Negara: Yordania

  • Arab Saudi Umumkan Donasi Rp 625 Miliar untuk UNRWA

    Arab Saudi Umumkan Donasi Rp 625 Miliar untuk UNRWA

    Riyadh

    Arab Saudi mengumumkan donasi sebesar USD 40 juta atau setara Rp 625,8 miliar untuk badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pengungsi Palestina, UNRWA, yang sedang menghadapi pemotongan pendanaan besar-besaran dan seruan pembubaran yang dicetuskan oleh Israel.

    Seperti dilansir AFP, Kamis (21/3/2024), Pusat Bantuan Kemanusiaan Raja Salman (KSrelief) mengumumkan pada Rabu (20/3) bahwa pendanaan itu akan mendukung “upaya bantuan kemanusiaan UNRWA di Jalur Gaza”, yang dilanda perang selama lima bulan terakhir.

    “Pendanaan ini akan menyediakan makanan bagi lebih dari 250.000 orang dan tenda untuk 20.000 keluarga,” sebut KSrelief dalam pernyataannya.

    UNRWA yang dibentuk tahun 1949 silam berada di bawah pengawasan ketat setelah Israel menuduh belasan pegawai badan PBB itu terlibat dalam serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan memicu perang di Jalur Gaza.

    Banyak negara telah menangguhkan pendanaan mereka untuk UNRWA, meskipun PBB mengatakan bahwa Israel belum memberikan bukti apa pun atas tuduhannya. PBB telah meluncurkan penyelidikan internal dan independen terhadap tuduhan-tuduhan yang muncul terkait UNRWA.

    “Sangat penting untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat di Gaza,” ucap kepala KSrelief, Abdullah al-Rabeeah, dalam pernyataannya.

    Kepala UNRWA Phillipe Lazzarini, dalam pernyataannya, menyebut donasi dari Riyadh “mencerminkan solidaritas yang selalu ditunjukkan oleh Kerajaan (Saudi) kepada warga Palestina”.

    UNRWA mempekerjakan sekitar 30.000 orang di wilayah-wilayah Palestina yang diduduki, termasuk 13.000 staf di wilayah Jalur Gaza, dan di negara-negara tetangga seperti Yordania, Lebanon dan Suriah.

    Lazzarini yang merupakan seorang veteran dalam badan PBB dan mengurusi misi kemanusiaan lainnya, mengatakan bulan lalu bahwa dirinya meyakini tujuan Israel adalah “menghancurkan UNRWA” yang telah sejak lama berada di garis depan upaya bantuan dan pendidikan di Jalur Gaza.

    Upaya bantuan kemanusiaan telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir, termasuk pengiriman bantuan melalui udara dan peluncuran koridor kemanusiaan maritim dari Siprus.

    Namun PBB dan lembaga bantuan lainnya memperingatkan bahwa bantuan-bantuan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mendesak di Jalur Gaza yang kini ada di ambang bencana kelaparan.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pilu Pasien Kanker Ditolak Lintasi Perbatasan Rafah Saat Akan Berobat

    Pilu Pasien Kanker Ditolak Lintasi Perbatasan Rafah Saat Akan Berobat

    Jakarta

    “Obat saya sudah habis. Saya sangat lelah. Saya hampir tidak bisa melihat depan saya. Kemoterapi saya sudah lama usai,” kata Siham.

    Perempuan berusia 62 tahun itu menderita leukemia. Sebelum perang pecah, dia dirawat di Rumah Sakit Persahabatan Palestina-Turki di Gaza tengah satu-satunya rumah sakit kanker di Jalur Gaza.

    Siham adalah satu dari sekitar 10.000 pasien kanker yang tidak bisa mendapatkan perawatan atau obat-obatan sejak rumah sakit ditutup pada pekan pertama November tahun lalu karena kurangnya bahan bakar.

    Seperti warga Palestina lainnya yang terlantar di Gaza PBB memperkirakan ada 1,7 juta orang Siham meninggalkan rumahnya di utara ketika pemukimannya terkena serangan udara.

    Ketika kami berbicara dengannya, ia sedang berlindung bersama putrinya, yang baru saja melahirkan bayinya, di sebuah sekolah di Rafah yang dikelola oleh badan PBB untuk pengungsi Palestina, yakni UNRWA.

    Siham sudah berusaha berbulan-bulan untuk keluar dari Gaza demi mendapat perawatan yang dapat menyelamatkan nyawanya, namun ia ditolak di perbatasan Rafah sebanyak lima kali sejak perang dimulai.

    Saat ini, perbatasan Rafah merupakan satu-satunya jalan keluar dari Gaza.

    ‘Apakah hidup kami tidak penting?’

    Mesir, Turki, Uni Emirat Arab dan Yordania telah berjanji untuk merawat ribuan pasien kanker seperti Siham, serta mereka yang terluka dalam perang.

    Adapun sebuah daftar berisi nama-nama orang yang diizinkan untuk pergi yang diterbitkan setiap harinya.

    Nama Siham pertama kali muncul dalam daftar yang diterbitkan pada 19 November untuk evakuasi ke Turki.

    Namun, ia ditolak oleh agen ketika dia tiba di perbatasan.

    Siham sudah kehabisan obat dan belum menerima perawatan sejak rumah sakit Persahabatan Palestina Turki tutup pada November lalu (BBC)

    “Mereka mengatakan utusan Turki belum tiba. Apakah hidup kami tidak sepenting kedatangan utusan Turki? Bagaimana seseorang bisa keluar? Atau apakah karena kami tidak memiliki orang dalam?” katanya.

    Agen perbatasan Palestina mengatakan bahwa karena utusan Turki tidak ada untuk menerima Siham, mereka tidak bisa membiarkannya keluar. Tetapi kami telah berbicara dengan orang-orang lain yang diperbolehkan melakukan perjalanan ke Turki pada hari itu.

    Mona Al Shorafi didiagnosis menderita kanker payudara tiga tahun lalu, dan menerima perawatan di Yerusalem sebelum 7 Oktober.

    Ia telah mengkoordinasikan inisiatif untuk memberikan dukungan psikologis bagi penderita kanker lainnya dan menunggu tiga hari lagi untuk sesi kemoterapi berikutnya ketika perang dimulai.

    “Kami harus meninggalkan rumah kami dan tinggal di tempat penampungan dan sekolah dengan banyak keluarga lain, dan kami sangat khawatir karena sistem kekebalan tubuh kami lemah,” katanya.

    Baca juga:

    Nama Mona ada di dalam daftar evakuasi yang sama dengan Siham pada 19 November. Ia diizinkan melewati perbatasan ke Mesir, dan naik pesawat ke Ankara bersama lebih dari 130 orang lainnya.

    Ia bahkan diizinkan untuk membawa dua putrinya yang masih kecil, meskipun setiap pasien hanya diizinkan secara resmi membawa satu pendamping.

    “Saya memutuskan jika mereka tidak memperbolehkan salah satu putri saya pergi, maka saya tidak akan keluar, saya tidak bisa meninggalkan mereka,” kata Mona.

    Sementara, suami Mona dan anak-anaknya masih tinggal di sebuah tenda di daerah Tal Al Sultan di Rafah.

    Otoritas perbatasan Palestina di Gaza tidak menanggapi pertanyaan kami tentang mengapa Siham tidak diperbolehkan untuk pergi.

    Kami telah berbicara dengan dua pasien kanker lainnya yang ditolak di perbatasan meskipun nama mereka tercantum di dalam daftar evakuasi.

    BBCMona Al Shorafi diperbolehkan membawa kedua putrinya ke Turki, di mana dia menerima perawatan untuk kanker payudara.

    Salah satu dari mereka, yang tidak ingin disebutkan namanya, memberi tahu kami bahwa dia juga seharusnya pergi pada 19 November, tetapi percaya bahwa dia ditolak karena pendampingnya adalah putranya yang masih kecil.

    Ia mengatakan otoritas perbatasan Palestina lebih memilih pendamping perempuan bagi pengungsi, untuk mengurangi kemungkinan bahwa mereka yang pergi bisa menjadi pejuang Hamas.

    Pasien lain, yang seharusnya dievakuasi ke Uni Emirat untuk perawatan pada Desember diberitahu di perbatasan bahwa para pejabat tidak dapat menemukan namanya.

    Dr Sobhi Skaik, Direktur Rumah Sakit Persahabatan Turki di Gaza, mengatakan kepada kami bahwa dari sekitar 10.000 pasien kanker Gaza, “hanya sekitar 3.800 nama telah diberi izin untuk meninggalkan Gaza untuk perawatan di luar negeri”.

    “Namun kenyataannya hanya sekitar 600 telah meninggalkan Jalur Gaza sejak awal perang, baik orang dewasa atau anak-anak “.

    Bagaimana cara kerja proses evakuasi?

    Kami telah berbicara dengan dokter di Gaza, pejabat kementerian kesehatan di Tepi Barat, dan diplomat Palestina di Mesir untuk lebih memahami proses evakuasi yang rumit.

    Seorang dokter atau rumah sakit di Gaza menominasikan pasien yang membutuhkan perawatan medis paling mendesak ke kementerian kesehatan yang dikelola Hamas di Gaza.

    Nama-nama itu kemudian dikirim ke pihak pemerintah Mesir, yang melakukan pemeriksaan keamanan. Setelah Mesir menyetujuinya, daftar tersebut kemudian diperiksa oleh otoritas Israel, yang juga harus menyetujui nama-nama tersebut.

    Sesudah daftar akhir disetujui, dokumen itu dibagikan kepada negara-negara yang mengatakan mereka bersedia menerima pasien dan dipublikasikan secara daring.

    Setiap kelompok pasien disetujui untuk pergi pada tanggal tertentu. Namun, apakah seorang pasien akhirnya diizinkan untuk keluar dari Gaza tergantung pada keputusan penjaga perbatasan Palestina.

    Baca juga:

    Ketika ditanya mengapa banyak pasien tidak diizinkan lewat, Kementerian Pertahanan Israel mengatakan kepada kami:

    “Perbatasan Rafah berada di bawah kuasa Mesir. Oleh karena itu, dari pihak Israel, tidak ada pembatasan jumlah pasien yang dapat menyeberang perbatasan Rafah untuk mendapatkan perawatan medis di luar Jalur Gaza.”

    Kementerian Kesehatan Mesir, Kementerian Luar Negeri Mesir, dan otoritas perbatasan Palestina menolak menjawab pertanyaan kami tentang proses evakuasi pasien dari Gaza.

    Pemerintah Turki mengatakan pada awal November bahwa mereka bersedia menerima hingga 1.000 pasien kanker, sementara Uni Emirat Arab mengumumkan bahwa mereka juga akan menerima 1.000 pasien kanker dan 1.000 anak-anak yang terluka.

    Para pejabat Turki mengatakan kepada kami bahwa negara itu saat ini sedang merawat beberapa ratus pasien kanker dan terluka dari Gaza, dan bersedia menerima ratusan lainnya.

    “Jika Gaza memberi kami daftar 600 orang, kami tidak memilah-milah [pasien yang boleh masuk]. Bagi kami, semakin banyak pasien dan orang terluka yang dapat dikirim, semakin baik,” kata seorang pejabat Turki.

    “Kami memiliki kapasitas untuk merawat mereka semua,” lanjutnya.

    Uang sebagai jalan keluar

    Tetapi, ada cara-cara lain yang digunakan orang agar bisa keluar dari Gaza.

    Perang itu menimbulkan monopoli yang menguntungkan bagi satu agen perjalanan Mesir, Hala, yang dilaporkan mengenakan biaya US$ 5.000 (setara Rp77,8 juta) per orang bagi warga Palestina yang ingin meninggalkan Gaza dalam waktu satu hingga dua pekan.

    Sebelum perang, mereka menetapkan harga US$350 (setara Rp5,45 juta) per orang untuk pergi dari Gaza ke Mesir.

    Setelah 7 Oktober, harganya meroket menjadi hampir US$12.000 (Rp186,9 juta) per orang, sebelum perusahaan membatasinya menjadi US$5.000 untuk orang dewasa Palestina dan US$2.500 (Rp38,9 juta) untuk anak-anak meskipun Hala tidak secara resmi mempromosikan ini.

    Biaya evakuasi untuk satu orang dewasa melebihi empat kali gaji tahunan rata-rata di Gaza.

    Di luar kantor Hala di Kairo, orang-orang berkerumun setiap hari, mencoba untuk mendapatkan kesempatan untuk keluar dari Gaza.

    Baca juga:

    Seorang pria Palestina, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan bahwa dia harus membayar untuk memasuki kantor Hala, dan melakukan pembayaran tambahan sebesar US$300 (Rp4,67 juta) kepada seorang staf Hala demi memasukkan keluarganya ke dalam daftar evakuasi.

    Ini merupakan biaya tambahan di luar US$10.000 (Rp155,7 juta) yang dia bayar untuk mengevakuasi istri dan dua anaknya.

    Kami berbicara dengan 10 orang yang menggunakan layanan Hala untuk meninggalkan Gaza. Mereka mengaku telah membayar hingga US$4.000 (Rp62,3 juta) kepada karyawan untuk mendapatkan perlakuan istimewa ketika mengevakuasi keluarga mereka.

    Beberapa dari mereka telah pergi dan beberapa masih menunggu untuk pergi.

    BBCOrang-orang berkerumun di luar kantor Hala di Kairo berharap untuk memasukan nama anggota keluarga mereka dalam daftar evakuasi.

    Permintaan yang tinggi juga memunculkan pasar sekunder berupa agen perantara yang memanfaatkan keputusasaan warga Palestina dengan keluarga yang terperangkap di Gaza dan mengklaim mereka bisa menaruh nama mereka di peringkat atas daftar evakuasi dengan harga tertentu.

    Seorang perantara di Mesir mengatakan kepada seorang perempuan bahwa dia bisa mengeluarkan dana US$2.500 tambahan untuk memasukan keluarganya di Gaza ke dalam daftar evakuasi.

    Dalam pesan suara yang ia bagikan kepada kami, agen itu mengatakan bahwa kontaknya di Hala “harus menerima uang di tangan” sebelum dia mendaftarkan nama dan bersikeras:

    “Saya melakukan ini untuk membantu Anda, saya bahkan tidak mengambil sepeser pun.”

    Keluar dari Gaza berkat koneksi politik

    Berbeda dengan Siham dan sebagian besar warga Palestina, orang-orang yang paling terhubung di Gaza dapat pergi tanpa mengeluarkan uang sama sekali.

    Kami menemukan nama-nama warga Palestina yang meninggalkan Gaza dengan menyamar sebagai warga negara Mesir.

    Mereka mengatakan kepada kami bahwa mereka dibantu meninggalkan Gaza oleh orang-orang dengan koneksi politik, yang telah menambahkan nama mereka ke daftar warga Mesir.

    Seorang perempuan, yang putranya membutuhkan perawatan medis mendesak, mengatakan orang-orang dengan koneksi politik membantu mereka masuk ke daftar VIP khusus, yang tidak dipublikasikan secara daring.

    Ia mengatakan kepada kami bahwa nama putranya “tidak muncul dalam daftar kementerian kesehatan. Namanya ada di daftar khusus lain” yang dibacakan di perbatasan.

    Baca juga:

    Baik Hala maupun Kementerian Luar Negeri Mesir tidak menanggapi pertanyaan kami tentang kegiatan perusahaan itu.

    Di Gaza, waktu hampir habis untuk Siham dan pasien kanker lainnya, yang terjebak dalam situasi suram dan birokrasi di perbatasan.

    Karena sudah putus asa dan ingin membantu ibunya pergi, putranya Saqr memberi tahu kami bahwa dia mencoba mengatur agar Siham bisa dievakuasi melalui perusahaan Hala.

    “Jika kami punya uang, kami tidak akan ragu-ragu. Ketika kami bertanya tentang evakuasi pribadi, mereka mengatakan minimum yang diminta Hala adalah US$5.000 (sekitar Rp77,8 juta), tetapi kami tidak mampu membayar US$5.000. “

    Setelah upaya pertamanya untuk menyeberang, Siham kembali ke perbatasan empat kali lagi untuk melihat apakah mereka akan membiarkannya lewat, karena namanya sudah disetujui.

    Namun dia ditolak, dan kesehatannya sekarang memburuk dengan cepat.

    “Saya hampir tidak bisa berjalan selangkah tanpa merasa pusing sekarang. Saya tidak tahu apa yang sedang mereka tunggu,” katanya.

    Berita terkait

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Perang Gaza dan Ramadan yang Suram di Palestina

    Perang Gaza dan Ramadan yang Suram di Palestina

    Gaza City

    Menjelang bulan suci Ramadan, jalanan Kota Tua Yerusalem Timur lebih sepi dari biasanya. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tidak ada lampu Ramadan yang berjejer meriah di gang-gang sempit. Suasananya suram, dirundung ketidakpastian tentang bagaimana bulan suci puasa akan berlangsung.

    “Kami tidak merasakan Ramadan,” kata Um Ammar, sambil berjalan di sepanjang Jalan Al-Wad, salah satu jalan raya utama kota kuno tersebut. Perang di Gaza ada dalam pikiran semua orang, katanya. Menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas, sekitar 31.000 orang telah terbunuh dalam konflik itu, dan lembaga bantuan memperingatkan akan terjadinya kelaparan.

    Perang di Gaza dipicu oleh serangan Hamas ke Israel 7 Oktober tahun lalu, yang menewaskan lebih dari 1.200 orang. Hamas juga menculik lebih dari 200 orang ke Gaza. Hamas dikategorikan sebagai organisasi teroris oleh AS, Uni Eropa, Jerman dan beberapa negara lain.

    “Kami akan berbuka puasa di sini. Tapi banyak orang yang tidak bisa makan karena tidak ada makanan di Gaza,” jelas Ammar merujuk pada makanan berbuka puasa saat matahari terbenam.

    “Ketika orang-orang duduk mengelilingi meja, Ramadan macam apa yang kita bicarakan? Ini bukan Ramadan, ini lebih terasa seperti kebangkitan untuk menyampaikan belasungkawa,” katanya.

    Sentimen Um Ammar juga diamini oleh orang lain di lingkungan tersebut, seperti Hashem Taha yang menjalankan toko rempah-rempah di Jalan Al-Wad. “Yerusalem merasa sangat sedih, masyarakat di Gaza adalah rakyat kami, mereka adalah keluarga, dan kami sangat terdampak dengan apa yang kami lihat di sana,” kata Taha.

    Harapan agar Ramadan tetap tenang

    Di dekat toko Taha, polisi perbatasan Israel menghentikan pemuda Palestina untuk memeriksa identitas dan barang-barang mereka. “Mereka telah mempersulit keadaan dan selalu menekan orang,” kata Taha.

    Tahun ini, perang di Gaza, memberikan bayangan gelap pada bulan Ramadan. Di masa lalu, ketegangan berpusat di sekitar kompleks Masjid Al-Aqsa, yang dikenal oleh umat Islam sebagai Haram al-Sharif atau Tempat Suci, dan bagi orang Yahudi sebagai Temple Mount.

    Israel buka pintu Masjid Al-Aqsa selama Ramadan

    Selama Ramadan, ratusan ribu umat Islam biasanya berkumpul untuk salat di alun-alun besar depan Masjid Al-Aqsa.

    Hamas berupaya memanfaatkan nilai simbolis Al-Aqsa bagi warga Palestina dan muslim di seluruh dunia untuk meningkatkan tekanan. Pekan lalu, dalam pidatonya di televisi, pemimpin Hamas Ismail Haniyeh menyerukan kepada warga Palestina untuk melakukan pawai ke Masjid Al-Aqsa pada hari pertama Ramadan.

    Minggu ini, pada 5 Maret, pemerintah Israel mengatakan tidak akan memberlakukan pembatasan baru terhadap jumlah jamaah. “Selama minggu pertama Ramadan, jamaah akan diizinkan memasuki Temple Mount dalam jumlah yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya,” mengacu pada pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor Perdana Menteri Israel.

    “Ramadan adalah suci bagi umat Islam; kesuciannya akan dijunjung tinggi tahun ini, seperti yang dilakukan setiap tahun.”

    Namun, ia juga menambahkan, “penilaian mingguan terhadap aspek keamanan akan dilakukan.”

    Salat dalam ‘ketenangan dan ketenteraman’ di Al-Aqsa

    Para pimpinan umat muslim menyambut baik keputusan pemerintah Israel tersebut.

    “Kami sangat senang bahwa di bulan yang penuh berkah ini ada hal-hal yang mulai terlihat jelas bagi umat Islam terkait dibukanya pintu Masjid Al-Aqsa bagi seluruh pengunjung tanpa batasan usia,” kata Syekh Azzam al-Khatib kepada DW di Yerusalem.

    Dia adalah Direktur Wakaf Yerusalem, badan yang bertanggung jawab menerapkan hak asuh Yordania atas tempat-tempat suci Islam dan Kristen di Yerusalem dan sekitarnya.

    “Tujuan kami salat, ibadah, dan puasa di sana, serta bisa mencapai masjid dengan ketenangan dan ketenteraman seutuhnya. Dan juga meninggalkan masjid dalam ketenangan dan ketenteraman seutuhnya,” ujarnya.

    Awal Ramadan juga telah ditetapkan sebagai tenggat waktu bagi upaya mediator AS, Qatar, dan Mesir baru-baru ini untuk menengahi kesepakatan sandera baru dan gencatan senjata sementara antara Israel dan Hamas. Namun, kesepakatan untuk membebaskan 134 sandera Israel yang diyakini masih ditahan oleh Hamas masih belum tercapai.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Ada harapan di Gaza bahwa gencatan senjata, meskipun hanya bersifat sementara, akan memberikan kelonggaran. Setidaknya ketakutan dan kecemasan akan berkurang, kata Nour al-Muzaini kepada DW melalui WhatsApp. Pria berusia 36 tahun ini telah berpindah-pindah selama enam bulan terakhir dari Kota Gaza ke Khan Younis dan kemudian ke kota perbatasan Rafah.

    “Di bulan Ramadan kita menjalankan ritual yang merupakan bagian integral dari kehidupan normal kita, seperti berbuka puasa, berdoa dan beribadah. Ini adalah bulan rahmat dan pengampunan, tetapi sulit untuk dilaksanakan ketika Anda dalam pengungsian,” katanya.

    Ramadan suram

    Tamer Abu Kwaik paling mengkhawatirkan anak-anaknya. Dia dan keluarganya kini tinggal di tenda di Rafah, setelah melakukan perjalanan dari Gaza utara. Ramadan, kata Abu Kwaik, selalu menjadi momen spesial bagi keluarga.

    “Pada masa sebelum perang, kami biasa menciptakan suasana yang indah untuk anak-anak. Namun sekarang, di tengah perang, kami melakukan yang terbaik untuk membuat mereka tersenyum. Namun, saat saya mendekorasi tenda, saya menyadari hal itu tidak akan terjadi. Tidak akan semeriah dulu,” ujarnya melalui pesan suara WhatsApp dari Rafah.

    Ketidakpastian mengenai apa yang akan terjadi sangat sulit untuk diatasi.

    “Kami berusaha mengatasi krisis ini secara psikologis, berharap perang akan segera berakhir dan akan ada gencatan senjata sehingga kami dapat kembali ke rumah,” kata Abu Kwaik.

    “Rumah saya sendiri telah dihancurkan; sebagian dari sebuah bangunan telah hancur total. Saya sering bertanya-tanya apa yang akan saya lakukan ketika perang berakhir.”

    Jika kesepakatan baru mengenai penyanderaan tidak tercapai, Israel menyatakan akan memperluas operasi daratnya hingga ke Rafah, tempat sekitar 1,4 juta pengungsi Palestina saat ini mencari perlindungan.

    Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menegaskan bahwa “IDF (Pasukan Pertahanan Israel) akan terus beroperasi melawan semua batalion Hamas di seluruh Jalur Gaza, dan itu termasuk Rafah, benteng terakhir Hamas. Siapa pun yang menyuruh kami untuk tidak beroperasi di Rafah berarti menyuruh kami kalah perang. Itu tidak akan terjadi.”

    (rs/gtp/hp)

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Serangan Israel Tewaskan 10 Orang di Suriah, Kebanyakan Warga Sipil

    Serangan Israel Tewaskan 10 Orang di Suriah, Kebanyakan Warga Sipil

    Damaskus

    Korban tewas akibat serangan udara yang dilancarkan Israel terhadap target milisi pro-Iran di wilayah kota Homs, Suriah, pada Rabu (7/2) pagi bertambah menjadi sedikitnya 10 orang. Enam orang di antara korban tewas diidentifikasi sebagai warga sipil.

    “Sepuluh orang, termasuk enam warga sipil dan dua petempur Hizbullah, tewas dalam serangan Israel terhadap sebuah bangunan di area Hamra di Homs,” ucap kepala Syrian Observatory for Human Rights, Rami Abdel Rahman, kepada AFP, Rabu (7/2/2024).

    Serangan udara Israel itu, sebut Abdel Rahman, meratakan sebuah bangunan di salah satu distrik paling makmur di area tersebut. Serangan itu juga menghantam sejumlah target lainnya terkait kelompok-kelompok yang didukung Iran.

    Dalam pernyataannya, Abdel Rahman menyebut enam warga sipil yang tewas terdiri atas tiga pelajar dan seorang wanita, dengan dua korban lainnya belum diidentifikasi.

    Sementara seorang sumber dari kelompok Hizbullah mengonfirmasi kepada AFP bahwa dua anggota mereka termasuk di antara korban tewas. Hizbullah merupakan kelompok militan yang bermarkas di Lebanon dan didukung Iran. Kelompok ini turut mengerahkan personelnya dalam konflik berkepanjangan di Suriah.

    Kementerian Pertahanan Suriah melaporkan adanya serangan udara Israel di wilayahnya, namun tidak memberikan angka pasti jumlah korban serangan tersebut.

    “Musuh Israel melancarkan serangan udara terhadap sejumlah lokasi di Homs dan area pinggirannya… menewaskan dan melukai sejumlah warga sipil,” demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Suriah.

    Televisi pemerintah Damaskus menayangkan rekaman tim penyelamat yang mencari korban selamat di antara reruntuhan bangunan.

    Israel telah melancarkan ratusan serangan udara ke wilayah Suriah, sejak perang pecah tahun 2011 silam. Sejak perang berkecamuk antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza pada Oktober tahun lalu, Tel Aviv semakin meningkatkan serangannya terhadap pasukan milisi yang didukung Iran di negara tetangganya tersebut.

    Pekan lalu, Amerika Serikat (AS) juga melancarkan serangan udara terhadap milisi pro-Iran di wilayah Irak dan Suriah untuk membalas serangan drone yang menewaskan tiga tentaranya di Yordania. Dilaporkan bahwa rentetan serangan Washington itu menewaskan total sedikitnya 45 orang di Irak dan Suriah.

    Israel jarang berkomentar mengenai serangan-serangannya ke Suriah. Namun Tel Aviv berulang kali menegaskan bahwa mereka tidak akan membiarkan Iran memperluas kehadirannya di wilayah Suriah.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 5 Orang Tewas Akibat Serangan Israel di Suriah

    5 Orang Tewas Akibat Serangan Israel di Suriah

    Jakarta

    Israel melancarkan serangan di Homs, Suriah. Akibat serangan itu lima orang meninggal dunia, tiga diantaranya warga sipil.

    Dilansir AFP, Rabu (7/2/2024), Kementerian Pertahanan Suriah melaporkan jumlah warga sipil yang tewas dalam serangan ini tidak terhitung. Kementerian Pertahanan memantau pergerakan serangan Israel ini melalui alat pemantau perang.

    “Lima orang tewas termasuk tiga warga sipil – seorang wanita, seorang anak, dan seorang pria – dan tujuh lainnya terluka dalam serangan Israel terhadap sebuah bangunan di lingkungan Hamra di kota Homs,” kata Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, memperbarui jumlah korban sebelumnya sebanyak empat orang.

    Terkait identitas dua korban yang bukan warga sipil hingga saat ini belum diketahui.

    Kementerian pertahanan Suriah melaporkan bahwa “musuh Israel melancarkan serangan udara dari arah utara Tripoli (Lebanon) yang menargetkan sejumlah lokasi di kota Homs dan pedesaannya… membunuh dan melukai sejumlah warga sipil”.

    Televisi pemerintah Suriah menyiarkan rekaman tim penyelamat mencari-cari di antara puing-puing bangunan yang runtuh dan membawa seseorang dengan tandu. Sebelumnya, televisi pemerintah Suriah melaporkan ‘serangan Israel’ di Suriah tengah, di Provinsi Homs.

    Pekan lalu, Amerika Serikat (AS) melancarkan serangan terhadap kelompok-kelompok yang didukung Iran di Suriah dan Irak, menewaskan puluhan orang sebagai pembalasan atas serangan mematikan terhadap pasukan Amerika di Yordania.

    Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia mengatakan Senin lalu, serangan Israel di dekat Damaskus menewaskan delapan orang, termasuk pejuang pro-Iran.

    Selama lebih dari satu dekade perang saudara di Suriah, Israel melancarkan ratusan serangan udara di negara tersebut, terutama menargetkan pasukan yang didukung Iran serta posisi tentara Suriah. Namun serangan semacam itu semakin meningkat sejak perang di Gaza antara Israel dan Hamas dimulai pada 7 Oktober.

    Lihat Video ‘Korban Tewas Serangan Israel di Gaza Tembus 27.585 Jiwa’:

    (zap/yld)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kompaknya Rusia dan China Serang AS di DK PBB

    Kompaknya Rusia dan China Serang AS di DK PBB

    Jakarta

    Pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) kali ini menjadi ajang kecaman dari Rusia dan China ke Amerika Serikat (AS). Kedua negara sohib Iran ini tidak terima AS mengacak-acak Timur Tengah seperti yang terjadi belakangan ini.

    Seperti dilansir AFP, Selasa (6/2/2024), militer AS menyerang puluhan target terkait Iran di wilayah Irak dan Suriah pada Jumat (2/2) malam hingga Sabtu (3/2) lalu, sebagai pembalasan atas serangan drone yang menewaskan tiga tentara AS di pangkalan Yordania pada 28 Januari lalu.

    Serangan-serangan udara AS yang menargetkan unit pasukan elite Iran dan kelompok milisi yang didukung Teheran, telah memicu kekhawatiran bahwa perang yang berkecamuk antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza bisa berubah menjadi konflik regional.

    “Sudah jelas bahwa serangan udara Amerika secara spesifik, secara sengaja bertujuan untuk mengobarkan konflik,” tuding Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB yang digelar Senin (5/2) waktu setempat. Pertemuan itu diusulkan oleh Moskow.

    Duta Besar China untuk PBB, Jun Zhang, melontarkan tudingan serupa dalam forum yang sama. “Tindakan AS pasti memperburuk lingkaran setan kekerasan di Timur Tengah,” sebutnya.

    Selanjutnya, kata pihak PBB:

    Kata pihak PBB

    Kemarahan atas serangan-serangan Israel yang menghancurkan Jalur Gaza telah berkembang di kawasan Timur Tengah, memicu rentetan tindak kekerasan yang melibatkan kelompok-kelompok yang didukung Iran di Lebanon, Irak, Suriah, dan Yaman.

    Wakil Sekretaris Jenderal PBB urusan politik dan pembangunan perdamaian, Rosemary DiCarlo, menyerukan agar “semua pihak untuk mundur dari jurang konflik dan mempertimbangkan kerugian manusia dan ekonomi tak terhindarkan akibat potensi konflik regional”.

    “Saya mengimbau Dewan (Keamanan PBB) untuk terus secara aktif melibatkan semua pihak terkait demi mencegah eskalasi lebih lanjut dan memperburuk ketegangan merusak perdamaian dan keamanan regional,” cetus DiCarlo dalam pernyataannya.

    Orang-orang memprotes serangan AS dan Inggris ke Yaman melawan pasukan Houthi yang didukung Iran, saat demo di Seattle, Washington, AS, 12 Januari 2024 silam. (Reuters/David Ryder)

    Kata Iran

    Serangan udara AS memicu kecaman keras dari pemerintah Irak dan Suriah, juga dari Iran, yang sebelumnya menyangkal terlibat dalam serangan yang menewaskan tentara AS di Yordania.

    “Setiap upaya untuk mengaitkan tindakan-tindakan ini dengan Iran atau Angkatan Bersenjatanya adalah menyesatkan, tidak berdasar, dan tidak bisa diterima,” ucap Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, kepada Dewan Keamanan PBB.

    Lebih lanjut, dia menegaskan jika Iran menghadapi “ancaman, serangan, atau agresi apa pun yang mempengaruhi keamanannya” maka Teheran “tidak akan ragu untuk menggunakan hak-hak yang melekat padanya… untuk merespons dengan tegas”.

    Selanjutnya, AS malah ngegas:

    AS ingin lindungi personelnya

    Gedung Putih mengatakan pada Minggu (4/2) waktu setempat bahwa AS merencanakan lebih banyak serangan balasan. Penegasan serupa disampaikan oleh Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Robert Wood.

    “Biar saya perjelas, Amerika Serikat tidak menginginkan lebih banyak konflik di kawasan tersebut ketika kami secara aktif berupaya untuk mengatasi dan meredakan konflik di Gaza,” ujarnya.

    “Kami tidak mencari konflik langsung dengan Iran, namun kami akan terus mempertahankan personel-personel kami dari serangan-serangan yang tidak bisa diterima. Titik,” tegas Wood.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Iran Kutuk Serangan AS di Irak-Suriah: Itu Kesalahan Strategis

    Iran Kutuk Serangan AS di Irak-Suriah: Itu Kesalahan Strategis

    Teheran

    Iran mengomentari serangan udara yang dilancarkan Amerika Serikat (AS) terhadap puluhan target terkait pasukan elite Garda Revolusi dan milisi pro-Teheran di Irak dan Suriah. Teheran mengecam serangan itu sebagai “kesalahan strategis” yang dilakukan Washington, musuh bebuyutannya.

    Iran tidak menyebut lebih lanjut apakah rentetan serangan udara AS itu memicu korban jiwa pada pihaknya atau tidak.

    “Serangan tadi malam terhadap Suriah dan Irak merupakan tindakan sangat berani dan menjadi kesalahan strategis lainnya yang dilakukan pemerintah AS, yang tidak akan menghasilkan apa-apa selain meningkatkan ketegangan dan instabilitas di kawasan,” sebut juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Sabtu (3/2/2024).

    “Serangan militer AS terhadap Irak, Suriah dan Yaman hanya memenuhi tujuan rezim Zionis,” ujarnya, merujuk pada Israel yang merupakan sekutu Israel.

    Lebih lanjut, Kanani menyebut serangan AS itu sebagai “pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Irak dan Suriah, terhadap hukum internasional, dan pelanggaran terang-terangan terhadap piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa”.

    Kecaman serupa juga disampaikan oleh Irak dan Suriah dalam tanggapan mereka atas serangan udara AS tersebut.

    Militer AS mengumumkan pasukannya telah melancarkan serangan terhadap lebih dari 85 target terkait Pasukan Quds pada Garda Revolusi Iran dan kelompok-kelompok milisi yang berafiliasi dengan Teheran di wilayah Irak dan Suriah pada Jumat (2/2) waktu setempat.

    Menurut seorang pejabat AS yang enggan disebut namanya, sebanyak 85 target yang digempur AS itu ada di sedikitnya tujuh lokasi berbeda, dengan tiga lokasi di wilayah Irak dan empat lokasi di wilayah Suriah.

    Serangan itu merespons serangan drone yang menewaskan tiga tentara AS dan melukai puluhan orang lainnya di pangkalan Yordania pada akhir pekan lalu.

    Komando Pusat AS atau CENTCOM mengungkapkan bahwa target-target serangannya mencakup pusat komando dan kendali serta intelijen, kemudian gudang senjata yang digunakan oleh Pasukan Quds dan milisi pro-Iran, lalu tempat penyimpanan roket, rudal dan drone, serta fasilitas rantai pasokan logistik dan amunisi.

    Presiden Joe Biden, saat berbicara usai serangan dilancarkan, memperingatkan bahwa respons AS akan “terus berlanjut pada waktu dan tempat yang kami pilih”.

    Sementara itu, berdasarkan laporan kelompok pemantau konflik Syrian Observatory for Human Rights, sedikitnya 18 petempur pro-Iran tewas akibat serangan AS di wilayah Suriah. Sedangkan laporan pemerintah Baghdad menyebut sedikitnya 16 orang, termasuk beberapa warga sipil, tewas dalam serangan di wilayah Irak.

    Beberapa waktu lalu, militer AS juga melancarkan serangan udara terhadap kelompok Houthi, yang didukung Iran, di wilayah Yaman. Serangan itu merespons rentetan serangan Houthi terhadap kapal-kapal komersial di Laut Merah.

    Houthi mulai menargetkan kapal-kapal di Laut Merah pada November tahun lalu, dengan mengatakan mereka menyerang kapal-kapal terkait Israel sebagai bentuk solidaritas untuk warga Palestina di Jalur Gaza yang terus digempur militer Tel Aviv.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Serangan Udara AS di Irak Tewaskan 16 Orang, Termasuk Warga Sipil

    Serangan Udara AS di Irak Tewaskan 16 Orang, Termasuk Warga Sipil

    Baghdad

    Sedikitnya 16 orang dilaporkan tewas akibat rentetan serangan udara Amerika Serikat (AS) terhadap target-target terkait Iran di wilayah Irak. Otoritas Baghdad melaporkan bahwa sejumlah warga sipil turut menjadi korban tewas dalam serangan militer AS tersebut.

    Seperti dilansir AFP, Sabtu (3/2/2024), juru bicara pemerintah Irak Bassem al-Awadi dalam pernyataannya menyebut serangan udara AS terhadap wilayah Irak bagian barat, pada Jumat (2/2) waktu setempat, telah menewaskan sedikitnya 16 orang, termasuk sejumlah warga sipil.

    Tidak disebutkan secara spesifik jumlah warga sipil yang tewas.

    Al-Awadi juga menyebut bahwa sekitar 23 orang lainnya mengalami luka-luka akibat serangan yang melibatkan sejumlah pesawat pengebom B-1 AS itu.

    Menurut Al-Awadi, serangan-serangan AS itu menghantam “lokasi-lokasi di wilayah Akashat dan Al-Qaim, termasuk wilayah di mana pasukan keamanan kami ditempatkan”.

    Militer AS, dalam pengumumannya, mengklaim telah melancarkan serangan terhadap lebih dari 85 target terkait Pasukan Quds pada Garda Revolusi Iran dan kelompok-kelompok milisi yang berafiliasi dengan Teheran di wilayah Irak dan Suriah pada Jumat (2/2) waktu setempat.

    Serangan itu merespons serangan drone yang menewaskan tiga tentara AS dan melukai puluhan orang lainnya di pangkalan Yordania pada akhir pekan lalu.

    Komando Pusat AS atau CENTCOM mengungkapkan bahwa target-target serangannya mencakup pusat komando dan kendali serta intelijen, kemudian gudang senjata yang digunakan oleh Pasukan Quds dan milisi pro-Iran, lalu tempat penyimpanan roket, rudal dan drone, serta fasilitas rantai pasokan logistik dan amunisi.

    Menurut seorang pejabat AS yang enggan disebut namanya, sebanyak 85 target yang digempur AS itu berada di sedikitnya tujuh lokasi berbeda, dengan tiga lokasi di wilayah Irak dan empat lokasi di wilayah Suriah.

    AS Klaim Beritahu Irak Sebelum Menyerang, Baghdad Membantah!

    Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih AS John Kirby mengatakan kepada wartawan bahwa Washington telah memberitahu pemerintah Irak sebelum serangan dilancarkan pada Jumat (2/2) waktu setempat.

    “Kami telah memberitahu pemerintah Irak sebelum serangan tersebut,” ucap Kirby dalam pernyataannya.

    Klaim Kirby itu ditepis oleh Baghdad, yang membantah adanya koordinasi dengan Washington sebelum serangan dilancarkan.

    Al-Awadi menuduh AS telah melakukan “penipuan dan distorsi fakta”. Dia menyebut klaim Kirby itu sebagai “klaim tidak berdasar yang dibuat untuk menyesatkan opini publik internasional dan menghindari tanggung jawab hukum” atas apa yang disebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional.

    “Serangan udara agresif ini akan mendorong situasi keamanan di Irak dan kawasan ke tepi jurang,” sebutnya.

    Kecaman juga dilontarkan Al-Awadi terhadap penggunaan wilayah Irak sebagai “medan pertempuran untuk menyelesaikan masalah”. Dia menegaskan kembali seruan Baghdad untuk mengusir pasukan koalisi internasional pimpinan AS dari wilayah Irak.

    Al-Awadi, dalam pernyataannya, menyebut koalisi internasional itu telah “menyimpang dari tugas dan mandat yang diberikan” serta hanya “membahayakan keamanan dan stabilitas di Irak”.

    AS diketahui menempatkan sekitar 2.500 tentara di wilayah Irak dan sekitar 900 tentaranya di wilayah Suriah sebagai bagian koalisi internasional yang dibentuk tahun 2014 lalu, untuk memerangi kelompok radikal Islamic State (ISIS) — yang pernah menguasai sebagian besar wilayah kedua negara itu.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Militer AS Gempur Target Terkait Iran di Wilayahnya, Suriah Berang!

    Militer AS Gempur Target Terkait Iran di Wilayahnya, Suriah Berang!

    Damaskus

    Pemerintah Suriah memberikan reaksi keras atas serangan udara yang dilancarkan militer Amerika Serikat (AS) terhadap target terkait Iran di negara tersebut. Damaskus mengecam serangan Washington itu sebagai pelanggaran kedaulatan Suriah.

    Seperti dilansir AFP, Sabtu (3/2/2024), rentetan serangan yang dilancarkan militer AS ke wilayah Suriah, juga Irak, pada Jumat (2/2) waktu setempat dimaksudkan untuk merespons serangan drone yang menewaskan tiga tentara AS dan melukai puluhan orang lainnya di pangkalan Yordania pada akhir pekan lalu.

    Militer AS melancarkan serangan terhadap lebih dari 85 target terkait Pasukan Quds pada Garda Revolusi Iran dan kelompok-kelompok milisi yang berafiliasi dengan Teheran di sejumlah lokasi di wilayah Irak dan Suriah.

    Kementerian Luar Negeri Suriah, dalam pernyataannya, menyebut serangan AS itu telah “memperparah konflik di Timur Tengah dengan cara yang sangat berbahaya”.

    Disebutkan juga bahwa serangan itu menambah panjang “catatan pelanggaran kedaulatan Suriah” dan integritas wilayahnya oleh AS.

    “Mengecam pelanggaran terang-terangan Amerika ini dan dengan tegas menolak semua dalih dan kebohongan yang digunakan pemerintah Amerika untuk membenarkan serangan ini,” tegas Kementerian Luar Negeri Suriah dalam tanggapannya.

    Tidak disebutkan lebih lanjut oleh militer Suriah soal jumlah warga sipil dan tentara yang tewas. Laporan kelompok pemantau konflik Suriah, Syrian Observatory for Human Rights, sebelumnya menyebut bahwa “sedikitnya 18 petempur pro-Iran tewas” di wilayah Suriah bagian timur.

    Lebih lanjut, militer Suriah mengecam pendudukan pasukan AS di wilayahnya. “Pendudukan sebagian wilayah Suriah oleh pasukan AS tidak dapat dilanjutkan,” tegas militer Suriah.

    Militer Suriah, dalam pernyataannya, juga menegaskan “tekad untuk membebaskan seluruh wilayah Suriah dari terorisme dan pendudukan”.

    AS menyalahkan kelompok milisi pro-Iran sebagai dalang atas serangan drone yang menewaskan tiga tentara di Yordania. Namun Washington tidak melancarkan serangan langsung terhadap wilayah Iran, dengan kedua negara tampaknya sama-sama ingin menghindari perang besar-besaran.

    AS diketahui menempatkan sekitar 900 tentaranya di wilayah Suriah dan sekitar 2.500 tentara di wilayah Irak sebagai bagian koalisi internasional melawan kelompok radikal Islamic State (ISIS) — yang pernah menguasai sebagian besar wilayah kedua negara itu satu dekade lalu.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Tak Hanya Serang Irak-Suriah, AS Beri Sanksi Baru ke Pejabat Militer Iran

    Tak Hanya Serang Irak-Suriah, AS Beri Sanksi Baru ke Pejabat Militer Iran

    Washington DC

    Amerika Serikat (AS) menjatuhkan rentetan sanksi terbaru untuk para pejabat Garda Revolusi Iran. Penjatuhan sanksi itu bertepatan dengan serangan udara yang dilancarkan militer Washington terhadap target-target terkait Iran di wilayah Irak dan Suriah.

    Rentetan serangan itu merupakan merespons atas serangan drone yang menewaskan tiga tentara AS dan melukai puluhan orang lainnya di pangkalan Yordania pada akhir pekan lalu. Washington menganggap kelompok milisi pro-Iran yang ada di Irak dan Suriah sebagai dalang di balik serangan mematikan tersebut.

    Departemen Keuangan AS, dalam pernyataannya seperti dilansir AFP, Sabtu (3/2/2024), mengumumkan penjatuhan sanksi terhadap enam pejabat pada komando siber-elektronik Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) terkait aktivitas mereka menargetkan infrastruktur penting.

    Dalam pemberitahuan terpisah, Departemen Keuangan AS menyatakan pihaknya juga menjatuhkan sanksi terhadap jaringan pemasok yang menyediakan “bahan dan teknologi sensitif untuk program rudal balistik dan kendaraan udara tak berawak (UAV) Iran”.

    Dalam langkah ketiga, para jaksa AS mengumumkan mereka telah menyita dana sebesar US$ 108 juta yang digunakan dalam skema pencucian uang terkait minyak untuk mendanai Pasukan Quds pada Garda Revolusi Iran.

    Militer AS melancarkan serangan terhadap lebih dari 85 target terkait Pasukan Quds pada Garda Revolusi Iran dan kelompok-kelompok milisi yang berafiliasi dengan Teheran di wilayah Irak dan Suriah pada Jumat (2/2) waktu setempat.

    Presiden Joe Biden, saat berbicara usai serangan dilancarkan, memperingatkan bahwa respons AS akan “terus berlanjut pada waktu dan tempat yang kami pilih”.

    Departemen Keuangan AS, saat menjatuhkan sanksi terbaru pada Jumat (2/2) waktu setempat, menyebut para pelaku siber yang berafiliasi dengan Garda Revolusi Iran baru-baru ini meretas dan memposting gambar di layar pengontrol yang diproduksi oleh perusahaan Israel, Unitronics.

    “Akses tidak sah terhadap sistem infrastruktur penting dapat memungkinkan tindakan yang merugikan masyarakat dan menyebabkan konsekuensi kemanusiaan yang menghancurkan,” sebut Departemen Keuangan AS dalam pernyataannya.

    Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS menambahkan bahwa “para pelaku menggunakan kredensial default untuk menampilkan pesan anti-Israel” pada interface layar pengontrol tersebut.

    Secara terpisah, AS menjatuhkan sanksi terhadap empat entitas yang berbasis di Iran dan Hong Kong, dengan menyebut mereka “beroperasi sebagai entitas pengadaan rahasia” bagi individu-individu yang secara aktif mendukung organisasi militer Iran, seperti Garda Revolusi Iran.

    Target lainnya adalah Perusahaan Minyak dan Petroleum China yang berbasis di Hong Kong, yang diduga terlibat dalam penjualan “komoditas Iran senilai ratusan juta dolar” untuk kepentingan Pasukan Quds — sayap operasi luar negeri pada Garda Revolusi Iran.

    Dakwaan terorisme, penghindaran sanksi, penipuan dan pencucian uang diungkapkan jaksa AS di New York terhadap tujuh tokoh kunci dalam jaringan pencucian uang terkait minyak tersebut.

    “Dakwaan hari ini menunjukkan bagaimana, seperti yang dituduhkan, pasukan Quds IRGC membangun jaringan internasional yang luas yang terdiri atas perusahaan-perusahaan terdepan untuk mencuci minyak Iran yang dikenai sanksi dengan menggunakan kebohongan, pemalsuan, dan ancaman kekerasan,” sebut jaksa AS Damian Williams dalam pernyataannya.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini