Nelayan Kepulauan Seribu Masih Kesulitan BBM, Janji Kampanye Pramono Ditagih Megapolitan 4 Juli 2025

Nelayan Kepulauan Seribu Masih Kesulitan BBM, Janji Kampanye Pramono Ditagih
Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com —
Gubernur DKI Jakarta
Pramono Anung
Wibowo menyoroti persoalan mendesak yang dihadapi nelayan di
Kepulauan Seribu
, yakni sulitnya akses terhadap bahan bakar minyak (
BBM
).
Permasalahan ini disampaikan langsung oleh warga Pulau Tidung saat kunjungan kerja gubernur ke Pulau Onrust, Jumat (4/7/2025).
“Tadi ada keluhan juga untuk BBM dan minta untuk BBM apung. Terutama di Pulau Tidung. Dan itu saya sudah koordinasikan,” ujar Pramono, dikutip dari Antara.
Menanggapi keluhan warga tersebut, Pramono menegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan segera menindaklanjuti permasalahan tersebut melalui rapat khusus.
Pramono meminta jajarannya untuk menjadikan isu distribusi BBM sebagai prioritas utama, mengingat pentingnya bahan bakar bagi aktivitas ekonomi nelayan di wilayah Kepulauan Seribu.
“Saya sudah minta ke Bu Eli (Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati), ini harus jadi rapat khusus supaya persoalan BBM di Kepulauan Seribu ini menjadi prioritas,” tegas Pram.
Kebutuhan akan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Apung kembali mencuat.
Pramono menegaskan, bahwa janji kampanyenya untuk mengaktifkan SPBU terapung akan direalisasikan sebagai bagian dari solusi jangka panjang terhadap masalah distribusi BBM di pulau-pulau terpencil.
“Salah satu hal yang belum pernah terselesaikan adalah konsistensi untuk menyelesaikan SPBU Apung. Karena nggak mungkin Kepulauan Seribu SPBU-nya hanya dipusatkan di satu tempat,” kata Pramono.
Rencana ke depan adalah menyebarkan SPBU Apung di sejumlah titik strategis di wilayah Kepulauan Seribu.
Dengan cara ini, nelayan tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan bahan bakar.
Dalam kunjungan tersebut, Pramono juga mendorong masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka.
Menurutnya, laporan langsung dari warga menjadi bahan penting bagi pemerintah dalam mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan.
“Kalau masyarakatnya menyampaikan apa adanya, itulah yang harus didengar pemimpin. Bahkan persoalan air, persoalan bahan bakar, rata-rata mereka keluarkan itu dan itu bagus,” kata Pram.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.