Negara: Yordania

  • Target Galang Dana Rp 3,2 Triliun untuk Palestina, Wamenlu Harap Tak Ada Eskalasi Lagi

    Target Galang Dana Rp 3,2 Triliun untuk Palestina, Wamenlu Harap Tak Ada Eskalasi Lagi

    Target Galang Dana Rp 3,2 Triliun untuk Palestina, Wamenlu Harap Tak Ada Eskalasi Lagi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu)
    Anis Matta
    berharap tidak terjadi eskalasi dalam proses penyaluran dana
    bantuan kemanusiaan
    dari Indonesia ke
    Palestina
    dengan target Rp 3,2 triliun.
    Anis Matta mengatakan, dana yang berhasil dikumpulkan nanti akan digunakan juga untuk penyelesaian konflik atau proses rekonstruksi di Gaza.
    “(Rp 3,2 triliun) termasuk untuk rekonstruksi, karena ini bareng-bareng prosesnya. Kami berharap tidak ada eskalasi lagi ya,” ujar Anis Matta dalam peluncuran kampanye bersama penggalangan dana untuk Palestina di Kantor Kemlu RI, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).
    Anis mengakui bahwa penyaluran bantuan untuk warga Palestina terkendala akses perbatasan antarnegara yang perlu pengamanan ketat.
    “Kendala lapangan terutama disebabkan oleh
    security
    , itu keamanan, baik dari pihak Mesir, Yordania, maupun pihak Israel sendiri,” kata dia.
    Untuk itu, Kemlu siap menggunakan seluruh jalur diplomasi dan politik untuk membantu penyaluran bantuan kemanusiaan dari Indonesia untuk warga Palestina.
    Kemlu bersama Baznas, Majelis Ulama Indonesia, Baznas, dan berbagai lembaga zakat serta bantuan kemanusiaan memastikan bantuan diterima oleh warga Palestina dan tepat sasaran.
    “Nanti melalui koordinasi ini, kami akan bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan yang ada di sana (Palestina), baik yang di bawah PBB maupun lembaga kemanusiaan lokal yang ada di sana,” jelasnya.
    Sebagai informasi, Kemlu menargetkan penggalangan dana hingga 200 juta USD atau sekitar Rp 3,2 triliun.
    “Kita memulai hari ini gerakan dengan target awal sekitar 200 juta USD atau sekitar Rp 3,2 triliun kira-kira ya,” ujar Anis Matta.
    Kemlu tidak menetapkan target penutupan bantuan untuk disalurkan kepada warga Palestina.
    Masyarakat dapat menyumbang melalui Baznas.
    “Kita tidak menetapkan target tetapi kita memulainya selama bulan Ramadhan, untuk menjalankan dua target program di sana nanti,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Israel Bilang Pernah Sodorkan Peta ke Palestina, Solusi Ciptakan Perdamaian

    Israel Bilang Pernah Sodorkan Peta ke Palestina, Solusi Ciptakan Perdamaian

    PIKIRAN RAKYAT – Pada 16 September 2008, Perdana Menteri Israel Ehud Olmert pernah meminta pemimpin Palestina untuk menyetujui solusi dua negara. Kala itu, dia berharap agar pemimpin Palestina menyetujuinya.

    Peta itu ditunjukkan kepada Mahmoud Abbad, Ketua Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Olmert yakin, peta yang disodorkan ke pemimpin Palestina itu bisa membawa perdamaian Timur Tengah.

    Ehud Olmert bersumbar, selama 50 tahun ke depan, tak akan menemukan satu pun pemimpin Israel yang akan mengusulkan usulannya tersebut. Dia bahkan mendesak agar pemimpin Palestina menandatanganinya.

    “Tandatangani! Tandatangani dan mari kita ubah sejarah!” kata Ehud Olmert, seperti dilaporkan BBC, Selasa, 25 Februari 2025.

    Peta usulan Olmert yang disodorkan kepada Mahmoud Abbas.

    Dalam peta yang dibikin Olmert itu, negara Palestina memiliki wilayah lebih dari 94 persen wilayah Tepi Barat. BBC bilang, peta yang disusun eks PM Israel itu kini statusnya bak mitos.

    Dalam serial Israel and the Palestinians: The Road to 7th October, tersedia di iPlayer mulai 24 Februari 2025, Olmert bilang kalau momen menunjukkan peta itu adalah kali pertama dia memperlihatkannya ke media.

    Peta tersebut menunjukkan wilayah yang diusulkannya untuk dianeksasi ke Israel, sebesar 4,9 persen dari Tepi Barat. Wilayah itu akan mencakup blok permukiman Yahudi utama.

    BBC menyebut, mirip dengan sejumlah proposal sebelumnya, berasal dari akhir tahun 1990-an.

    Adapun, sebagai imbalan, Olmert bilang kalau pihaknya bakal menyerahkan jumlah wilayah Israel yang setara, yakni di sepanjang tepi Tepi Barat dan Jalur Gaza, kedua wilayah itu bakal terhubung melalui terowongan atau jalan raya.

    Dia pun menyampaikan kalau pemimpin Palestina menanggapi sodoran tersebut. “Dia berkata: Perdana Menteri, ini sangat serius. Ini sangat sangat, sangat serius.”

    Rencana tersebut mencakup usulan solusi untuk masalah di Yerusalem.

    Implikasi peta itu berdampak besar untuk permukiman Yahudi. Bila diterapkan, maka komunitas yang tersebar di seluruh Tepi Barat dan Lembah Yordania bakal dievakuasi.

    Usulan Olmert Tak Terealisasi

    Walakin, di akhir pertemuan, Olmert menolak salinan peta yang disodorkan itu diserahkan ke Mahmoud Abbas. Kecuali, bila ditandatangani.

    Kala itu, Mahmoud Abbas menolak. Dia mengatakan, perlu menunjukkan peta yang disodorkan Olmert kepada para ahli, sehingga memahami apa yang ditawarkan.

    Abbas dan Olmert lantas bersepakat untuk bertemu kembali dengan para ahli peta. Namun, kedua belah pihak tak pernah bertemu lagi.

    Peta Olmert tak tampak lagi. Rencana itu tak terealisasi. Olmert bilang, menunggu jawaban Abbas.

    “Namun rencananya kini telah bergabung dengan daftar panjang peluang yang terlewat untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina,” kata BBC.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ungkap Peta Langka, Mantan Orang Nomor Satu Israel Pernah Beri Peluang Palestina Merdeka – Halaman all

    Ungkap Peta Langka, Mantan Orang Nomor Satu Israel Pernah Beri Peluang Palestina Merdeka – Halaman all

    Ungkap Peta Langka, Mantan Orang Nomor Satu Israel Pernah Beri Peluang Palestina Merdeka  

    TRIBUNNEWS.COM – Mantan Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert mengungkapkan peta ‘langka’ yang dia tunjukkan pada tahun 2008 kepada Presiden Palestina, Mahmoud Abbas sebagai bagian dari usulannya untuk solusi dua negara.

    Rencana tersebut, yang pertama kali diungkapkan oleh Olmert, akan memberikan 95,1 persen wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza kepada Palestina sebagai sebuah negara merdeka, dengan pertukaran tanah yang sama di wilayah Palestina yang diduduki pada tahun 1948.

    “Ini adalah pertama kalinya saya mengungkapkan peta ini ke media,” kata Olmert dalam dokumenter BBC “Israel dan Palestina: Jalan Menuju 7 Oktober”, dikutip dari Khaberni, Senin (24/2/2025).

    Olmert mengenang apa yang dia katakan kepada Abbas selama pertemuan tersebut.

    Dia mengisyaratkan kalau peta solusi dua negara, Palestina-Israel yang dia usulkan tersebut adalah ‘peta langka’ lantaran dia tahu akan sangat jarang ada pemimpin Israel yang akan menawarkan usulan tersebut.  

    “Dalam 50 tahun ke depan, Anda tidak akan menemukan satu pun pemimpin Israel yang akan menawarkan apa yang saya tawarkan kepada Anda sekarang. Tandatangani! Tandatangani dan mari kita ubah sejarah!” kata Olmert mengenang kata-katanya ke Abbas. 

    SOLUSI DUA NEGARA – Tangkap layar Khaberni, Senin (24/2/2025) yang menunjukkan peta langka yang diusulkan mantan perdana menteri Israel, Ehud Olmert pada tahun 2008 kepada Presiden Palestina, Mahmoud Abbas sebagai bagian dari usulannya untuk solusi dua negara. Abbas menolak usulan ini.

    Wilayah Palestina dalam Peta Langka Olmert

    Pada bulan September 2008, Olmert memberikan Abbas sebuah peta resmi berukuran besar yang menunjukkan usulannya mengenai penetapan batas-batas negara Palestina sebagai bagian dari perjanjian perdamaian permanen.

    Olmert meminta Abbas untuk menandatangani usulan tersebut pada prinsipnya sebelum menyerahkannya kepada pimpinan Palestina di Ramallah. 

    Namun Abbas menolak melakukannya.

    Peta tersebut memperlihatkan bahwa Olmert secara umum siap untuk kembali ke perbatasan sebelum tahun 1967, tetapi ingin mempertahankan blok pemukiman Gush Etzion di sebelah selatan Yerusalem, kota pemukiman Ma’ale Adumim di sebelah timur, dan sebagian Tepi Barat yang mencakup pemukiman besar Ariel di wilayah Tepi Barat.

    Sebagai imbalannya, pendudukan akan menyerahkan sebagian tanah di wilayah pedalaman yang diduduki demi negara Palestina baru.

    Olmert juga mengusulkan pembangunan terowongan yang menghubungkan Gaza dan Tepi Barat untuk memastikan kesinambungan geografis antara kedua wilayah.

    Selain itu, Olmert siap membagi Yerusalem menjadi beberapa kawasan di bawah kendali Israel dan kawasan lainnya di bawah kendali Palestina, dan “menyerahkan kedaulatan Israel atas Masjid Al-Aqsa dan Kota Tua sepenuhnya.”

    Ia mengusulkan agar apa yang disebut “Cekungan Suci” ditempatkan di bawah administrasi badan perwalian internasional non-berdaulat yang terdiri dari pemerintah pendudukan, Otoritas Palestina, Yordania, Amerika Serikat, dan Arab Saudi.

    PETA LANGKA – Tangkap layar Khaberni, Senin (24/2/2025), mantan perdana menteri Israel, Ehud Olmert menunjukkan peta langka yang diusulkannya pada tahun 2008 kepada Presiden Palestina, Mahmoud Abbas sebagai bagian dari usulannya untuk solusi dua negara. Abbas menolak usulan ini.

    Olmert Pemimpin Lemah, Tersandung Korupsi

    Dalam film dokumenter tersebut, Rafiq al-Husseini, yang saat itu menjabat kepala staf kepresidenan Palestina, mengatakan bahwa Palestina tidak menanggapi tawaran tersebut dengan serius karena Olmert terlibat dalam skandal korupsi dan hendak mengundurkan diri.

    “Sangat disayangkan bahwa Olmert, terlepas dari kebaikannya… adalah seorang politikus lemah yang tidak memiliki pengaruh, dan karena itu, kami tidak akan mencapai hasil apa pun,” kata Rafiq menjelaskan alasan di balik pihak Palestina tidak meneken usulan tersebut.

    Disiratkan, lemahnya pengaruh Olmert ini akan membuat usulannya akan mudah dipatahkan entitas Israel dalam proses perwujudan solusi dua negara seperti yang digambarkan dalam peta tersebut.

    Para Pemimpin Arab Berencana Membangun Kembali Gaza

    Terkait situasi di Palestina, negara-negara Arab diperkirakan akan membahas rencana untuk membangun kembali Gaza setelah perang Israel selama 15 bulan di wilayah tersebut, yang mencakup kontribusi keuangan dari negara-negara regional yang jumlahnya mencapai $20 miliar.

    Setelah mengakhiri kunjungannya ke ibu kota Spanyol , kepresidenan Mesir mengumumkan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis bahwa Presiden Abdel Fattah el-Sisi akan menuju Arab Saudi.

    Televisi Mesir mengisyaratkan bahwa “perjalanan ini kemungkinan akan difokuskan pada rencana pembangunan kembali Gaza, menyusul usulan Amerika untuk merelokasi penduduk wilayah Palestina ke negara-negara Arab, termasuk Mesir dan Yordania.”

    Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman mengundang para pemimpin negara Dewan Kerjasama Teluk (GCC), bersama dengan Presiden Mesir dan Raja Yordania, ke pertemuan informal pada hari Jumat di Riyadh, menurut Saudi Press Agency .

    Reuters melaporkan bahwa negara-negara Arab diperkirakan akan membahas rencana untuk membangun kembali Gaza setelah perang Israel selama 15 bulan di Jalur Gaza, yang mencakup kontribusi keuangan dari negara-negara regional hingga mencapai $20 miliar . Prakarsa ini bertujuan untuk melawan usulan Presiden AS Donald Trump untuk merebut Gaza dan menggusur paksa penduduknya.

    Kantor Berita Saudi melaporkan bahwa pertemuan yang dijadwalkan besok di Riyadh akan membahas “aksi bersama Arab dan keputusan terkait dengannya,” yang akan dimasukkan dalam agenda pertemuan puncak Arab mendatang .

    Sebelumnya, Reuters mengutip beberapa sumber yang mengindikasikan bahwa Arab Saudi “Arab Saudi mempelopori upaya Arab yang mendesak untuk mengembangkan rencana bagi masa depan Gaza sebagai penyeimbang ambisi Presiden AS Donald Trump untuk membersihkan Riviera Timur Tengah dari penduduk Palestina.”

    Usulan Arab, yang sebagian besar didasarkan pada rencana Mesir, menyarankan pembentukan komite Palestina untuk memerintah Gaza tanpa partisipasi Hamas, dan menyerukan keterlibatan internasional dalam membangun kembali wilayah tersebut tanpa menggusur penduduknya.

    Dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, selama kunjungannya ke wilayah Palestina yang diduduki, Netanyahu memuji apa yang disebutnya “visi berani” Trump untuk mengusir warga Palestina dari Gaza, dan mencatat bahwa pertemuan tersebut membahas cara mengubah visi ini menjadi kenyataan praktis.

     

     

    (oln/khbrn/tc/*)

     

  • Kejam, Israel Pindah Paksa 40.000 Warga Palestina di Tepi Barat

    Kejam, Israel Pindah Paksa 40.000 Warga Palestina di Tepi Barat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pasukan pendudukan Israel telah memindahkan paksa 40.000 warga Palestina dari kamp-kamp pengungsi di provinsi Jenin dan Tulkarm di Tepi Barat yang diduduki, serta mencegah mereka kembali ke rumah mereka.

    Anadolu Agency melaporkan bahwa rezim pendudukan juga telah mengerahkan tank-tank di Tepi Barat untuk pertama kalinya dalam 20 tahun. Situasi ini terjadi sebagai bagian dari eskalasi militernya di wilayah Palestina.

    Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan pada Minggu bahwa tentara akan tetap berada di kamp-kamp pengungsi Palestina selama tahun depan untuk mencegah penduduk kembali.

    “Tentara Israel memperluas operasinya di Tepi Barat utara, dan mulai malam ini, mereka juga akan beroperasi di kota Qabatiya,” kata Katz, seperti dikutip Middle East Monitor (MEMO) pada Senin (24/2/2025).

    Menteri tersebut mengatakan bahwa 40.000 warga Palestina telah “dievakuasi” dari kamp-kamp pengungsi Jenin, Tulkarem, dan Nur Shams, eufemisme untuk “dipindahkan secara paksa” dengan todongan senjata.

    “Aktivitas UNRWA di kamp-kamp tersebut juga telah dihentikan,” tambahnya. “Saya menginstruksikan [tentara] untuk mempersiapkan diri tinggal lama di kamp-kamp yang telah dibersihkan, untuk tahun mendatang, dan tidak mengizinkan penduduk untuk kembali.”

    Menurut kantor berita resmi Palestina Wafa, tentara Israel memberlakukan jam malam selama dua hari di Qabatiya. Gubernur Jenin Kamal Abu Al-Rub mengatakan pasukan pendudukan memulai operasi militer di kota tersebut dan memberlakukan jam malam selama 48 jam sejak pagi hari.

    Wali Kota Qabatiya Ahmad Zakarneh mengatakan bahwa tentara Israel mencegah siapa pun memasuki atau meninggalkan kota tersebut. “Buldoser militer terus menghancurkan jalan-jalan dan infrastruktur sementara pasukan tentara dikerahkan di tengah penggerebekan rumah-rumah, dengan beberapa diubah menjadi barak militer,” tambahnya.

    Mengosongkan Kamp Pengungsi

    Awal bulan ini, UNRWA memperingatkan bahwa operasi tentara Israel telah mengosongkan banyak kamp pengungsi di Tepi Barat utara. Mereka menambahkan bahwa pemindahan paksa keluarga-keluarga Palestina meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan.

    “Pemindahan paksa di Tepi Barat yang diduduki adalah hasil dari lingkungan yang semakin berbahaya dan koersif,” kata UNRWA.

    “Penggunaan serangan udara, buldoser lapis baja, peledakan terkendali, dan persenjataan canggih oleh Pasukan Israel telah menjadi hal yang biasa, sebagai dampak dari perang di Gaza.”

    Badan PBB tersebut menekankan bahwa pperasi yang berulang dan merusak telah membuat kamp-kamp pengungsian utara tidak dapat dihuni, menjebak penduduk dalam pemindahan yang berulang-ulang.

    Tahun lalu, lebih dari 60% pemindahan adalah hasil dari operasi tentara pendudukan Israel. UNRWA mengatakan tentara telah melakukan operasi militer di Tepi Barat utara sejak bulan lalu, menewaskan sedikitnya 60 orang dan membuat ribuan orang mengungsi.

    Serangan tersebut merupakan yang terbaru dalam eskalasi militer Israel yang sedang berlangsung di Tepi Barat, di mana sedikitnya 923 warga Palestina telah tewas dan hampir 7.000 orang terluka dalam serangan oleh tentara Israel dan pemukim ilegal sejak dimulainya serangan terhadap Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.

    Mahkamah Internasional menyatakan Juli lalu bahwa pendudukan Israel yang telah berlangsung lama di wilayah Palestina adalah ilegal, dan menuntut evakuasi semua permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

    Mesir Minta Bantuan Uni Eropa

    Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty sebelumnya telah meminta Uni Eropa untuk mendukung rencana negaranya untuk pemulihan dan rekonstruksi awal di Jalur Gaza, sebuah rencana yang tidak mencakup pemindahan warga Palestina dari tanah mereka.

    Abdelatty menyampaikan seruannya tersebut selama percakapan telepon dengan mitranya dari Prancis Jean-Noël Barrot.

    “Pejabat Mesir tersebut meninjau rencana komprehensif yang tengah dikembangkan oleh Kairo untuk Jalur Gaza dengan tetap mempertahankan warga Palestina di tanah mereka, bersama dengan dukungan Arab untuk upaya Mesir dalam hal ini,” kata juru bicara resmi Kementerian Luar Negeri, Duta Besar Tamim Khalaf.

    Abdelatty mengatakan bahwa ia menantikan dukungan dari masyarakat internasional dan negara-negara UE, termasuk Prancis, untuk upaya Mesir dalam hal ini.

    Rencana pemulihan Mesir untuk Gaza telah diajukan sebagai alternatif terhadap usulan Presiden AS Donald Trump untuk membersihkan etnis Palestina dari Gaza hingga Mesir dan Yordania dan mengubah Jalur Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah”.

    Kairo dijadwalkan menjadi tuan rumah pertemuan puncak darurat Arab pada tanggal 4 Maret untuk membahas rencana yang menentang usulan Trump.

    (sef/sef)

  • Trump Mau Caplok Gaza, Negara-negara Arab Bersatu Lakukan Ini

    Trump Mau Caplok Gaza, Negara-negara Arab Bersatu Lakukan Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Para pemimpin negara-negara Arab bertemu di Arab Saudi untuk membahas perlawanan terhadap rencana Presiden AS Donald Trump yang ingin mencaplok Jalur Gaza dan merelokasi lebih dari 2 juta warga Palestina ke negara lain secara permanen.

    Pertemuan yang digelar pada Jumat (21/2) waktu setempat, dihadiri pemimpin dari 7 negara Arab. Masing-masing Arab Saudi, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Bahrain.

    Pertemuan digelar secara tidak resmi dan diadakan dalam kerangka hubungan persaudaraan erat yang mempertemukan para pemimpin negara-negara Arab, menurut laporan media pemerintah Arab Saudi, SPA, dikutip dari Aljazeera, Sabtu (22/2/2025).

    Rencana Trump telah menyatukan negara-negara Arab sebagai oposisi, namun masih ada perbedaan pendapat mengenai siapa yang harus memerintah daerah kantong tersebut dan bagaimana mendanai rekonstruksinya.

    Umer Karim, pakar kebijakan luar negeri Arab Saudi, menyebut pertemuan puncak itu sebagai pertemuan yang “paling penting” dalam beberapa dekade terakhir bagi dunia Arab dan masalah Palestina.

    Trump memicu kemarahan global ketika ia mengusulkan agar AS “mengambil alih Jalur Gaza” dan agar 2,4 juta penduduknya direlokasi ke negara tetangga, Mesir dan Yordania.

    “Mengenai tindakan bersama Arab dan keputusan yang dikeluarkan mengenai hal itu akan menjadi agenda KTT darurat Arab ke depan yang akan diadakan di Republik Arab, Mesir,” kata SPA, merujuk pada rencana pertemuan puncak darurat pada 4 Maret untuk membahas Israel dan Palestina.

    Saat bertemu Trump di Washington pada 11 Februari lalu, Raja Yordania Abdullah II mengatakan Mesir akan menyampaikan rencana ke depan. Sumber keamanan Arab Saudi mengatakan pembicaraan dalam pertemuan pekan ini akan membahas “versi rencana Mesir” yang disebutkan raja.

    Pembangunan Gaza Telan Biaya Segini

    Pembangunan kembali Gaza akan menjadi isu utama, setelah Trump menyebut kebutuhan rekonstruksi sebagai pembenaran untuk merelokasi penduduknya.

    Kairo belum mengumumkan inisiatifnya, namun mantan diplomat Mesir Mohamed Hegazy menguraikan rencana tersebut dalam 3 tahap teknis selama jangka waktu 3 hingga 5 tahun ke depan.

    Yang pertama, berlangsung selama enam bulan, akan fokus pada “pemulihan dini”, kata Hegazy, anggota Dewan Luar Negeri Mesir, sebuah wadah pemikir yang memiliki hubungan kuat dengan kalangan pengambil keputusan di Kairo.

    “Alat berat akan dikerahkan untuk membersihkan puing-puing, sementara zona aman yang ditentukan akan diidentifikasi di Gaza untuk merelokasi sementara penduduk,” kata Hegazy.

    Tahap kedua memerlukan konferensi internasional untuk memberikan perincian rekonstruksi dan akan fokus pada pembangunan kembali infrastruktur utilitas, katanya.

    “Fase terakhir akan mengawasi perencanaan kota Gaza, pembangunan unit perumahan, dan penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan,” ia menambahkan.

    PBB memperkirakan pada pembangunan kembali akan menelan biaya lebih dari US$53 miliar (Rp864 triliun), termasuk lebih dari US$20 miliar (Rp326 triliun) dalam 3 tahun pertama.

    Fase terakhir, kata Hegazy, akan mencakup “meluncurkan jalur politik untuk menerapkan solusi dua negara dan agar ada insentif untuk gencatan senjata yang berkelanjutan”.

    (fab/fab)

  • Donald Trump Kaget Mesir dan Yordania Berani Menolak Usulan AS: Gaza Tak Bisa Dihuni – Halaman all

    Donald Trump Kaget Mesir dan Yordania Berani Menolak Usulan AS: Gaza Tak Bisa Dihuni – Halaman all

    Donald Trump Kaget Mesir dan Yordania Berani Menolak Usulannya: Gaza Tak Bisa Dihuni!

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengatakan dia terkejut pada kurangnya sambutan dari Yordania dan Mesir terhadap rencananya untuk membangun kembali Jalur Gaza.

    Dalam pernyataannya tersebut, Donald Trump juga menyindir penolakan Mesir dan Yordania atas niatan ini terjadi meski AS sudah memberi dua negara tersebut miliaran dolar setiap tahun.

    Trump menambahkan dalam pernyataannya pada Jumat (21/2/2025), “Rencana saya terkait Gaza bagus, tetapi saya tidak memaksakannya dan saya cukup merekomendasikannya.”

    Ia melanjutkan, “Saya terkejut bahwa Jalur Gaza berada di lokasi yang indah, dan saya bertanya-tanya mengapa Israel meninggalkannya.”

    Trump menambahkan, “Gaza saat ini tidak dapat dihuni, dan jika penduduknya diberi pilihan, mereka akan pergi.”

    Dia melanjutkan, “Amerika Serikat akan memiliki Gaza sesuai rencana saya, tidak akan ada Hamas, dan kami akan mulai mengembangkannya.”

    Mengenai kesepakatan pertukaran tahanan antara Hamas dan Israel, Trump berkata: 

    “Adegan-adegan ini tidak dapat dipercaya dan sangat brutal, dan tidak terbayangkan bahwa ini akan terjadi di era modern.”

    Ia melanjutkan, “Sejumlah sandera Israel yang dibebaskan berada dalam kondisi yang sangat buruk dan tampak seperti mereka telah meninggalkan bekas kamp konsentrasi di Jerman”.

    Ia menambahkan: “Hamas berusaha membebaskan para sandera Israel yang kondisinya baik terlebih dahulu.”

    Trump berkata kalau jajak pendapat menunjukkan kalau usulannya sangat populer diterima.

    KEMBALI PULANG – Ratusan ribu warga Gaza yang terusir dan mengungsi karena agresi militer Israel, kembali ke rumah-rumah mereka ke wilayah Gaza Utara, Senin (27/1/2025). (RNTV/TangkapLayar)

    Israel Sebar Pamflet Pengusiran Paksa

    Terkait usalan reokasi paksa warga Gaza, Israel menyebarkan selebaran di Jalur Gaza yang merupakan ancaman bagi warga Palestina agar menyetujui usulan Presiden AS Donald Trump yaitu pemidahan paksa.

    Tentunya apa yang dilakukan Israel ini menjadi ancaman dan merupakan taktik perang psikologis.

    Dalam selebaran yang disebarkan baru-baru ini, terlihat foto Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Dalam pesan tersebut, Israel mengatakan bahwa memberikan kesempatan terakhir sebelum warga Gaza dipindah paksa.

    “Kepada warga Gaza, setelah peristiwa yang terjadi, gencatan senjata sementara, dan sebelum pelaksanaan rencana wajib Trump—yang akan memaksa Anda mengungsi, suka atau tidak suka—kami memberikan satu kesempatan terakhir bagi mereka yang ingin menerima bantuan dengan syarat bekerja sama dengan kami,” tulis pesan tersebut, dikutip dari The New Arab.

    Israel juga mengancam bahwa keberadaan Gaza tidak lagi diakui oleh peta dunia.

    “Peta dunia tidak akan berubah jika semua orang Gaza lenyap. Tidak ada yang akan peduli, tidak ada yang akan bertanya tentang Anda. Anda telah ditinggalkan untuk menghadapi takdir yang tak terelakkan. Iran bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi melindungi Anda, dan Anda telah melihat sendiri akibatnya.”

    Tidak hanya itu, Israel juga mengklaim bahwa nantinya Palestina tidak lagi mendapat dukungan Internasional, termasuk negara-negara Arab.

    Israel juga mengklaim bahwa nantinya mereka yang pernah mendukung Palestina akan beralih ke Israel.

    “Amerika dan Eropa tidak peduli dengan Gaza. Bahkan negara-negara Arab, yang kini menjadi sekutu kami, memberi kami uang dan senjata, sementara hanya mengirimkan kain kafan untuk Anda.”

    Menurut Israel, saat ini pihaknya memberikan kesempatan bagi warga Palestina untuk menyelamatkan diri.

    “Waktu yang tersisa semakin menipis, permainan hampir berakhir. Jika Anda ingin menyelamatkan diri sebelum terlambat, kami di sini, bertahan hingga akhir.”

    Selebaran ini sejalan dengan usulan Trump untuk “mengambil alih” Gaza dan memindahkan warga Palestina ke negara lain di Timur Tengah, sebuah ide yang telah menuai penolakan keras dari Palestina, Mesir, dan Yordania.

    Trump, dalam beberapa pernyataannya, menyebutkan bahwa pemindahan permanen warga Palestina dari Gaza ke negara-negara seperti Mesir dan Yordania akan menciptakan apa yang ia sebut ‘Riviera Timur Tengah’.

    PAMFLET ISRAEL – Tangkapan layar X/Twitter @tamerqdh yang diambil pada Sabtu (22/2/2025). Foto ini menunjukkan Israel menyebar pamflet di Gaza yang merupakan ancaman pemindahan paksa warga Palestina.

    Meski demikian, gagasan ini tidak mendapat sambutan positif dari negara-negara yang terlibat, yang menolak keras rencana tersebut.

    Mesir dan Yordania menegaskan bahwa mereka tidak bersedia menerima pemukiman warga Palestina dari Gaza.

    Namun, rencana Trump ini mendapat kecaman luas, baik dari negara-negara Arab maupun dari komunitas internasional. 

    Banyak yang khawatir bahwa kebijakan ini akan semakin meningkatkan ketegangan di kawasan yang sudah sangat sensitif ini.

    Banyak pihak di AS dan luar negeri yang menilai bahwa langkah tersebut berisiko memperburuk kondisi politik dan keamanan di Timur Tengah.

    Sementara itu, ini bukan pertama kalinya Israel menjatuhkan selebaran di Gaza.

    Sejak memutus akses komunikasi, Israel sering kali menjatuhkan selebaran di Gaza.

    Dalam beberapa bulan terakhir, isi pesan mereka menjadi semakin agresif.

    Sebelumnya, selebaran menggambarkan keluarga Palestina di tengah reruntuhan dengan nada mengejek “kemenangan perlawanan.”

    Namun, ancaman dalam selebaran terbaru telah memicu kemarahan global yang lebih besar karena menyiratkan genosida dan pemindahan paksa sebagai strategi yang terang-terangan dijalankan oleh Israel.

     

    (oln/khbrn/farrah/tribunnews/)

     

  • Pemimpin Arab Berkumpul di Saudi Bahas Gaza

    Pemimpin Arab Berkumpul di Saudi Bahas Gaza

    Jakarta

    Para pemimpin Arab berkumpul di Riyadh, Arab Saudi untuk membahas rencana pembangunan kembali Gaza pascaperang. Pertemuan ini digelar di tengah meningkatnya pertentangan terhadap usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar AS mengambil alih kendali wilayah Palestina tersebut dan memindahkan penduduknya.

    Awal bulan ini, saat konferensi pers dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Trump melontarkan gagasan untuk mengubah Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah” di bawah pengawasan AS, dan mengusulkan warga Palestina dapat dimukimkan kembali di negara-negara tetangga.

    Pernyataannya tersebut memicu kecaman di seluruh dunia Arab. Para pemimpin Arab menolak segala upaya untuk menggusur warga Palestina dan berjanji untuk mengembangkan kerangka kerja mereka sendiri untuk rekonstruksi Gaza.

    Dilansir Al Arabiya, Sabtu (22/2/2025), sebuah foto dari pertemuan di Riyadh tersebut memperlihatkan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman bersama para pemimpin dari Yordania, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Bahrain.

    Menurut kantor berita resmi Saudi, Saudi Press Agency (SPA), para pemimpin Arab tersebut menegaskan kembali komitmen mereka untuk mendukung perjuangan Palestina dan bertukar pandangan tentang perkembangan regional dan internasional.

    Pertemuan yang dimulai pada Jumat (21/2) tersebut akan dilanjutkan pada KTT darurat Arab di Kairo, Mesir pada tanggal 4 Maret mendatang, di mana para pemimpin akan membahas krisis yang sedang berlangsung di Gaza dan stabilitas regional yang lebih luas.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Israel Sebar Pamflet di Gaza, Ancaman Pemindahan Paksa Warga Palestina – Halaman all

    Israel Sebar Pamflet di Gaza, Ancaman Pemindahan Paksa Warga Palestina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Israel menyebarkan selebaran di Jalur Gaza yang merupakan ancaman bagi warga Palestina agar menyetujui usulan Presiden AS Donald Trump yaitu pemidahan paksa.

    Tentunya apa yang dilakukan Israel ini menjadi ancaman dan merupakan taktik perang psikologis.

    Dalam selebaran yang disebarkan baru-baru ini, terlihat foto Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

    Dalam pesan tersebut, Israel mengatakan bahwa memberikan kesempatan terakhir sebelum warga Gaza dipindah paksa.

    “Kepada warga Gaza, setelah peristiwa yang terjadi, gencatan senjata sementara, dan sebelum pelaksanaan rencana wajib Trump—yang akan memaksa Anda mengungsi, suka atau tidak suka—kami memberikan satu kesempatan terakhir bagi mereka yang ingin menerima bantuan dengan syarat bekerja sama dengan kami,” tulis pesan tersebut, dikutip dari The New Arab.

    Israel juga mengancam bahwa keberadaan Gaza tidak lagi diakui oleh peta dunia.

    “Peta dunia tidak akan berubah jika semua orang Gaza lenyap. Tidak ada yang akan peduli, tidak ada yang akan bertanya tentang Anda. Anda telah ditinggalkan untuk menghadapi takdir yang tak terelakkan. Iran bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi melindungi Anda, dan Anda telah melihat sendiri akibatnya.”

    Tidak hanya itu, Israel juga mengklaim bahwa nantinya Palestina tidak lagi mendapat dukungan Internasional, termasuk negara-negara Arab.

    Israel juga mengklaim bahwa nantinya mereka yang pernah mendukung Palestina akan beralih ke Israel.

    “Amerika dan Eropa tidak peduli dengan Gaza. Bahkan negara-negara Arab, yang kini menjadi sekutu kami, memberi kami uang dan senjata, sementara hanya mengirimkan kain kafan untuk Anda.”

    Menurut Israel, saat ini pihaknya memberikan kesempatan bagi warga Palestina untuk menyelamatkan diri.

    “Waktu yang tersisa semakin menipis, permainan hampir berakhir. Jika Anda ingin menyelamatkan diri sebelum terlambat, kami di sini, bertahan hingga akhir.”

    Selebaran ini sejalan dengan usulan Trump untuk “mengambil alih” Gaza dan memindahkan warga Palestina ke negara lain di Timur Tengah, sebuah ide yang telah menuai penolakan keras dari Palestina, Mesir, dan Yordania.

    Trump, dalam beberapa pernyataannya, menyebutkan bahwa pemindahan permanen warga Palestina dari Gaza ke negara-negara seperti Mesir dan Yordania akan menciptakan apa yang ia sebut ‘Riviera Timur Tengah’.

    PAMFLET ISRAEL – Tangkapan layar X/Twitter @tamerqdh yang diambil pada Sabtu (22/2/2025). Foto ini menunjukkan Israel menyebar pamflet di Gaza yang merupakan ancaman pemindahan paksa warga Palestina.

    Meski demikian, gagasan ini tidak mendapat sambutan positif dari negara-negara yang terlibat, yang menolak keras rencana tersebut.

    Mesir dan Yordania menegaskan bahwa mereka tidak bersedia menerima pemukiman warga Palestina dari Gaza.

    Namun, rencana Trump ini mendapat kecaman luas, baik dari negara-negara Arab maupun dari komunitas internasional. 

    Banyak yang khawatir bahwa kebijakan ini akan semakin meningkatkan ketegangan di kawasan yang sudah sangat sensitif ini.

    Banyak pihak di AS dan luar negeri yang menilai bahwa langkah tersebut berisiko memperburuk kondisi politik dan keamanan di Timur Tengah.

    Sementara itu, ini bukan pertama kalinya Israel menjatuhkan selebaran di Gaza.

    Sejak memutus akses komunikasi, Israel sering kali menjatuhkan selebaran di Gaza.

    Dalam beberapa bulan terakhir, isi pesan mereka menjadi semakin agresif.

    Sebelumnya, selebaran menggambarkan keluarga Palestina di tengah reruntuhan dengan nada mengejek “kemenangan perlawanan.”

    Namun, ancaman dalam selebaran terbaru telah memicu kemarahan global yang lebih besar karena menyiratkan genosida dan pemindahan paksa sebagai strategi yang terang-terangan dijalankan oleh Israel.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Konflik Palestina vs Israel

  • 9 Update Timur Tengah: Arab Kompak Lawan Trump-Bomber Nuklir Wara-wiri

    9 Update Timur Tengah: Arab Kompak Lawan Trump-Bomber Nuklir Wara-wiri

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perkembangan terbaru terus muncul dalam perang antara Israel dan milisi Hamas di wilayah Gaza, Palestina. Kondisi geopolitik semakin panas setelah Presiden AS Donald Trump mengambil langkah untuk mencaplok Gaza dan mengusir seluruh warga wilayah itu dari Tanah Airnya.

    Berikut perkembangan terbaru konflik tersebut dikutip dari berbagai sumber, Jumat (21/2/2025):

    1. Raja Salman Kumpulkan Negara Arab Lawan Trump

    Sejumlah pemimpin negara Arab berkumpul di Arab Saudi. Mereka berkumpul untuk untuk menyusun rencana pemulihan Gaza yang bertujuan untuk melawan usulan Presiden Donald Trump agar Amerika Serikat (AS) mengendalikan wilayah tersebut dan mengusir penduduknya.

    Mengutip AFP, negara-negara yang bertemu di Arab Saudi adalah enam negara anggota Dewan Kerjasama Teluk bersama dengan Mesir dan Yordania. Dalam sebuah catatan pertemuan, isu membangun kembali Gaza akan menjadi isu utama, setelah Trump mengutip rekonstruksi sebagai pembenaran untuk merelokasi penduduknya.

    Sumber Saudi mengatakan pembicaraan akan membahas ‘versi rencana Mesir’. Namun mantan diplomat Mesir Mohamed Hegazy menguraikan sebuah rencana dalam tiga fase teknis selama periode tiga hingga lima tahun.

    “Tahap pertama, yang berlangsung selama enam bulan, akan difokuskan pada pemulihan awal dan pemindahan puing-puing,” katanya.

    Yang kedua akan memerlukan konferensi internasional untuk memberikan rincian rekonstruksi. Tahapan ini akan fokus pada pembangunan kembali infrastruktur utilitas.

    “Dan yang terakhir akan memerlukan perencanaan kota, rekonstruksi perumahan, penyediaan layanan dan pembentukan jalur politik untuk melaksanakan solusi dua negara,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Hegazy juga rencana tersebut akan terdiri dari para ahli yang akan secara politik dan hukum berada di bawah Otoritas Palestina. Hamas juga disebutnya akan diharuskan mundur dari panggung politik dalam periode mendatang.

    “Rencana tersebut juga berupaya untuk mengatasi masalah rumit pengawasan pasca perang untuk Gaza, yang telah dikuasai Hamas sejak 2007 dengan pemerintahan Palestina yang tidak berpihak pada faksi mana pun,” ujarnya.

    Meski begitu, hasil pertemuan di Riyadh ini tidak akan diputuskan segera. Nantinya, apa yang diputuskan dalam forum ini akan muncul dalam agenda pertemuan puncak darurat Liga Arab yang akan diadakan di Mesir pada tanggal 4 Maret.

    Seorang diplomat Arab yang paham dengan urusan Teluk mengatakan kepada AFP bahwa tantangan terbesar yang dihadapi rencana Mesir adalah bagaimana membiayainya. Apalagi, kerusakan infrastruktur di Gaza telah mencapai lebih dari 70%.

    Sebelumnya, Trump telah menegaskan kembali pernyataannya untuk mencaplok Gaza dan membuatnya menjadi Riviera Timur Tengah, namun dengan mengusir warga wilayah pesisir Palestina itu. Senin pekan lalu, ia mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk “membeli dan memiliki” Gaza serta meningkatkan tekanan pada Yordania dan Mesir yang menentang rencana itu, termasuk dengan ancaman sanksi keuangan.

    2. Netanyahu Hajar Tepi Barat 

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan operasi intensif militer di Tepi Barat yang diduduki, Jumat. Hal ini dilakukannya setelah tiga bus meledak di Israel Tengah pekan ini.

    Mengutip AFP, Kantor Netanyahu mengatakan di media sosial pada Jumat pagi bahwa ia telah menyelesaikan penilaian keamanan dengan pejabat tinggi. Netanyahu kemudian memerintahkan operasi kontra terorisme baru serta meningkatkan keamanan di kota-kota Israel.

    “PM telah memerintahkan IDF (militer) untuk melakukan operasi intensif terhadap pusat-pusat terorisme di Yudea dan Samaria,” kata kantor Netanyahu di X, menggunakan istilah alkitabiah untuk Tepi Barat.

    “PM juga memerintahkan Polisi Israel dan ISA (badan keamanan internal) untuk meningkatkan aktivitas pencegahan terhadap serangan tambahan di kota-kota Israel,” tambahnya.

    Perintah ini dikeluarkan Netanyahu setelah tiga perangkat meledak di bus-bus di kota Bat Yam pada Kamis malam. Sejauh ini, masih ada dua bom yang dalam proses penjinakan oleh tim penjinak bom, dengan dilaporkan tidak ada korban atas kejadian itu

    Pasukan keamanan dan unit penjinak bom terlihat oleh seorang jurnalis AFP saat mereka memeriksa sisa-sisa bus yang hancur. Media Israel mengatakan bahwa pengemudi bus di seluruh negeri telah diminta untuk berhenti dan memeriksa kendaraan mereka untuk mencari alat peledak tambahan.

    “Unit penjinak bom polisi sedang memindai benda-benda mencurigakan lainnya. Kami menghimbau masyarakat untuk menghindari area tersebut dan tetap waspada terhadap benda-benda mencurigakan,” timpal Kepolisian Israel.

    Menteri Pertahanan Israel Katz menduga bom itu dilakukan kelompok-kelompok ‘teroris Palestina’. Ia pun memerintahkan peningkatan operasi untuk menggagalkan terorisme di kamp-kamp pengungsi Tepi Barat, khususnya Tulkarem.

    Militer telah melakukan penggerebekan hampir setiap hari di kota-kota dan kamp-kamp Tepi Barat selama beberapa minggu ini yang menargetkan militan Palestina. Banyak warga sipil Palestina juga tewas dalam penggerebekan tersebut, sementara pasukan keamanan Israel telah menghancurkan rumah-rumah dan infrastruktur.

    Kekerasan di Tepi Barat, yang telah diduduki Israel sejak 1967, telah meningkat sejak pecahnya perang di Jalur Gaza pada Oktober 2023. Setidaknya 897 warga Palestina termasuk militan telah dibunuh oleh pasukan Israel atau pemukim di Tepi Barat sejak perang Gaza dimulai.

    Di sisi lain, setidaknya 32 warga Israel, termasuk beberapa tentara, tewas dalam serangan atau konfrontasi Palestina selama operasi Israel di Tepi Barat selama periode yang sama, menurut angka resmi Israel.

    3. Bomber AS Terbang ke Timur Tengah

    Militer AS telah melaksanakan Misi Gugus Tugas Pengebom kedua di Timur Tengah untuk kedua kalinya dalam 48 jam. Hal ini disampaikan Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) pada hari Kamis..

    Dalam informasi yang dibagikan CENTCOM dan dikutip Al Arabiya, dua pesawat pengebom B-52 terbang dari RAF Fairford, Inggris. Pesawat itu terbang melintasi Eropa dan enam negara mitra di Timur Tengah, yang meliputi pengisian bahan bakar udara dan misi pelatihan di lapangan tembak.

    Satu negara mitra, yang tidak disebutkan namanya, menyediakan pengawalan pesawat tempur bagi para pengebom selama misi tersebut.

    “Misi tersebut adalah untuk menunjukkan kemampuan proyeksi kekuatan dan integrasi negara mitra di kawasan tersebut,” kata CENTCOM.

    Misi serupa dengan juga dilakukan Selasa lalu. Dua pesawat pengebom B-52 dari pangkalan Inggris yang sama membawa mereka melintasi sembilan negara di wilayah tanggung jawab CENTCOM.

    Misi tersebut meliputi pengisian bahan bakar udara dan pengiriman amunisi aktif, dengan F-15 Amerika dan pesawat tempur dari empat negara mitra mengawal para pengebom tersebut.

    Penerbangan ini sendiri dilakukan saat sejumlah negara Timur Tengah berkumpul di Arab Saudi untuk melawan rencana Presiden AS Donald Trump untuk mencaplok wilayah Gaza, Palestina. Diketahui, wilayah itu telah hancur karena perang antara Israel dengan milisi penguasa wilayah itu, Hamas.

    Sejauh ini, sejumlah negara Arab seperti Mesir dan Yordania telah menolak rencana itu. Hal ini disebabkan niatan Trump yang juga ingin menggeser warga Gaza dari tanah airnya untuk memuluskan pencaplokan itu.

    4. Hamas Umumkan Nama Tawanan Israel yang Akan Dibebaskan

    Sayap bersenjata Hamas, Brigade Qassam, telah menamai tawanan Israel yang akan dibebaskan pada hari Sabtu dengan imbalan tawanan Palestina. Nama-nama itu adalah Eliya Cohen, Omer Shem-Tov, Omer Wenkert, Tal Shoham, Avera Mengistu dan Hisham al-Sayed.

    5. Komite Penyelamatan Internasional (IRC) 

    IRC telah merilis pernyataan yang menyebutkan sedikitnya 224 anak Palestina telah tewas di Tepi Barat yang diduduki sejak Januari 2023, yang merupakan setengah dari semua kematian anak di Tepi Barat sejak pencatatan PBB dimulai pada tahun 2005.

    “Lonjakan kekerasan ini menyebabkan trauma yang mendalam dan mencegah IRC dan mitra untuk menanggapi dan memenuhi kebutuhan yang meningkat di Jenin, salah satu daerah yang paling parah terkena dampak,” kata pernyataan itu.

    Di Jenin, IRC mengatakan telah “berusaha untuk mendukung anak-anak yang terkena dampak krisis dengan mengadaptasi ruang kelas dan membekali para pendidik untuk mengatasi trauma” dalam kemitraan dengan organisasi Palestina Pusat Kreativitas Guru (TCC).

    “Operasi militer yang sedang berlangsung, termasuk serangan udara, telah membuat hampir mustahil untuk memberikan layanan vital ini dengan aman,” tambahnya..

    6. Presiden Israel Serang Hamas

    Presiden Israel Isaac Herzog menuduh Hamas melakukan tindakan kejam. Ini setelah militer mengklaim bahwa kelompok itu kemarin menyerahkan jenazah seorang wanita tak dikenal, bukan seorang tawanan.

    “Jenazah Ariel dan Kfir, yang begitu murni dan tak berdosa, telah diidentifikasi, sementara ibu mereka tercinta, Shiri, masih ditawan,” kata Herzog dalam sebuah pernyataan, merujuk pada dua anak yang jenazahnya dikembalikan kemarin.

    “Ini adalah pelanggaran yang mengejutkan dan mengerikan terhadap perjanjian gencatan senjata, tindakan kejam lainnya oleh teroris Hamas, yang terus menunjukkan ketidakpedulian terhadap kemanusiaan.”

    7. Hamas Beri Pesan ke Liga Arab

    Sayap bersenjata Hamas, Brigade Qassam, buka suara untuk membalas pernyataan asisten sekretaris jenderal Liga Arab, Hossam Zaki. Ia sebelumnya menyatakan bahwa pelepasan kekuasaan Hamas di Gaza akan mewakili kepentingan rakyat Palestina.

    “Pendekatan politik dan administratif untuk mengelola Jalur Gaza selama berbagai dialog, khususnya dengan saudara-saudara kami di Mesir, termasuk menyetujui pembentukan pemerintahan konsensus nasional,” kata Hamas.

    “Kami menegaskan bahwa Hamas akan terus menempatkan kepentingan tertinggi rakyat Palestina di jantung semua keputusannya terkait situasi di Jalur Gaza setelah perang, dalam kerangka konsensus nasional, dan jauh dari campur tangan apa pun oleh pendudukan atau Amerika Serikat,” bunyi pernyataan itu.

    “Kami juga menyerukan kepada Liga Arab untuk mendukung posisi ini dan tidak mengizinkan pengesahan proyek apa pun yang akan mengancam sistem keamanan nasional Arab,” tambah Hamas.

    8. Menteri Israel Ngegas Hancurkan Hamas

    Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, mengatakan negaranya tidak boleh tinggal diam atas ‘pelanggaran berat’ yang dilakukan oleh Hamas. Pernyataan itu muncul setelah Israel mengklaim bahwa salah satu dari empat jenazah yang diserahkan Hamas kemarin adalah seorang wanita tak dikenal dan bukan jenazah tawanan seperti yang dijanjikan oleh kelompok tersebut.

    “Pelanggaran berat oleh Hamas dan penyiksaan yang terus berlanjut tidak dapat dihadapi dengan diam. Begitu pula dengan pengetahuan pasti bahwa mereka secara brutal membunuh Ariel dan Kfir yang masih muda saat ditawan,” tuturnya, merujuk pada dua anak yang jenazahnya dikembalikan kemarin.

    “Satu-satunya solusi adalah penghancuran Hamas dan itu tidak boleh ditunda,” tambahnya.

    9. Analis Israel: Tel Aviv dalam Bahaya

    Analis politik Israel Akiva Eldar mengatakan kepada Al Jazeera bahwa serangan hari Kamis terhadap bus-bus Tel Aviv telah melumpuhkan transportasi umum di daerah tersebut pada hari yang sibuk menjelang akhir pekan.

    “Banyak tentara yang pulang ke rumah untuk menghabiskan akhir pekan dan suasana menjadi tegang,” kata Eldar.

    “Kami tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dengan para tawanan. Kami mendengar berbagai rumor tentang rencana Presiden Trump terkait Gaza, relokasi orang-orang, dan adanya eskalasi di Tepi Barat dan sekarang yang kami lihat adalah bahwa Tel Aviv tidak aman,” ujarnya.

    (sef/sef)

  • AS Deportasi 135 Migran ke Kosta Rika, Termasuk 65 Anak-anak

    AS Deportasi 135 Migran ke Kosta Rika, Termasuk 65 Anak-anak

    Jakarta

    Pemerintah Amerika Serikat mendeportasi 135 migran dari berbagai negara, termasuk 65 anak-anak di bawah umur, ke Kosta Rika pada hari Kamis (20/2) waktu setempat.

    Dilaporkan kantor berita AFP, Jumat (21/2/2025), penerbangan mereka berangkat dari San Diego, California, AS dan tiba di sebuah pangkalan di dekat Bandara Internasional Juan Santamaria, Kosta Rika.

    Orang-orang yang dideportasi tersebut akan dipulangkan ke negara asal mereka dari Kosta Rika. Mereka dibawa dengan bus dari ibu kota San Jose ke sebuah fasilitas migran sekitar 360 kilometer (224 mil) jauhnya, dekat perbatasan dengan Panama.

    Wakil Menteri Dalam Negeri Kosta Rika Omer Badill mengatakan bahwa ke-65 anak-anak dalam penerbangan itu semuanya ditemani oleh seorang kerabat. Dia mengatakan tidak ada seorang pun dalam penerbangan itu yang memiliki catatan kriminal.

    Kelompok migran tersebut termasuk orang-orang dari Afghanistan, China, Iran, Rusia, Armenia, Georgia, Vietnam, Yordania, Kazakhstan, dan Ghana.

    Kosta Rika, Panama, dan Guatemala sepakat untuk menerima para migran dari negara lain yang diusir oleh Amerika Serikat dan menampung mereka, hingga mereka dikirim kembali ke negara asal atau negara tuan rumah lainnya.

    Minggu lalu, 299 migran yang dideportasi otoritas AS mendarat di Panama, dengan sekitar 100 orang dipindahkan ke kamp pengungsi San Vicente di Meteti, di provinsi Darien.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu