NGO: AJI

  • Kemenkes Ingatkan Gejala Awal Kusta yang Kerap Diabaikan, Ini Ciri-cirinya di Kulit

    Kemenkes Ingatkan Gejala Awal Kusta yang Kerap Diabaikan, Ini Ciri-cirinya di Kulit

    Jakarta

    Kementerian Kesehatan RI mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap gejala kusta yang kerap tidak disadari. Peringatan ini disampaikan menyusul sorotan publik terhadap kasus kusta yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI) di Rumania.

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes RI Aji Muhawarman, menegaskan kusta masih ditemukan di Indonesia dan dalam satu tahun terakhir mencapai lebih dari 10 ribu kasus.

    Kusta sering kali terlambat terdeteksi karena gejalanya dianggap ringan atau tidak mengganggu.

    “Gejala kusta sering tidak menimbulkan rasa nyeri. Padahal, deteksi dan pengobatan dini sangat menentukan keberhasilan penyembuhan,” kata Aji kepada detikcom Kamis (18/12/2025).

    Aji menekankan masyarakat perlu mengenali sejumlah tanda awal kusta pada kulit. Di antaranya bercak kulit yang mati rasa, tidak gatal, tampak mengilap atau kering bersisik. Selain itu, bisa muncul lepuh atau luka pada tangan dan kaki yang tidak terasa nyeri, disertai kesemutan hingga nyeri pada anggota gerak.

    Menurutnya, salah satu tantangan utama penanganan kusta adalah rendahnya kesadaran untuk segera memeriksakan diri. Banyak pasien baru datang ke fasilitas kesehatan setelah mengalami gangguan saraf atau kecacatan.

    Aji menekankan, kusta tidak mudah menular dan dapat sembuh total jika diobati sejak dini dan tuntas. Pemerintah juga memastikan pengobatan kusta tersedia secara gratis di Puskesmas.

    “Kalau menemukan gejala seperti itu, jangan menunda. Segera datang ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Pengobatan kusta gratis dan harus dijalani sampai selesai,” ujarnya.

    Selain aspek medis, Kemenkes juga menyoroti pentingnya menghapus stigma terhadap pengidap kusta. Diskriminasi, menurut Aji, justru membuat pasien enggan berobat dan menghambat upaya penemuan kasus di masyarakat.

    “Stigma dan diskriminasi justru memperburuk situasi. Kusta adalah penyakit yang bisa disembuhkan, bukan untuk ditakuti atau dijauhi,” tegasnya.

    Kemenkes berharap, dengan meningkatnya perhatian publik akibat kasus di Rumania, kesadaran masyarakat di dalam negeri juga ikut meningkat, sehingga kusta bisa dideteksi lebih awal dan angka penularan terus ditekan.

    (naf/kna)

  • Kemenkes Beberkan Kondisi 2 WNI di Rumania yang Tertular Kusta dari Ibunya di Bali

    Kemenkes Beberkan Kondisi 2 WNI di Rumania yang Tertular Kusta dari Ibunya di Bali

    Jakarta

    Dua warga negara indonesia (WNI) yang menjadi kasus pertama di Rumania setelah 44 tahun, rupanya tertular dari ibu mereka di Bali. Kementerian Kesehatan RI sudah melakukan penelusuran awal dan mengonfirmasi penularan tersebut dari hasil epidemiologis.

    “Kasus awal positif berasal dari ibu mereka yang berdomisili di Bali,” beber Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Aji Muhawarman saat dihubungi detikcom Kamis (18/12/2025).

    Meski begitu, pihaknya memastikan kondisi yang bersangkutan relatif baik dan sudah mendapatkan perawatan lebih lanjut.

    “Kementerian Kesehatan RI melalui International Health Regulation National Focal Point (IHR NFP) di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menerima notifikasi kasus kusta dari IHR NFP Rumania pada awal Desember 2025. Saat ini yang bersangkutan sudah dalam perawatan dan kondisinya baik,” lanjut Aji.

    Bakal Dipulangkan ke RI

    Kemenkes menegaskan, langkah penanganan dilakukan secara lintas negara untuk memastikan pengobatan berjalan optimal serta mencegah potensi penularan lanjutan. Direktorat Penyakit Menular Kemenkes telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali untuk melakukan penelusuran kasus lebih lanjut, baik di Indonesia maupun Rumania.

    “Kedua WNI tersebut direncanakan akan segera dipulangkan ke Indonesia untuk mendapatkan pengobatan sesuai standar nasional,” jelas Aji.

    Selain itu, koordinasi antara IHR NFP Indonesia dan Rumania terus dilakukan guna memastikan penanganan kasus berjalan sesuai protokol kesehatan internasional.

    Aji juga menyebut bahwa secara nasional, Indonesia masih menghadapi beban kasus kusta yang cukup tinggi. Hingga 12 November 2025, tercatat 10.450 kasus baru kusta di Indonesia, dengan jumlah terbanyak ditemukan di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

    Meski demikian, Kemenkes menegaskan kusta merupakan penyakit yang dapat disembuhkan dan risiko penularan akan menurun drastis setelah pengobatan dimulai.

    “Kami memastikan seluruh pasien mendapatkan penanganan yang tepat, serta upaya surveilans dan pengendalian penyakit terus diperkuat,” pungkas Aji.

    (naf/naf)

  • Terungkap Sumber Penularan Kusta WNI Kasus Pertama di Rumania setelah 44 Tahun

    Terungkap Sumber Penularan Kusta WNI Kasus Pertama di Rumania setelah 44 Tahun

    Jakarta

    Kementerian Kesehatan RI mengungkap kronologi laporan dua warga negara Indonesia (WNI) yang terindentifikasi positif kusta saat bekerja di Rumania. Informasi tersebut diterima melalui mekanisme kerja sama kesehatan internasional antarnegara.

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman, menjelaskan laporan diterima pada awal Desember 2025 melalui International Health Regulation National Focal Point (IHR NFP) Indonesia di bawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2).

    “Pada awal Desember 2025, IHR NFP Indonesia menerima notifikasi resmi dari IHR NFP Rumania terkait dugaan kasus kusta pada dua WNI yang bekerja di sana,” beber Aji dalam keterangannya kepada detikcom Kamis (18/12/2025).

    Dari notifikasi tersebut, diketahui kedua WNI berstatus suspek infeksi Mycobacterium leprae atau kusta dan saat ini tengah dalam pemantauan medis otoritas kesehatan setempat.

    Sumber Penularan Awal

    Berdasarkan hasil penelusuran awal, Kemenkes menyebut kasus indeks atau sumber awal penularan berasal dari ibu kedua WNI tersebut yang berdomisili di Bali.

    “Kasus awal positif berasal dari ibu kedua WNI tersebut yang tinggal di Bali. Saat ini yang bersangkutan sudah dalam perawatan dan kondisinya baik,” jelas Aji.

    Kemenkes memastikan penanganan terhadap kasus indeks telah dilakukan sesuai standar pengobatan kusta, serta dilakukan pengawasan kesehatan lanjutan untuk mencegah penularan lebih luas.

    Untuk memastikan penanganan komprehensif, Direktorat Penyakit Menular Kemenkes telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Bali guna melakukan penelusuran kasus baik di dalam negeri maupun yang terkait dengan aktivitas kedua WNI di Rumania.

    Selain itu, Kemenkes menyebut kedua WNI direncanakan segera kembali ke Indonesia untuk menjalani pengobatan lanjutan di fasilitas kesehatan dalam negeri.

    “IHR NFP Indonesia dan Rumania terus melakukan koordinasi intensif agar penanganan kasus ini berjalan optimal, termasuk dalam proses pemulangan dan pengobatan pasien,” kata Aji.

    Situasi Kusta di Indonesia

    Secara nasional, Kemenkes mencatat hingga 12 November 2025 terdapat 10.450 kasus baru kusta di Indonesia. Kasus terbanyak ditemukan di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

    Meski begitu, Kemenkes menegaskan kusta merupakan penyakit yang dapat disembuhkan, dan dengan pengobatan yang tepat, risiko penularan dapat ditekan secara signifikan.

    “Kami mengimbau masyarakat untuk tidak memberikan stigma, serta segera memeriksakan diri jika menemukan gejala yang mencurigakan. Deteksi dini dan pengobatan teratur adalah kunci,” pungkas Aji.

    Halaman 2 dari 2

    (naf/naf)

  • PU – Kementan berkolaborasi terkait rehabilitasi irigasi di Sumatera

    PU – Kementan berkolaborasi terkait rehabilitasi irigasi di Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan Kementerian PU (Kemen PU) bekerja sama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) terkait rehabilitasi irigasi yang terdampak bencana di Sumatera.

    “Rehabilitasi irigasi yang tertimbun lumpur, kami bekerja sama dengan Kementan karena data sementara adalah di tiga provinsi, ini data sementara, karena data itu dari waktu ke waktu dengan semakin terbukanya konektivitas pasti akan bertambah,” ujar Dody di Jakarta, Kamis.

    Adapun data sementara mencatat sekitar 70 ribu hektar sawah yang terdampak bencana Sumatera, dan ketika sawah yang terkena maka otomatis irigasinya juga terdampak.

    Selain irigasi, aliran sungainya pun juga ada yang tertutup kayu atau bahkan ada yang sudah hilang akibat dampak bencana di tiga provinsi di Sumatera.

    Kementerian PU saat ini, berdasarkan arahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), melaksanakan tugas untuk membuka akses jalan dan jembatan di daerah yang terdampak bencana.

    Selain itu Kementerian PU juga harus membenahi sungai, tidak hanya membuang kayu-kayu yang menutupi aliran sungai namun juga membuat sungai baru jika sungai lama sempat tertutup.

    “Baru kemudian kita akan bicara bagaimana bendungnya, bagaimana dengan aliran dan irigasinya. Jadi memang agak-agak berat, mungkin ini akan perlu waktu lebih lama karena saat ini kondisi hujan belum juga berhenti,” kata Dody.

    Sebagai informasi, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memastikan Kementerian Pertanian bergerak cepat memulihkan lahan pertanian yang terdampak banjir dan tanah longsor di tiga provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar menyampaikan pemerintah telah menyiapkan langkah tanggap darurat sekaligus program rehabilitasi agar petani bisa segera kembali berproduksi.

    Ia menyatakan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto berbagai bantuan dikerahkan untuk memulihkan pertanian di wilayah terdampak bencana. Bantuan itu tidak hanya komoditas padi, tetapi juga pada komoditas pertanian lainnya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Transaksi Digital Diperkirakan Meningkat Saat Nataru, Didominasi QRIS

    Transaksi Digital Diperkirakan Meningkat Saat Nataru, Didominasi QRIS

    Jakarta

    Momentum libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 diperkirakan menjadi katalis kuat bagi pertumbuhan ekonomi digital nasional. Dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, volume transaksi sistem pembayaran diproyeksikan melonjak lebih dari 50% secara tahunan (year-on-year).

    Total transaksi selama periode puncak liburan bahkan diperkirakan mencapai 90 juta. Optimisme ini selaras dengan data Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, yang memperkirakan sekitar 119,5 juta penduduk atau 42,01% dari total populasi akan melakukan perjalanan di Nataru.

    Angka tersebut menunjukkan kenaikan 2,71% dibandingkan periode sebelumnya, sekaligus menjadi sinyal meningkatnya aktivitas ekonomi di daerah tujuan mudik dan wisata. Direktur Utama PT Jalin Pembayaran Nusantara, Ario Tejo Bayu Aji, menilai bahwa korelasi antara mobilisasi fisik dan lonjakan transaksi digital semakin erat.

    “Kami melihat pemulihan daya beli yang signifikan di akhir tahun 2025. Seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, transaksi digital diperkirakan terkonsentrasi pada sektor-sektor yang mendukung aktivitas selama perjalanan, seperti food & beverage (F&B), akomodasi dan transportasi perjalanan, ritel, serta berbagai layanan pendukung lainnya. Menariknya, adopsi digital semakin matang, dengan proyeksi sekitar 80% dari lonjakan volume transaksi ini didominasi oleh penggunaan QRIS. Hal ini mencerminkan pergeseran fundamental cara masyarakat bertransaksi saat berlibur maupun bepergian,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (18/12/2025).

    Meski pembayaran nontunai kian dominan, pelaku industri menilai ketersediaan uang tunai tetap menjadi elemen penting, khususnya di wilayah transit serta daerah tujuan wisata dan perlintasan antarkota.

    Direktur Operasional Jalin, Argabudhy Sasrawiguna menjelaskan bahwa kesiapan layanan digital yang ditopang oleh jaringan fisik menjadi kunci dalam menjaga kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat selama periode Nataru. Periode siaga operasional atau Posko Nataru ditetapkan pada 20 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026, dengan puncak transaksi diperkirakan terjadi pada malam pergantian tahun, 31 Desember 2025.

    “Infrastruktur fisik tetap relevan di tengah akselerasi digital. Kami memastikan kesiapan titik layanan penarikan tunai melalui pengelolaan jaringan ATM Himbara, BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN yang terhubung melalui ATM Link, agar tetap optimal melayani kebutuhan masyarakat.” sebut Argabudhy.

    Argabudhy menyebut pihaknya fokus menjaga stabilitas layanan, baik di kanal digital maupun jaringan ATM, di tengah lonjakan trafik yang masif, serta siap mengaktifkan Business Continuity Management (BCM) apabila dibutuhkan.

    Selain kesiapan kapasitas operasional dan teknologi, Forum Link Nataru 2025/2026 juga menyoroti meningkatnya risiko kejahatan siber seiring lonjakan transaksi digital pada periode puncak liburan. Potensi fraud, khususnya melalui modus social engineering berbasis kecerdasan buatan (AI), dinilai semakin adaptif dan membutuhkan penanganan kolektif.

    Menyikapi hal tersebut, Jalin memperkuat sistem pengamanan melalui implementasi Fraud Management System (FMS) untuk memantau anomali transaksi secara real-time, sekaligus mendorong kolaborasi ekosistem melalui pertukaran insight industri terkait tren dan modus fraud terkini.

    Tonton juga video “Momen Pramono Naik LRT Usai Resmikan Pembayaran QRIS Tap-Ruang Baca”

    (ily/ara)

  • Ramai gegara Muncul Lagi di Rumania, Kusta di RI Ada 10.450 Kasus Sepanjang 2025

    Ramai gegara Muncul Lagi di Rumania, Kusta di RI Ada 10.450 Kasus Sepanjang 2025

    Jakarta

    Rumania melaporkan dua kasus baru kusta untuk pertama kalinya setelah 40 tahun. Ternyata keduanya merupakan pekerja migran Indonesia.

    Gejala awal yang dikeluhkan berupa gatal-gatal di kulit. Pasien tengah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kedutaan Besar RI (KBRI) di Bucharest menyebut ada tiga WNI lain yang menjalani isolasi dan pengawasan medis karena teridentifikasi menjadi kontak erat kedua WNI positif kusta.

    Tren Kusta di Indonesia

    RI termasuk negara dengan catatan kasus tertinggi kusta di dunia, peringkat ketiga setelah India dan Brasil. Sepanjang 2025, tercatat 10.450 kasus kusta hingga 12 November.

    “Jumlah kasus baru ada 10.450 kasus,” demikian konfirmasi Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Aji Muhawarman, saat dihubungi detikcom Kamis (18/12/2025).

    Meski begitu, tren ini sebenarnya sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 14.376 kasus di 2023. Pada 2025, sedikitnya sudah ada 6 kabupaten dan kota yang akhirnya menyatakan fase eliminasi atau berhasil bebas dari kusta.

    Meski begitu, angka tersebut jauh lebih sedikit ketimbang kabupaten dan kota yang masih mencatat transmisi atau penularan kasus kusta. Sebanyak 103 kabupaten dan kota berada di fase interupsi transmisi dan 405 kabupaten dan kota di fase transmisi.

    Perlu dicatat, gejala awal kusta bisa berupa bercak kulit yang mati rasa, kulit kering dan kaku, serta luka yang sulit sembuh. Bila tidak ditangani sejak dini, kusta dapat menyebabkan kecacatan.

    Pada sejumlah kasus, luka pada kulit yang tidak kunjung sembuh, disertai saraf yang terinfeksi, hingga membengkak dan terasa nyeri.

    Pasien juga bisa mengalami gangguan penglihatan seperti mata menjadi kering, iritasi, atau bahkan mengalami gangguan penglihatan.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Kasus Penyakit Kusta Indonesia Masuk 3 Besar Dunia”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/naf)

  • Menteri PKP: Huntap penyintas Sumatera akan mulai dibangun bulan ini

    Menteri PKP: Huntap penyintas Sumatera akan mulai dibangun bulan ini

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan mulai dilaksanakan pada bulan ini.

    Dia menegaskan pada tahap awal telah tersedia kesiapan pembangunan sebanyak 2.603 unit hunian tetap yang akan langsung dilaksanakan bulan ini, meskipun penanganan bencana masih berada pada fase tanggap darurat.

    “Saat ini sudah siap dibangun 2.603 rumah untuk saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ini bukan hunian sementara, tapi hunian tetap. Doakan, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi kita sudah mulai membangun,” ujar Maruarar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Pembangunan 2.603 unit hunian tetap tersebut sepenuhnya bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan rincian 2.500 unit dari Yayasan Buddha Tzu Chi dan 103 unit dari dana pribadi Menteri PKP.

    Pembangunan tahap awal akan dimulai di Provinsi Sumatera Utara dengan target groundbreaking pada minggu ini, agar masyarakat terdampak dapat segera kembali memiliki hunian yang layak, aman, dan bermartabat.

    Maruarar juga menekankan pentingnya fleksibilitas regulasi tanpa mengabaikan prinsip hukum dan akuntabilitas.

    “Jangan sampai aturan justru menghambat negara untuk membantu rakyatnya,” ujarnya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian PKP: KUR perumahan capai Rp3,5 triliun per 16 Desember

    Kementerian PKP: KUR perumahan capai Rp3,5 triliun per 16 Desember

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sektor perumahan atau kredit program perumahan (KPP) hingga 16 Desember mencapai Rp3,5 triliun.

    “Per 16 Desember KUR perumahan secara keseluruhan itu di Rp3,5 triliun. Untuk dari sisi suplai ada 892 debitur, sedangkan dari sisi permintaan (demand) ada 3.810 debitur,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Sri menambahkan, jumlah debitur KPP terbanyak terdapat di Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten dan DKI Jakarta.

    KPP merupakan kredit pembiayaan modal kerja dan/atau kredit pembiayaan investasi yang diberikan kepada usaha mikro, kecil dan menengah berupa individu perorangan atau badan usaha dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas di bidang perumahan.

    Pihak yang berhak menerima KPP dari sisi penyediaan antara lain UMKM atau pelaku usaha seperti pengembang perumahan, penyedia jasa konstruksi atau kontraktor dan pedagang bahan bangunan.

    Dana KPP dimanfaatkan dari sisi penyediaan misalnya untuk penyediaan tanah, pembelian bahan bangunan dan atau pengadaan barang dan jasa guna pembangunan rumah atau perumahan.

    Sedangkan, dari sisi permintaan seperti UMKM berupa individu perorangan yang ingin membeli rumah untuk tempat usaha.

    Dari sisi permintaan, KPP bisa dimanfaatkan misalnya untuk pembelian rumah, pembangunan rumah, atau renovasi guna mendukung kegiatan usaha.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan KPP merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintahan Presiden Prabowo di sektor perumahan.

    KPP dilaksanakan berdasarkan Permenko Perekonomian No 13 Tahun 2025 dan Permen PKP No 13 Tahun 2025.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenkes Kirim 600 Tenaga Medis Relawan ke Wilayah Bencana Aceh

    Kemenkes Kirim 600 Tenaga Medis Relawan ke Wilayah Bencana Aceh

    Jakarta

    Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI bergerak cepat merespons bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Sebanyak 641 tenaga kesehatan telah dikerahkan untuk membantu pemulihan dan pelayanan medis di lokasi terdampak di Provinsi Aceh.

    “Untuk batch 1 fokus ke Aceh karena di sana masih ada faskes (fasilitas kesehatan) belum jalan,” kata Aji Mulawarman dari Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Kamis (18/12/2025).

    Kebutuhan terbesar berada di tingkat Puskesmas dan Posko dengan total 522 posisi. Guna memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi korban banjir dan longsor di Aceh, tim yang diterjunkan terdiri dari berbagai lintas disiplin ilmu. Tim utama di garda terdepan meliputi dokter spesialis, dokter umum, serta perawat.

    Dukungan medis ini diperkuat oleh tenaga farmasi, radiolog, tenaga teknik laboratorium, ahli gizi, psikolog klinis sampai tenaga kesehatan lingkungan dan perekam medis.

    Berikut lokasi penempatan tenaga medis relawan di Provinsi Aceh.

    1. Aceh Tamiang

    Kebutuhan RSUD: 26

    Kebutuhan Puskesmas + Posko: 57

    Total Permintaan: 83

    Penempatan Batch 1: 80

    2. Aceh Utara

    Kebutuhan RSUD: 13

    Kebutuhan Puskesmas + Posko: 163

    Total Permintaan: 176

    Penempatan Batch 1: 171

    3. Pidie Jaya

    Kebutuhan RSUD: 40

    Kebutuhan Puskesmas + Posko: 62

    Total Permintaan: 102

    Penempatan Batch 1: 83

    4. Kota Langsa

    Kebutuhan RSUD: 36

    Kebutuhan Puskesmas + Posko: 7

    Total Permintaan: 43

    Penempatan Batch 1: 36

    5. Aceh Timur

    Kebutuhan RSUD: 22

    Kebutuhan Puskesmas + Posko: 74

    Total Permintaan: 96

    Penempatan Batch 1: 96

    6. Bener Meriah

    Kebutuhan RSUD: 16

    Kebutuhan Puskesmas + Posko: 7

    Total Permintaan: 23

    Penempatan Batch 1: 23

    7. Gayo Lues

    Kebutuhan Puskesmas + Posko: 47

    Total Permintaan: 47

    Penempatan Batch 1: 48

    8. Bireuen

    Kebutuhan Puskesmas + Posko: 68

    Total Permintaan: 68

    Penempatan Batch 1: 66

    9. Aceh Tengah

    Kebutuhan Puskesmas + Posko: 37

    Total Permintaan: 37

    Penempatan Batch 1: 38

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Wamenkes Ungkap Puskesmas Minim Tenaga Medis, 4,6% Tak Punya Dokter”
    [Gambas:Video 20detik]
    (kna/naf)

  • Anak Mpok Alpa Minta Maaf setelah Menghilang 3 Hari, Ini Penjelasannya

    Anak Mpok Alpa Minta Maaf setelah Menghilang 3 Hari, Ini Penjelasannya

    Jakarta, Beritasatu.com – Anak mendiang Nina Carolina alias Mpok Alpa dari pernikahan sebelumnya, Sherly, akhirnya kembali ke rumah setelah sempat dikabarkan menghilang selama tiga hari. Kabar tersebut disampaikan oleh kakak almarhumah, Mpok Banong.

    “Alhamdulillah, anaknya (Sherly) sudah pulang ke rumah,” ujar Mpok Banong, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Minggu (14/12/2025).

    Mpok Banong memastikan kondisi Sherly dalam keadaan baik dan tidak mengalami hal-hal yang mengkhawatirkan selama tidak berada di rumah. Kepada keluarga, Sherly juga menyampaikan permohonan maaf atas kekhawatiran yang sempat muncul.

    “Anaknya bilang, ‘maafkan saya ya, kemarin saya menginap di rumah teman karena memang lagi ada tugas kuliah’,” kata Mpok Banong menirukan ucapan Sherly.

    Meski Sherly telah kembali, Mpok Banong mengakui bahwa kondisi anak-anak mendiang Mpok Alpa sempat terganggu secara fisik maupun emosional akibat kejadian tersebut.

    “Jujur ya, sejak Sherly dikabarkan hilang, kondisi anak-anak almarhum lagi kurang sehat semua. Mulai dari Petong sampai si kembar. Masalah ini bikin mereka kayak nge-blank,” tuturnya.

    Menurut Mpok Banong, sikap Sherly yang memilih memendam perasaan memiliki kemiripan dengan mendiang ibunya. Ia menilai hal itu menjadi alasan Sherly tidak terbuka sejak awal.

    “Sherly itu orangnya enggak pernah cerita ke kita. Dia lebih banyak memendam, sama seperti maminya,” ujarnya.

    Sebelumnya, Sherly diketahui tidak kembali ke rumah selama tiga hari, dan hal tersebut terungkap bertepatan dengan proses sidang ahli waris mendiang Mpok Alpa. Suami Mpok Alpa, Aji Darmaji, mengaku telah berupaya mencari dan menghubungi Sherly tetapi tidak berhasil.

    “Untuk Sherly sudah tiga hari enggak pulang ke rumah. Saya sudah berusaha mencari dan menghubungi, tetapi hand phone-nya enggak aktif,” ujar Aji Darmaji, dikutip dari YouTube Reyben Entertainment, Jumat (12/12/2025).