Negara: Yordania

  • Netanyahu Resmi Jadi Buronan ICC, Apakah Bisa Ditangkap di RI?

    Netanyahu Resmi Jadi Buronan ICC, Apakah Bisa Ditangkap di RI?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu resmi menjadi buronan mahkamah Pidana Internasional (ICC), Kamis (21/11/2024). Hal ini menjadi resmi setelah ICC mengeluarkan perintah penangkapan terhadap kepala pemerintahan Israel itu.

    Dalam sebuah pernyataan, selain Netanyahu ICC menjatuhkan perintah penangkapan kepada mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, dan juga Kepala Militer Hamas Mohammed Deif. Ketiganya dituding telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang dalam pertempuran di Gaza.

    “Perdana Menteri (Benjamin) Netanyahu sekarang secara resmi menjadi buronan,” kata Sekretaris Jenderal Amnesty Agnes Callamard, dikutip AFP.

    Langkah baru ICC ini secara teoritis membatasi pergerakan Netanyahu. Karena salah satu negara dari 124 anggota nasional pengadilan tersebut wajib menangkapnya di wilayah mereka.

    Dalam situsnya, negara-negara tersebut merupakan negara yang telah meratifikasi Statuta Roma, yang diadopsi pada tahun 1998 dan diimplementasikan pada 2002. Dalam hal ini, Indonesia bukanlah merupakan salah satu negara yang meratifikasi Statuta Roma, sehingga perintah penangkapan ICC ini tidak berlaku di RI.

    Berikut daftar anggota ICC sesuai dengan Statuta Roma berdasarkan situsnya:

    Afganistan

    Albania

    Andorra

    Antigua dan Barbuda

    Argentina

    Armenia

    Australia

    Austria

    Bangladesh

    Barbados

    Belgia

    Belize

    Benin

    Bolivia

    Bosnia dan Herzegovina

    Botswana

    Brasil

    Bulgaria

    Burkina Faso

    Cabo Verde

    Kamboja

    Kanada

    Republik Afrika Tengah

    Chad

    Cile

    Kolombia

    Komoro

    Kongo

    Kepulauan Cook

    Kosta Rika

    Pantai Gading

    Kroasia

    Siprus

    Republik Ceko

    Republik Demokratik Kongo

    Denmark

    Djibouti

    Dominika

    Republik Dominika

    Ekuador

    El Salvador

    Estonia

    Fiji

    Finlandia

    Perancis

    Gabon

    Gambia

    Georgia

    Jerman

    Ghana

    Yunani

    Granada

    Guatemala

    Guinea

    Guyana

    Honduras

    Hongaria

    Islandia

    Irlandia

    Italia

    Jepang

    Yordania

    Kenya

    Kiribati

    Latvia

    Lesoto

    Liberia

    Liechtenstein

    Lithuania

    Luksemburg

    Madagaskar

    Malawi

    Maladewa

    Mali

    Malta

    Kepulauan Marshall

    Mauritius

    Meksiko

    Mongolia

    Montenegro

    Namibia

    Nauru

    Belanda

    Selandia Baru

    Nigeria

    Nigeria

    Makedonia Utara

    Norwegia

    Palestina

    Panama

    Paraguay

    Peru

    Polandia

    Portugal

    Republik Korea

    Republik Moldova

    Rumania

    Saint Kitts dan Nevis

    Santo Lusia

    Saint Vincent dan Grenadines

    Samoa

    San Marino

    Senegal

    Serbia

    Seychelles

    Sierra Leone

    Slowakia

    Slovenia

    Afrika Selatan

    Spanyol

    Suriname

    Swedia

    Swiss

    Tajikistan

    Timor Leste

    Trinidad dan Tobago

    Tunisia

    Uganda

    Britania Raya

    Republik Bersatu Tanzania

    Uruguay

    Vanuatu

    Venezuela

    Zambia

     

    (luc/luc)

  • Hamas-Turki Sambut Baik Surat Perintah ICC Tangkap Netanyahu, AS Menolak

    Hamas-Turki Sambut Baik Surat Perintah ICC Tangkap Netanyahu, AS Menolak

    Jakarta

    Dunia bereaksi atas langkah Pengadilan Kriminal Internasional atau International Criminal Court (ICC) menerbitkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sekutu Israel seperti Amerika Serikat geram, sementara kelompok Hamas menyambut baik putusan itu.

    Dilansir AFP, Kamis (21/11/2024), pengadilan juga mengeluarkan surat perintah untuk mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant serta kepala militer Hamas Mohammed Deif.

    Surat perintah dikeluarkan ICC sebagai tanggapan atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang dalam konflik berdarah yang dipicu oleh serangan kelompok militan Palestina pada tanggal 7 Oktober 2023 dan pembalasan Israel.

    AS Menolak

    Amerika Serikat menegaskan pihaknya menolak secara fundamental keputusan ICC. Gedung Putih menilai ICC tak memiliki yurisdiksi atas konflik tersebut.

    “Kami tetap sangat prihatin dengan tindakan terburu-buru Jaksa Penuntut untuk meminta surat perintah penangkapan dan kesalahan proses yang meresahkan yang menyebabkan keputusan ini. Amerika Serikat telah menjelaskan bahwa ICC tidak memiliki yurisdiksi atas masalah ini,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional.

    Mike Waltz selaku penasihat keamanan nasional yang baru di bawah pemerintahan Presiden terpilih AS Donald Trump, membela Israel dan menjanjikan “tanggapan yang kuat terhadap bias antisemit ICC & PBB pada bulan Januari.”

    Komentarnya mencerminkan kemarahan besar di kalangan Partai Republik, dengan beberapa menyerukan Senat AS untuk memberikan sanksi kepada ICC, yang beranggotakan 124 warga negara yang secara teori diwajibkan untuk menangkap individu yang tunduk pada surat perintah.

    Untuk diketahui, baik Amerika Serikat maupun Israel bukanlah anggota ICC dan keduanya telah menolak yurisdiksinya.

    Hamas: Ini Keadilan

    “(Ini) merupakan langkah penting menuju keadilan dan dapat mengarah pada pemulihan bagi para korban secara umum, tetapi tetap terbatas dan simbolis jika tidak didukung dengan segala cara oleh semua negara di seluruh dunia,” kata anggota biro politik Hamas Bassem Naim dalam sebuah pernyataan.

    Uni Eropa Sebut Surat Penangkapan Bersifat Mengikat

    Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Joseph Borrell mengatakan surat perintah itu bersifat “mengikat” dan harus dilaksanakan.

    “Ini bukan keputusan politik. Ini adalah keputusan pengadilan, pengadilan keadilan, pengadilan keadilan internasional. Dan keputusan pengadilan harus dihormati dan dilaksanakan,” katanya saat berkunjung ke Yordania.

    Amnesty International Sebut Netanyahu Buronan

    Amnesty International menyatakan bahwa kini Netanyahu resmi menjadi buronan. Pihaknya mendesak seluruh negara anggota ICC hingga sekutu Israel menunjukkan rasa hormat terhadap putusan tersebut.

    “Perdana Menteri Netanyahu sekarang resmi menjadi buronan,” kata Sekretaris Jenderal Amnesty Agnes Callamard dalam sebuah pernyataan.

    “Kami mendesak semua negara anggota ICC, dan negara-negara non-pihak termasuk Amerika Serikat dan sekutu Israel lainnya, untuk menunjukkan rasa hormat mereka terhadap keputusan pengadilan… dengan menangkap dan menyerahkan mereka yang dicari oleh ICC,” tambah Callamard.

    “Negara-negara anggota ICC dan seluruh masyarakat internasional tidak boleh berhenti sampai orang-orang ini diadili di hadapan hakim-hakim ICC yang independen dan tidak memihak.”

    Italia Akan Mengevaluasi

    Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani mengatakan pihaknya mendukung langkah ICC sambil terus mengevaluasi bersama.

    “Kami mendukung ICC, sambil selalu mengingat bahwa pengadilan harus memainkan peran hukum dan bukan peran politik. Kami akan mengevaluasi bersama dengan sekutu-sekutu kami apa yang harus dilakukan dan bagaimana menafsirkan keputusan ini,” kata Antonio.

    Argentina: Perbedaan Pendapat yang Mendalam

    Argentina “menyatakan perbedaan pendapatnya yang mendalam” dengan keputusan tersebut, yang “mengabaikan hak sah Israel untuk membela diri terhadap serangan terus-menerus oleh organisasi teroris seperti Hamas dan Hizbullah,” Presiden Javier Milei memposting di X.

    Turki: Keputusan Positif

    Turki menilai Keputusan ICC positif meskipun terlambat. Turki berharap keputusan pengadilan dapat mengakhiri genosida di Palestina.

    “(Itu) adalah keputusan yang terlambat tetapi positif untuk menghentikan pertumpahan darah dan mengakhiri genosida di Palestina,” kata Menteri Kehakiman Turki Yilmaz Tunc di X.

    “Penguasa Israel yang biadab, yang menargetkan saudara-saudari Palestina kita yang tidak bersalah… harus diadili sesegera mungkin atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan mereka.”

    (taa/lir)

  • Syariah bukan hanya fenomena agama, tapi juga ekonomi

    Syariah bukan hanya fenomena agama, tapi juga ekonomi

    Menteri Agama Nasaruddin Umar saat membuka penyelenggaraan Sharia International Forum (SHARIF) 2024 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara. (ANTARA/HO-Kemenag)

    Menag: Syariah bukan hanya fenomena agama, tapi juga ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 21 November 2024 – 10:41 WIB

    Elshinta.com – Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar memandang konsep syariah bukan hanya sebatas fenomena agama semata, tapi tampil menjadi fenomena ekonomi seperti munculnya halal food maupun gaya hidup halal di berbagai belahan dunia.

    “Ini satu pertanda bahwa syariah bukan lagi tampil sebagai fenomena agama, tetapi tampil sebagai fenomena ekonomi juga,” ujar Menag Nasaruddin Umar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Pernyataan Menag tersebut disampaikan dalam Sharia International Forum (SHARIF) 2024 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, pada Rabu hingga Kamis (20-21/11). Menag mengutip pernyataan Paus Benediktus yang menyebutkan bahwa satu-satunya cara yang bisa digunakan untuk menyelamatkan perekonomian dunia sekarang ini harus mengadopsi konsep ekonomi syariah.

    Hal ini bagi Menag menjadi salah satu alasan ekonomi syariah diyakini dapat memberikan solusi atas krisis yang dialami dunia, karena implementasi konsep di dalamnya yang adil. Menag juga mendorong perlu adanya literatur baru dalam syariat Islam agar tetap relevan untuk diartikulasikan dalam perkembangan ekonomi modern saat ini.

    “Mari kita membuat fikih muamalah yang kontemporer, yang bisa kompatibel dengan perkembangan zaman kita,” kata dia.

    Menurut Menag, saat ini ada sebuah otoritas yang turut mengintervensi apa yang dimaksud dengan kebenaran. Oleh karena itu, Menag mengungkapkan perlu adanya otoritas penguatan ilmu syariah yang akomodatif terhadap perkembangan zaman. Dengan digelarnya SHARIF 2024, Menag berharap forum akademis berskala internasional ini sebagai upaya pengartikulasian konsep syariah yang kompatibel dengan pasar saat ini, bukan berarti syariah yang mengalah dengan pasar.

    Forum ini juga akan menjadi agenda tahunan yang dalam penyelenggaraan perdananya diikuti oleh para sarjana, lembaga fatwa, dan delegasi dari 14 negara, yakni Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Persatuan Emirat Arab (PEA), Mesir, Yordania, Palestina, Qatar, Maroko, Arab Saudi, Tunisia, Turki, dan Australia.

    Menag juga menekankan agar konferensi ini dapat sesegera mungkin mendorong terciptanya konsep ekonomi syariah dan muamalah yang menjawab masalah-masalah kontemporer.

    “Semoga forum ini dapat menjadi peluang untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara sahabat guna mewujudkan inovasi global demi kemajuan bersama,” kata dia.

    Dengan mengusung tema Sharia Services by Government Toward Mashlaha Ammah (Pelayanan Syariah oleh Pemerintah Terhadap Kemaslahatan Bersama), forum yang diselenggarakan perdana ini berupaya untuk menekankan pentingnya keterlibatan negara dalam penyediaan layanan keagamaan Islam.

    Pelayanan dalam hal ini tidak hanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan umat Islam, tetapi juga untuk mempromosikan kehidupan warga negara dunia yang harmonis.

    Forum ini menjadi ajang bagi para peserta yang mewakili negaranya untuk bertukar pikiran, berkontribusi dan mengevaluasi praktik yang terjadi saat ini dalam hal yang berkaitan dengan tema-tema syariah yang berdampak dalam kehidupan umat Islam dan warga negara lainnya di dunia.

    Sumber : Antara

  • Peluang Terbuka Usai Bahrain Vs Australia Seri, Ini Skenario Timnas Indonesia Lolos Piala dunia 2026

    Peluang Terbuka Usai Bahrain Vs Australia Seri, Ini Skenario Timnas Indonesia Lolos Piala dunia 2026

    TRIBUNJATENG.COM – Skenario Timnas Indonesia untuk lolos ronde 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026.

    Tiket ke perhelatan akbar itu tak mustahil diraih Tim Garuda setelah mengalahkan Arab Saudi 2-0, (19/11/2024).

    Gol Timnas Indonesia diciptakan Marselino Ferdinan, menit ke-32 dan 57′.

    Mulanya Marselino menyelesaikan assist Ragnar Oratmangoen, sebelum giliran umpan kunci dari Calvin Verdonk yang membuat skor menjadi 2-0.

    Atas hasil tersebut, Timnas Indonesia berhak bertengger di peringkat ketiga klasemen.

    Posisi Timnas Indonesia pun makin lebih mantap setelah hasil imbang di antara dua pesaingnya yakni, Bahrain vs Australia.

    Yap, pertandingan yang dihelat di National Stadium berakhir dengan skor 2-2.

    Bahrain sempat unggul skor 2-1, sebelum dinetralkan oleh striker Australia melalui Kuseni Yengki pada perpanjangan menit babak kedua, 90+2′.

    Pesepak bola Timnas Indonesia Marselino Ferdinan bersama rekan setimnya merayakan gol yang dicetak ke gawang bola Timnas Arab Saudi. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

    Atas hasil pertandingan ini, menahan laju kedua tim di peringkat klasemen.

    Untuk Bahrain berada menempati posisi lima.

    Muharabi Dilmun (julukan Timnas Bahrain) bertengger di atas China yang menempati dasar klasemen.

    Sementara untuk Australia tertahan di runner-up klasemen.

    Tim Kangguru cuma mendapat dua poin dari dua laga terakhir (November 2024).

    Adapun hubungannya dengan Timnas Indonesia, bahwa pihak Australia tidaklah memasang barikade poin yang jomplang.

    Yap, Australia dan Timnas Indonesia hanya berjarak satu poin.

    Artinya, tim besutan Shin Tae-yong bisa mendepak Australia di empat laga tersisa.

    Di mana pada bulan Maret 2025, Timnas Indonesia bakal melewat ke Australia lebih dahulu sebelum menjamu Bahrain.

    Sementara bulan Juni 2025, Timnas Indonesia akan menjamu China sebelum menutup ronde 3 di markas Jepang.

    Di empat laga tersisa setidaknya Timnas Indonesia perlu mengamankan kemenangan saat partai kandang.

    Sementara untuk partai tandang, pasukan Garuda diharapkan bisa menahan imbang tuan rumah.

    Dengan usaha demikian, Timnas Indonesia diperkirakan mendampingi Jepang untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026.

    Terlebih pada agenda 2025, amunisi Timnas Indonesia diperkirakan bertambah dengan gabungnya pemain naturalisasi terbaru Ole Romeny.

    Klasemen Lengkap Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia

    Grup A

    1. Iran: 16 Poin

    2. Uzbekistan: 13 Poin

    3. Uni Emirat Arab: 10 Poin

    4. Qatar: 7 Poin

    5. Kirgistan: 3 Poin

    6. Korea Utara: 2 Poin

    Grup B

    1. Korea Selatan: 14 Poin

    2. Irak: 11 Poin

    3. Yordania: 9 Poin

    4. Oman: 6 Poin

    5. Kuwait: 4 Poin

    6. Palestina: 3 Poin

    Grup C

    1. Jepang: 16 Poin

    2. Australia: 7 Poin

    3. Timnas Indonesia:6 Poin

    4. Arab Saudi: 6 Poin

    5. Bahrain: 6 Poin

    6. China: 6 Poin

    (Tribunnews.com)

  • Bahas Palestina dengan Sekjen PBB, Prabowo Sampaikan Indonesia Siap Kirim Pasukan Perdamaian – Page 3

    Bahas Palestina dengan Sekjen PBB, Prabowo Sampaikan Indonesia Siap Kirim Pasukan Perdamaian – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, di Rio de Janeiro, Brasil, Minggu, 17 November 2024.

    Pertemuan tersebut berlangsung di sela-sela kunjungan Presiden Prabowo untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil.

    Dalam pertemuan ini, Prabowo menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung upaya PBB dalam isu-isu seperti keamanan pangan, pengentasan kemiskinan, pelanggaran hak asasi manusia, serta krisis di Palestina.

    Ia menyatakan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi, termasuk melalui pengiriman pasukan penjaga perdamaian apabila dibutuhkan. Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi Guterres dalam mendukung perdamaian dan keadilan internasional.

    “Kami sangat mengapresiasi, menghormati, dan mendukung sikap konsisten Anda dalam menegakkan perdamaian internasional, keadilan, dan hukum internasional. Sikap ini sangat menginspirasi kami, karena Anda konsisten dalam hal ini,” kata Prabowo Subianto di awal pertemuan, dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Senin (18/11/2024).

    Sementara itu, Sekjen PBB António Guterres memuji peran strategis Indonesia dalam kerja sama internasional. Guterres menganggap Indonesia sebagai mitra yang sangat penting bagi PBB.

    “Kami sepakat dengan Indonesia dalam kaitannya dengan aspek-aspek penting yang kita hadapi di dunia saat ini,” ucap Guterres.

    Sekjen PBB juga menyoroti kontribusi aktif Indonesia dalam kerja sama ASEAN-PBB dan peran pentingnya dalam menyikapi situasi di Myanmar serta kawasan Timur Tengah. Ia menyatakan kesiapan PBB untuk terus mempererat kerja sama dengan Indonesia dalam mewujudkan reformasi Dewan Keamanan PBB dan institusi keuangan internasional demi mencapai keadilan global.

    “Indonesia telah memainkan peran yang sangat penting dalam KTT mendatang dan kami ingin terus bekerja sama dengan Indonesia dalam persiapan reformasi di masa mendatang,” tutur Guterres.

    Prabowo tampak didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, dan Dubes RI untuk Brasil Edi Yusup.

     

    Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto ungkap sejumlah tawaran Indonesia untuk membantu rakyat Palestina di Gaza. Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara konferensi tingkat tinggi (KTT) di Yordania.

  • Bekali Peserta dengan Keterampilan dan Pengetahuan, BRI Peduli Berdayakan Eks Pekerja Migran Indonesia

    Bekali Peserta dengan Keterampilan dan Pengetahuan, BRI Peduli Berdayakan Eks Pekerja Migran Indonesia

    Indramayu: Pemberdayaan bagi eks Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi langkah penting dalam membantu beradaptasi dan mengembangkan kehidupan baru setelah PMI kembali ke tanah air. Setelah bekerja di luar negeri, eks PMI banyak menghadapi tantangan untuk membangun kembali kehidupan dan mencapai stabilitas ekonomi di kampung halaman. BRI melalui program BRI Peduli berkomitmen untuk membantu eks PMI yang telah menyelesaikan masa kontrak kerjanya di luar negeri melalui Program Pemberdayaan Eks PMI.
     
    Kali ini, Program Pemberdayaan Eks PMI menyasar Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Tercatat sebanyak 25 eks pekerja migran mendapatkan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, pemasaran dan branding produk perikanan, serta kegiatan pelatihan lainnya di Indramayu pada 4-5 November 2024.
     
    Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengatakan bahwa program ini bertujuan membekali eks PMI dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan, seperti kompetensi untuk memulai usaha atau bagaimana agar mendapatkan pekerjaan yang layak di tanah air.
     

    “Dengan dukungan mentor yang berpengalaman, eks PMI akan memiliki kesempatan dalam mengembangkan usahanya atau memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bidang atau keterampilan mereka. Hal ini nantinya dapat mendorong perekonomian serta kesejahteraan,” ujar Catur.
    “Tidak sedikit eks PMImemulai usaha dengan bermodalkan pengalaman yang mereka peroleh selama bekerja di luar negeri dan belum dilengkapi pengetahuan mendalam tentang aspek-aspek tertentu dari bisnis. Itulah kenapa, program diharapkan dapat menciptakan kestabilan finansial untuk diri sendiri dan keluarganya serta menyumbang peningkatan ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan atas ketersediaan lapangan pekerjaan,” kata Catur menambahkan.
     
    Melalui program ini, diharapkan eks PMI dapat berkontribusi secara aktif dalam pembangunan ekonomi di Indramayu. Kabupaten Indramayu sendiri merupakan salah satu daerah asal PMI terbanyak di Indonesia.
     
    Berdasarkan laporan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), pada tahun 2023 terdapat 19.178 eks Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Indramayu dan masih menghadapi sejumlah tantangan setelah kembali ke tanah air, seperti reintegrasi ke masyarakat, pengangguran, dan kurangnya akses ke modal dan sumber daya.
     
    Selama kegiatan pelatihan, eks PMI dari Kab. Indramayu mendapatkan pembekalan tentang membangun mental wirausaha, validasi produk sesuai kebutuhan konsumen, pencegahan pemberangkatan CPMI ilegal, inovasi pengembangan produk berbasis ikan, pemasaran dan branding, legalitas usaha, manajemen keuangan serta demo pembuatan produk olahan perikanan.
     

    Salah satu peserta yang ikut program Pemberdayaan Eks PMI adalah Rosidah. Perempuan berusia 32 tahun ini dulu pernah menjadi pekerja migran di Malaysia selama 4 tahun. Sejak 2017 silam, Rosidah telah memiliki usaha secara legal yang memanfaatkan hasil tangkapan nelayan menjadi produk yang mempunyai nilai dan inovasi.
     
    “Selain faktor ekonomi, awalnya saya memulai usaha ini karena melihat banyak bahan baku melimpah dari hasil tangkapan nelayan yang tidak dimanfaatkan. Dari situ, saya kemudian berinovasi dengan membuat produk olahan. Awalnya saya jual dengan menitipkan ke warung-warung tetangga, kini sudah mulai titip ke tempat oleh-oleh dan swalayan,” tutur Rosidah.
     
    Hal senada juga disampaikan oleh peserta lain dari Desa Eretan Kulon, Kandanghaur, Kabupaten Indramayu bernama Siti Saniyah. Perempuan berusia 31 tahun ini sebelumnya pernah bekerja sebagai tenaga migran di Yordania selama 4 tahun dan Dubai selama 2 tahun. Kini ia telah memiliki usaha jual ikan segar dari tangkapan suami dari laut yang digelutinya sejak 2017 silam.
     
    “Ikan-ikan segar itu dijual di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Namun, tak jarang kadang ada pengunjung yang datang langsung untuk membeli ikan segar. Berkat adanya program Pemberdayaan Eks Pekerja Migran Indonesia dari BRI ini, saya dapat pengalaman yang sangat berharga tentang cara menjalankan usaha hingga motivasi agar tak gampang menyerah. Semoga BRI terus memberikan beragam bentuk bantuan dan pendampingan agar usaha kami terus berkembang,” katanya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Raja Yordania Abdullah II ‘Sentil’ Dunia Muslim, Serukan Ini soal Gaza

    Raja Yordania Abdullah II ‘Sentil’ Dunia Muslim, Serukan Ini soal Gaza

    Jakarta, CNBC Indonesia – Raja Yordania Abdullah II menyebut negara-negara Muslim di dunia harus bersatu untuk menciptakan “jembatan kemanusiaan guna mengakhiri pengepungan yang dijatuhkan kepada rakyat di Jalur Gaza.”

    Hal ini disampaikannya dalam KTT Luar Biasa Gabungan Arab-Islam di ibu kota Saudi, Riyadh pada Selasa (12/11/2024).

    “(Menekankan perlunya) menemukan cakrawala politik yang nyata untuk menyelesaikan masalah Palestina berdasarkan solusi dua negara, sebagai satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan tersebut,” kata Raja Abdullah, seperti dikutip Middle East Monitor, Rabu (13/11/2024).

    Ia juga menyerukan “negara-negara yang bersaudara dan bersahabat untuk berpartisipasi dalam meluncurkan jembatan kemanusiaan guna mengakhiri pengepungan yang dijatuhkan kepada rakyat di Jalur Gaza, dan mengirimkan bantuan darurat ke sektor yang tengah menderita bencana kemanusiaan.”

    Raja Abdullah pun menyindir kegagalan masyarakat internasional untuk menghentikan perang Israel di Gaza, sehingga menyebabkan eskalasi terhadap rakyat Palestina di Tepi Barat yang diduduki, serta terhadap tempat-tempat suci Islam dan Kristen di Yerusalem, dan melancarkan perang terhadap Lebanon.

    Dalam waktu yang sama, Putra Mahkota Saudi Mohammed Bin Salman (MBS) menekankan perlunya “melanjutkan upaya bersama untuk mendirikan negara Palestina di perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.”

    MBS juga menegaskan kembali penolakannya terhadap genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina, mengecam pelarangan Israel terhadap kelompok bantuan UNRWA dan penghalangan organisasi bantuan untuk mengirimkan bantuan kepada warga Palestina di Gaza, serta mengutuk agresi militer Israel terhadap Lebanon dan menolak serangan terhadap wilayah Iran.

    Dalam pidatonya, MBS menekankan bahwa “kejahatan Israel yang terus berlanjut terhadap orang-orang yang tidak bersalah dan pelanggaran terus-menerus terhadap kesucian Masjid Al-Aqsa yang diberkahi merupakan penghinaan terhadap peran penting Otoritas Nasional Palestina di semua wilayah Palestina, yang akan merusak upaya yang bertujuan untuk memperoleh hak-hak sah rakyat Palestina dan membangun perdamaian di wilayah tersebut.”

    KTT Luar Biasa Gabungan Arab-Islam dimulai Selasa. Gelaran ini dipartisipasi oleh para pemimpin termasuk Emir Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas, Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi, Presiden Suriah Bashar Al-Assad dan Wakil Presiden Pertama Iran, Mohammad Reza.

     

    (luc/luc)

  • Kemerdekaan Palestina dalam pidato Presiden Prabowo

    Kemerdekaan Palestina dalam pidato Presiden Prabowo

    Sejumlah massa dari Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) membentangkan bendera Indonesia dan Palestina saat mengggelar aksi di depan Kedubes Amerika Serikat di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2024). Mereka menuntut dihentikannya genosida terhadap warga Palestina dan dibukanya blokade jalur Gaza secara permanen. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/foc.

    Kemerdekaan Palestina dalam pidato Presiden Prabowo
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 09 November 2024 – 12:31 WIB

    Elshinta.com – Ada ungkapan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober silam yang perlu dimaknai secara tepat; yaitu tentang posisi politik luar negeri Indonesia tentang perlunya “kemerdekaan Palestina.”

    Sebelum berbicara tentang “kemerdekaan Palestina” Presiden mengungkapkan bahwa Indonesia menentang penjajahan karena Indonesia pernah dijajah. Hal itu sejalan dengan Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

    Ungkapan Presiden Prabowo tersebut mendapat sambutan meriah dari ratusan anggota MPR serta kepala negara atau kepala pemerintahan serta utusan khusus dari berbagai negara sahabat yang menghadiri upacara pelantikan Presiden.

    Kemerdekaan Palestina sesungguhnya sudah diproklamirkan oleh pemimpin PLO Yasser Arafat pada 15 November 1988 dalam sidang khusus Dewan Nasional Palestina di Algiers, Algeria. Ketika itu Arafat mendeklarasikan kemerdekaan bangsanya dengan menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota Negara Palestina.

    Sejak Juni 2024, sudah 146 dari 193 negara anggota PBB mengakui kemerdekaan Palestina dan jumlah itu merupakan 75% dari negara-negara anggota PBB. Tiga negara terakhir yang mengakui kemerdekaan Palesina adalah Spanyol, Norwegia, dan Irandia, meskipun Amerika Serikat, Kanada, dan Israel tidak mengakuinya.

    Bukti bahwa Negara Palestina sudah merdeka adalah hadirnya Kedutaan Besar Palestina di 83 dari 146 negara yang telah mengakui kemerdekaan Palestina, termasuk Indonesia—tempat Palestina membuka kedutaan besarnya pada tahun 1990.

    Kalau demikian, mengapa Presiden Prabowo menekankan perlunya “kemerdekaan Palestina”? Jawabnya adalah karena Palestina yang merdeka secara politis tidak sama dengan merdeka secara realitas. Secara realitas Palestina belumlah merdeka, karena masih merasa ditindas dan terancam keamanannya oleh Israel yang terus menduduki Gaza dan menciptakan instabilitas di Tepi Barat.

    Solusi dua negara atau two-state solution yang diinginkan komunitas internasional tak kunjung terjadi. Israel ingin menghapus Hamas dari Palestina dan Hamas ingin menghapus Israel dari peta dunia.

    Pasal 11 Hamas Convention mengamanatkan bahwa seluruh daerah yang kini menjadi wilayah Negara Israel merupakan “tanah wakaf” yang harus dikembalikan kepada Palestina. Artinya, Israel harus keluar dari seluruh wilayah negara itu. Dapat dipahami mengapa ribuan mahasiswa yang berdemonstrasi di berbagai kampus di Amerika meneriakkan slogan “From the river to the sea, Palestine will be free.”

    Pengakuan kemerdekaan Palestina oleh 146 negara dimaksud dipahami sebagai Negara Palestina yang terdiri dari Tepi Barat dan Gaza. Akan tetapi usai pemilihan legislatif pada 2006, pada 2007 Hamas mendirikan pemerintahannya sendiri di Gaza, terpisah dari pemerintahan Palestine Authority (PA) di Tepi Barat yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas.

    Sejak 2007 pemerintahan Hamas di Gaza dipimpin secara politik dari Qatar oleh Ismail Haniyeh yang sudah terbunuh pada 31 Juli 2024, sementara pasukan Hamas di Gaza dipimpin oleh Yahya Sinwar yang terbunuh pada 17 Oktober 2024.

    Di PBB, komunitas internasional mengakui PLO sebagai “Non-member Observer” dan sebagai perwakilan rakyat Palestina sejak 1974; kemudian pada 1988 PBB mengakuinya sebagai Otoritas Palestina. Pada 2012 Sidang Umum PBB meningkatkan status Palestina menjadi “Non-member Observer State” atau negara peninjau non-anggota PBB. Dan sejak Juni 2024 sebanyak 146 anggota PBB sudah mengakui Palestina sebagai Negara Palestina yang merdeka secara politis.

    Kenyataan itu mengindikasikan bahwa yang diperjuangkan komunitas internasional saat ini adalah Negara Palestina yang merdeka bukan hanya secara politis, tetapi medeka dalam segala aspeknya, tanpa penindasan, tanpa terancam stabilitasnya, agar dapat hidup berdampingan secara damai dengan Israel.

    Amerika Serikat dan Kanada tidak mengakui kemerdekaan Palestina, meskipun secara politis, karena posisi politik luar negeri mereka adalah bahwa kemerdekaan Palestina harus merupakan hasil perundingan damai secara langsung antara Israel dan Palestina, tetapi bukan karena ada pengakuan dari negara-negara lainnya.

    Justru di titik itulah maka kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat mempunyai arti penting untuk menerobos kebuntuan dimaksud. Prabowo yang dalam bulan ini mengunjungi lima negara sekaligus—yaitu China, Amerika Serikat, Peru, Brasil, dan Inggris—berada pada posisi yang sangat tepat untuk menerobos kebuntuan dimaksud dan mengajukan gagasan baru agar konflik di Asia Barat dapat dihentikan demi mengakhiri penderitaan rakyat Palestina.

    Kunjungan Prabowo ke Gedung Putih, juga kehadirannya dalam KTT APEC di Peru dan KTT kelompok G20 di Brasilia merupakan peluang langka yang perlu dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan damai Indonesia ke komunitas internasional, bahwa sudah terlalu lama rakyat Palestina menderita, dan oleh karena itu maka Palestina harus didukung kemerdekaannya dalam segala bidang.

    Pada 6 November 2024 Presiden Prabowo telah menyampaikan ucapan selamat melalui platform media sosial X kepada Donald Trump yang terpilih sebagai presiden ke-47 Amerika Serikat, dan Prabowo diharapkan menjadi kepala negara asing pertama yang diterima Presiden Terpilih Amerika sebelum Donald Trump dilantik pada 20 Januari 2025.

    Tentu saja Palestina bukanlah prioritas pertama dalam pembicaraan Prabowo dengan Presiden Amerika, sebab Presiden Indonesia akan mendahulukan kepentingan nasional Indonesia. Akan tetapi dalam pertemuannya dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih, juga di KTT APEC dan KTT G20, Prabowo dapat menyisipkan pesan perdamaian Palestina kepada Presiden Amerika yang dianggap paling menentukan untuk menciptakan perdamaian di Asia Barat. Hal yang sama dapat Prabowo sampaikan kepada Presiden Terpilih Donald Trump jika ia sempat menemuinya dalam lawatan ke Amerika.

    Prabowo berada pada posisi tepat untuk menyuarakan perdamaian Palestina kepada penguasa Gedung Putih, sebab kepala negara Indonesia dapat berbicara sebagai Presiden dari negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, sebagai negara pendiri Gerakan Non-Blok, sebagai negara anggota G20 dan APEC, sebagai ekonomi terbesar ke-16 di dunia, sebagai negara terbesar di ASEAN, sebagai negara terbesar dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI), sebagai negara tempat ratusan perusahaan Amerika beroperasi dan menimba keuntungan ratusan miliar dolar sejak 1969, dan juga sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia yang peduli terhadap penderitaan rakyat Palestina.

    Sebagai kepala negara anggota OKI yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, perjuangan Prabowo untuk menciptakan kemerdekaan sejati bagi Palestina tidak dilakukannya sendirian. Di Malaysia ada sahabatnya yaitu Perdana Menteri Anwar Ibrahim—seorang pejuang kemerdekaan Palestina yang sangat gigih dan vokal dalam berbagai forum internasional—yang juga dapat diandalkan perannya untuk mengatasi konflik di Asia Barat.

    Kombinasi kapasitas, peran, dan pengaruh internasional Prabowo Subianto dan Anwar Ibrahim dapat menciptakan konsep solusi alternatif terhadap upaya komunitas internasional, khususnya terhadap langkah-langkah diplomatik Presiden Donald Trump yang diperkirakan akan kembali menggulirkan upaya perdamaian Palestina melalui perluasan Abraham Accords.

    Sejak 2020 sudah empat negara Arab yang menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan Israel melalui Abraham Accords yaitu Uni Arab Emirat, Moroko, Bahrain, dan Sudan. Ini terjadi semasa pemerintahan Donald Trump sebagai presiden ke-45 Amerika Serikat.

    Mesir lebih dahulu menormalisasi hubungannya dengan Israel melalui perjanjian Camp David pada 17 September 1978, disusul penandatanganan perjanjian damai pada 26 Maret 1979, meskipun oleh karena itu maka Presiden Anwar Sadat terbunuh pada 6 Oktober 1981. Kemudian Yordania menandatangani pakta perdamaian dengan Israel pada 26 Oktober 1994 menyusul penandatanganan Washington Declaration pada 25 Juli 1994.

    Indonesia tidak mengakui eksistensi Israel selama Palestina belum merdeka secara total. Menyusul Konferensi Madrid tentang kemerdekaan Palestina pada 1991, pada tahun 1992 Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas ditanya Menlu Israel Shimon Perez apakah Indonesia akan membuka hubungan dengan Israel.

    Alatas secara diplomatis katakan bahwa Indonesia akan “melihat apakah ada kemajuan” dalam negosiasi perdamaian Arab-Israel, dan akan “berpikir ke arah itu apabila semua negara Arab sudah menormalisasi hubungannya dengan Israel.” Faktanya saat ini, dari 22 negara anggota Liga Arab, baru enam negara yang menormalisasi hubungan dengan Israel.

    Dalam 10 tahun terakhir ini pun posisi politik luar negeri Indonesia terhadap konflik di Asia Barat masih seperti yang dulu. Meskipun demikian, demi menegakkan hak-hak asasi manusia dan keadilan, kehadiran Presiden Prabowo di KTT APEC dan KTT G20 adalah momentum penting yang dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi sesama negara anggota APEC dan G20 untuk mengambil langkah-langkah konkret guna menciptakan perdamaian di Asia Barat.

    Indonesia sudah berpengalaman menggulirkan JIM I dan JIM II yang menjadi landasan diadakannya Paris International Conference on Cambodia pada tanggal 1 – 23 Oktober 1991 sehingga Asia Tenggara menjadi kawasan damai saat ini dan ASEAN melebar menjadi 10 negara anggota. Pengalaman yang sama dapat dijadikan referensi dalam perjuangan Presiden Prabowo menggulirkan upaya internasional untuk menciptakan perdamaian di Asia Barat—tentu dengan melibatkan semua negara besar yang berkepentingan.

    Sumber : Antara

  • Timur Tengah Memanas, 6 Pesawat Pengebom B-52 AS Siaga di Qatar

    Timur Tengah Memanas, 6 Pesawat Pengebom B-52 AS Siaga di Qatar

    Pengerahan semacam itu sebelumnya, sebut Haaretz, “telah membantu (Yordania) — bersama dengan Angkatan Udara Israel dan negara-negara lainnya — untuk mencegat serangan pertama Iran terhadap Israel pada 13 April lalu, yang mencakup puluhan rudal jelajah dan drone, serta rudal balistik yang diluncurkan ke Israel”.

    Usai pembunuhan Nasrallah, Menteri Pertahanan (Menhan) AS Lloyd Austin memerintahkan kapal perang USS Lincoln untuk tetap siaga di kawasan untuk mencegah Iran melancarkan serangan merespons kematian pemimpin kelompok yang didukungnya tersebut.

    Sejak saat itu, skuadron tambahan juga telah dikerahkan oleh AS dan sejumlah kapal-kapal penghancur rudal, yang mampu mencegat rudal balistik, rudal jelajah dan drone di udara, tetap disiagakan di perairan Laut Merah dan Laut Mediterania.

    Situasi di kawasan semakin tegang setelah bulan lalu, rentetan pengeboman udara Israel selama berjam-jam telah menghancurkan sebagian besar pertahanan udara Iran. Menanggapi pengeboman itu, Teheran bersumpah akan melancarkan serangan pembalasan.

    Ada indikasi bahwa serangan balasan Iran kemungkinan datang dari wilayah Irak, yang diduga melibatkan serangan drone besar-besaran, sementara rudal-rudal balistik terbesar masih berada di wilayah Iran. Kendati demikian, milisi-milisi Irak yang beraliansi dengan Iran juga memiliki kemampuan rudal dan balistik.

    (nvc/ita)

  • 10
                    
                        Kenapa Negara Arab Tidak Membantu Palestina atau Bersatu Melawan Israel?
                        Internasional

    10 Kenapa Negara Arab Tidak Membantu Palestina atau Bersatu Melawan Israel? Internasional

    Kenapa Negara Arab Tidak Membantu Palestina atau Bersatu Melawan Israel?
    Tim Redaksi
    GAZA, KOMPAS.com
    – “Di mana orang-orang Arab?! Di mana orang-orang Arab?!”
    Pertanyaan itu dilontarkan seseorang yang muncul dari puing-puing seraya menggendong anak-anak yang sudah meninggal. Dia berteriak tanpa daya ke arah kamera yang menyorotnya.
    Pertanyaan ini terus diulang oleh warga Gaza yang keheranan mengapa orang-orang di negara kawasan Arab tidak melindungi mereka dari pengeboman Israel.
    Setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 menewaskan 1.200 warga Israel terbunuh dan 250 orang lainnya diculik, semua mata langsung tertuju pada Timur Tengah.
    Seberapa jauh pembalasan yang akan dilakukan Israel? Bagaimana penduduk dan pemerintah Arab menanggapi guncangan kemanusiaan yang terjadi di wilayah tersebut?
    Pertanyaan pertama masih belum terjawab: Pengeboman Israel telah menghancurkan Jalur Gaza, merenggut nyawa lebih dari 42.500 warga Palestina, tetapi belum ada titik terang.
    Yang kedua adalah benar: Jika ada orang yang mengharapkan adanya protes besar di ibu kota utama dunia Arab, mereka akan kecewa.
    Adapun pemerintah negara-negara itu, “tanggapannya suam-suam kuku atau tidak sama sekali,” menurut Walid Kazziha, profesor ilmu politik di American University in Cairo (AUC), kepada
    BBC Mundo
    .
    Di luar kritik retoris terhadap Israel atau peran mediasi yang diadopsi oleh pemerintah seperti Qatar atau Mesir yang “murni sebagai perantara dan tidak mendukung Palestina,” kata Kazziha, tak satu pun negara-negara Arab memutuskan hubungan dengan Israel atau melakukan tindakan diplomatik dan tekanan ekonomi apa pun untuk mengakhiri perang.
    Mengapa perjuangan Palestina kehilangan relevansinya di antara pemerintah-pemerintah Arab di wilayah ini? Seperti hampir semua hal di Timur Tengah, jawabannya cukup rumit.
    Wilayah Timur Tengah tidak pernah benar-benar menjadi blok yang utuh dan homogen.
    Sepanjang sejarah, masyarakat Arab telah berbagi rasa identitas, bahasa, dan sebagian besar agama, serta kekhawatiran yang timbul dari pengaruh kolonial Eropa di wilayah tersebut.
    Namun, kepentingan pemerintah mereka terkadang berseberangan.
    Hubungan antara Palestina dan negara-negara Arab juga tidak mudah, terutama dengan negara-negara yang menerima sejumlah besar pengungsi setelah proklamasi Negara Israel pada 1948.
    Namun, perjuangan Palestina juga merupakan faktor pemersatu negara-negara Arab selama beberapa dekade.
    Selama periode ini, negara Israel dipandang “sebagai perpanjangan tangan dari kekuatan kolonial sebelumnya, yang telah menarik diri dari Timur Tengah,” menurut profesor kebijakan publik di Institut Pascasarjana Doha, Tamer Qarmout.
    “Israel sengaja ditempatkan di sana sebagai agen untuk melindungi kepentingan mereka, yang sebelumnya merupakan kepentingan Inggris dan Perancis, dan sekarang kepentingan Amerika Serikat,” ujar Tamer Qarmout kepada
    BBC Mundo
    .
    Perang yang dilancarkan terhadap Israel di masa lalu oleh negara-negara seperti Mesir, Suriah, dan Yordania tidak hanya untuk membela kepentingan nasional mereka, tetapi juga kepentingan Palestina, kata para analis.
    Namun, perang tersebut kini telah berlalu. Mesir dan Yordania telah menandatangani perjanjian damai dengan Israel beberapa dekade yang lalu.
    Maroko, Uni Emirat Arab dan Bahrain telah menormalisasi hubungan dengan Israel—negara yang hingga beberapa tahun lalu merupakan negara paria di wilayah tersebut.
    Bahkan Arab Saudi pun hampir melakukan hal yang sama sebelum 7 Oktober dan serangan Hamas.
    Bagi Dov Waxman, direktur Y&S Nazarian Center for Israel Studies di University of California, sejak awal konflik hingga hari ini, selama beberapa dekade terakhir, “masing-masing negara Arab mengikuti kepentingannya sendiri”.
    “Mereka berbicara tentang mendukung Palestina dan solidaritas, dan bukan berarti perasaan itu tidak tulus, tetapi pada akhirnya mereka mengikuti kepentingan nasional mereka.”
    “Ada banyak simpati terhadap bencana kemanusiaan yang dihadapi warga Gaza, dan mereka ingin pemerintah mereka berbuat lebih banyak. Mereka ingin hubungan diplomatik diputus. Mereka ingin para duta besar diusir, setidaknya ada tanggapan semacam itu,” ujar Fakhro.
    Namun, hal ini tidak terjadi.
    Menurut Imad K. Harb, direktur Riset dan Analisis di lembaga riset Arab Center di Washington, DC, “Pemerintah Arab telah lama meninggalkan Palestina.”
    Bagi Tamer Qarmout, ada sebuah titik balik yang telah mengubah seluruh dinamika di kawasan ini: pemberontakan rakyat yang mengguncang Timur Tengah dan Afrika Utara antara tahun 2010 dan 2012, yang dikenal dengan sebutan Kebangkitan Arab
    (Arab Spring).
    “Sejak saat itu, gelombang telah berubah sepenuhnya dan kegagalan pemberontakan ini telah membuat kawasan ini berada dalam ketidakpastian: banyak negara yang masih terbenam dalam konflik sipil, seperti Yaman, Suriah, atau Irak,” kata profesor dari universitas di Qatar ini.
    “Dua negara terakhir, yang merupakan negara sentral dan kuat dengan ide-ide politik yang dapat menantang AS, telah lenyap.”
    Di tengah keadaan krisis permamen ini, kendati bersimpati kepada Palestina, masyarakat Arab “merasa tak berdaya”, menurut Qarmout.
    “Mereka sendiri hidup di bawah tirani, otokrasi, dan kediktatoran. Dunia Arab berada dalam kondisi yang menyedihkan, orang-orang tidak memiliki kebebasan atau kemampuan dan aspirasi untuk hidup bermartabat,” kecam Qarmout.
    Meski begitu, respons sosial jauh lebih kuat daripada respons pemerintah, meskipun hal ini berkembang terutama di media sosial.
    Sejak
    Arab Spring
    , jalan-jalan di banyak negara di kawasan ini, seperti Mesir, menjadi terlarang bagi aktivisme.
    Jika dulu pemerintah otoriter mengizinkan masyarakat untuk melampiaskan rasa frustasi mereka dalam aksi demonstrasi membela Palestina, kini mereka khawatir protes semacam itu akan berujung pada hal yang lebih besar.
    Namun, itu bukan satu-satunya hal yang berubah dalam tahun-tahun penuh gejolak ini, ketika jutaan orang Arab turun ke jalan di negara-negara seperti Tunisia, Mesir, Libya, Suriah, Bahrain, dan Maroko untuk menuntut demokrasi dan hak-hak sosial.

    Arab Spring
    benar-benar merupakan guncangan dan mengubah dinamika dan prioritas banyak negara,” kata Qarmout.
    “Beberapa rezim lama tidak ada lagi dan yang lainnya berpikir bahwa mereka akan tertinggal, sehingga mereka panik, melihat ke kiri dan ke kanan dan mencari perlindungan.”
    “Banyak yang percaya pada gagasan yang dijual oleh Amerika Serikat bahwa Israel, sekutunya di kawasan itu, dapat melindungi mereka,” ujarnya.
    Perjanjian itu menjadi kesepakatan hubungan Barhain dan Uni Emirat Arab dengan Israel—perjanjian ini kemudian diikuti oleh Maroko dan Sudan.
    Lalu, dampak perjanjian ini kemudian datang. Washington, misalnya, mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat, yang membuat referendum penentuan nasib sendiri menjadi tidak mungkin.
    “Ketika kita melihat hubungan yang telah dibangun oleh negara-negara ini dengan Israel, kita melihat bahwa pada dasarnya bermuara pada Israel yang menjual sistem untuk memata-matai penduduk mereka sendiri,” kata Walid Kazziha.
    Dugaan kasus spionase menggunakan program Pegasus—yang dikembangkan oleh perusahaan Israel NSO Group—telah mempengaruhi Maroko, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan bahkan Arab Saudi, meskipun tidak memiliki hubungan resmi dengan Israel.
    Menurut
    The New York Times
    , Riyadh membeli program tersebut pada 2017 dan kehilangan akses ke program tersebut setelah pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul pada tahun berikutnya.
    Namun, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman berhasil memulihkan layanan setelah menelepon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang melakukan intervensi untuk mengizinkan Saudi menggunakan perangkat lunak itu lagi, demikian laporan surat kabar Amerika tersebut.
    Hubungan Hamas dan Hizbullah dengan Iran juga menimbulkan kecurigaan di negara-negara Arab.
    Bagi negara-negara Teluk, misalnya, Iran adalah ancaman yang lebih besar daripada Israel. Banyak pemerintah Arab “telah mengadopsi narasi Israel dan Amerika bahwa gerakan-gerakan ini adalah perpanjangan tangan Iran di wilayah tersebut, dan bahwa mereka diciptakan untuk menyabotase proyek perdamaian regional dengan mengabaikan Palestina,” kata Qarmout.
    Ini adalah narasi yang didorong oleh sebagian besar media resmi di dunia Arab—sebuah wilayah di mana hampir tidak ada media independen, menurut para analis.
    “Bagi media Saudi, misalnya, perhatian utama bukanlah Palestina, tetapi bagaimana Iran mendapatkan tempat,” Kazziha berpendapat.
    Akan tetapi, negara-negara ini kemudian menjadi waspada terhadap kekuatan gerakan yang terus meningkat.
    “Ketika pintu-pintu tertutup bagi mereka dan tidak ada yang mau memberi mereka senjata untuk melawan Israel, mereka bersedia membantu penjahat untuk mendapatkannya,” tambahnya.
    Hal yang sama berlaku untuk Hizbullah dan kelompok-kelompok lain yang menerima dukungan dari Iran, tetapi juga ingin membela Palestina,
    Menurut Kazziha, ketika Iran dikedepankan sebagai promotor, maka orang-orang Arab tidak lagi menjadi tokoh utama.
    “Saya pikir ada beberapa gerakan Arab yang benar-benar tertarik untuk mendukung Palestina dan bahkan mati untuk mereka, seperti Hizbullah, Houthi di Yaman, dan beberapa gerakan Syiah di Irak,” ujar peneliti AUC tersebut.
    Selain kepentingan geostrategis dan krisis di negara-negara Arab, perjuangan Palestina telah dilupakan seiring berlalunya waktu.
    Konsep-konsep yang pernah membuat jantung Timur Tengah berdegup kencang, seperti pan-Arabisme, kini hanya menjadi gema masa lalu.
    “Sebagian besar generasi muda di wilayah ini bersimpati kepada Palestina, tetapi mereka tidak mengetahui dinamika konflik karena hal-hal tersebut tidak lagi diajarkan di sekolah-sekolah,” jelas Qarmout.
    “Pada 1960-an dan 1970-an, banyak negara Arab yang memiliki kurikulum sekolah yang lengkap tentang Palestina, namun saat ini masyarakat telah berubah dengan kekuatan globalisasi, bahkan identitas,” jelas Qarmout,” katanya.
    Hal yang sama juga terjadi pada para pemimpin baru.
    “Di negara-negara Teluk, misalnya, ada generasi pemimpin baru seperti Mohamed Bin Salman dari Arab Saudi, yang sebagian besar berpendidikan Barat, yang tidak pan-Arab dan tidak melihat Palestina sebagai sebuah isu,” jelas Qarmout.
    “Prioritas mereka berbeda dan begitu pula ambisi mereka,” cetusnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.