Xcloud.id

NGO: AJI

  • Fakta-fakta Cemaran Radioaktif Cs-137 di Cikande, 9 Korban Dirawat di RS

    Fakta-fakta Cemaran Radioaktif Cs-137 di Cikande, 9 Korban Dirawat di RS

    Jakarta –

    Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, resmi ditetapkan sebagai daerah yang tercemar radioaktif Cesium-137 (Cs-137). Cemaran ini diduga berasal dari reaktor nuklir yang masuk dari luar negeri.

    Imbas kondisi ini, setidaknya ada 9 orang pasien yang terpapar zat radioaktif tersebut, hingga mendapatkan perawatan di rumah sakit vertikal.

    “9 orang itu kita kirim ke rumah sakit Fatmawati,” kata Plt Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI, Murti Utami saat ditemui di Gedung Kemenkes RI, Kamis (2/10/2025).

    Pasien diberi pill prussian blue untuk membantu meluruhkan cemaran zat radioaktif cesium-137, meski belum bisa dipastikan apakah zat tersebut sepenuhnya luruh 100 persen.

    Tahap-tahap Pemeriksaan

    Ada beberapa tahap pemeriksaan yang harus dijalani oleh para pasien yang terpapar Cs-137.

    Pertama, pasien menjalani pemeriksaan surveymeter. Tes tersebut untuk menunjukkan apakah ada paparan eksternal radiasi pada tubuh maupun pakaian. Bila hasilnya positif, langsung dilakukan dekontaminasi, dengan mengganti pakaian dan mandi, lalu diperiksa ulang.

    Tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan darah. Hal ini dikarenakan penurunan limfosit bisa menjadi indikasi awal seseorang terpapar cemaran zat radioaktif cesium-137.

    Penetapan akhir dengan Whole Body Counter (WBC), saat orang tersebut ditemukan mengalami penurunan limfosit. WBC bisa mendeteksi paparan radiasi internal atau cesium yang masuk ke tubuh.

    Kemenkes menegaskan bahwa 9 pasien tersebut dalam kondisi yang stabil. Namun, pihak rumah sakit masih terus memberikan perawatan intensif.

    Bagaimana Cara Cs-137 Masuk ke Tubuh?

    Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara sekaligus guru besar pulmonologi, Prof Tjandra Yoga Aditama, menjelaskan beberapa ‘jalur masuk’ Cs-137 ke dalam tubuh.

    “Dapat terjadi paparan terhadap cesium yang stabil atau radioaktif melalui makanan atau air yang terkontaminasi, atau juga menghirup udara yang terkontaminasi,” terang Prof Tjandra dalam keterangan tertulis, Kamis(2/10/2025).

    Dalam penjelasannya, ia menyebutkan empat kemungkinan cara masuk zat Cesium ke dalam tubuh dari Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) yang berada di bawah Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS.

    Mengonsumsi makanan yang ditanam di tanah yang terkontaminasi Cesium.Saat seseorang mendekati daerah yang merupakan sumber radioaktif Cesium.Mereka yang bekerja di industri yang memproses ‘natural Cesium’ atau ‘Cesium Compounds’.Tinggal di daerah yang terdapat limbah radioaktif tidak terkontrol yang mengandung Cesium.

    Kemenkes Minta Lapor Bila Ada Gejala

    Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, Aji Muhawarman, menyebut orang yang terpapar radioaktif Cs-137 bisa mengalami sindrom radiasi akut (ARS).

    Keluhannya bisa ditandai dengan mual, muntah, diare, kelelahan, hingga hasil pemeriksaan yang menunjukkan adanya penurunan sel darah putih. Selain itu, kerusakan kulit atau jaringan juga bisa terjadi.

    “Pasien bisa melaporkan kemerahan, lepuh, luka bakar radiasi,” beber Aji dalam keterangannya, Kamis (2/10/2025).

    Paparan dalam level yang tinggi dapat menyebabkan perdarahan, infeksi berat di organ, kanker, hingga kematian.

    Halaman 2 dari 3

    (dpy/up)

    Cemaran Radioaktif

    13 Konten

    Jejak cemaran radioaktif Cessium 137 (Cs-137) ditemukan di wilayah Cikande, Serang. Risiko paparan serta dampaknya bagi kesehatan, jadi sorotan.

    Konten Selanjutnya

    Lihat Koleksi Pilihan Selengkapnya

  • Parade MotoGP Mandalika 2025, Pebalap Dapat Sambutan Hangat Warga Lombok

    Parade MotoGP Mandalika 2025, Pebalap Dapat Sambutan Hangat Warga Lombok

    Jakarta –

    Suasana Kota Mataram pada Rabu (1/10/2025) berubah menjadi lautan manusia ketika para pebalap MotoGP mengikuti Riders Parade jelang perhelatan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 di Sirkuit Pertamina Mandalika, Lombok Tengah. Agenda ini menjadi salah satu rangkaian resmi MotoGP yang selalu dinantikan oleh masyarakat, karena memberikan kesempatan langka untuk melihat langsung para bintang balap dunia berinteraksi dengan penggemarnya di luar lintasan.

    Jalanan Dipadati Penonton

    Sejak siang ribuan warga sudah memadati rute parade yang melintasi jalan-jalan utama Kota Mataram. Arak-arakan dimulai dari Taman Sangkareang, kemudian melintasi Jalan Pejanggik, Jalan Udayana, hingga berakhir di Teras Udayana sebagai titik pusat perayaan. Warga berjejer di sepanjang jalur, sambil membawa atribut tim kesayangan mereka seperti bendera, poster, dan replika helm pebalap.

    Para rider menaiki mobil khusus Riders Parade yang memang digunakan dalam setiap sesi parade MotoGP jelang balapan di Sirkuit Mandalika. Dari atas mobil terbuka tersebut, para rider bisa lebih leluasa melambaikan tangan, melempar senyum, hingga berinteraksi langsung dengan penonton di sepanjang jalur.

    Parade pebalap MotoGP Mandalika 2025 Foto: Dok. MGPA

    Nama-nama besar yang ikut serta dalam parade ini antara lain Marco Bezzecchi, Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, Luca Marini, Brad Binder, Miguel Oliveira, Raul Fernandez, dan Somkiat Chantra, serta pebalap kebanggaan Indonesia di kelas Moto2, Mario Aji. Kehadiran Mario Aji menjadi sorotan istimewa, karena mendapat sambutan meriah dari para penggemar tanah air yang bangga melihat putra bangsa tampil bersama bintang MotoGP dunia.

    Ajang Kedekatan Pebalap dan Fans

    Riders Parade memang dirancang sebagai agenda yang menghadirkan suasana lebih santai dan hangat, berbeda dengan tensi tinggi di lintasan. Dengan menaiki mobil parade, para pebalap bisa tampil lebih dekat dengan publik, menyapa fans, dan menunjukkan sisi humanis mereka sebagai idola yang ramah dan terbuka.

    Di Teras Udayana, acara dilanjutkan dengan sesi jumpa fans. Beberapa pembalap naik ke panggung untuk menyapa penonton, sementara penampilan dancer Azizah menghentak diiringi musik lagu Tabola Bale.

    Parade pebalap MotoGP Mandalika 2025 Foto: Dok. MGPA

    Dukungan Luar Biasa Masyarakat NTB

    Antusiasme masyarakat NTB yang begitu besar menjadi sorotan. Kehadiran mereka tidak hanya mencerminkan kecintaan terhadap MotoGP, tetapi juga menunjukkan kesiapan daerah dalam menyambut hajatan olahraga dunia ini. Pemerintah daerah bersama pihak keamanan tampak sigap menjaga jalannya parade agar berlangsung tertib dan aman.

    Sejumlah pedagang UMKM lokal juga turut meramaikan acara dengan menjajakan produk makanan khas Lombok, minuman segar, hingga cendera mata bertema MotoGP. Hal ini sekaligus menjadi kesempatan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

    Direktur Utama Mandala Grand Prix Association (MGPA), Priandhi Satria, menegaskan bahwa Riders Parade merupakan salah satu bentuk apresiasi kepada masyarakat NTB yang telah mendukung penuh penyelenggaraan MotoGP di Mandalika.

    “Parade ini adalah momen kebersamaan antara para pembalap dunia dengan masyarakat kita. MGPA ingin memastikan bahwa MotoGP bukan hanya sekadar balapan, tetapi juga pesta rakyat yang memberikan pengalaman tak terlupakan bagi semua. Antusiasme warga yang begitu luar biasa hari ini menjadi bukti nyata bahwa MotoGP telah menyatu dengan Lombok dan Indonesia,” ujar Priandhi.

    Parade pebalap MotoGP Mandalika 2025 Foto: Dok. MGPA

    Priandhi juga menambahkan bahwa pihaknya bersama Dorna Sports dan pemerintah daerah berkomitmen menjadikan Riders Parade sebagai agenda tahunan yang semakin mempererat ikatan emosional antara pebalap dan penggemar.

    “Setiap kali parade ini digelar, kita bisa melihat senyum bahagia masyarakat, dari anak-anak hingga orang tua. Itu adalah energi positif yang ingin terus kami hadirkan. Kami yakin bahwa kehadiran MotoGP akan membawa dampak besar, bukan hanya untuk olahraga, tetapi juga bagi pariwisata dan perekonomian daerah,” tambahnya.

    Dengan suksesnya Riders Parade hari ini, atmosfer menuju balapan akhir pekan di Mandalika semakin menguat. Para pebalap kini akan bersiap menghadapi sesi latihan bebas, kualifikasi, hingga balapan utama yang akan berlangsung pada Minggu (5/10/2025).

    Bagi warga Lombok dan Indonesia, parade ini menjadi awal dari serangkaian momen bersejarah. Ribuan pasang mata yang menyaksikan langsung parade di Kota Mataram membawa pesan bahwa MotoGP di Mandalika bukan hanya milik penggemar balap, tetapi telah menjadi kebanggaan nasional yang memperlihatkan kemampuan Indonesia menjadi tuan rumah event olahraga kelas dunia.

    (lua/dry)

  • 10 Siswa Naik Pajero ke Sekolah tapi Dapat MBG, Wali Murid SDIT Al Izzah: Anak Kira Saya Tidak Mampu Bandung

    10 Siswa Naik Pajero ke Sekolah tapi Dapat MBG, Wali Murid SDIT Al Izzah: Anak Kira Saya Tidak Mampu Bandung

    Siswa Naik Pajero ke Sekolah tapi Dapat MBG, Wali Murid SDIT Al Izzah: Anak Kira Saya Tidak Mampu
    Editor
    SERANG, KOMPAS.com
    – Sejumlah wali murid Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Izzah, Kota Serang, Banten, menolak program makan bergizi gratis (MBG) yang sudah berjalan di sekolah tersebut.
    Penolakan muncul karena mayoritas siswa dinilai berasal dari keluarga mampu.
    “Maaf anak-anak sebagian besar anak Al Izzah sopirnya satu-satu, kalau kumpul wali murid rata-rata (mobilnya) Pajero, Fortuner, Rp 700 juta itu (harganya). Sopirnya satu-satu, gajinya sebulan Rp 3 juta,” ujar salah satu wali murid, Hayati Nufus, dikutip dari video yang didapat Kompas.com, Rabu (1/10/2025).
    Hayati menyebutkan, anaknya sempat mempertanyakan ketika menerima makanan dari MBG. Menurutnya, program itu salah sasaran.
    “Anak saya sampai rumah, ‘Bunda emang boleh ya kita makan MBG? Bukannya itu untuk anak yang enggak mampu? Emang Bunda merasa enggak mampu ya sampai aku makan MBG?’” kata Hayati menirukan ucapan anaknya.
    Wali murid lain, Baim Aji, menolak keberadaan dapur MBG di lingkungan sekolah. Ia khawatir dapur menggantikan kantin dapat mengganggu kenyamanan dan menimbulkan risiko keamanan.
    “Itu fasilitas sekolah jadi terganggu. Kita mau anak sekolah dengan nyaman. Biasanya ada kantin, tempat makan yang tertata. Siswa (sekarang) harus keluar area sekolah,” ujar Baim.
    Ia menambahkan, lalu lalang orang dan kendaraan dari dapur MBG di sekolah bisa membahayakan keselamatan siswa. Meski begitu, keputusan akhir tetap ada di Badan Gizi Nasional (BGN).
    “Kalau memang masih ada penolakan dari wali murid, ya kemungkinan besar akan diputus,” kata Baim.
    Ketua Yayasan Al Izzah, Muhamad Arifin, mengaku belum menentukan sikap terkait penolakan tersebut. Menurutnya, keputusan harus dibicarakan bersama dewan pembina yayasan.
    “Tapi kita di yayasan itu memang tujuannya adalah mengawal kebijakan dari pemerintah pusat. Bahwa MBG itu berhak bagi anak-anak bangsa Indonesia itu,” ujar Arifin.
    Ia menambahkan, dari hasil
    polling
    sekolah, 72 persen orangtua setuju dengan MBG, sedangkan 25 persen menolak.
    “Maka, kita bersepakat tadinya dengan wali murid itu bahwa ini kita juga bertanggung jawab kan kepada orang-orang yang sudah mengisi (
    polling
    ),” kata Arifin.
    Penulis: Kontributor Serang, Rasyid Ridho
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10 Siswa Naik Pajero ke Sekolah tapi Dapat MBG, Wali Murid SDIT Al Izzah: Anak Kira Saya Tidak Mampu Bandung

    Siswa Naik Pajero ke Sekolah tapi Dapat MBG, Wali Murid SDIT Al Izzah: Anak Kira Saya Tidak Mampu Bandung 2 Oktober 2025

    Siswa Naik Pajero ke Sekolah tapi Dapat MBG, Wali Murid SDIT Al Izzah: Anak Kira Saya Tidak Mampu
    Editor
    SERANG, KOMPAS.com
    – Sejumlah wali murid Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Izzah, Kota Serang, Banten menolak program makan bergizi gratis (MBG) yang sudah berjalan di sekolah tersebut.
    Penolakan muncul karena mayoritas siswa dinilai berasal dari keluarga mampu.
    “Maaf anak-anak sebagai besar anak Al Izzah sopirnya satu-satu, kalau kumpul wali murid rata-rata (mobilnya) Pajero, Fortuner, Rp 700 juta itu (harganya). Sopirnya satu-satu, gajinya sebulan Rp 3 juta,” ujar salah satu wali murid, Hayati Nufus, dikutip dari video yang didapat Kompas.com, Rabu (1/10/2025).
    Hayati menyebut, anaknya sempat mempertanyakan ketika menerima makanan dari MBG. Menurutnya, program itu salah sasaran.
    “Anak saya sampai rumah, ‘Bunda emang boleh ya kita makan MBG? bukannya itu untuk anak yang enggak mampu? Emang Bunda merasa enggak mampu ya sampai aku makan MBG?’” kata Hayati menirukan ucapan anaknya.
    Wali murid lain, Baim Aji, menolak keberadaan dapur MBG di lingkungan sekolah. Ia khawatir dapur menggantikan kantin dapat mengganggu kenyamanan dan menimbulkan risiko keamanan.
    “Itu fasilitas sekolah jadi terganggu. Kita mau anak sekolah dengan nyaman. Biasanya ada kantin, tempat makan yang tertata. Siswa (sekarang) harus keluar area sekolah,” ujar Baim.
    Ia menambahkan, lalu lalang orang dan kendaraan dari dapur MBG di sekolah bisa membahayakan keselamatan siswa. Meski begitu, keputusan akhir tetap ada di Badan Gizi Nasional (BGN).
    “Kalau memang masih ada penolakan dari wali murid, ya kemungkinan besar akan diputus,” kata Baim.
    Ketua Yayasan Al Izzah, Muhamad Arifin, mengaku belum menentukan sikap terkait penolakan tersebut. Menurutnya, keputusan harus dibicarakan bersama dewan pembina yayasan.
    “Tapi kita di yayasan itu memang tujuannya adalah mengawal kebijakan dari pemerintah pusat. Bahwa MBG itu berhak bagi anak-anak bangsa Indonesia itu,” ujar Arifin.
    Ia menambahkan, dari hasil polling sekolah, 72 persen orangtua setuju dengan MBG, sedangkan 25 persen menolak.
    “Maka kita bersepakat tadinya dengan wali murid itu bahwa ini kita juga bertanggung jawab kan kepada orang-orang yang sudah mengisi (polling),” kata Arifin.
    Penulis: Kontributor Serang, Rasyid Ridho
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tren Curanmor Meningkat, Dua Kasus Terjadi dalam Satu Malam di Pacitan

    Tren Curanmor Meningkat, Dua Kasus Terjadi dalam Satu Malam di Pacitan

    Pacitan (beritajatim.com) – Satreskrim Polres Pacitan menerima laporan kasus curanmor. Padahal beberapa jam sebelumnya, petugas baru saja melakukan penangkapan pelaku pencurian sepeda motor (curanmor) jenis Yamaha NMAX di Lingkungan Kebon, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan,

    Berdasarkan rekaman CCTV yang beredar di media sosial, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 02.38 WIB, Rabu (1/10/2025). Dalam rekaman terlihat dua orang pelaku datang dengan mobil Daihatsu Grandmax yang diparkir tak jauh dari rumah korban, Aji Sudarmaji, warga Dusun Kauman, RT 03/RW 02, Desa Arjowinangun, Kecamatan Pacitan.

    Motor Ninja 2 tak warna hijau dengan nomor polisi S 2186 OAS milik Aji raib digondol maling saat diparkir di teras rumah.

    Kasat Reskrim Polres Pacitan, AKP Khoirul Maskanan, membenarkan adanya trend peningkatan kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukumnya. Meski tidak merinci data pasti, ia menyebut ada puluhan kasus dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

    “Iya, memang ada tren kasus pencurian bermotor,” jelasnya ditulis Rabu (1/10/2025)

    Khoirul menambahkan, sebagian besar kasus terjadi karena kelengahan pemilik kendaraan, seperti memarkir motor sembarangan dan meninggalkan kunci yang masih tertancap.

    “Antara 10–15 kejadian dalam setahun, dan biasanya menimpa masyarakat desa yang parkir sembarangan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, pada Selasa (30/9/2025) malam, satu unit motor NMAX milik warga Lingkungan Kebon, Kelurahan Ploso, dicuri saat berada di bengkel. Pelaku berinisial DWS (25), warga Dusun Bandem, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, berhasil ditangkap polisi.

    Hanya beberapa jam setelah penangkapan tersebut, laporan pencurian kembali masuk dari Desa Arjowinangun, yang berjarak sekitar 3 kilometer dari TKP pertama. Hingga kini, polisi masih memburu pelaku dengan bekal rekaman CCTV di lokasi kejadian. (tri/but)

  • Mengapa Kebebasan Pers Penting bagi Pembangunan?

    Mengapa Kebebasan Pers Penting bagi Pembangunan?

    Mengapa Kebebasan Pers Penting bagi Pembangunan?
    Ketua Komite Eksekutif Indonesian Consortium for Cooperatives Innovation (ICCI), Sekretaris Umum Asosiasi Neo Koperasi Indonesia (ANKI) dan Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED)
    INSIDEN
    pencabutan ID Pers Istana jurnalis
    CNN Indonesia,
    Diana Valencia (28/9) perlu diwaspadai. Setelah diprotes oleh Dewan Pers, AJI, IJTI dan organisasi masyarakat sipil lain, Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Setpres, selang sehari mengembalikan kartu itu (29/9).
    BPMI Setpres berdalih karena pertanyaan Diana kepada Presiden Prabowo Subianto, soal keracunan massal Makan Bergizi Gratis (MBG), di luar konteks liputan.
    Peristiwa itu bukan sekadar kesalahpahaman kecil. Namun, peluang tergelincirnya kembali Indonesia ke masa pembatasan kebebasan pers.
    Tanpa pers bebas,
    blind spots
    bisa terjadi. Kasus seperti keracunan massal MBG bisa tak tersampaikan kepada pemimpin negara.
    Di tengah budaya Asal Bapak Senang (ABS), pers yang bebas bisa beri informasi lapangan yang berharga bagi Presiden.
    Dengan cara itu, Presiden dapat ambil langkah perbaikan cepat. Pembangunan, semisal program MBG, bisa secepatnya dievaluasi. Alhasil program pembangunan Pemerintah menjadi lebih baik.
    Bayangkan rumah tanpa jendela. Gelap, tak tahu apa di luar. Pemerintah menjadi buta, krisis tak terdeteksi.
    “The J Curve, A New Way to Understand Why Nations Rise and Fall” (2006) karya Ian Bremmer masih relevan dibaca. Dalam bukunya itu, ia gambarkan hubungan antara tingkat keterbukaan sebuah negara, termasuk kebebasan pers dan akses informasi, dengan stabilitas politiknya.
    Mari bayangkan kurva berbentuk huruf J miring pada sumbu X dan Y. Keterbukaan negara di sumbu X dan stabilitas politik di sumbu Y.
    Di sisi kiri kurva, ada negara tertutup seperti Korea Utara, di mana stabilitas tampak tinggi karena kontrol ketat.
    Lalu naik ke sisi kanan, ada negara seperti Amerika dan Jepang, di mana keterbukaan justru jadi “lem” yang menahan guncangan.
    Di antara sisi kiri dan kanan, ada lembah di huruf J, itulah negara-negara dalam masa transisi. Ketika mereka melewati “lembah”, ketidakstabilan seperti konflik, protes, dan kekacauan muncul karena institusi belum matang.
    Namun, jika berhasil, maka mereka akan berada di sisi kanan seperti negara demokratis lainnya. China masih berada di situ.
    Dalam bukunya, Bremmer tegaskan pers dan informasi bebas akan dorong akuntabilitas. Laporan suatu krisis akan picu evaluasi dan perbaikan. Pemerintah menjadi responsif dan program pembangunan yang sempat tergelincir, bisa secepatnya dikembalikan ke rel.
    Ada dua kasus menarik yang dibedah Bremmer, Korea Utara dan China. Korea Utara adalah contoh paling ekstrem, sangat tertutup, dengan kontrol ketat atas informasi, media, dan interaksi dengan dunia luar.
    Bremmer jelaskan rezim Kim, dari Kim Il-sung hingga Kim Jong-il, pertahankan stabilitas melalui isolasi total. Namun, itu justru membuat negara rapuh terhadap krisis internal.
    Dalam bukunya, ia gambarkan bagaimana pembatasan pers dan informasi sebabkan malapetaka kelaparan, yang tewaskan antara 240.000 hingga 3,5 juta orang atau 15,9 persen dari total populasi 22 juta jiwa saat itu.
    Mereka meninggal karena kelaparan atau penyakit yang berkaitan dengan kelaparan. Itu terjadi pada 1994-1998 yang dikenal sebagai
    Arduous March.
    Penyebab utamanya adalah pertanian gagal karena banjir, kekeringan, dan kebijakan ekonomi yang buruk.
    Rezim Kim sembunyikan peristiwa kelaparan massal itu dari dunia internasional dan bahkan dari rakyatnya sendiri.
    Rezim menolak bantuan luar karena takut kontaminasi ide asing, yang ancam kontrol mereka. Saat akhirnya menerima bantuan dari PBB, kondisinya sudah terlambat.
    Tanpa pers bebas dan informasi dibatasi, Pemerintah terlambat menyadari kegentingan dan eskalasi suatu masalah. Di Korea Utara isolasi total untuk pertahankan stabilitas rezim, dibayar dengan jutaan korban jiwa.
    Kasus kedua, China. Bremmer menilainya sebagai negara yang sedang bergeser dari sisi kiri kurva J menuju tengah, tapi tetap dengan kontrol politik ketat.
    Dulu di bawah Mao Zedong, China adalah negara tertutup. Mao luncurkan kebijakan industrialisasi paksa dan gagal total. Dampaknya kelaparan terburuk dalam sejarah manusia yang sebabkan 15 juta-55 juta kematian.
    Bencana itu dikenal sebagai
    Great Leap Forward Famine
    yang terjadi pada 1959-1961. Bremmer menyoroti bagaimana pembatasan pers memperburuk keadaan.
    Laporan resmi dipalsukan untuk menyenangkan partai. Kritik dilarang, dan wartawan atau pejabat yang melaporkan kegagalan dihukum dan dicap sebagai “kontra-revolusioner”.
    Padahal, tanpa informasi yang bebas, Pemerintah tidak tahu skala masalah di daerah pedesaan. Di bawah bayangan gelap ABS, mereka merasa kondisi baik-baik saja. Mereka tak sempat mobilisasi bantuan dunia internasional untuk tangani masalah itu.
    Meski China modern lebih terbuka secara ekonomi, sensor pers dan internet masih berlangsung. Bremmer melihat hal itu bisa sebabkan instabilitas jika “lembah” kurva J tidak dikelola dengan baik.
    Sebab suara masyarakat dikontrol oleh rezim panopticon yang memungkinkan benih krisis tersembunyi dan terlambat ditangani.
    Bagaimana dengan kita? Indonesia pasca-Reformasi sudah berada di puncak sisi kanan kurva ini.
    Dari rezim otoriter Orde Baru yang sensor pers dan lakukan pembatasan informasi, bergeser ke demokrasi terbuka. Media bebas, informasi terbuka dan pemilu multipartai adalah penanda.
    Meski kita punya PR. Satu dekade terakhir demokrasi kita tak baik-baik saja. Peneliti ANU seperti Jaffrey dan Warburton dalam “The Jokowi Presidency” (2025), nyatakan sebagai “Indonesia’s Decade of Authoritarian Revival”. Pilar-pilar kelembagaan demokrasi dirusak dengan berbagai manuver otokratis legalisme.
    Patut bagi Presiden Prabowo Subianto lebih berhati-hati dan tidak menambah kerusakan dengan pembatasan pers.
     
    Sebaliknya, perlu baginya sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan, merestorasi bangunan demokrasi kita yang cacat ini (
    flawed democracy
    ). Penguatan peran pers salah satunya.
    Dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia 2025, Indonesia di peringkat 127, turun 16 peringkat dari tahun sebelumnya.
    Lalu The Economist Intelligence Unit (EIU) 2025 mencatat skor demokrasi Indonesia tahun 2024 pada 6,44 dari skala tertinggi 10.
    Padahal satu dekade lalu, skor kita pernah mencapai 7,03 (2015). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, meski berlatar belakang militer, nampaknya justru mafhum ihwal demokrasi dan supremasi sipil.
    Kasus Korea Utara dan China perlu jadi
    lesson learned
    bagi kita. Insiden Diana Valencia juga perlu Presiden perhatikan. Jangan sampai orang-orang di sekelilingnya batasi informasi.
    Di ekonomi, informasi yang asimetris bisa ciptakan inefisiensi, biaya tinggi dan pemasok atau konsumen potensial rugi.
    Sedang di pemerintahan, yang kelola anggaran ribuan triliun rupiah, informasi asimetris bisa lebih jauh fatal. Terjadi jarak pemahaman antara Pemerintah dengan masyarakat yang pada ujungnya rugikan masyarakat.
    Masyarakat kehilangan peluang terhadap dampak suatu program pembangunan. Atau Pemerintah kehilangan
    sense of crisis.
    Gejala informasi asimetris atau bahkan misinformasi terlihat ketika Presiden menyatakan keracunan massal yang terjadi hanya 0,00017 persen saja (
    Kompas.com
    , 29/9).
    Padahal, angkanya mencapai 0,000865 persen atau 8,65 insiden per 1 juta penyajian. Di mana

    Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat korban keracunan sebanyak 8.649 jiwa (
    CNN Indonesia
    , 29/9).
    Angka yang dinyatakan Presiden lebih kecil lima kali daripada data terkini. Artinya lembaga terkait seperti Badan Gizi Nasional (BGN) telat melakukan pengkinian data.
    Klaim 0,00017 persen itu sama dengan 1,7 insiden per 1 juta penyajian atau sebanyak 1.700 korban. Apakah kekeliruan itu disengaja atau tidak, Presiden perlu cek bawahannya.
    Contoh informasi timpang di atas hanya mungkin diketahui dan dikoreksi karena informasi yang disediakan media massa.
    Makin bebas pers dan informasi, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Umpan balik demi perbaikan dapat Pemerintah lakukan.
    Sebaliknya, bagaimana bila pers dan informasi dibatasi? Bayangkan kapal tanpa radar. Ombak besar tak terlihat. Pers bebas adalah radar itu. Tanpa itu, kapal bisa karam di tengah badai. Itulah mengapa kebebasan pers penting bagi pembangunan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ortu Murid SDIT Al Izzah Tolak Anak Diberi MBG, Walkot Serang Bilang Begini

    Ortu Murid SDIT Al Izzah Tolak Anak Diberi MBG, Walkot Serang Bilang Begini

    Serang –

    Wali murid Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Izzah Kota Serang, Banten, menolak anaknya mendapat makanan dari program makan bergizi gratis (MBG) dan menolak ada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan sekolah. Pemkot Serang pun buka suara.

    Dilansir Antara, Selasa (30/9/2025), perwakilan Wali Murid SDIT Al Izzah Kota Serang, Baim Aji, menyatakan mereka keberatan jika MBG tetap dibagikan kepada siswa SDIT Al Izzah. Menurutnya, masih banyak anak sekolah lain di Kota Serang yang lebih membutuhkan program tersebut dibandingkan siswa SDIT Al Izzah yang orang tuanya sudah mampu membiayai kebutuhan pendidikan.

    “Kami sudah membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan biaya masuk yang cukup besar, sampai belasan juta. Kalau sudah mampu membiayai itu, kenapa harus ada MBG masuk ke dalam sekolah,” katanya usai audiensi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang.

    Mereka juga menolak keberadaan dapur dan distribusi MBG di dalam area yayasan tersebut karena berisiko terhadap anak-anak mereka. Dia menyebut aktivitas kendaraan yang keluar masuk ke lingkungan sekolah itu berbahaya.

    “Risikonya, anak-anak harus keluar area sekolah karena kantin dan fasilitas jadi makin sempit. Lalu lalang kendaraan juga menambah risiko kecelakaan. Kalau terjadi sesuatu, siapa yang bertanggung jawab. Selain itu, ada juga potensi masalah sampah dan keamanan,” ujarnya.

    Hasil dari audiensi tersebut, kata Baim, akan dimusyawarahkan kembali secara internal. Dia menegaskan posisi wali murid tetap tidak mau anaknya diberi MBG.

    “Hasilnya akan dimusyawarahkan kembali, dan kami tetap akan menolak adanya MBG di sekolah,” ujarnya.

    Wali Kota Serang, Budi Rustandi, mengaku telah memfasilitasi audiensi yang dihadiri langsung oleh Kapolres, Dandim, serta perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN).

    “Kami menerima aduan dari para wali murid SDIT Al Izzah. Kami hadirkan semua pihak agar mendengarkan langsung dan tidak ada salah paham,” katanya.

    Budi menyatakan dukungannya terhadap program MBG yang digagas Presiden karena sasarannya adalah warga yang membutuhkan. Dia juga memahami aspirasi wali murid SDIT Al Izzah yang mayoritas berasal dari keluarga mampu dan telah memiliki sistem katering sendiri sejak awal.

    “Kalau SDIT ini kan kelihatannya dari kalangan keluarga mampu, maka dari itu mereka ingin anak-anak makan sesuai dengan katering yang diterima di awal sekolah, jauh sebelum ada MBG,” tuturnya.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/rfs)

  • KPK Panggil 13 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi CSR BI-OJK

    KPK Panggil 13 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi CSR BI-OJK

    Bisnis.com, JAKARTA – Penyidik KPK memanggil 13 saksi terkait dugaan korupsi Program Sosial Bank Indonesia atau CSR BI yang juga melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Para saksi berasal dari berbagai latar belakang. 9 saksi merupakan pihak swasta yaitu Ade Andriyani; Fajri Rezano Pengestu Aji; Aziz Maulana; Akhmad Jubaedi; Ujang A; Mohamad Syafi’i; Arsyad Ahmad; Ade Budiman; Yogi Hadi Wibowo.

    Sedangkan 4 lainnya, merupakan Mohammad Syahdi sebagai tukang gigi; Nurati selaku pengurus rumah tangga; Johanudin selaku PNS; dan Tika Ikmawati selalu mahasiswa.

    “KPK menjadwalkan pemeriksaan pihak-pihak terkait dan saksi dalam dugaan TPK terkait program sosial atau CSR di Bank Indonesia dan OJK. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Selasa (30/9/2025).

    Namun, Budi belum menungkapkan materi penyidikan yang akan ditanyakan kepada para saksi. Meski begitu, KPK telah menetapkan dua orang tersangka dalam perkara ini yaitu Satori dan Heri Gunawan selaku anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024.

    Heri Gunawan menerima total Rp15,86 miliar dengan rincian; Rp6,26 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia; Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan; serta Rp1,94 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lainnya.

    Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan Heri Gunawan diduga melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang, dengan memindahkan seluruh uang yang diterima melalui yayasan yang dikelolanya, ke rekening pribadi melalui metode transfer. 

    Heri Gunawan kemudian meminta anak buahnya untuk membuka rekening baru, yang akan digunakan menampung dana pencairan tersebut melalui metode setor tunai.

    “HG menggunakan dana dari rekening penampung untuk kepentingan pribadi, diantaranya; pembangunan rumah makan; pengelolaan outlet minuman; pembelian tanah dan bangunan, hingga pembelian kendaraan roda empat,” jelasnya, Kamis (7/8/2025).

    Lalu, Satori menerima total Rp12,52 miliar yang meliputi Rp6,30 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia, Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, dan Rp1,04 miliar dari Mitra Kerja Komisi XI DPR RI lain.

    Sama seperti Heri Gunawan, Satori menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi seperti deposito, pembelian tanah pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda dua, dan aset lainnya.

    Satori melakukan rekayasa perbankan dengan cara meminta salah satu bank menyamarkan penempatan deposito sehingga pencairan tidak teridentifikasi di rekening koran.

  • Kronologi Lengkap Kembalinya Kartu Pers Istana Jurnalis CNN yang Tanya MBG ke Prabowo Nasional 30 September 2025

    Kronologi Lengkap Kembalinya Kartu Pers Istana Jurnalis CNN yang Tanya MBG ke Prabowo Nasional 30 September 2025

    Kronologi Lengkap Kembalinya Kartu Pers Istana Jurnalis CNN yang Tanya MBG ke Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kartu ID pers khusus Istana milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, akhirnya dikembalikan oleh Biro Pers Sekretariat Presiden (Setpres).
    Pengembalian ID Diana itu dilakukan setelah CNN, Dewan Pers, dan Biro Pers, melakukan dialog di Istana, Jakarta, pada Senin (29/9/2025) kemarin.
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Yusuf Permana mengeklaim, pihaknya menyesal melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
    “ID khusus Istana itu sekarang akan dikembalikan ke yang bersangkutan. Disaksikan juga oleh pemred-nya, Bu Titin, yang langsung kami serahkan ke Bu Diana. Kemudian kami juga memastikan bahwa kejadian ini tidak akan terulang kembali,” ujar Yusuf.
    “Terima kasih, Pak,” kata Diana, saat menerima kartu pers Istana-nya kembali.
    Adapun aksi pencabutan ID Istana milik Diana pada Sabtu (27/9/2025) lalu dikecam dari berbagai pihak.
    Sebab, tindakan ini menjadi preseden buruk terhadap kebebasan pers di era Presiden Prabowo Subianto.
    Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, menjelaskan pencabutan kartu pers Istana atas Diana Valencia terjadi pada Sabtu kemarin.
    “Tepatnya pukul 18.15 WIB, seorang petugas BPMI (Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden) mengambil ID pers Diana di kantor CNN Indonesia,” kata Titin, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (28/9/2025).
    Biro Istana mengambil langsung ID Istana Diana di Kantor CNN pada pukul 20.00 WIB.
    Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden menilai pertanyaan yang Diana sampaikan kepada Prabowo di luar konteks agenda, sehingga memutuskan untuk mencabut ID pers Diana.
    Padahal, jurnalis tersebut sedang menjalankan tugasnya ketika menyampaikan pertanyaan soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto.
    Apalagi, banyak kasus keracunan MBG belakangan ini.
    Sebagai informasi, pertanyaan itu dilemparkan ketika Prabowo baru saja mendarat di Halim Perdanakusuma, Jakarta, setelah pulang dari lawatan ke empat negara.
     
    Setelah insiden pencabutan ID Istana milik Diana, CNN pun mengadu ke Dewan Pers.
    Dewan Pers menyatakan, telah menerima pengaduan terkait pencabutan kartu identitas jurnalis CNN Indonesia, pada Minggu (28/9/2025).
    “Dewan Pers meminta agar akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana,” kata Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat.
    Komaruddin juga mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi kemerdekaan pers sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.
    “Biro Pers Istana sebaiknya memberikan penjelasan mengenai pencabutan ID Card wartawan CNN Indonesia agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan Istana,” ujar dia.
    Senada, Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, turut menyatakan keprihatinannya atas insiden yang menimpa jurnalis CNN Indonesia.
    Ia menilai, pencabutan tersebut berpotensi menghambat kemerdekaan pers serta bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Pers.
    Menurut Munir, alasan pertanyaan di luar agenda Presiden tidak dapat dijadikan dasar pencabutan kartu liputan karena hal itu membatasi hak publik memperoleh informasi.
    “Menjaga kemerdekaan pers berarti menjaga demokrasi. Oleh karena itu, setiap bentuk pembatasan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU Pers harus dihentikan,” tegas Munir.
    Sementara itu, AJI Jakarta dan LBH Pers mengecam keras pencabutan kartu pers jurnalis Diana.
    “Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengecam keputusan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden mencabut kartu identitas liputan (ID pers) Istana jurnalis CNN Indonesia berinisial DV,” ujar Irsyan Hasyim dan Mustafa Layong.
    “Kasus semacam ini bukan hanya serangan terhadap individu, tapi juga serangan terhadap hak publik untuk mendapatkan informasi. Negara tidak boleh membiarkan peristiwa seperti ini berulang,” sambung mereka.
     
    Setelah insiden ini ramai di publik, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, akan mencari solusi terbaik terkait kasus pencabutan kartu pers Istana Diana yang bertanya perihal topik keracunan MBG kepada Presiden Prabowo Subianto.
    “Ya, kita cari jalan keluar terbaiklah,” kata Prasetyo, di sekitar Rumah Kertanegara, Jakarta, Minggu (28/9/2025) malam.
    Prasetyo mengatakan, pihaknya sudah meminta agar Biro Pers Media Istana (BPMI) menjalin komunikasi agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik.
    “Jadi besok kami sudah menyampaikan kepada Biro Pers untuk coba dikomunikasikan agar ada jalan keluar terbaik. Kita bangun komunikasi bersama lah,” ujar dia.
    Dia mengatakan, kasus pencabutan kartu pers tersebut menjadi perhatian dirinya dan tidak sampai menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.
    “Tidak (Presiden), cukup saya saja,” ucap dia.
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden (Setpres) Yusuf Permana mengatakan, pihaknya menyesal telah menarik ID khusus Istana milik Diana.
    Yusuf mengeklaim pihaknya berjanji tidak akan mengulangi kembali kejadian tersebut.
    “Kemudian juga kami memastikan bahwa kejadian ini tidak akan terulang kembali. Jadi teman-teman yang bertugas di Istana kita memahami bahwa tidak akan ada lagi terulang kembali kejadian ini. Dan Kepala Biro Pers dan Media juga telah menyesal begitu untuk menarik ID teman-teman,” ujar Yusuf, di Istana, Jakarta, Senin (29/9/2025).
    Yusuf mengatakan, Biro Pers dalam menjalankan kegiatan sehari-hari sangat menjunjung tinggi asas keterbukaan dan kebebasan pers, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 40 Tahun 1999.
    Yusuf menyampaikan, Biro Pers sangat menghormati peran jurnalis sebagai pilar keempat demokrasi.
    “Dan teman-teman Biro Pers Setpres ini sangat hormati peran jurnalis selaku pilar keempat demokrasi dalam sampaikan berita, selalu akurat, kritis, akuntabel untuk masyarakat Indonesia. Jadi, itu yang dapat kami sampaikan. Tetap kita kolaborasi, semangat, dan junjung tinggi asas keterbukaan dan kebebasan pers,” imbuh Yusuf.
     
    Diana Valencia turut angkat bicara usai ID khusus Istana-nya kini sudah dikembalikan oleh Biro Pers.
    Diana menyatakan, dirinya berterima kasih kepada Biro Pers yang sudah berbesar hati untuk mengembalikan ID peliputan khusus Istana miliknya.
    “Aku kayaknya cukup sih. Tapi, yang jelas berterima kasih juga kepada Biro Pers yang sudah mau mengembalikan, berbesar hati tadi juga meminta maaf kepada saya dan juga CNN Indonesia,” ujar Diana.
    Diana mengatakan, pengembalian ID Istana miliknya merupakan jaminan bahwa ini adalah kejadian terakhir.
    “Bahwa pengembalian ID ini adalah suatu wujud teman-teman di Istana itu nanti akan jadi jaminan ini adalah jadi yang terakhir tadi ya, Pak Yusuf. Tidak akan ada lagi yang namanya… Mungkin teguran-teguran kecil. Karena mungkin teman-teman di sini juga tahu bagaimana kita bekerja, itu pasti ada saling tarik menarik di lapangan soal posisi, soal doorstop, soal materi doorstop,” papar dia.
    Pemimpin Redaksi (Pemred) CNN Indonesia Titin Rosmasari menegaskan, apa yang Diana tanyakan kepada Prabowo sangat kontekstual dan dibutuhkan masyarakat.
    “Saya sampaikan bahwa Diana Valencia tidak dipecat dari CNN Indonesia. Dengan kemarin Mbak Diana bertanya, dan menurut saya, menurut kami semua, dan banyak yang sepakat itu pertanyaan yang sangat relevan, sangat kontekstual, dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan dijawab sangat baik oleh Bapak Presiden, oleh Presiden Prabowo,” ujar Titin.
    Titin menyampaikan, ID khusus Istana Diana kini sudah dikembalikan.
    Kini, kata dia, Diana dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana.
     
    “ID ini artinya dapat jaminan bahwa Mbak Diana dapat kembali menjalankan tugas seperti sebelumnya, sebaik-baiknya dan mendapat perlakuan yang tetap sebaik-baiknya, seperti sebelumnya,” ujar dia.
    “Dan yang berikutnya adalah permohonan maaf yang disampaikan oleh Bu Erlin tadi bagi kami adalah satu ucapan yang kemudian pasti diikuti dengan perbuatan, bahwa kemudian akan hubungan menjadi lebih baik lagi komunikasinya, kolaborasinya, kerja samanya,” sambung Titin.
    Titin meminta agar seluruh jurnalis mendapat jaminan untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya saat meliput kegiatan Presiden.
    Dia mendesak agar wartawan bebas bertanya tanpa dibatasi supaya mereka dapat menjalankan tugas profesional.
    “Terima kasih dari kami yang terus membuat kami semangat dan percaya bahwa ini adalah upaya yang terbaik yang harus dilakukan, supaya kebebasan pers tetap dijunjung tinggi oleh semuanya. Ya, ini jadi pelajaran. Jadi pelajaran, jadi insya Allah tentu memang sangat sakit ya menyakitkan. Tapi, ini suatu risiko yang harus dijalani insya Allah akan lebih baik buat semuanya,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • YVE Habitat Janji Tuntaskan Pembangunan Rumah di Depok Usai Terkendala Kontraktor Megapolitan 29 September 2025

    YVE Habitat Janji Tuntaskan Pembangunan Rumah di Depok Usai Terkendala Kontraktor Megapolitan 29 September 2025

    YVE Habitat Janji Tuntaskan Pembangunan Rumah di Depok Usai Terkendala Kontraktor
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
    Manajemen YVE Habitat berjanji akan menyelesaikan pembangunan puluhan unit rumah yang sempat diduga molor di Jalan Pendowo, Grogol, Limo, Kota Depok.
    “Kami memahami munculnya kekhawatiran dari konsumen dan masyarakat. Sebagai pengembang, kami bertanggung jawab penuh untuk memberikan yang terbaik,” ucap Direktur PT YVE Habitat Limo, Aji Bayuaji Gunardi dalam keterangan tertulis, Senin (29/9/2025).
    Aji memaparkan, proyek pembangunan sempat mengalami kendala dari kontraktor yang tidak memenuhi standar pekerjaan.
    Hal ini berdampak pada beberapa unit yang harus diperbaiki kembali hingga memenuhi standar manajemen dan konsumen.
    “Beberapa unit terdampak akibat pekerjaan kontraktor sebelumnya yang tidak sesuai standar. Alih-alih berjalan terburu-buru, perusahaan memilih untuk memperbaiki terlebih dahulu,” ujar Aji.
    Manajemen YVE Habitat menyelesaikan persoalan ini dengan memprioritaskan kualitas maksimal di setiap detail unitnya.
    Oleh karena itu, terdapat keterbatasan petugas konstruksi di lapangan dan akibatnya memengaruhi pembangunan di unit-unit lain yang belum rampung.
    “Sedangkan jumlah tenaga ahli terbatas, maka kami terpaksa menunda beberapa pekerjaan di sektor-sektor berikutnya,” jelas Aji.
    Sebelumnya, pembangunan sebanyak 83 unit rumah di Perumahan YH molor hingga dua tahun dari jadwal yang dijanjikan, Grogol, Limo, Kota Depok, Kamis (11/9/2025).
    Kondisi ini memicu protes para pembeli karena manajemen dianggap melanggar usai melewati tanggal serah terima kunci yang tercantum dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).
    “Untuk kompleks di 7 dan 8 itu sekitar 83 unit,” kata salah seorang pembeli berinisial Y kepada Kompas.com, Kamis.
    Y bercerita, dirinya pertama kali melihat iklan unit rumah di perumahan dari media sosial di awal tahun 2024.
    Rumah dengan luas tanah 80 meter persegi langsung menarik perhatiannya, meski harga jual mencapai Rp 1,4 miliar.
    Setelah membayar booking fee dan uang muka, Y meneken PPJB yang menjanjikan serah kunci pada Maret 2025 atau setahun setelah tanda tangan kontrak.
    Namun, pembangunan rumahnya justru tidak berbeda jauh ketika membandingkan kondisi bangunan di awal kontrak dan sekarang.
    “Seingat saya bedanya cuma ada instalasi pipa, maksudnya kayak yang pipa air panas dan air dingin, itu kayaknya baru dibanding pas saya (pertama kali) datang,” ujar Y.
    Hal serupa juga dialami salah seorang pembeli lainnya berinisial A yang meneken PPJB pada Oktober 2022 dan dijanjikan tanggal serah kunci di Oktober 2023.
    Saat ini, progres rumah impian A masih berkisar 70 persen.
    Padahal, dalam kurun waktu Oktober 2022-Juli 2023, progres pembangunan sempat berlangsung cepat sebelum akhirnya molor hingga hari ini.
    “Rumah saya tuh dibangun (awal dari tanah). Jadi progresnya sudah sekitar 50-70 persen, sebenarnya lumayan cepat tapi itu cuma sampai Juli 2023,” jelas A.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.