Xcloud.id

NGO: ACT

  • Tiket Presale G-Dragon Dijual 10 Juni, Siap-siap War!

    Tiket Presale G-Dragon Dijual 10 Juni, Siap-siap War!

    Jakarta, Beritasatu.com – Kabar gembira bagi para penggemar K-pop, khususnya VIP (sebutan fan G-Dragon). Musisi Korea Selatan Kwon Ji-yong atau G-Dragon, akan menggelar konser di Jakarta dalam tur bertajuk “G-Dragon 2025 World Tour Übermensch”.

    Konser megah ini digelar di Indonesia Arena, Jakarta Pusat, Sabtu (26/7/2025), menandai kembalinya G-Dragon ke Indonesia setelah konser terakhirnya pada 2017 bertajuk Act III: Motte.

    Tur dunia Übermensch dimulai dengan penampilan spektakuler di Korea Selatan pada 29–30 Maret 2025, dan sukses mencuri perhatian global. Tur ini akan berlanjut ke sembilan negara, termasuk Jepang, Filipina, Makau, Taipei, Hong Kong, Malaysia, dan Indonesia.

    Di Jakarta, G-Dragon dijadwalkan membawakan lagu-lagu terbaru dari album “Übermensch”, serta sederet hit legendarisnya yang selalu dinantikan penggemar.

    Jadwal dan Tahapan Penjualan Tiket Konser G-Dragon

    Tahap 1: Official Membership Presale 

    Tanggal: Selasa, 10 Juni 2025
    Waktu: 14.00 – 23.59 WIB
    Syarat: Khusus pemilik akun official membership di situs gdragon.ai

    Tahap 2: UOB Cardholder Presale

    Tanggal: Rabu, 11 Juni 2025
    Waktu: 14.00 – 23.59 WIB
    Syarat: Khusus pemegang kartu kredit/debit UOB

    Tahap 3: General Sale

    Tanggal: Kamis, 12 Juni 2025
    Waktu: 14.00 WIB
    Website: www.g-dragoninjakarta.com

    Harga Tiket Konser G-Dragon Jakarta 2025

    Berikut daftar harga resmi tiket konser dengan tujuh kategori berbeda, yaitu VVIP (standing) Rp 4.350.000, VIP (standing) Rp 4.050.000, Power box (seated) Rp 3.850.000, CAT 1 (seated) Rp 3.350.000, CAT 2 (seated) Rp 2.850.000, CAT 3 (seated) Rp 2.200.000, dan CAT 4 (seated) Rp 1.800.000.

  • Penjualan Apple dari App Store Hasilkan US,3 Triliun pada 2024

    Penjualan Apple dari App Store Hasilkan US$1,3 Triliun pada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA— Apple mengumumkan para pengembang berhasil menghasilkan US$1,3 triliun dari penjualan dan transaksi di App Store sepanjang 2024. Perusahaan teknologi asal AS ini menekankan bahwa 90% dari jumlah tersebut tidak dikenakan komisi oleh Apple.

    Melansir laman Techcrunch, Jumat (6/6/2025), menurut laporan Apple, pendapatan dari barang dan layanan digital sepanjang 2024 mencapai US$131 miliar, dengan kontribusi terbesar berasal dari gim mobile, aplikasi pengedit foto dan video, serta berbagai alat pendukung untuk kebutuhan bisnis. 

    Sementara itu, penjualan barang dan jasa fisik melampaui US$1 triliun, seiring meningkatnya permintaan terhadap layanan pesan-antar makanan, transportasi daring, dan aplikasi belanja kebutuhan harian.

    Pendapatan dari iklan dalam aplikasi juga tercatat mencapai US$150 miliar sepanjang 2024. Apple menyampaikan bahwa total belanja untuk barang dan layanan digital, fisik, serta iklan dalam aplikasi telah meningkat lebih dari dua kali lipat sejak 2019. 

    Pertumbuhan terbesar terjadi pada sektor barang dan jasa fisik, yang naik lebih dari 2,6 kali lipat. Melalui laporan ini, Apple ingin menyoroti bahwa App Store memberikan peluang finansial besar bagi para pengembang aplikasi, tidak hanya dari pembelian dalam aplikasi, tetapi juga dari penjualan lain yang didukung oleh ekosistemnya. 

    Perusahaan juga menyebut App Store sebagai tempat penting bagi pengembang untuk ditemukan oleh konsumen, sekaligus menyediakan infrastruktur teknis untuk menjalankan bisnis aplikasi. 

    Namun, posisi ini mengabaikan kenyataan bahwa App Store kini merupakan ekosistem yang sudah matang, dan aplikasi telah menjadi nilai jual utama iPhone itu sendiri. 

    Pengembang saat ini sebenarnya memiliki berbagai alat untuk mengelola, mendistribusikan, dan menyelenggarakan aplikasi mereka sendiri, jika diizinkan. Sayangnya, kebijakan Apple selama ini membatasi hal tersebut.

    Perlahan, kondisi ini mulai berubah. Dalam putusan pengadilan terbaru yang memenangkan Epic Games di AS, Apple diharuskan mengizinkan pengembang untuk mencantumkan tautan ke situs mereka sendiri guna memproses pembelian dalam aplikasi tanpa membayar komisi ke Apple. 

    Di Eropa, Apple juga tengah menghadapi tantangan hukum melalui Digital Markets Act (DMA), yang di antaranya mewajibkan Apple untuk membiarkan pengembang memberitahu pengguna soal metode pembayaran alternatif. 

    Data dalam laporan ini berasal dari studi yang didanai Apple dan dilakukan oleh Andrey Fradkin dari Boston University Questrom School of Business serta Jessica Burley dari Analysis Group. 

    Analysis Group diketahui telah lama bekerja sama dengan Apple dalam berbagai kasus hukum antimonopoli untuk menunjukkan keberhasilan App Store dalam sudut pandang yang menguntungkan perusahaan.

    Studi ini juga menyoroti tren pertumbuhan regional, seperti peningkatan lebih dari dua kali lipat dalam penjualan dan transaksi App Store di AS, China, dan Eropa dalam lima tahun terakhir. 

    Penggunaan pembayaran digital di AS pun melonjak lebih dari tujuh kali lipat sejak 2019, seiring adopsi pembayaran mobile yang semakin luas. Apple juga mengulang beberapa data lainnya, seperti klaim bahwa App Store dikunjungi rata-rata 813 juta pengguna setiap minggu secara global. 

    Selain itu, perusahaan juga menyebut berbagai investasi yang telah dilakukan untuk mendukung pengembang, mulai dari platform pengkodean dan distribusi, sistem analitik, perlindungan terhadap penipuan, hingga layanan bantuan pengembang.

  • Pengguna HP Android Disadap 24 Jam Penuh, Cek Faktanya

    Pengguna HP Android Disadap 24 Jam Penuh, Cek Faktanya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pengguna HP Android ternyata diawasi 24 jam oleh Meta (Facebook, WhatsApp, Instagram). Semua gerak-gerik dari kunjungan ke semua situs, apa yang diklik dan dibeli terbaca oleh raksasa teknologi tersebut.

    Laporan BGR melaporkan Meta mengetahui jika pengguna mengunjungi situs dewasa di perangkat Android lewat incognito browsing atau VPN dan di saat bersamaan juga masuk ke akun Facebook atau Instagram. Semua hasil pengawasan itu dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan pengguna.

    Meta disebut menggunakan browser Android untuk menyematkannya pada riwayat pencarian ke profil dua aplikasi media sosial milik perusahaan, dikutip dari BGR, Kamis (5/6/2025).

    Penyalahgunaan Meta ini ditemukan oleh Gunes Acar dari universitas Radbound. Dia menemukan Facebook menyembunyikan metode pelacakan agar tidak dapat dikenali.

    Hasil penelitian menemukan Meta bisa menghubungkan pelacak Meta Pixel pada 20% web paling populer ke Facebook dan Instagram di HP Android. Bahkan metode yang digunakan bisa lolos dari perlindungan yang digunakan pengguna seperti incognito dan VPN.

    Meta telah menghentikan fitur pelacakannya. Di sisi lain Google juga berusaha menambalnya menggunakan Chrome.

    Browser lain seperti Mozilla kabarnya tengah mengembangkan perbaikan agar bisa mencegah alat pelacakan. DuckDuckGo memastikan tidak ada dampak dari pelacakan Meta.

    Sementara itu Apple telah memperkenalkan perlindungan privasi bagi pengguna iPhone. Fitur akan membantu pengguna disadap dari aplikasi seperti Facebook atau Instagram.

    Meta memprotes kebijakan Apple. Baru-baru ini perusahana juga meminta Apple memberikan akses ke data iPhone sesuai aturan Digital Markets Act (DMA) di Eropa.

    “Meta telah mengajukan 15 permintaan (dan terus bertambah) untuk akses yang memiliki potensi untuk tumpukan teknologi Apple, jika dikabulkan maka akan mengurangi perlindungan pada data pribadi yang diharapkan pengguna dari perangkat,” kata Apple.

    BGR mencatat saat Apple mengabulkan permintaan Meta maka aplikasi di dalamnya termasuk WhatsApp akan menyadap habis-habisan pengguna iPhone. Mulai dari membaca semua pesan dan email pada perangkat pengguna, melihat panggilan telepon, melacak apliaksi yang digunakan, memindai foto, melihat file hingga informasi kalendar.

    (fab/fab)

  • Kritikan Elon Musk Usai Tak Lagi di Pemerintahan Trump

    Kritikan Elon Musk Usai Tak Lagi di Pemerintahan Trump

    Jakarta –

    CEO Tesla Elon Musk memutuskan mundur dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Dia pun lantang mengkritik kebijakan Trump usai tak lagi menjadi bagian dari Pemerintahan AS.

    Dilansir dari Reuters dan AFP, Rabu (4/6/2025), Musk menjabat selama 130 hari sebagai salah satu penasihat senior Gedung Putih dan Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (Department of Government Efficiency/DOGE). Jabatan Musk pun berakhir sekitar 30 Mei lalu.

    Musk mundur di tengah masa sulit pemerintahan Trump dalam merestrukturisasi pemerintah federal. Namun, Pemerintah AS mengatakan upaya DOGE untuk merestrukturisasi dan mengecilkan pemerintah federal akan terus berlanjut.

    Kritik Elon Musk

    Elon Musk mengecam rancangan undang-undang (RUU) ‘One Big, Beautiful Bill Act’ terkait belanja besar yang diusulkan Donald Trump. Musk mengatakan usulan itu adalah hal keji dan menjijikkan.

    “Maaf, tetapi saya tidak tahan lagi,” Musk memposting di X sebagaimana dilansir AFP, Rabu (4/6/2025).

    Musk mengatakan itu beberapa hari setelah mengakhiri masa jabatannya sebagai salah satu penasihat senior Gedung Putih dan Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah Federal AS (DOGE). Dia mengatakan RUU itu adalah kesalahan.

    “RUU belanja Kongres yang besar, keterlaluan, dan penuh dengan omong kosong ini adalah kekejian yang menjijikkan. Malu pada mereka yang memilihnya: Anda tahu Anda salah. Anda tahu itu,” kata Musk.

    Diketahui, ini bukan pertama kalinya Musk menyerang RUU usulan Trump itu. Dalam wawancara beberapa hari lalu Musk mengaku kecewa dengan RUU tersebut.

    Musk menilai RUU tersebut akan meningkatkan defisit anggaran dan bukan menguranginya. Dia menilai RUU itu akan merusak pekerjaan tim DOGE.

    Respons Gedung Putih

    Gedung Putih pun mengatakan Trump tahu mengenai respons Musk terkait RUU itu. Gedung putih menegaskan bahwa Trump tetap pada posisi mempertahankan RUU itu.

    “Presiden sudah tahu di mana posisi Elon Musk dalam RUU ini, itu tidak mengubah pendapatnya. Ini adalah RUU yang besar dan indah, dan dia berpegang teguh pada RUU itu,” kata Sekretaris Pers Karoline Leavitt kepada wartawan.

    Dalam laporan CNN, beberapa pejabat Gedung Putih kaget dengan pernyataan keras Elon Musk itu, meski mereka tahu sentimen Musk terhadap RUU itu bukan hal baru. Mereka tidak menyangka Musk akan mengambil sikap tegas di depan publik.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Elon Musk Sindir RUU Usulan Trump: Keterlaluan!

    Elon Musk Sindir RUU Usulan Trump: Keterlaluan!

    Video: Elon Musk Sindir RUU Usulan Trump: Keterlaluan!

    11,639 Views | Rabu, 04 Jun 2025 11:51 WIB

    Setelah mundur dari jabatannya di Kepala Departemen Efisiensi Anggaran (DOGE), Elon Musk makin vokal kritik kebijakan Donald Trump

    Lewat akun x miliknya, Elon Musk kecam RUU ‘One Big, Beautiful Bill Act’ yang diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump.

    Ia menyebut RUU tersebut keterlaluan dan penuh dengan omong kosong. Pernyataan Elon Musk ini juga langsung direspons pihak Gedung Putih AS.

    Adhi Nauval/Reuters – 20DETIK

  • Elon Musk Kecam RUU Usulan Trump: Penuh dengan Omong Kosong

    Elon Musk Kecam RUU Usulan Trump: Penuh dengan Omong Kosong

    Jakarta –

    Miliader teknologi Amerika Serikat (AS) Elon Musk mengecam rancangan undang-undang (RUU) ‘One Big, Beautiful Bill Act’ terkait belanja besar yang diusulkan Presiden AS Donald Trump. Musk mengatakan usulan itu adalah hal keji dan menjijikan.

    “Maaf, tetapi saya tidak tahan lagi,” Musk memposting di X sebagaimana dilansir AFP, Rabu (4/6/2025).

    Musk mengatakan itu beberapa hari setelah mengakhiri masa jabatannya sebagai salah satu penasihat senior Gedung Putih dan Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah Federal AS (DOGE). Dia mengatakan RUU itu adalah kesalahan.

    “RUU belanja Kongres yang besar, keterlaluan, dan penuh dengan omong kosong ini adalah kekejian yang menjijikkan. Malu pada mereka yang memilihnya: Anda tahu Anda salah. Anda tahu itu,” kata Musk.

    Respons Gedung Putih

    Gedung Putih pun mengatakan Trump tahu mengenai respons Musk terkait RUU itu. Gedung putih menegaskan bahwa Trump tetap pada posisi mempertahankan RUU itu.

    “Presiden sudah tahu di mana posisi Elon Musk dalam RUU ini, itu tidak mengubah pendapatnya. Ini adalah RUU yang besar dan indah, dan dia berpegang teguh pada RUU itu,” kata Sekretaris Pers Karoline Leavitt kepada wartawan.

    Dalam laporan CNN, beberapa pejabat Gedung Putih kaget dengan pernyataan keras Elon Musk itu, meski mereka tahu sentimen Musk terhadap RUU itu bukan hal baru. Mereka tidak menyangka Musk akan mengambil sikap tegas di depan publik.

    Musk menilai RUU tersebut akan meningkatkan defisit anggaran dan bukan menguranginya. Dia menilai RUU itu akan merusak pekerjaan tim DOGE.

    (zap/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Video: Prabowo Rilis 5 Paket Insentif Daya Beli – Badai PHK Guncang As

    Video: Prabowo Rilis 5 Paket Insentif Daya Beli – Badai PHK Guncang As

    Jakarta, CNBC Indonesia –Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan pemberian paket insentif. Pengumuman dilakukan setelah rapat terbatas dengan beberapa Menteri Ekonomi Kabinet Merah Putih.

    Sementara itu, gelombang pemutusan hubungan kerja kembali mengguncang pasar tenaga kerja Amerika Serikat. Menurut data Worker Adjustment and Retraining Notification (ACT), lebih dari 130 perusahaan telah mengajukan pemberitahuan resmi bahwa mereka akan melakukan PHK massal pada Juni 2025.

    Selengkapnya dalam program Evening up CNBC Indonesia, Senin (02/06/2025).

  • Trump vs Kongres: Siapa yang Berhak Tentukan Tarif Impor AS?

    Trump vs Kongres: Siapa yang Berhak Tentukan Tarif Impor AS?

    Jakarta, Beritasatu.com – Donald Trump kembali ke Gedung Putih pada Januari 2025 dengan misi besar, yakni membatalkan kebijakan lama yang merugikan Amerika Serikat (AS) dan membangun “tembok tarif” guna melindungi industri domestik dari serbuan produk asing.

    Namun, langkah agresif Trump memunculkan kekacauan. Pasar keuangan terguncang, pelaku usaha bingung, dan konsumen khawatir. Ini karena kebijakan tarifnya berubah-ubah. Hari ini diumumkan, besok ditangguhkan, lalu muncul lagi dengan versi baru. Para ekonom pun memperingatkan dampaknya terhadap kenaikan harga dan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

    Trump beralasan, tarif impor ini akan membawa pabrik kembali ke AS, memperkuat industri lokal, dan menambah pemasukan negara. Namun, pekan ini, keputusan pengadilan AS menimbulkan pertanyaan besar: sejauh mana presiden berwenang mengenakan pajak impor tanpa restu Kongres?

    Apakah Trump Bisa Kenakan Tarif Tanpa Persetujuan Kongres?

    Dilansir dari AP, Sabtu (31/5/2025), secara konstitusional, hanya Kongres yang berwenang menetapkan pajak, termasuk tarif impor. Namun, selama bertahun-tahun, sebagian kewenangan itu didelegasikan kepada presiden melalui sejumlah undang-undang, antara lain:

    Pasal 232 Trade Expansion Act 1962: Mengizinkan tarif untuk melindungi keamanan nasional. Digunakan Trump untuk tarif baja dan aluminium.Pasal 301 Trade Act 1974: Digunakan untuk membalas praktik dagang tidak adil, seperti saat Trump menjatuhkan tarif pada Tiongkok.

    Namun, saat kembali ke Gedung Putih, Trump ingin bergerak cepat. Ia memakai Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (International Emergency Economic Powers Act/IEEPA) tahun 1977, yang memungkinkan presiden menyatakan kondisi darurat nasional dan mengambil tindakan ekonomi, termasuk tarif.

    Lewat IEEPA, Trump menyebut arus imigran ilegal dan narkoba sebagai krisis nasional, dan menjadikan itu dasar mengenakan tarif atas Kanada, Tiongkok, dan Meksiko. Ia juga mendeklarasikan defisit perdagangan AS sebagai darurat nasional dan memperluas tarif ke hampir seluruh negara.

    Namun, langkah ini digugat. Pengadilan Perdagangan Internasional AS pada Rabu (28/5/2025) memutuskan Trump telah melampaui kewenangannya, karena IEEPA tidak dirancang untuk mengenakan tarif global. Meski begitu, pemerintah masih diperbolehkan memungut tarif sementara proses banding berlangsung.

  • Nasib Pemerintahan Trump Usai Elon Musk Pamitan

    Nasib Pemerintahan Trump Usai Elon Musk Pamitan

    Jakarta –

    CEO Tesla Elon Musk resmi mundur dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Gedung Putih memastikan kebijakan pemangkasan atau efisiensi pemerintah AS tetap berlanjut meski Musk telah mundur.

    Dirangkum detikcom dari beberapa sumber, Jumat (30/5/2025), Musk mundur di tengah masa sulit pemerintahan Trump dalam merestrukturisasi pemerintah federal. Elon Musk sempat menjabat sebagai Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE).

    Pemerintah AS mengatakan upaya Departemen Efisiensi Pemerintah (Department of Government Efficiency/DOGE) untuk merestrukturisasi dan mengecilkan pemerintah federal akan terus berlanjut

    Trump dan DOGE telah berhasil memangkas hampir 12%, atau 260.000, dari 2,3 juta tenaga kerja sipil federal yang sebagian besar melalui ancaman pemecatan, pembelian, dan tawaran pensiun dini. Data ini berdasarkan tinjauan Reuters terhadap kepergian pegawai di sejumlah lembaga.

    Musk diketahui sempat berbeda pendapat dengan Trump mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) ‘One Big, Beautiful Bill Act’. Menurut Elon, RUU itu dapat meningkatkan defisit dan merusak kinerja DOGE, yang telah memecat puluhan ribu orang.

    Taipan teknologi kelahiran Afrika Selatan itu — selalu berada di sisi Trump sebelum menarik diri untuk fokus pada bisnis Space X dan Tesla miliknya — juga mengeluh bahwa DOGE telah menjadi ‘kambing hitam’ karena ketidakpuasan terhadap pemerintahan.

    “Sejujurnya, saya kecewa melihat RUU belanja besar-besaran yang meningkatkan defisit anggaran, bukan hanya menguranginya, dan merusak pekerjaan yang dilakukan tim DOGE,” kata Musk dalam wawancara dengan CBS News.

    RUU ‘One Big, Beautiful Bill Act’ Trump, yang disahkan DPR AS minggu lalu dan sekarang diajukan ke Senat, menawarkan keringanan pajak dan pemotongan belanja yang luas dan merupakan inti dari agenda domestik Tump.

    Namun, para kritikus memperingatkan bahwa RUU itu akan menghancurkan perawatan kesehatan dan membengkakkan defisit nasional hingga USD 4 triliun dalam satu dekade.

    “Sebuah RUU bisa besar, atau bisa juga indah. Namun saya tidak tahu apakah keduanya bisa. Itu pendapat pribadi saya,” kata Musk dalam wawancara tersebut.

    Selain bertentangan dengan Trump, Elon dikabarkan kerap kesulitan saat menghadapi pejabat federal AS. Dia disebut frustasi.

    Terkadang ia berselisih dengan anggota senior pemerintahan Trump lainnya, yang merasa kesal dengan upaya pendatang baru itu untuk merombak departemen mereka. Elon Musk menghadapi reaksi politik yang keras dari para pejabat federal.

    Nasib DOGE Usai Musk Mundur

    Foto Elon Musk bersama Donald Trump: (Getty Images)

    Pada Rabu (28/5) lalu, Musk mengucapkan terima kasih kepada Presiden AS Donald Trump bahwa masa jabatannya sebagai pegawai pemerintah khusus sebagai bagian dari Departemen Efisiensi Pemerintah akan segera berakhir. Hal itu tulis Musk dalam sebuah unggahan di media sosial X.

    Masa jabatan Musk selama 130 hari sebagai pegawai pemerintah khusus dalam pemerintahan Trump akan berakhir sekitar tanggal 30 Mei.

    Seakan membalas ucapan Musk, pihak Gedung Putih menyampaikan terima kasih atas sumbangsih Elon di pemerintahan Trump selama ini.

    “Kami berterima kasih kepadanya atas jasanya,” kata Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt dilansir AFP, Jumat (30/5/2025).

    Lalu, bagaimana dengan nasib DOGE setelah Musk mundur?

    Gedung Putih mengatakan tidak ada yang berubah usai Elon Musk mundur dari pemerintahan. Kebijakan pemotongan anggaran federal yang telah dilakukan pemerintahan Trump akan tetap berlanjut.

    “Kami berterima kasih kepadanya karena telah membuat DOGE berdiri, dan upaya untuk memangkas pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan akan terus berlanjut,” kata Karoline.

    Halaman 2 dari 2

    (zap/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Balas Dendam Trump: Mau Batasi Visa Pejabat dari Negara Eropa yang Sensor Medsos AS? – Page 3

    Balas Dendam Trump: Mau Batasi Visa Pejabat dari Negara Eropa yang Sensor Medsos AS? – Page 3

    Saat ini belum jelas bagaimana atau terhadap siapa kebijakan pembatasan visa AS ini akan diberlakukan. Namun, tampaknya hal ini karena Trump dan pemerintahan AS tidak terima dengan pelaksanaan Undang-Undang Digital Service Act yang dikeluarkan oleh Uni Eropa.

    Aturan hukum ini mulai berlaku pada 2023 dengan tujuan membuat platform online lebih aman. Salah satunya dengan memberlakukan persyaratan pada platform terbesar terkait penghapusan konten ilegal serta memberi transportasi tentang moderasi konten mereka.

    Meski tak disebutkan secara langsung bahwa Trump akan membatasi visa, pemerintahan Gedung Putih telah mengecam UU tersebut dalam beberapa kesempatan, termasuk pernyataan awal tahun oleh wakil presiden AS JD Vance.

    “Kami tak akan menoleransi pelanggaran terhadap kedaulatan Amerika, terutama ketika pelanggaran tersebut merusak pelaksanaan hak dasar kita untuk berbicara dengan bebas,” kata Rubio dalam pengumuman.