Kunjungi 5 Negara Timur Tengah, Prabowo Akan Bahas Konflik Gaza
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo Subianto
akan melakukan kunjungan ke lima negara selama sepekan ke depan. Salah satu agendanya adalah berkonsultasi dengan para pemimpin negara
Timur Tengah
terkait konflik di Gaza.
Prabowo mengatakan, lawatan ini dilakukan karena banyak pihak meminta Indonesia lebih aktif mendukung Gaza.
Adapun lima negara yang bakal dikunjungi Prabowo, yakni Uni Emirat Arab (UEA), Turkiye, Mesir, Qatar, dan Yordania.
Kepala Negara sudah lepas landas dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Rabu (9/4/2025) pukul 01.10 dini hari.
“Saya lakukan ini karena banyak permintaan terhadap Indonesia untuk lebih aktif lagi berperan untuk mendukung mencari penyelesaian konflik di Gaza, dan di Timur Tengah keseluruhan,” kata Prabowo dalam pernyataannya sebelum lepas landas, Rabu.
Prabowo mengatakan, meski jauh dari Timur Tengah, Indonesia dianggap sebagai negara yang bisa diterima semua pihak yang terlibat konflik.
Apalagi, kata dia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan keadilan bagi warga Palestina.
“Saya kira posisi ini membuat kita memang memiliki tanggung jawab. Karena itu saya sampaikan bahwa Indonesia siap bila diminta oleh semua pihak terlibat untuk berperan, kami siap, berperan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan Indonesia,” ucap Prabowo.
Mantan Menteri Pertahanan ini menegaskan, sikap Indonesia terhadap Gaza tidak berubah sejak masa kepemimpinan presiden-presiden sebelumnya.
Indonesia, lanjutnya, siap mengirimkan
bantuan kemanusiaan
untuk Gaza, baik berupa bantuan perlengkapan sehari-hari maupun tenaga medis.
“Kita juga sudah kirim tim medis yang terus bekerja di dalam Gaza dalam kondisi cukup berbahaya. RS tempat kita bekerja sering ditembaki. Kita bersyukur, saya terima kasih pada prajurit kita dari kesehatan TNI yang (mau) bekerja di situ,” tandas Prabowo.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Negara: Yordania
-
/data/photo/2025/04/09/67f56c081abc3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Kunjungi 5 Negara Timur Tengah, Prabowo Akan Bahas Konflik Gaza
Nasional
9 April 2025")
Kunjungi 5 Negara Timur Tengah, Prabowo Akan Bahas Konflik Gaza Nasional 9 April 2025
-
Israel Mulai Pindahkan Warga Palestina ke Luar Gaza, ‘Penerbangan Deportasi’ Dibuka – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Israel dilaporkan mulai menjalankan rencana pemindahan warga Palestina dari Jalur Gaza.
Menteri Dalam Negeri Israel Moshe Arbel pada hari Senin, (7/4/2025), mengatakan penerbangan untuk pemindahan warga Gaza sudah dibuka di Bandara Ramon.
Menurut dia, sudah ada 16 penerbangan yang membawa warga Palestina keluar dari Gaza. Penerbangan itu diduga merupakan upaya yang didukung pemerintah Israel untuk memindahkan paksa warga Gaza.
“Saya bisa berkata bahwa penerbangan ini mungkin sekali akan meningkat pada periode mendatanga,” kata Arbel dikutip dari The New Arab.
Arbel tidak merinci ukuran atau kapasitas “pesawat deportasi itu”, jumlah penumpang dari Gaza, dan negara tujuan.
Pernyataan pejabat tinggi Israel itu merupakan sinyal terbaru tentang keinginan Israel untuk memindahkan warga Gaza.
Israel mengklaim rencananya sebagai “migrasi sukarela” warga Gaza. Namun, organisasi HAM mengecamnya sebagai upaya pemindahan paksa dan pembersihan etnis.
GAZA HANCUR – Foto yang diambil dari kantor berita Wafa tanggal 6 Maret 2025 memperlihatkan bangunan-bangunan di Jalur Gaza hancur karena serangan Israel. Mesir mengusulkan rencana pembangunan kembali Gaza. (Wafa)
Arbel ditanya apakah usul pemindahan yang pertama kali disampaikan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump itu bakal sukses.
Dia menjawab, “Kami menyediakan layanan untuk Koordinator Aktivitas Pemerintah di Wilayah dan Kementerian Pertahanan.”
“Kami menyediakan peralatan untuk menjalankan misi ini.”
Arbel mengklaim ada pergerakan signifikan di antara orang-orang di Gaza yang ingin hidup dan membesarkan anak mereka dalam kedamaian.
Di samping itu, dia menyebut ada keinginan kuat warga Gaza untuk pergi ke Eropa dan negara-negara lain.
Menurutnya, Israel kini bekerja sama dengan otoritas perbatasan dan otoritas di Tepi Barat untuk mengurus perlintasan aman dari Gaza ke Bandara Ramon. Negara ketiga, terutama yang ada di Eropa, akan mengambil alih transportasi udara.
Narasumber dari organisasi HAM Israel menduga banyak dari penumpang pesawat itu punya kewarganegaraan ganda.
Pekan lalu surat kabar sayap kiri di Israel, Haaretz, mengatakan ada tokoh politik senior yang mendamping Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ke Hungaria. Pejabat itu mengonfirmasi bahwa Israel aktif berunding dengan lebih dari satu negara agar bersedia menerima warga Gaza.
“Israel sangat serius dalam menerapkan rencana Trump untuk memindahkan penduduk Gaza ke negara lain,” kata narasumber Haaretz itu.
Dia mengatakan beberapa negara pada dasarnya sudah sepakat, tetapi meminta imbalan strategis, tidak hanya uang.
“Prioritas kami adalah menyelamatkan sandera, melenyapkan Hamas, dan menciptakan peluang yang nyata untuk pemindahan sukarela,” ujarnya.
Dia mengklaim jajak pendapat yang dilakukan sebelum perang menunjukkan 60 persen warga Gaza ingin meninggalkan tanah Palestina itu.
“Kita berbicara mengenai lebih dari sejuta orang.”
WARGA GAZA BUKBER – Foto merupakan tangkap layar dari YouTube Al Jazeera English yang diambil pada Minggu (2/3/2025), menunjukkan momen warga Gaza berbuka puasa di tengah reruntuhan. (Tangkapan layar YouTube Al Jazeera English)
Trump dan Netanyahu bahas cara pindahkan warga Gaza
Trump dan Netanyahu dilaporkan membahas pemindahan warga Gaza ketika PM Israel itu berkunjung ke Gedung Putih.
Mereka mendiskusikan negara-negara yang mungkin bisa menerima kedatangan warga Gaza.
Dalam pertemuan itu Trump mengaku ingin melihat perang di Gaza berhenti. Dia juga mengklaim perang itu akan selesai dalam waktu dekat.
Sementara itu, seorang pakar politik Palestina-Amerika bernama Omar Baddar mengkritik rencana Trump dan Netanyahu.
Menurut Baddar, pertemuan Trump dengan Netanyahu merupakan hal yang “sangat tercela”. Pertemuan itu menunjukkan bahwa Israel bagi AS adalah sebuah negara yang “berada di atas hukum”.
Dia mengecam Trump dan Netanyahu karena membuat Gaza “tak bisa ditinggali”.
“Mereka mengenai Gaza yang menjadi tempat berbahaya, tetapi Gaza hanya berbahaya karena mereka bersikeras mengebom dan menghancurkannya, membuatnya tak cocok untuk kehidupan manusia,” katanya dikutip dari Al Jazeera.
Adapun Presiden Mesir Abdel Fattah El Sisi sudah menggelar pembicaraan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Raja Yordania Abdullah untuk membahas situasi parah di Gaza.
Mereka menolak pemindahan paksa warga Palestina dari tanah air mereka dan pencaplokan wilayah Palestina.
-
Israel Raya, Anwar Abbas Peringatkan Ekspansi ke Jazirah Arab – Halaman all
Ringkasan Berita
Anwar Abbas menyebut bahwa Israel berambisi untuk memperluas wilayahnya dengan menduduki Gaza dan menyerang negara-negara Arab lainnya.
Setelah menguasai Gaza, Israel berencana memindahkan penduduk dan mulai menyerang Yordania, Suriah, Lebanon, serta negara-negara Arab lainnya.
Abbas memperingatkan bahwa Timur Tengah akan terus mengalami ketegangan, dengan tujuan jangka panjang Israel untuk menciptakan Israel Raya yang lebih besar.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas, memperingatkan bahwa ekspansi Israel ke Jazirah Arab merupakan bagian dari rencana besar untuk membentuk ‘Israel Raya’.
Abbas menekankan bahwa setelah menduduki Gaza, Israel berambisi untuk memperluas wilayahnya hingga ke Yordania, Suriah, Lebanon, dan negara-negara Arab lainnya.
Ekspansi Teritorial Israel Raya
Menurut Anwar Abbas, tujuan Israel lebih dari sekadar menghancurkan Hamas di Gaza.
Ia menilai, Israel memiliki ambisi untuk menduduki Gaza dan menjadikannya sebagai bagian dari negara Israel Raya yang lebih besar.
Abbas menjelaskan, jika Israel berhasil menguasai Gaza, mereka berencana untuk memindahkan penduduk Gaza ke negara lain.
“Setelah itu, Israel akan mulai menyerang wilayah Palestina lainnya, dengan tujuan mencaplok wilayah Yordania, Suriah, Lebanon, Saudi Arabia, dan Mesir,” tambahnya.
Prediksi Konflik Jangka Panjang
Abbas mengungkapkan bahwa strategi ini merupakan bagian dari upaya panjang Israel untuk memperluas kekuasaan di kawasan Timur Tengah.
Menurutnya, negara-negara Arab tidak akan bisa meminta bantuan dari Amerika Serikat jika situasi ini terus berlanjut.
“Timur Tengah tampaknya dalam beberapa puluh tahun ke depan belum akan tenang dan damai,” kata Abbas, menekankan bahwa konflik ini kemungkinan besar tidak akan segera berakhir.
Peringatan Terhadap Ambisi Israel
Abbas juga menyatakan bahwa kelompok Zionis Israel tidak akan berhenti hingga tercapainya tujuan mereka untuk menciptakan Israel Raya.
Peringatan ini seakan memperingatkan dunia akan potensi dampak lebih besar dari konflik yang sedang berlangsung.
-
Trump Sebut Netanyahu Akan Kunjungi AS Minggu Depan, tapi Belum Ada Tanggal Pasti – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan pada hari Kamis (3/4/2025) bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan segera mengunjungi AS.
“Perdana menteri Israel mungkin akan datang minggu depan,” kata Trump kepada wartawan saat berkumpul di Air Force One, dikutip dari The Times of Israel.
Namun, seorang pejabat AS segera memberikan klarifikasi kepada Axios.
Menurut pejabat yang tidak disebutkan namanya tersebut, pertemuan tersebut mungkin tidak terjadi pada minggu depan.
Senada dengan pejabat AS, seorang pejabat Israel mengatakan bahwa tanggal kunjungan Netanyahu ke Gedung Putih masih belum pasti.
Namun, apabila dalam waktu dekat Netanyahu benar mengunjungi AS, agenda utamanya adalah pajak 17 persen yang diberlakukan pemerintahan Trump terhadap impor dari Israel.
Netanyahu terakhir kali mengunjungi AS adalah pada bulan Februari lalu.
Dalam konferensi pers keduanya pada saat itu, Trump mengatakan akan merelokasi sekitar 1,8 juta warga Palestina.
Ia mengatakan akan memindahkan permanen warga Palestina dari Gaza ke negara-negara Timur Tengah untuk menciptakan apa yang disebutnya “Riviera Timur Tengah”.
Namun, baik Palestina, Mesir, maupun Yordania dengan tegas menolak gagasan tersebut.
Trump kemudian menyatakan bahwa AS akan mengambil “kepemilikan jangka panjang” atas Gaza dan melakukan rekonstruksi total di wilayah tersebut.
“Saya melihat posisi kepemilikan jangka panjang, dan saya melihatnya membawa stabilitas besar ke bagian Timur Tengah itu dan mungkin seluruh Timur Tengah,” kata Trump.
Namun, rencana Trump menuai kecaman dari banyak pihak, baik dari negara-negara Arab maupun dunia internasional.
Banyak kalangan di AS dan internasional yang menganggap pernyataan Trump ini berisiko menambah ketegangan di wilayah yang sudah sangat sensitif ini.
Kunjungan Netanyahu di Hungaria
Saat ini Netanyahu sedang mengunjungi Hungaria meskipun ada surat perintah penangkapan dari ICC atas kejahatan perang di Gaza.
Perdana Menteri Viktor Orban justru menyambut pemimpin Israel itu dengan penghormatan militer penuh di Distrik Kastil Budapest, dikutip dari AP News.
Tidak hanya itu, Hungaria justru menarik diri dari ICC.
Seorang pejabat senior di pemerintahan PM Viktor Orban mengonfirmasi hal ini beberapa jam setelah PM Netanyahu tiba di Hungaria.
“Hungaria menarik diri dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC),” tulis pemerintahan Orban.
Dalam konferensi pers bersama, Orban menegaskan bahwa ICC telah menjadi ‘pengadilan politik’.
Ia menyoroti keputusan ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu.
Atas keputusan Hungaria, Netanyahu memberikan pujian. Menurut Netanyahu, apa yang dilakukan Hungaria adalah “berani dan berprinsip”.
“Ini penting bagi semua negara demokrasi. Penting untuk melawan organisasi korup ini,” katanya.
Sebagai informasi, hakim ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan Netanyahu pada bulan November lalu.
Dalam surat tersebut, Netanyahu bertanggung jawab atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan selama perang antara Israel dan Hamas.
Sementara itu, Hungaria adalah salah satu anggota pendiri ICC.
ICC adalah pengadilan global yang memiliki kewenangan untuk mengadili mereka yang dituduh melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.
(Tribunnews.com/Farrah)
Artikel Lain Terkait Donald Trump dan Benjamin Netanyahu
-
Kronologi Donald Trump Bikin Sengsara Indonesia usai Naikkan Tarif Impor
PIKIRAN RAKYAT – Donald Trump dinilai membuat sengsara Indonesia setelah menaikkan tarif impor, simak kronologi hal tersebut. Presiden ke-47 Amerika Serikat tersebut belum lama ini membuat heboh negara-negara yang sering berelasi dengannya.
Trump belum lama menjabat sejak 20 Januari 2025 setelah sebelumnya juga menjadi presiden ke-45 yang naik takhta pada 2017-2021. Periode kedua kepemimpinannya membawa dampak ekonomi yang besar bagi negara-negara lain.
Kronologi Donald Trump bikin sengsara Indonesia
Berikut kronologi lengkapnya:
Donald Trump menaikkan tarif impor ke AS untuk memperbaiki ekonomi negaranya Hampir semua barang yang masuk dikenakan biaya 10 persen Ada pula tarif timbal balik yang diterapkan bagi sejumlah negara termasuk Indonesia. Indonesia dikenakan tarif impor 32 persen untuk barang dari Indonesia karena memberlakukan tarif impor 64 persen untuk barang dari AS
Trump, presiden 78 tahun, menyebut banyak negara telah memperlakukan AS dengan buruk karena memberlakukan tarif impor yang tidak proporsional. Hal itu dianggapnya sebagai kecurangan sehingga tarif baru ini diberlakukan.
“Ini adalah deklarasi kemerdekaan ekonomi kami. Kami akan menggunakan uang yang dihasilkan dari tarif untuk mengurangi pajak dan membayar utang nasional kami,” ujarnya.
Indonesia sebelumnya mengenakan tarif 64 persen untuk barang-barang yang datang dari Negeri Paman Sam. Hasilnya, negara itu memutuskan menerapkan tarif setengahnya atau 32 persen untuk barang dari Indonesia.
“Mereka mengenakan biaya kepada kami, kami mengenakan biaya kepada mereka. Bagaimana mungkin ada orang yang marah? Mereka (China dan Uni Eropa) mengenakan biaya kepada kami, kami mengenakan biaya kepada mereka. Bagaimana mungkin ada orang yang marah?” kata Donald Trump.
“Jadi, tarif tersebut tidak akan berlaku secara timbal balik. Saya bisa saja melakukan itu, ya, tetapi akan sulit bagi banyak negara. Kami tidak ingin melakukan itu. Dalam hal perdagangan, terkadang kawan (lebih) buruk daripada lawan,” ucapnya.
7 alasan Indonesia jadi penghambat perdagangan AS
Sebelumnya, Trump menyebut Indonesia sebagai salah satu penghambat perdagangan Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Donald Trump melalui Perwakilan Dagang Amerika Serikat (UTSR), Jamieson Greer. Lembaga tersebut merilis Laporan Estimasi Perdagangan Nasional Tahunan yang mencantumkan tarif rata-rata yang diterapkan negara lain sehingga menghambat aktivitas AS.
“Tidak ada Presiden Amerika dalam sejarah modern selain Trump yang menyadari betapa luas dan merugikannya hambatan perdagangan luar negeri terhadap AS. Di bawah kepemimpinan Trump, pemerintahan ini bekerja keras untuk mengatasi praktik tidak adil ini, membantu memulihkan keadilan dan mengutamakan pebisnis AS yang bekerja keras di pasar global,” ujar Greer, dilansir dari laman Reuters.
“Amerika Serikat khawatir peraturan akreditasi itu menciptakan permintaan dokumen yang berulang-ulang, persyaratan yang semakin memberatkan bagi auditor untuk memenuhi syarat,” demikian menurut dokumen yang dirilis Perwakilan Dagang Amerika Serikat tersebut.
Alasan Indonesia dianggap menghambat adalah sebagai berikut:
Ada peraturan terkait keamanan pangan dan syarat energi terbarukan Kebijakan impor dan pajak Lisensi impor Produk pertanian Bea cukai Akses pasar industri farmasi Potensi birokrasi berbelit terkait peraturan impor barang halal
APINDO Beri Usul ke Pemerintah Terkait Tarif Dagang Trump untuk Dunia Usaha
Terlalu Dekat dengan China, Indonesia Dihantam Tarif Impor 32 Persen oleh Donald Trump
Daftar negara penghambat perdagangan AS Algeria Angola Argentina Australia Bangladesh Bolivia Brazil Brunei Darussalam Kamboja Kanada Chile China Kolombia Kosta Rika Pantai Gading Republik Dominika Ekuador Mesir El Salvador Ethiopia Ghana Guatemala Honduras Hong Kong India Indonesia Israel Jepang Yordania Kenya Korea Selatan Laos Malaysia Meksiko Selandia Baru Nikaragua Nigeria Norwegia Pakistan Panama Paraguay Peru Filipina Rusia Singapura Afrika Selatan Swiss Taiwan Thailand Tunisia Turki Ukraina Inggris Uruguay Vietnam Liga Arab Uni Eropa Gulf Cooperation Council
Demikian kronologi Donald Trump bikin sengsara Indonesia dengan tarif impor barunya. Ada kenaikan tarif menjadi 32 persen untuk barang-barang yang datang dari Indonesia.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
-
Alasan Donald Trump Masukkan Indonesia ke Daftar 58 Negara Penghambat Perdagangan AS
PIKIRAN RAKYAT – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump kembali mengguncang dunia perdagangan global dengan kebijakan tarif perdagangannya. Dalam langkah terbaru yang diumumkan, dia menargetkan berbagai negara yang dianggap menghambat perdagangan AS.
Indonesia, bersama 57 negara lainnya, masuk dalam daftar yang disusun oleh Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR).
Kebijakan Tarif Trump dan Dampaknya
Donald Trump telah lama mengkampanyekan kebijakan “tarif timbal balik”, yang bertujuan untuk menyeimbangkan defisit perdagangan AS dengan negara-negara mitra dagangnya. Dia menuduh berbagai negara menerapkan tarif dan kebijakan perdagangan yang tidak adil terhadap produk AS.
Oleh karena itu, dia berencana menerapkan bea masuk terhadap negara-negara tersebut.
Meskipun detail spesifik dari kebijakan ini masih samar, Gedung Putih menegaskan bahwa ini adalah langkah besar dalam “hari pembebasan” ekonomi AS.Donald Trump mengklaim kebijakan ini akan mengatur ulang hubungan dagang Amerika dengan dunia. Namun, para ekonom memperingatkan bahwa tarif yang diterapkan secara luas bisa memicu perang dagang global.
Dalam sebuah wawancara dengan Fox Business pada 18 Maret 2025, Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menyebut adanya “Dirty 15” atau 15% negara yang menyumbang sebagian besar volume perdagangan AS namun memberlakukan hambatan tarif dan non-tarif terhadap barang-barang Amerika.
Meskipun tidak merinci negara-negara tersebut, data dari Departemen Perdagangan AS menunjukkan bahwa defisit perdagangan AS terbesar pada tahun 2024 terjadi dengan China, Uni Eropa, Meksiko, Vietnam, dan negara-negara lain, termasuk Indonesia.
Alasan Indonesia Masuk Daftar Penghambat Perdagangan AS
Menurut laporan tahunan Perwakilan Dagang AS, Indonesia dianggap sebagai salah satu negara yang menghambat perdagangan dengan menerapkan berbagai kebijakan yang dianggap membebani produk AS. Beberapa faktor utama yang membuat Indonesia masuk dalam daftar ini meliputi:
Kebijakan Keamanan Pangan
Regulasi terkait standar keamanan pangan di Indonesia dinilai terlalu ketat dan menghambat produk pertanian dari AS untuk masuk ke pasar Indonesia. Syarat Energi Terbarukan
Kebijakan Indonesia dalam mengutamakan energi terbarukan dianggap sebagai hambatan bagi perusahaan energi Amerika yang ingin berinvestasi. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Indonesia, bersama dengan negara lain seperti Meksiko dan Argentina, menerapkan PPN yang dinilai memberatkan produk impor dari AS. Regulasi Impor
Sistem lisensi impor Indonesia dianggap terlalu birokratis dan menghambat arus perdagangan barang dari AS. Bea Cukai dan Akses Pasar Farmasi
Produk farmasi AS mengalami kesulitan dalam mengakses pasar Indonesia akibat kebijakan bea cukai yang kompleks dan ketatnya aturan impor obat-obatan. Regulasi Produk Halal
Persyaratan sertifikasi halal di Indonesia juga menjadi sorotan karena dianggap menambah kompleksitas bagi eksportir AS, terutama dalam industri makanan dan farmasi.“Tidak ada Presiden Amerika dalam sejarah modern selain Trump yang menyadari betapa luas dan merugikannya hambatan perdagangan luar negeri terhadap AS,” ucap Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer.
“Di bawah kepemimpinan Trump, pemerintahan ini bekerja keras untuk mengatasi praktik tidak adil ini, membantu memulihkan keadilan dan mengutamakan pebisnis AS yang bekerja keras di pasar global,” tuturnya menambahkan.
Daftar Lengkap 58 Negara Penghambat Perdagangan AS
Berikut adalah daftar lengkap 58 negara yang masuk dalam daftar negara penghambat perdagangan AS:
Algeria Angola Argentina Australia Bangladesh Bolivia Brazil Brunei Darussalam Kamboja Kanada Chile China Kolombia Kosta Rika Pantai Gading Republik Dominika Ekuador Mesir El Salvador Ethiopia Ghana Guatemala Honduras Hong Kong India Indonesia Israel Jepang Yordania Kenya Korea Selatan Laos Malaysia Meksiko Selandia Baru Nikaragua Nigeria Norwegia Pakistan Panama Paraguay Peru Filipina Rusia Singapura Afrika Selatan Swiss Taiwan Thailand Tunisia Turki Ukraina Inggris Uruguay Vietnam Liga Arab Uni Eropa Gulf Cooperation Council (GCC)
Hingga saat ini, pemerintahan Presiden Prabowo belum memberikan tanggapan resmi terkait masuknya Indonesia dalam daftar negara penghambat perdagangan AS. Namun, beberapa analis ekonomi menilai bahwa kebijakan tarif yang akan diterapkan AS bisa berdampak pada ekspor Indonesia, terutama dalam sektor manufaktur, pertanian, dan farmasi.
Jika Donald Trump melanjutkan kebijakan tarifnya tanpa pengecualian, perusahaan-perusahaan Indonesia yang bergantung pada pasar AS harus mencari strategi baru, termasuk diversifikasi pasar ekspor ke negara lain seperti China dan Uni Eropa.
Di sisi lain, kebijakan proteksionisme AS ini juga bisa memicu Indonesia untuk memperkuat kerja sama dagang regional, misalnya melalui perjanjian dengan ASEAN atau negara-negara di kawasan Indo-Pasifik.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
-
Tarif Impor 32 Persen, Indonesia Diminta Diversifikasi Pasar Ekspor
Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia diminta untuk segera melakukan diversifikasi pasar ekspor agar tidak terlalu bergantung pada Amerika Serikat (AS). Langkah ini diperlukan sebagai respons terhadap kebijakan tarif impor 32 persen yang diumumkan Presiden AS Donald Trump.
Menurut Ekonom sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik Rachbini, Indonesia harus menjajaki peluang dagang baru dengan negara-negara lain untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu pasar.
“Strategi mitigasi yang harus dilakukan Indonesia adalah segera mendiversifikasi pasar ekspor. Jangan hanya mengandalkan AS, tetapi cari peluang di negara lain dan perkuat kerja sama regional,” ujarnya kepada Beritasatu.com, Kamis (3/4/2025).
Didik menambahkan, Indonesia memiliki potensi untuk menjalin kerja sama perdagangan dengan lebih banyak negara, mengingat hubungan dagang yang terus berkembang. Pada tiga hingga empat dekade lalu, pasar ekspor Indonesia hanya berfokus pada AS, Eropa, dan Jepang.
“Sekarang, pasarnya sudah lebih luas, mencakup ASEAN, China, India, Timur Tengah, dan Afrika Utara,” ungkapnya terkait penetapan tarif impor 32 persen untuk Indonesia dari AS.
Sebelumnya, pada Rabu (2/4/2025) waktu AS atau Kamis (3/4/2025) WIB, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru yang menargetkan sejumlah negara, termasuk beberapa mitra dagang terdekat AS. Dalam pidatonya di Gedung Putih, Trump menyebut langkah ini sebagai “Hari Pembebasan,” dengan alasan bahwa AS telah dieksploitasi oleh negara-negara lain dalam perdagangan internasional.
Dalam keterangan persnya Gedung Putih menyebutkan, tarif impor dasar sebesar 10 persen pada semua negara mulai berlaku pada Sabtu (5/4/2025) pukul 00.01 waktu AS. Tarif tersebut diberlakukan kepada semua negara di dunia yang ingin memperdagangkan produknya di AS.
Sementara itu, tarif timbal balik khusus yang lebih tinggi secara individual diberlakukan kepada negara-negara yang memiliki defisit perdagangan terbesar dengan Amerika Serikat, mulai berlaku pada Rabu (9/4/2025). Tarif timbal balik ini merupakan respons atau balasan AS atas kebijakan tarif impor negara terhadap produk dari AS.
Itu artinya, jika perusahaan-perusahaan Indonesia ingin mengimpor produk dari AS harus membayar tarif timbal balik sebesar 32 persen.
Berikut daftar negara yang dikenakan tarif impor baru sebagai timbal balik atas produk dari AS:
• Thailand: 36 persen
• China: 34 persen
• Taiwan dan Indonesia: 32 persen
• Swiss: 31 persen
• Afrika Selatan: 30 persen
• Pakistan: 29 persen
• Tunisia: 28 persen
• Kazakhstan: 27 persen
• India: 26 persen
• Korea Selatan: 25 persen
• Jepang, Malaysia, dan Brunei Darussalam: 24 persen
• Pantai Gading: 21 persen
• Uni Eropa dan Yordania: 20 persen
• Nikaragua: 18 persen Israel
• Filipina: 17 persen
• Inggris, Brasil, Singapura, Chili, Australia, Turkiye, Kolombia, Peru, Kosta Rika, Republik Dominika, Uni Emirat Arab, Selandia Baru, Argentina, Ekuador, Guatemala, Honduras, Mesir, Arab Saudi, El Salvador, Trinidad dan Tobago, serta Moroko: 10 persen.Negara-negara yang tidak masuk dalam daftar tarif impor timbal balik akan dikenakan tarif dasar 10 persen untuk semua produk yang masuk ke AS.
-
Donald Trump Sebut Indonesia Penghambat Perdagangan AS, Prabowo Biang Keroknya?
PIKIRAN RAKYAT – Presiden AS Donald Trump mengungkap Indonesia sebagai salah satu penghambat perdagangan Amerika Serikat. Tak sendirian, ada banyak negara lain yang disebut dengan sebutan serupa.
Diketahui, Trump menyampaikan hal itu melalui Perwakilan Dagang Amerika Serikat (UTSR). Lembaga itu merilis Laporan Estimasi Perdagangan Nasional Tahunan yang di dalamnya tercantum rata-rata tarif yang diterapkan negara yang bersangkutan sehingga menghambat aktivitas Negeri Paman Sam.
“Tidak ada Presiden Amerika dalam sejarah modern selain Trump yang menyadari betapa luas dan merugikannya hambatan perdagangan luar negeri terhadap AS. Di bawah kepemimpinan Trump, pemerintahan ini bekerja keras untuk mengatasi praktik tidak adil ini, membantu memulihkan keadilan dan mengutamakan pebisnis AS yang bekerja keras di pasar global,” ujar Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer, dilansir dari laman Reuters.
Indonesia penghambat perdagangan AS, gegara Prabowo?
Alasan Indonesia, termasuk 57 negara lain, dianggap menghambat perdagangan AS adalah peraturan terkait keamanan pangan dan syarat energi terbarukan. Kebijakan lainnya adalah penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterapkan di sejumlah negara seperti Meksiko, Argentina, dan Uni Emirat Arab.
Khusus Indonesia yang kini dipimpin Presiden Prabowo, kebijakan yang membuat AS melabelinya sebagai negara penghambat perdagangan adalah kebijakan impor dan pajak. Selain itu, lisensi impor, produk pertanian, bea cukai, dan akses pasar industri farmasi dinilai menjadi biang keladinya.
Ada potensi birokrasi yang berbelit terkait peraturan impor barang halal yang diterapkan Indonesia. Hal itu akan semakin menghambat aktivitas perdagangan yang dilakukan Donald Trump.
“Amerika Serikat khawatir peraturan akreditasi itu menciptakan permintaan dokumen yang berulang-ulang, persyaratan yang semakin memberatkan bagi auditor untuk memenuhi syarat,” demikian menurut dokumen yang dirilis Perwakilan Dagang Amerika Serikat tersebut.
Presiden Prabowo, Presiden RI. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/sgd/YU
Daftar negara penghambat perdagangan AS Algeria Angola Argentina Australia Bangladesh Bolivia Brazil Brunei Darussalam Kamboja Kanada Chile China Kolombia Kosta Rika Pantai Gading Republik Dominika Ekuador Mesir El Salvador Ethiopia Ghana Guatemala Honduras Hong Kong India Indonesia Israel Jepang Yordania Kenya Korea Selatan Laos Malaysia Meksiko Selandia Baru Nikaragua Nigeria Norwegia Pakistan Panama Paraguay Peru Filipina Rusia Singapura Afrika Selatan Swiss Taiwan Thailand Tunisia Turki Ukraina Inggris Uruguay Vietnam Liga Arab Uni Eropa Gulf Cooperation Council
Demikian penjelasan Indonesia pimpinan Prabowo dilabeli negara penghambat perdagangan AS. Sejumlah kebijakan disebut sebagai alasan Donald Trump mengeluarkan kebijakan tersebut.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
-
Donald Trump Rilis Daftar 58 Negara yang Dianggap Penghambat Perdagangan AS, Indonesia Masuk – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, merilis daftar negara dengan kebijakan yang dianggap menghambat aktivitas perdagangan Negeri Paman Sam tersebut.
Melalui Perwakilan Dagang AS (USTR), ada 58 negara yang dinilai menghambat perdagangan AS, termasuk tiga organisasi antarnegara ataupun regional.
Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, menuturkan seluruh negara yang masuk daftar tersebut memiliki kebijakan tarif yang menghambat AS dalam melakukan perdagangan.
Adapun daftar negara tersebut tertuang dalam dokumen bertajuk 2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers setebal 370 halaman.
Greer mengatakan Trump menjadi Presiden AS satu-satunya yang menyadari, banyak negara yang menjadi penghambat AS dalam melakukan perdagangan.
“Tidak ada Presiden AS dalam sejarah modern selain Trump yang menyadari betapa luas dan merugikannya hambatan perdagangan luar negeri terhadap AS,” katanya, dikutip dari Reuters, Rabu (2/4/2025).
Dia juga mengatakan, Trump tengah berupaya untuk membantu pebisnis global dari AS atas kebijakan negara yang masuk dalam daftar tersebut lantaran dianggap sebagai praktik yang tidak adil.
“Di bawah kepemimpinan Trump, pemerintahan ini bekerja keras untuk mengatasi praktik tidak adil ini, membantu memulihkan keadilan dan mengutamakan pebisnis AS yang bekerja di pasar global,” jelasnya.
Secara teknis, negara yang masuk dalam daftar tersebut dianggap menghambat perdagangan AS lewat berbagai kebijakan seperti aturan tarif hingga aturan lainnya.
Adapun sejumlah negara ASEAN masuk dalam daftar tersebut seperti Singapura, Malaysia, hingga Filipina. Bahkan, Indonesia turut masuk dalam daftar negara yang dianggap menghambat aktivitas perdagangan AS.
Tak sampai di situ, sekutu AS, yaitu Israel dan Ukraina pun turut masuk dalam daftar tersebut.
Sementara, tiga organisasi antarnegara maupun regional yang masuk daftar adalah Liga Arab, Gulf Cooperation Council, dan Uni Eropa.
Selengkapnya berikut daftar negara dan organisasi antarnegara yang dianggap memiliki kebijakan yang menghambat perdagangan AS:
Aljazair
Angola
Argentina
Australia
Bangladesh
Bolivia
Brazil
Brunei Darussalam
Kamboja
Kanada
Chile
China
Kolombia
Kosta Rika
Pantai Gafding
Republik Dominika
Ekuador
Mesir
El Savador
Ethiopia
Ghana
Guatemala
Honduras
Hong Kong
India
Indonesia
Israel
Jepang
Yordania
Kenya
Korea Selatan
Laos
Malaysia
Meksiko
Selandia Baru
Nikaragua
Nigeria
Norwegia
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Filipina
Rusia
Singapura
Afrika Selatan
Swiss
Taiwan
Thailand
Tunisia
Turki
Ukraina
Inggris
Uruguay
Vietnam
Liga Arab
Uni Eropa
Gulf Cooperation Council(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)
-
Negara Arab Gelap Gulita, Banyak yang Curiga Ulah Israel
Jakarta, CNBC Indonesia – Suriah mengalami pemadaman listrik nasional akibat malfungsi di beberapa titik jaringan listrik nasional. Juru bicara Kementerian Energi negara tersebut mengatakan tim teknis sedang menangani masalah yang terjadi pada Selasa (1/4/2025) malam dan belum ada indikasi awal bahwa serangan menjadi penyebabnya.
“Pemadaman listrik nasional di Suriah adalah akibat dari kesalahan teknis dalam sistem kelistrikan. Berbagai upaya sedang dilakukan untuk memperbaiki masalah dan memulihkan listrik secepat mungkin,” kata Direktur Badan Umum untuk Transmisi dan Distribusi Listrik, insinyur Khaled Abu Dai, mengatakan kepada kantor berita negara SANA.
Laporan SANA, mengutip direktur jenderal tersebut, kemudian melaporkan bahwa listrik kembali ke provinsi Homs, Hama, dan Tartous dan secara bertahap akan kembali ke provinsi-provinsi lainnya.
Suriah menderita kekurangan listrik yang parah, dengan listrik yang dipasok negara hanya tersedia selama dua atau tiga jam sehari di sebagian besar wilayah.
Kerusakan jaringan listrik berarti bahwa pasokan energi hanyalah sebagian dari permasalahan ketersediaan listrik di Suriah. Damaskus dulunya menerima sebagian besar minyaknya untuk pembangkit listrik dari Iran, tetapi pasokan telah terputus sejak Hayat Tahrir al-Sham (HTS) memimpin penggulingan mantan Presiden Suriah yang bersekutu dengan Teheran, Bashar al-Assad, pada Desember 2024 dalam serangan kilat.
Pemerintah sementara di bawah Presiden Ahmed al-Sharaa telah berjanji untuk segera meningkatkan pasokan listrik, sebagian dengan mengimpor listrik dari Yordania dan menggunakan tongkang listrik terapung.
Damaskus juga mengatakan akan menerima dua kapal pembangkit listrik dari Turki dan Qatar untuk meningkatkan pasokan energi.
Jutaan warga Suriah masih tidak mampu memasang panel surya atau membayar biaya yang mahal untuk layanan generator swasta.
Pemerintah baru Suriah telah berjuang untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak setelah konflik selama 14 tahun menghancurkan sebagian besar negara tersebut. Mereka telah berjuang untuk meyakinkan negara-negara Barat agar mencabut sanksi ekonomi agar ekonomi Suriah dapat kembali berjalan.
Negara tersebut juga telah mengalami serangkaian serangan Israel yang menghancurkan yang menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur dasar.
Sejak al-Assad digulingkan, Israel telah melancarkan ratusan serangan udara dan mengerahkan pasukan ke zona penyangga yang dipatroli PBB di Dataran Tinggi Golan yang diduduki.
Saat al-Assad berkuasa, Israel juga secara rutin menyerang Suriah, mengebom apa yang diklaimnya sebagai target Iran dan Hizbullah.
(dem/dem)