NGO: AJI

  • Puluhan orang bersihkan Pasar Cipulir pascabanjir

    Puluhan orang bersihkan Pasar Cipulir pascabanjir

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 30 orang bergotong royong untuk membersihkan di Pasar Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pascabanjir di daerah itu pada Selasa (9/9) siang.

    “Sekitar 30 orang semua yang ada di Pasar Cipulir membersihkan lantai dasar pascabanjir,” kata Asisten Perawatan Area 10 Perumda Pasar Jaya, Aji Prasetyo saat ditemui di Pasar Cipulir Jakarta, Rabu.

    Aji mengatakan itu terdiri dari pengelola pasar, kebersihan, keamanan, pedagang hingga kuli panggul semua melakukan kerja bakti.

    Adapun waktu pembersihan dilakukan pada sore hari sejak banjir mulai surut dan sejumlah toko ditutup.

    “Karena kita ini di pasar, tempat mengais kita rejeki. Inilah tempat kita ini rumah kedua kita. Jadi, kita saling bertanggung jawab semua,” ucapnya.

    Ia menyebut, pekerjaan pembersihan dimulai dari jam 15.00-18.00 WIB dengan membersihkan lumpur yang tersisa.

    Pihaknya memastikan pada pagi harinya, lantai dasar kembali dibersihkan sehingga para pedagang maupun pengunjung bisa leluasa untuk berdagang.

    “Kita upayakan selalu bersih. Jadi, ketika pedagang masuk pagi, udah bersih,” ucapnya.

    Perumda Pasar Jaya sebagai pengelola Pasar Cipulir, Jakarta Selatan, mengungkapkan banjir yang terjadi di pasar tersebut merupakan dampak dari proyek saluran air (drainase) yang belum rampung milik Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta.

    Banjir itu sudah melanda sejak November 2024, bersamaan dengan dua proyek pembangunan saluran air milik SDA, yakni di depan persis Pasar Cipulir dan dari ITC Cipulir menuju Seskoal.

    Kendati demikian, dia menegaskan banjir tersebut merupakan banjir lokal atau hanya terjadi di Cipulir saja, bukan berasal dari kali.

    Dikatakan, saluran lama penahan banjir telah ditutup sejak pengerjaan saluran baru, sehingga tidak ada jalur pembuangan menuju ke kali dan air justru mengalir ke dalam pasar karena tanahnya lebih rendah.

    Total pedagang di Pasar Cipulir hingga saat ini sebanyak 2.800 orang lebih.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • HUT ke-24, Demokrat Pacitan Gelar Bhakti Sosial hingga Doa Bersama

    HUT ke-24, Demokrat Pacitan Gelar Bhakti Sosial hingga Doa Bersama

    Pacitan (beritajatim.com) – Partai Demokrat genap berusia 24 tahun pada Selasa (9/9/2025). Di Pacitan, berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan peringatan ulang tahun partai berlambang bintang mercy tersebut.

    Rangkaian acara dimulai dengan bhakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah di Alun-alun Pacitan. Ratusan warga dari berbagai kalangan antusias mengikuti kegiatan ini.

    “Allhamdulillah, kegiatan Demokrat Pacitan peduli ini mendapat sambutan baik masyarakat, banyak yang ikut berpartisipasi,” ujar Ketua DPC Demokrat Pacitan, Indrata Nur Bayuaji ditulis Rabu (10/9/2025).

    Selain kegiatan sosial, Demokrat Pacitan juga merambah dunia digital. Mereka mengadakan kompetisi E-Sport Mobile Legend sebagai ajang silaturahmi sekaligus wadah menyalurkan bakat anak muda di bidang olahraga elektronik. Partai ini juga membuka ruang gagasan melalui lomba video speak up orasi inspiratif.

    “Semua aspek kehidupan saat ini tak bisa lepas dari dunia digital. Kami berharap dari sini lahir atlet esport sekaligus gagasan kritis, kreatif, dan inspiratif untuk kebaikan ke depan,” imbuh Indrata yang akrab disapa Mas Aji.

    Puncak peringatan HUT ke-24 Demokrat digelar dengan doa bersama di kantor DPC Demokrat Pacitan pada Selasa (9/9) sore. Doa serupa juga dilakukan serentak di 12 kecamatan oleh seluruh pengurus PAC. Acara ditutup dengan santunan anak yatim piatu serta tumpengan sebagai wujud syukur.

    “Selamat ulang tahun untuk kita semua. Semoga Demokrat ke depan semakin besar, semakin dicintai masyarakat, dan khusus di Pacitan bisa memperoleh kursi lebih banyak lagi,” tegas Mas Aji.

    Di sela acara, Demokrat Pacitan juga memanjatkan doa khusus bagi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berulang tahun ke-76. “Semoga Bapak SBY dan keluarga selalu diberikan kesehatan serta takdir yang baik,” pungkas Mas Aji. (tri/kun)

  • KUR Perumahan dukung percepatan Program 3 Juta Rumah

    KUR Perumahan dukung percepatan Program 3 Juta Rumah

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan Kredit Program Perumahan dalam rangka mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah.

    “Memang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan atau Kredit Program Perumahan baru tahun ini atas usaha Pak Menteri PKP Maruarar Sirait agar ada percepatan untuk Program 3 juta Rumah,” ujar Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur di Jakarta, Rabu.

    Menurut Fitrah, sektor perumahan itu multisektor dan tidak bisa berdiri sendiri. Sektor perumahan memiliki dua sisi yakni sisi supply (pasokan) dan sisi demand (permintaan).

    KUR Perumahan di sisi supply untuk membantu pengembang-pengembang kecil, pengembang-pengembang yang membangun rumah subsidi.

    “Kemudian juga untuk membantu, membiayai toko material-material bangunan kecil yang nantinya bisa membantu masyarakat untuk membangun atau merenovasi rumahnya sendiri,” kata Fitrah.

    Sedangkan untuk sisi demand, KUR perumahan juga bertujuan untuk membantu UMKM dan perorangan yang ingin membangun, merenovasi dan membeli rumah untuk mendukung kegiatan usahanya.

    Misalnya masyarakat yang punya usaha menjual sayur atau warung di rumahnya, mereka juga bisa mendapatkan KUR perumahan.

    “Jadi banyak sebenarnya dampak positif terkait dengan KUR Perumahan ini,” kata Fitrah.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengelola ungkap banjir di Pasar Cipulir akibat dampak proyek SDA

    Pengelola ungkap banjir di Pasar Cipulir akibat dampak proyek SDA

    Jakarta (ANTARA) – Perumda Pasar Jaya sebagai pengelola Pasar Cipulir, Jakarta Selatan, mengungkapkan banjir yang terjadi di pasar tersebut merupakan dampak dari proyek saluran air (drainase) yang belum rampung milik Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta.

    “Banjir itu dari air hujan deras dari jalanan karena proyek SDA yang pembuatan saluran itu ditutup,” kata Asisten Perawatan Area 10 Perumda Pasar Jaya Aji Prasetyo saat ditemui di Pasar Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu.

    Menurut dia, banjir itu sudah melanda sejak November 2024, bersamaan dengan dua proyek pembangunan saluran air milik SDA, yakni di depan persis Pasar Cipulir dan dari ITC Cipulir menuju Seskoal.

    Kendati demikian, dia menegaskan banjir tersebut merupakan banjir lokal atau hanya terjadi di wilayah Cipulir saja, bukan berasal dari kali.

    Lebih lanjut, dia memaparkan saluran lama penahan banjir telah ditutup sejak pengerjaan saluran baru, sehingga tidak ada jalur pembuangan menuju ke kali, dan air justru mengalir ke dalam pasar karena tanahnya lebih rendah.

    “Sehingga tidak ada saluran yang menuju ke kali, jadi salurannya menuju ke pasar semua karena pasar lebih rendah,” ucap Aji.

    Berkaitan dengan banjir tersebut, pihaknya sudah melaporkannya melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI) sebanyak delapan kali dengan keterangan banjir sudah terjadi 10 kali di lokasi itu.

    Namun, sambung dia, pihak Dinas SDA DKI hanya menaruh mesin pompa, dan tim yang ditugaskan jarang berada di lapangan saat hujan tiba.

    Maka dari itu, besar harapan pengelola, pedagang, dan pengunjung Pasar Cipulir agar Pemerintah Provinsi DKI dapat memberikan solusi sehingga banjir tidak lagi menggenangi pasar tersebut dan merugikan banyak orang.

    “Karena itu kan salah satu proyek pemerintah, ya, di luar Pasar Jaya. Kita enggak ada wewenang, dan kalau mau antisipasi, kita mau bikin sodetan sendiri takutnya kesalahan,” ungkap Aji.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian PKP tegaskan birokrasi bersih penting capai 3 Juta Rumah 

    Kementerian PKP tegaskan birokrasi bersih penting capai 3 Juta Rumah 

    Target besar tiga juta rumah tidak mungkin tercapai tanpa adanya birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel penting dalam rangka mencapai program 3 Juta Rumah.

    Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (TKPR) Kementerian PKP Azis Andriansyah menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan sekadar agenda birokrasi, tetapi juga landasan penting untuk mendukung program prioritas nasional,

    “Target besar tiga juta rumah tidak mungkin tercapai tanpa adanya birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel. Zona Integritas menjadi landasan agar seluruh proses, mulai dari perencanaan, penganggaran, pembangunan, hingga pengawasan program perumahan, dapat berjalan efektif dan bebas dari praktik korupsi,” ujar Azis, di Jakarta, Rabu.

    Dirinya juga menekankan enam area perubahan yang harus dijalankan dalam pembangunan Zona Integritas, yaitu manajemen perubahan, tata laksana, sistem manajemen SDM, akuntabilitas kinerja, pengawasan, dan kualitas pelayanan.

    Keenamnya menjadi bagian integral yang saling terkait untuk mewujudkan budaya kerja antikorupsi sekaligus pelayanan publik yang lebih baik.

    Kementerian PKP menyelenggarakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI).

    Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

    Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja instansi pemerintah yang berkomitmen mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sebagaimana diamanatkan dalam Permen PANRB Nomor 90 Tahun 2021.

    Pada kesempatan ini, 19 Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) dari seluruh Indonesia melakukan penandatanganan Piagam Pencanangan ZI dan Pakta Integritas, sebagai komitmen kolektif memperkuat transparansi dan akuntabilitas birokrasi.

    Pencanangan ini diharapkan memberikan manfaat yang luas bagi bangsa Indonesia, antara lain dengan meningkatkan integritas dan transparansi dalam pengelolaan program perumahan dan kawasan permukiman, mempercepat pelayanan publik yang lebih profesional, responsif, dan akuntabel, sekaligus mengurangi potensi penyimpangan serta memperkuat budaya kerja yang antikorupsi.

    Selain itu, pencanangan Zona Integritas juga akan memberikan kepastian dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah di sektor perumahan.

    Kehadiran lintas lembaga ini menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas merupakan agenda bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.

    Melalui pencanangan Zona Integritas ini, Kementerian PKP meneguhkan komitmen menghadirkan birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani, demi mendukung terwujudnya target Tiga Juta Rumah bagi rakyat Indonesia.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Industri daur ulang plastik berperan penting dalam ekonomi sirkular 

    Industri daur ulang plastik berperan penting dalam ekonomi sirkular 

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengungkapkan industri daur ulang plastik memegang peranan penting dalam proses transisi menuju ekonomi sirkular.

    Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil Kemenko Perekonomian Eripson M.H. Sinaga mengatakan dunia sedang menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah, terutama sampah plastik, di mana secara global sampah plastik tersebut mencemari lautan setiap tahunnya, dan termasuk di Indonesia.

    “Industri daur ulang plastik memegang peranan penting dalam proses transisi menuju ekonomi sirkular, dimana ekonomi sirkular ini terdapat di dalam Prioritas Nasional 2 pada Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2029,” ujar Eripson dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Namun, industri daur ulang plastik menghadapi tantangan tersendiri dalam menjalani proses bisnisnya dan perlu perhatian bersama.

    Pertama, adanya kesenjangan antara pasokan dan permintaan, di mana industri daur ulang plastik saat ini sulit untuk memperoleh bahan baku plastik (recycle), terutama yang berkualitas dan bersih dengan tingkat impuritas yang rendah, agar hasil daur ulang ini memiliki kualitas tinggi dan secara tidak langsung dapat mengurangi penggunaan produk plastik dari bahan baku virgin.

    Kedua, saat ini terdapat peluang dan tren untuk produk ramah lingkungan berbasis material daur ulang karena konsumen semakin peduli lingkungan dan mendukung produk berkelanjutan.

    Bisnis ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi dengan nilai tambah tinggi, tapi juga memberikan dampak sosial dan lingkungan positif dengan mengurangi sampah dan menghemat sumber daya alam.

    Industri daur ulang plastik di Indonesia memegang peranan strategis dalam mendorong transisi menuju ekonomi sirkular dan mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan akibat limbah plastik.

    Sektor itu tidak hanya berkontribusi terhadap pengurangan beban lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah material pascakonsumsi, dan pengurangan emisi gas rumah kaca.

    Industri daur ulang plastik telah menjadi tulang punggung pengelolaan sampah nasional dengan kapasitas produksi yang terus meningkat. Tercatat, saat ini terdapat 679 industri daur ulang plastik tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan kapasitas produksi nasional mencapai 3,16 juta ton per tahun pada 2024.

    Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) bersama 14 perusahaan daur ulang plastik memaparkan hasil kajian mendalam tentang supply-demand dan tata kelola bahan baku industri daur ulang plastik.

    Hasil kajian menunjukkan industri daur ulang plastik secara nyata memberikan kontribusi lingkungan dengan membantu menyerap 7,6 juta ton sampah plastik dan menopang 9.729 pekerja terampil, 38.906 pekerja tidak terampil dan 1 juta pekerja informal dalam rantai pasok, termasuk 4,2 juta anggota keluarga di ekosistem bank sampah, TPS3R, lapak, dan agregator selama tahun 2014-2024.

    Wakil Ketua Umum ADUPI Justin Wiganda mengatakan tantangan yang dihadapi industri daur ulang plastik saat ini di Indonesia yaitu masih sulitnya menyortir barang-barang untuk diolah menjadi bahan baku yang sangat dibutuhkan industri daur ulang plastik.

    “Jadi, barang-barang tersebut kalau sudah bisa dikumpulkan dan dipilah, itu akan menjadi bahan baku untuk industri daur ulang. Pada saat bahan-bahan tersebut tercampur, itu menjadi sampah,” kata Justin.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Senyum Bahagia 2 Putri Tukang Rongsokan di Jepara Bisa Sekolah Gratis

    Senyum Bahagia 2 Putri Tukang Rongsokan di Jepara Bisa Sekolah Gratis

    Liputan6.com, Jakarta- Senyum merekah penuh kegembiraan terlihat di wajah Aprilia Siti Rahmawati (8) dan Alika Naila Putri Ramadani (6). Keinginan untuk bisa bersekolah bagi kedua anak tukang rongsokan yang nyaris pupus itu, kini mendapat secercah harapan.

    Kakak beradik yang tinggal di kawasan RT 7 RW 4 Desa Bulungan Kecamatan Pakisaji Jepara ini, bak kejatuhan bintang-bintang dari langit.

    Kedua putri pasangan suami istri Joko Susanto dan Anik Solekhah ini, dinyatakan lolos sebagai calon siswa Sekolah Rakyat (SR) rintisan di Bumi Kartini.

    Mereka berdua bersama 75 calon siswa SR lainnya, kini bisa melanjutkan cita-citanya mengenyam bangku sekolah secara gratis di Bumi Kartini.

    Rasa gembira ini diungkapkan Aprilia dan Alika kepada Bupati Jepara Witarso Utomo saat berkunjung di rumah mereka pada Selasa petang (9/9/2025).

    Kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Jepara kali ini, merupakan rangkaian kunjungan terakhir kepada calon calon siswa SR yang telah dilakukan Bupati Witiarso di Kecamatan Pakis Aji.

    Di hadapan Witiarso, Aprilia Siti Rahmawati mengaku sangat gembira. Bocah ini tak bisa menyembunyikan rasa senangnya karena bisa diterima di Sekolah Rakyat.

    “Senang banget, nanti bisa punya teman baru dan belajar lebih banyak. Saya ingin jadi guru kalau sudah besar,” ucap Aprilia disambut senyum Witiarso.

    Kebahagiaan April dan Alika juga dirasakan oleh kedua orang tuanya, Anik Solekhah dan Joko Susanto. Ibunda Aprilia, mengaku sangat bersyukur karena dua anaknya terpilih menjadi siswa SR di Jepara.

    “Sekolah Rakyat ini sangat membantu sekali,” ucap Anik Solekhah dengan mata yang berkaca-kaca.

    Sehari-hari Anik Solekhah bersama suami dan anak-anaknya tinggal di rumah yang lantainya masih tanah merah. Dinding rumah yang dihuni Anik, Joko dan tiga anaknya itu masih terbuat dari papan kayu.

    Dari pengamatan Liputan6.com di rumah mereka, beberapa bagian dinding juga terlihat lubang menganga. Ada juga dinding yang terpaksa ditambal kain atau bekas asbes.

    Kondisi bagian dapur juga serupa. Tak ada bak mandi, hanya ember ukuran sedang untuk menampung air. Bagian dapur juga tanah liat, terlihat kompor gas yang sudah usang dan tabung gas elpiji 3 kilogram di sudut ruangan.

    Penghasilan keluarga ini hanya ditopang oleh Joko Susanto, yang sehari-hari beraktivitas sebagai tukang rongsokan barang bekas.

    “Kami orang tua ingin anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, tapi kadang terkendala biaya dan fasilitas. Kalau ada program seperti ini, tentu sangat meringankan kami dan memberikan harapan besar untuk masa depan anak-anak,” ungkap Anik.

     

  • Cara Beli iPhone 17 di Indonesia

    Cara Beli iPhone 17 di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Bagaimana cara beli iPhone 17 di Indonesia adalah pertanyaan beberapa masyarakat Indonesia saat ini.

    Sebagaimana diketahui, perusahaan teknologi Apple meluncurkan produk-produk baru, termasuk seri iPhone 17, ponsel iPhone Air yang super tipis, seri jam tangan pintar Apple Watch 11, dan AirPods Pro 3.

    Perangkat yang mendapat sorotan dalam acara peluncuran tahunan yang diadakan di Apple Park, Cupertino, California, Amerika Serikat, Selasa (9/9), adalah iPhone Air yang tebalnya hanya 0,22 inci dan beratnya 165 gram.

    Kapan iPhone 17 Bisa Dibeli di Indonesia?

    Namun yang perlu diingat, itu adalah peluncuran global. Jadwal kapan iPhone 17 akan sampai di Indonesia sendiri masih belum diketahui.

    Akan tetapi Bisnis sebelumnya melaporkan bahwa Apple berpotensi kehilangan momentum penjualan awal iPhone 17 di Indonesia menyusul belum keluarnya izin jual dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari pemerintah.  

    Senior Consultant dan Analis Pasar Smartphone SEQARA Communications, Aryo Meidianto Aji, mengatakan target pasar Apple di Indonesia adalah kalangan menengah ke atas.

    Segmen ini dinilai relatif tidak terlalu terdampak oleh pelemahan daya beli secara umum.

    Dia mengatakan meski demikian tantangan Apple menjual iPhone 17 di Indonesia adalah menjaga momentum penjualan awal iPhone. Izin yang belum diurus menjadi penghambat.

    “Harus dicermati, apakah pemerintah akan melakukan relaksasi perizinan untuk perangkat ini. Jika tidak, maka belum terdaftarnya iPhone 17 bisa memengaruhi penjualan awal,” kata Aryo kepada Bisnis, Senin (8/9/2025).

    Cara Beli Biasanya

    Jika berkaca pada sebelumnya, pembelian awal biasa dilakukan dengan pre-order ke iBox atau datang langsung ke outlet resmi atau bisa juga di distributor.

    Berapa harga iPhone 17 ada di halaman 2…

  • Keluarga Minta Presiden dan Kapolri Beri “Restorative Justice” untuk Laras Faizati
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        10 September 2025

    Keluarga Minta Presiden dan Kapolri Beri “Restorative Justice” untuk Laras Faizati Nasional 10 September 2025

    Keluarga Minta Presiden dan Kapolri Beri “Restorative Justice” untuk Laras Faizati
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Dodhi Hartadi, paman dari mantan pegawai ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), Laras Faizati, menyampaikan permohonan supaya kasus yang menjerat keponakannya dapat diselesaikan melalui mekanisme
    restorative justice.
    Laras merupakan salah satu dari tujuh orang yang ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan provokasi melalui media sosial dalam kerusuhan Agustus 2025.
    Ia ditangkap penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri pada 1 September 2025 sebagai pemilik akun Instagram @larasfaizati.
    “Jadi saya mohon dengan sangat, sangat-sangat saya bermohon kepada Bapak Presiden RI yaitu Bapak Prabowo Subianto, kemudian kepada Bapak Kapolri Listyo Prabowo, dan Kabareskrim,” kata Dodhi di Bareskrim Polri, Selasa (9/9/2025).
    Dodhi berharap permohonan
    restorative justice
    itu dapat berujung pada penghentian penyidikan atau dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus Laras.
    “Jadi saya mohon dengan sangat bahwa kasus dari adik saya mudah-mudahan apa yang dikatakan dengan kuasa hukumnya bisa didapatkan yaitu
    restorative justice
    . Dengan adanya
    restorative justice
    tersebut, maka akan mengerucut masuk ke SP3, yaitu pemberhentian perkara,” katanya.
    Menurut dia, Laras bukanlah seorang influencer, politikus, demonstran, maupun buzzer.
    “Dia adalah orang biasa, yang di mana pekerjaan dia adalah baik, hanya mungkin salah posting, diunggah kemudian direspons oleh akun-akun yang tidak jelas sampai sekarang,” tuturnya.
    Paman Laras menegaskan bahwa keponakannya memiliki rekam jejak positif selama bekerja di AIPA, termasuk dalam memperkenalkan kebudayaan Indonesia di kancah internasional.
    “Laras itu adalah orang yang bekerja di duta ASEAN, yang dia selalu menggadang-gadangkan tentang produk
    knowledge
    kebudayaan Indonesia,” kata Dodhi.
    “Jadi saya mohon dengan sangat, kasus adik saya ini dapat
    restorative justice
    , dan akhirnya dapat dihentikan atau SP3. Hanya itu yang bisa saya sampaikan,” imbuhnya.
    Diketahui, Laras telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh polisi setelah memposting video yang diduga sebagai bentuk provokasi. Polisi mengatakan bahwa Laras membuat konten Instagram yang menimbulkan kebencian.
    “Menghasut atau memprovokasi massa aksi unjuk rasa untuk melakukan pembakaran terhadap Gedung Mabes Polri,” ujar Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji dalam keterangan pers di Mabes Polri, Kamis (4/9/2025). 
    Atas perbuatannya, Laras disangkakan melanggar Pasal 48 ayat 1 juncto Pasal 32 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman penjara paling lama 8 tahun, Pasal 160 KUHP, dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun dan Pasal 161 ayat 1 KUHP, dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Laras Faizati Resmi Ajukan Restorative Justice ke Bareskrim
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        9 September 2025

    Laras Faizati Resmi Ajukan Restorative Justice ke Bareskrim Nasional 9 September 2025

    Laras Faizati Resmi Ajukan Restorative Justice ke Bareskrim
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan pegawai ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Laras Faizati (26) resmi mengajukan permohonan
    restorative justice
    atas kasus dugaan provokasi yang menjeratnya menjadi tersangka di Bareskrim Polri, Selasa (9/9/2025).
    Laras merupakan salah satu dari tujuh orang yang ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan provokasi melalui media sosial saat demo pada Agustus 2025.
    Ia ditangkap penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri pada 1 September 2025 sebagai pemilik akun Instagram @larasfaizati.
    “Kami hari ini dari tim kuasa hukum didukung oleh keluarga dan oleh teman-temannya Mbak Laras secara resmi mengajukan permohonan restorative justice atau penyelesaian perkara pidana secara keadilan restoratif, yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021,” ujar kuasa hukum Laras, Abdul Gafur Sangadji di Bareskrim Polri, Selasa.
    Abdul Gafur menyebut pengajuan permohonan ini menindaklanjuti hasil rapat pemerintah yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra bersama kementerian serta kepolisian beberapa waktu lalu.
    “Intinya adalah terhadap 583 tersangka yang saat ini sedang diproses, baik oleh Mabes Polri, Bareskrim, maupun Polda Metro Jaya, pemerintah membuka peluang adanya
    restorative justice
    . Kami sangat mengapresiasi langkah tersebut,” katanya.
    Menurut Abdul Gafur, mekanisme
    restorative justice
    dapat menjadi jalan penyelesaian yang lebih adil dengan mempertimbangkan asas proporsionalitas terhadap perbuatan yang terjadi setelah aksi demonstrasi.
    Ia membedakan antara tindak pidana yang melibatkan penjarahan, penyerangan aparat, pembakaran fasilitas publik, hingga penghasutan di media sosial.
    Dalam kasus Laras, kata dia, konstruksi penyidik terhadap unggahan di akun Instagram pada 29 Agustus 2025 dianggap sebagai penghasutan pembakaran Mabes Polri.
    “Tetapi faktanya, unggahan Mbak Laras itu tidak ditindaklanjuti dengan aksi kriminalitas, tidak ada mobilisasi massa, dan tidak ada dampak nyata dari postingan tersebut. Karena itu, kami berharap perkara Mbak Laras bisa diselesaikan secara restoratif,” tutur Abdul Gafur.
    Sebelumnya, Polisi mengatakan bahwa Laras membuat konten Instagram yang menimbulkan kebencian.
    “Menghasut atau memprovokasi massa aksi unjuk rasa untuk melakukan pembakaran terhadap Gedung Mabes Polri,” ujar Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji dalam keterangan pers di Mabes Polri, Kamis (4/9/2025).
    Atas perbuatannya, Laras disangkakan melanggar Pasal 48 ayat 1 juncto Pasal 32 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman penjara paling lama 8 tahun, Pasal 160 KUHP, dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun dan Pasal 161 ayat 1 KUHP, dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.