NGO: AJI

  • 9
                    
                        Jokowi Bertemu dengan Sultan HB X di Keraton Kilen, Pertemuan Terbatas?
                        Yogyakarta

    9 Jokowi Bertemu dengan Sultan HB X di Keraton Kilen, Pertemuan Terbatas? Yogyakarta

    Jokowi Bertemu dengan Sultan HB X di Keraton Kilen, Pertemuan Terbatas?
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden ketujuh Republik Indonesia,
    Joko Widodo
    (Jokowi), berkunjung ke
    Keraton Kilen

    Yogyakarta
    pada Rabu (15/1/2025) pukul 08.51 WIB.
    Dalam kunjungannya, Jokowi menggunakan mobil jenis Alphard dengan nomor polisi B 1568 AZC.
    Saat dikonfirmasi, Koordinator Substansi Humas Kominfo Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Ditya Nanaryo Aji, membenarkan adanya kunjungan tersebut.
    “Iya benar, hadir pagi ini. (Jokowi) bertemu dengan Bapak
    Gubernur DIY
    di Keraton Kilen,” ucap Ditya, Rabu (15/1/2025).
    Namun, Ditya mengungkapkan bahwa ia tidak mengetahui secara detail agenda pertemuan antara Jokowi dan Sri Sultan.
    “Pertemuan terbatas, kami tidak diinfo membahas tentang apa,” kata dia.


    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kata Dua Analis Soal Tujuan Strategis UNVR Lepas Bisnis Es Krim Rp 7 T – Halaman all

    Kata Dua Analis Soal Tujuan Strategis UNVR Lepas Bisnis Es Krim Rp 7 T – Halaman all

    Kata Dua Analis Soal Tujuan Strategis UNVR Lepas Bisnis Es Krim Rp 7 T

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Langkah PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) menjual bisnis es krimnya disambut positif.

    Sambutan positif itu terlihat saat usulan tersebut disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan Rapat Umum Pemegang Saham Independen (RUPS Independen), UNVR menjual bisnis es krim mereka seharga Rp 7 triliun, Selasa (14/1/2025).

    Penjualan ini dipandang sebagai langkah strategis yang tidak hanya memperkuat posisi kas perusahaan, tetapi juga membuka peluang baru untuk fokus pada bisnis intinya.

    “Investor meyakini kalau dengan penjualan bisnis es krim Unilever ke PT The Magnum Ice Cream Indonesia akan memberikan pendanaan bagi perusahaan untuk ekspansi dan membantu percepatan pertumbuhan perusahaan dari segi kinerja keuangannya,” ujar Abdul Haq Alfaruqy, pengamat dari Stocknow, Selasa(14/1/2025).

    Nafan Aji Gusta, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas menyebut langkah tersebut adalah keputusan strategis yang cerdas.

    Mengingat persaingan ketat di industri Fast Moving Consumer Good(FMCG), langkah strategis ini menunjukkan kesiapan Unilever untuk memperkuat daya saingnya. 

    Fokus baru ini tidak hanya mencerminkan efisiensi, tetapi juga mengindikasikan potensi pertumbuhan yang lebih besar bagi sektor konsumer di Indonesia.

    Presiden Direktur PT Unilever Indonesia, Benjie Yap menyebut langkah ini sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk terus mendorong pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. 

    “Keputusan strategis ini mencerminkan komitmen kami untuk memperkuat posisi perseroan dan mendorong pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan,” ujarnya.

    Benjie juga menyampaikan bahwa setelah melepas bisnis es krim, Unilever akan mengarahkan sumber dayanya ke bisnis inti, yakni Home and Personal Care serta Nutrition. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong inovasi produk.

    “Unilever Indonesia bermaksud merampingkan operasional, meningkatkan efisiensi, dan mendorong inovasi dengan mengembalikan fokus pada area bisnis inti kami,” tambah Benjie.

     

  • PU terapkan standar tahan bencana terhadap infrastruktur yang dibangun

    PU terapkan standar tahan bencana terhadap infrastruktur yang dibangun

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menerapkan standar bangunan tahan bencana terhadap infrastruktur yang dibangun.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, terkait isu ketahanan terhadap bencana, Kementerian PU juga telah menerapkan standar bangunan tahan bencana terhadap infrastruktur yang tengah dibangun.

    “Untuk infrastruktur tahan bencana, sebenarnya kami telah melakukan sosialisasi SNI 1726 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non gedung. Untuk infrastruktur bukan dibangun oleh Kementerian PU yang belum menerapkan standar tersebut, kami akan terus mensosialisasikan dan perbaiki. Kami juga terus berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terkait mana yang bisa kami dukung dan kami prioritaskan,” ujar Dody di Jakarta, Selasa.

    Di samping itu, Kementerian PU juga terus melakukan sosialisasi terkait standar struktur bangunan yang tahan bencana kepada masyarakat.

    Hingga saat ini Kementerian PU telah melaksanakan pembangunan infrastruktur yang fokus pada penyediaan air minum dan sanitasi, hingga infrastruktur tahan bencana.

    “Isu-isu utama tersebut telah disampaikan dalam audiensi dan sebagian besar sudah kita kerjakan dan sudah masuk dalam TA 2025. Kami mohon dukungan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar,” kata Dody.

    Terkait isu sanitasi, Kementerian PU telah mengajukan Inpres Air Minum dan Sanitasi yang saat ini sedang dalam proses.

    “Kami juga memiliki program sarana prasarana sanitasi berbasis masyarakat atau Sanimas. Untuk usulan titik-titik lokasinya sudah ada, namun saat ini masih dalam proses review oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP,” ujar Dody.

    Sebagai informasi, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo didampingi Sekretaris Jenderal Mohammad Zainal Fatah dan Staf Ahli Menteri PU Bidang Keterpaduan Pembangunan Maulidya Indah Junica menghadiri Audiensi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kesehatan, Ketahanan Bencana, dan Kota/ Desa Ramah Anak – Disabilitas – Manula bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno.

    Menko AHY mengatakan, audiensi yang dihadiri sejumlah Kementerian/ Lembaga (K/L) di bawah koordinator Kemenko IPK dan Kemenko PMK ini membahas mengenai peran penting infrastruktur dalam mendukung program-program Kemenko PMK, utamanya terkait dengan mitigasi bencana, dan penyediaan infrastruktur yang ramah perempuan, anak, lansia hingga disabilitas.

    “Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap bencana alam, sehingga semua butuh langkah cepat, dan bagaimana melakukan langkah preventif. Infrastruktur harus menjawab kebutuhan tersebut, baik melalui rehabilitasi dan rekonstruksi, serta infrastruktur yang semakin resilience terhadap dampak yang disebabkan oleh bencana,” kata AHY.

    “Kedua, isunya bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup, dengan membantu Kementerian Kesehatan dalam mencegah stunting, atau penyakit menular akibat lingkungan yang tidak sehat. Infrastruktur punya peran penting dalam mendukung masyarakat hidup sehat yaitu antara lain dari aspek sanitasi dan air bersih. Ke depan akan disediakan ruang terbuka hijau yang ramah bagi perempuan, anak, lansia dan disabilitas, sehingga kualitas kehidupan dapat menjadi lebih baik,” tambahnya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Cukai MBDK akan Diterapkan 2025, Ini Kata Analis Saham

    Cukai MBDK akan Diterapkan 2025, Ini Kata Analis Saham

    Jakarta, FORTUNE – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) bakal menerapkan pemungutan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) pada semester kedua 2025.

    Menanggapi itu, Analis Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta memandang bahwa rata-rata penurunan harga saham berbasis konsumer non siklikal atau sektor barang konsumen primer (consumer non cyclical) telah mencerminkan sentimen (price in) kepada rencana kebijakan pemerintah RI.

    “Sebenarnya rata-rata penurunan harga saham berbasis consumer non cyclical terutama yang berkaitan dengan MBDK, sebenarnya sudah ter-price in oleh adanya pengumuman pemerintah dalam menerapkan cukai,” kata Nafan kepada Fortune Indonesia, Selasa (14/1).

    Tak ada saham yang terdampak

    Dia menyebut tak ada saham yang terdampak akibat rencana penerapan cukai MBDK oleh pemerintah. Alasannya saham-saham berbasis konsumer non silikal sudah price in oleh berbagai dinamika yang terjadi, termasuk sentimen dari domestik terkait kebijakan pemerintah yang bakal menggunakan cukai pada MBDK.

    “Jadi ya sebenarnya sudah ter-price in, itu saja sih, jadi kalau saham yang terdampak saya rasa sih tidak ada ya,” ujar Nafan.

    Lanjut dia, adapun terdapat sentimen eksternal yang berkaitan dengan dinamika global. Salah satunya soal adanya kabar anggota tim ekonomi Presiden Terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang tengah membahas kenaikan tarif secara bertahap untuk menghindari lonjakan inflasi.

    Beberapa emiten yang disorot

    Sementara itu, dihubungi terpisah pada Selasa (14/1) Analisis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana alias Didit memproyeksikan beberapa emiten dari segi teknikal terkait rencana pemerintah RI bakal mengenakan cukai MBDK.

    Emiten-emiten yang disorot adalah PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO), PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ), PT Mayora Indah Tbk (MYOR), PT Cisarua Mountain Dairy Tbk (CMRY).

    Beberapa saham industri makanan dan minuman

    Lanjut Didit, MNC Sekuritas merekomendasikan buy on weakness (BoW) pada saham ICBP dalam support 10.400 dan resistance 11.125, serta taking profit 11.150–11.475. Mereka pun merekomendasikan speculative buy atau spec buy saham INDF dengan support 7.275 dan resistance 7.750, serta taking profit dalam rentang 7.900–8.075.

    Selanjutnya, kata Didit, MNC Sekuritas merekomendasikan investor untuk wait and see saham SIDO dengan support 575 dan resistance 610. Untuk saham ULTJ, mereka merekomendasikan spec buy dengan support 1.560 dan resistance 1.635, serta taking profit dalam rentang 1.645–1.690.

    Lebih lanjut Didit, MNC Sekuritas merekomendasikan saham MYOR untuk spec buy dengan support 2.450 dan resistance 2.550, serta taking profit 2.610–2.660. Terakhir, mereka merekomendasikan trading buy saham CMRY dengan support 4.480 dan resistance 4.680, serta taking profit 4.780–4.840.

    Disclaimer: Artikel ini merupakan rekomendasi dan analisis saham dari analis sekuritas yang bersangkutan, bukan untuk mengajak membeli atau menjual saham tertentu. Fortune Indonesia tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang timbul. Apabila akan membeli atau menjual saham, pelajari lebih teliti dan setiap keputusan ada di tangan investor.

  • PKP: Jepang bisa bantu penyediaan teknologi perumahan ramah lingkungan

    PKP: Jepang bisa bantu penyediaan teknologi perumahan ramah lingkungan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Jepang dapat membantu dalam penyediaan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

    “Dari Jepang kita belum dengar menyebut berapa jumlahnya ini untuk investasi sektor perumahan. Tapi rupanya Jepang ingin concern kepada teknologinya,” kata Fahri di Jakarta pada Selasa.

    Dirinya menambahkan, dalam realisasi program 3 juta rumah, perlu adanya dukungan dari pihak swasta baik lokal maupun internasional.

    Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar seminar internasional yang bertajuk Sustainable Housing, Building and Cities di Jakarta, Selasa (14/1). Seminar ini merupakan kerjasama Kementerian PKP dengan The Building Center of Japan (TBCJ), Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), serta Organisation of Economic Co-Operation and Development (OECD).

    Lewat seminar internasional ini, Fahri menargetkan setidaknya Jepang dapat membantu dalam penyediaan data dan teknologi untuk perumahan yang ramah lingkungan.

    Menurut dia, seminar ini penting mengingat isu dalam aktivitas perumahan sangat banyak dan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah, sehingga diperlukan berbagi pengalaman dan teknologi lewat diskusi pemerintah dengan dunia swasta, praktisi, dan juga akademisi.

    “Saya juga merasa ini momentum yang sangat penting bagi Indonesia dan Jepang untuk betul-betul memiliki platform kerjasama yang lebih konkret di bidang perumahan, bangunan, permukiman, dan berbagai sektor yang kira-kira masih harus dihadapi terutama oleh masyarakat Indonesia,” katanya.

    Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan kerja sama dengan Jepang mendukung infrastruktur yang tangguh dan ramah lingkungan.

    AHY menyampaikan apresiasi atas komitmen Jepang dalam mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia. Dirinya pun mengapresiasi delegasi Jepang karena di tengah padatnya agenda, delegasi Jepang menyempatkan diri untuk berkunjung ke Kemenko Infra.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri UMKM perkuat ketahanan pangan lewat pembiayaan sektor produksi

    Menteri UMKM perkuat ketahanan pangan lewat pembiayaan sektor produksi

    Kementerian UMKM sedang menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) untuk mengalokasikan Rp20 triliun untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus peralatan produksi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan komitmen Kementerian UMKM dalam mendukung ketahanan pangan melalui pembiayaan penyediaan peralatan untuk keberlangsungan peningkatan usaha para pengusaha UMKM.

    Maman Abdurrahman mengatakan, sejumlah langkah strategis untuk memastikan UMKM dapat berkontribusi optimal dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

    “Kementerian UMKM sedang menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) untuk mengalokasikan Rp20 triliun untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus peralatan produksi,” katanya di Jakarta, Selasa.

    Program ini bertujuan membantu khususnya petani, peternak, dan pengusaha UMKM di sektor perikanan dalam mendapatkan alat usaha dengan plafon hingga Rp2 miliar.

    Ia juga menambahkan, adanya pembiayaan alternatif yang ditawarkan melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

    “PIP menawarkan bunga 4 persen untuk pembiayaan UMKM non-KUR. Dukungan ini termasuk untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memperluas akses pembiayaan di tingkat desa,” ujarnya.

    Selain itu, Maman mengungkapkan bahwa saat ini dari 46 lembaga penyalur KUR, sebanyak 75 persen penyaluran dilakukan oleh bank Himbara. Namun, untuk memperluas jangkauan ke UMKM di daerah, peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) akan ditingkatkan.

    “Ini adalah langkah afirmatif untuk memastikan UMKM di seluruh pelosok tanah air mendapatkan akses pembiayaan yang adil dan merata,” katanya.

    Lebih lanjut, Maman menyebutkan bahwa UMKM dapat berperan dalam berbagai sektor pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari penyediaan bahan baku, produksi makanan siap saji, hingga distribusi.

    “Keterlibatan UMKM dalam berbagai sektor ini akan membuka peluang baru sekaligus memperkuat posisi mereka dalam rantai pasok pangan nasional. Ini adalah kesempatan yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya,” katanya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri UMKM: UMKM ujung tombak untuk wujudkan swasembada pangan

    Menteri UMKM: UMKM ujung tombak untuk wujudkan swasembada pangan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan UMKM merupakan salah satu ujung tombak untuk merealisasikan swasembada pangan.

    “Memang harus diakui kalau kita bicara tentang pangan maka di situ bicara tentang tanaman, tumbuh-tumbuhan, peternakan, perikanan itu masuk di situ dan di mana UMKM sebagai salah satu ujung tombak atau sektor terdepan yang untuk bisa merealisasikan mimpi besar swasembada pangan,” ujar Maman di Palembang, Sumatera Selatan pada Senin.

    Menurut dia, kalau mengambil contoh di sektor perikanan, tentu di ujungnya mau tidak mau adalah pemberdayaan UMKM. Begitu juga di sektor pertanian dan sebagainya.

    “Keterlibatan UMKM harus menjadi salah satu kewajiban pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,” katanya.

    Artinya ada beberapa kebijakan pemerintah untuk bisa mengoptimalkan dalam rangka untuk menumbuhkan perekonomian dan menuju swasembada pangan, tentunya UMKM menjadi salah satu sektor yang sangat dibutuhkan untuk dilakukan dorongan atau akselerasi dalam rangka untuk mewujudkan visi besar Presiden RI.

    “Ini adalah dalam rangka upaya kita sebagai pembantunya Bapak Presiden RI Prabowo Subianto merealisasikan mimpi besar Pak Prabowo sebagai Presiden RI untuk menjadikan Indonesia swasembada pangan ke depannya. Ini merupakan sebuah visi besar yang diinginkan oleh Bapak Presiden RI dan kita sebagai pembantu beliau harus segera merealisasikan,” kata Maman.

    Selain itu Maman juga mengapresiasi pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, karena Sumatera Selatan adalah daerah atau provinsi peringkat keempat dengan hasil pangan terbagus dan tertinggi.

    “Ini adalah bagian dari kita mendorong atau lebih memotivasi atau melakukan akselerasi agar Sumatera Selatan ke depan bisa menjadi salah satu lumbung pangan di wilayah Sumatera,” katanya.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menyatakan tentang pentingnya mewujudkan swasembada pangan dan energi sebagai dasar kedaulatan bangsa dalam agenda pembangunan nasional 2025-2029.

    Presiden mengatakan, upaya ini harus menjadi prioritas untuk memastikan Indonesia mampu berdiri di atas kekuatan sendiri.

    Ia menekankan bahwa swasembada pangan merupakan fondasi perlindungan fisik bagi rakyat. Tanpa pangan yang cukup, negara tidak dapat menjamin keberlangsungan kehidupan warganya.

    Menurut Presiden, hal itu merupakan makna dasar pembangunan nasional sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri UMKM siap mendukung nasabah PNM untuk naik kelas

    Menteri UMKM siap mendukung nasabah PNM untuk naik kelas

    Palembang (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman siap mendukung para nasabah PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk naik kelas.

    “Kita harus akui sama-sama bahwa PNM ini telah melakukan sebuah lompatan pemberdayaan ekonomi super mikro dan ultra mikro. Ini harus kita akui. Namun saya sebagai menteri bukan tipe orang yang ingin mengajarkan ataupun menyampaikan kita harus dengan mudah berpuas diri, tidak boleh. Artinya pencapaian yang sudah dilakukan oleh PNM harus terus kita evaluasi,” ujar Maman di Palembang, Sumatera Selatan pada Senin.

    Menurut dia, segala hal yang bisa meringankan melalui proses evaluasi itu seperti meringankan nasabah, memberikan kesempatan yang semaksimal mungkin supaya mereka bisa tumbuh, harus terus didorong kepada PNM.

    “Tadi saya sampaikan juga kepada PNM bahwa kami nanti setelah pelantikan eselon I Kementerian UMKM, kita akan mengajak PNM untuk duduk bersama. Kita akan menyiapkan misalnya beberapa pengusaha super mikro champion yang akan kita siapkan dan kita monitor betul-betul. Jadi kita monitoring betul-betul selama satu tahun tumbuh kembangnya, berapa omset pendapatannya, nanti kita akan monitor. Jadi dengan harapan setiap bulan terjadi peningkatan,” kata Maman.

    Para nasabah PNM tentunya memiliki mimpi untuk naik kelas dan ingin skala usahanya menjadi semakin besar dan luas.

    “Saya rasa kita semua harus belajar dari mimpi. Berawal dari mimpi besar dan PNM sebagai salah satu fasilitatornya. Kita akan buat itu,” kata Maman.

    Sebagai informasi, Menteri UMKM Maman Abdurrahman melakukan kunjungan ke PNM Cabang Palembang dan bertemu dengan sejumlah nasabah PNM di sana.

    Selain bertemu dengan sejumlah nasabah PNM, Maman juga menyapa dan berdialog dengan para Account Officer (AO) PNM Cabang Palembang dalam acara Temu Karyawan PNM dengan Menteri UMKM.

    Sebagai BUMN, PT Permodalan Nasional Madani atau PNM hadir sebagai solusi peningkatan kesejahteraan melalui akses permodalan, pendampingan dan program peningkatan kapasitas para penggiat usaha.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Daftar Lengkap 38 Provinsi di Indonesia, Ibu Kota, dan Gubernur Terpilihnya, Terupdate 2025

    Daftar Lengkap 38 Provinsi di Indonesia, Ibu Kota, dan Gubernur Terpilihnya, Terupdate 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia mempunyai 38 provinsi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

    Dari 38 provinsi itu, ada provinsi baru yakni Provinsi Papua Barat Daya. Dengan demikian, jumlah provinsi di Tanah Air menjadi 38.

    Papua Barat Daya merupakan pemekaran dari Papua. Belum lama ini, pemerintah juga meresmikan tiga provinsi baru hasil pemekaran Provinsi Papua. Ketiga provinsi itu yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

    Berikut daftar 38 Provinsi di Indonesia dan Ibu Kota serta Gubernurnya

    Nanggroe Aceh Darussalam (Ibu Kota Banda Aceh) Gubernur dan Wagub Muzakir Manaf (Mualem)-Fadhullah
    Sumatera Utara (Ibu Kota Medan) Gubernur dan Wagub Bobby Nasution-Surya
    Sumatera Selatan (Ibu Kota Palembang) Gubernur dan Wagub Herman Deru-Cik Ujang
    Sumatera Barat (Ibu Kota Padang) Gubernur dan Wagub Mahyeldi-Vasko Ruseimy
    Bengkulu (Ibu Kota Bengkulu) Gubernur dan Wagub Helmi Hasan-Mian
    Riau (Ibu Kota Pekanbaru) Gubernur dan Wagub Abdul Wahid-SF Hariyanto
    Kepulauan Riau (Ibu Kota Tanjung Pinang) Gubernur dan Wagub Ansar Ahmad-Nyanyang Haris Pratamura
    Jambi (Ibu Kota Jambi) Gubernur dan Wagub Al Haris-Abdullah Sani
    Lampung (Ibu Kota Bandar Lampung) Gubernur dan Wagub Rahmat Mirzani Djausal – Jihan Nurlela
    Bangka Belitung (Ibu Kota Pangkal Pinang) Gubernur dan Wagub Hidayat Arsani-Hellyana
    Kalimantan Barat (Ibu Kota Pontianak) Gubernur dan Wagub Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan
    Kalimantan Timur (Ibu Kota Samarinda) Gubernur dan Wagub  Rudi Mas’ud-Seno Aji
    Kalimantan Selatan (Ibu Kota Banjarbaru) Gubernur dan Wagub Muhidin-Hasnuryadi Sulaiman
    Kalimantan Tengah (Ibu Kota Palangkaraya) Gubernur dan Wagub Agustiar Sabran-Edy Pratowo
    Kalimantan Utara (Ibu Kota Tanjung Selor) Gubernur dan Wagub Zainal A Paliwang-Ingkong Ala
    Banten (Ibu Kota Serang) Gubernur dan Wagub Andra Soni-Dimyati Natakusumah
    DKI Jakarta (Ibu Kota Jakarta) Gubernur dan Wagub Pramono Anung-Rano Karno
    Jawa Barat (Ibu Kota Bandung) Gubernur dan Wagub Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan
    Jawa Tengah (Ibu Kota Semarang) Gubernur dan Wagub Ahmad Lutfi-Taj Yasin
    Daerah Istimewa Yogyakarta (Ibu Kota Yogyakarta) Gubernur dan Wagub –
    Jawa Timur (Ibu Kota Surabaya) Gubernur dan Wagub Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak
    Bali (Ibu Kota Denpasar) Gubernur dan Wagub I Wayan Koster – I Nyoman Giri Prasta
    Nusa Tenggara Timur (Ibu Kota Kupang) Gubernur dan Wagub Emanuel Melkiades Laka Lena-Johanis Asadoma
    Nusa Tenggara Barat (Ibu Kota Mataram) Gubernur dan Wagub Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri
    Gorontalo (Ibu Kota Gorontalo) Gubernur dan Wagub Gusnar Ismail – Idah Syaidah Rusli Habibie
    Sulawesi Barat (Ibu Kota Mamuju) Gubernur dan Wagub Suhardi Duka-Salim S. Mengga
    Sulawesi Tengah (Ibu Kota Palu) Gubernur dan Wagub Anwar Hafid-Reny Lamadjido
    Sulawesi Utara (Ibu Kota Manado) Gubernur dan Wagub Yulius Selvanus-Johanes Victor
    Sulawesi Tenggara (Ibu Kota Kendari) Gubernur dan Wagub Andi Sumangerukka-Hugua
    Sulawesi Selatan (Ibu Kota Makassar) Gubernur dan Wagub Andi Sudirman-Fatmawati
    Maluku Utara (Ibu Kota Sofifi) Gubernur dan Wagub Sherly Tjoanda-Sabrin Sehe
    Maluku (Ibu Kota Ambon) Gubernur dan Wagub Hendrik Lewerissa-Abdullah Vanath
    Papua Barat (Ibu Kota Manokwari) Gubernur dan Wagub Dominggus Mandacan- Mohamad Lakotani
    Papua (Ibu Kota Jayapura) Gubernur dan Wagub Benhur Tomi Mano-Yermias Bisai
    Papua Tengah (Ibu Kota Nabire) Gubernur dan Wagub Belum selesai Pleno
    Papua Pegunungan (Ibu Kota Jayawijaya) Gubernur dan Wagub Jhon Tabo-Ones Pahabol
    Papua Selatan (Ibu Kota Merauke) Gubernur dan Wagub Apolo Safanpo-Paskalis Imadawa
    Papua Barat Daya (Ibu Kota Sorong) Gubernur dan Wagub Elisa Kambu-Ahmad Nausra

  • Menko Pangan sebut Bulog mulai beli gabah Rp6.500 pada 15 Januari

    Menko Pangan sebut Bulog mulai beli gabah Rp6.500 pada 15 Januari

    Ini sedang diselesaikan, oleh karena itu tanggal 15 Januari, baru Bulog akan membeli gabah dengan harga Rp6.500/kg. Pak Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, tanggal 15 Januari yang sudah kita putuskan bersama-sama, karena perlu waktu untuk m

    Palembang (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, Perum Bulog mulai membeli gabah kering panen (GKP) dengan harga pembelian pemerintah (HPP) Rp6.500/kg pada 15 Januari.

    Zulkifli mengatakan, memang Bulog sekarang sedang menyelesaikan kesepakatan-kesepakatan dengan pabrik-pabrik padi. Pabrik padi yang membeli GKP dengan harga Rp6.500/kg, maka Bulog akan membeli berasnya dengan harga Rp12.000. Yang tidak membeli dengan Rp6.500/kg, Bulog tidak membeli, bahkan Bulog yang akan membeli gabahnya.

    “Ini sedang diselesaikan, oleh karena itu tanggal 15 Januari, baru Bulog akan membeli gabah dengan harga Rp6.500/kg. Pak Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, tanggal 15 Januari yang sudah kita putuskan bersama-sama, karena perlu waktu untuk menyelesaikan kontrak-kontrak dan sebagainya,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Bidang Pangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 di Palembang, Sumatera Selatan, Senin.

    Pemerintahan Presiden Prabowo SubiantoGabah menaikkan harga GKP dari Rp6.000/kg menjadi Rp6.500/kg. Sedangkan harga jagung dari Rp5.000/kg menjadi Rp5.500/kg.

    Untuk jagung, Zulkifli menyampaikan bahwa
    pembelian jagung dengan HPP Rp5.500/kg dimulai pada 1 Februari 2025.

    “Sementara jagung, karena akan mulai panen bulan Februari maka jagung akan mulai dibeli 1 Februari dengan harga Rp5.500/kg,” katanya.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan kenaikan harga gabah dan jagung pada 2025.

    Selain mengambil keputusan untuk kenaikan harga gabah dan jagung tersebut, ungkap Amran, Presiden juga memutuskan program irigasi dilanjutkan untuk 2 juta hektare.

    Program ini bersama Kementerian Pekerjaan Umum, anggarannya Rp12 triliun.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025