Negara: Yordania

Jakarta –

Awal pekan ini, mantan Presiden AS Donald Trump membagikan sebuah video di media sosial yang dengan cepat menjadi viral. Video yang dibuat dengan kecerdasan buatan generatif itu menampilkan gambaran kontroversial tentang masa depan Jalur Gaza menurut “visi” Trump.

Dalam video itu berdiri megah sebuah patung emas raksasa Trump, sementara Elon Musk tampil bersama anak-anak Palestina melemparkan lembaran mata uang dolar ke udara. Pada adegan lain, Trump terlihat bersantai tanpa baju di sebuah resor di tepi pantai, ditemani Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dengan dilatari musik berlirik, “tak ada lagi terowongan, tak ada lagi ketakutan, Trump Gaza akhirnya telah tiba.”

Video ini muncul setelah Trump mengusulkan agar AS mengambil alih Gaza dan mengubahnya menjadi “Riviera di Timur Tengah.” Rencana tersebut mencakup pemindahan sekitar 2 juta warga Palestina ke negara lain, terutama Mesir dan Yordania. Gagasan ini sontak memicu kecaman internasional. PBB memperingatkan bahwa langkah itu dapat dikategorikan sebagai pembersihan etnis.

Klip buatan AI ini memicu kemarahan, bukan cuma karena mengabaikan penderitaan rakyat Palestina, tetapi juga karena kembali menyoroti fantasi “Riviera” milik Trump di tengah upaya mencari solusi yang lebih realistis.

Hingga kini, lebih dari 60% bangunan di Gaza hancur akibat operasi militer Israel yang diluncurkan sebagai respons atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Serangan tersebut menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyebabkan sekitar 250 orang disandera ke Gaza. Sejak saat itu, operasi militer Israel telah merenggut nyawa sekitar 48.000 warga Palestina.

ADVERTISEMENT

`;
var mgScript = document.createElement(“script”);
mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
adSlot.appendChild(mgScript);
},
function loadCreativeA() {

var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
if (!adSlot) return;
adSlot.innerHTML = “;

if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
googletag.cmd.push(function () {
googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
googletag.pubads().refresh();
});
} else {
var gptScript = document.createElement(“script”);
gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
gptScript.async = true;
gptScript.onload = function () {
window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
googletag.cmd.push(function () {
googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’)
.addService(googletag.pubads());
googletag.enableServices();
googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
googletag.pubads().refresh();
});
};
document.body.appendChild(gptScript);
}
}
];

var currentAdIndex = 0;
var refreshInterval = null;
var visibilityStartTime = null;
var viewTimeThreshold = 30000;

function refreshAd() {
var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
if (!adSlot) return;
currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
adSlot.innerHTML = “”;
ads[currentAdIndex]();
}

var observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
entries.forEach(function (entry) {
if (entry.intersectionRatio > 0.1) {
if (!visibilityStartTime) {
visibilityStartTime = new Date().getTime();
requestAnimationFrame(checkVisibility);
}
} else {
visibilityStartTime = null;
if (refreshInterval) {
clearInterval(refreshInterval);
refreshInterval = null;
}
}
});
}, { threshold: 0.1 });

function checkVisibility() {
if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
refreshAd();
if (!refreshInterval) {
refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
}
} else {
requestAnimationFrame(checkVisibility);
}
}

document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
if (!adSlot) {
console.error(“❌ Elemen #ad-slot tidak ditemukan!”);
return;
}
ads[currentAdIndex]();
observer.observe(adSlot);
});

var mutationObserver = new MutationObserver(function (mutations) {
mutations.forEach(function (mutation) {
if (mutation.type === “childList”) {
visibilityStartTime = new Date().getTime();
requestAnimationFrame(checkVisibility);
}
});
});

mutationObserver.observe(document.getElementById(“ad-slot”), { childList: true, subtree: true });

Sementara itu, laporan terbaru Bank Dunia memperkirakan bahwa Gaza membutuhkan dana sebesar USD53,2 miliar untuk pemulihan dan rekonstruksi dalam satu dekade ke depan. Sebanyak USD20 miliar diperlukan dalam tiga tahun pertama untuk memulihkan layanan esensial, membangun kembali infrastruktur dan mendukung pemulihan ekonomi.

Rencana alternatif melawan Trump

Mesir telah menyatakan akan mempertimbangkan tingginya kebutuhan pendanaan saat Liga Arab bertemu untuk pertemuan puncak darurat rekonstruksi Gaza di Kairo pada tanggal 4 Maret.

“Mesir jelas-jelas bermaksud untuk mengajukan rencana alternatif terhadap usulan Trump untuk Gaza,” kata Riccardo Fabiani, direktur proyek Afrika Utara di lembaga pemikir, International Crisis Group, kepada DW. “Dua prinsip usulan rekonstruksi bersama Arab untuk Gaza adalah strategi politik masa depan yang didasarkan pada solusi dua negara, dan tanpa ada usulan pemindahan penduduk Palestina setempat.”

Tapi rencana yang dihasilkan dari KTT 4 Maret mendatang dipercaya akan menghadapi berbagai keterbatasan. “Tidak banyak opsi yang bisa diterima oleh Amerika Serikat dan Israel,” ujar analis politik Fabiani.

Israel secara tegas menyatakan bahwa mereka tidak mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka.

“Para pemimpin Arab kemungkinan akan mengusulkan pembentukan komite teknokrat untuk mengawasi upaya rekonstruksi Gaza,” lanjut Fabiani. Namun, komite yang berisi insinyur, arsitek, ekonom, dan perencana tersebut juga harus mendapat persetujuan dari otoritas resmi di Gaza, yaitu Hamas.

“Bagi Mesir, penting agar Hamas tidak terlibat secara langsung, tetapi tetap diajak berkonsultasi dalam upaya rekonstruksi,” ujar Fabiani. “Sementara itu, Israel tidak ingin melihat peran Hamas sama sekali, dan Amerika Serikat juga sangat skeptis.”

Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Hambatan besar

Nathan Brown, profesor ilmu politik dan hubungan internasional di Universitas George Washington, menilai bahwa proposal bersama negara-negara Arab adalah gagasan yang “sangat kuat dalam teori.”

“Jika dunia Arab bersatu di balik satu proposal yang menyatakan, ‘Kami akan membantu rekonstruksi Gaza, kami akan membantu normalisasi hubungan Israel-Saudi, dan kami akan membangun kawasan yang stabil,’ maka sulit bagi pemerintahan AS untuk menolaknya,” katanya kepada DW.

Namun, dalam praktiknya akan ada banyak hambatan. “Yang pertama: Presiden AS sendiri dikenal tidak dapat diprediksi. Selain itu, masih ada penolakan dari sekutu sayap kanan Israel dalam pemerintahan AS,” kata Brown. “Kedua, Israel adalah penghalang utama di sini.”

Menurut Brown, “Setiap inisiatif Arab yang memperlakukan Palestina sebagai entitas nasional harus kuat dan mampu meyakinkan opini publik Israel.” Atau, mereka harus mendorong AS untuk menekan Israel secara intensif.

“Terakhir, ada hambatan internal di dunia Arab,” tambahnya. “Negara-negara ini belum pernah benar-benar memiliki tujuan strategis yang jelas dan mengejarnya secara konsisten. Kemungkinan mereka bisa melakukannya sekarang juga sangat kecil.”

Secercah Harapan di Tengah Ketidakpastian?

Meski penuh tantangan, situasi saat ini bisa menjadi peluang, kata Sigrid Kaag, Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah. Di hadapan Dewan Keamanan PBB pekan ini, dia menegaskan proses damai di Gaza berpotensi menjadi “kesempatan terakhir untuk mencapai solusi dua negara.”

Tahap pertama dari gencatan senjata rapuh antara Israel dan Hamas akan berakhir pada 1 Maret, sementara rincian tahap berikutnya masih dibahas. Kaag menyerukan kepada kedua belah pihak untuk menghindari kembalinya perang dengan segala cara.

Dengan KTT darurat Liga Arab yang dijadwalkan pada 4 Maret, Kairo berpotensi memanfaatkan momentum untuk mengajukan pendekatan dua tahap, kata Fabiani dari International Crisis Group kepada DW.

“Mengingat ketidakjelasan terkait ruang kompromi dan manuver politik, saya yakin Mesir bisa memprioritaskan rekonstruksi terlebih dahulu, kemudian proses politik yang pada akhirnya akan mengarah pada pembentukan negara Palestina di samping Israel,” pungkasnya.

Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris

(ita/ita)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu