperkuat penyidikan.

    Kasus Fabiola Dianira menjadi sorotan karena memperlihatkan rentannya posisi jurnalis di lapangan, terutama saat meliput aksi massa yang berpotensi ricuh.

    Koalisi Jurnalis Bali yang beranggotakan YLBHI-LBH Bali, AJI Denpasar, IJTI Bali, IWO Bali, Ukhuwah Jurnalis Bali, dan Pena NTT menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi titik balik.

    “Kami berharap seluruh jurnalis yang menjadi korban berani melapor. Hanya dengan begitu kita bisa memutus mata rantai kekerasan aparat terhadap jurnalis,” tegas Rhadite.

  • Teror Kepala Babi Sasar Kreator Konten di Bogor

    Teror Kepala Babi Sasar Kreator Konten di Bogor

    Kota Bogor –

    Seorang kreator konten Instagram di Bogor, mendapati paket berisi kepala babi di depan rumahnya. Peristiwa yang diduga sebagai bentuk teror itu, saat ini dalam penyelidikan polisi.

    Dirangkum detikcom, Minggu (7/9/2025), video dugaan teror itu viral di media sosial. Peristiwa itu disebut terjadi pada Jumat (5/9) sore. Mulanya, korban mendapatkan kabar dari temannya, jika terdapat paket di depan pagar rumah.

    “Gua dapet kabar dari temen gua kalau ada paket di depan pagar. Dia juga dapet kabar dari Bu RT yang ngirim via WhatsApp,” kata korban dalam keterangannya, Sabtu (6/9).

    Korban Curiga Isi Paket

    Korban pun menganggap paket tersebut mencurigakan. Sebab, hanya ada nama penerima, yaitu dirinya, alamat, dan nama pengirim yang merupakan orang dikenalnya.

    “Lalu gua hubungi (nama pengirim) untuk memastikan, namun Robi (nama pengirim yang tertera) bilang dia nggak ngirim paket apa pun,” ungkapnya.

    Dengan rasa curiga, korban kemudian pulang dengan mengajak satpam setempat untuk mengecek isi paket. Dia juga memanggil polisi setempat.

    “Lalu gua inisiatif untuk hubungi polisi serta beberapa orang pemerintahan yang gua kenal agar dapat menjadi saksi, juga mengetahui kondisi gua,” sebutnya.

    Saat pihak kepolisian datang, korban membuka isi paket. Korban mengaku terkejut paket yang ditujukan kepadanya berisi kepala babi.

    “Akhirnya pihak kepolisian, satpam, dan kawan-kawan yang ada di lokasi jadi saksi. Betapa kagetnya gua ketika yang gua lihat adalah kepala babi,” katanya.

    Polisi Usut Dugaan Teror Kepala Babi

    Dimintai konfirmasi, Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Aji Riznaldi mengatakan belum ada laporan kejadian tersebut. Namun pihaknya saat ini tengah melakukan penelusuran.

    “Belum ada laporan resmi ke kami terkait berita tersebut. Kita pulbaket (kumpulkan bahan keterangan) terlebih dahulu terkait asal pengirimannya,” kata Aji.

    Halaman 2 dari 2

    (amw/amw)

  • Upaya Keluarga Laras Faizati Cari Keadilan: Datangi Bareskrim hingga Minta Penangguhan Penahanan Nasional 6 September 2025

    Upaya Keluarga Laras Faizati Cari Keadilan: Datangi Bareskrim hingga Minta Penangguhan Penahanan Nasional 6 September 2025

    Upaya Keluarga Laras Faizati Cari Keadilan: Datangi Bareskrim hingga Minta Penangguhan Penahanan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Mantan pegawai ASEAN Inter-Parliamentary Assembly atau AIPA, Laras Faizati (26), menjadi salah satu dari tujuh orang yang ditersangkakan polisi dalam provokasi via medsos pada kerusuhan Agustus 2025.
    Dirtipidsiber Bareskrim Polri menangkap Laras, selaku pemilik akun Instagram @larasfaizati, pada 1 September 2025.
    Polisi mengatakan bahwa Laras membuat konten Instagram yang menimbulkan kebencian.
    “Menghasut atau memprovokasi massa aksi unjuk rasa untuk melakukan pembakaran terhadap Gedung Mabes Polri,” ujar Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji dalam keterangan pers di Mabes Polri, Kamis (4/9/2025). 
    Laras disangkakan pasal-pasal sebagai berikut:
    – Pasal 48 ayat 1 juncto Pasal 32 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman penjara paling lama 8 tahun.
    – Pasal 45 a ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun.
    – Pasal 160 KUHP, dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun.
    – Pasal 161 ayat 1 KUHP, dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun.
    Polisi kemudian menetapkan tujuh orang tersangka provokasi via medsos tersebut.
    Dari tujuh tersangka itu, sebanyak dua orang tersangka di antaranya ditahan Dittipidsiber Polda Metro Jaya, dua tersangka di Dittipidsiber Bareskrim Polri, dua tersangka ditahan Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, dan satu orang tersangka ditahan Dittipidsiber Bareskrim namun tidak ditahan.
    Himawan menyampaikan, pihaknya telah memblokir ratusan akun media sosial yang dinilai memprovokasi kerusuhan di pekan terakhir Agustus 2025.
    Direktoratnya beserta Polda Metro Jaya telah melakukan kegiatan patroli siber sejak 23 Agustus hingga 3 September, dan hasilnya adalah pemblokiran 592 akun tersebut.
    “Kami telah bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk melakukan pemblokiran akun dan konten yang sampai hari ini tercatat 592 akun dan konten,” kata Himawan.
    Himawan menuturkan, akun-akun medsos tersebut menyebarkan provokasi, mengajak, dan menghasut masyarakat melalui medsos untuk melakukan tindakan melanggar hukum pada saat kegiatan unjuk rasa.
    Tanggapan Keluarga Laras
    Keluarga Laras yang datang langsung ke Bareskrim Polri berharap mendapatkan keadilan lewat
    restorative justice
    untuk membebaskannya dari tahanan.
    “Saya mohon dengan sangat, mudah-mudahan keponakan saya yaitu Mbak Ayas bisa diberikan suatu keadilan
    restorative
    ,” kata paman Laras Faizati, Dodhi Hartadi, kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (4/9/2025).
    Dodhi menyatakan bahwa Laras adalah pribadi yang baik dan bekerja sebagai duta ASEAN mengenalkan produk kebudayaan Indonesia.
    “Dia bukan seorang politikus, dia bukan seorang
    buzzer
    , dia bukan seorang demonstran,” kata dia.
    Perihal konten media sosial yang disangkakan polisi sebagai provokasi, Dodhi menyatakan itu hanyalah spontanitas belaka.
     
    “Kalau spontanitas itu merupakan suatu pelanggaran, itu juga tentunya akan kurang adil dalam hal ini. Jadi sekali lagi saya mohon dengan sangat, mudah-mudahan proses keponakan saya itu, Ayas, bisa diselesaikan, dan kita pun kembali damai,” tutur Dodhi.
    Polisi mengatakan konten media sosial Laras memprovokasi massa untuk membakar Markas Besar (Mabes) Polri.
    Dodhi mengatakan itu tidak terjadi.
    “Untuk pesan (kepada) Pak Prabowo, mohon dengan sangat, mudah-mudahan kasus keponakan saya ini bisa sebagai introspeksi diri bagi Mbak Ayas sendiri karena ini sifatnya bukan demonstran, bukan sifatnya buzzer, tapi ini hanyalah manusia biasa yang hanya spontanitas. Dan Alhamdulillah dengan omongan keponakan saya ini, berupa hasutan, tidak terjadi realisasi, sama sekali tidak (ada realisasi),” kata dia.
    Pengacara Laras, Abdul Gafur Sangadji, mengajukan penangguhan penahanan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
    Abdul Gafur bertemu dengan Laras di tahanan dan dia mengatakan kondisi Laras baik serta dikunjungi oleh keluarga dan kolega.
    “Penangguhan penahanan itu kan hak setiap orang yang jadi masyarakat ya. Dan Alhamdulillah tadi dari Bareskrim memberikan petunjuk yang baik,” kata Abdul Gafur, Kamis (4/9/2025).
    Dia memahami, penangguhan penahanan adalah hak prerogatif penyidik.
    Penyidik mengarahkannya untuk melengkapi poin-poin dalam pengajuan penangguhan penahanan.
    “Saya pikir ini satu modal yang bagus lah untuk mudah-mudahan permohonan penangguhan penahanan bisa dikabulkan oleh penyidik,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • UI: Agus-Bintang sah sebagai Ketua dan Wakil Ketua BEM UI 2025

    UI: Agus-Bintang sah sebagai Ketua dan Wakil Ketua BEM UI 2025

    Jakarta (ANTARA) – Universitas Indonesia (UI) menegaskan bahwa Agus Setiawan dan Bintang Maranatha Utama (Agus-Bintang) telah sah menjadi Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI periode 2025.

    “Keputusan ini diambil sebagai langkah penyelesaian atas situasi krisis kepemimpinan BEM UI yang terjadi pasca Pemilihan Raya (Pemira) BEM UI 2024,” ujar Kasubdit Organisasi Kemahasiswaan Direktorat Kemahasiswaan dan Beasiswa UI Yudi Ariesta Chandra dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Dalam siaran pers dari Direktorat Kemahasiswaan dan Beasiswa UI tertanggal 4 September 2025 disebutkan bahwa Agus-Bintang telah sah menjadi Ketua dan Wakil Ketua BEM UI periode 2025 melalui Surat Keputusan Rektor pada 7 Maret 2025

    Lebih rinci dijelaskan, permasalahan pada tubuh BEM UI bermula saat munculnya sengketa hasil Pemira BEM UI 2024. Pada 31 Desember 2024, Panitia Pemira 2024 menetapkan pasangan calon Agus-Bintang sebagai pemenang Pemira BEM UI dengan perolehan suara terbanyak.

    Sedangkan Rendy Dharmawansyah dan Azzam Auliarahman (Rendy-Azzam) di posisi kedua dan Zayyid Sulthan Rahman-Farrel Putrawan (Atan-Farrel) di posisi ketiga.

    Surat keputusan penetapan hasil Pemira tersebut diterbitkan pada 2 Januari 2025. Namun pasangan calon (paslon) melakukan gugatan terhadap hasil keputusan dengan alasan adanya pelanggaran yang dilakukan pasangan Agus-Bintang.

    Gugatan tersebut tidak dapat ditangani karena selama 2024 Mahkamah Mahasiswa tidak aktif. Untuk itu, Panitia Seleksi Hakim Konstitusi Periode 2024 menetapkan para Hakim Konstitusi untuk mengaktifkan kembali Mahkamah Mahasiswa.

    Namun, pengangkatan Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi dianggap tidak sah karena panitia yang menetapkan mayoritas berstatus alumni.

    Selama proses tersebut, BEM UI masih diketuai oleh Iqbal Cheisa Wiguna yang merupakan Ketua BEM UI periode 2024. Ia menjabat hingga Februari 2025, padahal berdasarkan peraturan UI, masa jabatan Ketua BEM UI periode 2024 dan juga organisasi mahasiswa lainnya, sudah berakhir pada 31 Desember 2024.

    Direktorat Kemahasiswaan dan Beasiswa UI juga menemukan bahwa Ketua BEM UI telah berstatus alumni sehingga melanggar SK Rektor Nomor 1952 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa kegiatan kemahasiswaan harus dilakukan oleh mahasiswa aktif.

    Atas permasalahan tersebut, Direktorat Kemahasiswaan dan Beasiswa UI menyerahkan proses penanganan kasus kepada seluruh panitia terkait hingga 31 Januari 2025. Namun, hingga akhir Februari kasus ini belum terselesaikan.

    Guna menjaga keberlanjutan dan fungsi organisasi BEM UI, Direktorat Kemahasiswaan dan Beasiswa UI mengkaji seluruh proses Pemira BEM UI 2024.

    Berdasarkan investigasi internal dari Komisi Pengawas Pemira, Agus-Bintang dinyatakan tidak melakukan pelanggaran. Mengacu pada hasil resmi Pemira 2024 pada 2 Januari 2025 serta proses investigasi menyeluruh, diskusi dan konsultasi dengan berbagai pihak di UI, Direktorat Kemahasiswaan dan Beasiswa UI mengajukan penerbitan SK Rektor.

    Keputusan Rektor UI Nomor 479/SK/R/UI/2025 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Periode 2025 menetapkan Agus Setiawan sebagai Ketua dan Bintang Maranatha Utama sebagai Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Periode 2025.

    Pengesahan Agus-Bintang sebagai Ketua dan Wakil Ketua BEM UI periode 2025 telah sesuai dengan prinsip demokrasi karena secara fakta telah memenangi Pemira 2024.

    Pengesahan Agus-Bintang juga dilakukan berdasarkan mekanisme sesuai dengan peraturan UI.

    Pengesahan Agus-Bintang sebagai Ketua dan Wakil Ketua BEM UI periode 2025 diperkuat dengan terbitnya surat dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Nomor 3124/B2/DT.01.01/2025 yang menolak
    permohonan banding administratif yang diajukan oleh Atan-Farrel.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Upaya Keluarga Laras Faizati Cari Keadilan: Datangi Bareskrim hingga Minta Penangguhan Penahanan Nasional 6 September 2025

    Laras Faizati Ditangkap Polisi, Keluarga Harap Restorative Justice Nasional 5 September 2025

    Laras Faizati Ditangkap Polisi, Keluarga Harap Restorative Justice
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Keluarga dari Laras Faizati, mantan pegawai ASEAN Inter-Parliamentary Assembly atau AIPA, berharap
    restorative justice
    untuk membebaskan Laras yang ditahan oleh polisi sebagai tersangka provokasi kerusuhan via media sosial.
    “Saya mohon dengan sangat, mudah-mudahan keponakan saya yaitu Mbak Ayas bisa diberikan suatu keadilan restorative,” kata paman Laras Faizati, Dodhi Hartadi, kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (4/9/2025).
    Dodhi menyatakan bahwa Laras adalah pribadi yang baik dan bekerja sebagai duta ASEAN mengenalkan produk kebudayaan Indonesia.
    “Dia bukan seorang politikus, dia bukan seorang buzzer, dia bukan seorang demonstran,” kata dia.
    Perihal konten media sosial yang disangkakan polisi sebagai provokasi, Dodhi menyatakan itu hanyalah spontanitas belaka.
    “Kalau spontanitas itu merupakan suatu pelanggaran, itu juga tentunya akan kurang adil dalam hal ini. Jadi sekali lagi saya mohon dengan sangat, mudah-mudahan proses keponakan saya itu, Ayas, bisa diselesaikan, dan kita pun kembali damai,” tutur Dodhi.
    Polisi mengatakan konten media sosial Laras memprovokasi massa untuk membakar Markas Besar (Mabes) Polri. Dodhi mengatakan itu tidak terjadi.
    “Untuk pesan (kepada) Pak Prabowo, mohon dengan sangat, mudah-mudahan kasus keponakan saya ini bisa sebagai instrospeksi diri bagi Mbak Ayas sendiri karena ini sifatnya bukan demonstran, bukan sifatnya buzzer, tapi ini hanyalah manusia biasa yang hanya spontanitas. Dan Alhamdulillah dengan omongan keponakan saya ini, berupa hasutan, tidak terjadi realisasi, sama sekali tidak (ada realisasi),” kata dia.
    Pengacara Laras, Abdul Gafur Sangadji, mengajukan penangguhan penahanan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
    “Penangguhan penahanan itukan hak setiap orang yang jadi masyarakat ya. Dan Alhamdulillah tadi dari Bareskrim memberikan petunjuk yang baik,” kata Abdul Ghafur, Kamis (4/9/2025).
    Dia memahami, penangguhan penahanan adalah hak prerogatif penyidik. Penyidik mengarahkannya untuk melengkapi poin-poin dalam pengajuan penangguhan penahanan.
    “Saya pikir ini satu modal yang bagus lah untuk mudah-mudahan permohonan penangguhan penahanan bisa dikabulkan oleh penyidik,” kata dia.
    Dia baru bertemu dengan Laras di tahanan dan dia mengatakan kondisi Laras baik serta dikunjungi oleh keluarga dan kolega.
    1 September 2025, Dirtipidsiber Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap LFK (26) atau Laras Faizati, pegawai kontrak lembaga internasional, selaku pemilik akun Instagram @larasfaizati. Polisi mengatakan LFK membuat konten Instagram yang menimbulkan kebencian.
    “Menghasut atau memprovokasi massa aksi unjuk rasa untuk melakukan pembakaran terhadap Gedung Mabes Polri,” kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji, dalam keterangan persnya di Mabes Polri, Rabu (3/9/2025).

    Laras Faizati disangkakan pasal-pasal sebagai berikut:
    – Pasal 48 ayat 1 juncto Pasal 32 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman penjara paling lama 8 tahun.

    – Pasal 45 a ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, ancaman penjara paling lama 6 tahun. – Pasal 160 KUHP, ancaman penjara paling lama 6 tahun.

    – Pasal 161 ayat 1 KUHP, ancaman penjara paling lama 4 tahun.
    Laras menjadi salah satu dari tujuh orang yang ditersangkakan polisi dalam provokasi via medsos pada kerusuhan Agustus 2025. Sebanyak enam dari tujuh orang tersangka ditahan polisi, salah satunya adalah Laras.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gencar Ekspansi, Saham Emiten Tower TOWR Belum Bisa Ngacir

    Gencar Ekspansi, Saham Emiten Tower TOWR Belum Bisa Ngacir

    Jakarta –

    Grup Djarum, melalui PT Dwimuria Investama Andalan dan PT Sapta Adhikari Investama, memperkuat kepemilikan sahamnya di emiten PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR). Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), kepemilikan Grup Djarum melalui kedua perusahaan tersebut, yakni Dwimuria Investama Andalan 45,28% dan Sapta Adhikari Investama 19,95%.

    TOWR juga tercatat banyak melakukan aksi korporasi dan menerima fasilitas kredit di beberapa waktu terakhir. Namun begitu, kinerja teknikal saham Grup Djarum ini masih tercatat melemah bahkan sepanjang tahun 2025 dengan catatan jual bersih investor asing atau net foreign sell. Berikut rinciannya:

    Aksi Korporasi dan Perjanjian Kredit TOWR

    Pada akhir bulan Juli lalu misalnya, TOWR mengumumkan aksi korporasi Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau right issue yang mencakup penerbitan 8,08 miliar saham baru atau setara 13,91% dari total saham yang disetor.

    Setiap 619 saham yang dimiliki memperoleh hak untuk membeli 100 saham rights issue, dengan harga pelaksanaan Rp 680 per lembar dengan total dana yang dihimpun sebesar Rp 5,5 triliun. Dalam aksi ini, Dwimuria Investama Andalan akan bertindak sebagai pembeli siaga untuk setiap saham rights issue yang tidak diserap.

    Dana hasil rights issue sepenuhnya digunakan untuk permodalan anak usaha yang sepenuhnya dimiliki oleh TOWR, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo). Dana ini akan dialokasikan untuk deleveraging dan ekspansi. Adapun TOWR berencana menginjeksi Protelindo sebesar Rp 7,4 triliun.

    Kemudian, Protelindo berhasil meraih fasilitas kredit dari PT Bank ICBC Indonesia melalui penandatangan perjanjian pada 9 Juli 2025. Anak usaha TOWR ini menerima fasilitas kredit hingga Rp 400 miliar dengan tenggat jatuh tempo maksimal 12 bulan sejak tanggal penggunaan kredit.

    Pada 27 Agustus, Protelindo melalui anak usahanya, yakni PT Iforte Solusi Infotek dan PT Solusi Tunas Pratama Tbk, telah menandatangani Addendum III Perjanjian Kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang disepakati berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor. WCO.KP/1244/KJP/2023 Akta No. 12 tanggal 28 Agustus 2023 senilai Rp 1,5 triliun. Perjanjian ini menyepakati perpanjangan waktu fasilitas kredit hingga 27 Agustus 2026.

    Teranyar, TOWR melalui Protelindo dan Iforte menerima fasilitas kredit yang ditandatangani hari ini, Selasa (2/9/2025). Pinjaman ini diberikan oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan total fasilitas kredit mencapai Rp 1,5 triliun dan jatuh tempo akhir selama 36 bulan sejak penarikan pertama.

    Iforte juga sempat melakukan akuisisi saham PT Remala Abadi Tbk (DATA) pada 30 April 2025. Adapun saat ini, kepemilikan Iforte terhadap saham DATA mencapai 40% atau sekitar 550 juta lembar. Akuisisi ini dilakukan untuk mendukung monetisasi lebih lanjut atas aset fiber, mengingat bisnis konektivitas perusahaan lebih kuat dibanding Fiber to the Home (FTTH).

    Kinerja Saham TOWR

    Berdasarkan data perdagangan RTI Business hari ini, Selasa (2/9), saham TOWR mencatat koreksi yang cukup dalam. TOWR melemah 1,65% ke harga Rp 596 per lembar saham. Hari ini TOWR mencatat volume perdagangan sebesar 55,34 juta dengan nilai transaksi Rp 33,52 miliar. Adapun frekuensi saham yang diperdagangkan sebanyak 5.559 kali.

    Tren pelemahan harga tercatat sudah terjadi pada perdagangan sepekan dan sebulan terakhir, di mana saham TOWR melemah 6,30%. Namun, saham TOWR tercatat menguat di perdagangan tiga bulan terakhir sebesar 2,59%.

    Namun begitu, saham TOWR tetap terkoreksi jika diakumulasi sepanjang perdagangan di enam bulan terakhir sebesar 5,56%. Alhasil, saham Grup Djarum ini merosot sepanjang tahun sebesar 9,16%.

    Pada peradangan Senin (1/9), TOWR juga mencatat jual bersih investor asing atau net foreign sell sebesar Rp 6,64 miliar. Angka ini memperpanjang tren kaburnya investor asing sepanjang tahun 2025 secara akumulasi, yakni sebesar Rp 542,36 miliar.

    Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, menjelaskan teknikal saham TOWR masih berpotensi naik. Ia menilai sinyal positif muncul dari pergerakan saham TOWR level support berada di Rp 575 per lembar. TOWR ditargetkan naik ke level Rp 630 (+2,44%) dan Rp 640 (+4,07%), dengan potensi lebih tinggi mencapai Rp 720 (+17,07%).

    “Secara sentimen diharapkan kinerja bisa progresif. Apalagi TOWR sudah melakukan sejumlah aksi korporasi maupun juga right issue,” terang Nafan kepada detikcom, Selasa (2/9/2025).

    Dihubungi terpisah, Analis Korea Investment and Sekuritas Indonesia (KISI), Muhamad Wafi, menjelaskan secara teknikal saham TOWR masih bergerak sideways dengan kecenderungan melemah.

    Wafi menyarankan investor menunggu konfirmasi rebound, terutama jika tren pembelian asing kembali muncul. Nilai wajar (FV) saham TOWR diperkirakan berada di level Rp800 per saham.

    “Dari sisi teknikal, TOWR memang masih sideways dengan kecenderungan melemah. Investor sebaiknya menunggu konfirmasi rebound, terutama jika tren asing mulai berbalik beli,” terang Wafi.

    Namun, TOWR dinilai tetap positif berkat model bisnis berbasis kontrak jangka panjang dengan operator yang menjaga arus kas stabil. Aksi akuisisi dan pendanaan baru diperkirakan bisa menjadi katalis positif jika mampu meningkatkan tenancy ratio.

    “Outlook TOWR tetap positif, terutama karena model bisnisnya berbasis kontrak jangka panjang dengan operator, sehingga arus kas relatif stabil. Aksi akuisisi dan pendanaan baru akan menjadi katalis positif jika berhasil meningkatkan tenancy ratio,” tutupnya.

    (rrd/rrd)