Xcloud.id

Negara: Yordania

  • Arab Saudi Hadapi Posisi Sulit dalam Konflik di Gaza

    Arab Saudi Hadapi Posisi Sulit dalam Konflik di Gaza

    Jakarta –

    Kanselir Jerman Olaf Scholz tidak ingin lebih lama lagi menghalangi pengiriman jet tempur Eurofighter ke Arab Saudi. Tindakan ini diambil meski ada kekhawatiran dari beberapa anggota partainya dan dari mitra koalisi pemerintahannya.

    Kanselir sependapat dengan penilaian Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, bahwa Arab Saudi mengambil “sikap yang sangat konstruktif” terhadap Israel dalam konflik Timur Tengah saat ini, kata juru bicara pemerintah Steffen Hebestreit, Senin (08/01) di Berlin. Angkatan Udara Saudi juga telah menggunakan Eurofighters untuk memblokir roket yang ditembakkan pemberontak Houthi di Yaman ke arah Israel.

    Bagi Scholz dan Baerbock, argumen tentang “sikap konstruktif” Arab Saudi melebihi kekhawatiran sebagian anggota partai koalisi tentang peran Arab Saudi dalam perang Yaman dan pelanggaran hak asasi manusia di Arab Saudi. Bukan mereka saja yang melakukan pendekatan ini.

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken juga memberikan komentar positif atas peran Arab Saudi setelah kunjungannya ke Riyadh pada hari Senin. Ada pembicaraan tentang normalisasi hubungan Arab Saudi dan Israel, lapornya dari percakapannya dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman (MbS). Menurut laporan lembaga tersebut, Saudi memiliki “kepentingan yang jelas untuk melanjutkan hal ini,” kata Blinken.

    Tertundanya pemulihan hubungan Israel-Arab Saudi

    Ini berarti Blinken, Scholz, dan Baerbock memberikan penilaian yang jauh lebih positif dibandingkan beberapa pakar Timur Tengah. Sejumlah pakar justru melihat jarak antara Israel dan Saudi kian jauh setelah serangan Hamas pada 7 Oktober dan perang Gaza. Hamas diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, Jerman dan beberapa negara lainnya.

    Menghentikan pemulihan hubungan ini jelas merupakan salah satu motif Hamas melakukan serangan skala besar. Pada awal Desember, beberapa peserta di Forum Doha (pertemuan para pakar Timur Tengah Arab dan internasional) mengatakan bahwa proses normalisasi Israel-Saudi tidak mungkin dilakukan.

    Arab Saudi memang telah menunda proses normalisasi hubungan, setidaknya untuk saat ini, mengingat perang yang menewaskan ribuan orang di Gaza. Namun, proses ini belum berakhir secara resmi. Pemulihan hubungan masih tertunda.

    Namun reaksi militer Israel terhadap serangan Hamas telah mengubah situasi. Seperti kebanyakan negara Arab dan Islam, Riyadh menilai tindakan militer Israel secara lebih kritis dibandingkan sebagian besar negara-negara Barat.

    Pada bulan November, di pertemuan puncak digital negara-negara BRICS, bin Salman menyerukan agar tidak ada lagi pengiriman senjata ke Israel. Beberapa pengamat bahkan berasumsi bahwa Arab Saudi akan semakin dekat dengan Iran karena pengaruh perang Gaza.

    Arab Saudi telah dengan jelas mengartikulasikan dirinya mengenai perang tersebut. Menteri Luar Negeri Saudi, Faisal bin Farhan al-Saud, mengambil alih kepemimpinan komite diplomatik yang diprakarsai oleh Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam, dan menganjurkan gencatan senjata segera. Hal ini bertentangan dengan keinginan Israel.

    Patut dicatat bahwa pertemuan pertama bin Farhan mengenai masalah ini terjadi di Beijing dan Moskow, bukannya di Washington, menurut jurnal Foreign Policy. “Sebuah sinyal yang jelas bagi Washington bahwa Arab Saudi memiliki pilihan lain di dunia multipolar yang terus berkembang ini,” tulis jurnal tersebut. Dan: “Elit kepemimpinan Saudi ingin menghindari keterlibatan dalam wacana Israel.”

    Kepentingan Arab Saudi tetap sama

    Terlepas dari semua retorika kritis terhadap Israel, ada satu hal yang jelas, kata Philipp Dienstbier, kepala program regional Negara-Negara Teluk di Yayasan Konrad Adenauer (KAS) yang berbasis di Yordania. Menurutnya, kepentingan kebijakan luar negeri Arab Saudi bahkan setelah dimulainya perang Gaza tidak berubah secara mendasar.

    Dengan cara ini, Kerajaan Saudi akan dapat memenuhi keinginan AS untuk menjalin hubungan baik dengan Israel karena Saudi masih terus bergantung pada kemitraan keamanan dengan Washington.

    “Setelah kecewa atas kurangnya respons AS terhadap penembakan fasilitas produksi minyak Saudi pada 2019, Arab Saudi kini mengharapkan respons yang lebih solid dan dapat diandalkan dari kemitraan keamanan dengan AS,” kata Dienstbier, “Riyadh mencari dukungan AS untuk program nuklirnya, serta kerja sama senjata.”

    Negara ini juga mempunyai kepentingan khusus sehubungan dengan Israel, kata Dienstbier. Sebagai bagian dari modernisasi ekonomi, Kerajaan Arab Saudi mengupayakan pertukaran ekonomi yang erat dengan negara-negara besar di kawasan.

    “Dan tentu saja Israel berada di garis depan, terutama dalam hal teknologi tinggi. Kedua negara juga memiliki kepentingan yang sama dalam proyek perdagangan dan infrastruktur,” kata pakar asal Jerman tersebut.

    Tergantung pada stabilitas regional

    Terlepas dari semua itu, Arab Saudi mempunyai kepentingan yang sangat besar untuk menjaga stabilitas kawasan sebaik mungkin, meskipun terjadi perang di Gaza. Krisis dan perang di lingkungan sekitar telah menghalangi rencana modernisasi Arab Saudi sendiri.

    Namun, serangan yang dilakukan milisi Houthi terhadap pelayaran internasional di Laut Merah menunjukkan betapa rapuhnya keamanan dan stabilitas saat ini di seluruh kawasan. “Arab Saudi belum mengonfirmasi, tapi juga tidak menyangkal” bahwa mereka juga mencegat beberapa roket yang ditembakkan oleh Houthi ke arah Israel, ujar Dienstbier.

    Selama bertahun-tahun, Arab Saudi telah memimpin aliansi militer internasional melawan milisi Houthi yang didukung Iran di Yaman. Gencatan senjata yang dinegosiasikan baru-baru ini sebagian besar masih berlaku, meskipun secara resmi telah berakhir.

    Arab Saudi akan terus melakukan upaya lebih besar untuk mengamankan wilayah perbatasannya. Oleh karena itu, instalasi militer yang digunakan kerajaan untuk mempertahankan diri dari serangan Yaman dalam beberapa tahun terakhir masih beroperasi. (ae/hp)

    Jangan lewatkan konten-konten eksklusif berbahasa Indonesia dari DW. Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Yordania Gempur Suriah, Targetkan Penyelundup Narkoba Terkait Iran

    Yordania Gempur Suriah, Targetkan Penyelundup Narkoba Terkait Iran

    Amman –

    Jet-jet tempur Yordania melancarkan serangan terhadap target penyelundup narkoba terkait Iran di dalam wilayah Suriah. Sedikitnya ada empat serangan yang dilancarkan jet-jet tempur Yordania terhadap target-target di Suriah pada Selasa (9/1) waktu setempat.

    Seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Selasa (9/1/2024), rentetan serangan militer Yordania itu merupakan operasi kedua dalam sepekan terakhir, yang menargetkan lahan pertanian dan tempat persembunyian para penyelundup narkoba yang memiliki hubungan dengan Iran di wilayah-wilayah Suriah.

    Sejumlah sumber intelijen regional mengonfirmasi laporan surat kabar Suriah, Suwayda 24, soal tiga serangan menargetkan pengedar narkoba terkemuka di kota Shaab dan Arman di Provinsi Sweida, dekat perbatasan Yordania-Suriah Serangan keempat dilaporkan menghantam sebuah lahan pertanian di dekat desa Malah.

    Menurut Suwayda 24 yang mengutip sumber lokal, ada laporan yang belum dikonfirmasi mengenai tiga korban tewas, termasuk seorang pengedar narkoba terkemuka.

    Militer Yordania meningkatkan operasi melawan para penyelundup dan pengedar narkoba setelah bentrokan bulan lalu dengan puluhan oran yang dicurigai memiliki hubungan dengan milisi-milisi pro-Iran, yang membawa pasokan senjata dan peledak dalam jumlah besar melintasi perbatasan dengan Suriah.

    Yordania dan sekutu-sekutu Baratnya menyalahkan kelompok Hizbullah, yang bermarkas di Lebanon dan didukung Iran, dan milisi pro-Iran lainnya yang menguasai sebagian besar wilayah Suriah bagian selatan sebagai dalang di balik meningkatnya praktik penyelundupan narkoba.

    Iran dan Hizbullah membantah tuduhan itu dan menyebutnya sebagai plot Barat terhadap Suriah, yang menyangkal keterlibatan mereka dengan milisi yang didukung Iran.

    Pada Kamis (4/1) pekan lalu, Yordania menyerang beberapa lokasi serupa di Sweida, di mana para pejabat mencurigai sebagian besar operasi penyelundupan lintas batas terjadi.

    “Yordania tampaknya menargetkan lahan pertanian yang dicurigai menjadi tempat menyimpan narkoba, sebelum narkoba itu diselundupkan melintasi perbatasan, serta rumah-rumah utama dan tempat persembunyian para pengedar narkoba,” sebut aktivis sipil dan peneliti setempat, Ryan Marouf.

    “Serangan terbaru menunjukkan peningkatan perang Yordania melawan pengedar narkoba,” imbuh Marouf yang juga editor Suwayda 24.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menhan Israel Bilang Palestina Akan Tetap Kuasai Gaza

    Menhan Israel Bilang Palestina Akan Tetap Kuasai Gaza

    Jakarta –

    Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada hari Kamis (04/01) mengatakan, Palestina akan sepenuhnya memegang kendali di Gaza, setelah perang Israel melawan Hamas berakhir.

    “Hamas tidak akan memerintah Gaza dan Israel tidak akan menjalankan urusan sipil atas Gaza,” kata Gallant, seperti dikutip oleh kantor berita Reuters dan media lainnya.

    “Penduduk Gaza adalah orang Palestina, oleh karena itu, badan-badan Palestina akan bertanggung jawab sepenuhnya, dengan syarat tidak ada tindakan permusuhan atau ancaman terhadap Negara Israel,” tegasnya.

    Gallant menambahkan bahwa Israel akan tetap memiliki hak untuk beroperasi secara militer di Gaza.

    Sementara Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu kini sering menahan diri untuk tidak memberikan gambaran garis besar yang jelas mengenai Gaza pascaperang. Netanyahu sebelumnya mengatakan, Hamas tidak akan memerintah Gaza, begitu pula Fatah, yang saat ini menguasai Tepi Barat.

    Selain itu, negara-negara Arab dan Muslim juga enggan untuk mengambil kendali politik atas Gaza setelah terjadinya perang yang masih terus berlangsung.

    PBB ‘terganggu’ rencana Israel ungsikan warga Gaza

    Komisioner Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Volker Türk mengatakan, dirinya “sangat terganggu dengan pernyataan pejabat tinggi Israel,” terkait rencana pemindahan warga sipil dari Jalur Gaza ke negara ketiga.

    Türk menekankan; “hukum internasional melarang pemindahan paksa orang-orang yang dilindungi di dalam wilayah yang diduduki atau terdeportasi dari wilayah yang diduduki.”

    Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir pada hari Senin (01/01) menyerukan “solusi untuk mendukung emigrasi bagi warga Gaza.”

    Komentar Ben-Gvir yang memicu kontroversi itu, dilontarkan setelah sebelumnya Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, juga mendesak dikembalikannya para pemukim Yahudi ke Gaza pascaperang.

    Walau begitu, pemerintah Israel belum secara resmi mengajukan rencana untuk mengusir warga Gaza atau mengembalikan pemukim Yahudi kembali ke wilayah konflik, sejak pecahnya perang Israel-Hamas pada bulan Oktober 2023.

    Blinken mulai upaya diplomasi baru di Timur Tengah

    Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken memulai kunjungan ke Timur Tengah pada hari Kamis (04/01), untuk mengintensifkan upaya diplomatik, di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa perang Israel-Hamas akan menjadi ancaman konflik regional yang lebih luas.

    Selain melakukan kunjungan ke Israel dan wilayah Tepi Barat yang diduduki, Blinken juga akan mengunjungi Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Mesir, Turki, hingga Yunani dalam satu minggu ke depan, menurut juru bicara Departemen Luar Negeri (Deplu) AS Matthew Miller.

    “Tidak ada satu pihakpun, baik itu Israel, kawasan ini, maupun dunia, yang menghendaki konflik ini menyebar hingga ke luar Gaza,” kata Miller.

    Blinken telah melakukan beberapa kali perjalanan ke wilayah konflik tersebut, sejak serangan teror Hamas ke wilayah Israel selatan pada 7 Oktober 2023.

    “Kami tidak memperkirakan setiap pembicaraan dalam perjalanan ini akan berlangsung mudah,” ujar Miller. Dia menambahkan, “jelas ada isu-isu sulit yang dihadapi kawasan ini dan pilihan-pilihan sulit yang menanti.”

    Miller juga mengatakan bahwa Blinken akan fokus pada perluasan bantuan kemanusiaan ke Gaza, mendesak Israel untuk meminimalisir korban warga sipil Palestina, pembebasan sandera yang masih ditahan oleh Hamas, dan pentingnya perencanaan bagi urusan sipil Gaza pascaperang.

    kp/ha/as (Reuters, AFP, dpa, AP)

    Lihat Video ‘Penampakan Dampak Serangan Israel di Pemukiman Warga di Rafah Gaza’

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Telepon Netanyahu, Macron Serukan Gencatan Senjata Permanen di Gaza

    Telepon Netanyahu, Macron Serukan Gencatan Senjata Permanen di Gaza

    Paris –

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan gencatan senjata permanen di Jalur Gaza saat berbicara via telepon dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu. Seruan ini disampaikan Macron kepada Netanyahu saat krisis kemanusiaan yang terus meningkat semakin mencengkeram wilayah Palestina.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Kamis (28/12/2023), percakapan telepon antara Macron dan Netanyahu itu dilakukan pada Rabu (27/12) waktu setempat, dengan kantor kepresidenan Prancis mengungkapkan bahwa Macron menuntut “gencatan senjata abadi” di Jalur Gaza saat bicara kepada Netanyahu.

    “Prancis akan bekerja sama dalam beberapa dari mendatang dengan Yordania untuk melaksanakan operasi kemanusiaan di Gaza,” demikian sebut pernyataan kantor kepresidenan Prancis.

    Macron yang merupakan sekutu Netanyahu sejak sebelum perang berkecamuk di Jalur Gaza, menyampaikan soal “keprihatinan terdalamnya” soal kematian warga sipil dan situasi darurat kemanusiaan di daerah kantong Palestina itu saat berbicara kepada PM Israel.

    Dalam percakapan telepon itu, Macron juga menekankan pentingnya langkah-langkah untuk mengakhiri kekerasan yang dilakukan para pemukim Israel terhadap warga sipil Palestina di wilayah Tepi Barat dan mencegah pembangunan permukiman baru yang telah direncanakan.

    Secara terpisah, kantor PM Israel melaporkan bahwa dalam percakapan telepon itu, Netanyahu berterima kasih kepada Macron atas “keterlibatan Prancis dalam membela kebebasan navigasi dan kesediaan untuk membantu memulihkan keamanan di sepanjang perbatasan Israel dengan Lebanon”.

    Perang pecah ketika kelompok Hamas menyerang wilayah Israel secara mengejutkan pada 7 Oktober lalu. Para pejabat Tel Aviv menyebut sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, tewas akibat serangan itu.

    Lebih dari 240 orang lainnya disandera dan ditahan di Jalur Gaza, dengan menurut otoritas Israel, lebih dari 100 sandera telah dibebaskan sedangkan sedikitnya 129 sandera lainnya masih ditahan oleh Hamas.

    Israel bersumpah untuk menghancurkan Hamas, dan membalas dengan pengeboman tanpa henti yang disertai operasi darat terhadap Jalur Gaza. Laporan terbaru otoritas kesehatan Gaza menyebut sedikitnya 21.110 orang, kebanyakan perempuan dan anak-anak, tewas akibat rentetan serangan Israel.

    Sebanyak 55.243 orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka akibat serangan-serangan Israel tersebut.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Gaza Bakal Hadapi Kelaparan Jika Perang Israel Vs Hamas Lanjut

    Gaza Bakal Hadapi Kelaparan Jika Perang Israel Vs Hamas Lanjut

    Gaza –

    Badan Pangan PBB mengatakan seperempat rumah tangga atau sekitar 500.000 orang menghadapi ‘kondisi bencana’ di Gaza, Palestina. Badan Pangan PBB mengatakan penduduk di wilayah tersebut, yang berjumlah sekitar 2,2 juta orang, menderita kekurangan pangan akut.

    “Tidak ada seorang pun di Gaza yang aman dari kelaparan,” kata Cindy McCain dari Program Pangan Dunia (WFP) PBB seperti dilansir BBC, Jumat (22/12/2023).

    “Akses kemanusiaan diperlukan saat ini agar pasokan dapat mengalir ke dan ke seluruh Gaza dan agar warga sipil dapat menerima bantuan penyelamatan nyawa dengan aman,” sambungnya.

    Laporan tersebut diterbitkan pada hari Kamis (21/12) oleh Klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu (IPC), yang merupakan badan PBB dengan fungsi menilai status ketahanan pangan di tempat-tempat yang terkena dampak konflik atau bencana alam.

    “Jumlah komoditas, termasuk makanan, yang diizinkan masuk ke Jalur Gaza sebagian besar tidak mencukupi,” demikian isi pernyataan itu.

    Truk-truk memang telah membawa bantuan ke Gaza dari Mesir selama berminggu-minggu, namun WFP baru-baru ini memperkirakan bahwa hanya 10% dari makanan yang dibutuhkan saat ini sudah masuk ke wilayah tersebut. Pada hari Rabu, konvoi yang membawa bantuan dari Yordania menyeberang ke Gaza melalui Israel untuk pertama kalinya sejak dimulainya perang.

    Sementara itu, Dewan Keamanan PBB sedang berusaha menyetujui pemungutan suara yang menyerukan lebih banyak bantuan untuk masuk ke Gaza. Pemungutan suara telah ditunda selama beberapa hari karena perdebatan soal isinya.

    Rancangan baru ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme untuk mempercepat bantuan, namun jelas bahwa hal itu akan melibatkan pihak-pihak terkait seperti Israel. Pernyataan tersebut juga menyerukan agar semua rute yang tersedia digunakan untuk pengiriman tetapi tidak berupaya untuk segera mengakhiri pertempuran.

    Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, menggambarkannya sebagai ‘resolusi sangat kuat yang didukung penuh oleh kelompok Arab’. Sementara itu, pertempuran di dalam dan sekitar Gaza terus berlanjut.

    Pihak berwenang Hamas pada hari Kamis menuduh Israel menyerang penyeberangan Rafah – menewaskan empat orang, termasuk direktur penyeberangan Kerem Shalom yang baru dibuka kembali. Militer Israel belum mengomentari insiden yang dilaporkan tersebut.

    Pembicaraan telah berlangsung di Mesir untuk mencapai gencatan senjata baru – serupa dengan jeda pertempuran selama seminggu bulan lalu yang menyebabkan para sandera dibebaskan. Namun pada hari Kamis, mereka mengalami kemunduran ketika Hamas mengatakan mereka tidak akan menyetujui pembebasan beberapa sandera sebagai imbalan atas gencatan senjata parsial.

    Dikatakan bahwa kelompok-kelompok Palestina telah menolak prospek pembebasan lebih banyak sandera sampai Israel setuju untuk mengakhiri perang. Israel telah berulang kali menolak gencatan senjata permanen dengan Hamas, dan mengatakan bahwa hal itu bertujuan untuk menghancurkan kelompok tersebut.

    Lebih dari 240 sandera Israel ditangkap pada tanggal 7 Oktober ketika Hamas menerobos perimeter yang dijaga ketat dengan Israel, menewaskan 1.200 orang. Sebanyak 110 sandera dibebaskan dalam gencatan senjata bulan lalu.

    Awal pekan ini, Hamas mengatakan jumlah orang yang tewas di Gaza dalam 10 minggu pertempuran telah melampaui 20.000 orang.

    (haf/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Yordania Tuding Israel Bermaksud Usir Warga Palestina dari Gaza

    Yordania Tuding Israel Bermaksud Usir Warga Palestina dari Gaza

    Jakarta –

    Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi menuding Israel saat ini tengah menerapkan kebijakan yang membuat warga Palestina keluar dari Gaza karena perang. Menurutnya, hal ini memenuhi “definisi hukum tentang genosida”.

    Safadi, yang negaranya berbatasan dengan Tepi Barat dan menampung sebagian besar warga Palestina setelah berdirinya Israel pada tahun 1948, juga mengatakan bahwa Israel telah menciptakan kebencian yang akan menghantui wilayah tersebut dan membentuk generasi mendatang.

    “Apa yang kita lihat di Gaza bukan hanya sekedar pembunuhan terhadap orang-orang tak berdosa dan penghancuran mata pencaharian mereka [oleh Israel] tetapi upaya sistematis untuk mengosongkan Gaza dari penduduknya,” kata Safadi pada sebuah konferensi di Doha, Qatar, seperti dilansir Al Arabiya dan Reuters, Senin (11/12/2023).

    “Kita belum melihat dunia mencapai titik yang seharusnya kita capai… tuntutan tegas untuk mengakhiri perang ini; perang yang termasuk dalam definisi hukum tentang genosida,” imbuhnya.

    Safadi berpendapat bahwa tujuan Israel untuk menghancurkan Hamas tidak sesuai dengan besarnya kehancuran yang terjadi di kalangan warga sipil Gaza, yang ia gambarkan sebagai tindakan yang tidak pandang bulu.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    Ketika diminta untuk menanggapi, juru bicara pemerintah Israel, Eylon Levy berkata: “Ini tentu saja merupakan tuduhan yang keterlaluan dan salah.”

    “Israel berjuang untuk mempertahankan diri dari monster-monster yang melakukan pembantaian 7 Oktober, dan tujuan dari kampanye kami adalah untuk membawa monster-monster itu ke pengadilan dan memastikan mereka tidak lagi menyakiti rakyat kami,” tambahnya.

    Dia mengatakan bahwa Israel telah mendesak warga sipil Gaza untuk pindah dari medan pertempuran demi keselamatan mereka sendiri, dan ingin melihat orang lain juga melakukan seruan yang sama.

  • Biden Telepon Netanyahu, Ingatkan Pentingnya Lindungi Warga Sipil Gaza

    Biden Telepon Netanyahu, Ingatkan Pentingnya Lindungi Warga Sipil Gaza

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa melindungi warga sipil di Gaza adalah hal yang “penting”. Biden juga mengatakan lebih banyak bantuan harus diizinkan masuk, kata Gedung Putih.

    Biden, yang berbicara melalui telepon dengan Netanyahu pada Kamis (7/12) waktu setempat untuk pertama kalinya sejak 26 November, menyerukan pembentukan koridor kemanusiaan untuk “memisahkan penduduk sipil dari Hamas”.

    “Presiden menekankan kebutuhan penting untuk melindungi warga sipil dan memisahkan penduduk sipil dari Hamas, termasuk melalui koridor yang memungkinkan orang untuk bergerak dengan aman dari wilayah perang tertentu,” kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir kantor berita AFP, Jumat (8/12/2023).

    Amerika Serikat sangat membela hak Israel untuk mempertahankan diri setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, yang menurut Israel, menewaskan 1.200 orang, sementara 138 orang masih disandera.

    Namun, pemerintahan Biden menyebut terlalu banyak warga sipil Palestina yang tewas dalam serangan Israel di Gaza. Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan jumlah korban tewas telah meningkat menjadi 17.177 pada hari Kamis (7/12).

    Ketika pertempuran sengit di perkotaan terjadi di kota-kota terbesar di Gaza dan sekitarnya pada hari Kamis (7/12) waktu setempat, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan Israel perlu berbuat lebih banyak.

    “Penting bagi Israel untuk mengutamakan perlindungan warga sipil,” kata Blinken saat konferensi pers dengan Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron yang sedang berkunjung pada hari Kamis.

    Gedung Putih menyatakan, Biden juga menyambut baik keputusan Israel untuk memberikan lebih banyak bahan bakar menyusul gagalnya gencatan senjata “tetapi menekankan bahwa lebih banyak bantuan sangat dibutuhkan secara menyeluruh.”

    Biden juga meminta Hamas untuk mengizinkan Palang Merah mengakses para sandera yang masih ditahan oleh kelompok milisi Palestina tersebut.

    Secara terpisah, Biden juga berbicara dengan Raja Yordania Abdullah II, seiring upaya terus dilakukan untuk memulihkan gencatan senjata singkat yang gagal pekan lalu, kata Gedung Putih.

    Kedua pemimpin sepakat untuk mengupayakan “perdamaian yang langgeng dan berkelanjutan di Timur Tengah termasuk pembentukan negara Palestina,” imbuh Gedung Putih.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Biden Tekan Netanyahu Soal Keselamatan Warga Sipil di Gaza

    Biden Tekan Netanyahu Soal Keselamatan Warga Sipil di Gaza

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden AS Joe Biden kembali menekankan pentingnya melindungi warga sipil kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hal itu ia sampaikan lagi di tengah agresi militer yang masih berlangsung di Gaza kini sejak 7 Oktober.

    Biden menegaskan “melindungi warga sipil di Gaza adalah hal penting.” Tak hanya itu, ia juga meminta lebih banyak lagi bantuan yang diizinkan masuk.

    “Presiden menekankan kebutuhan penting untuk melindungi warga sipil,” kata Gedung Putih seperti diberitakan AFP pada Jumat (8/12).

    Itu disampaikan dalam panggilan telepon pertama Biden dan Netanyahu setelah 26 November. Dalam kesempatan tersebut, Biden juga disebut menyerukan pembentukan koridor kemanusiaan untuk “memisahkan penduduk sipil dari Hamas”.

    “Dan memisahkan penduduk sipil dari Hamas termasuk melalui koridor yang memungkinkan orang untuk bergerak dengan aman dari wilayah permusuhan tertentu,” ungkap Gedung Putih.

    AS sejak awal sangat membela hak Israel untuk mempertahankan diri setelah serangan Hamas pada 7 Oktober, yang menurut Israel menewaskan 1.200 orang dan 138 orang masih disandera.

    Namun, pemerintahan Biden menilai sudah terlalu banyak warga sipil Palestina yang tewas dalam serangan Israel. Kementerian Kesehatan Gaza mengungkapkan sudah 17.177 orang tewas per Kamis (7/12) sejak serangan balasan 7 Oktober.

    Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken juga mengingatkan Israel untuk berbuat lebih banyak untuk memastikan keselamatan warga sipil Palestina, terutama saat sedang melakukan serangan darat ke wilayah selatan.

    “Penting bagi Israel untuk mengutamakan perlindungan warga sipil,” kata Blinken saat konferensi pers dengan Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron yang sedang berkunjung pada Kamis (7/12).

    “Masih ada kesenjangan antara niat [Israel] untuk melindungi warga sipil dan hasil nyata yang kami lihat di lapangan.”

    Amerika Serikat juga telah berupaya untuk memberikan lebih banyak bantuan ke Gaza.

    Biden menyambut baik keputusan Israel untuk memberikan lebih banyak bahan bakar menyusul gagalnya gencatan senjata “tetapi menekankan bahwa lebih banyak bantuan sangat dibutuhkan secara menyeluruh.

    Gedung Putih turut mengungkapkan Joe Biden secara terpisah berbicara dengan Raja Yordania Abdullah II sebagai upaya untuk memulihkan gencatan senjata singkat yang gagal pekan lalu.

    “Kedua pemimpin sepakat untuk mengupayakan perdamaian yang langgeng dan berkelanjutan di Timur Tengah termasuk pembentukan negara Palestina,” ungkap Gedung Putih.

    (tim/chri)

  • Kenapa Gaza Disebut Seperti Penjara Terbesar di Dunia Gegara Israel?

    Kenapa Gaza Disebut Seperti Penjara Terbesar di Dunia Gegara Israel?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kondisi di Jalur Gaza kian memprihatinkan dengan gempuran agresi Israel yang tidak kunjung selesai.

    Kesepakatan gencatan selama beberapa hari hanya menunda penderitaan warga Gaza sesaat.

    Militer Israel kini kembali memperluas serangan daratnya di Gaza selatan yang menewaskan 700 warga menurut laporan pejabat Palestina, dikutip dari Al Jazeera.

    Penderitaan yang dialami warga Gaza sudah terjadi sejak lampau, tetapi semakin parah sejak Israel menduduki wilayah tersebut.

    Gaza disebut sebagai ‘penjara terbesar di dunia’ karena blokade-blokade yang diciptakan Israel.

    Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin juga mengutarakan hal yang sama bahwa Gaza sudah seperti penjara raksasa bagi warga Palestina yang dikepung blokade Israel.

    “Mereka mengatakan Hamas itu teroris. Saya bilang bahwa mereka tidak tahu, bahwa orang Palestina sudah lama dijajah oleh Israel. Karena itu orang mengatakan Palestina itu adalah penjara terbesar di dunia itu,” kata Ma’ruf di pembukaan Mukernas MUI, Hotel Mercure Ancol Jakarta.

    Ma’ruf menganggap bila warga Palestina melakukannya perlawanan, maka sebenarnya mereka sedang melakukan pembebasan. Bukan sebaliknya juga upaya mereka diartikan sebagai pemberontakan.

    “Tapi bagaimana dia melepaskan diri dari kekejaman selama berpuluh tahun itu,” kata dia.

    Gaza mulai bergejolak ketika Israel mendeklarasikan kemerdekaannya Tahun 1948 dan puluhan ribu pengungsi Palestina melarikan diri ke sana untuk mencari perlindungan dari perang Arab-Israel, dikutip dari The Sunday Guardian.

    Perjanjian Gencatan Senjata Israel pada Februari 1949 membagi dan menetapkan pembatas antara Jalur Gaza, Mesir, dan Israel.

    Tercetusnya Perang Enam Hari pada Juni 1967 membuat Israel melakukan pendudukan jangka panjang di Gaza. Israel memaksa warga Palestina untuk meninggalkan Gaza menuju Tepi Barat, Mesir, Yordania, bahkan Amerika.

    Walaupun Hamas berhasil menguasai Gaza dengan memenangkan pemilu 2006, Israel tetap memegang kendali atas perbatasan darat, laut, dan udara di Jalur Gaza dengan membangun pagar tinggi yang terkenal kejam. Kekuasaan Hamas justru membuat Israel mengambil langkah politik di tingkat berikutnya.

    Dilansir dari Middle East Research and Project, rencana membangun kembali Gaza dalam konferensi donor di Kairo 2014 sebenarnya untuk memperketat sistem kontrol terhadap warga Palestina dan menempatkan aktor kemanusiaan dalam posisi menerapkan blokade yang diperketat Israel.

    Lebih dari 2,3 juta warga Gaza hidup di wilayah dengan panjang hanya 41 kilometer dan lebar 12km pada 2021. Besarnya populasi ini, menggambarkan kondisi Gaza seperti penjara pada umumnya yang kelebihan kapasitas. Gaza disebut sebagai kota dengan populasi penduduk terpadat di dunia.

    Setiap perbatasan Gaza dikelilingi oleh pagar yang sulit ditembus dengan sensor setiap beberapa meter. Gaza berbatasan dengan Mesir di selatan dan Laut Mediterania di Barat. Israel berusaha mengepung Gaza dari berbagai sisi dan menutupnya dari dunia luar.

    Bersambung ke halaman berikutnya…

    Gaza digambarkan sebagai penjara terbuka karena tidak seorang pun bisa keluar atau masuk Gaza. Bahkan warga Palestina juga tidak bisa mengunjungi Gaza.

    Berbagai upaya impor dan ekspor berusaha dihalangi oleh Israel yang akhirnya memaksa industri untuk tutup.

    Nelayan sulit mendapatkan tangkapan karena daerah teritorial yang sangat dibatasi. Suplai bahan bakar dan listrik membuat kesulitan untuk menjalankan transportasi.

    Persedian obat-obatan dan peralatan medis yang menjadi kebutuhan penting masyarakat juga dibatasi.

    Dikutip dari The Guardian, militer Israel pernah menerapkan perhitungan kalori bagi warga Palestina selama penerapan blokade antara 2007 dan pertengahan 2010.

    Penghitungan kalori ini diduga untuk membatasi pasokan makanan warga Palestina demi menekan Hamas. Pada puncak blokade, Israel juga menetapkan daftar makanan yang diizinkan dan dilarang di Gaza.

    [Gambas:Infografis CNN]

    “Bukti bahwa blokade Gaza direncanakan dan sasarannya bukanlah Hamas atau pemerintah, seperti yang selalu diklaim oleh pendudukan. Blokade ini menargetkan semua umat manusia, dokumen ini harus digunakan untuk mengadili pendudukan (Israel) atas kejahatan mereka terhadap kemanusiaan di Gaza,” ungkap Fawzi Barhoum, juru bicara Hamas.

    Gaza yang sengaja dimiskinkan

    Saat ini, Gaza menjadi kota dengan tingkat pengangguran tertinggi di dunia dengan lebih dari 50 persen penduduknya hidup dalam jurang kemiskinan.

    Kondisi ini disebut sebagai bagian dari upaya Israel memiskinkan orang-orang di Gaza.

    Pada 2012, Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan bahwa Jalur Gaza bisa menjadi tempat “tidak dapat dihuni” pada 2020 jika tren ekonomi yang buruk terus berlanjut, dilansir dari UN News.

    Kenyataanya setiap tahun serbuan Israel ke Gaza semakin parah yang mengakibatkan tewasnya puluhan ribu warga sipil dan puluhan ribu rumah rusak.

    Masyarakat Gaza sampai membuat terowongan untuk bisa mendapatkan bantuan kebutuhan mendesak dari Mesir. Namun, banjir bandang di Mesir pada 2015 menghancurkan terowongan tersebut.

    Pemompaan air asin yang dilakukan Mesir dari Mediterania ke dalam terowongan membuat air naik ke permukaan, mencemari air, mengancam lahan pertanian, dan menyebarkan penyakit.

    “Kami menghormati tetangga kami, kami mencintai Mesir, tapi tetangga kami membuat hidup kami lebih sulit,” ungkap Mahmoud Bakeer, berusia 61 tahun, warga Gaza, dilansir dari Reuters.

    Kini, setengah dari populasi Gaza adalah anak-anak yang hidupnya berada di bawah tekanan blokade.

    Mereka tidak pernah menjalani hari yang penuh dengan pasokan listrik. Hampir setiap hari mereka mendapat ancaman bom tanpa tahu tempat yang aman untuk berlindung. Mereka yang paling merasakan hidup di dalam penjara terbuka terbesar di dunia.

  • Druze, Suku Arab yang Banyak Direkrut Israel ke IDF untuk Pecah Belah

    Druze, Suku Arab yang Banyak Direkrut Israel ke IDF untuk Pecah Belah

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Israel disebut lebih banyak merekrut orang-orang Druze yang merupakan salah satu suku berbahasa Arab di wilayah itu.

    Anggota Parlemen Knesset Arab-Israel, Hanin Zoabie, menilai langkah Israel merekrut orang-orang Arab termasuk Druze untuk memecah belah mereka.

    Sekitar 83 persen anak muda Suku Druze diperkirakan mendaftarkan diri dalam Pasukan Pertahanan Israel (IDF).

    Suku Druze menempati pendaftar militer tertinggi di antara semua komunitas dan sektor masyarakat Israel, termasuk semua orang Yahudi, dikutip dari I24 News.

    Kenyataan ini menjadi sebuah kebanggaan bagi pemerintah Israel dan komunitas Druze.

    Suku Druze merupakan kelompok minoritas berbahasa Arab dengan populasi sebesar 150.000 jiwa atau 2 persen dari total populasi Israel.

    Dilansir dari Al Majalla, Suku Druze di Israel banyak menempati wilayah utara Galilea, Karmel, dan Dataran Tinggi Golan.

    Para pemimpin Druze menandatangani “perjanjian darah” dengan Israel pada 1956 yang mewajibkan komunitas tersebut untuk bergabung dengan IDF.

    Sudah lebih dari 50 tahun Suku Druze menjalankan perjanjian ini yang menewaskan ratusan warganya untuk melindungi Israel.

    Kewajiban wajib militer bagi masyarakat Druze menjadi perdebatan panjang di kalangan komunitas Druze di Israel.

    Perdebatan ini meningkat setelah konferensi di Amman pada 2001 yang disponsori ole Walid Jumblatt, pemimpin Druze Lebanon. Jumblatt meminta agar Suku Druze Israel tidak bergabung dengan IDF untuk berperang melawan saudara mereka Palestina.

    Jika mereka harus bertugas, Jumblatt berharap bahwa masyarakat Druze tidak menyerang Palestina yang sedang berjuang melawan pendudukan Israel.

    Namun, mayoritas masyarakat pendukung wajib militer Druze beranggapan bahwa keterlibatan dalam IDF sebagai bentuk kesetiaan Druze di Timur Tengah terhadap tanah air mereka, dilansir dari Jewish Virtual Library.

    Ketika dilihat dari keterikatan generasi secara berabad-abad, secara umum Suku Druze adalah komunitas Arab Timur Tengah. Populasi Druze saat ini bisa ditemui, terutama di Suriah, Lebanon, Yordania, Israel, dan Palestina.

    Diperkirakan lebih dari 1,5 juta suku Druze ada di dunia saat ini. Walaupun sebagian besar mereka tinggal di Timur Tengah, peristiwa konflik dan penganiayaan serta tekanan ekonomi dan politik membuat komunitas Druze tersebar di berbagai belahan dunia, dilansir dari Arab News.

    Bersambung ke halaman berikutnya…

    Suku Druze sangat erat memegang nilai-nilai komunitasnya dan tertutup dari dunia luar. Sejak tahun 1043, masyarakat Druze tidak diperbolehkan berpindah agama. Bagi orang-orang yang bukan inisiat atau “juhhal” di kalangan Druze sendiri tidak mempunyai akses terhadap teks agama mereka.

    Sangat langka terjadi pernikahan antara orang Druze dengan orang luar. Pernikahan anak muda Druze dengan pihak luar akan menjadi pertanda buruk bagi masa depan masyarakat Druze dalam jangka panjang.

    Hingga saat ini, masih banyak misteri yang tersembunyi di balik Suku Druze.

    “Mustahil untuk memahami identitas etnis Druze tanpa membahas sejarah Timur Tengah dan mengingat bahwa ini adalah negeri dengan peradaban kuno dan saling tumpang tindih,” ungkap Eyad Abu Shakra, seorang pakar antropologi, geografi, dan sejarah Druze.

    “Ini adalah tempat lahirnya tiga agama Ibrahim di dunia, penghubung dua jalur perdagangan bersejarah, Jalur Dupa, dan Jalur Sutra, dan terletak di persimpangan Asia, Afrika, dan Eropa. Oleh karena itu, mengingat penaklukan, perkawinan campur, dan perpindahan penduduk sepanjang sejarah, antropologi Timur Tengah terlalu rumit untuk memungkinkan pembicaraan tentang ras murni.” imbuhnya.

    Imajinasi penulis dan sejarawan Barat menghubungkan Druze dengan Druid di Inggris kuno, bawahan Raja Hiram dari Tirus Fenisia, pembangun kuil Sulaiman, bahkan sebagai sisa orang Israel yang melarikan diri dari murka Musa setelah penghancuran anak lembu cair.

    Sulit untuk mengungkap dan memahami keyakinan Druze dengan sistemnya yang sangat tertutup.

    “Nenek moyang kami, Muwahhidun, menutup diri terhadap agama,” tulis Dr Anis Obeid, dalam bukunya berjudul The Druze and their Faith in Tawhid.

    “Banyak anggota Druze sendiri yang tidak tahu apa agama mereka, kecuali beberapa poin pembicaraan,” imbuhnya.

    Suku Druze dikenal memuja sejumlah nabi, seperti Yitro (Shu’aib) dan Ayub (Ayyub), tempat suci, serta pertemuan keagamaan yang disebut Laylet Al-Jum’a.

    Komunitas Suku Druze hingga saat ini tetap bertahan di seluruh dunia yang membuktikan kepatuhan mereka terhadap prinsip taqiyya untuk melindungi diri. Mereka telah beradaptasi dengan lingkungannya dan berjanji setia kepada negara mana pun yang ditinggali.