Xcloud.id

NGO: ACT

  • Menakar Nasib Megaproyek Baterai RI Usai Ditinggal LG

    Menakar Nasib Megaproyek Baterai RI Usai Ditinggal LG

    Bisnis.com, JAKARTA — Keberlanjutan nasib proyek baterai berbasis nikel terintegrasi dari hulu ke hilir Indonesia saat ini masih menggantung usai hengkangnya investor asal Korea Selatan yakni LG Energy Solution.

    Keputusan LG pun mendapat kritik keras dari pemerintah Indonesia. Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menilai perusahaan asal Korsel ini tidak serius berinvestasi pada proyek baterai kendaraan listrik (EV) di Tanah Air.

    “Dia [LG] sebetulnya niat enggak sih mau investasi di sini? Bukan, kalau misalnya dia enggak niat ya sudah. Ya memang dari awal enggak ada niat berarti,” kata Tri di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (21/4/2025).

    Dalam proyek baterai RI, konsorsium LG terdiri atas produsen dan manufaktur yang mayoritas berbasis di Korea Selatan, seperti LG Energy Solution, LG Chem, LG Internasional, dan Posco. Sedangkan, satu mitra mereka berasal dari China yakni Huayou Holding.

    Adapun, konsorsium LG bersama konsorsium BUMN Indonesia Battery Corporation (IBC) tergabung dalam Proyek Titan dengan total komitmen investasi senilai US$9,8 miliar atau sekitar Rp142 triliun. 

    Komitmen investasi itu terdiri atas investasi di hulu tambang senilai US$850 juta, smelter HPAL US$4 miliar, pabrik prekursor/katoda senilai US$1,8 miliar, dan pabrik sel baterai senilai US$3,2 miliar. 

    Progres Mandek

    Pada Februari 2025, IBC (anak usaha anak MIND ID, PLN, Pertamina, dan Antam) melaporkan bahwa kerja sama dengan konsorsium LG masih dalam status sedang berlangsung (on progress) untuk fase pembahasan studi kelayakan (feasibility study).

    Proyek baterai nikel LG ini sebenarnya telah dicetuskan sejak 2019 lalu. Namun, progresnya mandek selama 6 tahun dan LG justru mengumumkan batal investasi di Indonesia pada April 2025.

    Tri pun menilai LG sejak awal selalu tidak tepat waktu dalam mengejar target investasi di RI. Alhasil, proyek pun jalan ditempat.

    Dia mengibaratakan jika seseorang berkomitmen membangun rumah, seharusnya dia segera melakukan pembangunan secepat mungkin.

    “Kan selalu enggak tepat waktu mereka, sudah berapa tahun. Kamu mau bangun rumah, terus habis itu kamu harusnya sudah groundbreaking. [LG] enggak juga. Kan ya sudah, berarti dari mereka memang enggak anu [enggak niat] kan,” jelasnya.

    Kendati demikian, Tri mengatakan, mundurnya LG dari Proyek Titan tidak akan menghambat Indonesia untuk melakukan hilirisasi nikel menjadi baterai. Dia juga optimistis pemerintah segera menemukan pengganti LG.

    “Pasti ada nanti [pengganti LG],” ucap Tri.

    Alasan Hengkang

    LG pun membenarkan kabar mundur dari Proyek Titan. Perusahaan beralasan mundur lantaran ada pergeseran dalam lanskap industri, khususnya EV, yang merujuk pada perlambatan sementara permintaan global.

    “Mempertimbangkan kondisi pasar dan lingkungan investasi, kami telah memutuskan untuk keluar dari proyek tersebut. Namun, kami akan melanjutkan bisnis kami yang ada di Indonesia, seperti pabrik baterai Hyundai LG Indonesia Green Power [HLI Green Power], usaha patungan kami dengan Hyundai Motor Group,” kata seorang pejabat dari LG Energy Solution, dilansir dari Antara, Sabtu (19/4/2025).

    Ini bukan pertama kalinya isu LG hengkang dari proyek baterai RI mencuat. Pada awal 2023 lalu, negosiasi dengan perusahaan asal Korea Selatan itu sempat mandek lantaran implementasi kebijakan Inflation Reduction Act (IRA) di Amerika Serikat (AS) yang mendiskreditkan produksi baterai yang didominasi investasi perusahaan China. 

    Mencari Mitra Baru

    Kabar mundurnya LG dari Proyek Titan pertama kali diungkapkan oleh Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID Dilo Seno Widagdo di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

    Dilo tak secara spesifik menjelaskan alasan LG tidak melanjutkan rencana investasinya. Dia hanya menyebut, terdapat banyak faktor yang membuat negosiasi dengan LG tidak mencapai kesepakatan.

  • Dua Personel Militer AS Tewas, 1 Terluka di Perbatasan Meksiko: Kecelakaan dalam Operasi Northcom – Halaman all

    Dua Personel Militer AS Tewas, 1 Terluka di Perbatasan Meksiko: Kecelakaan dalam Operasi Northcom – Halaman all

    Dua Personel Militer AS Tewas, 1 Terluka di Perbatasan Meksiko: Lagi Bertugas dalam Operasi Northcom

    TRIBUNNEWS.COM – Dua anggota angkatan bersenjata Amerika Serikat (AS) dilaporkan tewas dan seorang lainnya terluka parah dalam kecelakaan kendaraan, Selasa (15/4/2025).

    Para personel militer AS yang tewas dan terluka itu sedang dalam tugas dalam pengerahan pasukan untuk mendukung Satuan Tugas Gabungan-Perbatasan Selatan, Komando Utara AS (Northcom) mengatakan dalam sebuah pernyataan.

    Kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 8.50 pagi waktu setempat (1450GMT) di dekat Santa Teresa, New Mexico, Meksiko menurut pernyataan tersebut.

    “Nama-nama korban tewas tidak akan dirilis sampai keluarga terdekat telah diberitahu,” kata pernyataan itu.

    Pernyataan militer AS menambahkan bahwa penyebab kecelakaan tersebut masih dalam penyelidikan.

    Anggota militer yang terluka sedang menerima perawatan di fasilitas medis setempat.

    Menurut laporan media AS, insiden tersebut menandai salah satu kematian pertama yang diungkapkan ke publik terkait dengan penyebaran pasukan di perbatasan AS-Meksiko.

    Satuan Tugas Gabungan-Perbatasan Selatan merupakan bagian dari upaya dukungan Departemen Pertahanan untuk operasi keamanan perbatasan yang dikoordinasikan dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri.

    PERBATASAN AS-MEKSIKO – Tangkap layar Anews, Rabu (16/4/2025) menunjukkan Pasukan Garda Nasional Meksiko memeriksa orang-orang yang diduga akan menyelundup ke wilayah Amerika Serikat (AS). Dalam pengetatan perbatasan, Presiden AS, Donald Trump mengerahkan personel tambahan hingga total menjadi 4 ribu personel militer AS untuk menjaga perbatasan. (Anews/Tangkap Layar)

    4 Ribu Personel di Perbatasan

    Seperti diketahui, AS tengah meningkatkan pengamanan di wilayah perbatasan mereka. 

    Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, pada akhir Januari kemarin mengumumkan penambahan 1.500 tentara tambahan AS di perbatasan AS-Meksiko.

    Keputusan ini menjadikan jumlah tentara yang dikerahkan di perbatasan mencapai total 4.000 personel.

    “Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menambah 1.500 tentara di perbatasan selatan Amerika Serikat,” kata Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, dikutip dari AFP.

    Tentara tambahan ini terdiri dari 1.000 personel angkatan darat dan 500 marinir.

    Pasukan tambahan ini akan bergabung dengan sekitar 2.200 tentara aktif dan ribuan tentara Garda Nasional yang sudah ditempatkan di perbatasan.

    Langkah ini diumumkan oleh Gedung Putih pada Rabu (22/1/2025) sebagai bagian dari upaya Trump untuk memperketat kontrol terhadap imigrasi ilegal.

    Kebijakan keamanan perbatasan telah menjadi prioritas utama Trump sejak awal masa jabatannya.

    Selain mengerahkan pasukan aktif, Trump juga mengarahkan penggunaan militer untuk mendukung Departemen Keamanan Dalam Negeri dalam berbagai tugas, seperti logistik, transportasi, dan pembangunan penghalang.

    Sejak masa jabatan pertamanya, Trump telah mengirim ribuan tentara untuk membantu mengamankan perbatasan.

    Pada 2018, lebih dari 5.000 tentara dikerahkan ke Texas, Arizona, dan California untuk mendukung patroli perbatasan, lapor VOA.

    Penetapan Keadaan Darurat Nasional

    Salah satu langkah besar yang diambil Trump dalam mengatasi masalah imigrasi ilegal adalah mengumumkan keadaan darurat nasional di perbatasan AS-Meksiko pada hari pertama menjabat.

    Keputusan ini memberikan mandat kepada militer untuk mendukung pengamanan perbatasan, memperbolehkan pengiriman pasukan tambahan, serta memungkinkan penggunaan militer untuk penegakan hukum dalam beberapa keadaan.

    Keadaan darurat nasional ini memungkinkan pemerintah untuk mengerahkan sumber daya militer lebih banyak ke perbatasan selatan.

    Hal ini juga membuka kemungkinan untuk menggunakan Undang-Undang Penanganan Pemberontakan (Insurrection Act), yang memberi kewenangan kepada presiden untuk mengirimkan pasukan militer guna menanggulangi kerusuhan di dalam negeri, termasuk dalam hal penegakan hukum di perbatasan.

    Pada saat yang sama, Trump berjanji untuk mempercepat proses deportasi migran ilegal dan memperketat kontrol perbatasan, dengan tujuan utama mengurangi angka imigrasi ilegal ke AS.

    Keputusan Trump Dinilai Bertentangan dengan UU Posse Comitatus

    Keputusan Trump untuk mengerahkan tentara aktif ke perbatasan juga menuai kritik dari beberapa pihak.

    Beberapa berpendapat bahwa penggunaan militer dalam penegakan hukum sipil bertentangan dengan UU Posse Comitatus, yang melarang pasukan aktif melakukan tugas penegakan hukum.

    Ketegangan AS-Meksiko terkait Teluk Meksiko

    Selain masalah perbatasan, Amerika-Meksiko juga bersitegang soal Teluk Meksiko.

    Trump mengusulkan untuk mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika.

    “Kami akan mengubah nama itu karena kami melakukan sebagian besar pekerjaan di sana dan itu milik kami,” kata Trump, dikutip dari ABC News, Rabu (8/1/2025).

    Pernyataan tersebut dipandang sebagai serangan terbaru Trump terhadap Meksiko.

    Trump pernah menyebut Meksiko sebagai negara yang “tidak melakukan cukup banyak untuk menangani masalah narkoba dan imigrasi ilegal yang masuk ke Amerika Serikat”.

    Ia menambahkan bahwa Meksiko harus berhenti mengizinkan jutaan orang memasuki negara AS.

    “Itu pantas, dan Meksiko harus berhenti mengizinkan jutaan orang masuk ke negara kami,” tegas Trump dalam sebuah konferensi pers.

    Trump juga mengkritik Meksiko terkait dengan meningkatnya peredaran narkoba ke AS.

    Presiden terpilih AS yang dilantik 20 Januari itu, mengklaim bahwa Meksiko bakal dikenakan “tarif yang besar” sebagai bentuk sanksi.

    “Kami ingin bergaul dengan semua orang. Tapi, Anda tahu… butuh dua orang untuk berdansa tango,” kata Trump.

    Segera setelah itu, sekutu lama Trump, Anggota DPR Partai Republik Marjorie Taylor Greene, mengumumkan di X telah memerintahkan stafnya untuk mulai merancang undang-undang yang akan mengubah nama Teluk Meksiko menjadi “Teluk Amerika.”

    Greene juga menekankan pentingnya pendanaan perubahan peta untuk semua lembaga pemerintah federal, termasuk FAA dan militer.

    Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum Pardo menolak gagasan mengganti nama Teluk Meksiko menjadi “Teluk Amerika.”

    Dalam konferensi pers di Mexico City, Sheinbaum menyarankan agar Amerika Serikat justru diganti namanya menjadi “Amerika Meksiko.”

    Sheinbaum memamerkan peta abad ke-17 yang menunjukkan wilayah yang sekarang dikenal sebagai Amerika Serikat dengan label “America Mexicana” atau “Amerika Meksiko.”

    Ia juga menunjukkan peta dari abad ke-19 yang memperlihatkan wilayah yang pernah menjadi bagian dari Meksiko, termasuk California, Nevada, Utah, Arizona, dan New Mexico.

    “Saya rasa, jika mereka ingin mengganti nama Teluk Meksiko, mengapa tidak mengganti Amerika Serikat menjadi Amerika Meksiko?,” ujar Sheinbaum dengan candaan, dikutip dari USA Today.

     

    (oln/anews/tribunnews/*)

     

  • Tak Terima Perintahnya Ditolak, Trump Kasih Ancaman Baru ke Harvard

    Tak Terima Perintahnya Ditolak, Trump Kasih Ancaman Baru ke Harvard

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan mencabut status bebas pajak Harvard setelah universitas tertua di Negeri Paman Sam itu secara terbuka menolak tuntutan pemerintahannya terkait penanganan aktivitas demonstrasi pro-Palestina.

    Ancaman itu muncul beberapa jam setelah pemerintahan Trump membekukan US$ 2,3 miliar atau Rp 38,64 triliun (kurs Rp 16.803) dana hibah federal untuk Harvard. Selain itu dirinya juga menuntut permintaan maaf atas penolakan yang sempat mereka lakukan.

    Melansir Reuters, Rabu (16/4/2025), sebelumnya pemerintahan Trump telah menegur ratusan universitas yang berada di AS atas penanganan terhadap gerakan protes mahasiswa pro-Palestina pada 2024 lalu imbas serangan Hamas di Israel dan serangan Israel berikutnya di Gaza.

    Trump menyebut gerakan protes tersebut adalah tindakan anti-Amerika dan antisemit, menuduh ratusan universitas tersebut turut menyebarkan Marxisme dan ideologi ‘kiri radikal’. Dengan alasan inilah ia kemudian berjanji untuk mengakhiri hibah dan kontrak multi tahun federal kepada perguruan tinggi yang tidak menyetujui tuntutan pemerintahannya.

    Terakhir, Trump mengatakan dalam sebuah unggahan di media sosial pada Selasa (15/4) kemarin bahwa saat ini dirinya sedang mempertimbangkan apakah akan mengakhiri status bebas pajak Harvard jika terus menolak tuntutan pemerintahannya dan mendorong pembelajaran yang bersifat ‘politis, ideologis, dan mendukung teroris’.

    Namun ia tidak mengatakan langkah apa yang akan dilakukan untuk menghapus status bebas pajak Harvard.

    Di sisi lain, Sekretaris pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan Trump ingin Harvard meminta maaf atas apa yang disebutnya sebagai ‘antisemitisme yang terjadi di kampus mereka terhadap mahasiswa Yahudi Amerika’.

    Ia menuduh Harvard dan perguruan tinggi lain melanggar undang-undang ‘Title VI of the Civil Rights Act’ yang melarang diskriminasi oleh penerima dana federal berdasarkan ras atau asal negara.

    Berdasarkan aturan itu, dana federal dapat dihentikan hanya setelah penyelidikan dan sidang yang panjang serta pemberitahuan 30 hari kepada Kongres.

    Menanggapi berbagai tekanan ini, sejumlah profesor dan mahasiswa mengatakan protes tersebut secara tidak adil disamakan dengan antisemitisme sebagai dalih untuk serangan inkonstitusional terhadap kebebasan akademis.

    (igo/fdl)

  • Rupiah melemah dipengaruhi rencana Trump terapkan tarif semikonduktor

    Rupiah melemah dipengaruhi rencana Trump terapkan tarif semikonduktor

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah melemah dipengaruhi rencana Trump terapkan tarif semikonduktor
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 April 2025 – 18:33 WIB

    Elshinta.com – Pengamat mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menilai, pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada hari ini dipengaruhi rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenakan tarif impor semikonduktor dan farmasi.

    “Investor masih berhati-hati karena pemerintahan Trump terus maju dengan rencana untuk berpotensi mengenakan tarif pada impor semikonduktor dan farmasi,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Sejak Senin (14/4), Trump memulai langkah menerapkan tarif baru produk semikonduktor dan farmasi, serta memulai proses yang berpotensi menambah daftar bea masuk atas barang-barang ke AS.

    Proses tersebut diawali dengan diterbitkannya pemberitahuan resmi federal kepada publik bahwa pemerintah telah memulai investigasi terhadap dampak impor produk farmasi (termasuk bahan bakunya), serta semikonduktor dan peralatan manufakturnya terhadap keamanan nasional.

    Menurut pemberitahuan tersebut, investigasi telah dibuka sejak 1 April 2025.

    Sebagaimana dikemukakan Desai, tarif baru itu akan diberlakukan berdasarkan Pasal 232 dari Trade Expansion Act tahun 1962, yang memberikan wewenang kepada presiden untuk menetapkan bea masuk terhadap barang-barang impor yang dinilai masuk dalam jumlah atau kondisi tertentu yang dapat mengancam keamanan nasional.

    Di sisi lain, Presiden AS mengindikasikan potensi penangguhan tarif otomotif dari tarif 25 persen terhadap impor kendaraan asing, terutama dari negara-negara seperti Meksiko dan Kanada.

    “Perkembangan ini telah meredakan beberapa kekhawatiran pasar atas meningkatnya ketegangan perdagangan,” ucap Ibrahim.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari ini di Jakarta melemah sebesar 40 poin atau 0,24 persen menjadi Rp16.827 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.787 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.815 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.773 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Analis Rusia: Turki Mau Kirim Sistem Rudal Jarak Jauh S-400 ke Suriah, Jebakan Buat Jet Israel – Halaman all

    Analis Rusia: Turki Mau Kirim Sistem Rudal Jarak Jauh S-400 ke Suriah, Jebakan Buat Jet Israel – Halaman all

    Analis Rusia: Turki Mau Kirim Arhanud S-400 ke Suriah, Jebakan Buat Jet Israel yang Bom Semena-mena

    TRIBUNNEWS.COM – Analis militer Rusia mengklaim kalau rencana militer Turki untuk mentransfer sistem pertahanan udara (Arhanud) jarak jauh S-400 Triumf buatan Rusia ke Suriah merupakan “jebakan” bagi jet tempur Israel yang semakin agresif dalam melakukan serangan udara terhadap negara Arab tersebut.

    “Sistem pertahanan udara jarak jauh S-400 bersama dengan sistem pertahanan udara jarak pendek dan menengah milik Turki di Suriah akan bertindak sebagai “payung”, melindungi Suriah dari serangan udara Israel,” kata analis Rusia, Igor Subbotin, yang menulis di portal berita Nezavizimaya Gazeta.

    Hal menarik lainnya, niat Turki ini mengungkap kalau mereka berani berpaling dari Amerika Serikat (AS) dan Barat, khususnya NATO, dengan aksi pembelian senjata ke Rusia.

    Igor mengatakan kalau Turki berencana untuk memindahkan sistem pertahanan udara jarak jauh S-400 ke pangkalan udara Suriah yang terletak di wilayah Homs.

    Pangkalan udara di wilayah Homs yang dimaksud dan sebagaimana yang dispekulasikan adalah Pangkalan Udara T-4 atau Tiyas.

    Pangkalan T-4 merupakan pangkalan udara terbesar yang pernah dioperasikan oleh Angkatan Udara Suriah pada masa rezim Assad.

    Tidak hanya digunakan oleh Angkatan Udara Suriah di bawah rezim Assad, Pangkalan Udara T-4 juga digunakan oleh cabang militer Iran dalam melancarkan serangan terhadap posisi kelompok ISIS di Suriah.

    Letaknya di utara Tiyas dan barat kota kuno Palmyra.
     
    Pada tahun 1970-an dan 1980-an, Pangkalan Udara T-4 (Tiyas) juga digunakan oleh pesawat tempur Rusia.

    Media internasional melaporkan, Turki berencana untuk mengubah Pangkalan Udara T-4 menjadi pusat pertahanan udara dengan mengerahkan beberapa sistem pertahanan udara, yang bertujuan untuk menyediakan lapisan dan jaringan pertahanan udara untuk melindungi pemerintahan baru Suriah dari jet tempur Israel.

    RUDAL JARAK JAUH – Sistem pertahanan udara S-400 Triumf buatan Rusia. Turki dilaporkan akan memboyong sistem pelontar rudal jarak jauh ini ke Suriah guna melindungi pemerintahan baru negara itu dari serangan udara Israel.

    Sistem pertahanan udara S-400 “Triumf” terdiri dari beberapa komponen utama yang berfungsi secara terpadu untuk memastikan efektivitasnya dalam menghadapi ancaman udara.

    Komponen ini mencakup radar pengintaian utama (91N6E “Big Bird”) yang mampu mendeteksi berbagai jenis target udara pada jarak hingga 600 kilometer.

    Radar pengendali tembakan (92N6E “Grave Stone”) juga berperan dalam mengunci target dan mengendalikan proses intersepsi secara akurat.

    Sistem ini juga dilengkapi dengan radar deteksi dini dan pelacakan (96L6E “Cheese Board”) yang beroperasi pada jarak menengah sekitar 300 kilometer untuk meningkatkan akurasi deteksi.

    Sistem persenjataan ini juga dilengkapi dengan kendaraan peluncur bergerak (TEL) yang membawa rudal siap diluncurkan, serta pusat kendali dan komando (55K6E) yang secara otomatis mengoordinasikan keseluruhan operasi.

    Rudal yang digunakan terdiri dari beberapa varian utama dengan jangkauan berbeda, termasuk 40N6 (400 km), 48N6 (250 km), dan 9M96 (40–120 km).

    Semua elemen ini menjadikan S-400 salah satu sistem pertahanan udara paling canggih dan efektif, yang mampu beroperasi di semua kondisi cuaca dan menangkal berbagai jenis ancaman udara secara bersamaan.

    Sistem pertahanan udara S-400 “Triumf” dikembangkan oleh perusahaan Rusia Almaz-Antey , sebuah perusahaan pertahanan yang mengkhususkan diri dalam pengembangan sistem pertahanan udara dan kedirgantaraan canggih.

    Almaz-Antey juga bertanggung jawab untuk memproduksi sistem pertahanan udara terkenal lainnya seperti S-300 dan S-500 Prometey .

    Perusahaan ini merupakan salah satu produsen sistem pertahanan udara terkemuka di dunia, dengan keahlian tinggi dalam teknologi radar dan rudal.

    RUDAL JARAK JAUH – Sistem pertahanan udara S-400 Triumf buatan Rusia. Turki dilaporkan akan memboyong sistem pelontar rudal jarak jauh ini ke Suriah guna melindungi pemerintahan baru negara itu dari serangan udara Israel.

    Ditolak AS, Turki Berpaling ke Rusia

    Akuisisi sistem pertahanan udara S-400 oleh Turki merupakan langkah strategis yang mencerminkan perubahan dalam kebijakan pertahanan dan hubungan internasional negara tersebut.

    Pada bulan Desember 2017, Turki menandatangani kesepakatan senilai sekitar US$ 2,5 miliar dengan Rusia untuk memperoleh sistem S-400 “Triumf”.

    Langkah ini diambil setelah kegagalan negosiasi dengan Amerika Serikat mengenai pembelian sistem pertahanan udara Patriot, serta kebutuhan mendesak Turki untuk meningkatkan kemampuan pertahanan udaranya, terutama dalam menghadapi ancaman konflik di Suriah dan ketegangan dengan Rusia.

    Keputusan Turki telah meningkatkan ketegangan dengan Amerika Serikat dan NATO, yang melihat pembelian S-400 Triumf sebagai ancaman terhadap integritas sistem pertahanan udara aliansi militer, karena sistem pertahanan udara buatan Rusia tidak kompatibel dengan sistem pertahanan NATO dan berpotensi membocorkan informasi sensitif.

    Sebagai tanggapan, Amerika Serikat mengeluarkan Turki dari program jet tempur generasi kelima F-35 pada Juli 2019 dan mengenakan sanksi ekonomi melalui Undang-Undang CAATSA pada Desember 2020.

    CAATSA ( Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act ) adalah undang-undang yang disahkan oleh Kongres Amerika Serikat pada tahun 2017 untuk menjatuhkan sanksi pada negara-negara yang memiliki hubungan pertahanan dan militer dengan Rusia, Iran, dan Korea Utara.

    Tujuan utama CAATSA adalah mencegah negara lain bertransaksi dengan sektor pertahanan Rusia, sehingga memberi tekanan ekonomi pada Moskow dan sekutunya.

    Namun, tindakan lewat CAATSA ini juga meningkatkan ketegangan diplomatik antara Amerika Serikat dan negara sekutunya, seperti Turki.
      
    Meskipun ada tekanan internasional, Turki tetap melanjutkan pengadaan S-400, dengan pengiriman pertama diterima pada Juli 2019.

    Langkah ini mencerminkan upaya Turki untuk memperkuat kedaulatan pertahanannya dan mengurangi ketergantungan pada sekutu tradisional, sekaligus menyeimbangkan hubungan dengan negara-negara besar seperti Rusia.

    Sistem pertahanan udara Turki HISAR A+ dikembangkan lebih mapan dan sistem pertahanan udara HISAR O+ telah memasuki produksi secara massal. (Anadolu Agency)

    Boyong Juga Hisar-O

    Selain sistem pertahanan jarak jauh S-400, Turki juga dilaporkan akan mengerahkan sistem pertahanan udara Hisar buatan lokal — kemungkinan Hisar-O untuk pertahanan jarak menengah atau Hisar-A untuk pertahanan dekat — untuk melindungi Pangkalan T4 dan mendominasi wilayah udara di sekitarnya.

    Sistem pertahanan udara HISAR dikembangkan oleh ROKETSAN, yang menyumbangkan rudal, sementara perusahaan ASELSAN mengembangkan sistem elektronik untuk sistem pertahanan.

    Kedua perusahaan ini mulai mengembangkan sistem pertahanan udara ini segera setelah mereka mendapat kontrak dari pemerintah Turki pada tahun 2011.
     
    Pada tahun 2014, rudal HISAR-O berhasil diluncurkan untuk pertama kalinya.
     
    Turkiye mengembangkan sistem pertahanan udara HISAR dalam upayanya menciptakan sistem pertahanan udara berlapis-lapis yang terdiri dari tingkat rendah (HISAR-A), tingkat menengah (HISAR-O) dan tingkat tinggi atau jarak jauh (HISAR-U).

    Sistem HISAR-O terdiri dari rudal jarak menengah itu sendiri, sistem peluncur rudal, sistem pengendalian tembakan, radar pertahanan udara yang dipasang di tiang dan sensor elektro-optik dan inframerah.

    Ia menggunakan radar array bertahap 3D “ASELSAN KALKAN” untuk mendeteksi dan melacak hingga 60 target secara bersamaan.

    Target dapat dideteksi sejauh 60 km menggunakan radar sistem HISAR-O.

    Peluncur rudal untuk sistem pertahanan udara jarak menengah HISAR-O didasarkan pada truk Mercedes-Benz 6×6 yang dilengkapi dengan enam rudal jarak menengah.

    Sistem pertahanan udara jarak menengah HISAR-O dikembangkan untuk mempertahankan pangkalan militer, personel militer, pelabuhan, dan berbagai aset strategis lainnya dari ancaman udara yang terbang di ketinggian sedang.

    Mengenai kinerjanya, sistem pertahanan udara HISAR-O dapat membombardir target udara pada jarak 25 km di permukaan laut, sementara rudalnya mampu terbang hingga ketinggian 10 km.

    Namun, sebelum Turki dapat mengambil alih Pangkalan Udara T-4 di Suriah, jet tempur Israel mengebom pangkalan udara tersebut untuk mencegah Ankara mengambil alih pangkalan udara tersebut.

    DIBOM ISRAEL – Foto kehancuran dari serangan udara Israel di satu di antara pangkalan udara di Suriah. Israel menghancurkan aset-aset militer yang tersisa Suriah dengan dalil agar tidak menjadi ancaman kelak bagi negara pendudukan tersebut. (DSA/Tangkap Layar)

    Pengeboman Israel terhadap Pangkalan Udara T-4, yang ingin diambil alih Turki, telah semakin meningkatkan ketegangan antara Ankara dan Tel Aviv.

    Serangan oleh jet tempur Israel menghancurkan landasan pacu, menara kontrol, hanggar dan jet tempur (milik Angkatan Udara Suriah) di pangkalan udara yang dimaksud.

    “Ini adalah pesan kuat bahwa Israel tidak akan menerima perluasan kehadiran Turki,” kata seorang pejabat intelijen yang telah meninjau foto-foto kerusakan tersebut.

    Sumber Suriah yang dekat dengan Turki memberi tahu Reuters bahwa “(Pangkalan Udara T4) sekarang sama sekali tidak dapat digunakan (karena serangan udara oleh jet tempur Israel).

    Kementerian Luar Negeri Turki menggambarkan Israel sebagai “ancaman terbesar bagi keamanan regional.”

     

    (oln/dsa/*)

  • Chatib Basri Ingatkan Krisis Ekonomi 1930 Bisa Terulang Akibat Tarif Trump

    Chatib Basri Ingatkan Krisis Ekonomi 1930 Bisa Terulang Akibat Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Chatib Basri mewanti-wanti krisis ekonomi global 1930 atau yang dikenal dengan Great Depression bisa kembali terulang akibat penerapan tarif resiprokal oleh Presiden AS Donald Trump.

    Dede, sapaan Chatib Basri, menjelaskan bahwa Great Depression terjadi karena retaliasi negara lain akibat kebijakan tarif di AS (Smoot-Hawley Tariff Act). Akibat negara lain membalas dengan menaikkan tarif atas produk AS, volume perdagangan global turun drastis sehingga memperlambat perekonomian global.

    Pada saat Great Depression 1930, lanjutnya, tingkat pengangguran dan kemiskinan meningkat tajam terutama di negara-negara maju.

    “Global trade-nya [perdagangan global] jatuh, ekspor turun. Karena ekspor turun, investasi turun. Investasi turun, GDP turun, consumption [konsumsi] turun, terjadilah Great Depression pada waktu itu,” jelas Dede dalam diskusi The Yudhoyono Institute, Minggu (13/4/2025).

    Masalahnya, dia melihat pola serupa bisa terjadi dalam kasus penerapan tarif resiprokal Trump belakangan ini. Apalagi usai Trump mengumumkan kebijakan tarif tersebut, sejumlah negara melakukan retaliasi terutama China.

    Belakangan, China menaikkan tarif impor untuk barang dari AS menjadi 125%. Tarif tersebut merupakan respons Negeri Tirai Bambu setelah AS menaikkan tarif impor terhadap barang asal China menjadi 145%.

    Ekonom senior dan mantan Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu pun berharap Trump akan melunak, dengan membuka opsi negosiasi zehingga Great Depression tidak terulang. Menurutnya, jika China melihat keraguan Trump maka Xi Jinping juga akan membuka opsi negosiasi.

    “Jadi upaya untuk mengatasi retaliasi itu menjadi sangat penting,” ujarnya.

    Dampak Tarif Trump ke RI

    Lebih lanjut, Chatib menjelaskan penerapan tarif tambahan untuk barang impor asal Indonesia ke oleh pemerintah AS akan berdampak negatif ke pelaku bisnis dalam negeri terutama sektor yang bergantung kepada ekspor ke Negeri Paman Sam. Dia mencontohkan tekstil, alas kaki, udang, hingga elektronik.

    Permasalahan itu diperburuk dengan ketidakpastian dunia usaha yang tinggi di Indonesia. Oleh sebab itu, dia mendorong pemerintah memanfaatkan ancaman tarif Trump dengan melakukan reformasi.

    “Jadi yang harus dilakukan adalah bagaimana memberikan kepastian, bagaimana memberikan peraturan yang konsisten. Uang di Indonesia tidak masalah, tapi masalah bisa jadi uang. Itu sebabnya maka deregulasi menjadi penting,” ujarnya. 

    Menurutnya, deregulasi dapat memotong biaya produksi secara signifikan. Mantan menteri keuangan itu pun mengingatkan bahwa Orde Baru sempat melakukan deregulasi besar-besaran yang berdampak positif ke sektor manufaktur.

    “Mengapa ekspor non-Migas itu bisa tumbuh 20%—26% di pertengahan era 80-an? Jawabannya dua, sebetulnya mirip dengan sekarang, waktu itu pemerintahan melakukan devaluasi tahun 1986. Kemudian yang kedua adalah deregulasi secara signifikan untuk memotong high-cost economy,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia mendukung penuh arahan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu untuk melakukan deregulasi ekonomi seperti menghapus kuota impor hingga relaksasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri).

    Selain itu, Dede menjelaskan belanja pemerintah menjadi sangat penting pada saat timbul ketidakpastian global seperti sekarang ini. Masalahnya, ruang fiskal pemerintah sangat sempit sehingga tidak bisa belanja besar-besaran.

    Dia pun mendorong agar pemerintah memprioritaskan belanja ke sektor yang memberi efek pengganda tinggi seperti pariwisata yang kerap menyerap lapangan kerja.

    Selain itu, belanja ke program perlindungan sosial seperti BLT (bantuan langsung tunai) hingga percepatan program MBG (makan bergizi gratis) sehingga bisa meningkatkan daya beli masyarakat.

    “Kalau kita waktu kecil itu diajarkan adalah hemat pangkal kaya, tetapi di dalam pemulihan ekonomi itu belanja pangkal pulih. Kalau orang spend [belanja], maka permintaannya akan terjadi. Kalau permintaannya akan terjadi, maka dunia usaha akan respons dengan memproduksi, mempekerjakan tenaga kerja,” ujar Dede.

    Tak lupa, dia menggarisbawahi pentingnya diversifikasi mitra dagang. Oleh sebab itu, pemerintah harus mempercepat perjanjian IEU-CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement) hingga perkuat kerja sama negara-negara Asean.

  • Impor Trump: Apa Saja Dampaknya bagi Negara Berkembang? – Halaman all

    Impor Trump: Apa Saja Dampaknya bagi Negara Berkembang? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Tarif impor yang diberlakukan oleh Presiden AS, Donald Trump, memicu peringatan serius dari Badan Perdagangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai potensi bencana ekonomi yang dapat melanda negara-negara berkembang, khususnya di kawasan Asia dan Afrika.

    Kebijakan ini, yang resmi diberlakukan pada awal April, memiliki implikasi yang jauh lebih luas bagi perekonomian global.

    Apa yang Terjadi dengan Kebijakan Tarif Trump?

    Pada awal April, Donald Trump menerapkan kebijakan tarif resiprokal kepada 180 negara.

    Meskipun ada pengumuman penundaan selama 90 hari untuk tarif tinggi terhadap 56 negara, risiko masih tetap ada.

    Kebijakan ini berpotensi membuat barang-barang yang tidak diproduksi di Amerika Serikat terkena pajak tambahan, yang tentu saja akan meningkatkan biaya barang impor ke pasar AS.

    Menurut Pusat Perdagangan Internasional (International Trade Center/ITC), kebijakan ini dapat menyebabkan perdagangan global menyusut antara 3 persen hingga 7 persen.

    Lebih jauh lagi, produk domestik bruto (GDP) global diproyeksi merosot sekitar 0,7 persen, dengan negara-negara berkembang menjadi yang paling terkena dampak.

    Apa Dampaknya pada Ekonomi Negara Berkembang?

    Kebijakan tarif ini berpotensi menghentikan keuntungan ekonomi yang telah diraih oleh negara-negara berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

    Coke-Hamilton menegaskan, “Tarif dapat memiliki dampak yang jauh lebih berbahaya daripada pencabutan bantuan asing.”

    Ini karena banyak negara berkembang sangat bergantung pada ekspor produk seperti tekstil, elektronik, baja, dan produk pertanian ke pasar AS.

    Namun, dengan adanya tarif tinggi, harga barang yang dijual ke AS menjadi lebih mahal, yang pada gilirannya mengurangi permintaan terhadap barang-barang tersebut.

    Ketidakpastian yang ditimbulkan akibat perang dagang yang disebabkan oleh kebijakan Trump berpotensi menghancurkan arus investasi asing ke negara-negara berkembang.

    Investor mungkin mulai menjauhi kawasan-kawasan yang terdampak oleh ketegangan perdagangan ini, menciptakan tantangan baru bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

    Negara Mana Saja yang Paling Terkena Dampak?

    Beberapa negara paling kurang berkembang yang berpotensi terdampak dari kebijakan tarif ini terletak di kawasan Asia Tenggara dan Afrika, termasuk Lesotho, Kamboja, Laos, Madagaskar, dan Myanmar.

    Bangladesh, sebagai eksportir pakaian jadi terbesar kedua di dunia, juga diprediksi akan kehilangan hingga 33 miliar dollar jika tarif AS sebesar 37 persen tetap berlaku setelah masa jeda 90 hari.

    Madagaskar, yang sangat bergantung pada industri tekstil dan garmen sebagai pendorong utama ekonominya, juga akan mengalami dampak serupa.

    Selama bertahun-tahun, Madagaskar mendapatkan akses bebas tarif ke pasar AS melalui program African Growth and Opportunity Act (AGOA).

    Namun, sejak 2 April, penerapan tarif impor membuat sekitar 80 persen produk tekstil dan pakaian jadi yang diproduksi di negara itu tidak dapat lagi diekspor ke AS.

    Peningkatan tarif impor yang diberlakukan oleh AS dapat menciptakan efek domino yang merugikan bagi negara-negara berkembang, di mana perekonomian mereka banyak bergantung pada ekspor.

    Kebijakan ini tidak hanya memengaruhi perdagangan internasional tetapi juga menciptakan ketidakpastian yang dapat menurunkan arus investasi.

    Oleh karena itu, perluasan diskusi mengenai efek jangka panjang dari kebijakan ini harus menjadi perhatian bagi para pemangku kepentingan di seluruh dunia, demi menjaga stabilitas ekonomi global.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Tarif Impor Trump Bawa Bencana Buruk Bagi Negara Berkembang, Asia dan Afrika Paling Terdampak – Halaman all

    Tarif Impor Trump Bawa Bencana Buruk Bagi Negara Berkembang, Asia dan Afrika Paling Terdampak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Badan Perdagangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan negara-negara berkembang untuk bersiap menghadapi bencana ekonomi dahsyat imbas tarif impor yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump.

    Seperti diketahui pada awal April ini, Presiden AS Donald Trump secara resmi memberlakukan kebijakan tarif resiprokal kepada 180 negara di berbagai belahan dunia.

    Namun secara mengejutkan Trump mengumumkan bahwa pemberian tarif tinggi terhadap 56 negara  ditunda selama 90 hari. Kendati telah ditunda, namun kebijakan tersebut berpotensi membuat semua barang yang tidak dibuat di Amerika Serikat akan dikenakan pajak tambahan.

    Hal tersebut tentunya dapat meningkatkan biaya barang yang akan di dijual ke pasar AS, termasuk berbagai produk asing yang berasal dari negara-negara berkembang asal Asia.

    The International Trade Center (ITC) atau Pusat Perdagangan Internasional menyebutkan bahwa kebijakan tarif Trump dapat berimbas pada perdagangan global yang dapat menyusut 3 persen hingga 7 persen.

    Selain itu produk domestik bruto global (global gross domestic bruto) atau GDP diproyeksi merosot 0,7 persen, dengan negara-negara berkembang menjadi yang paling terkena dampak, kata Pusat Perdagangan Internasional (ITC).

    “Ini sangat besar. Jika eskalasi antara China dan AS ini berlanjut, ini akan mengakibatkan pengurangan perdagangan antara kedua negara hingga 80 persen, dan efek berantainya secara menyeluruh dapat menjadi bencana besar,” kata Direktur Eksekutif Pusat Perdagangan Internasional Pamela Coke-Hamilton kepada Reuters, dikutip dari Reuters.

    Tak sampai disitu, Coke-Hamilton menyebut bahwa negara-negara berkembang juga berisiko mengalami kemunduran dari keuntungan ekonomi yang telah mereka peroleh dalam beberapa tahun terakhir.

    “Tarif dapat memiliki dampak yang jauh lebih berbahaya daripada pencabutan bantuan asing,” jelasnya.

    Ancaman ini dilontarkan bukan tanpa alasan, pasalnya banyak negara berkembang yang menggantungkan perekonomian mereka pada ekspor barang seperti tekstil, elektronik, baja, dan produk pertanian ke pasar AS.

    Akan tetapi setelah Trump memberlakukan tarif tinggi, barang-barang yang akan dijual ke AS dibanderol menjadi lebih mahal dari harga sebelumnya. Imbasnya permintaan barang dari negara berkembang akan menurun karena konsumen dan perusahaan AS mencari alternatif domestik atau dari negara yang tidak terkena tarif.

    Alhasil ekspor dari negara berkembang terhambat, berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu ketidakpastian akibat perang dagang yang dipicu oleh kebijakan Trump dapat memukul arus investasi asing ke negara berkembang, menyebabkan investor asing mulai menghindari kawasan yang terdampak ketegangan dagang

    Negara yang Terdampak Tarif Trump

    Adapun beberapa negara paling kurang berkembang di dunia yang berpotensi terdampak kebijakan Trump mayoritas dialami oleh negara di wilayah Asia Tenggara dan Afrika, seperti Lesotho, Kamboja, Laos, Madagaskar, dan Myanmar.

    Menyusul yang lainnya Bangladesh yang merupakan eksportir pakaian jadi terbesar kedua di dunia juga berpotensi terdampak, PBB  memperkirakan Bangladesh kehilangan 3,3 miliar  dolar jika tarif AS sebesar 37 persen tetap berlaku setelah jeda 90 hari.

    Hal serupa juga turut dialami Madagaskar yang sangat bergantung pada industri tekstil dan garmen sebagai penggerak utama ekonominya. Selama bertahun-tahun negara ini mendapatkan akses bebas tarif ke pasar AS melalui program AGOA (African Growth and Opportunity Act).

    Namun pada 2 April lalu Trump mulai menetapkan tarif impor, imbasnya sekitar 80 persen produk tekstil dan pakaian jadi buatan pabrik Tiongkok dan India yang ada di Madagaskar tak dapat lagi di ekspor ke AS.

  • Relasi ASEAN-India yang Terjalin Lewat Karya Seni di Bandung

    Relasi ASEAN-India yang Terjalin Lewat Karya Seni di Bandung

    JABAR EKSPRES – Pengunjung pameran seni ASEAN-India Artists Camp Exhibition mengapresiasi upaya diplomasi budaya yang diwujudkan melalui seni rupa. Digelar di Bandung Creative Hub, pameran ini menampilkan 20 karya seniman dari negara-negara ASEAN dan India.

    Agenda tersebut merupakan bagian dari peringatan satu dekade kebijakan Act East Policy India, yang mempererat hubungan antara India dan Asia Tenggara, khususnya Indonesia.

    Seorang pengunjung pameran, Hikam menjadi salah satu yang mengapresiasi agenda tersebut.

    “Sangat bagus, ya. Bisa merekatkan hubungan diplomatik antara ASEAN dan India, terkhusus Indonesia, melalui seni,” ujar Hikam, pada Sabtu (12/4).

    BACA JUGA: 6 Tahun Terabaikan, Ribuan Eks Karyawan PT Matahari Sentosa Jaya Desak Pembayaran Pesangon

    Dirinya berharap kegiatan serupa dapat terus digelar dengan bentuk yang lebih beragam.

    “Semoga ke depannya banyak lagi pameran seperti ini, dan tambah variatif,” tandasnya.

    Apresiasi juga datang dari Dhila, pengunjung lain yang menyoroti potensi kolaborasi antarseniman. Ia menilai tema yang digagas sangat menarik dan memperkenalkan banyak pelukis hebat dari kedua kawasan.

    “Semoga makin banyak partisipan yang ikut pameran ini, dan ditunggu inovasi untuk ASEAN dan India dari para seniman,” jelasnya.

    BACA JUGA: Pemkot Cimahi Berkomitmen Bangun Dapur Rekaman untuk Musisi Daerah

    Pameran yang berlangsung dari 10-17 April 2025 ini dibuka oleh dua duta besar India, yakni Jayant N. Khobragade (Dubes India untuk ASEAN) dan Sandeep Chakravorty (Dubes India untuk Indonesia). Kehadiran keduanya disebut sebagai bentuk komitmen diplomatik India terhadap kerja sama budaya regional.

    Khobragade menyatakan bahwa kehadiran dua duta besar dalam satu acara adalah hal yang jarang terjadi.

    “Bandung adalah kota yang penting, dan melalui pameran ini, kami ingin semakin mendekatkan India dengan Indonesia,” ujarnya.

    Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung pun menyambut baik kepercayaan tersebut. Harapan besar pun disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan saat membuka acara pada hari pertama.

    BACA JUGA: Ratusan Penerima Manfaat Padati Rumah Bhineka Adam-Adrian, Banyak dari Cimahi Merasa Terbantu

    “Ini adalah pameran seni yang menunjukkan bahwa Bandung adalah salah satu kota paling kreatif di Indonesia, yang mampu mewadahi karya seni kelas dunia,” harapnya.

  • Korban Baru Tarif Trump, “Kiamat” Ancam Bayi-Bayi di Amerika

    Korban Baru Tarif Trump, “Kiamat” Ancam Bayi-Bayi di Amerika

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Donald Trump kembali memicu gejolak dengan kebijakan tarif yang tidak menentu, kali ini berdampak besar pada produk kebutuhan bayi. Di tengah masa jeda 90 hari yang diumumkan Rabu lalu terhadap tarif di lebih dari 75 negara, tarif universal 10% tetap berlaku dan beberapa negara seperti China tidak masuk dalam pengecualian.

    China kini dikenakan tarif impor sebesar 145%, angka yang dinilai menyulitkan berbagai industri termasuk produsen kebutuhan anak. Kondisi ini memperberat anggaran rumah tangga orang tua di AS yang rata-rata sudah menghabiskan lebih dari US$29.000 per tahun per anak, menurut laporan LendingTree.

    Kebutuhan dasar seperti popok, susu formula, tisu basah, pakaian bayi, nutrisi, hingga car seat menjadi beban tambahan yang makin berat di tengah lonjakan harga. Tanpa adanya pengecualian untuk produk bayi dalam kebijakan tarif, harga-harga diperkirakan akan segera meningkat.

    Sebelumnya, AS sempat mencabut tarif impor susu formula pada tahun 2022 melalui Formula Act, sebagai respons terhadap kelangkaan nasional. Namun kali ini, belum ada langkah serupa yang diambil untuk melindungi ketersediaan dan keterjangkauan produk bayi.

    Menurut laporan BabyCenter yang dikutip dari USA TODAY, Sabtu (12/4/2025), kenaikan harga kemungkinan besar akan terjadi, meski kelangkaan barang secara langsung belum diprediksi. Meski begitu, dampak tarif diperkirakan tidak merata bagi semua produsen dan jenis produk.

    Produsen besar kemungkinan masih mampu menyerap atau mendistribusikan beban biaya tambahan. Namun produsen kecil terancam kesulitan menjaga ketersediaan produk serta kestabilan harga di pasaran.

    Orang tua yang mengandalkan susu formula khusus-terutama yang diimpor karena alasan medis seperti alergi-akan terkena dampak lebih besar. Sebagian besar formula khusus ini diproduksi di Eropa, yang sempat ditetapkan tarif 20% sebelum jeda diberlakukan, tetapi kini tetap dikenakan tarif dasar 10%.

    David Warrick, EVP di perusahaan manajemen risiko rantai pasok Overhaul, menyebut bahwa formula impor biasanya datang dalam volume kecil dan biaya distribusinya sudah tinggi sejak awal. Penambahan tarif akan makin membebani harga jual di tingkat konsumen.

    Sektor susu formula AS sangat terpusat dan rentan terhadap gangguan. Sekitar separuh dari pasokan nasional dibeli oleh program bantuan pangan WIC, yang memiliki pembatasan merek dan jenis formula yang bisa dibeli.

    Tahun 2022, penutupan pabrik Abbott di Michigan menyebabkan gangguan 20% dari pasokan nasional, hingga pemerintah mencabut tarif impor demi mendatangkan formula dari Irlandia. Sebelum krisis itu, AS bahkan mengekspor lebih banyak formula dibanding mengimpor, dengan Kanada sebagai pembeli terbesar.

    Untuk produk popok, tidak semua komponen dibuat di AS meskipun produknya mengklaim “Made in USA.” Plastik, kemasan, dan bahan penyerap seperti bubur kayu atau serat bambu banyak diimpor dari negara seperti China, Vietnam, dan India.

    Sebelum masa jeda, impor dari Vietnam dikenakan tarif 46%, sementara dari India 26%, dan China tetap pada angka 145%. Kenaikan tarif terhadap bahan baku ini secara langsung menaikkan ongkos produksi dan akhirnya harga di pasaran.

    Warrick mengatakan, orang tua mungkin akan melihat bentuk penghematan terselubung dari produsen, seperti pengurangan isi kemasan atau hilangnya promo dan diskon. Harga yang sama untuk jumlah produk yang lebih sedikit menjadi cara umum perusahaan menyiasati kenaikan biaya.

    Namun kabar baiknya, kekurangan produk secara nasional belum diperkirakan terjadi untuk popok. Produsen besar seperti Huggies dan Pampers diyakini masih memiliki kapasitas untuk menstabilkan pasokan meski biaya naik.

    Kategori produk yang paling terancam adalah car seat dan stroller, yang sebagian besar dibuat di China. Karena sangat bergantung pada rantai pasok global dan regulasi keamanan dari Consumer Product Safety Commission (CPSC), gangguan tarif bisa menghambat ketersediaannya.

    Asosiasi Produsen Produk Anak (JPMA) sudah mengirim surat kepada pemerintah AS sejak Februari, meminta agar seluruh produk anak dikecualikan dari tarif. Mereka menekankan bahwa produk seperti car seat dan crib sangat penting untuk keselamatan bayi dan tidak boleh terganggu oleh kebijakan perdagangan.

    JPMA menyebut bahwa keluarga AS bisa terpaksa membeli produk bekas yang tidak sesuai standar keamanan bila harga produk baru melambung. “Kematian satu anak akibat tidak tersedianya produk penyelamat jiwa dengan harga terjangkau sudah terlalu banyak,” tulis JPMA dalam suratnya.

    (dce)