Xcloud.id

NGO: AJI

  • Menko AHY optimalisasi bandara untuk tingkatkan produktivitas daerah

    Menko AHY optimalisasi bandara untuk tingkatkan produktivitas daerah

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pemerintah terus mengawal dan mengevaluasi sejumlah bandara yang telah dibangun agar dapat beroperasi optimal dan memberi manfaat bagi masyarakat luas.

    “Saya cukup intensif berkomunikasi, berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan. Bicara interkonektivitas antardaerah ini memang penting, dan ingat kita tidak bisa hanya berbicara Jawa saja. Kita bukan Jawa-sentris, tapi kita memikirkan Aceh hingga Papua,” ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar bandara yang belum beroperasi optimal segera dimanfaatkan untuk mendorong produktivitas daerah.

    Untuk itu, AHY menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur tidak berdiri sendiri tanpa dukungan konektivitas dan aktivitas ekonomi di sekitarnya.

    Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari lebih dari 17 ribu pulau membuat pembangunan transportasi udara menjadi elemen vital dalam pemerataan ekonomi.

    AHY mengatakan, pemerintah saat ini melakukan sinkronisasi lintas sektor agar setiap bandara yang telah dibangun bisa diintegrasikan dengan pusat kegiatan ekonomi, pariwisata, dan logistik di daerahnya masing-masing.

    “Kita berharap ini bisa juga kita kawal bandara yang belum terlalu optimal agar dapat dioptimalkan, termasuk arahan Presiden. Bagaimana bandara-bandara itu kalau tergelar dengan baik, maka bisa juga meningkatkan sektor pariwisata,” ujarnya.

    Ia menegaskan, penguatan bandara bukan hanya soal moda transportasi, melainkan strategi memperkuat daya saing ekonomi lokal.

    “Ini penting, wisatawan yang diharapkan dapat membangun sektor pariwisata, baik mancanegara maupun domestik, juga bisa memutar ekonomi lokal termasuk UMKM dan ekonomi kreatif,” katanya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri PKP tekankan pentingnya skema pembiayaan yang memberdayakan

    Menteri PKP tekankan pentingnya skema pembiayaan yang memberdayakan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pentingnya skema pembiayaan yang memberdayakan masyarakat agar tidak lagi bergantung pada rentenir.

    “Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Sarana Multigriya Finansial (SMF) memberikan harapan baru supaya ibu-ibu tidak lagi meminjam uang kepada rentenir karena bunganya sangat mencekik. Saya menyaksikan sendiri bagaimana keduanya menjadi solusi nyata bagi rakyat kecil,” ujar Maruarar dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Dia menyebut lembaga seperti SMF dan PNM memiliki peran penting dalam membuka akses pembiayaan yang sehat bagi masyarakat kecil.

    Maruarar juga mengapresiasi dukungan bank yang membantu memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak melalui program KUR Perumahan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berkomitmen untuk memperkuat program pembiayaan mikro perumahan sebagai upaya penyediaan hunian layak, sehat, dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel mengatakan pemerintah menyediakan berbagai fasilitas mulai dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), subsidi, hingga pembiayaan mikro melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) untuk renovasi rumah.

    Ia menambahkan, sosialisasi terhadap program yang sudah dicanangkan pemerintah masih perlu diperluas agar masyarakat lebih memahami berbagai kemudahan yang ditawarkan pemerintah.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemen PU: Konstruksi proyek sanitasi JSDP Zona 1 capai 42 persen

    Kemen PU: Konstruksi proyek sanitasi JSDP Zona 1 capai 42 persen

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) mengungkapkan progres konstruksi proyek infrastruktur sanitasi Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) Zona 1 mencapai 42 persen.

    “Pembangunan sistem air limbah terpusat bukan hanya membangun pipa dan instalasi, tetapi menghadirkan peradaban baru. Infrastruktur sanitasi modern akan menjamin lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan layak huni bagi masyarakat,” kata Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Kementerian PU terus mempercepat pembangunan infrastruktur sanitasi di DKI Jakarta melalui proyek JSDP Zona 1 yang berlokasi di Pluit, Jakarta Utara. Hingga Oktober 2025, progres kumulatif pembangunan JSDP Zona 1 telah mencapai sekitar 42 persen.

    Pekerjaan Jakarta Sewerage Development Project Zona 1 mencakup empat paket pekerjaan utama yang menjadi bagian penting dari sistem pengelolaan air limbah terpadu di wilayah DKI Jakarta.

    Proyek Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala perkotaan ini merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam menghadirkan layanan sanitasi aman dan berkelanjutan bagi masyarakat perkotaan, sekaligus mendukung tercapainya target pembangunan berkelanjutan sektor air dan sanitasi.

    Infrastruktur ini ditargetkan mampu melayani hingga 989.389 jiwa atau sekitar 220.000 sambungan rumah (SR) yang tersebar di 3 kota administrasi, yaitu Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat, mencakup delapan kecamatan.

    Seluruh kegiatan pembangunan ini didukung oleh pembiayaan melalui pinjaman Japan International Cooperation Agency (JICA) dengan nilai total mencapai Rp6,37 triliun.

    Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Dewi Chomistriana mengatakan dengan tersedianya sistem air limbah yang modern, masyarakat Jakarta dapat menikmati lingkungan yang lebih bersih dan aman, sementara pemerintah daerah memperoleh sistem pengelolaan sanitasi yang lebih efisien dan terintegrasi dengan jaringan rumah tangga.

    Selain itu, upaya tersebut dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden Prabowo dalam mewujudkan kemandirian bangsa di sektor ekonomi hijau, dimana Kementerian PU menghadirkan solusi pengelolaan limbah modern

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lewat SiGAS, Elnusa mendukung pengelolaan sampah berbasis komunitas

    Lewat SiGAS, Elnusa mendukung pengelolaan sampah berbasis komunitas

    Elnusa tidak hanya menyediakan fasilitas pengangkut sampah, tetapi juga membimbing kami dalam mengolah limbah menjadi produk bernilai ekonomi.

    Indramayu (ANTARA) – PT Elnusa Tbk, anak usaha PT Pertamina Hulu Energi yang tergabung dalam Subholding Upstream Pertamina, meluncurkan program Siap Gerak Angkut Sampah (SiGAS), di Desa Mundu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis (30/10).

    Corporate Secretary Elnusa Rustam Aji menyampaikan bahwa program ini bertujuan mendorong pengelolaan sampah berbasis komunitas sekaligus membuka peluang ekonomi sirkular bagi masyarakat desa.

    Rustam menyebut dari 8.822 kepala keluarga di Desa Mundu, terdapat potensi pemanfaatan limbah hingga 30 persen untuk plastik dan 20 persen untuk sabut kelapa.

    “Angka ini membuka peluang besar untuk menciptakan lapangan usaha baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    Dalam kegiatan yang berlangsung di Balai Desa Mundu, Elnusa juga menyerahkan satu unit sepeda motor pengangkut sampah kepada pemerintah desa sebagai simbol dukungan terhadap upaya pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan warga. Penyerahan ini merupakan bagian dari program Desa Energi Berdikari yang diinisiasi oleh Pertamina.

    Kepala Desa Mundu Akifudin menyambut baik bantuan tersebut, mengingat desanya belum memiliki fasilitas kendaraan pengangkut sampah sebelumnya.

    “Elnusa tidak hanya menyediakan fasilitas pengangkut sampah, tetapi juga membimbing kami dalam mengolah limbah menjadi produk bernilai ekonomi,” kata dia.

    Mayoritas warga Desa Mundu berprofesi sebagai petani dan perajin sapu. Dengan keterbatasan sarana pengelolaan limbah, sampah rumah tangga kerap menjadi persoalan yang berdampak pada kesehatan dan estetika lingkungan.

    Melalui SiGAS, Elnusa mengajak masyarakat untuk melihat sampah sebagai sumber daya. Limbah plastik dan sabut kelapa yang sebelumnya tidak dimanfaatkan kini dapat diolah menjadi pot tanaman, sapu, hingga tas daur ulang oleh warga setempat.

    Elnusa berharap, melalui SiGAS, masyarakat Desa Mundu dapat memulai perjalanan menuju desa yang lebih hijau, sehat, dan berdaya secara ekonomi.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Otorita IKN: Pembangunan IKN terus maju capai target ibu kota politik

    Otorita IKN: Pembangunan IKN terus maju capai target ibu kota politik

    Jakarta (ANTARA) – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menegaskan pembangunan IKN terus maju tanpa ragu dalam rangka mencapai target sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028.

    Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pembangunan IKN telah memasuki tahap yang tidak bisa lagi mundur.

    “Tidak ada keraguan dalam membangun IKN. Semua langkah yang diambil kini sepenuhnya diarahkan untuk mencapai target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028, sesuai dengan arahan Presiden,” ujar Basuki dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Semangat, komitmen, dan arahan Presiden menjadi pegangan bagi seluruh jajaran Otorita IKN dalam menjalankan amanah pembangunan ini.

    Basuki menambahkan bahwa seluruh tim Otorita IKN terus bekerja dengan penuh keyakinan dan optimisme, memastikan setiap rencana pembangunan berjalan secara konsisten, transparan, dan berorientasi pada hasil yang nyata bagi masyarakat.

    “Yang kita bangun bukan sekadar kota baru, tapi masa depan Indonesia. Dan masa depan itu kini sedang kita wujudkan bersama,” ujarnya.

    Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menunjukkan kemajuan yang signifikan dan penuh keyakinan.

    Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, Presiden menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dan mempercepat pembangunan IKN sebagai simbol kemajuan dan pemerataan pembangunan di Indonesia.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri ATR tekankan langkah antisipatif hadapi potensi banjir

    Menteri ATR tekankan langkah antisipatif hadapi potensi banjir

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menekankan pentingnya langkah antisipatif dan kolaboratif antarkementerian dan lembaga untuk menghadapi potensi banjir menjelang musim hujan periode Januari-Februari 2026.

    Menurut dia, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan penertiban bangunan di atas sempadan sungai, waduk, danau, situ, dan sumber air lainnya.

    “Januari-Februari nanti akan masuk musim hujan. Mana daerah yang berpotensi banjir di kawasan Jabodetabekpunjur dan kawasan strategis nasional, kita tertibkan (bangunan di sepanjang sempadan) dari sekarang supaya nanti ketika banjir tidak ramai dan saling tuding. Kita mau kerja sistemik,” ujar Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Nusron mengatakan kawasan sempadan merupakan hak bersama yang tidak dapat dimiliki atau disertifikatkan oleh individu.

    “Sempadan sungai, danau, waduk, situ, dan sumber air lainnya itu masuk common right, hak bersama, bukan hak pribadi (private right). Karena ini common right, maka harusnya yang menyertifikatkan adalah pemerintah, otoritas yang bertanggung jawab terhadap sempadan itu, apakah pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten/kota,” katanya.

    Sebelumnya, Nusron menyatakan pihaknya siap melakukan audit tata ruang, sertifikat dan bangunan di sepanjang sempadan danau dan sungai dalam rangka memitigasi bencana banjir.

    Menurut dia, audit tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat dengan target sebelum Januari-Februari 2026, mengingat biasanya banjir terjadi di kawasan Jabodetabek pada periode tersebut.

    Kementerian ATR/BPN nantinya mengecek masih ada berapa tanah yang disertifikatkan yang dapat dibatalkan. Hal ini karena lahan itu berlokasi di atas sempadan sungai.

    Fungsi sempadan itu, lanjutnya, untuk mengamankan sungai, untuk mengamankan debit air, supaya airnya tidak melimpah ke daratan atau di luar sungai.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KCIC: Jumlah penumpang Whoosh naik 6,3 persen periode Januari-Oktober

    KCIC: Jumlah penumpang Whoosh naik 6,3 persen periode Januari-Oktober

    masyarakat semakin mempercayai layanan Whoosh sebagai moda transportasi cepat dan andal untuk mobilitas Jakarta-Bandung

    Jakarta (ANTARA) – PT KCIC mencatat peningkatan jumlah penumpang Kereta Cepat Whoosh sebesar 6,3 persen pada periode Januari hingga Oktober 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan peningkatan ini menjadi bukti bahwa masyarakat semakin mempercayai layanan Kereta Cepat Whoosh sebagai moda transportasi andal yang cepat, efisien dan nyaman.

    “Kenaikan jumlah penumpang ini menjadi bukti bahwa masyarakat semakin mempercayai layanan Kereta Cepat Whoosh sebagai moda transportasi cepat dan andal untuk mobilitas antara Jakarta dan Bandung,” ujar Eva dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Selama sepuluh bulan pertama tahun ini, layanan Whoosh telah melayani lebih dari 5,1 juta penumpang, meningkat dari 4,8 juta penumpang pada 2024 di periode yang sama.

    Secara kumulatif, sejak beroperasi secara komersial pada Oktober 2023, Whoosh telah melayani lebih dari 12,2 juta penumpang.

    Kenaikan jumlah penumpang ini didorong oleh sejumlah faktor yang menunjukkan semakin kuatnya minat masyarakat terhadap layanan Whoosh.

    Di antaranya adalah penambahan jadwal perjalanan menjadi 62 perjalanan per hari, hadirnya Stasiun Karawang yang menambah opsi keberangkatan dan konektivitas antardaerah.

    Peningkatan jumlah penumpang Whoosh juga didukung oleh konektivitas antarmoda yang semakin baik di seluruh stasiun.

    Setiap stasiun Whoosh kini terkoneksi dengan berbagai moda transportasi seperti LRT, kereta feeder, kereta komuter, bus, shuttle, taksi, hingga layanan angkutan daring yang memudahkan mobilitas penumpang.

    Jaringan konektivitas ini menghubungkan stasiun Whoosh dengan berbagai titik strategis, mulai dari bandara, pusat kota, hingga destinasi wisata dan olahraga di Jakarta, Karawang, dan Bandung Raya.

    Kehadiran integrasi antarmoda yang menyeluruh menjadikan perjalanan menggunakan Whoosh semakin efisien, nyaman, dan praktis bagi seluruh pengguna.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko IPK: Kertajati dapat menjadi hub industri dirgantara nasional

    Menko IPK: Kertajati dapat menjadi hub industri dirgantara nasional

    kami terus mensimulasikan apa saja yang bisa menjadi solusi, termasuk bagaimana Kertajati dapat dikembangkan menjadi hub industri dirgantara

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Kertajati dapat menjadi hub industri dirgantara nasional.

    AHY menjelaskan bahwa salah satu langkah strategis adalah menjadikan Kertajati sebagai hub industri dirgantara nasional, dimulai dari kerja sama antara BIJB Kertajati dengan Garuda Maintenance Facility (GMF).

    “Kami tidak hanya berhenti di masalah. Setiap saat kami terus mensimulasikan apa saja yang bisa menjadi solusi, termasuk bagaimana Kertajati dapat dikembangkan menjadi hub industri dirgantara. Diawali dari kerja sama antara pihak Bandara Internasional Jawa Barat, BIJB Kertajati, dengan GMF (Garuda Maintenance Facility),” ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, menurut AHY, juga berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Perhubungan untuk menghadirkan kerja sama pemeliharaan, perbaikan dan perombakan atau Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) yang akan mendorong pertumbuhan industri penerbangan nasional.

    “Beberapa waktu lalu kami bersama Kementerian PPN/Bappenas dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya, termasuk Kementerian Perhubungan, mencoba menghadirkan kerja sama yang baik untuk keperluan MRO (Maintenance, Repair, Overhaul). Di awal mungkin dimulai dengan helikopter, mudah-mudahan setelah itu pesawat bersayap tetap (fixed wings),” kata AHY.

    Ia menambahkan pengembangan Kertajati tidak dapat dilepaskan dari peran Kawasan Rebana Metropolitan yang mencakup Majalengka, Cirebon dan Subang.

    Ia menjelaskan bahwa kegiatan strategis seperti pengembangan industri di Kertajati dapat menjadi pemicu tumbuhnya wilayah di sekitarnya.

    Ia menilai kawasan Rebana berpotensi besar berkembang jika seluruh infrastruktur di dalamnya saling terhubung.

    Menurut dia, kawasan tersebut tidak boleh berjalan sendiri-sendiri atau terisolasi, melainkan harus diintegrasikan dengan wilayah lain agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara luas.

    “Kertajati dan Rebana adalah contoh konkret bagaimana infrastruktur dapat membuka isolasi, menggerakkan ekonomi daerah, dan memperkuat daya saing wilayah. Ini bukan soal lokasi yang jauh, melainkan bagaimana kita menghadirkan konektivitas dan kegiatan ekonomi yang hidup di sekitarnya,” kata AHY.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian PU bergerak cepat dalam penanganan banjir di Semarang

    Kementerian PU bergerak cepat dalam penanganan banjir di Semarang

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat dalam melakukan penanganan banjir di Semarang, termasuk melakukan pemasangan pompa-pompa air.

    “Untuk banjir ini, kami Kementerian PU sudah melakukan penanganan darurat. Kami sudah memasang pompa-pompa yang ada di sana,” ujar Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti di Jakarta, Rabu.

    Menurut Diana, penanganan banjir dilakukan di Semarang, Genuk, Sultan Agung dan Kaligawe yang mengalami hujan terus-menerus.

    “Totalnya itu ada 30 untuk pompa-pompa di sana,” katanya.

    Diana mengatakan banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan juga banjir rob mengingat permukaan laut di Semarang sudah naik.

    “Karena hujannya juga cukup deras dan lama sehingga genangan yang kemarin itu sudah turun tapi naik lagi. Selain itu juga dikarenakan oleh banjir rob, dan banjir rob itu terjadi karena memang permukaan air lautnya naik,” katanya.

    Sebagai informasi, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air terus melakukan langkah cepat dan terintegrasi dalam mengatasi penurunan genangan banjir yang melanda wilayah Tenggang dan Sringin, Kota Semarang, Jawa Tengah.

    Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU Dwi Purwantoro mengatakan telah menginstruksikan untuk mempercepat upaya penanganan banjir.

    Adapun langkah-langkah strategis yang diambil, salah satunya dengan mempercepat pengadaan dan optimalisasi pompa yang sudah ada di lapangan. Sebanyak 27 unit pompa mobile telah dikerahkan ke lokasi banjir, termasuk bantuan mobile Pump dari berbagai BBWS, seperti BBWS Brantas, BBWS Bengawan Solo, BBWS Cimanuk Cisanggarung.

    Kemudian dari BBWS Serayu Opak, dan BBWS Ciliwung Cisadane. Pompa tambahan juga datang dari Pemda Provinsi Jawa Tengah dan Pemkot Semarang.

    Selain itu, menindaklanjuti instruksi tersebut, BBWS Pemali Juana telah mempercepat proses peningkatan (upgrading) pompa di dua rumah pompa utama, yakni Rumah Pompa Tenggang dengan kapasitas 12 m³/detik dan Rumah Pompa Sringin dengan kapasitas 10 meter kubik per detik (m³/detik), yang ditargetkan selesai pada awal November 2025.

    Kementerian PU berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pengendalian banjir di wilayah pantai utara Jawa, termasuk Semarang, melalui kombinasi antara peningkatan kapasitas infrastruktur fisik dan pengelolaan tata air yang adaptif terhadap kondisi cuaca ekstrem.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian PU audit ponpes sedang lakukan pembangunan

    Kementerian PU audit ponpes sedang lakukan pembangunan

    Saat ini Kementerian PU akan melakukan audit terlebih dahulu terhadap ponpes-ponpes yang saat ini sedang melakukan pembangunan.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan Kementerian PU melakukan audit terhadap pondok pesantren (ponpes) yang sedang melakukan pembangunan.

    “Saat ini Kementerian PU akan melakukan audit terlebih dahulu terhadap ponpes-ponpes yang saat ini sedang melakukan pembangunan,” ujar Diana, di Jakarta, Rabu.

    Kementerian PU saat ini sedang melakukan audit terhadap bangunan ponpes dan Direktorat Jenderal Cipta Karya menyampaikan bahwa para personel telah disebarkan semuanya untuk hal tersebut.

    Diana mengatakan bahwa sejauh ini terdapat 80 ponpes yang dilakukan identifikasi oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU.

    “Ada 80 pondok pesantren yang dilakukan identifikasi oleh teman-teman dari Direktorat Jenderal Cipta Karya,” katanya lagi.

    Kementerian PU melakukan peninjauan sebagai bagian dari langkah pemerintah untuk memeriksa kelayakan bangunan gedung terkait keandalan dan keselamatan bangunan pesantren di berbagai daerah.

    Utamanya adalah bangunan yang sudah tua lebih dari 100 tahun serta memiliki lebih dari 1.000 santri dan memiliki bangunan 4 lantai.

    Pengecekan bangunan selain keandalan bangunan juga memperhatikan aspek penambahan bangunan-bangunan yang ada di dalam pondok pesantren.

    Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan dukungannya dengan mengerahkan tim dari jajaran Direktorat Jenderal Cipta Karya yang telah tersebar di seluruh Indonesia.

    Kementerian PU juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang konstruksi, termasuk bagi para santri di pondok pesantren melalui program Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi Terampil.

    Program Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar para santri mendapatkan pembekalan pengetahuan atau keterampilan dasar di bidang konstruksi maupun teknik sipil.

    Diharapkan, ketika ada kegiatan pembangunan di lingkungan ponpes masing-masing, para santri yang turut berperan dalam proses pembangunan memiliki bekal ketrampilan dasar bangunan maupun keselamatan kerja konstruksi.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.