Negara: Yordania

  • Arab Kutuk Israel yang Blokir Bantuan, Ben Gvir: Gudang Makanan di Gaza Harus Dibom – Halaman all

    Arab Kutuk Israel yang Blokir Bantuan, Ben Gvir: Gudang Makanan di Gaza Harus Dibom – Halaman all

    Arab Kutuk Israel yang Blokir Bantuan, Ben Gvir: Gudang Makanan di Gaza Harus Dibom

    TRIBUNNEWS.COM – Reaksi internasional berupa kecaman dan bahkan kutukan datang atas tindakan Israel yang memblokir akses masuknya seluruh bantuan kemanusiaan untuk Gaza per Minggu (2/3/2025).

    Namun, seperti abai terhadap tekanan internasional, Israel -yang dilaporkan sudah berkoordinasi dengan Amerika Serikat (AS) soal blokade bantuan ke Gaza ini- cenderung bergeming dan melanjutkan aksi blokade.

    Entitas politik pendukung Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di pemerintahan juga mendukung langkah yang dianggap sebagai kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan ini.

    Channel 12 Israel mengutip pernyataan menteri keamanan dalam negeri Israel yang mengundurkan diri, Itamar Ben Gvir bahkan menyerukan kalau Israel harus lebih jauh lagi melakukan penggunaan bantuan sebagai ‘senjata’

    “Gudang makanan di Jalur Gaza harus dibom,” kata Ben Gvir dikutip Khaberni dari Channel 12.

    Ben Gvir menambahkan kalau pemerintah Israel seharusnya mengancam akan mengeksekusi tahanan Palestina untuk setiap sandera Israel yang diculik dan disakiti.

    Ben Gvir sebelumnya juga mengatakan kalau ‘lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali’ soal manuver Israel memblokir bantuan masuk ke Gaza.

    “Waktu yang tepat untuk membuka gerbang neraka di Gaza,” katanya.

    BLOKIR BANTUAN – Truk pengangkut bantuan melewati Rafah di Jalur Gaza selatan. Pada Minggu (2/3/2025), Israel menyatakan memblokir semua bantuan masuk ke Gaza untuk menekan Hamas menyetujui usulan gencatan senjata sementara yang diajukan Amerika Serikat. (tangkap layar/Hussam al-Masri/Reuters)

    Yordania: Israel Picu Dimulainya Lagi Perang 

    Di sisi lain, negara-negara Arab mengutuk aksi Israel ini. 

    Kementerian Luar Negeri Yordania, Minggu (2/3/2025) kalau keputusan Israel untuk menghentikan aliran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza mengancam akan memicu kembali perang di sana.

    Keputusan tersebut merupakan “pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional” dan Konvensi Jenewa keempat tentang perlindungan warga sipil, kata pernyataan resmi.

    “Keputusan pemerintah Israel … mengancam akan meledakkan situasi lagi di jalur tersebut,” kata pernyataan itu.

    “Israel harus berhenti menggunakan kelaparan sebagai senjata.”

    BLOKIR BANTUAN – Truk pengangkut bantuan melewati Rafah di Jalur Gaza selatan. Pada Minggu (2/3/2025), Israel menyatakan memblokir semua bantuan masuk ke Gaza untuk menekan Hamas menyetujui usulan gencatan senjata sementara yang diajukan Amerika Serikat.

    Qatar: Israel Langgar Gencatan Senjata

    Qatar pada Minggu menuduh Israel melanggar kesepakatan gencatan senjata di Gaza dengan memblokir masuknya bantuan ke daerah kantong itu, karena pembicaraan tentang tahap kedua terhenti.

    “Qatar mengutuk keras keputusan pemerintah pendudukan Israel untuk menghentikan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, dan menganggapnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata, (dan) hukum humaniter internasional,” kata Kementerian Luar Negeri Qatar.

    Qatar juga menyatakan “penolakannya terhadap penggunaan makanan sebagai senjata perang”.

    Qatar adalah mediator utama dalam negosiasi gencatan senjata.

    Arab: Israel Terapkan Hukuman Kolektif

    Arab Saudi mengecam keputusan Israel untuk memblokir bantuan yang masuk ke Jalur Gaza, dan menyebutnya sebagai “pemerasan” karena pembicaraan tentang gencatan senjata yang rapuh menemui jalan buntu.

    Keputusan Israel “untuk menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, dan penggunaannya sebagai alat pemerasan dan hukuman kolektif … merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan pelanggaran langsung terhadap aturan hukum humaniter internasional”, kata pernyataan kementerian luar negeri yang dikutip oleh Kantor Berita Resmi Saudi.

    Arab Saudi juga mendesak masyarakat internasional untuk “menghentikan pelanggaran serius Israel ini”.

    Uni Eropa Kutuk Aksi Tak Manusiawi Israel

    Tak cuma negara-negara Arab, Uni Eropa mengutuk keputusan pendudukan Israel ini.

    Uni Eropa menilai hal ini dapat menimbulkan konsekuensi kemanusiaan.

    Serikat negara Eropa itu mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di situs web resminya tadi malam, “Kita harus bekerja menuju gencatan senjata permanen sambil memastikan pembangunan kembali Gaza,” memperbarui seruan untuk memastikan akses penuh, cepat, aman dan tanpa batas bagi bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

    Jerman mendesak Israel pada hari Senin untuk “segera” berhenti mencegah masuknya bantuan ke Jalur Gaza, setelah pembicaraan mengenai perpanjangan gencatan senjata menemui jalan buntu.

    “Bantuan kemanusiaan harus selalu dijamin aksesnya tanpa hambatan ke Jalur Gaza,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman Sebastian Fischer dalam sebuah konferensi pers, seraya menambahkan bahwa “mengizinkan atau mencegah pengiriman bantuan kemanusiaan bukanlah cara tekanan yang sah selama negosiasi.”

    Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada hari Minggu bahwa ia telah memutuskan untuk menghentikan masuknya semua bantuan kemanusiaan ke Gaza dengan berakhirnya fase pertama perjanjian gencatan senjata di Jalur tersebut antara Hamas dan Israel.

    BERBARIS – Tangkap layar Khaberni yang menunjukkan petempur Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, berbaris di lokasi pembebasan 3 sandera Israel, di Khan Yunis, Sabtu (15/2/2025). Hamas memberi hadiah ke sandera Israel pada prosesi pembebasan tersebut. (khaberni/tangkap layar)

    Hamas: Israel Mau Kembalikan Situasi ke Titik Awal 

    Adapun gerakan Hamas pada hari Senin menuduh Israel mencoba mengembalikan keadaan ke titik awal dengan meminta perpanjangan tahap pertama perjanjian gencatan senjata Gaza mereka.

    Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada hari Minggu bahwa mereka telah mengadopsi usulan utusan Presiden AS Donald Trump untuk gencatan senjata sementara di Gaza selama periode Ramadan dan Paskah, beberapa jam setelah tahap pertama dari kesepakatan yang disepakati sebelumnya berakhir.

    “Pendudukan berusaha mengembalikan keadaan ke titik awal dan membatalkan perjanjian melalui alternatif yang diusulkannya,” kata pejabat senior Hamas Osama Hamdan dalam sebuah pernyataan yang disiarkan televisi.

    Ia mengatakan bahwa “pelanggaran perjanjian selama tahap pertama membuktikan tanpa diragukan lagi bahwa pemerintah pendudukan (Israel) berkepentingan dalam keruntuhan perjanjian.”

    Ia menambahkan bahwa mediator dan penjamin bertanggung jawab penuh untuk mencegah Netanyahu menyabotase semua upaya yang telah dilakukan untuk mencapai perjanjian dan untuk melindunginya dari keruntuhan.

     

    (oln/thntnl/khbrn/*)

      
     
     

     
     

  • Daftar Merek Kurma Israel yang Diharamkan MUI

    Daftar Merek Kurma Israel yang Diharamkan MUI

    PIKIRAN RAKYAT – Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa haram untuk membeli kurma yang berasal dari Israel. Fatwa ini dikeluarkan sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina.

    Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari situs resmi Jakarta Islamic Centre, berikut adalah daftar merek kurma yang diharamkan oleh MUI dalam Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Palestina:

    Star Dates
    Dates Medjoul

    Jordan River
    Bon Bon

    Carmel Agrexco
    Hadiklaim

    Shams
    Bomaja

    Desert Diamond
    Delilah

    Urban Platter
    Sincerely Nuts

    Edeka
    Anna & Sarah

    Ilustrasi kurma, 6 Manfaat Minum Air Rendaman Kurma, Diantaranya Dapat Menjaga Kesehatan Jantung dan Tulang.

    Galilee
    Ventura

    Nava Fresh
    Fancy Medjoul

    Food to Live
    Kalahari

    Karsten Farms
    Royal Treassure

    Tamara Barhi
    King of Dates

    La Palma
    Waitrose

    King Solomon
    Medjol Plus

    Alasan Dikeluarkannya Fatwa

    Fatwa haram ini dikeluarkan oleh MUI karena hasil penjualan kurma-kurma tersebut diduga digunakan untuk mendanai tindakan kekerasan terhadap warga Palestina.

    Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Internasional, Sudarmoto, menyampaikan hal ini pada 10 Maret 2024.

    Imbauan kepada Konsumen

    MUI mengimbau umat Islam di Indonesia untuk tidak membeli produk-produk yang terafiliasi dengan Israel, termasuk kurma.

    Masyarakat juga diimbau untuk teliti sebelum membeli kurma, terutama yang tidak memiliki keterangan perusahaan produsen dan asal negara produksi yang jelas.

    Informasi Tambahan

    Israel adalah salah satu produsen kurma Medjool terbesar di dunia. Selain Medjool, Israel juga memproduksi jenis kurma lain seperti Deglet Noor dan Barhi.

    Penting untuk dicatat bahwa tidak semua kurma Medjool berasal dari Israel. Kurma Medjool juga diproduksi di negara lain seperti Palestina, Yordania, dan beberapa negara Afrika Utara.

    Disclaimer: Informasi yang disajikan dalam artikel ini bersifat umum dan dapat berubah sewaktu-waktu. Konsumen disarankan untuk selalu melakukan pengecekan ulang sebelum membeli produk.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mesir: Rencana Rekonstruksi Gaza Rampung, Dipresentasikan di Pertemuan Darurat Arab pada Selasa – Halaman all

    Mesir: Rencana Rekonstruksi Gaza Rampung, Dipresentasikan di Pertemuan Darurat Arab pada Selasa – Halaman all

    Mesir: Rencana Rekonstruksi Gaza Rampung, Dipresentasikan di Pertemuan Darurat Arab pada Selasa
     

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdel Aati, Minggu (2/3/2025) menyatakan kalau para menteri luar negeri dari negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) akan menggelar rapat di Arab Saudi setelah pertemuan puncak darurat Arab pada Selasa, 4 Maret 2025.

    Ia mengatakan kalau rencana rekonstruksi Gaza telah selesai dan akan disampaikan pada pertemuan puncak (konferensi tingkat tinggi/KTT) darurat Arab pada Selasa untuk disetujui.

    Abdel-Ati menambahkan, negaranya akan melanjutkan upaya intensif untuk memulai negosiasi tahap kedua perjanjian gencatan senjata di Gaza.

    Dia juga menyinggung soal manuver Israel yang memblokir semua bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza dalam rangka menekan Hamas untuk menyetujui perpanjangan tahap pertama gencatan senjata.

    “Penggunaan bantuan sebagai senjata hukuman kolektif dan kelaparan di Gaza tidak dapat diterima dan tidak diperbolehkan,” katanya merujuk pada aksi Israel memblokir bantuan ke Gaza.

    Tolak Kelola Gaza Dengan Imbalan Keringanan Utang

    Sebelumnya, pada Rabu (26/2/2025), Mesir menyatakan, menolak usulan untuk mengelola Gaza karena mengganggap wacara itu sebagai hal yang ‘tidak dapat diterima’

    Mesir tidak mau mengambil alih pemerintahan Gaza, dengan menyebut gagasan tersebut bertentangan dengan sikap posisi Mesir dan negara-negara Arab yang telah lama berlaku terkait masalah Palestina.

    Mesir dan negara-negara Arab ingin masalah Palestina dikendalikan oleh faksi dan entitas Palestina dan terus mendorong ‘Solusi Dua Negara’ dengan Israel.

    “Setiap gagasan atau usulan yang menyimpang dari pendirian Mesir dan Arab [tentang Gaza]… ditolak dan tidak dapat diterima,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tamim Khalaf seperti dikutip kantor berita negara, MENA.

    Pernyataan ini dilontarkan sehari setelah pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid melontarkan gagasan tersebut.

    Mantan perdana menteri Israel dan pemimpin oposisi Yair Lapid mengadakan konferensi pers tentang anggaran negara yang akan datang, di Tel Aviv pada 16 Mei 2023. (JACK GUEZ / AFP)

    Imbalan Keringanan Utang

    Yair Lapid, Selasa, mengusulkan agar Mesir mengambil alih kendali administratif Jalur Gaza hingga 15 tahun dengan imbalan keringanan utang luar negerinya yang bernilai lebih dari 150 miliar dolar AS.

    Rencana tersebut mengusulkan  Mesir bertanggung jawab mengelola daerah kantong tersebut selama delapan tahun, dengan opsi untuk memperpanjangnya hingga 15 tahun.

    Lapid mengumumkan rencana tersebut saat berpidato di Foundation for Defense of Democracies (FDD) di Washington, DC dan kemudian mengunggahnya di X, menurut surat kabar Maariv, Israel.

    “Saya baru-baru ini menyampaikan rencana di Washington untuk hari setelah perang di Gaza,” tulisnya.

    “Inti dari rencana tersebut: Mesir akan memikul tanggung jawab atas Gaza selama (hingga) 15 tahun, sementara pada saat yang sama utang luar negerinya sebesar $155 miliar akan dibatalkan oleh masyarakat internasional.”

    “Setelah hampir satu setengah tahun pertempuran, dunia terkejut mengetahui bahwa Hamas masih menguasai Gaza,” tambahnya.

    Lapid menyalahkan pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu karena gagal membangun “pemerintahan efektif di Gaza yang akan mengusir Hamas,”.

    Lapid juga mengatakan kalau Israel menghadapi dua masalah keamanan utama di sepanjang perbatasan selatannya.

    Masalah pertama Israel menurut dia adalah, “Dunia membutuhkan solusi baru untuk Gaza: Israel tidak dapat setuju Hamas tetap berkuasa, Otoritas Palestina tidak mampu menjalankan Gaza, pendudukan Israel tidak diinginkan, dan kekacauan yang terus berlanjut merupakan ancaman keamanan serius bagi Israel.”

    Masalah kedua, kata Lapid, adalah “ekonomi Mesir berada di ambang kehancuran dan mengancam stabilitas Mesir dan seluruh Timur Tengah: utang luar negeri sebesar $155 miliar tidak memungkinkan Mesir membangun kembali ekonominya dan memperkuat militernya.”

    Ia mengusulkan “satu solusi: Mesir akan memikul tanggung jawab pengelolaan Jalur Gaza selama 15 tahun, sementara utang luar negerinya akan ditanggung oleh masyarakat internasional dan sekutu regionalnya.”

    Selama 18 tahun terakhir, Israel telah memberlakukan blokade terhadap Gaza, yang secara efektif mengubahnya menjadi penjara terbuka.

    Genosida baru-baru ini telah menyebabkan sekitar 1,5 juta dari 2,4 juta penduduk daerah kantong itu mengungsi.

    Seorang warga Palestina berjalan di jalanan berdebu dengan latar belakang kehancuran Gaza karena bombardemen buta Israel selama satu tahun sejak 7 Oktober 2023. (MNA)

    Mesir Pemain Utama Pembangunan Gaza

    Lapid mengklaim bahwa selama 15 tahun, “Gaza akan dibangun kembali dan kondisi untuk pemerintahan sendiri akan tercipta. Mesir akan menjadi pemain utama dan akan mengawasi rekonstruksi, yang selanjutnya akan memperkuat ekonominya.”

    “Solusi ini memiliki preseden historis,” katanya.

    “Mesir pernah menguasai Gaza di masa lalu. Ini dilakukan dengan dukungan Liga Arab, dengan pemahaman bahwa ini adalah situasi sementara. Mesir melindungi Jalur Gaza atas nama Palestina. Inilah yang perlu terjadi lagi hari ini.”

    Mesir menguasai Jalur Gaza selama hampir dua dekade setelah berdirinya Israel pada tahun 1948, ketika milisi Zionis merebut tanah Palestina dan melakukan pembantaian yang menyebabkan ratusan ribu orang mengungsi.

    Hamas sebelumnya menolak rencana untuk melucuti senjata atau dipindahkan dari Gaza, dengan menyatakan bahwa masa depan daerah kantong itu harus ditentukan melalui konsensus nasional Palestina.

    Israel terus menduduki wilayah Palestina, Suriah, dan Lebanon, menolak untuk menarik diri atau mengakui negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya dalam batas-batas sebelum tahun 1967.

    Gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan telah berlaku di Gaza sejak bulan lalu, menghentikan perang Israel, yang telah menewaskan hampir 48.350 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan meninggalkan daerah kantong itu dalam reruntuhan.

    November lalu, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.

    Rekonstruksi Gaza Butuh Rp 327 Triliun

    Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi diperkirakan akan mengunjungi Riyadh untuk membahas rencana Arab untuk Gaza, yang dapat melibatkan pendanaan regional hingga 20 miliar dolar atau Rp 327 Triliun untuk rekonstruksi wilayah kantung Palestina itu.

    Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi kemungkinan akan mengunjungi Riyadh pada hari Kamis, menurut dua pejabat keamanan Mesir, untuk membahas rencana Arab untuk Gaza, yang mungkin melibatkan hingga $20 miliar atau Rp 327 Triliun dari wilayah tersebut untuk rekonstruksi.

    Negara-negara Arab bersiap untuk memperdebatkan rencana untuk Gaza sehari setelahnya sebagai tanggapan atas saran Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membangun kembali wilayah di bawah kendali AS sambil membersihkan etnis Palestina.

    Berita ini muncul saat Kementerian Keamanan Israel mengumumkan rencana untuk membentuk direktorat untuk pemindahan paksa dan pembersihan etnis di Gaza dengan nama “emigrasi sukarela dari Gaza.”

    Rencana tersebut akan mencakup “pilihan keberangkatan,” yaitu cara mengusir warga Palestina dari tanah mereka , melalui darat, laut, dan udara. 

    Arab Saudi, Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, dan Qatar akan mengevaluasi dan membahas proposal Arab di Riyadh sebelum menyampaikannya pada pertemuan puncak Arab yang dijadwalkan di Kairo pada tanggal 4 Maret, empat orang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Reuters. 

    Pada hari Jumat, pertemuan para pemimpin negara Arab, termasuk Yordania, Mesir, UEA, dan Qatar, dijadwalkan di Arab Saudi, yang mendorong upaya Arab pada rencana Trump, tetapi beberapa sumber mengindikasikan tanggalnya belum ditetapkan.

    Pada konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat “akan mengambil alih,” “memiliki,” dan mengubah Jalur Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah.”  

    Lebih buruknya lagi, ia mengungkapkan minggu lalu bahwa warga Palestina tidak akan memiliki hak untuk kembali ke Gaza, dan menyatakan bahwa wilayah tersebut, “Saya akan memilikinya.”

    Usulan Arab, yang terutama didasarkan pada rencana Mesir, menyerukan pembentukan komite nasional Palestina untuk mengelola Gaza tanpa keterlibatan Hamas, serta keterlibatan internasional dalam rehabilitasi tanpa pemindahan warga Palestina ke luar negeri.

    Menurut peneliti Emirat Abdulkhaleq Abdullah, komitmen sebesar $20 miliar atau Rp 327 Triliun dari pemerintah Arab dan Teluk untuk dana tersebut, yang telah diidentifikasi oleh dua sumber sebagai jumlah yang masuk akal, mungkin menjadi motivasi yang efektif bagi Trump untuk mengadopsi konsep tersebut.

    Kabinet Otoritas Palestina menyatakan hari Selasa bahwa tahap pertama dari rencana yang sedang dipertimbangkan akan menelan biaya sekitar $20 miliar atau Rp 327 Triliun selama tiga tahun, sementara sumber-sumber Mesir mengungkapkan kepada Reuters bahwa pembicaraan tentang kontribusi keuangan kawasan itu masih berlangsung.

    Menurut orang dalam, rencana itu mengharuskan pembangunan kembali diselesaikan dalam waktu tiga tahun.

    Senator Richard Blumenthal mengatakan kepada wartawan di Tel Aviv pada hari Senin bahwa pembicaraannya dengan para pemimpin Arab, khususnya Raja Abdullah, menunjukkan bahwa “mereka memiliki penilaian yang sangat realistis tentang apa peran mereka seharusnya.”

     

     

     

    (oln/thntnl/anadolu/*)

     
     

  • Seputar Komunitas Druze yang Dibela Mati-matian Israel di Suriah: Duduki Posisi Tinggi di IDF – Halaman all

    Seputar Komunitas Druze yang Dibela Mati-matian Israel di Suriah: Duduki Posisi Tinggi di IDF – Halaman all

    Seputar Komunitas Druze yang Dibela Mati-matian Israel di Suriah: Duduki Posisi Tinggi di IDF

    TRIBUNNEWS.COM – Israel bersiap membuka front perang baru di Suriah.

    Dalil mereka kali ini, selain untuk membentuk selubung keamanan di wilayah perbatasan, juga untuk melindungi komunitas Druze dari ancaman militer pasukan keamanan pemerintahan baru Suriah.

    Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu dan Menteri Keamanannya, Israel Katz, bahkan menginstruksikan pasukan pendudukan Israel (IDF) untuk melindungi komunitas Druze ini menyusul terjadinya operasi keamanan pasukan pemerintah Suriah di Jaramana, kota di pinggiran selatan ibu kota Suriah, Damaskus.

    Perintah Netanyahu ke IDF adalah agar militer Israel bersiap “mempertahankan” Jaramana dari pasukan pemerintahan baru Suriah, meski berisiko menimbulkan front baru bagi Israel.

    Lalu siapa komunitas Druze yang dibela mati-matian oleh Israel?

    Seperti sejumlah kelompok etnis lain di Timur Tengah, seperti suku Kurdi, suku Druze tinggal di beberapa negara yang berbeda, dipisahkan oleh batas-batas yang ditetapkan setelah pecahnya Kekaisaran Ottoman pada awal tahun 1920-an.

    Namun tidak seperti suku Kurdi, yang sebagian besar beragama Islam, suku Druze adalah kelompok agama dan etnis yang unik.

    Tradisi mereka sudah ada sejak abad ke-11 dan menggabungkan unsur-unsur Islam, Hinduisme, dan bahkan filsafat Yunani klasik.

    Saat ini, lebih dari 1 juta anggota komunitas ini tinggal terutama di Suriah dan Lebanon dan, dalam jumlah yang lebih sedikit, di Israel dan Yordania.

    Di Israel, Druze adalah komunitas yang erat dan aktif dalam kehidupan publik, menurut studi terbaru Pew Research Center tentang Israel. Mereka merupakan sekitar 2 persen dari populasi negara tersebut dan sebagian besar tinggal di wilayah utara Galilea, Karmel, dan Dataran Tinggi Golan.

    Al Jazeera melansir, suku Druze adalah kelompok minoritas etnoreligius yang sebagian besar mengidentifikasi diri sebagai orang Arab dan berbahasa Arab.

    Agama Druze tumbuh dari Islam Syiah Ismailiyah pada abad ke-11 tetapi telah berkembang hingga mencakup aspek-aspek agama lain, termasuk Hinduisme, serta filsafat kuno. 

    Kepercayaan ini meyakini reinkarnasi sekaligus mengakui tokoh-tokoh tradisional dalam Islam, Kristen, dan Yahudi. 

    Kelompok minoritas tersebut sebagian besar tetap terpisah dari masyarakat sekitar, tidak ada kegiatan proselitisme, dan pernikahan di luar agama tidak dianjurkan.

    KOMUNITAS DRUZE ISRAEL – Tangkap layar Middle East Eye, Minggu (2/3/2025) menunjukkan komunitas Druze di Israel melakukan demonstrasi. Israel menyatakan akan melindungi komunitas ini yang berada di dataran tinggi Golan di bagian Suriah yang diduduki Israel dari ancaman militer pasukan pemerintahan baru Suriah, pimpinan Ahmad Al-Sharaa,

    Di Mana Mereka Tinggal?

    Komunitas ini tersebar di Suriah, Lebanon, Yordania, Israel, dan Dataran Tinggi Golan – wilayah Suriah yang diduduki Israel.

    Hubungan antara Druze di berbagai negara terus terjalin erat.

    Israel merebut sebagian besar Dataran Tinggi Golan dalam Perang Arab-Israel tahun 1967 dan kemudian mencaplok wilayah tersebut pada tahun 1981 meskipun mendapat kecaman dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan masyarakat internasional.

    Hanya Amerika Serikat yang mengakui kedaulatan Israel atas Golan, yang secara strategis penting karena berbatasan dengan dataran Israel utara dan Suriah barat daya.

    Setelah pendudukan dimulai, banyak warga Suriah dipaksa keluar dari Golan, dan Israel membangun pemukiman ilegal di sana.

    Sekitar 20.000 warga Druze tinggal di sana saat ini.

    Dalam serangan kelompok Hizbullah Lebanon ke Majdal Shams, kota pusat Druze di Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel pada akhir Juli 2024 silam, Israel secara cepat mengatakan bahwa para pemuda yang terbunuh dalam serangan tersebut adalah warga Israel, tetapi banyak orang Druze di Dataran Tinggi Golan tidak memiliki kewarganegaraan Israel.

    Diperkirakan 150.000 orang Druze di Israel memiliki kewarganegaraan.

    Mereka sebagian besar mengidentifikasi diri dengan Israel dan direkrut menjadi militer Israel dengan istilah “perjanjian darah” yang sering digunakan untuk menggambarkan hubungan antara orang Druze Israel dan orang Yahudi Israel.

    Sebagai bagian dari ini, banyak orang Druze telah berjuang untuk Israel dalam perang-perangnya melawan negara-negara tetangga Arab dan Palestina.

    Diperkirakan satu juta orang Druze tinggal di Lebanon dan Suriah.

    Mereka tinggal di sekitar Gunung Lebanon di Lebanon utara  dan di desa-desa serta kota-kota di Suriah selatan sekitar Sweida dan Jabal al-Druze, yang berarti “Gunung Druze” dalam bahasa Arab.

    KOMUNITAS DRUZE – Foto yang diambil dari The Times of Israel tanggal 28 Februari 2025 memperlihatkan Kota Hurfeish di Israel yang ditinggali oleh banyak komunitas Druze. Israel mempertimbangkan untuk menerima warga Suriah dari komunitas Druze untuk bekerja di Israel. (The Times of Israel)

    Apa Peran Komunitas Druze dalam Politik dan Budaya di Wilayah Tersebut?

    Druze memainkan peran penting dalam membangun negara Suriah dan Lebanon modern.

    Di Lebanon, kaum Druze memberikan pengaruh yang signifikan melalui Partai Sosialis Progresif , partai Druze utama di negara itu.

    Di Suriah, kaum Druze merupakan pendukung awal Partai Baath Sosialis Arab yang berkuasa. Tak heran, saat ini mereka diburu oleh rezim pemerintahan baru Suriah yang memerangi Bashar Al-Assad sebelum terguling. 

    Pada tahun 1963, perwira militer Druze bergabung dalam kudeta yang membawa partai tersebut berkuasa untuk pertama kalinya.

    Makram Rabah, asisten profesor sejarah dan arkeologi di Universitas Amerika di Beirut yang telah banyak menulis tentang Druze, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa mereka adalah “salah satu komunitas pendiri Lebanon, Suriah, Yordania, dan Palestina modern” dengan sejarah panjang di wilayah tersebut.

    Rabah menggambarkan peran awal mereka sebagai pejuang perbatasan: “Seiring berjalannya waktu, mereka mengemban banyak tanggung jawab politik dan militer atas nama Khilafah Muslim”, katanya, mengacu pada peran yang dimainkan oleh Druze di Kekaisaran Abbasiyah, yang berdiri dari tahun 750 hingga 1258.

    “Jadi semua ini menjadikan mereka … salah satu suku yang bertahan hidup di Levant,” kata Rabah.

    Sebagai informasi, Levant atau Syam merupakan wilayah Mediterania Timur, atau wilayah besar di Asia Barat yang dibatasi oleh Pegunungan Taurus di utara, Gurun Arab di selatan, Laut Mediterania di barat, dan Pegunungan Zagros di timur. Levant meliputi wilayah Lebanon, Suriah, Yordania, Israel, dan Palestina.

    Punya Posisi Mentereng di IDF

    Di Israel, beberapa anggota minoritas duduk di Knesset.

    Banyak warga Druze juga telah mencapai posisi tinggi di militer Israel (IDF).

    Meskipun komunitas tersebut telah mengabdi kepada Israel, kaum Druze termasuk di antara para pengkritik paling keras undang-undang negara-bangsa tahun 2018.

    Puluhan ribu orang Druze berunjuk rasa di Tel Aviv untuk mengecam undang-undang yang mendefinisikan Israel sebagai ” negara bangsa ” bagi orang-orang Yahudi, dengan alasan bahwa undang-undang tersebut telah menurunkan status komunitas mereka ke status warga negara kelas dua.

    Operasi Keamanan Pasukan Suriah di Jaramana

    Saat ini, pasukan pemerintah Suriah pimpinan Ahmed al-Sharaa (dikenal juga dengan nama Muhammad al-Julani) tengah melancarkan operasi keamanan di Jaramana untuk melacak orang-orang yang dicari menyusul pembunuhan seorang anggota Departemen Keamanan Umum di Kementerian Dalam Negeri Suriah.  

    Al Mayadeen melansir, perburuan oleh pasukan Pemerintahan Baru Suriah ini terjadi menyusul meletusnya bentrokan antara pasukan Keamanan Umum Suriah (rezim pemerintahan baru Suriah) dan kelompok bersenjata di Jaramana, di pedesaan Damaskus, pada Sabtu pagi.

    Sementara itu, Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia melaporkan, bentrokan tersebut mengakibatkan satu orang tewas dan 10 orang terluka.  

    Israel Berniat Buka Front Baru

    Komentator urusan Arab di Channel 12 Israel , Ohad Hamo, mengemukakan kalau ancaman baru-baru ini dari Netanyahu menunjukkan indikasi kalau Israel berniat membuka front perang baru di Suriah.

    Terlebih, ancaman Israel soal Jaramana ini datang setelah Netanyahu sebelumnya agar pasukan pemerintah baru menghindari memasuki Suriah selatan, menunjukkan “kemungkinan membuka front tambahan,” yang berpotensi menarik Israel ke dalam konflik baru dengan negara Arab, khususnya Suriah.

    Hamou menyatakan, ” Ketegangan antara Komunitas Druze dan otoritas pusat di Damaskus telah meningkat, khususnya pada Sabtu malam di Jaramana, di mana pasukan al-Joulani berusaha menguasai kota Druze.”

    Media Israel melaporkan kalau Netanyahu dan Katz menginstruksikan tentara Israel untuk “bersiap mempertahankan desa Druze Jaramana, di pinggiran Damaskus, yang saat ini sedang diserang oleh pasukan rezim Suriah.”

    Pernyataan itu juga menambahkan, “Kami berkomitmen kepada saudara-saudara Druze kami di Israel untuk melakukan segala hal yang kami mampu untuk mencegah terjadinya bahaya terhadap saudara-saudara Druze mereka di Suriah, dan kami akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan mereka.”

    Netanyahu Mau Gambarkan ‘Israel Sebagai Negara Adikuasa’ dibandingkan Suriah yang Baru

    Mengomentari pernyataan Netanyahu dan Katz, Yanon Yateh, koresponden urusan militer untuk saluran News 24 Israel, mengatakan, ” Netanyahu dan Katz mengumumkan bahwa mereka akan melindungi Druze , dengan menyatakan kalau mereka telah memberikan instruksi kepada tentara IDF untuk bertindak, mungkin melalui serangan peringatan, terhadap rezim baru di Suriah jika Druze diserang.”

    Ia menilai bahwa “ini adalah perkembangan yang sangat penting”, karena “Israel ingin menunjukkan di sini bahwa ini adalah langkah menuju negara adikuasa yang kontras dengan Suriah baru yang sedang berkembang.” 

    Potensi Perang IDF dengan Pasukan Al-Sharaa

    Sementara itu, Amir Bar Shalom, komentator urusan militer untuk Radio Angkatan Darat Israel , menyatakan kalau pernyataan Netanyahu “menunjukkan kalau kita sedang membahas kendali atas wilayah strategis. Kita masih dalam tahap awal tanpa ada gesekan dengan pasukan al-Joulani, tetapi gesekan semacam itu bisa saja terjadi.”

    Ia menjelaskan sikap baru Netanyahu terhadap Suriah dengan mengatakan: “Israel telah berkomitmen untuk bertindak secara militer jika Druze dirugikan, yang berarti Israel sedang mempersiapkan operasi militer di tanah Suriah ,”.

    Analis itu menambahkan bahwa “Netanyahu dapat melakukan ini tanpa mendeklarasikannya secara resmi.”

    Pada hari Sabtu, Jaramana menyaksikan operasi keamanan “untuk mencari orang-orang yang dicari” menyusul terbunuhnya seorang anggota Dinas Keamanan Umum di Kementerian Dalam Negeri Suriah.

     

    (oln/aja/almydn/*)

     

     

     

     
     
     

  • Hamas Tegaskan Siap Sepakati Gencatan Senjata Permanen di Gaza

    Hamas Tegaskan Siap Sepakati Gencatan Senjata Permanen di Gaza

    Jakarta

    Hamas menegaskan kembali kesiapannya untuk melanjutkan tahap-tahap yang tersisa dari perjanjian gencatan senjata di Gaza. Tahap pertama gencatan senjata hampir berakhir dengan ketidakpastian atas langkah-langkah selanjutnya.

    “Kami menegaskan keinginan kami untuk menyelesaikan tahap-tahap yang tersisa dari perjanjian gencatan senjata, yang mengarah pada gencatan senjata yang komprehensif dan permanen, penarikan penuh pasukan pendudukan dari Jalur Gaza, rekonstruksi dan pencabutan pengepungan,” kata Hamas mengacu pada ketentuan-ketentuan kesepakatan yang sebelumnya diuraikan oleh para mediator, dilansir AFP, Minggu (2/3/2025).

    Hamas menyampaikan komentar mereka dalam sebuah surat kepada pertemuan puncak Liga Arab tentang Gaza yang akan diadakan pada Selasa (4/3).

    Tahap pertama gencatan senjata Israel-Hamas akan berakhir pada Sabtu (1/3), tetapi negosiasi pada tahap berikutnya, yang bertujuan untuk mengamankan gencatan senjata permanen, sejauh ini belum meyakinkan.

    Gencatan senjata mulai berlaku pada 19 Januari setelah lebih dari 15 bulan perang yang dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel, yang paling mematikan dalam sejarah negara itu.

    Afif memaparkan sebanyak 24 daerah akan melaksanakan PSU lalu dua daerah yang harus melakukan perbaikan berita acara rekapitulasi. Dia mengatakan KPU akan melaksanakan semua putusan MK dengan penuh tanggung jawab.

    “Untuk perbaikan di daerah-daerah yang ada PSU (berjumlah) 24 dan 2 tempat yang perbaikan berita acara dan juga rekapitulasi yang bebannya diberikan di KPU RI. Semuanya kita harus laksanakan dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengirim delegasi ke Kairo, dan mediator Mesir mengatakan “pembicaraan intensif” pada tahap kedua telah dimulai dengan kehadiran delegasi dari Israel serta sesama mediator Qatar dan Amerika Serikat.

    Namun hingga Sabtu (1/3), tidak ada tanda-tanda konsensus, dan juru bicara Hamas Hazem Qassem mengatakan kelompok itu menolak “perpanjangan tahap pertama dalam formulasi yang diusulkan oleh pendudukan (Israel)”.

    Ia meminta para mediator “untuk mewajibkan pendudukan untuk mematuhi perjanjian dalam berbagai tahapannya”.

    Mengacu pada Gaza pascaperang, Hamas mengatakan pihaknya “sepenuhnya siap untuk menghadapi opsi apa pun yang disetujui oleh Palestina” tetapi mengatakan pihaknya “dengan tegas” menolak “upaya untuk memaksakan proyek atau bentuk administrasi non-Palestina atau kehadiran pasukan asing di wilayah mana pun di Jalur Gaza”.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah melontarkan gagasan bagi Amerika Serikat untuk “mengambil alih” Gaza dan agar warga Palestina dimukimkan kembali di tempat lain, sebuah gagasan yang ditolak oleh Palestina sendiri serta negara tetangga Mesir dan Yordania.

  • Uni Eropa Serukan agar Status Khusus Yerusalem Dipertahankan – Halaman all

    Uni Eropa Serukan agar Status Khusus Yerusalem Dipertahankan – Halaman all

    Uni Eropa Serukan agar Status Khusus Yerusalem Dipertahankan

    TRIBUNNEWS.COM- Uni Eropa (UE) kemarin menyerukan agar status khusus Yerusalem dipertahankan, dan memperingatkan konsekuensi dari setiap upaya untuk mengubah situasi saat ini, di tengah tindakan ketat Israel yang membatasi akses umat Muslim ke Masjid Al-Aqsa selama bulan Ramadan.

    Dalam sebuah pernyataan , para kepala misi Uni Eropa di Yerusalem dan Ramallah mengatakan: 

    “Uni Eropa dan negara-negara anggotanya mengingat kembali pentingnya Situs Suci dan menyerukan dengan tegas untuk menegakkan Status Quo, sesuai dengan pemahaman sebelumnya. Dalam kerangka ini, para jamaah harus dapat mengakses situs suci mereka dengan bebas.”

    “Uni Eropa dan negara-negara anggotanya juga mengingat peran khusus Yordania dalam menegakkan Status Quo dan menegaskan kembali dukungan mereka terhadap pelaksanaan peran ini melalui Wakaf Yerusalem.”

    Mereka menyoroti bahwa para pemimpin gereja di Yerusalem Timur telah menjelaskan “tekanan keuangan yang terus mereka hadapi dari otoritas Israel setempat melalui penerapan pajak kota secara retroaktif atas properti mereka, terlepas dari penggunaannya, yang berbeda dengan praktik lama dan perjanjian sebelumnya untuk tidak mengenakan pajak atas properti gereja.”

    “Posisi Uni Eropa terhadap Yerusalem tetap tidak berubah: status dan karakter khusus Yerusalem dan Kota Tua, keutuhan tempat-tempat sucinya, dan kelangsungan hidup semua komunitasnya harus dilestarikan dan dihormati oleh semua pihak.”

    Mereka memperingatkan bahwa “setiap upaya sepihak untuk mengubah Status Quo akan menimbulkan dampak yang sangat tidak stabil.”

    Pada hari Minggu, Perusahaan Penyiaran Publik Israel ( Kan ) melaporkan bahwa polisi Israel telah disiagakan tinggi sebagai persiapan untuk Ramadan, dengan rencana untuk mengerahkan 3.000 petugas setiap hari di pos pemeriksaan menuju Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa.

    Seperti tahun sebelumnya, polisi merekomendasikan agar pemerintah memberikan izin masuk ke Masjid Al-Aqsa hanya untuk 10.000 warga Palestina dari Tepi Barat yang diduduki. 

    Menurut rekomendasi tersebut, izin akan diberikan kepada pria berusia 55 tahun ke atas, wanita berusia 50 tahun ke atas, dan anak-anak hingga usia 12 tahun jika didampingi oleh orang dewasa.

    Pernyataan Uni Eropa tersebut mencatat bahwa para kepala misinya mengunjungi Al-Haram Al-Sharif (Masjid Al-Aqsa) pada hari Selasa dan bertemu dengan Departemen Wakaf Islam di Yerusalem. 

    Kunjungan tersebut digambarkan sebagai bagian dari pertukaran informasi rutin yang didedikasikan untuk keragaman agama dan budaya di Yerusalem dan Kota Tua.

    Selama kunjungan tersebut, Wakaf memberi pengarahan kepada delegasi tentang perkembangan dan kekhawatiran terkini, termasuk pelanggaran yang memengaruhi status quo saat ini. 

    Wakaf juga menyatakan keprihatinan atas pembatasan yang diberlakukan terhadap akses ke Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan, yang akan dimulai akhir pekan ini.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR

  • Israel Gempur Suriah, Arab Saudi Bilang Gini

    Israel Gempur Suriah, Arab Saudi Bilang Gini

    Jakarta

    Pemerintah Arab Saudi mengutuk serangan Israel baru-baru ini yang menargetkan Suriah. Saudi menuduh Israel berupaya mengacaukan situasi di negara tersebut.

    Kementerian Luar Negeri Saudi mengeluarkan pernyataan yang diposting di media sosial X, yang mengatakan bahwa Israel berupaya “mengacaukan keamanan dan stabilitas [Suriah] dengan pelanggaran berulang terhadap perjanjian dan hukum internasional.”

    “Kerajaan menyatakan solidaritasnya dengan pemerintah dan rakyat Suriah dan menekankan perlunya masyarakat internasional untuk mengambil tanggung jawab dalam menghentikan tindakan Israel yang mengganggu keamanan dan stabilitas di kawasan tersebut dan mencegah konflik meluas — sesuatu yang telah berulang kali diperingatkan oleh Kerajaan,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi, dilansir Reuters dan Al Arabiya, Kamis (27/2/2025).

    Sebelumnya pada hari Selasa lalu, Israel menggempur wilayah Damaskus selatan dan wilayah Suriah selatan dekat perbatasan Yordania. Ini merupakan serangan terbaru dalam serangkaian serangan Israel terhadap apa yang disebutnya sebagai target militer Suriah.

    Dilaporkan bahwa pesawat-pesawat tempur Israel menggempur sejumlah kota di wilayah Suriah. Militer Israel mengklaim serangannya itu menargetkan lokasi-lokasi militer, yang digunakan untuk menyimpan senjata.

    Laporan penduduk Suriah, sumber-sumber keamanan dan televisi lokal Suriah, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Rabu (26/2/2025), menyebut sejumlah pesawat militer Israel menyerang kota Kisweh yang berjarak 19 kilometer di sebelah selatan Damaskus, ibu kota Suriah, pada Selasa (25/2) tengah malam.

    Sumber keamanan Suriah mengatakan sebuah situs militer di kota Kisweh menjadi target serangan udara Israel. Namun tidak disebutkan lebih lanjut soal korban jiwa atau kerusakan akibat serangan itu.

    Lihat Video ‘Pertukaran Tahanan Terakhir, Warga Palestina Tinggalkan Penjara Israel’:

    Serangan udara Israel juga menghantam sebuah kota di Provinsi Daraa, Suriah bagian selatan, pada waktu yang sama.

    Militer Israel, dalam pernyataannya, mengklaim pasukannya menyerang sejumlah target militer di wilayah Suriah bagian selatan, termasuk markas besar dan situs-situs yang disebut berisi senjata-senjata.

    Israel telah memindahkan pasukannya ke zona demiliterisasi yang dipantau PBB di Suriah setelah kelompok oposisi menggulingkan mantan Presiden Bashar al-Assad pada bulan Desember lalu.

    Lihat Video ‘Pertukaran Tahanan Terakhir, Warga Palestina Tinggalkan Penjara Israel’:

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • PM Israel Netanyahu: Gaza Adalah Penjara Terbuka Terbesar di Dunia, Penduduknya Bisa Pergi Kapan pun – Halaman all

    PM Israel Netanyahu: Gaza Adalah Penjara Terbuka Terbesar di Dunia, Penduduknya Bisa Pergi Kapan pun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menekankan perlunya mendukung rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengusir penduduk Jalur Gaza dan mengambil alih kawasan tersebut.

    Ia menekankan pentingnya pelaksanaan rencana Trump bagi masa depan Israel.

    “Rencana Trump untuk Jalur Gaza harus didukung dan dilaksanakan,” kata Netanyahu, Rabu (26/2/2025).

    “Semua orang mengatakan bahwa Gaza adalah penjara terbuka terbesar di dunia, jadi kami membiarkan mereka pergi tanpa membayar apa pun,” lanjutnya.

    Netanyahu mengatakan rencana Trump bertujuan memberi kebebasan bagi penduduk Jalur Gaza untuk pergi ke luar kawasan tersebut.

    “Rencana tersebut bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada penduduk Jalur Gaza untuk meninggalkannya,” kata Netanyahu, seraya mencatat bahwa Israel mendukung inisiatif ini.

    Netanyahu menekankan Israel bertekad untuk melenyapkan Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) dan memastikan Jalur Gaza tidak menjadi ancaman bagi Israel di masa depan.

    “Tujuan utama Israel adalah melenyapkan Hamas, memulangkan para tahanan, dan memastikan bahwa Jalur Gaza tidak akan menjadi ancaman bagi negara tersebut di masa mendatang,” kata Netanyahu.

    “Israel berupaya mengubah wajah Timur Tengah berkat keberanian para pejuangnya dan keputusan para pemimpin politik yang diambil dalam konteks ini,” tambahnya.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyerukan pemindahan dan pemukiman sejumlah besar warga Palestina ke Yordania, Mesir, dan negara Arab lainnya.

    Pernyataan tersebut memicu kecaman warga Palestina, Yordania, Mesir, dan Arab yang menolak usulan ini dan menegaskan hak rakyat Palestina untuk mempertahankan tanah mereka dan tetap berada di sana.

    Sementara itu Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, juga mengumumkan bahwa ia telah mengadakan konsultasi dengan mitra-mitra AS di kawasan tersebut, termasuk Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA), mengenai rencana Presiden Donald Trump untuk Jalur Gaza.

    Rubio mengatakan negara-negara tersebut tidak menyetujui rencana yang diusulkan dan ia berharap negara-negara Arab akan menyajikan rencana yang lebih baik untuk rekonstruksi dan pengelolaan Jalur Gaza.

    Sejauh ini, negara Arab, Qatar dan Mesir telah berperan sebagai mediator untuk menengahi perundingan Israel dan Hamas yang menyepakati gencatan senjata pada 19 Januari lalu.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

  • Trump Bikin Video ‘Trump Gaza’, Ada Patung Emasnya-Netanyahu Berjemur

    Trump Bikin Video ‘Trump Gaza’, Ada Patung Emasnya-Netanyahu Berjemur

    Jakarta

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengunggah video ‘Trump Gaza’. Video yang tampaknya dibuat dengan kecerdasan buatan itu menunjukkan Gaza menjadi resor tepi laut hingga keberadaan patung emas raksasa Trump.

    Dilansir AFP, Rabu (26/2/2025), video tersebut ditonton lebih dari 15 juta kali di Instagram dan dibagikan ribuan kali di jejaring sosial milik Trump. Beberapa pengguna media sosial mempertanyakan apakah akun Trump telah diretas.

    Klip berdurasi 33 detik itu tetap ada di akun Trump tanpa penyangkalan atau pencabutan beberapa jam setelah unggahan awal pada Selasa (25/2) malam. Video itu diawali dengan kalimat ‘Gaza 2025 What’s Next?’.

    Awal video menunjukkan orang-orang di jalan yang dipenuhi puing-puing yang keluar dari terowongan ke pantai dengan pohon palem dan kapal pesiar. Trump sebelumnya telah melontarkan gagasan pengambilalihan Gaza oleh AS yang akan merelokasi penduduk Palestina–sebuah usulan yang mendapat kecaman global.

    Dia kemudian tampak melunakkan rencananya, dengan mengatakan bahwa dia hanya merekomendasikan ide tersebut, dan mengakui bahwa para pemimpin Yordania dan Mesir–tujuan yang diusulkan untuk warga Gaza yang direlokasi–telah menolak segala upaya untuk memindahkan warga Palestina yang bertentangan dengan keinginan mereka.

    Dalam klip di media sosial tersebut, Trump menyertakan musik dengan lirik seperti ‘Donald datang untuk membebaskanmu, membawa cahaya untuk dilihat semua orang’ dan ‘Berpesta dan berdansa, kesepakatan telah selesai, Trump Gaza nomor satu’.

    Ada juga gambaran yang tampaknya dibuat oleh AI dari Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyeruput koktail dalam balutan pakaian renang di tepi kolam renang. Sementara, gambar lainnya menunjukkan Elon Musk yang tampak menari di bawah guyuran uang tunai di pantai. Patung emas Trump yang lebih besar dari ukuran aslinya juga ditampilkan.

    Satu adegan sangat mirip dengan gambar buatan AI yang memperlihatkan Trump dan Netanyahu minum koktail yang mulai beredar pada awal Februari. Adegan lain memperlihatkan penari perut bergoyang-goyang di pantai, dengan jenggot tebal dan panjang.

    Israel telah melakukan serangan mengerikan di Gaza selama lebih dari 15 bulan dengan alasan membalas serangan Hamas yang terjadi pada 7 Oktober 2023. Serangan Hamas di Israel itu menyebabkan sekitar 1.200 orang tewas dan ratusan orang disandera.

    Sementara, serangan militer Israel telah menewaskan lebih dari 48 ribu orang. Serangan itu juga melukai ratusan ribu orang dan memaksa jutaan orang mengungsi.

    Sebagian besar Jalur Gaza juga hancur. Kini, warga di Gaza bisa bernapas sedikit lega karena gencatan senjata sudah tercapai.

    Namun, mereka tetap tak habis pikir setelah melihat video Trump. Warga Gaza menganggap Trump tidak sadar dengan kekeliruan yang dibuatnya.

    “Video Trump ini penuh dengan kekeliruan dan memperlihatkan kurangnya kesadaran budaya. Gaza tidak akan menjadi tempat wisata seperti Italia atau Spanyol,” kata warga Gaza, Nasser Abu Hadaid (60).

    “Yang saya ketahui tentang Trump adalah bahwa dia adalah Presiden yang aneh tetapi berani yang melakukan apa yang dia katakan akan dia lakukan. Yang penting baginya adalah uang dan investasi, tidak ada kemanusiaan. Gaza membutuhkan kebebasan, penyeberangan perbatasan terbuka, dan pekerjaan bagi kaum muda, dan bukan taman bermain untuk pariwisata dan investasi,” kata warga Gaza lain, Manal Abu Seif (23).

    Perkiraan PBB menyebutkan biaya rekonstruksi lebih dari USD 53 miliar. Gencatan senjata rentan, yang berlaku sejak 19 Januari, telah memungkinkan peningkatan bantuan kemanusiaan ke Gaza, meskipun Hamas menuduh Israel menghalangi masuknya beberapa pasokan penting.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Target Galang Dana Rp 3,2 Triliun untuk Palestina, Wamenlu Harap Tak Ada Eskalasi Lagi

    Target Galang Dana Rp 3,2 Triliun untuk Palestina, Wamenlu Harap Tak Ada Eskalasi Lagi

    Target Galang Dana Rp 3,2 Triliun untuk Palestina, Wamenlu Harap Tak Ada Eskalasi Lagi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu)
    Anis Matta
    berharap tidak terjadi eskalasi dalam proses penyaluran dana
    bantuan kemanusiaan
    dari Indonesia ke
    Palestina
    dengan target Rp 3,2 triliun.
    Anis Matta mengatakan, dana yang berhasil dikumpulkan nanti akan digunakan juga untuk penyelesaian konflik atau proses rekonstruksi di Gaza.
    “(Rp 3,2 triliun) termasuk untuk rekonstruksi, karena ini bareng-bareng prosesnya. Kami berharap tidak ada eskalasi lagi ya,” ujar Anis Matta dalam peluncuran kampanye bersama penggalangan dana untuk Palestina di Kantor Kemlu RI, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).
    Anis mengakui bahwa penyaluran bantuan untuk warga Palestina terkendala akses perbatasan antarnegara yang perlu pengamanan ketat.
    “Kendala lapangan terutama disebabkan oleh
    security
    , itu keamanan, baik dari pihak Mesir, Yordania, maupun pihak Israel sendiri,” kata dia.
    Untuk itu, Kemlu siap menggunakan seluruh jalur diplomasi dan politik untuk membantu penyaluran bantuan kemanusiaan dari Indonesia untuk warga Palestina.
    Kemlu bersama Baznas, Majelis Ulama Indonesia, Baznas, dan berbagai lembaga zakat serta bantuan kemanusiaan memastikan bantuan diterima oleh warga Palestina dan tepat sasaran.
    “Nanti melalui koordinasi ini, kami akan bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan yang ada di sana (Palestina), baik yang di bawah PBB maupun lembaga kemanusiaan lokal yang ada di sana,” jelasnya.
    Sebagai informasi, Kemlu menargetkan penggalangan dana hingga 200 juta USD atau sekitar Rp 3,2 triliun.
    “Kita memulai hari ini gerakan dengan target awal sekitar 200 juta USD atau sekitar Rp 3,2 triliun kira-kira ya,” ujar Anis Matta.
    Kemlu tidak menetapkan target penutupan bantuan untuk disalurkan kepada warga Palestina.
    Masyarakat dapat menyumbang melalui Baznas.
    “Kita tidak menetapkan target tetapi kita memulainya selama bulan Ramadhan, untuk menjalankan dua target program di sana nanti,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.