Xcloud.id

Negara: Yordania

  • Menag Nazarudin Umar Peringati Nuzulul Quran Bersama Jokowi di Masjid Sheikh Zayed Solo

    Menag Nazarudin Umar Peringati Nuzulul Quran Bersama Jokowi di Masjid Sheikh Zayed Solo

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agama (Menag) Republik Indonesia Nasaruddin Umar bersama Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memperingati malam Nuzulul Quran di Masjid Sheikh Zayed Solo, Jawa Tengah, pada Selasa (18/3/2025).

    Pada ceramahnya, Menag mengatakan Al Quran diturunkan dan dibumikan untuk melangitkan kembali manusia.

    “Karena kita tahu manusia itu diciptakan di surga lalu jatuh ke bumi penderitaan ini, meninggalkan langit kebahagiaan dan Allah menciptakan manusia dengan cinta, lalu mengirimkan surat undangan agar kita pulang ke kampung halaman rohani kita di surga dalam bentuk Alquran,” kata Nasaruddin dikutip dari Antara, Rabu (19/3/2025) .

    Oleh karena itu, kata dia, Al Quran adalah surat undangan menuju pangkuan Tuhan di surga.

    “Sekaligus sebagai tiket untuk masuk ke dalam surga. Undangan Allah dalam bentuk barang siapa memahami dan mengamalkan undangan Allah pasti kita akan berjumpa dengan para kekasihnya yang lain di surga,” katanya.

    Ia mengatakan Al Quran juga memberikan petunjuk sampai akhir zaman karena Al Quran adalah kitab suci terakhir yang Allah turunkan.

    Nasaruddin menambahkan makin canggih ilmu pengetahuan makin tersingkap kebenaran Al Quran.

    “Al Quran merupakan kitab suci yang tidak masuk akal ditinggalkan oleh pemeluknya. Tidak ada buku yang paling laris di dunia ini mengalahkan Al Quran. Tidak ada penerbitan yang mampu mengalahkan oplah penjualan Al Quran di dunia, di Indonesia pun demikian,” katanya.

    Sementara itu, selain peringatan Malam Nuzulul Quran, pada kesempatan yang sama juga dilakukan peringatan Haul Sheikh Zayed.

    Beberapa tamu kehormatan hadir pada acara tersebut, salah satunya Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.

    Selain itu, juga ada tamu kehormatan dari luar negeri, di antaranya Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) untuk Indonesia Abdulla Salim Aldaheri, Duta Besar Kerajaan Maroko untuk Indonesia Ouadia Benabdellah, Duta Besar Bahrain untuk Republik Indonesia Ahmed Abdulla Alhajeri, Duta Besar Yordania untuk Republik Indonesia Sudqi Al Omoush.

    Kemudian Duta Besar Republik Arab Suriah untuk Republik Indonesia Abdul Monem Annan, Duta Besar Bosnia dan Herzegovina untuk Republik Indonesia Armin Limo.

    Ada pula Duta Besar Azerbaijan untuk Republik Indonesia Ramil Rzayev dan Direktur Manajemen Proyek dan Program Yayasan Zayed untuk Kegiatan Sosial dan Kemanusiaan Abdulaziz Al Zaidi.

    Peringatan tersebut diharapkan menjadi momentum refleksi spiritual sekaligus memperkuat hubungan persaudaraan antarumat Muslim di tingkat nasional maupun internasional.

  • Pemkot Surakarta buka peluang kerja sama dengan negara asing

    Pemkot Surakarta buka peluang kerja sama dengan negara asing

    Solo (ANTARA) – Pemerintah Kota Surakarta membuka peluang keria sama dengan sejumlah negara di asing menyusul kolaborasi yang sudah dilakukan dengan Uni Emirat Arab (UEA).

    Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Solo, Jawa Tengah, Selasa, menunjukkan sejumlah bentuk kerja sama yang dilakukan dengan UEA.

    “Hari ini ada enam negara perwakilan dari Kedutaan Besar Maroko, Kedutaan Besar Bahrain, Kedutaan Besar Kerajaan Yordania, Kedutaan Besar Arab Saudi, Kedutaan Besar Bosnia Herzegovina, dan kedutaan Azerbaijan yang datang ke Solo,” katanya.

    Ia mengatakan perwakilan sejumlah negara sahabat tersebut sempat mengunjungi sejumlah proyek hasil kerja sama antara Pemkot Surakarta dengan pemerintah UEA.

    “Kami menunjukkan ini lho kerja sama antara Indonesia dengan UEA. Kami juga sampaikan Indonesia concern pada misi kemanusiaan, jadi silakan kalau ada misi kemanusiaan dengan Indonesia khususnya Kota Solo,” katanya.

    Ia mengatakan beberapa yang dapat dikerjasamakan di antaranya di bidang pendidikan dan kebudayaan.

    “Ada budaya, seperti konser kekinian yang banyak digemari saat ini seperti musik koplo, festival Pesta Pora, kayak SIPA yang bisa perform di sana. Jadi ada diplomasi budaya,” katanya.

    Sedangkan dari sisi pendidikan, dikatakannya, ada beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

    “Orang Indonesia yang kerja di KJRI New York membuka peluang kerja sama khususnya di Solo. Kebetulan Komjen KJRI dari Solo, juga nanti bulan Oktober akan ke Solo. Beasiswa belum ada nominalnya, tadi baru perkenalan awal,” katanya.

    Pewarta: Aris Wasita
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Benjamin Netanyahu ‘Tumbalkan’ 59 Warga Israel demi Serang Gaza Lagi, Ada 300 Korban Jiwa

    Benjamin Netanyahu ‘Tumbalkan’ 59 Warga Israel demi Serang Gaza Lagi, Ada 300 Korban Jiwa

    PIKIRAN RAKYAT – Kantor Perdana Menteri Israel Penjajah, Benjamin Netanyahu menyerang Jalur Gaza lagi, mengkhianati kesepakatan gencatan senjata. Ia menyebutkan, membawa pulang warga mereka yang ditahan Hamas, merupakan alasan utama keputusan ini.

    Keterangan tersebut dilaporkan Al Jazeera dari Amman, Yordania, sebab ada larangan media masuk oleh Israel dan Otoritas Palestina di Tepi Barat yang diduduki.

    Netanyahu bersikeras perang ini satu-satunya cara menyelamatkan puluhan sandera. Namun, dengan menyulut kembali perang, Israel justru sama saja menarik diri dari negosiasi fase kedua, dari kesepakatan gencatan senjata.

    Seharusnya, pada akhir fase ini, perang berakhir dan kesemua 59 tahanan Israel yang masih ditahan di Gaza dapat terbebas.

    Bahkan, para tawanan besar kemungkinan dibebaskan beberapa minggu lalu melalui perundingan. Namun, Israel memilih untuk memulai kembali serangan bom bertubi di Gaza.

    Negosiasi tersebut seharusnya sudah dilakukan beberapa pekan ke belakang, bahkan lebih dari sebulan lalu.

    Namun, Netanyahu sebagian besar menolak untuk mengirim delegasi ke ibu kota Mesir atau ibu kota Qatar untuk bertemu dengan para mediator guna membahas langkah selanjutnya dari kesepakatan ini.

    Namun, setelah tekanan dari Amerika Serikat, yang diikuti dengan kunjungan utusan Timur Tengah AS, Steve Witkoff, ke wilayah tersebut, Netanyahu akhirnya memutuskan untuk mengirim delegasi Israel.

    Meski begitu, pejabat yang berbicara secara anonim mengatakan bahwa terlalu besar ketidaksepahaman antara kedua pihak. Ada begitu banyak ketidaksepakatan antara Israel dan Hamas sehingga para mediator tidak dapat dengan mudah menjembatani.

    Hamas di sisi lain mengatakan bahwa mereka bersedia, sekali lagi, menawarkan semua tahanan mereka yang masih ada sebagai imbalan untuk mengakhiri perang.

    300 Sipil Palestina Tewas Dibom

    Serangan udara Israel Penjajah terbaru di Gaza menyebabkan lebih dari 300 korban tewas, termasuk banyak anak-anak dan perempuan.

    Menurut laporan dari sumber medis setempat, serangan ini kembali menambah panjang daftar korban jiwa dalam genosida yang terus berlangsung di wilayah tersebut.

    Dalam pernyataan resmi, Hamas menyebut serangan ini sebagai tindakan pengkhianatan terhadap warga sipil yang sudah dalam keadaan terkepung dan tak berdaya.

    Tujuan dari serangan ini, menurut mereka, adalah untuk menggagalkan kesepakatan gencatan senjata yang telah tercapai sebelumnya.

    Izzat al-Risheq, anggota biro politik Hamas, mengatakan bahwa Israel mengorbankan nyawa para tahanan yang masih ada di Palestina.

    “Keputusan Netanyahu untuk kembali berperang adalah keputusan untuk mengorbankan para tahanan pendudukan, dan merupakan hukuman mati bagi mereka,” kata al-Risheq, dikutip dari Al Jazeera, Senin, 18 Maret 2025.

    “Musuh tidak akan mencapai suatu hasil menggunakan perang dan penghancuran, yang bahkan mereka gagal capai melalui negosiasi,” ucapnya menegaskan.

    Kesepakatan gencatan senjata yang telah disepakati sejak Januari 19, 2025, tampaknya tidak bertahan lama, dengan kedua pihak saling menyalahkan.

    kata Smotrich dan Ben-Gvir Soal Serangan Berat ke Gaza

    Kedua politikus Israel menyambut baik serangan baru ke Gaza, yang sejauh ini telah menewaskan ratusan orang, termasuk banyak anak-anak.

    “Kembalinya serangan intensif ke Gaza adalah proses bertahap yang telah direncanakan sejak kepala staf militer Israel yang baru dilantik awal bulan ini,” ucap Menteri Keuangan sayap kanan, Bezalel Smotrich.

    Dia menambahkan bahwa kembalinya pertempuran akan “sangat berbeda” dari sebelumnya.

    Sementara itu, politikus sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri keamanan nasional atas kesepakatan gencatan senjata, berpendapat bahwa kembali berperang adalah langkah yang “benar dan dibenarkan”. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jerman Janjikan 300 Juta Euro atau Rp 5,4 Triliun untuk Pemerintah Suriah – Halaman all

    Jerman Janjikan 300 Juta Euro atau Rp 5,4 Triliun untuk Pemerintah Suriah – Halaman all

    Jerman Janjikan 300 Juta Euro untuk Pemerintah Suriah

    TRIBUNNEWS.COM- Jerman menjanjikan bantuan tambahan sebesar €300 juta ($326 juta) untuk warga Suriah melalui PBB dan organisasi tertentu, Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock mengumumkan pada 17 Maret.

    Lebih dari 1.500 warga sipil Alawite dieksekusi oleh pasukan keamanan Suriah dan orang-orang bersenjata yang berafiliasi dalam serangkaian pembantaian yang dimulai pada 7 Maret.

    Lebih dari separuh dana yang disediakan akan digunakan untuk membantu rakyat di Suriah dan akan didistribusikan melalui LSM dan badan PBB, melewati pemerintahan transisi negara tersebut, kata Baerbock pada konferensi pers menjelang konferensi donor yang dipimpin Uni Eropa di Brussels.

    Dana tersebut akan digunakan untuk menyediakan makanan, layanan kesehatan, tempat penampungan darurat, dan tindakan perlindungan bagi mereka yang sangat rentan, menurut Kementerian Luar Negeri.

    Pengungsi Suriah dan masyarakat tuan rumah di Yordania, Lebanon, Irak, dan Turki juga akan menerima dukungan, lanjutnya.

    Baerbock mengulangi perlunya proses politik yang inklusif untuk memastikan masa depan yang damai bagi Suriah.

    “Sebagai warga Eropa, kita bersatu untuk rakyat Suriah, untuk Suriah yang bebas dan damai,” ungkapnya.

    Peningkatan bantuan Jerman untuk pemerintah Suriah, yang dipimpin oleh mantan komandan Al-Qaeda di Irak Ahmad al-Sharaa (yang dikenal dengan nama samaran Abu Mohammad al-Julani), dilakukan setelah kekerasan genosida yang menargetkan minoritas agama Alawite di negara tersebut.

    Pada tanggal 7 Maret, ribuan pria bersenjata yang berafiliasi dengan pasukan keamanan Sharaa mendatangi desa-desa dan kota-kota di wilayah pesisir Suriah, mendatangi rumah-rumah dan membantai warga Alawi, termasuk, terkadang, seluruh keluarga. 

    Angkatan bersenjata menjarah rumah-rumah berisi uang tunai dan emas sebelum membakarnya.

    Menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR), 1.557 warga sipil Alawi dibunuh dan dieksekusi oleh anggota Kementerian Dalam Negeri dan Pertahanan Suriah serta pasukan tambahan.

    “Seorang teman dari Banyas, Suriah mengirimi saya foto-foto ini yang diambil di luar gedung apartemennya. 1. diambil pada tanggal 9 Maret 2025 yang memperlihatkan mayat-mayat. 2. Yang kedua pada tanggal 10 Maret, memperlihatkan pembakaran mayat-mayat dan toko-toko” tulis Joshua Landis (@joshua_landis) 13 Maret 2025.

    Diplomat tertinggi Uni Eropa, Kaja Kallas, mengatakan pada hari Senin bahwa pembunuhan tersebut meningkatkan kebutuhan untuk mendukung pemerintahan baru Suriah dengan pendanaan dan keringanan sanksi.

    “Pecahnya kekerasan benar-benar mengkhawatirkan. Ini menunjukkan bahwa harapan di Suriah benar-benar tergantung pada seutas benang. Ini menunjukkan bahwa kita perlu berbuat lebih banyak untuk benar-benar menunjukkan bahwa Suriah bergerak ke arah yang benar,” tambahnya.

    Seorang pejabat senior Uni Eropa mengatakan minggu lalu bahwa mereka berharap pendanaan tambahan akan membantu Suriah “membalikkan halaman” setelah 14 tahun perang.

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • Konferensi untuk Suriah, Jerman Janjikan Bantuan 300 Juta Euro

    Konferensi untuk Suriah, Jerman Janjikan Bantuan 300 Juta Euro

    Jakarta –

    Para menteri dan perwakilan dari mitra Barat, serta negara-negara tetangga Suriah, negara-negara Arab lainnya, dan badan-badan PBB ambil bagian dalam pertemuan satu hari di Brussels, Belgia. Pertemuan ini diketuai oleh kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Kaja Kallas.

    Untuk pertama kalinya, Suriah akan menghadiri konferensi kali ini. Sebelumnya ada pertemuan-pertemuan sejenis, namun tanpa kehadiran Suriah. Dalam pertemuan kali ini, Suriah diwakili oleh Menteri Luar Negeri Asaad Hassan al-Shibani.

    Pertemuan darurat

    Konferensi di Brussels diselenggarakan secara tergesa-gesa oleh Uni Eropa untuk mencoba memanfaatkan perubahan yang melanda negara tersebut.

    Pertemuan ini terjadi di saat yang genting. Para pemimpin baru Suriah tengah berupaya mengonsolidasikan kendali atas wilayah yang secara de facto terbagi menjadi negara-negara mini selama hampir 14 tahun perang saudara dan membangun kembali ekonomi dan infrastruktur negara itu.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2017 memperkirakan untuk membangun kembali Suriah, dibutuhkan dana setidaknya USD250 miliar, sementara para ahli mengatakan jumlah itu dapat mencapai setidaknya USD400 miliar.

    Prospek pemulihan ekonomi telah terhambat akibat sanksi keras Barat yang diberlakukan selama pemerintahan Assad dan sebagian besar belum dicabut.

    Pemerintahan sementara kemungkinan akan mengandalkan konferensi Brussels untuk memperkuat legitimasinya di mata masyarakat internasional dengan harapan sanksi akan dicabut, sembari juga berupaya mendapatkan bantuan jangka pendek.

    Jerman janjikan bantuan

    Jerman menjanjikan bantuan tambahan sebesar 300 juta euro untuk warga Suriah melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sejumlah organisasi tertentu, kata Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock, menjelang konferensi itu. Lebih dari separuh dana yang diberikan akan bermanfaat bagi warga Suriah, kata Baerbock.

    Pendanaan tersebut akan digunakan untuk menyediakan makanan, layanan kesehatan, dan tempat penampungan darurat, serta tindakan perlindungan bagi mereka yang sangat rentan.

    Baerbock mengulangi perlunya proses politik yang inklusif untuk memastikan masa depan yang damai bagi Suriah. “Sebagai orang Eropa, kita bersatu untuk rakyat Suriah, untuk Suriah yang bebas dan damai,” ujarnya.

    Ia juga meminta pemerintah transisi untuk menyelidiki pembunuhan ratusan warga sipil di desa-desa Alawite dan meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut.

    Masih terjadi konflik

    Minggu lalu, penyergapan terhadap patroli keamanan Suriah oleh orang-orang bersenjata yang setia kepada Assad memicu bentrokan.

    Beberapa faksi yang bersekutu dengan pemerintah baru melancarkan serangan balas dendam sektarian — terutama menargetkan anggota sekte minoritas Alawite Assad — yang menurut kelompok pemantau telah menewaskan ratusan warga sipil selama beberapa hari.

    Dalam sebuah pernyataan, Uni Eropa menyerukan “penghormatan penuh terhadap kedaulatan, persatuan, dan integritas teritorial Suriah,” dengan mengatakan bahwa mereka hanya akan mendukung “transisi yang damai dan inklusif, jauh dari campur tangan asing yang jahat, yang menjamin hak-hak semua warga Suriah tanpa pembedaan dalam bentuk apa pun.”

    Pelonggaran sanksi

    Suriah juga masuk dalam agenda pertemuan menteri luar negeri Uni Eropa yang akan dipimpin secara terpisah oleh Kallas pada hari Senin (17/03). Blok yang beranggotakan 27 negara itu telah mulai melonggarkan sanksi sektor energi, transportasi, dan keuangan untuk mendorong otoritas baru, tetapi tetap waspada.

    Para penguasa sementara negara tersebut telah berjuang untuk menggunakan kekuasaan mereka di sebagian besar wilayah Suriah sejak kelompok pemberontak Islam, Hayat Tahrir al-Sham, atau HTS, memimpin pemberontakan kilat terhadap Assad.

    Mantan pemimpin HTS Ahmad al-Sharaa kini menjadi presiden sementara, dan pada hari Kamis(13/3) ia menandatangani konstitusi sementara yang membiarkan Suriah di bawah kekuasaan islamis selama lima tahun selama fase transisi.

    Sementara banyak yang senang melihat berakhirnya kekuasaan diktator keluarga Assad selama lebih dari 50 tahun, kelompok minoritas agama dan etnis bersikap skeptis terhadap para pemimpin islamis yang baru dan enggan membiarkan Damaskus di bawah kepemimpinan barunya untuk menegaskan kendali atas wilayah mereka.

    Uni Eropa dapat memberlakukan kembali sanksi jika keadaan tidak berjalan sesuai keinginan para pendukung Barat. Pada saat yang bersamaan, ekonomi, infrastruktur, dan lembaga-lembaga Suriah berada dalam kondisi yang buruk. Sebagai negara yang porak-poranda, negara ini dapat menjadi “surga” bagi para ekstremis.

    Kebutuhan ekonomi dan kemanusiaan

    Orang-orang harus bertahan hidup hanya dengan beberapa jam listrik setiap hari, pasokan air tidak dapat diandalkan dan sering kali tidak aman, pengangguran mencapai 80% atau 90%, dan kerusakan meluas.

    Banyak pegawai pemerintah dan pakar yang dibutuhkan untuk membangun kembali mengungsi setelah gerakan demokrasi Musim Semi Arab 2011 runtuh menjadi konflik dan pemerintahan otoriter di bawah Assad.

    Badan pengungsi PBB mengatakan bahwa tahun lalu sekitar 7 juta orang telah meninggalkan rumah mereka tetapi tetap tinggal di Suriah. Lebih dari 4,7 juta pengungsi terdaftar di negara-negara tetangga, sebagian besar di Turki, Lebanon, dan Yordania. Namun, sejak jatuhnya Assad, hampir 302.000 orang telah kembali.

    Meskipun ada tantangan, kepala kemanusiaan PBB Tom Fletcher, yang akan menghadiri konferensi tersebut, tetap optimistis. “Sekarang lebih mudah bagi kami untuk beroperasi di Suriah dan di seluruh Suriah daripada di bawah rezim Assad,” ujar Fletcher kepada wartawan minggu lalu.

    “Saya telah melakukan percakapan yang sangat baik dengan otoritas sementara,” katanya, seraya mencatat bahwa al-Shibani khususnya telah membantu menjaga agar penyeberangan perbatasan tetap terbuka.

    Meskipun tujuan konferensi hari Senin ini adalah untuk menghasilkan janji bantuan, konferensi ini juga difokuskan pada pemenuhan kebutuhan ekonomi Suriah, dan itu membutuhkan ketenangan. Infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan harus ditingkatkan. Pekerjaan dan program uang tunai untuk pekerjaan diperlukan agar warga Suriah dapat mulai mencari nafkah.

    ap/hp (rtr,afp,ap)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Ramadan 2025, INH Salurkan Bantuan dan Bersihkan Masjid di 9 Negara

    Ramadan 2025, INH Salurkan Bantuan dan Bersihkan Masjid di 9 Negara

    loading…

    Lembaga kemanusiaan INH menggelar aksi kemanusiaan untuk warga kampung Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Foto/istimewa

    BEKASI – Lembaga kemanusiaan International Networking for Humanitarian ( INH ) menggelar aksi kemanusiaan untuk warga kampung pemulung di Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Selain aksi kemanusiaan, INH juga membersihkan Musala Darrussalam supaya umat Islam bisa nyaman ketika beribadah.

    Manager Program INH Muhammad Hadiyan Abshar mengatakan, sengaja kegiatan tersebut dilakukan di wilayah kampung pemulung lantaran masih minim perhatian dan bantuan sosial. Kendati begitu pihaknya bersama para volunteer pun turut serta menggandeng Influencer Bella Fawzi

    “Hari ini kita ada kegiatan di Kampung Pemulung Bintara. Dengan, tiga agenda kegiatan yang pertama itu bersih, bersih musala, plus kita berikan bantuan sarana dan prasarana pendukung seperti karpet baru dan alat kebersihan. Maupun, kita memberikan alat belajar kepada anak-anak pemulung yang membutuhkan alat calistung,” katanya, Minggu (16/3/2025).

    Hadiyan menjelaskan kegiatan tersebut tidak berlangsung di Indonesia saja, melainkan juga serentak di 9 negara di antaranya Palestina, Yordania, Yaman, Suriah, dan sejumlah negara di benua Afrika.

    “Yakni kegiatan serentak dilakukan di 9 negara. Baik, di Indonesia, Palestina, Yordania. Baik, di Negara Asia maupun Afrika. Yang, disetiap kegiatannya kita ada berbagi hidangan berbuka puasa. Lalu bersih-bersih rumah ibadah,” ungkapnya.

    Alasan mengapa INH memilih lokasi di Kampung Pemulung, Bintara sebagai lokasi yang disasarkan. Hal itu, lantaran jarang terlihat secara bantuan sosial.

    “Makanya kami menyasar kaum kaum rentan yang minim perhatian. Harapannya tentu kita bisa mendorong masyarakat Indonesia Jakarta, ataupun khususnya di Jabodetabek untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, terutama di Bulan Ramadan untuk kita bisa memperbanyak amal ibadah,” ucapnya.

    (cip)

  • Profesor Tamer Qarmout Sebut Pemindahan Paksa Warga Palestina ke Afrika sebagai ‘Menjijikkan’ – Halaman all

    Profesor Tamer Qarmout Sebut Pemindahan Paksa Warga Palestina ke Afrika sebagai ‘Menjijikkan’ – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Profesor madya di Institut Studi Pascasarjana Doha, Tamer Qarmout mengecam usulan pemindahan paksa warga Palestina ke Afrika sebagai “garis merah yang tidak boleh dilampaui.”

    Dalam wawancara dengan Al Jazeera, Qarmout menyatakan pemerintah dunia memiliki tanggung jawab untuk menghentikanusulan yang “menjijikkan” dan tidak boleh terlibat dalam skenario tersebut, terutama jika melibatkan pemindahan warga Palestina ke negara-negara Afrika yang masih berjuang melawan warisan kolonial.

    “Sudan dan Somalia masih dilanda perang akibat warisan kolonial,” katanya, dikutip dari Al Jazeera.

    “Mereka (pemerintah Israel) harus diekspos dan dimasukkan ke dalam daftar orang-orang yang harus dipermalukan,” ujar Qarmout.

    Menurut laporan, Amerika Serikat dan Israel dilaporkan melakukan pembicaraan diam-diam dengan beberapa negara Afrika Timur, termasuk Somaliland, mengenai kemungkinan penerimaan warga Palestina yang dipindahkan.

    Sebagai imbalannya, berbagai insentif – finansial, diplomatik, dan keamanan – diperkirakan akan ditawarkan kepada pemerintah tersebut.

    Seorang pejabat AS yang terlibat dalam upaya ini mengonfirmasi kepada Associated Press AS telah melakukan pembicaraan dengan Somaliland mengenai bidang-bidang tertentu yang bisa mereka bantu, dengan imbalan pengakuan internasional untuk wilayah yang memisahkan diri tersebut.

    Namun, pejabat Somaliland, Abdirahman Dahir Adan, Menteri Luar Negeri Somaliland, membantah bahwa pihaknya telah menerima atau membahas usulan tersebut.

    “Saya belum menerima usulan seperti itu, dan tidak ada pembicaraan dengan siapa pun terkait Palestina,” katanya kepada Reuters.

    Qarmout menilai usulan pemindahan paksa ini sebagai tindakan yang “keterlaluan” dan mendesak masyarakat internasional untuk menentangnya.

    Ia menegaskan bahwa negara-negara seperti Sudan dan Somalia, yang masih menghadapi tantangan besar akibat warisan kolonial, seharusnya tidak dilibatkan dalam rencana ini.

    AS-Israel Lirik Afrika untuk Pindahkan Warga Gaza

    Amerika Serikat (AS) dan Israel telah menghubungi pejabat dari tiga negara di Afrika Timur untuk mendiskusikan kemungkinan penggunaan wilayah mereka sebagai tempat penampungan bagi warga Palestina dari Gaza.

    Laporan ini muncul dari Associated Press pada Jumat (14/3/2025), yang mengutip sumber dari pejabat AS dan Israel.

    Namun, Sudan menolak tawaran tersebut, sementara Somalia dan Somaliland menyatakan ketidaktahuan mengenai usulan itu.

    Pejabat Sudan secara tegas menolak tawaran untuk menampung warga Gaza.

    Sementara itu, Somalia dan Somaliland mengaku tidak menerima informasi terkait tawaran tersebut.

    Hal ini menunjukkan ketidakpastian dan penolakan dari negara-negara yang diharapkan dapat menampung pengungsi.

    Langkah AS dan Israel ini berlawanan dengan pernyataan Presiden AS Donald Trump sebelumnya.

    Dalam sebuah konferensi pers di Gedung Putih pada Kamis (13/2/2025), Trump menegaskan, “Tidak ada yang akan diusir dari Gaza.”

    Pernyataan ini disampaikan ketika ia bertemu dengan Perdana Menteri Irlandia, Michel Martin.

    Rencana Kontroversial AS

    Pada Februari 2025, Trump mengusulkan rencana yang kontroversial untuk mengambil alih Gaza, merelokasi penduduk Palestina, dan mengubah wilayah tersebut menjadi “Riviera Timur Tengah.”

    Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Trump menyatakan keyakinannya bahwa Yordania dan Mesir tidak akan menolak permintaannya untuk menyambut pengungsi Gaza.

    Baik Yordania maupun Mesir menolak usulan tersebut, dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dan Raja Yordania Abdullah sepakat bahwa Gaza harus dibangun kembali tanpa mengusir warga Palestina.

    Mesir bahkan mengusulkan rencana rekonstruksi senilai $53 miliar untuk Gaza, yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dan layanan penting, tanpa melibatkan Hamas dalam kepemimpinan masa depan.

    Israel dan AS menolak rencana Mesir karena dianggap tidak menawarkan solusi yang jelas untuk mengeluarkan Hamas dari kekuasaan dan tidak mengatasi masalah keamanan serta pemerintahan jangka panjang.

    Dengan situasi yang terus berkembang, langkah AS dan Israel untuk mencari tempat penampungan di Afrika menambah kompleksitas dalam upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.

    Pasukan Israel Tangkap 8 Warga Palestina dalam Penggerebekan di Tepi Barat

    Pasukan Israel menangkap delapan warga Palestina dalam serangkaian penggerebekan yang terjadi di berbagai kota di Tepi Barat, menurut laporan terbaru dari kantor berita Wafa.

    Lima pemuda dari keluarga Al-Zalbani ditangkap selama penyerbuan di kota Anata, timur laut Yerusalem.

    Sebelumnya pada malam itu, seorang pemuda terluka setelah ditembak di perut dengan peluru tajam dalam bentrokan dengan tentara Israel di kota yang sama.

    Selain itu, pasukan Israel menangkap tiga warga Palestina dari kota Silwad, timur Ramallah, menurut sumber keamanan setempat.

    Pasukan Israel juga melakukan serangan di kota Anabta dan Bal’a, timur Tulkarem, serta kota Yerikho.

    Serangkaian penangkapan dan penggerebekan ini terjadi di tengah ketegangan yang meningkat di wilayah tersebut.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani) 

  • Ada Penyusup, Israel Klaim Kini Punya Alasan Perkuat Pagar Keamanan 335 Km di Perbatasan Yordania – Halaman all

    Ada Penyusup, Israel Klaim Kini Punya Alasan Perkuat Pagar Keamanan 335 Km di Perbatasan Yordania – Halaman all

    Ada Penyusup, Israel Kini Punya Alasan Kuat Bangun Pagar Keamanan 335 Km di Perbatasan Yordania

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Israel tampaknya segera merealisasikan pembangunan pagar pembatas keamanan ratusan kilometer di sepanjang perbatasan dengan Yordania.

    Rencana yang sudah lama digaungkan entitas Zionis ini diklaim makin punya alasan kuat seiring insiden terbaru yang dinilai militer Israel (IDF) sebagai urgensi pembangunan pagar ini.

    Khaberni, merujuk laporan media berbahasa Ibrani, melansir kalau insiden terbaru tersebut berupa clash antara pasukan IDF dengan sekelompok orang di perbatasan Israel-Yordania. 

    “Laporan menunjukkan kalau orang-orang yang mencoba menyusup ke wilayah Palestina yang diduduki (Israel) dari Yordania adalah pekerja asing,” tulis laporan Khaberni, Jumat (14/3/2025).

    Laporan menunjukkan kalau tentara IDF menembaki sejumlah orang di dekat Kibbutz Hamadiya di daerah Bisan di Lembah Yordan setelah mereka melintasi perbatasan dengan Yordania pada tengah malam antara Kamis dan Jumat.

    Laporan menunjukkan, kedelapan pekerja asing tersebut adalah pencari suaka, termasuk empat warga negara Ethiopia dan empat warga negara Sri Lanka.

    Militer IDF mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “lokasi pengintaian menemukan sejumlah tersangka setelah mereka melintasi perbatasan dengan Yordania di wilayah ‘Ha’amakim’.”

    “Pasukan militer kemudian tiba di tempat kejadian dan menangkap mereka,” kata pernyataan IDF.

    Pernyataan IDF menambahkan, “Sebelum penangkapan, para tersangka berusaha mendekati pasukan dengan cara yang membahayakan IDF. Pasukan tersebut membalas dengan melepaskan tembakan ke arah mereka, yang mengakibatkan luka-luka (para penyusup) tetapi (clash) tidak melukai pasukan (IDF).”

    Laporan Israel menyatakan, “Delapan orang menyusup dari Yordania ke wilayah Beit Shean, dan tentara IDF menembaki mereka, menewaskan dua orang. Yang lainnya ditangkap.

    Menurut sumber yang sama, “kedua pria yang tewas itu melompat ke arah tentara dari kawasan hutan, sehingga mengancam nyawa mereka.”

    PATROLI IDF – Tangkap layar Khaberni Sabtu (15/3/2025) menunjukkan seorang tentara Israel (IDF) melakukan patroli di sebuah titik di pagar pembatas keamanan di perbatasan Israel-Yordania. Israel mau memperkuat pagar pembatas ini dengan alasan keamanan. Alasan ini dicurigai hanya kedok untuk mencaplok Tepi Barat, Palestina.

    Begini Rencana Israel untuk Memperkuat Perbatasannya dengan Yordania 

    Sebelumna, Kementerian Pertahanan Israel telah meluncurkan rencana ambisius untuk membangun pagar keamanan baru di sepanjang perbatasannya dengan Yordania sepanjang 335 kilometer.

    Selain membangun pagar pembatas keamanan baru, Israel berencana membangun sejumlah pos-pos militer di sepanjang titik perbatasan tersebut.

    “Ini menandai perubahan signifikan dari proposal yang tertunda selama bertahun-tahun,” tulis laporan Jfeed.

    Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz mempelopori inisiatif tersebut, meskipun para skeptis, khususnya dari oposisi pemerintah, mempertanyakan kelayakannya mengingat cakupan dan biaya proyek yang sangat besar.

    “Tahap awal, yang diperkirakan menelan biaya puluhan juta shekel, meliputi survei teknik terperinci, studi dampak lingkungan, dan pembangunan bagian pengujian yang dilengkapi dengan teknologi pengawasan canggih,” tulis laporan tersebut. 

    Pejabat kementerian Israel mengatakan pekerjaan awal ini akan memakan waktu beberapa bulan untuk diselesaikan.

    Sementara pagar tua saat ini membentang di sepanjang perbatasan Israel-Yordania, pejabat keamanan menganggapnya cukup untuk mencegah sebagian besar upaya penyelundupan senjata.

    Namun, proyek baru ini bertujuan untuk menciptakan sistem penghalang yang lebih komprehensif.

    Garis perbatasan antara wilayah pendudukan Israel dan Yordania. (khaberni/HO)

    Pengumuman ini muncul setelah bertahun-tahun usulan serupa diajukan oleh pemerintahan Perdana Menteri Netanyahu, yang semuanya menghadapi rintangan signifikan.

    Para kritikus menunjuk pada dua tantangan utama: panjangnya perbatasan dan biaya proyek yang sangat besar, yang dapat mencapai miliaran shekel.

    “Nasib inisiatif pagar perbatasan sebelumnya menimbulkan pertanyaan apakah upaya terbaru ini akan berkembang melampaui tahap perencanaan,” kata laporan itu.

    Niat Israel membangun apa yang mereka sebut sebagai “infrastruktur penghalang” di sepanjang perbatasan dengan Yordania belakangan dicurigai sebagai bagian dari upaya aneksasi dua wilayah Palestina.

    Ulasan Khaberni, Kamis (5/12/2024) silam, menyebut kecurigaan tentang motif sebenarnya Israel membangun pagar pembatas ini muncul saat entitas pendudukan itu “meningkatkan proyek-proyek dan langkah-langkahnya di berbagai tingkat dalam upaya untuk melaksanakan rencana untuk mencaplok Tepi Barat dan Lembah Yordan.”

    Operasi Tembok Besi IDF di Tepi Barat dalam dua bulan terakhir pada 2025 saat ini, makin mengindikasikan realisasi pencaplokan secara penuh tersebut.

    “Hal ini (pembangunan pagar pembatas) juga terjadi pada tahap di mana pendudukan bergerak menuju penerapan fakta-fakta yang tidak dapat dibantah kalau mereka berusaha mencapai tujuannya di Tepi Barat, yang paling penting adalah aneksasi,” kata ulasan tersebut.

    Sebagai informasi, perbatasan antara wilayah pendudukan Israel dan Yordania memiliki panjang 335 km, 238 km di antaranya berada di wilayah pendudukan dan 97 km berada di Tepi Barat.

    Tujuan Politik

    Sekretaris Jenderal Kampanye Akademik Internasional Menentang Pendudukan dan Apartheid, Ramzi Odeh, dikutip dari ulasan Khaberni, menegaskan kalau proyek pembangunan tembok di perbatasan dengan Yordania terutama memiliki tujuan politik.

    “Dan tujuan Israel ini sangat berbahaya bagi perjuangan Palestina, dengan menjadikan pendudukan di Tepi Barat sebagai penguasaan permanen, meskipun faktanya resolusi internasional mengakui bahwa pendudukan tersebut bersifat sementara,” kata dia.

    Dalam persiapan proyek ini, pendudukan Israel melontarkan banyak tuduhan, termasuk kekhawatiran akan infiltrasi lintas batas, penyelundupan senjata, atau operasi serangan lintas-perbatasan.

    Odeh menambahkan kalau dalih-dalih ini hanyalah argumen yang diajukan oleh pendudukan Israel untuk membenarkan pembangunan tembok tersebut di hadapan komunitas internasional.

    Odeh menggarisbawahi, Israel menerapkan kontrol keamanannya di perbatasan dengan Yordania melalui kehadiran sistem keamanan dan pengawasan yang canggih, yang berarti tembok ini tidak akan memberikan “aspek keamanan” yang lebih besar.

    “Bagi Israel, tujuan di balik pembangunan tembok ini adalah aneksasi dan memaksakan kedaulatan,” kata dia.

    Dia melanjutkan, “Membangun tembok pada akhirnya akan mengarah pada pencaplokan Lembah Yordan dan Tepi Barat secara nyata dan praktis, mengubah rencana tersebut menjadi kenyataan penyitaan tambahan ribuan dunum tanah Palestina milik desa-desa dekat perbatasan,”.

    Hal ini berarti hal ini akan meningkatkan aneksasi tanah dan pengusiran penduduknya oleh Israel.

    “Ini bisa diartikan mengarah pada aneksasi total sebagian Lembah Yordan,” paparnya.

    Tembok perbatasan sepanjang ratusan kilometer dari garis perbatasan Israel dengan Yordania. IDF mempertimbangkan membentuk divisi militer baru di perbatasan dengan Yordania karena meningkatnya ancaman. (khaberni)

    Blue Print Lama untuk Halangi Terbentuknya Negara Palestina

    Proyek dan rencana aneksasi dianggap sebagai proyek lama yang berakar pada mentalitas Israel, namun pemerintahan sayap kanan saat ini yang dipimpin oleh Netanyahu berpacu dengan waktu dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan pembangunannya.

    Odeh mengatakan, upaya ini jelas terlihat dengan pemberian tugas dan wewenang besar kepada menteri ekstremis dan pemimpin Partai Religius Zionis Bezalel, yang juga memimpin “rencana resolusi” yang berupaya memaksakan fakta-fakta baru di lapangan, dan juga berupaya mewujudkan rencana aneksasi.

    Odeh menjelaskan kalau “tembok keamanan” yang saat ini sedang direncanakan adalah salah satu alat penentu paling penting yang menghilangkan kemungkinan penarikan pasukan pendudukan dari Tepi Barat sebagai pendudukan sementara sesuai dengan resolusi internasional.

    Berdirinya tembok itu, akan membuat Tepi Barat menjadi area pendudukan permanen.

    “Dengan demikian, (aneksasi Tepi Barat) menghilangkan kemungkinan berdirinya negara Palestina,” ujar Odeh.

    Dia melanjutkan: “Untuk melaksanakan proyek aneksasi, pendudukan telah melakukan beberapa upaya selama bertahun-tahun, termasuk: merebut tanah di wilayah Lembah Yordan dengan berbagai dalih dan proyek, termasuk “proyek cagar alam,” yang telah diintensifkan oleh otoritas pendudukan Israel. 

    Odeh menambahkan, lewat alasan-alasan itu Israel lewat berbagai entitasnya -termasuk pemukim ekstremis- telah menyita ribuan dunam tambahan di wilayah Lembah Yordan.

    “Pendudukan juga berupaya memperluas pemukiman untuk memecah-belah Lembah Yordan dan memisahkannya dari wilayah lain di Tepi Barat. Akhirnya, sebuah rencana muncul. “Tembok keamanan” di perbatasan ini adalah untuk melengkapi langkah-langkah sebelumnya untuk mewujudkan rencana aneksasi menjadi kenyataan,” katanya.

    Emblem di seragam tentara IDF dalam operasi militer di Gaza yang menggambarkan peta Israel Raya. (rntv/tangkap layar)

    Risiko Bagi Yordania

    Selain konsekuensi politik yang serius dari pembangunan tembok ini di pihak Palestina, risikonya juga meluas ke Yordania, menurut Odeh.

    Dia menilai kalau kehadiran perbatasan buatan permanen antara Israel dan Yordania merupakan ancaman langsung dan berkelanjutan terhadap keamanan nasional Yordania.

    “Seperti dalam situasi saat ini Israel adalah negara pendudukan di Tepi Barat. Menurut hukum internasional, Israel harus mengakhiri pendudukannya, tetapi jika tembok ini didirikan, akan ada kekuatan musuh yang permanen di perbatasan dengan Yordania,” kata dia.

    Odeh memperkirakan pelaksanaan pembangunan pagar ini akan menghadapi banyak kendala dan tidak dapat dilakukan dengan mudah, serta akan mendapat penolakan yang besar, terutama dari Yordania.

    Hubungan Yordania-Israel diperkirakan akan tegang dan Yordania akan mengerahkan upaya diplomasi yang besar demi menekan atau menghentikan pembangunan pagar pembatas ini.

     

    (oln/khbrn/*)

     

     
     

  • Hamas Sambut Baik Keputusan Donald Trump untuk Batalkan dari Rencana Pemindahan Warga Gaza – Halaman all

    Hamas Sambut Baik Keputusan Donald Trump untuk Batalkan dari Rencana Pemindahan Warga Gaza – Halaman all

    Hamas Sambut Baik Keputusan Donald Trump untuk Batalkan dari Rencana Pemindahan Warga Gaza

    TRIBUNNEWS.COM- Hamas menyambut baik keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mundur dari usulannya mengenai pemindahan permanen lebih dari dua juta warga Palestina dari Gaza, Pusat Informasi Palestina telah melaporkan.

    Dalam sebuah pernyataan setelah Trump mengatakan kemarin bahwa “tidak ada yang akan mengusir warga Palestina dari Gaza” sebagai tanggapan atas pertanyaan selama pertemuan di Gedung Putih dengan Perdana Menteri Irlandia Micheal Martin.

    Juru bicara Hamas Hazem Qassem mengatakan: “Kami menyerukan agar posisi ini diperkuat dengan mewajibkan pendudukan Israel untuk sepenuhnya melaksanakan ketentuan perjanjian gencatan senjata.”

    Juru bicara Hamas mendesak Trump untuk menahan diri dari “bersekutu dengan visi sayap kanan Zionis yang menentang hak-hak rakyat Palestina.”

    Trump mengirimkan gelombang kejutan bulan lalu ketika dia mengusulkan pengambilalihan Gaza oleh AS dan menyarankan agar penduduk Palestina di wilayah itu dipindahkan secara permanen untuk tinggal di negara-negara tetangga.

    Mesir, yang bertetangga dengan Gaza, juga menyuarakan apresiasinya atas pernyataan terbaru Trump.

    “Sikap ini mencerminkan pemahaman akan perlunya mencegah memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza dan pentingnya menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan untuk masalah Palestina,” kata Kementerian Luar Negeri Mesir hari ini.

    Menteri luar negeri Qatar, Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Yordania bertemu dengan utusan Timur Tengah AS Steve Witkoff di Doha, Qatar, kemarin untuk membahas rencana rekonstruksi Gaza oleh Mesir dan upaya gencatan senjata.

    Pembahasan tersebut juga meliputi pembentukan suatu komite administratif untuk mengelola urusan daerah kantong pantai yang dilanda perang.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR 

  • Hamas Tiba-Tiba Dukung Sikap Trump soal Gaza, Ada Apa?

    Hamas Tiba-Tiba Dukung Sikap Trump soal Gaza, Ada Apa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Juru bicara kelompok Hamas Hazem Qassem menyambut baik keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang tampaknya menarik diri dari usulannya untuk memindahkan lebih dari dua juta warga Palestina dari Gaza secara permanen.

    Pernyataan pejabat Hamas itu muncul setelah Trump mengatakan pada Rabu bahwa “tidak ada yang akan mengusir warga Palestina dari Gaza” sebagai tanggapan atas pertanyaan selama pertemuan di Gedung Putih dengan pemimpin Irlandia, Taoiseach Micheal Martin.

    “Jika pernyataan Presiden AS Trump merupakan penarikan diri dari gagasan untuk memindahkan warga Jalur Gaza, maka pernyataan itu disambut baik,” kata Qassem dalam pernyataan itu, seperti dikutip Al Jazeera pada Kamis (13/3/2025).

    “Kami menyerukan agar posisi ini diperkuat dengan mewajibkan pendudukan Israel untuk melaksanakan semua ketentuan perjanjian gencatan senjata,” tambahnya.

    Bulan lalu, Trump mengirimkan mengusulkan pengambilalihan Gaza oleh AS dan menyarankan agar penduduk Palestina di wilayah yang dilanda perang itu dipindahkan secara permanen untuk tinggal di negara-negara tetangga sekitar.

    Pembalikan sikap Trump terjadi setelah para menteri luar negeri Arab bertemu di Qatar pada Rabu dengan utusan AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff untuk membahas rekonstruksi Gaza.

    Menurut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Qatar, para menteri luar negeri dari Qatar, Yordania, Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan sekretaris jenderal Organisasi Pembebasan Palestina hadir dalam pertemuan tersebut.

    “Para menteri luar negeri Arab membahas rencana rekonstruksi Gaza, yang disetujui pada KTT Liga Arab yang diadakan di Kairo pada tanggal 4 Maret 2025,” kata kementerian tersebut.

    “Mereka juga setuju dengan utusan AS untuk melanjutkan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana ini sebagai dasar bagi upaya rekonstruksi di sektor tersebut,” tambahnya.

    Pada Sabtu lalu, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang beranggotakan 57 orang secara resmi mengadopsi rencana untuk Gaza yang diajukan oleh Liga Arab pada pertemuan darurat di Arab Saudi.

    Prakarsa yang dipelopori Mesir tersebut muncul sebagai usulan untuk membangun kembali Jalur Gaza di bawah pemerintahan Otoritas Palestina mendatang sebagai tanggapan atas ancaman Trump untuk mengambil alih Gaza dan mengosongkan wilayah tersebut dari penduduknya.

    (luc/luc)