Xcloud.id

Negara: Yordania

  • Pejabat Senior Hamas: Gencatan Senjata dengan Israel di Gaza Potensial Terjadi Sebelum Akhir Tahun – Halaman all

    Pejabat Senior Hamas: Gencatan Senjata dengan Israel di Gaza Potensial Terjadi Sebelum Akhir Tahun – Halaman all

    Pejabat Senior Hamas: Gencatan Senjata dengan Israel di Gaza Potensial Terjadi Sebelum Akhir Tahun

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang pejabat senior Hamas mengatakan kepada surat kabar Saudi Al-Sharq bahwa “ada peluang bagus” untuk mengumumkan kesepakatan tahanan dan gencatan senjata di Jalur Gaza sebelum pergantian tahun.

    Menurut surat kabar tersebut, dilansir Khaberni Sabtu (14/12/2024) pejabat Hamas tersebut mengatakan, kunci dari peluang keberhasilan gencatan senjata ini ada di tangan presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

    “Jika Presiden terpilih AS Donald Trump berhasil mencegah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (yang ingin) menghindar atau menghalangi (gencatan senjata), kita akan menghadapi perjanjian pertukaran (sandera) dalam tiga tahap dan perjanjian gencatan senjata bertahap, mungkin sebelum akhir tahun ini,” kata tokoh Hamas itu dikutip Khaberni dari Al-Sharq

    Sumber yang mengetahui negosiasi tersebut mengatakan kepada surat kabar tersebut kalau “ada kemajuan nyata dalam perundingan gencatan senjata,”.

    Laporan menambahkan kalau “negosiasi berlangsung dengan cara yang sangat rahasia.”

    Pekan lalu, Hamas juga memaparkan daftar nama tahanan yang masih hidup sebagai langkah awal menuju kesepakatan tersebut.

    Hamas Longgarkan Tuntutan

    Setelah lebih dari setahun keberatan, Hamas telah menyetujui tuntutan Israel agar IDF tetap berada di Gaza untuk sementara waktu di bawah kesepakatan gencatan senjata-penyanderaan.

    Demikian menurut laporan khusus yang dimuat The Wall Street Journal, pada Kamis (12/12/2024), mengutip mediator Arab.

    Hamas selama berbulan-bulan bersikeras bahwa mereka tidak akan menyetujui kesepakatan kecuali jika kesepakatan itu mencakup penghentian permanen perang di Gaza.

    Juga menghendaki  penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza.

    Namun, laporan itu mengatakan bahwa Hamas tampaknya melonggarkan tuntutannya, dan juga telah memberikan kepada para mediator daftar tahanan yang akan dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan baru.

    Para mediator mengatakan kepada The Journal bahwa daftar tersebut terdiri dari warga negara AS, wanita, orang tua dan mereka yang memiliki kondisi medis, dan juga menyertakan nama lima sandera yang telah dipastikan tewas.

    Laporan itu menambahkan bahwa negosiator Israel mendesak agar lebih banyak tahanan dibebaskan pada tahap awal gencatan senjata.

    Pada saat yang sama, disebutkan bahwa mereka telah sepakat untuk menarik pasukan secara bertahap dari Koridor Philadelphia di perbatasan Gaza-Mesir.

    Hamas juga dilaporkan telah sepakat bahwa mereka tidak akan terlibat dalam pengelolaan sisi Palestina di Penyeberangan Rafah antara Mesir dan Gaza.

    Ancaman Son of Hamas

    Mosab Hassan Yousef , putra mantan pemimpin Hamas Sheikh Hassan Yousef, yang kisahnya dijelaskan dalam buku Son of Hamas atau Anak Hamas, baru-baru ini mengunggah pesan di akun X.

    Ia memperingatkan pemimpin baru Suriah Abu Mohammed al-Jolani atau dikenali juga Julani.

    Yousef telah menjadi suara terkemuka dalam diskusi Barat tentang terorisme, khususnya terorisme jihad Islam, karena latar belakang dan keterlibatannya dengan Hamas .

    Dalam unggahannya pada hari Rabu (11/12/2024), Mosab Hassan Yousef memperingatkan Barat agar tidak mengakui atau melegitimasi al-Jolani.

    Menurutnya, jika hal itu terjadi prediksinya akan memiliki konsekuensi yang mematikan bagi kemanusiaan. 

    Unggahan itu tampaknya menyebabkan akun X miliknya ditangguhkan, Yousef sebelumnya memberi pesan.

    “Sebuah kekaisaran Islam baru telah lahir; jangan memberinya makan, tapi buatlah ia kelaparan,” tulisnya dikutip dari All Israel.

    Mantan anggota Hamas yang kini menjadi agen Shin Bet Israel itu mengatakan, sebagian besar warga Timur Tengah dan seluruh dunia tidak menyadari konsekuensi yang menghancurkan dari perkembangan baru di Suriah (Al-Sham).  

    Masalahnya, lanjut Yousef, adalah generasi jihadis baru lebih canggih daripada kelompok teroris mana pun di masa lalu. 

    Dia mengatakan bahwa Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), yang sebelumnya dikenal sebagai Jabhat al-Nusra (Front al-Nusra), dan memiliki hubungan dengan Al-Qaeda dan ISIS, telah mengubah strategi politik, tetapi bukan identitas, untuk meninabobokan negara-negara Barat agar percaya bahwa mereka telah melakukan reformasi.

    Mengutip upaya HTS untuk memulai layanan bus dan melanjutkan fungsi kota lainnya di wilayah yang direbut sebagai bukti reformasi yang mereka duga, Yousef memperingatkan bahwa kegiatan ini dimaksudkan “untuk memanipulasi masyarakat internasional dengan menunjuk tokoh-tokoh pemerintah yang moderat.”

    “Mereka memiliki kesabaran dan tidak terburu-buru menyerang musuh-musuh mereka; strategi baru mereka adalah membangun infrastruktur dan institusi, serta memperoleh pengakuan global untuk mendirikan Ummah Jihadi [organisasi Muslim global],” ia memperingatkan. 

    “Strategi baru mereka adalah menciptakan iklim yang sesuai yang akan mengarah pada pembentukan negara Jihadi.”

     Amerika Serikat dan sekutunya tidak boleh mengakui atau melegitimasi penguasa baru Damaskus, tidak peduli seberapa cerdik mereka akan memainkan kartu mereka untuk memanipulasi masyarakat internasional dengan menunjuk tokoh-tokoh pemerintahan yang moderat.

    Lebih jauh lagi – dan pada bagian postingan yang kemungkinan membuatnya diblokir – mantan anggota Hamas tersebut menganjurkan “penghapusan pemimpin utama pemberontak, terutama Al Julani, sebelum mereka memperoleh lebih banyak dukungan dan simpati dari masyarakat yang putus asa dan mendambakan perubahan dan kebebasan, yang akan memungkinkan munculnya kepemimpinan yang sah.”

    “Memberikan penghargaan atau pujian kepada para Jihadis karena menggulingkan diktator Suriah yang brutal adalah sebuah kesalahan, mereka mungkin memainkan peran penting, tetapi mereka bukanlah kekuatan sebenarnya yang menjatuhkan Assad,” klaim Yousef. 

    “Al-Julani memiliki potensi untuk menciptakan Negara Teroris yang kuat yang belum pernah kita alami sebelumnya,” kata Putra Hamas tersebut.

    “Ia cenderung membangunnya secara perlahan, penuh perhatian, dan sabar. Teroris global ini tidak berintegrasi dari seorang Jihadi menjadi seorang negarawan, ia mengubah dirinya dari seorang Jihadi biasa menjadi seorang Khalifah Islam modern, dan membiarkannya berkembang akan memiliki konsekuensi yang mematikan bagi kemanusiaan.” 

    Mantan anggota Hamas itu bukan satu-satunya suara dari Timur Tengah yang memperingatkan agar tidak menerima klaim reformasi al-Jolani.

    Peneliti Yayasan Pertahanan Demokrasi Hussain Abdul-Hussain memperingatkan bahwa Ahmed Hussein al-Sharaa, yang menggunakan nama samaran Abu Mohammed al-Jolani, tampaknya menerapkan hukum Syariah di banyak wilayah yang telah dikuasainya. 

    Abdul-Hussain menegaskan bahwa al-Jolani telah menempatkan pemerintah Idlib yang menegakkan Syariah sebagai pemerintah transisi bagi Suriah, yang bukan merupakan pertanda baik bagi janjinya untuk menghormati dan melindungi minoritas non-Muslim. 

    “Saya berharap proyeksi saya ternyata salah dan Sharaa telah berubah dan bersikap moderat, atau “dewasa,” seperti yang ia katakan kepada CNN,” tulis Abdul-Hussain. “Namun, saya tidak berharap terlalu banyak.” 

    Pengucilan Para Pemimpin Suriah

    Di Damaskus, para diplomat telah menyuarakan keprihatinan mengenai pengucilan para pemimpin oposisi politik lainnya.

    Kelompok Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) dengan cepat mengonsolidasikan otoritasnya atas negara Suriah, menunjukkan kecepatan yang sama seperti saat mereka mengambil alih negara itu, Reuters melaporkan.

    Kelompok tersebut telah mengerahkan pasukan polisi, membentuk pemerintahan sementara, dan memulai pertemuan dengan utusan asing, sehingga memicu kekhawatiran mengenai inklusivitas kepemimpinan baru Damaskus, kantor berita tersebut menunjukkan.

    Sejak HTS menggulingkan Bashar al-Assad pada hari Minggu sebagai bagian dari aliansi, para pejabatnya—yang sebelumnya menjalankan pemerintahan Islam di sudut terpencil di barat laut Suriah—telah mengambil alih kantor-kantor pemerintahan di Damaskus.

    Pada hari Senin, Mohammad al-Bashir , yang sebelumnya menjabat sebagai kepala pemerintahan daerah di Idlib yang dikuasai HTS, diangkat sebagai perdana menteri sementara Suriah. 

    Langkah ini menggarisbawahi dominasi HTS di antara faksi-faksi bersenjata yang berjuang selama lebih dari 13 tahun untuk mengakhiri kekuasaan al-Assad.

    Meskipun HTS memutuskan hubungannya dengan organisasi teroris al-Qaeda pada tahun 2016, HTS telah meyakinkan para pemimpin suku, pejabat lokal, dan warga sipil selama perjalanannya menuju Damaskus bahwa agama minoritas akan dilindungi.

    Pemerintah sementara yang baru kurang inklusif, Kata Seorang Sumber

    Di kantor gubernur Damaskus, Mohammad Ghazal—seorang insinyur sipil berusia 36 tahun dari Idlib yang sekarang mengawasi urusan administratif—menepis kekhawatiran terhadap pemerintahan Islam.

    “Tidak ada yang namanya pemerintahan Islam. Bagaimanapun, kita adalah Muslim dan itu adalah lembaga atau kementerian sipil,” katanya, dikutip dari AL MAYADEEN.

    “Kami tidak memiliki masalah dengan etnis dan agama apa pun,” katanya, seraya menambahkan bahwa “yang membuat masalah adalah rezim [Assad].”

    Namun, muncul kekhawatiran mengenai komposisi pemerintahan sementara yang baru , yang sangat bergantung pada para administrator dari Idlib. Reuters mengutip empat tokoh oposisi dan tiga diplomat yang mengatakan bahwa proses tersebut kurang inklusif.

    Walaupun al-Bashir telah menyatakan ia hanya akan menjabat hingga Maret, HTS, yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh AS, Turki, dan lainnya, belum menguraikan aspek penting dari transisi tersebut, termasuk rencana untuk konstitusi baru.

    “Anda mendatangkan (menteri) dari satu warna, seharusnya ada partisipasi dari yang lain,” tegas Zakaria Malahifji, Sekretaris Jenderal Gerakan Nasional Suriah dan mantan penasihat politik oposisi di Aleppo.

    Ia menggambarkan kurangnya konsultasi dalam pembentukan pemerintahan sebagai sebuah kesalahan.

    “Masyarakat Suriah beragam dalam hal budaya, suku bangsa, jadi sejujurnya ini mengkhawatirkan,” tegasnya.

    Seperti pejabat “Pemerintah Keselamatan” yang berafiliasi dengan HTS lainnya yang direlokasi dari Idlib ke Damaskus, Ghazal telah mendesak pegawai negeri untuk kembali bekerja, seraya menekankan keadaan negara yang mengerikan.

    “Ini adalah negara yang runtuh. Ini adalah reruntuhan, reruntuhan, reruntuhan,” katanya.

    Sasaran langsung Ghazal untuk tiga bulan ke depan termasuk memulihkan layanan dasar dan merampingkan birokrasi. Ia mengumumkan rencana untuk menaikkan gaji, yang saat ini rata-rata $25 per bulan, agar sesuai dengan upah minimum $100 di Salvation Government.

    Persaingan Antar Faksi Timbulkan Risiko terhadap Stabilitas

    Meskipun HTS mendominasi, faksi-faksi bersenjata lainnya, terutama di dekat perbatasan dengan Yordania dan Turki, tetap aktif, sehingga menimbulkan risiko bagi stabilitas di Suriah pasca-Assad, Reuters mencatat, seraya menambahkan bahwa persaingan antar faksi, yang berakar pada konflik bertahun-tahun, semakin memperparah tantangan-tantangan ini.

    Yezid Sayigh, seorang peneliti senior di Carnegie Middle East Center, menyatakan bahwa HTS “jelas berusaha mempertahankan momentum di semua tingkatan.”

    Ia memperingatkan risikonya, termasuk potensi pembentukan rezim otoriter baru dengan dalih Islam.

    Namun, ia menunjukkan bahwa keberagaman oposisi dan masyarakat Suriah kemungkinan akan mencegah satu kelompok pun memonopoli kekuasaan.

    Dalam konteks yang sama, Reuters mengutip sumber oposisi yang mengetahui konsultasi HTS yang mengklaim bahwa semua sekte Suriah akan terwakili dalam pemerintahan sementara.

    Selama tiga bulan ke depan, isu utama yang akan diputuskan termasuk apakah Suriah mengadopsi sistem presidensial atau parlementer, sumber itu menambahkan.

    Dalam wawancara untuk Il Corriere della Sera pada hari Rabu, al-Bashir menekankan bahwa pemerintah sementara akan mengundurkan diri pada bulan Maret 2025.

    Ia menguraikan prioritas seperti memulihkan keamanan, menegakkan kembali otoritas negara, memulangkan pengungsi, dan menyediakan layanan penting.

    Ketika ditanya apakah konstitusi baru akan memiliki kerangka Islam, al-Bashir menyatakan bahwa rincian seperti itu akan dibahas selama proses penyusunan konstitusi.

    Di Damaskus, para diplomat telah menyuarakan kekhawatiran tentang pengecualian terhadap para pemimpin oposisi politik lainnya.

    “Kami prihatin – di mana semua pemimpin oposisi politik,” kata seorang diplomat.

    Yang lain mencatat potensi dampak destabilisasi dari faksi-faksi bersenjata yang belum dilucuti senjatanya atau didemobilisasi.

    Joshua Landis, seorang pakar Suriah dan direktur Pusat Studi Timur Tengah di Universitas Oklahoma, menyarankan bahwa al-Jolani “harus segera menegaskan kewenangannya untuk menghentikan kekacauan yang terjadi.”

    “Namun, ia juga harus berupaya meningkatkan kapasitas administratifnya dengan melibatkan para teknokrat dan perwakilan dari berbagai komunitas,” tegas Landis.

     

    (oln/khbrn/tribunnews/*)

     

  • AS Mau Angkut Ribuan Tank Soviet Milik Suriah Rezim Assad ke Ukraina Buat Lawan Rusia – Halaman all

    AS Mau Angkut Ribuan Tank Soviet Milik Suriah Rezim Assad ke Ukraina Buat Lawan Rusia – Halaman all

    AS Mau Angkut Ribuan Tank Soviet Milik Suriah Rezim Assad ke Ukraina Buat Lawan Rusia

    TRIBUNNEWS.COM – Setelah runtuhnya pemerintahan Suriah pada 8 Desember, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken dilaporkan melakukan kunjungan diplomatik mendadak ke Yordania dan Turki pada tanggal 11 Desember.

    Situs militer BM melansir, tujuan resmi perjalanan Blinken itu adalah mendiskusikan tentang masa depan Suriah yang kini terpecah-pecah dan mempengaruhi situasi geopolitik kawasan secara luas.

    Namun, rupanya ada tujuan lain Blinken, yaitu berkenaan dengan potensi akses Barat ke gudang senjata besar Suriah rezim Bashar al Assad yang kini menjadi ‘tak bertuan’.

    Sebelum direbut dan dikendalikan pihak oposisi yang kin berkuasa di Suriah, AS rupanya ingin menyita senjata-senjata Suriah itu untuk membantu Ukraina dalam perang melawan Rusia.

    Menariknya, sebagian besar gudang senjata militer Suriah merupakan senjata era Soviet dan yang dipasok Rusia sendiri saat rezim Assad berkuasa.

    “Persenjataan ini mencakup segala hal mulai dari peluru artileri canggih hingga tank tempur utama (Main Battle Tank) dan kendaraan lapis baja yang canggih,” kata laporan BM, dikutip Sabtu (14/12/2024).

    Laporan itu menyatakan, persenjataan Suriah, yang telah lama dianggap sebagai aset strategis bagi kekuatan regional dan global, kini diposisikan sebagai pengubah permainan potensial dalam konflik yang sedang berlangsung di Ukraina.

    Apa saja yang ada di gudang senjata Suriah?

    Persediaan senjata Suriah—mulai dari sejumlah besar peluru artileri 152 mm dan 122 mm hingga lebih dari 3.000 tank termasuk model T-54/55, T-62, T-72, dan T-90.

    Barisan persenjataan ini dapat secara signifikan mengubah keseimbangan kekuatan di garis depan, terutama karena sumber daya militer Ukraina sendiri terus menyusut.

    “Dengan Rusia yang telah meningkatkan pasokan dan produksi senjatanya melalui peningkatan internal dan dukungan eksternal dari Korea Utara, perbedaan kekuatan senjata antara kedua belah pihak terus tumbuh,” tambah laporan itu.

    Apa yang Terjadi Kalau Ukraina Pakai Senjata Eks-Militer Suriah?

    Dari sudut pandang teknis, peralatan militer Suriah menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi pasukan Ukraina. 

    Tank T-72 dan T-90, meski tidak canggih menurut standar modern, tetap memiliki kemampuan tangguh, termasuk lapis baja komposit, senjata laras halus 125 mm yang kuat, dan sistem penargetan canggih yang dapat memberi Ukraina peningkatan signifikan dalam brigade tank mereka.

    Kemungkinan mengintegrasikan tank Suriah ke dalam pasukan Ukraina yang ada sangat penting, karena persediaan tank modern milik Kiev sendiri masih terbatas.

    Adapun perlengkapan perang yang dipasok Barat masih lambat terwujud.

    Aspek artileri dari persediaan senjata Suriah juga memiliki nilai strategis yang signifikan.

    Diperkirakan 1 juta peluru artileri dalam persediaan senjata Suriah akan secara substansial meningkatkan kemampuan Ukraina untuk mempertahankan pemboman berkelanjutan terhadap posisi Rusia.

    Peluru artileri 152 mm, khususnya, bisa jadi sangat menarik, karena kompatibel dengan sistem lama buatan Soviet dan artileri lebih modern yang digunakan oleh pasukan Ukraina.

    “Dampak pasokan semacam itu akan terasa bukan hanya dari besarnya volume amunisi tetapi juga dari fleksibilitas operasional yang diberikannya kepada unit artileri Ukraina, yang berpotensi memberi pengaruh besar dalam pertempuran berkepanjangan,” tulis ulasan BM, memperkirakan dampak bila ribuan persenjataan dan amunisi Suriah pindah ke tangan Ukraina.

    Di lapangan, transfer logistik sejumlah besar persenjataan dari Suriah ke Ukraina tetap menjadi tantangan utama. 

    Pengaruh Turki terhadap milisi Islamis Suriah, yang menguasai sebagian besar wilayah utara Suriah, kemungkinan akan menjadi kunci dalam memfasilitasi transfer ini.

    Pengaruh Ankara terhadap milisi-milisi ini—yang banyak di antaranya memiliki hubungan dengan unit-unit militer Turki—menempatkannya pada peran sentral.

    “Sebagai imbalan atas kerja sama, AS dapat menawarkan berbagai insentif kepada Turki, seperti mengurangi dukungan bagi kelompok-kelompok Kurdi di Suriah, meningkatkan bantuan ekonomi, dan berpotensi memfasilitasi kembalinya Turki ke program F-35,” kata laporan itu

    Secara teknis, proses transfer akan memerlukan koordinasi antara intelijen AS, logistik Turki, dan pejabat militer Ukraina untuk memastikan pergerakan senjata-senjata ini secara efektif.

    Sementara transfer senjata Barat terhambat oleh tantangan logistik dan lingkungan keamanan yang kompleks di Suriah, skala dan urgensi transfer potensial ini menunjukkan bahwa operasi yang terkoordinasi dengan baik dapat dilakukan.

    “Lebih jauh lagi, potensi masuknya senjata-senjata ini dapat menjadi salah satu perubahan paling signifikan dalam keseimbangan kekuatan di Ukraina sejak perang dimulai,” kata ulasan itu.

    Tank Rusia menggempur posisi tentara Ukraina di garis depan Donetsk (Kementerian Pertahanan Rusia/TASS)

    Pemindahan artileri dan persenjataan Suriah akan memberi pasukan Ukraina tidak hanya lebih banyak daya tembak tetapi juga redundansi yang sangat dibutuhkan dalam sistem persenjataan mereka, meningkatkan kemampuan mereka untuk mempertahankan tekanan terhadap pasukan Rusia, khususnya di Donbas dan front selatan.

    Namun, implikasi yang lebih luas dari perkembangan ini tidak hanya terbatas pada perangkat keras militer. Pengalihan senjata Suriah ke Ukraina, yang difasilitasi oleh Turki, dapat menandakan perubahan signifikan dalam aliansi regional dan perhitungan strategis.

    Dengan memanfaatkan persediaan besar Suriah, Barat tidak hanya akan meningkatkan kemampuan pertahanan Ukraina tetapi juga semakin mengikis keunggulan strategis Rusia di kawasan tersebut.

    Saat Rusia terus menghadapi kesulitan dalam mempertahankan jalur pasokan dan produksi persenjataannya, persediaan Suriah merupakan sumber daya penting yang dapat memperpanjang durasi konflik dan semakin melemahkan upaya Rusia untuk menegaskan dominasinya di wilayah tersebut.

    Potensi pengalihan ini menggarisbawahi sifat peperangan modern yang semakin teknis dan beraneka ragam, di mana pengendalian dan pergerakan sumber daya militer yang besar sama pentingnya dengan pertempuran di medan perang.

    Saat perang di Ukraina terus berlanjut, kemampuan untuk memanfaatkan sumber pasokan militer yang tidak terduga—seperti Suriah—mungkin terbukti menjadi salah satu faktor paling menentukan dalam membentuk hasil konflik.

    Apa Langkah untuk Mencegah Senjata Suriah Pindah ke Ukraina?

    Dengan jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada tanggal 8 Desember, Rusia menemukan dirinya dalam ikatan strategis, dengan pertanyaan utama adalah bagaimana mencegah persenjataan Suriah jatuh ke tangan Ukraina.

    Persediaan besar Suriah, termasuk lebih dari 1 juta peluru artileri dan ribuan tank tempur utama seperti T-54/55, T-62, dan T-72, merupakan sumber daya yang signifikan bagi militer Ukraina, yang sedang bergulat dengan kekurangan peralatan yang semakin meningkat.

    Masalah utama bagi Rusia bukan hanya hilangnya kendali langsung atas angkatan bersenjata Suriah menyusul jatuhnya Assad tetapi juga ketidakstabilan yang disebabkan oleh fragmentasi wilayah Suriah.

    Beberapa faksi bersenjata, masing-masing dengan kepentingannya sendiri, kini bersaing untuk menguasai aset militer yang penting. Meskipun Rusia mungkin berupaya memengaruhi faksi-faksi ini, situasi politik yang terpecah-pecah membuat hal ini menjadi tugas yang sulit.

    Pasukan Rusia mungkin mencoba melakukan serangan terarah terhadap rute logistik yang dapat dilalui senjata untuk mengalir ke Ukraina, termasuk serangan udara atau serangan siber.

    Namun, mengingat semakin besarnya pengaruh Turki dan Israel di wilayah tersebut, tindakan tersebut mungkin terbukti tidak efektif.

    Secara teknis, Rusia dapat menggunakan pengaruh terbatas atas jaringan logistik, tetapi menghentikan transfer senjata ini akan menjadi tantangan jika Turki atau perantara lain memilih untuk berpartisipasi dalam pengaturan tersebut.

    Kemungkinan besar, Rusia akan fokus pada upaya diplomatik dengan Iran dan Turki untuk memblokir transfer ini. Upaya ini dapat mencakup tekanan kepada Turki untuk menutup rute transportasi melalui wilayahnya atau mencegah pergerakan senjata Suriah berdasarkan perjanjian perdagangan.

    “Namun, kemampuan Rusia untuk mengambil tindakan signifikan masih dibatasi oleh realitas geopolitik, yang tidak lagi menguntungkan Moskow,” kata ulasan tersebut.

  • Produk Suku Cadang RI Diminati Timur Tengah-Afrika, Potensi Transaksi Capai Rp70 Miliar

    Produk Suku Cadang RI Diminati Timur Tengah-Afrika, Potensi Transaksi Capai Rp70 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan potensi transaksi suku cadang kendaraan bermotor Indonesia di pasar Timur Tengah dan Afrika mencapai US$4,4 juta atau sekitar Rp70 miliar.

    Kepala Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Dubai Widy Haryono menyebut potensi itu terlihat dari peminat di pameran otomotif terbesar di Timur Tengah dan Afrika, yaitu Automechanika Dubai 2024. Adapun, pameran berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) pada 10–12 Desember 2024.

    “Indonesia mampu menghasilkan produk suku cadang kendaraan bermotor berkualitas dan bersaing di pasar global. Hal ini terlihat dari capaian potensi transaksi sebesar US$4,4 juta pada Automechanika Dubai 2024,” kata Widy melalui keterangan resmi, Sabtu (14/12/2024).

    Menurutnya, keikutsertaan pada Automechanika Dubai 2024 adalah langkah strategis untuk membawa produk suku cadang Indonesia merambah pasar Timur Tengah dan Afrika.

    “Dubai telah memposisikan diri sebagai hub perdagangan dunia. Pameran Automechanika Dubai ini strategis dimanfaatkan para pelaku usaha Indonesia untuk menyasar buyer. Tidak hanya di kawasan, tetapi juga buyer dari seluruh dunia,” ujar Widy.

    Pada Automechanika Dubai 2024, kata Widy, Paviliun Indonesia menampilkan suku cadang kendaraan bermotor seperti baterai kendaraan dan kampas rem produksi PT New Indobatt Energy Nusantara, PT Indoprima Gemilang, dan PT Astra Otoparts Tbk.

    Selain itu, turut hadir enam industri otomotif Indonesia secara mandiri. Keenamnya adalah PT Amico Era Bumiindo, PT Supreme Belting Perkasa (Maxbelt), PT Elangperdana Tyre Industry, PT Industri Karet Deli (Delium), PT Selatan Jadi Jaya, dan ADR Group of Companies.

    Tercatat lebih dari seribu pengunjung di Paviliun Indonesia. Para pengunjung berasal dari UEA, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Yordania, Oman, Irak, Iran, Mesir, India, Kenya, Afghanistan, Ethiopia, Sudan, dan Yaman.

    Widy menyampaikan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mendukung pelaku usaha industri otomotif Indonesia. Untuk itu, pemerintah dan pelaku usaha Indonesia perlu memanfaatkan UEA sebagai gerbang untuk memperluas pasar ekspor di kawasan Timur Tengah dan sekitarnya.

    “Produk suku cadang kendaraan bermotor Indonesia menghadapi persaingan yang cukup ketat di pasar UEA. Hal ini terlihat dari jumlah industri otomotif asal Tiongkok, India, Malaysia, dan Turki. Namun, kami tetap optimistis bahwa produk Indonesia mampu bersaing merebut pasar utama,” kata Widy. 

  • Kapal Perang Rusia OTW Suriah, Raja Hamad Kirim Pesan, Iran dan UEA Desak Israel Berhenti – Halaman all

    Kapal Perang Rusia OTW Suriah, Raja Hamad Kirim Pesan, Iran dan UEA Desak Israel Berhenti – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Konflik di Suriah melibatkan sejumlah negara dengan militernya masing-masing.

    Pasca-kudeta Pemerintahan Bashar al-Assad, Suriah dilanda situasi darurat gara-gara serangan bertubi-tubi Israel.

    Rusia berberes-beres di pangkalan militernya di Suriah kali ini mendatangkan kapal perang.

    Informasi intelijen, kapal perang Rusia tengah bergerak ke pangkalan Tartus di Suriah.

    Mereka dikabarkan ingin mengeluarkan peralatan militer Rusia dari negara itu.

    Sisa-sisa kontingen militer Rusia dari wilayah paling terpencil di Suriah sedang ditarik ke pangkalan angkatan laut dan udara di Tartus dan Khmeimim, Intelijen Pertahanan melaporkan, dikutip dari Ukrainian Shiping Magazine (USM).

    Untuk memindahkan senjata dan peralatan militer dari Suriah ke pangkalan di Tartus, kapal pendarat besar Ivan Gren dan Alexander Otrakovsky melanjutkan perjalanan mereka.

    Saat ini diketahui perjalanan sampai di Laut Norwegia, dan dijadwalkan melewati Selat Inggris dalam beberapa hari.

    Kapal kargo kering Rusia “Sparta”, yang meninggalkan kota Baltiysk, juga bergerak ke pelabuhan Suriah. Kapal “Sparta II” , yang meninggalkan St. Petersburg, juga direncanakan akan terlibat dalam pemindahan peralatan militer dari republik Arab tersebut.

    Warga Rusia yang telah mencapai lokasi evakuasi, biasanya, mabuk dan menjarah sambil menunggu penerbangan mereka, demikian laporan Intelijen Pertahanan.

    USM sebelumnya melaporkan bahwa Rusia telah mendatangkan pasukan khusus untuk membantu kapal mundur dari Suriah.

    Raja Hamad Kirim Pesan

    Yang Mulia Raja Hamad bin Isa Al Khalifa, Presiden KTT Arab saat ini, mengirim pesan kepada Ahmad Al Sharaa, Komandan Divisi Koordinasi Militer di Republik Arab Suriah.

    Ia memuji kerja sama Direktorat Urusan Politik dengan duta besar Arab yang tinggal di Damaskus.

    Raja Hamad menggarisbawahi pentingnya menjaga kedaulatan, stabilitas, integritas teritorial, dan persatuan Suriah, diberitakan BNA.

    Dirinya menekankan dukungan Bahrain bagi Suriah untuk melanjutkan perannya.

    Juga menekankan kesiapan Bahrain untuk melanjutkan konsultasi dan koordinasi dengan Suriah dan untuk mendukung organisasi regional dan internasional dalam upaya yang menguntungkan rakyat Suriah. 

    Yang Mulia Raja menyatakan aspirasi Bahrain bagi Suriah untuk melanjutkan perannya dalam Liga Arab.

    Menteri luar negeri Iran dan Uni Emirat Arab menyerukan diakhirinya segera serangan militer rezim Israel terhadap Suriah.

    Dalam percakapan telepon pada hari Kamis, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi dan mitranya dari Emirat Sheikh Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan berbicara tentang perkembangan regional terkini, khususnya situasi di Suriah.

    Kedua diplomat meninjau perkembangan terkini di Suriah dan menggarisbawahi perlunya menjaga kedaulatan nasional dan integritas teritorial Suriah, serta memelihara keamanan dan stabilitas negara Arab tersebut.

    Mereka juga menyerukan penghentian segera serangan darat dan udara oleh rezim Zionis terhadap Suriah, situs web Kementerian Luar Negeri Iran melaporkan.

    Pembicaraan tersebut selanjutnya membahas pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan dan menghindari tindakan provokatif yang dapat mengganggu suasana persahabatan dan kerja sama antarnegara kawasan selama situasi sensitif saat ini.

    Bahaya HTS

    Mosab Hassan Yousef , putra mantan pemimpin Hamas Sheikh Hassan Yousef, yang kisahnya dijelaskan dalam buku Son of Hamas atau Anak Hamas, baru-baru ini mengunggah pesan di akun X.

    Ia memperingatkan pemimpin baru Suriah Abu Mohammed al-Jolani atau dikenali juga Julani.

    Yousef telah menjadi suara terkemuka dalam diskusi Barat tentang terorisme, khususnya terorisme jihad Islam, karena latar belakang dan keterlibatannya dengan Hamas .

    Dalam unggahannya pada hari Rabu (11/12/2024), Mosab Hassan Yousef memperingatkan Barat agar tidak mengakui atau melegitimasi al-Jolani.

    Menurutnya, jika hal itu terjadi prediksinya akan memiliki konsekuensi yang mematikan bagi kemanusiaan. 

    Unggahan itu tampaknya menyebabkan akun X miliknya ditangguhkan, Yousef sebelumnya memberi pesan.

    “Sebuah kekaisaran Islam baru telah lahir; jangan memberinya makan, tapi buatlah ia kelaparan,” tulisnya dikutip dari All Israel.

    Mantan anggota Hamas yang kini menjadi agen Shin Bet Israel itu mengatakan, sebagian besar warga Timur Tengah dan seluruh dunia tidak menyadari konsekuensi yang menghancurkan dari perkembangan baru di Suriah (Al-Sham).  

    Masalahnya, lanjut Yousef, adalah generasi jihadis baru lebih canggih daripada kelompok teroris mana pun di masa lalu. 

    Dia mengatakan bahwa Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), yang sebelumnya dikenal sebagai Jabhat al-Nusra (Front al-Nusra), dan memiliki hubungan dengan Al-Qaeda dan ISIS, telah mengubah strategi politik, tetapi bukan identitas, untuk meninabobokan negara-negara Barat agar percaya bahwa mereka telah melakukan reformasi.

    Mengutip upaya HTS untuk memulai layanan bus dan melanjutkan fungsi kota lainnya di wilayah yang direbut sebagai bukti reformasi yang mereka duga, Yousef memperingatkan bahwa kegiatan ini dimaksudkan “untuk memanipulasi masyarakat internasional dengan menunjuk tokoh-tokoh pemerintah yang moderat.”

    “Mereka memiliki kesabaran dan tidak terburu-buru menyerang musuh-musuh mereka; strategi baru mereka adalah membangun infrastruktur dan institusi, serta memperoleh pengakuan global untuk mendirikan Ummah Jihadi (organisasi Muslim global),” ia memperingatkan. 

    “Strategi baru mereka adalah menciptakan iklim yang sesuai yang akan mengarah pada pembentukan negara Jihadi.”

    Amerika Serikat dan sekutunya tidak boleh mengakui atau melegitimasi penguasa baru Damaskus, tidak peduli seberapa cerdik mereka akan memainkan kartu mereka untuk memanipulasi masyarakat internasional dengan menunjuk tokoh-tokoh pemerintahan yang moderat.

    Lebih jauh lagi – dan pada bagian postingan yang kemungkinan membuatnya diblokir – mantan anggota Hamas tersebut menganjurkan “penghapusan pemimpin utama pemberontak, terutama al-Julani, sebelum mereka memperoleh lebih banyak dukungan dan simpati dari masyarakat yang putus asa dan mendambakan perubahan dan kebebasan, yang akan memungkinkan munculnya kepemimpinan yang sah.”

    “Memberikan penghargaan atau pujian kepada para Jihadis karena menggulingkan diktator Suriah yang brutal adalah sebuah kesalahan, mereka mungkin memainkan peran penting, tetapi mereka bukanlah kekuatan sebenarnya yang menjatuhkan Assad,” klaim Yousef. 

    “Al-Julani memiliki potensi untuk menciptakan Negara Teroris yang kuat yang belum pernah kita alami sebelumnya,” kata Putra Hamas tersebut.

    “Ia cenderung membangunnya secara perlahan, penuh perhatian, dan sabar. Teroris global ini tidak berintegrasi dari seorang Jihadi menjadi seorang negarawan, ia mengubah dirinya dari seorang Jihadi biasa menjadi seorang Khalifah Islam modern, dan membiarkannya berkembang akan memiliki konsekuensi yang mematikan bagi kemanusiaan.” 

    Mantan anggota Hamas itu bukan satu-satunya suara dari Timur Tengah yang memperingatkan agar tidak menerima klaim reformasi al-Jolani.

    Peneliti Yayasan Pertahanan Demokrasi, Hussain Abdul-Hussain memperingatkan bahwa Ahmed Hussein al-Sharaa, yang menggunakan nama samaran Abu Mohammed al-Jolani, tampaknya menerapkan hukum Syariah di banyak wilayah yang telah dikuasainya. 

    Abdul-Hussain menegaskan bahwa al-Jolani telah menempatkan pemerintah Idlib yang menegakkan Syariah sebagai pemerintah transisi bagi Suriah, yang bukan merupakan pertanda baik bagi janjinya untuk menghormati dan melindungi minoritas non-Muslim. 

    “Saya berharap proyeksi saya ternyata salah dan Sharaa telah berubah dan bersikap moderat, atau ‘dewasa’, seperti yang ia katakan kepada CNN,” tulis Abdul-Hussain.

    “Namun, saya tidak berharap terlalu banyak.” 

    Pengucilan Para Pemimpin Suriah

    Di Damaskus, para diplomat telah menyuarakan keprihatinan mengenai pengucilan para pemimpin oposisi politik lainnya.

    Kelompok Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) dengan cepat mengonsolidasikan otoritasnya atas negara Suriah, menunjukkan kecepatan yang sama seperti saat mereka mengambil alih negara itu, Reuters melaporkan.

    Kelompok tersebut telah mengerahkan pasukan polisi, membentuk pemerintahan sementara, dan memulai pertemuan dengan utusan asing, sehingga memicu kekhawatiran mengenai inklusivitas kepemimpinan baru Damaskus, kantor berita tersebut menunjukkan.

    Sejak HTS menggulingkan Bashar al-Assad pada hari Minggu sebagai bagian dari aliansi, para pejabatnya—yang sebelumnya menjalankan pemerintahan Islam di sudut terpencil di barat laut Suriah—telah mengambil alih kantor-kantor pemerintahan di Damaskus.

    Pada hari Senin, Mohammad al-Bashir, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala pemerintahan daerah di Idlib yang dikuasai HTS, diangkat sebagai perdana menteri sementara Suriah. 

    Langkah ini menggarisbawahi dominasi HTS di antara faksi-faksi bersenjata yang berjuang selama lebih dari 13 tahun untuk mengakhiri kekuasaan al-Assad.

    Meskipun HTS memutuskan hubungannya dengan organisasi teroris al-Qaeda pada tahun 2016, HTS telah meyakinkan para pemimpin suku, pejabat lokal, dan warga sipil selama perjalanannya menuju Damaskus bahwa agama minoritas akan dilindungi.

    Pemerintah sementara yang baru kurang inklusif, kata seorang sumber.

    Di Kantor Gubernur Damaskus, Mohammad Ghazal—seorang insinyur sipil berusia 36 tahun dari Idlib yang sekarang mengawasi urusan administratif—menepis kekhawatiran terhadap pemerintahan Islam.

    “Tidak ada yang namanya pemerintahan Islam. Bagaimanapun, kita adalah Muslim dan itu adalah lembaga atau kementerian sipil,” katanya, dikutip dari AL MAYADEEN.

    “Kami tidak memiliki masalah dengan etnis dan agama apa pun,” katanya, seraya menambahkan bahwa “yang membuat masalah adalah rezim (Assad).”

    Namun, muncul kekhawatiran mengenai komposisi pemerintahan sementara yang baru, yang sangat bergantung pada para administrator dari Idlib.

    Reuters mengutip empat tokoh oposisi dan tiga diplomat yang mengatakan bahwa proses tersebut kurang inklusif.

    Walaupun al-Bashir telah menyatakan ia hanya akan menjabat hingga Maret, HTS, yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh AS, Turki, dan lainnya, belum menguraikan aspek penting dari transisi tersebut, termasuk rencana untuk konstitusi baru.

    “Anda mendatangkan (menteri) dari satu warna, seharusnya ada partisipasi dari yang lain,” tegas Zakaria Malahifji, Sekretaris Jenderal Gerakan Nasional Suriah dan mantan penasihat politik oposisi di Aleppo.

    Ia menggambarkan kurangnya konsultasi dalam pembentukan pemerintahan sebagai sebuah kesalahan.

    “Masyarakat Suriah beragam dalam hal budaya, suku bangsa, jadi sejujurnya ini mengkhawatirkan,” tegasnya.

    Seperti pejabat “Pemerintah Keselamatan” yang berafiliasi dengan HTS lainnya yang direlokasi dari Idlib ke Damaskus, Ghazal telah mendesak pegawai negeri untuk kembali bekerja, seraya menekankan keadaan negara yang mengerikan.

    “Ini adalah negara yang runtuh. Ini adalah reruntuhan, reruntuhan, reruntuhan,” katanya.

    Sasaran langsung Ghazal untuk tiga bulan ke depan termasuk memulihkan layanan dasar dan merampingkan birokrasi.

    Ia mengumumkan rencana untuk menaikkan gaji, yang saat ini rata-rata $25 per bulan, agar sesuai dengan upah minimum $100 di Salvation Government.

    Persaingan antar faksi menimbulkan risiko terhadap stabilitas.

    Meskipun HTS mendominasi, faksi-faksi bersenjata lainnya, terutama di dekat perbatasan dengan Yordania dan Turki, tetap aktif, sehingga menimbulkan risiko bagi stabilitas di Suriah pasca-Assad, Reuters mencatat, seraya menambahkan bahwa persaingan antar faksi, yang berakar pada konflik bertahun-tahun, semakin memperparah tantangan-tantangan ini.

    Yezid Sayigh, seorang peneliti senior di Carnegie Middle East Center, menyatakan bahwa HTS “jelas berusaha mempertahankan momentum di semua tingkatan”.

    Ia memperingatkan risikonya, termasuk potensi pembentukan rezim otoriter baru dengan dalih Islam.

    Namun, ia menunjukkan bahwa keberagaman oposisi dan masyarakat Suriah kemungkinan akan mencegah satu kelompok pun memonopoli kekuasaan.

    Dalam konteks yang sama, Reuters mengutip sumber oposisi yang mengetahui konsultasi HTS yang mengklaim bahwa semua sekte Suriah akan terwakili dalam pemerintahan sementara.

    Selama tiga bulan ke depan, isu utama yang akan diputuskan termasuk apakah Suriah mengadopsi sistem presidensial atau parlementer, sumber itu menambahkan.

    Dalam wawancara untuk Il Corriere della Sera pada hari Rabu, al-Bashir menekankan bahwa pemerintah sementara akan mengundurkan diri pada bulan Maret 2025.

    Ia menguraikan prioritas seperti memulihkan keamanan, menegakkan kembali otoritas negara, memulangkan pengungsi, dan menyediakan layanan penting.

    Ketika ditanya apakah konstitusi baru akan memiliki kerangka Islam, al-Bashir menyatakan bahwa rincian seperti itu akan dibahas selama proses penyusunan konstitusi.

    Di Damaskus, para diplomat telah menyuarakan kekhawatiran tentang pengecualian terhadap para pemimpin oposisi politik lainnya.

    “Kami prihatin – di mana semua pemimpin oposisi politik,” kata seorang diplomat.

    Yang lain mencatat potensi dampak destabilisasi dari faksi-faksi bersenjata yang belum dilucuti senjatanya atau didemobilisasi.

    Joshua Landis, seorang pakar Suriah dan direktur Pusat Studi Timur Tengah di Universitas Oklahoma, menyarankan bahwa al-Jolani “harus segera menegaskan kewenangannya untuk menghentikan kekacauan yang terjadi.”

    “Namun, ia juga harus berupaya meningkatkan kapasitas administratifnya dengan melibatkan para teknokrat dan perwakilan dari berbagai komunitas,” tegas Landis.

    (Tribunnews.com/ Chrysnha/Barir)

  • AS Bilang Netanyahu Siap untuk Gencatan Senjata

    AS Bilang Netanyahu Siap untuk Gencatan Senjata

    Jakarta –

    Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) Jake Sullivan mengunjungi Israel dan bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, untuk mendukung upaya yang baru-baru ini dihidupkan kembali demi mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

    Setelah pertemuan itu, Sullivan mengatakan ia “mendapat kesan” bahwa pemimpin Israel itu “siap untuk membuat kesepakatan” yang akan mengamankan berakhirnya permusuhan antara Israel dan Hamas di Gaza. Kesepakatan itu juga akan memastikan pembebasan 100 sandera yang masih ditahan oleh Hamas, setelah diculik masuk ke Jalur Gaza dalam serangan pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan lebih dari 1.200 orang warga sipil Israel.

    “Tujuan saya adalah menempatkan kami pada posisi untuk dapat menyelesaikan kesepakatan itu pada bulan ini,” kata Sullivan dalam konferensi pers di Tel Aviv. Kelompok Hamas dikategorikan sebagai kelompok teror oleh Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa dan beberapa negara lain.

    Serangan balasan Israel kepada Hamas telah menewaskan setidaknya 44.805 orang di Gaza, di mana kebanyakan korban adalah warga sipil, menurut angka dari kementerian kesehatan yang dikelola Hamas, tetapi dianggap dapat dipercaya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Kamis (12/12), Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang menyerukan gencatan senjata sesegera mungkin dan tanpa syarat apa pun.

    Serangan di Gaza terus berlanjut

    Otoritas yang dipimpin Hamas di Gaza mengatakan bahwa serangan udara Israel baru-baru ini telah menewaskan setidaknya 33 orang, termasuk 12 penjaga yang mengamankan truk-truk bantuan.

    Sementara itu, Pasukan Pertahanan Israel IDF mengatakan pihaknya menargetkan militan yang merencanakan pembajakan kendaraan-kendaraan itu.

    Juru bicara UNRWA Louise Wateridge mengatakan kepada wartawan yang mengunjungi Nuseirat di Gaza tengah bahwa kondisi masyarakat di Jalur Gaza “mengerikan dan apokaliptik” atau layaknya hari kiamat.

    Israel juga melakukan serangan ke Lebanon selatan. IDF mengatakan pasukannya telah menargetkan militan Hizbullah yang kehadirannya di daerah itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Lebanon.

    IDF juga serang target-target di Suriah

    Di wilayah lain, Israel terus beroperasi di Suriah setelah jatuhnya rezim Assad.

    Pasukan IDF masih berada di zona penyangga yang diawasi oleh PBB, yang memisahkan pasukan Israel dan Suriah di Dataran Tinggi Golan, dalam langkah yang menurut PBB melanggar perjanjian gencatan senjata 1974.

    Selama kunjungan ke Yordania, Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken mengatakan, Israel khawatir terhadap kekosongan kekuasaan yang dapat diisi oleh para ekstremis, tetapi Washington telah berbicara dengan pihak Israel mengenai langkah selanjutnya.

    “Pada saat seperti ini, sangat penting bagi kami untuk memastikan bahwa kami tidak akan memicu konflik tambahan,” kata Blinken.

    Pada Senin (09/12), Israel mengatakan pihaknya telah menyerang “senjata kimia yang tersisa atau misil atau roket jarak jauh, agar tidak jatuh ke tangan para ekstremis.”

    Direktur Jenderal Organisasi Pelarangan Senjata Kimia OPCW, Fernando Arias, mengatakan kelompoknya “mengikuti dengan seksama” laporan-laporan serangan terhadap fasilitas militer.

    “Kami belum tahu apakah serangan ini telah mempengaruhi wilayah yang terkait dengan senjata kimia. Serangan udara semacam itu dapat menimbulkan risiko kontaminasi,” katanya dalam sebuah pidato.

    kp/rs/hp (AFP, AP, Reuters)

    (ita/ita)

  • Terus Hajar Suriah, Modus Baru Israel Menggambar Ulang Peta Timur Tengah Sesuai Seleranya Sendiri – Halaman all

    Terus Hajar Suriah, Modus Baru Israel Menggambar Ulang Peta Timur Tengah Sesuai Seleranya Sendiri – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM – Ada modus baru Israel di balik serangan militernya yang masif terhadap Suriah. Israel ingin menggambar ulang peta Timur Tengah sesuai rancangannya sendiri.

    Menyusul serangan barunya terhadap Suriah, para pemimpin Israel dan sebagian besar medianya menggembar-gemborkan terciptanya Timur Tengah baru. 

    Sejak kaburnya mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad ke Moskow pada hari Minggu lalu, Israel telah melancarkan ratusan serangan terhadap Suriah yang menjadi negara tetangganya langsung itu.

    Israel mengklaim hal ini perlu mereka lakukan untuk kepentingan menjaga pertahanannya.

    Namun sejarah membuktikan, Israel sudah menyerang Suriah setidaknya sejak Januari 2013 dan tidak ada sanksi internasional terhadap perbuatannya itu.

    Termasuk pula, ketika Israel mengebom konvoi senjata Suriah dan menewaskan dua orang.

    Sejak saat itu, Israel terus-menerus menyerang Suriah, biasanya mengklaim bahwa mereka menargetkan posisi musuh-musuhnya seperti Hizbullah dan Iran.

    Dalam beberapa hari terakhir, Israel telah melancarkan lebih dari 480 serangan udara ke Suriah.

    Pada saat yang sama, Israel telah memindahkan pasukan daratnya ke zona demiliterisasi yang terletak di wilayah Suriah di sepanjang perbatasan dengan Israel di Dataran Tinggi Golan.

    Tank tentara Israel bermanuver di dekat Garis Alpha yang memisahkan Dataran Tinggi Golan yang dianeksasi Israel dari Suriah,di kota Majdal Shams, Rabu, 11 Desember 2024. (AP Photo/Matias Delacroix)

    Untuk diketahui sebagian Dataran Tinggi Golan sudah diduduki Israel secara ilegal.

    Israel berkilah menyatakan ingin menciptakan “zona pertahanan steril” dan menyatakan perjanjian tahun 1974 yang menetapkan zona penyangga “runtuh”.

    Serangan ini juga menghantam 15 kapal yang berlabuh di Pelabuhan Mediterania Bayda dan Latakia pada hari Senin, sekitar 600 km jaraknya di utara Dataran Tinggi Golan.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kepada wartawan pada hari Senin lalu bahwa runtuhnya rezim Suriah adalah akibat langsung dari pukulan telak terhadap kelompok Islam di Suriah. yang telah Israel serang, yakni Hamas, Hizbullah dan Iran.

    Serangan terhadap Suriah, menurut Mairav ​​Zonszein, analis senior di Crisis Group, adalah “campuran antara oportunisme dan strategi”.

    Bahwa Israel harus berusaha untuk menetralisir potensi ancaman terhadap perbatasannya ketika negara tersebut tidak memiliki pertahanan, adalah hal yang “tidak perlu dipikirkan”, namun rencana jangka panjangnya mungkin kurang pasti.

    “Saya pikir apa yang kita lihat dalam kenyataannya adalah strategi yang telah dikembangkan Israel sejak 7 Oktober: mengidentifikasi ancaman atau peluang, mengerahkan pasukan, dan kemudian mencari solusinya.”

    Namun ilmuwan politik Ori Goldberg tidak yakin ada strategi yang berperan dalam hal ini.

    “Ini adalah doktrin keamanan baru kami. Kami melakukan apa pun yang kami inginkan, kapan pun kami mau, dan kami tidak berkomitmen,” katanya dari Tel Aviv.

    “Orang-orang berbicara tentang Israel Raya dan tentang bagaimana Israel mengirimkan sulur-sulurnya ke negara-negara tetangga. Saya tidak melihatnya, ”katanya.

    “Saya pikir ini sebagian besar disebabkan oleh kekacauan, dan kecenderungan [Israel] yang baru – atau bukan baru – untuk melakukan kehancuran.”

    Israel Abaikan Kecaman Dunia

    Israel telah membunuh sedikitnya 48.833 orang selama 14 bulan terakhir. Mereka telah menyerang Iran, sekutunya Hizbullah di Lebanon, lalu menginvasi Lebanon, dan kini menyerang Suriah.

    Sementara menyerang daerah kantong Gaza yang terkepung, sebuah serangan ditemukan sebagai genosida oleh beberapa negara dan organisasi serta badan internasional.

    Tidak peduli dengan jatuhnya korban jiwa, pembicaraan Netanyahu tentang “mengubah wajah Timur Tengah” telah mendapat gaung di sebagian besar media Israel.

    Hari Rabu kemarin, sebuah artikel opini di The Jerusalem Post dengan berani menyatakan, pada tahun lalu, Israel telah melakukan lebih banyak hal untuk stabilitas di Timur Tengah dibandingkan dengan beberapa dekade yang dilakukan badan-badan PBB dan diplomat Barat yang tidak efektif.

    Berbagai negara telah mengkritik serangan Israel terhadap Suriah yang baru dibebaskan, termasuk Mesir, Perancis, Iran, Irak, Qatar, Rusia dan Arab Saudi.

    Gambar ini menunjukkan pasukan militer Israel mengemudi di zona penyangga Suriah, dekat desa Druze Majdal Shams di Dataran Tinggi Golan yang dianeksasi Israel, pada 11 Desember 2024. – Setelah serangan kilat oleh pejuang pemberontak Islam menggulingkan presiden Bashar al-Assad , Israel, yang berbatasan dengan Suriah, mengirim pasukan ke zona penyangga di sebelah timur Dataran Tinggi Golan yang dianeksasi Israel, yang digambarkan oleh Menteri Luar Negeri Gideon Saar sebagai “langkah terbatas dan sementara” untuk “alasan keamanan”. (Photo by Jalaa MAREY / AFP) (AFP/JALAA MAREY)

    Sabtu lalu, Liga Arab yang beranggotakan 22 negara mengeluarkan pernyataan yang menuduh Israel berusaha “mengeksploitasi tantangan internal Suriah”.

    PBB, yang mandatnya untuk mengawasi zona penyangga antara Suriah dan Israel berlangsung hingga akhir tahun ini, mengecam pelanggaran hukum internasional ini.

    “Protes PBB sama sekali tidak berarti apa-apa,” kata Golberg, seraya menyatakan bahwa bentrokan berulang kali antara Israel dengan berbagai organisasi internasional adalah bagian dari suasana hati yang menyeluruh di negara tersebut.

    “Kami ingin tetap berpegang pada Manusia,” katanya. “Kami ingin menunjukkan kepada ICJ dan ICC bahwa kami tidak peduli. Bahwa kami akan melakukan apa yang kami inginkan.”

    Seorang tentara menutup gerbang ketika pasukan militer Israel melintasi pagar ke dan dari zona penyangga Suriah, dekat desa Druze Majdal Shams di Dataran Tinggi Golan yang dianeksasi Israel, pada 11 Desember 2024. – Setelah serangan kilat oleh pemberontak Islam pejuang presiden terguling Bashar al-Assad, Israel, yang berbatasan dengan Suriah, mengirim pasukan ke zona penyangga di sebelah timur Dataran Tinggi Golan yang dianeksasi Israel, yang digambarkan oleh Menteri Luar Negeri Gideon Saar sebagai a “langkah terbatas dan sementara” untuk “alasan keamanan”. (Photo by Jalaa MAREY / AFP) (AFP/JALAA MAREY)

    Pada hari Rabu, kolumnis The Times of Israel Jeffrey Levine menggambarkan 13 bulan terakhir ini sebagai langkah menuju “Timur Tengah Baru yang Damai dan Sejahtera”.

    Dalam visi Levine, setelah pergeseran tektonik sekitar setahun terakhir, Suriah akan bebas dari manuver geopolitik rezim al-Assad, Iran akan bebas dari “rezim teokratisnya”, dan suku Kurdi akan bebas membentuk negara mereka sendiri, serta warga Palestina akan bebas mendirikan “tanah air” baru di Yordania.

    “Saya tidak berpikir sebagian besar warga Israel membayangkan mereka akan menjadi populer di wilayah ini setelah ini,” kata analis politik Israel Nimrod Flashenberg, meskipun pemulihan hubungan mungkin bisa dilakukan dengan minoritas Kurdi dan Druze di Suriah.

    “Tetapi saya pikir mereka berharap akan terciptanya Timur Tengah di mana akan ada lebih sedikit rezim yang memusuhi Israel,” katanya.

    Sumber: Aljazeera

     

     

  • Arab Saudi Disebut Pendukung Terkuat Rakyat Suriah, Beri Pesan Dukungan dan Tolak Agresi Israel – Halaman all

    Arab Saudi Disebut Pendukung Terkuat Rakyat Suriah, Beri Pesan Dukungan dan Tolak Agresi Israel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Arab Saudi adalah satu dari beberapa negara Arab yang menunjukkan “dukungan terkuat” bagi rakyat Suriah setelah jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad.

    Hal ini sebagaimana disampaikan perwakilan tetap Suriah untuk PBB, Qusay Al-Dahhak.

    “Dukungan terkuat datang dari negara-negara Arab, terutama dari Arab Saudi,” ujarnya dalam wawancara dengan AlHadath pada Selasa (10/12/2024).

    “Kami menerima banyak pesan dukungan yang menegaskan kembali dukungan mereka terhadap rakyat Suriah dan penolakan terhadap segala bentuk agresi Israel terhadap tanah dan rakyatnya,” jelasnya.

    Dikutip dari Arab News, Bashar al-Assad melarikan diri dari Suriah setelah serangan kilat yang dipelopori kelompok Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) dan sekutunya, yang mengakhiri secara spektakuler lebih dari lima dekade kekuasaan klannya.

    Warga Suriah di seluruh negeri dan dunia bersorak dalam perayaan, setelah mengalami era yang menyesakkan, di mana siapa pun yang dicurigai melakukan perbedaan pendapat dapat dijebloskan ke penjara atau dibunuh.

    Dengan penggulingan Assad yang menjerumuskan Suriah ke dalam ketidakpastian, para pemimpin barunya telah berupaya meyakinkan anggota kelompok minoritas agama di negara itu bahwa mereka tidak akan menindas mereka.

    “Penggantian bendera Suriah di markas besar PBB memiliki protokol yang melibatkan pemerintah dan mengharuskan pemerintah Suriah untuk secara resmi menerapkan bendera baru tersebut agar dapat dikibarkan di gedung tersebut,” ungkap Al-Dahhak.

    “Melalui berbagai kedutaan, perwakilan Suriah bekerja keras untuk membela kepentingan Suriah dan mematuhi semua perintah pejabat yang datang dari Damaskus,” jelasnya.

    “Perdana Menteri Mohammad Al-Bashir memerintahkan kedutaan besar dan diplomat Suriah untuk melindungi kepentingan Suriah.”

    “Di PBB, kami menyebarkan pesan Suriah yang saat ini tengah mengalami perubahan historis sementara rezim baru sedang diberlakukan,” terang Qusay Al-Dahhak.

    Negara-negara Arab Sambut Baik Keputusan di Suriah

    Beberapa negara Arab menyambut baik keputusan di Suriah yang menyebabkan penggulingan rezim Bashar al-Assad dan menyerukan tindakan yang bertujuan untuk memastikan stabilitas, pembangunan, dan mencegah situasi terjerumus ke dalam kekacauan.

    Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengatakan pihaknya “memantau perkembangan pesat di negara sahabat Suriah dan menyatakan kepuasannya dengan langkah-langkah positif yang diambil untuk memastikan keselamatan rakyat Suriah, mencegah pertumpahan darah, dan menjaga lembaga-lembaga negara serta sumber daya Suriah.”

    Dilansir Anadolu Agency, Arab Saudi mengimbau masyarakat internasional “untuk mendukung rakyat Suriah dan bekerja sama dengan mereka dalam segala hal yang melayani Suriah dan memenuhi aspirasi rakyatnya, sambil tidak mencampuri urusan dalam negerinya.”

    Di Qatar, Kementerian Luar Negeri mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa Doha “memantau dengan saksama perkembangan di Suriah” dan menggarisbawahi “perlunya menjaga lembaga-lembaga nasional dan persatuan negara untuk mencegah negara terjerumus ke dalam kekacauan.”

    Qatar menegaskan kembali pendiriannya untuk mengakhiri krisis Suriah sesuai dengan legitimasi internasional dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2254, dengan cara yang “melayani kepentingan rakyat Suriah dan menjaga persatuan, kedaulatan, dan kemerdekaan negara mereka.”

    Kementerian Luar Negeri Bahrain juga mengeluarkan pernyataan, yang mencatat bahwa Manama mengikuti dengan saksama perkembangan pesat di Suriah, “menekankan komitmennya terhadap keamanan, stabilitas, kedaulatan, dan integritas teritorial Suriah.”

    Bahrain menyerukan kepada “semua pihak dan komponen penduduk Suriah untuk memprioritaskan kepentingan tertinggi bangsa dan kesejahteraan warga negaranya sambil memastikan pelestarian lembaga-lembaga publik dan perlindungan infrastruktur vital dan ekonomi.”

    Lalu, Kementerian Luar Negeri Mesir menyatakan bahwa Kairo “mengikuti dengan penuh minat perubahan yang terjadi di Suriah” dan menegaskan kembali dukungannya terhadap kedaulatan Suriah, integritas teritorial, dan persatuan rakyatnya.

    Mesir menyerukan “semua pihak di Suriah, apa pun orientasinya, untuk menjaga sumber daya negara dan lembaga nasional, memprioritaskan kepentingan nasional, menyatukan tujuan dan prioritas, serta memulai proses politik komprehensif untuk membangun fase baru konsensus dan perdamaian internal, memulihkan posisi regional dan internasional Suriah.”

    Di Yordania, Raja Abdullah II mengatakan negaranya “mendukung rakyat Suriah dan menghormati keinginan dan pilihan mereka,” menurut pernyataan dari Pengadilan Kerajaan.

    Raja Abdullah menekankan dalam pertemuan Dewan Keamanan Nasional “perlunya menjaga keamanan Suriah dan keselamatan serta pencapaian warga negaranya dan bekerja segera untuk memastikan stabilitas dan menghindari konflik yang dapat menyebabkan kekacauan.”

    Ia menambahkan bahwa “Yordania selalu mendukung saudara-saudarinya di Suriah sejak awal krisis, menyambut para pengungsi Suriah selama dekade terakhir dan menyediakan mereka pendidikan, perawatan kesehatan dan layanan lainnya, layanan yang sama yang diberikan kepada warga Yordania.”

    Gambar ini menunjukkan pasukan militer Israel mengemudi di zona penyangga Suriah, dekat desa Druze Majdal Shams di Dataran Tinggi Golan yang dianeksasi Israel, pada 11 Desember 2024. (AFP/JALAA MAREY)

    Sementara itu, Dewan Pimpinan Presiden di Yaman mengucapkan selamat kepada rakyat Suriah atas jatuhnya Bashar al-Assad.

    Yaman menegaskan kembali posisinya, mendukung integritas wilayah Suriah, menghormati kemerdekaannya dan keinginan rakyat Suriah untuk kebebasan, perubahan, perdamaian, keamanan dan stabilitas.

    Di Irak, juru bicara pemerintah Basim al-Awadi mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Irak “mengikuti perkembangan di Suriah dan terus melakukan kontak internasional dengan negara-negara persaudaraan dan sahabat untuk mendorong upaya menuju stabilitas, keamanan, ketertiban umum, dan perlindungan kehidupan dan harta benda rakyat Suriah.”

    Irak menekankan pentingnya tidak mencampuri urusan dalam negeri Suriah atau mendukung satu pihak di atas pihak lain, karena campur tangan seperti itu hanya akan menyebabkan lebih banyak konflik dan perpecahan.

    Aljazair dalam sebuah pernyataan menyatakan dukungannya terhadap rakyat Suriah, menekankan hubungan yang kuat antara rakyat Aljazair dan Suriah berdasarkan sejarah dan solidaritas bersama.

    Kemudian, Presiden Palestina mengatakan “Palestina dan rakyatnya berdiri bersama rakyat Suriah, menghormati keinginan dan pilihan politik mereka, menjamin keamanan, stabilitas, dan pelestarian pencapaian mereka,” menurut kantor berita resmi Palestina WAFA.

    Hal ini menekankan pentingnya “semua partai politik mengutamakan kepentingan rakyat Suriah, memastikan pemulihan peran penting Suriah di kawasan dan dunia, yang melayani kepentingan rakyat Palestina dan tujuan mulia mereka untuk kebebasan dan kemerdekaan.”

    Diberitakan Al Jazeera, Angkatan udara Israel terus menggempur Suriah, menyerang pelabuhan dan gudang rudal di Latakia dan Tartous, sementara pasukan darat mereka bergerak lebih dalam ke Dataran Tinggi Golan Suriah, yang secara efektif memperluas pendudukan mereka.

    Kelompok hak asasi manusia membunyikan peringatan atas memburuknya kondisi di timur laut, tempat pertempuran antara pasukan yang didukung Turki dan pasukan Kurdi telah menyebabkan lebih dari 100.000 orang mengungsi.

    Pejuang Suriah membakar makam Hafez al-Assad, ayah Presiden terguling Bashar, di kota Qardaha di Latakia utara.

    Ahmed al-Sharaa, pemimpin Hayat Tahrir al-Sham, berjanji untuk menutup penjara terkenal rezim al-Assad dan mengamankan lokasi potensial senjata kimia dengan bantuan mitra internasional.

    Perdana Menteri sementara Suriah Mohammed al-Bashir mengatakan salah satu tujuan pertamanya adalah “memulangkan jutaan pengungsi Suriah yang berada di luar negeri” dan berjanji untuk memulihkan dan menjalankan lembaga-lembaga negara.

    Pemerintahan Penyelamatan Suriah yang dipimpin HTS telah menyampaikan rasa terima kasih kepada Mesir, Irak, Arab Saudi, UEA, Yordania, Bahrain, Oman dan Italia karena melanjutkan pekerjaan misi diplomatik mereka di Damaskus.

    Arus pengungsi Suriah yang pulang dari Turki terus berlanjut, dengan seorang koresponden Al Jazeera memperkirakan hingga 700 orang setiap hari menyeberang dari Cilvegozu ke Bab al-Hawa menuju Idlib.

    Puluhan ribu orang diperkirakan akan menghadiri pemakaman aktivis terkemuka Mazen al-Hamada, yang dijadwalkan akan diadakan hari ini di Damaskus.

    Pemerintahan baru Suriah telah mengundang warganya untuk mendaftar bergabung dengan akademi kepolisian yang berlokasi di Idlib atau Aleppo.

    Mohammad Bagher Ghaliba, juru bicara parlemen Iran, telah mengakui bahwa jatuhnya al-Assad di Suriah telah “mengganggu momentum” “poros perlawanan” yang didukung Iran.

    Komite Penyelamatan Internasional memperingatkan bahwa “situasi di dalam Suriah masih sangat buruk” setelah beberapa negara Eropa menangguhkan permohonan suaka ribuan warga Suriah.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

    Berita lain terkait Konflik Suriah

  • Kelompok Islamis Seluruh Dunia Beri Selamat Kemenangan HTS di Suriah

    Kelompok Islamis Seluruh Dunia Beri Selamat Kemenangan HTS di Suriah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Organisasi dan militan Islam di seluruh dunia telah mengucapkan selamat kepada pemberontak Suriah atas kemenangan mereka dalam merobohkan rezim Presiden Bashar al-Assad.

    Melansir The Guardian pada Kamis (12/12/2024), banyak cabang Ikhwanul Muslimin mengeluarkan pernyataan gembira merayakan kemenangan HTS, memuji “rakyat Suriah atas penggulingan rezim Assad”.

    Ikhwanul Muslimin sendiri merupakan gerakan Islamis veteran yang berupaya membawa pemerintahan berdasarkan interpretasi hukum Islam yang ketat ke negara-negara di seluruh dunia Muslim dan telah menolak kekerasan.

    Cabang Ikhwanul Muslimin di Lebanon mengucapkan selamat dan memberkati “rakyat Suriah karena telah menggulingkan tiran mereka dan mencapai tujuan pertama revolusi mereka”.

    Di Yordania, Front Aksi Islam, partai politik yang mewakili kepentingan Ikhwanul Muslimin di kerajaan itu, juga mengucapkan selamat kepada rakyat Suriah. Beberapa pejabat seniornya juga menyatakan dukungannya terhadap HTS dan kampanyenya.

    Dalam sebuah unggahan Facebook yang kemudian dihapus, salah seorang mengatakan keberhasilan HTS sedang “dipelajari taktiknya, operasi intelijen, teknologi, penanganan media, manajemen tahanan, persiapan, dan strategi kejutannya”.

    “Ikhwanul Muslimin … memandang HTS sebagai model pemerintahan. HTS adalah penyelamat bagi proyek Islamis nasionalis,” kata Katrina Sammour, seorang analis yang berbasis di Amman.

    Para pengamat menyebut ucapan selamat kepada rakyat Suriah – bukan hanya kepada HTS – memungkinkan terciptanya persatuan di antara kelompok-kelompok yang telah lama terpecah belah oleh ideologi, metode, sponsor, dan sekte.

    Hamas dan sekutunya Jihad Islam didukung oleh Iran, yang memiliki hubungan kuat dengan rezim Assad dan sebelumnya sangat kritis terhadap para pemberontak.

    Namun, kelompok tersebut, yang akar ideologinya berasal dari Ikhwanul Muslimin, menjauhkan diri dari Assad – seorang anggota sekte minoritas Alawi, cabang dari Syiah Islam – saat ia menindak para pengunjuk rasa dan pemberontak yang sebagian besar beragama Muslim Sunni.

    Dalam beberapa hari terakhir, Hamas mengucapkan selamat kepada rakyat Suriah karena telah mencapai “aspirasi mereka untuk kebebasan dan keadilan” dan menambahkan bahwa mereka berharap Suriah pasca-Assad akan melanjutkan “perannya yang historis dan penting dalam mendukung rakyat Palestina”.

    Jihad Islam Palestina yang didukung Iran mengeluarkan pernyataan yang hampir identik.

    Taliban Afghanistan, yang kembali berkuasa pada tahun 2021 setelah pemberontakan selama 20 tahun, adalah penguasa pertama yang memberi selamat kepada HTS secara langsung dan mengakui faksi tersebut sebagai pemerintahan baru Suriah.

    Dalam sebuah pernyataan pada Minggu, Kementerian Luar Negeri Taliban mengatakan bahwa mereka mengharapkan “pemerintahan Islam yang berdaulat dan berorientasi pada pelayanan sesuai dengan aspirasi rakyat Suriah, yang menyatukan seluruh penduduk tanpa diskriminasi dan pembalasan”.

    Afiliasi al-Qaeda telah membuat pernyataan yang mendukung HTS, tetapi ISIS, yang dipimpin oleh Abu Mohammed al-Jolani sekitar satu dekade lalu, telah bersikap sangat kritis, menuduh kelompok tersebut mengkhianati tujuan jihad dan bekerja sama dengan musuh-musuh umat Islam.

    Respons positif Hamas terhadap jatuhnya Assad berbeda dengan Hizbullah, gerakan Syiah Islam yang berbasis di Lebanon yang memainkan peran utama dalam mendukung Assad selama bertahun-tahun perang. Suriah yang dipimpin Assad telah lama menjadi jalur penting bagi Iran untuk memasok senjata kepada kelompok tersebut.

    Pernyataan pertama Hizbullah tentang peristiwa di Suriah – yang disampaikan oleh anggota parlemen Lebanon Hassan Fadlallah – menggambarkan sebuah “transformasi besar, berbahaya, dan baru”.

    Kelompok yang didukung Iran tersebut telah membawa kembali para pejuangnya ke Lebanon selama setahun terakhir untuk bertempur dalam perang dengan Israel.

     

    (luc/luc)

  • Penuturan Warga Suriah di RI: Saya Merayakan Kejatuhan Assad

    Penuturan Warga Suriah di RI: Saya Merayakan Kejatuhan Assad

    Jakarta –

    Sebagian warga Suriah yang tinggal di berbagai negara merayakan kejatuhan rezim Presiden Bashar al-Assad. Apa makna peristiwa ini bagi masa depan mereka?

    Seperti banyak warga Suriah, Youssef, yang sekarang tinggal di Malang, Jawa Timur, merayakan kabar penggulingan rezim Bashar al-Assad. Namun, dia mengaku tidak berkeinginan untuk kembali ke negaranya.

    Laki-laki berusia 25 tahun yang meminta agar nama depannya tidak dipublikasikan itu datang ke Indonesia pada tahun 2021. Dia pergi dari negaranya untuk menjadi pelajar di bidang farmasi.

    “Saya sudah mau lulus,” ujar Youssef kepada wartawan Amahl Azwar yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Selasa (10/12).

    Youssef berasal dari Kota Al Qardahahtempat kelahiran Bashar al-Assad dan ayahnya, Hafez al-Assad, yang meninggal dunia tahun 2000.

    Umur Youssef baru menginjak 11 tahun ketika perang saudara Suriah pecah pada 2011. Kala itu banyak orang terpaksa pindah atau mengungsi dari Suriah.

    “Setengah hidup saya dihabiskan dalam konflik,” ujarnya.

    Pasukan pemerintah Suriah berlindung di balik tembok saat bentrokan dengan kelompok militan di Aleppo, 3 November 2012. Pada periode Maret 2011 hingga November 2012, lebih dari 36.000 orang tewas sejak pemberontakan kelompok militan terhadap pemerintahan Assad (AFP)

    Bashar al-Assad baru saja digulingkan kelompok militan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dan faksi-faksi pemberontak sekutu mereka.

    Dengan begitu, berakhir sudah rezim keluarga Assad yang dikenal tangan besi selama lebih dari lima dekade.

    Sama seperti banyak orang Suriah di penjuru dunia, termasuk jutaan di antara mereka yang mengungsi, Youssef bersuka cita atas kejatuhan rezim Assad.

    Walaupun begitu, Youssef menyebut masih banyak hal sumber duka dari Suriah yang membuatnya enggan untuk kembali ke negaranya.

    Youssef justru berharap suatu saat dapat memindahkan dua anggota keluarganya yang masih berada di Suriah ke Indonesia.

    “Saya merayakan kejatuhan al-Assad. 50 tahun terakhir tidak bisa dikatakan sebagai kehidupan [yang layak],” ujar Youssef.

    “Tapi ke mana kita pergi dari sini?”

    Youssef menyamakan kondisi Suriah sekarang seperti ketika masyarakat Afghanistan merayakan hengkangnya tentara AS pada Agustus 2021.

    Kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena setelahnya rezim Taliban menguasai negara itu.

    “Saya tidak tahu apakah ini akan terjadi atau tidak, tapi saya tahu kelompok Muslim radikal tidak pernah suka dengan kelompok-kelompok minoritas,” ujar Youssef.

    “Kami punya sekte minoritas [di Suriah]. Jadi, ya, saya tidak yakin situasinya akan membaik.”

    Youssef mengklaim dirinya memperoleh foto-foto dan video penjarahan yang terjadi di negaranya setelah penggulingan Assad.

    Koresponden BBC yang melaporkan dari Suriah, Lina Sinjab, menjadi saksi mata aksi penjarahan, termasuk yang terjadi di kediaman Bashar al-Assad.

    Pengungsi Suriah yang tinggal di Turki kembali ke tanah airnya pada 10 Desember 2024 melalui Gerbang Perbatasan Cilvegz di Hatay, Turki (Getty Images)

    Dibandingkan dengan pengungsi dari negara-negara seperti Afghanistan dan Myanmar yang mencapai ratusan hingga ribuan orang, jumlah pengungsi dari Suriah di Indonesia berjumlah puluhan orang.

    Merujuk data Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), terdapat 60 warga Suriah yang telah mendapat status pengungsi di Indonesia.

    Angka ini tidak termasuk warga Suriah yang berada di Indonesia, tapi masih tergolong sebagai pencari suaka.

    Adapun menurut catatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, ada 713 warga negara Suriah yang punya izin tinggal aktif di Indonesia per Desember 2024. Mereka memegang izin tinggal sebagai diplomat, pekerja, dan pelajar.

    Seorang perempuan bersenjata mengacungkan tanda V yang berarti kemenangan saat warga Kurdi Suriah merayakan jatuhnya ibu kota Damaskus ke tangan pemberontak di Qamishli pada 8 Desember 2024 (Getty Images)

    Apa pendapat orang-orang Suriah di negara-negara lainnya

    Di Ankara, Turki, ratusan warga Suriah bersiul, menari, bernyanyi, dan meneriakkan yel-yel dalam perayaan di Altnda. Sejak dini hari, mereka merayakan kabar penggulingan rezim Bashar al-Assad.

    “Bahagia sekali rasanya baru pertama kalinya dalam hidup saya bisa sesenang ini,” ujar Asif, laki-laki berumur sekitar 20 tahun yang berasal dari kota Hama, Suriah.

    Asif mengibarkan bendera Turki dan bendera oposisi Suriah dengan kedua tangannya.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    “Sejak tadi malam, kami belum tidur. Rasanya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata,” ujarnya.

    “Tidak ada lagi yang akan tinggal di sini. Semuanya ingin pulang karena perang di negara kami sudah berakhir. Kami sungguh-sungguh berterima kasih kepada Turki.”

    Ayham, teman Asif yang berasal dari Aleppo, mengungkapkan perasaan yang sama.

    “Kami tidak bisa pulang akibat kekejaman Assad. Semuanya kabur dari tangan tirani Assad. Orang-orang mesti hengkang karena kami tidak mau dipaksa menghabisi warga kami sendiri. Sekarang, kami bisa kembali karena semua ini sudah berakhir,” tuturnya.

    Para pejuang pemberontak Suriah merayakan kemenangan di Homs pada 8 Desember 2024 (Getty Images)

    Seorang pria muda lainnya yang sudah tinggal di Turki selama 14 tahun bertekad untuk segera kembali ke Suriah.

    “Tidak ada lagi yang tersisa bagi kami [di Turki]. Saatnya kembali ke Suriah. Jika perlu, kami akan kembali membangun bahkan dari nol sekalipun. Pada hari saya berencana untuk menikah, Suriah merdeka. Saya tidak akan pernah melupakan tanggal ini.”

    Selebrasi dan keriaan serupa terlihat di kota-kota Turki lainnya yang memiliki populasi orang Suriah dalam jumlah besar, termasuk Istanbul.

    Di Sisli, orang-orang berkerumun di depan gedung konsulat Suriah. Mereka menurunkan bendera rezim Assad.

    Turki sudah menjadi rumah bagi sedikitnya tiga juta pengungsi Suriah sejak perang sipil di negara itu pecah pada tahun 2011.

    Rasa bingung dan kekhawatiran

    Di tengah semua keriaan dan perasaan penuh harap, ada juga orang Suriah yang tidak terlalu ingin cepat-cepat kembali ke negaranya.

    Di sebuah kereta Berlin yang hening, Rasha dengan suara pelan merekam suaranya di telepon genggam. Dia berhati-hati agar tidak mengganggu penumpang lain.

    Sampai baru-baru ini, Rasha sudah pasrah bahwa dirinya tidak akan lagi bisa melihat rumah keluarganya di Damaskus.

    Selama lebih dari satu dekade terakhir, konflik Suriah yang berkelanjutan memaksa jutaan orang Suriah termasuk Rasha untuk menerima kenyataan bahwa sebagian dari masa lalu mereka akan musnah. Namun, kabar penggulingan Assad mengubah segalanya.

    Bagi banyak pengungsi Suriah, berita itu memicu berbagai emosi yang saling kontradiksi: tidak percaya, bahagia, penuh harapan, bingung, dan takut.

    Warga Suriah yang tinggal di Essen, Jerman, merayakan runtuhnya rezim Assad pada Minggu, 8 Desember 2024 (Getty Images)

    Kebahagiaan yang dirasakan Rasha berbenturan dengan realita. Dia mengaku awalnya ingin segera “mengepak koper dan pulang”.

    Akan tetapi, Rasha kemudian memikirkan apakah keputusan itu benar-benar dapat dilakukan secara tergesa-gesa.

    “Saya tahu bahwa tidak ada lagi perasaan waswas tatkala melewati perbatasan dan ketakutan akan ditangkap atau bahkan hilang,” jelas Rasha.

    “Tapi sekarang ada rasa takut yang baru: kemungkinan serangan balasan, ketegangan di antara sekte, dan balas dendam.”

    Rasha merupakan penganut agama minoritas di Suriah. Dia benar-benar memikirkan potensi risiko dengan waspada sekalipun belum ada laporan kekerasan yang menargetkan kelompok tertentu.

    Baca juga:

    “Saat ini kita masih merasakan momen-momen bahagia yang dini,” ujar Rasha perlahan.

    “Kita harus berpikir rasional.”

    Situasi Rasha semakin rumit karena statusnya sebagai pengungsi di Jerman. Setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengintegrasikan diri ke komunitas barunya, Rasha berada di jalur yang tepat untuk menerima kewarganegaraan Jerman dalam satu tahun ke depan.

    Jika Rasha mendapatkan ini, dia akan bisa lebih bebas untuk pindah ke mana pun dia mau.

    “Kami ingin kembali ke Suriah tanpa kehilangan semua pencapaian di sini,” terangnya.

    Warga Suriah merayakan jatuhnya rezim Assad di Istanbul (Azra Tosuner/BBC)

    Rasha merujuk ke keterampilan bahasa, pendidikan, dan stabilitas yang telah dibangunnya.

    “Jika kembali sekarang dan kehilangan status legal, saya barangkali akan kehilangan segalanya.”

    Rasha juga mengkhawatirkan nasib rumah keluarganya di Damaskus.

    “Sebelum kemarin, saya tidak menyangka bisa melihat rumah kami lagi,” akunya. “Harapan itu kini ada. Tapi bagaimana kalau sudah ada yang merebut rumah kami?”

    Sama seperti Youssef di Indonesia, Rasha juga mengkhawatirkan kelompok radikal di negaranya.

    “Saya senang rezim itu sudah runtuh,” ujarnya, “tetapi saya kini mengkhawatirkan adanya bentrokan serta kemunculan ekstremisme dan fanatisme.”

    Rasha hanyalah satu dari setidaknya 14 juta orang Suriah yang harus meninggalkan negara mereka sejak konflik pecah pada tahun 2011.

    Menurut UNHCR, krisis pengungsi di Suriah adalah pemindahan paksa terbesar pada masa kini.

    Lebih dari 5,5 juta pengungsi Suriah menetap di negara-negara tetangga termasuk Turki, Lebanon, Yordania, Irak, dan Mesir.

    Jerman merupakan negara non-tetangga Suriah dengan populasi pengungsi Suriah terbesar, sekitar 850.000 orang.

    Bagi banyak pengungsi, tinggal di luar negeri merupakan suatu tantangan tersendiri.

    Selama bertahun-tahun, mereka mesti menghadapi rintangan hukum, menanggung kesulitan ekonomi, dan menghadapi serangan xenofobia.

    Pulang ke Suriah ‘bukan perkara sepele’

    Ayah Majzoub, Wakil Direktur Regional untuk Timur Tengah dan Afrika Utara di Amnesty International, menekankan bahwa tidak akan mudah bagi orang-orang Suriah untuk kembali ke negaranya.

    “Banyak orang Suriah yang menimbang-nimbang untuk pulang telah kehilangan rumah, pekerjaan, dan orang-orang tercinta,” kata perempuan itu.

    “Perekonomian di Suriah sudah hancur akibat konflik dan sanksi asing selama bertahun-tahun.”

    “Organisasi-organisasi kemanusiaan harus segera memastikan bahwa pemulangan dilakukan secara sukarela, aman, dan bermartabat.”

    “Para pengungsi yang kembali membutuhkan akses ke tempat penampungan, makanan, air, sanitasi, dan perawatan kesehatan,” ujarnya.

    Seorang pengungsi Suriah di Ankara, Turki (Getty Images)

    Majzoub juga menekankan pentingnya untuk menghindari repatriasi secara paksa.

    “Pemerintah-pemerintah tuan rumah tidak boleh memaksa siapa pun untuk pulang,” ujarnya.

    “Kepulangan orang Suriah harus dilakukan sepenuhnya sukarela. Kami akan terus mengawasi risiko-risiko yang dihadapi para pengungsi yang kembali tanpa memandang agama, etnis, atau sikap politik mereka.”

    Mahmoud Bouaydani, pengungsi Suriah di Turki, mengaku berita dari Damaskus membawa kembali banyak memori.

    “Rasanya seperti menonton rekaman sepuluh tahun terakhir setiap peluru mortir, setiap serangan kimia, setiap serangan udara,” kenangnya.

    Baca juga:

    Pada tahun 2018, Mahmoud melarikan diri dari Douma setelah bertahun-tahun merasa terkepung. Dia sekarang menjadi mahasiswa teknik komputer di Universitas Kocaeli dekat Istanbul.

    Meski optimis, Mahmoud menyadari betapa besarnya tantangan menanti jika dirinya kembali.

    “Hal pertama yang ada di benak saya adalah harta benda keluarga. Kami tidak tahu bagaimana nasibnya. Barangkali sudah dijual tanpa sepengetahuan kami.”

    Mahmoud juga ingin tetap fokus untuk menyelesaikan pendidikannya.

    “Saya ingin mengunjungi Suriah terlebih dahulu,” katanya.

    “Saya butuh kejelasan tentang keamanan, pemerintahan, dan aturan hukum. Saya tidak bisa melepaskan status perlindungan sementara saya. Saya juga tidak bisa mengambil risiko kehilangan pendidikan atau stabilitas di sini.”

    Warga Suriah di Turki merayakan berakhirnya kekuasaan Assad di Suriah setelah pemberontak menguasai Damaskus pada malam hari, di Masjid Fatih, di Istanbul, pada 8 Desember 2024 (Getty Images)

    Di Zarqa, Yordania, perempuan Suriah bernama Um Qasim mengenang tahun-tahunnya sebagai pengungsi.

    “Kami sudah menghabiskan 12 tahun di Yordania,” katanya.

    “Walau kami disambut bak keluarga, pengasingan tetaplah pengasingan.”

    Dia menggambarkan momen-momen kegembiraan yang diwarnai dengan kepedihan. Baik ketika merayakan sesuatu seperti ulang tahun, maupun ketika ada yang meninggal.

    Ketiadaan sanak saudara untuk berbagi sangat terasa baginya.

    Um Qasim bermimpi untuk kembali ke Suriah yang damai. Akan tetapi, dia mengaku realistis dengan kondisi ekonomi yang mengerikan di negara tersebut.

    “Keluarga saya di sana masih menderita. Tidak ada listrik yang konsisten, tidak ada air, dan harga-harga yang tidak terjangkau. Bagaimana orang bisa hidup?”

    Perasaannya yang campur aduk mencerminkan perasaan banyak orang di diaspora.

    “Kami senang rezim telah jatuh, tetapi akan pilu rasanya meninggalkan Yordania apalagi setelah membangun keluarga kedua di sini.”

    Warga Suriah di Lebanon berbondong-bondong ke Perbatasan Masnaa yang terletak di antara Lebanon dan Suriah untuk pulang ke rumah setelah runtuhnya rezim Assad, pada 8 Desember 2024 (Getty Images)

    Di perbatasan Masnaa, Lebanon, ratusan warga Suriah telah berkumpul dalam beberapa hari terakhir. Mereka menunggu untuk bisa menyeberang pulang ke Suriah.

    Lebanon adalah negara dengan jumlah pengungsi per kapita tertinggi di dunia dan saat ini memiliki 768.353 pengungsi Suriah yang terdaftar di UNHCR meskipun diyakini masih banyak yang belum terdaftar.

    Juru bicara UNHCR di Lebanon, Dalal Harb, mengatakan bahwa lembaga itu mengamati beberapa pemulangan, termasuk melalui penyeberangan tidak resmi di daerah-daerah seperti Wadi Khaled, sebuah wilayah di perbatasan timur laut Lebanon.

    “UNHCR menegaskan kembali bahwa semua pengungsi memiliki hak fundamental untuk kembali ke negara asal mereka pada waktu yang mereka pilih, dan semua pemulangan harus dilakukan secara sukarela, bermartabat, dan aman.”

    Harb menambahkan bahwa UNHCR siap untuk mendukung para pengungsi yang kembali jika kondisinya memungkinkan.

    Kerumunan orang Suriah di Tripoli, Lebanon (EPA-EFE/REX/Shutterstock)

    Di sisi lain, dia menggarisbawahi bahwa selama masa-masa yang tidak menentu sekarang ini, para pengungsi Suriah harus diberi keleluasaan untuk menilai kondisi Suriah dengan mata kepala mereka sendiri.

    “Situasi di internal Suriah masih terus berkembang. Banyak warga Suriah yang mencoba menilai dalam beberapa minggu terakhir, seberapa amankah situasi di sana dan apakah ini waktu yang tepat bagi mereka untuk kembali atau tidak,” imbuhnya.

    Bagi banyak warga Suriah, ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi selanjutnya sangat membebani pikiran mereka.

    Kenangan akan perang, kehilangan, dan pengungsian tetap membayangi mereka. Sekarang pun mereka masih berusaha membayangkan bagaimana rasanya pulang ke negaranya.

    Untuk saat ini, mereka hanya bisa melihat dan menunggu.

    Bagi Youssef di Malang, Jawa Timur, yang memperoleh beasiswa pendidikan di sini, yang terpenting saat ini adalah menyelamatkan keluarganya.

    “Saya ingin bisa menghasilkan banyak uang supaya keluarga saya tidak menderita. Setidaknya mereka bisa kembali dapat akses air bersih.”

    Laporan tambahan oleh Sanaa Alkhoury dan Fundanur ztrk.

    Baca juga:

    Tonton juga video: Dampak Jatuhnya Rezim Assad ke Ekonomi, Pasar di Suriah Hidup Lagi

    (nvc/nvc)

  • Israel Babat Kemampuan Militer Suriah, Luncurkan 350 Serangan dalam 48 Jam – Halaman all

    Israel Babat Kemampuan Militer Suriah, Luncurkan 350 Serangan dalam 48 Jam – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pada Selasa (10/12/2024), sebuah laporan mengejutkan datang dari lembaga pemantau perang oposisi Suriah.

    Israel membabat kemampuan militer Suriah dengan meluncurkan lebih dari 350 serangan udara dalam rentang waktu 48 jam, BBC melaporkan.

    Serangan tersebut mengakibatkan kehancuran signifikan di seluruh Suriah.

    “Angkatan Laut Suriah telah hancur total akibat serangan tersebut,” kata Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz.

    Serangan ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah jatuhnya senjata strategis ke tangan pihak oposisi yang ingin menggulingkan rezim Bashar Assad.

    Dalam rangka menjaga stabilitas dan keamanan, Israel mengeklaim bahwa serangan ini dilakukan untuk menghancurkan stok senjata yang ada di Suriah.

    Hal ini juga sebagai respons terhadap ancaman militan Hizbullah yang beroperasi di wilayah perbatasan Suriah-Lebanon.

    Menurut pejabat militer Israel, sasaran serangan termasuk sistem pertahanan udara, depot rudal, serta lokasi produksi senjata di Damaskus dan kota-kota lainnya.

    Rudal Israel menyerang dua fasilitas angkatan laut di Suriah, menghancurkan setidaknya enam kapal rudal era Soviet.

    Meskipun rincian lengkap tidak diumumkan, aksi ini menegaskan niat Israel untuk tidak membiarkan musuh-musuhnya memiliki akses terhadap kemampuan militer yang memadai.

    Reaksi Internasional

    Serangan Israel ini tidak lepas dari perhatian internasional.

    Mesir, Yordania, dan Arab Saudi mengutuk aksi tersebut, menyebutnya sebagai eksploitasi terhadap kekacauan di Suriah dan pelanggaran hukum internasional.

    Sementara itu, PBB juga meminta Israel dan Suriah untuk menghormati perjanjian pelepasan yang telah ada sejak 1974.

    Walaupun kehidupan di Suriah menunjukkan tanda-tanda normalisasi, laporan tentang pencurian bantuan kemanusiaan masih terus bermunculan.

    Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun rezim lama telah runtuh, tantangan untuk membangun kembali negara masih sangat besar.

    Kehidupan di Suriah Pasca Serangan

    Di tengah gejolak yang terjadi, masyarakat Suriah perlahan-lahan menemukan harapan baru setelah penggulingan rezim Assad.

    Kehidupan di Damaskus mulai kembali normal, dengan bank-bank dan toko-toko dibuka kembali.

    Kota Damaskus kini dipenuhi dengan semangat baru.

    Banyak warga yang merayakan kejatuhan rezim Assad, berharap untuk mengakhiri praktik suap yang selama ini membebani mereka.

    Pengungsi Suriah Balik Kampung

    Baru-baru ini, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan mengumumkan bahwa negaranya akan membuka perbatasan baru bagi pengungsi Suriah yang ingin kembali ke tanah air mereka.

    Pengumuman ini memicu banyak warga Suriah berbondong-bondong menuju penyeberangan perbatasan, berusaha untuk pulang, Al Jazeera melaporkan.

    Pemandangan di perbatasan saat ini menunjukkan perubahan yang signifikan dibandingkan beberapa tahun lalu.

    Sebelumnya, antrean panjang orang-orang terlihat melarikan diri dari Suriah menuju Turki.

    Namun, kini untuk pertama kalinya, mereka tampak ingin pulang.

    Menurut pengamatan di lapangan, pemerintah Turki berupaya memfasilitasi kepulangan pengungsi dengan menambah jumlah titik perbatasan.

    Hal ini memungkinkan pengungsi untuk diperiksa dan diizinkan masuk kembali dengan lebih mudah.

    Dengan dibukanya penyeberangan perbatasan baru, semakin banyak pengungsi merasa memiliki kesempatan untuk kembali ke rumah mereka.

    Langkah ini tentu membawa harapan baru bagi banyak pengungsi Suriah yang telah lama berada di Turki.

    lihat foto
    Anggota masyarakat Suriah meneriakkan slogan-slogan saat berkumpul di Lapangan Syntagma di Athena untuk merayakan berakhirnya rezim diktator Suriah Bashar al-Assad setelah pejuang pemberontak menguasai ibu kota Suriah, Damaskus, pada malam hari, 8 Desember 2024. – Pemberontak yang dipimpin kaum Islamis menggulingkan penguasa lama Suriah, Bashar al-Assad, dalam serangan kilat yang disebut utusan PBB sebagai “momen penting” bagi negara yang dirusak oleh perang saudara. (Photo by Angelos TZORTZINIS / AFP)

    Kembalinya mereka ke tanah air setelah bertahun-tahun dapat memberikan kesempatan untuk memulai hidup baru di kampung halaman.

    Namun, meskipun banyak yang ingin kembali, tantangan tetap ada.

    Keamanan, stabilitas, dan kondisi di Suriah masih menjadi pertimbangan utama bagi mereka yang ingin pulang.

    Keputusan untuk kembali bukanlah hal yang sepele, dan setiap pengungsi tentu memiliki pertimbangan yang mendalam mengenai langkah ini.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)