Negara: Yordania

  • Puan Maharani Tegaskan Komitmen Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina dalam Forum Parlemen di Turki

    Puan Maharani Tegaskan Komitmen Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina dalam Forum Parlemen di Turki

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri pertemuan kelompok parlemen negara-negara yang mendukung kemerdekaan Palestina atau The Group of Parliaments in support of Palestine di Istanbul, Turki.

    Puan bersama ketua parlemen lain yang hadir pun berdiskusi dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan di Istanbul, Turki, Jumat, 18 April 2025 sore waktu setempat.

    Forum ini dipimpin oleh Ketua Parlemen Turki, Numan Kurtulmuş sebagai tuan rumah. Selain Ketua DPR RI Puan Maharani, hadir dalam forum kelompok pendukung Palestina itu yakni Ketua Parlemen Bahrain (Ahmad Salman Al Musalam), Uni Emirat Arab (Saqr Ghobash), Qatar (Hasan bin Abdulla Al-Ghanim), Malaysia (Johari Abdul), Pakistan (Sardar Ayaz Sadiq), Yordania (Ahmed Mohammed Ali Safadi), dan Senegal (El Hadji Malick Ndiaye).

    Kemudian hadir pula Wakil Ketua Parlemen dari Azerbaijan (Ali Ahmadov), Aljazair (Hammad Ayoub), dan Mesir (Ahmed Saad El Deen). Pertemuan ini pun turut diikuti Ketua Parlemen dari Palestina (Rawhi Fattouh), dan perwakilan pemerintah Palestina.

    Dalam kesempatan itu, Puan sempat berbincang dengan Ketua Parlemen Malaysia Johari Abdul. Dalam forum ini, Puan didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi XII DPR Dony Oekon, dan Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez.

    Menurut Puan, keikutsertaan DPR dalam The Group of Parliaments in support of Palestine untuk semakin menegaskan komitmen Indonesia dalam membantu perjuangan Palestina.

    “Dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina ditunjukkan melalui berbagai sarana. Selain diplomasi Pemerintah, DPR juga ikut berperan melalui diplomasi parlemen yang salah satunya dilakukan pada forum-forum internasional seperti ini,” kata Puan, Sabtu, 19 April 2025.

    Ketua DPR RI Puan Maharani di pertemuan kelompok parlemen negara-negara yang mendukung kemerdekaan Palestina atau The Group of Parliaments in support of Palestine di Istanbul, Turki.

    Di berbagai forum internasional maupun pertemuan bilateral dengan parlemen negara-negara sahabat, Puan maupun anggota DPR lainnya lantang menyerukan agar aksi kekerasan terhadap masyarakat di Gaza segera diakhiri.

    “Berbagai konsultasi terus dilakukan dengan negara-negara lain dalam mendukung kemerdekaan Palestina,” ujarnya menegaskan.

    “Termasuk agar keran bantuan bagi korban perang di Gaza terus dibuka,” ucapnya.

    Puan pun akan menyampaikan pesan dan masukan pada forum The Group of Parliaments in support of Palestine itu. Puan juga akan berbicara pada sesi-sesi diskusi yang digelar dalam forum.

    “Kita harus bersatu di forum parlemen internasional, berbicara dengan satu suara, dan mengambil tindakan demi memastikan kemerdekaan Palestina dapat segera terwujud,” ujarnya.

    Indonesia sendiri terus mendorong penyelesaian konflik Palestina-Israel berdasarkan prinsip Solusi Dua Negara (two-state solution), dan mendesak penghentian segala bentuk kekerasan. Komitmen ini juga selalu disampaikan DPR pada setiap diplomasi parlemen.

    “Sudah saatnya untuk melangkah lebih jauh dari sekadar pernyataan. Sudah saatnya kita mengambil langkah-langkah kolektif yang konkret, yang secara langsung berkontribusi pada perjuangan rakyat Palestina,” katanya.

    Di pembukaan acara The Group of Parliaments in support of Palestine, Puan terlihat duduk satu baris dengan Erdogan. Ia duduk bersebelahan dengan Ketua Parlemen Palestina dan Ketua Parlemen Turki.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mengapa AS Mengurangi Pasukan di Suriah? – Halaman all

    Mengapa AS Mengurangi Pasukan di Suriah? – Halaman all

    Militer Amerika Serikat (AS) sedang menjalani proses penarikan ratusan tentaranya dari Suriah.

    Langkah ini dijelaskan oleh Pentagon sebagai konsolidasi pasukan yang mencerminkan perubahan situasi keamanan di wilayah tersebut.

    Seperti apa rincian dari proses ini dan apa yang menjadi faktor pendorongnya?

    Apa yang Menjadi Dasar Penarikan Pasukan AS dari Suriah?

    Pernyataan dari Juru Bicara Pentagon, Sean Parnell, mengungkapkan bahwa konsolidasi pasukan ini dilakukan berdasarkan pengakuan keberhasilan AS dalam melawan ISIS. “Proses ini akan dilakukan secara bertahap dan berbasis kondisi,” katanya, sambil menyebut bahwa jumlah pasukan AS di Suriah akan dikurangi menjadi kurang dari 1.000 orang dalam beberapa bulan ke depan.

    Keputusan ini mengingatkan pada upaya penarikan total pasukan oleh mantan Presiden Donald Trump pada tahun 2018, yang juga diiringi dengan protes dari kalangan petinggi militer saat itu.

    Seberapa Banyak Pasukan yang Ditarik dan Dimana?

    The New York Times melaporkan bahwa AS akan menutup tiga dari delapan pos militernya di timur laut Suriah.

    Sekitar 600 personel diperkirakan akan ditarik dari beberapa lokasi, termasuk Mission Support Site Green Village dan fasilitas kecil lainnya.

    Ironisnya, meskipun proses penarikan sedang berlangsung, pemerintahan Biden sebelumnya justru menambah jumlah pasukan menjadi sekitar 2.000 orang di Suriah pada bulan Desember 2024.

    Peningkatan ini bertujuan untuk menghadapi ancaman dari ISIS dan milisi pro-Iran yang semakin aktif.

    Kenapa Jumlah Pasukan AS di Suriah Kembali ke Angka 900?

    Dengan pengurangan ini, jumlah pasukan AS akan kembali ke kisaran 900, angka yang sama yang dipertahankan setelah kekalahan ISIS pada tahun 2019.

    Pasukan ini tetap ditugaskan untuk memburu sisa-sisa ISIS, menahan kelompok pro-Iran, serta mencegah serangan dari Turki terhadap Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didominasi oleh Kurdi.

    Pentagon meyakinkan bahwa konsolidasi pasukan ini masih memungkinkan AS untuk menekan aktivitas ISIS dan merespons ancaman teroris lainnya.

    Namun, situasi lapangan menunjukkan peningkatan aktivitas militan, dengan ISIS mengeklaim 294 serangan di Suriah pada tahun 2024, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 121 serangan.

    Bagaimana dengan Ancaman Lain yang Dihadapi AS di Wilayah Tersebut?

    AS juga menghadapi tekanan dari milisi pro-Iran.

    Sebuah insiden tragis terjadi pada Januari 2024, ketika tiga tentara AS tewas dalam serangan drone di Yordania.

    Sejak tahun 2014, AS memimpin koalisi internasional dalam upaya melawan ISIS, mendukung pasukan lokal di Irak dan Suriah, termasuk SDF.

    Walaupun kekhalifahan ISIS sudah runtuh, kelompok ini masih aktif di wilayah pedesaan yang terpencil, dan AS terus melancarkan operasi militer untuk menggagalkan potensi kebangkitan kelompok ini.

    Selain itu, perhatian militer AS juga mulai beralih ke Yaman, di mana kelompok Houthi menyerang jalur pelayaran internasional.

    Apa yang Terjadi di Irak?

    Sementara itu, Irak juga berupaya mengakhiri kehadiran koalisi pimpinan AS di wilayahnya.

    Kesepakatan antara Washington dan Baghdad menyatakan bahwa misi militer AS di Irak akan berakhir pada akhir 2025, dan di wilayah Kurdistan pada September 2026.

    Dengan semua dinamika ini, pertanyaan yang muncul adalah:

    Akankah AS benar-benar mengangkat kaki sepenuhnya dari Suriah?

    Atau akankah kehadiran militer AS tetap ada dalam bentuk yang berbeda untuk menghadapi tantangan baru yang muncul di wilayah tersebut?

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Tak Sejalan dengan Presiden Prabowo, Ketua DPR RI Tolak Pemindahan Warga Palestina dari Tanah Gaza – Halaman all

    Tak Sejalan dengan Presiden Prabowo, Ketua DPR RI Tolak Pemindahan Warga Palestina dari Tanah Gaza – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung soal adanya beberapa seruan untuk merelokasi warga Palestina dari Gaza. 

    Usulan itu kata Puan, layak untuk ditolak. Bahkan, dia menyerukan penolakan itu saat hadir forum Parlemen internasional yang mendukung Palestina atau The Group of Parliaments in support of Palestine di Istanbul, Turki.

    Puan menegaskan, negara dunia harus menolak upaya Israel mengusir warga Palestina atau angkat kaki dari tanah tumpah darahnya sendiri.

    “Kita harus dengan tegas menolak segala bentuk pemindahan paksa warga Palestina. Gaza adalah rumah mereka. Tidak ada usulan untuk merelokasi warga Palestina ke luar tanah mereka yang boleh diterima,” sebut Puan dalam pernyataan resminya, Sabtu (19/4/2025).

    “Pada saat yang sama, kita harus mulai mempersiapkan masa depan. Gaza perlu dibangun kembali tidak hanya dengan batu bata, tetapi dengan martabat, keadilan, dan harapan,” sambung dia.

    Puan mengatakan, rekonstruksi ini harus dipimpin oleh Palestina berdasarkan kebutuhan dan prioritas Palestina. 

    Mantan Menko PMK RI itu lantas menilai kalau komunitas internasional harus mendukung hal tersebut, bukan mengendalikan prosesnya. 

    “Mengingat beratnya situasi, kami menyerukan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengerahkan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza,” ucap Puan.

    “Warga sipil harus dilindungi. Stabilitas harus dipulihkan. Dan parlemen harus mendukung dan memperkuat seruan untuk bertindak ini,” lanjutnya.

    Kepada pimpinan parlemen kelompok pendukung Palestina, Puan mengingatkan bahwa tujuan akhir forum tersebut adalah terwujudnya negara Palestina yang berdaulat, damai, dan makmur dalam konteks solusi dua negara. 

    Ketua DPP PDIP itu lantas mengajak delegasi negara-negara yang hadir untuk menggunakan pengaruh dan otoritas moral guna mendorong negara lain mengakui Palestina.

    “Pengakuan Palestina adalah langkah penting untuk mengakhiri siklus kekerasan. Pengakuan ini mengirimkan pesan kepada dunia bahwa rakyat Palestina penting, bahwa hak-hak mereka penting,” ucap Puan.

    Puan melanjutkan, dengan adanya pengakuan itu dunia tidak akan lagi menoleransi standar ganda dengan standar yang lebih rendah untuk Palestina.

    “Oleh karena itu, kita perlu bekerja sama melalui forum antar-parlemen untuk memperkuat seruan solusi dua negara. Perdamaian di Gaza tidak hanya penting bagi warga Palestina tetapi juga penting bagi Timur Tengah. Dan perdamaian di Timur Tengah sangat penting bagi stabilitas dunia kita,” tukas Puan. 

    Sebagai informasi, Forum The Group of Parliaments in support of Palestine tersebut dibuka oleh Ketua Parlemen Turki, Numan Kurtulmus sebagai tuan rumah pada Jumat (18/4/2025) sore waktu setempat. 

    Pembukaan acara turut dihadiri oleh Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan.

    Selain Ketua DPR RI Puan Maharani, hadir dalam forum kelompok pendukung Palestina itu yakni Ketua Parlemen Bahrain (Ahmad Salman Al Musalam), Uni Emirat Arab (Saqr Ghobash), Qatar (Hasan bin Abdulla Al- Ghanim), Malaysia (Johari Abdul), Pakistan (Sardar Ayaz Sadiq), Yordania (Ahmed Mohammed Ali Safadi), dan Senegal (El Hadj Malick Ndiaye).

    Kemudian hadir pula Wakil Ketua Parlemen dari Azerbaijan (Ali Ahmadov), Aljazair (Hammad Ayoub), dan Mesir (Ahmed Saad El Deen). Pertemuan ini pun turut diikuti Ketua Parlemen dari Palestina (Rawhi Fattouh), dan perwakilan pemerintah Palestina.

    Rencana Prabowo

    Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan rencana evakuasi warga Gaza ke Indonesia bentuk bantuan kemanusiaan sementara untuk meringankan penderitaan rakyat Palestina, bukan pemindahan permanen.

    “Iya, itu kan tawaran kita untuk ikut serta membantu masalah kemanusiaan, penderitaan rakyat Palestina yang begitu dahsyat, ya. Kita ingin berbuat sesuatu,” kata Prabowo usai menghadiri Antalya Diplomacy Forum (ADF) di Turkiye pada Jumat (11/4/2025).

    Presiden Prabowo menegaskan bahwa evakuasi yang dimaksud bukanlah pemindahan atau relokasi warga Gaza ke Indonesia secara permanen.

    “Oh tidak, tidak,” ujarnya.

    Meskipun demikian, Presiden Prabowo menyatakan akan berkonsultasi dengan sejumlah pemimpin negara lain di Timur Tengah terkait rencana teknis evakuasi tersebut, termasuk dengan pemimpin Palestina.

    “Iya, ini saya sedang konsultasi. Nanti saya ketemu dengan pimpinan-pimpinan dari Palestina juga, gimana cara nanti pelaksanaannya,” katanya. (*)

     

     

  • Akankah Amerika Serikat Benar-benar Angkat Kaki dari Suriah? – Halaman all

    Akankah Amerika Serikat Benar-benar Angkat Kaki dari Suriah? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Militer Amerika Serikat mulai menarik ratusan tentaranya dari Suriah.

    Langkah ini disebut Pentagon sebagai bentuk “konsolidasi pasukan” yang mencerminkan perubahan situasi keamanan di wilayah tersebut.

    “Dengan mengakui keberhasilan AS dalam melawan ISIS, termasuk kekalahan teritorialnya pada 2019 di bawah Presiden Donald Trump, hari ini Menteri Pertahanan mengarahkan konsolidasi pasukan AS di Suriah ke lokasi-lokasi tertentu,” kata Juru bicara Pentagon, Sean Parnell, dalam pernyataan yang dikutip The New York Times, Jumat (12/4).

    Parnell menjelaskan, proses ini akan dilakukan secara bertahap dan berbasis kondisi.

    Dalam beberapa bulan ke depan, jumlah pasukan AS di Suriah akan dikurangi menjadi kurang dari 1.000 orang.

    Keputusan ini mengingatkan pada upaya penarikan total pasukan oleh Trump pada 2018.

    Saat itu mendapat upaya tentangan dari petinggi militer dan menyebabkan pengunduran diri Menteri Pertahanan Jim Mattis.

    Seperti diketahui, Trump kembali menegaskan sikapnya setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada Desember lalu.

    “Suriah memang kacau, tetapi bukan teman kita. AMERIKA SERIKAT TIDAK BOLEH BERGABUNG DENGANNYA. INI BUKAN PERJUANGAN KITA,” tulis Trump di platform Truth Social saat kembali menjabat sebagai presiden terpilih.

    Tiga Pangkalan AS di Suriah Ditutup

    The New York Times melaporkan bahwa AS akan menutup tiga dari delapan pos militernya di timur laut Suriah.

    Sekitar 600 personel akan ditarik dari Mission Support Site Green Village, MSS Euphrates, dan satu fasilitas kecil lainnya.

    Menariknya, pada Desember 2024, pemerintahan Biden justru menambah jumlah pasukan di Suriah menjadi sekitar 2.000 orang.

    Peningkatan itu ditujukan untuk menghadapi ancaman dari ISIS dan milisi pro-Iran yang semakin aktif.

    Kembali ke Format Lama: 900 Tentara

    Kini, pengurangan pasukan akan membawa jumlahnya kembali ke kisaran 900—angka yang dipertahankan sejak ISIS dinyatakan kalah pada 2019.

    Pasukan ini tetap ditugaskan untuk memburu sisa-sisa ISIS, menahan kelompok pro-Iran, dan mencegah Turki menyerang Pasukan Demokratik Suriah (SDF) pimpinan Kurdi.

    Meski Pentagon meyakinkan bahwa konsolidasi ini tetap memungkinkan AS menekan ISIS dan merespons ancaman teroris lainnya, situasi di lapangan menunjukkan peningkatan aktivitas militan.

    Aktivitas ISIS Naik Dua Kali Lipat

    ISIS mengklaim 294 serangan di Suriah sepanjang 2024, naik drastis dari 121 serangan pada tahun sebelumnya, menurut data yang dikutip dari NYT.

    Sejak awal 2025, setidaknya 44 serangan telah terjadi, menurut laporan Institut Timur Tengah di Washington.

    Tekanan juga datang dari milisi pro-Iran.

    Pada Januari 2024, tiga tentara AS tewas dalam serangan drone di Yordania.

    Sejak 2014, AS memimpin koalisi internasional untuk melawan ISIS, mendukung pasukan lokal di Irak dan Suriah, termasuk SDF yang mayoritas Kurdi.

    Kemenangan atas ISIS diumumkan pada akhir 2017 di Irak dan pada Maret 2019 di Suriah, saat benteng terakhir kelompok itu direbut.

    Meski kekhalifahan ISIS runtuh, para jihadis masih aktif di pedesaan terpencil.

    AS secara berkala melancarkan operasi militer untuk menggagalkan kebangkitan kelompok tersebut.

    Setelah jatuhnya Assad, perhatian militer AS juga mulai beralih ke Yaman, di mana kelompok Houthi menyerang jalur pelayaran internasional sejak akhir 2023.

    AS membalas dengan serangan udara terhadap target yang dianggap terkait Iran.

    Irak juga Bersiap Akhiri Kehadiran AS

    Di sisi lain, Irak juga berupaya mengakhiri kehadiran koalisi pimpinan AS di wilayahnya.

    Washington dan Baghdad telah menyepakati bahwa misi militer AS di Irak akan berakhir pada akhir 2025, dan di wilayah Kurdistan pada September 2026.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Tutup 3 Pangkalan Militer, AS Tarik Ratusan Tentara dari Suriah: Israel Ketar-ketir Turki Masuk – Halaman all

    Tutup 3 Pangkalan Militer, AS Tarik Ratusan Tentara dari Suriah: Israel Ketar-ketir Turki Masuk – Halaman all

    Tutup 3 Pangkalan, AS Tarik Ratusan Tentara dari Suriah: Israel Ketar-ketir Manuver Turki

    TRIBUNNEWS.COM – Militer Amerika Serikat (AS) dilaporkan mulai menarik ratusan tentara mereka dari Suriah timur laut , New York Times melaporkan, dikutip Jumat (18/4/2025).

    Mengutip dua pejabat senior AS, dikatakan kalau militer AS menutup tiga dari delapan pangkalan operasi kecilnya di timur laut dan mengurangi jumlah pasukan menjadi sekitar 1.400 dari 2.000.

    Para pejabat itu mengatakan komandan Komando Pusat Amerika Serikat (USCENTCOM) akan menilai apakah akan melakukan penarikan tambahan setelah 60 hari.

    “Para komandan militer telah merekomendasikan untuk mempertahankan setidaknya 500 tentara di Suriah, kata seorang pejabat dalam laporan tersebut.

    Laporan itu mengatakan Presiden AS, Donald Trump telah menyatakan “skeptisisme mendalam” tentang mempertahankan pasukan AS di Suriah.

    Trump mengatakan pada akhir Januari lalu kalau AS “akan membuat keputusan” mengenai pasukan di Suriah.

    Hal itu diungkapkan Trump saat dikonfirmasi soal adanya laporan yang mengatakan kalau presiden AS tersebut bermaksud menarik pasukan Amerika.

    “Saya tidak tahu siapa yang mengatakan itu, tetapi kami akan membuat keputusan mengenai hal itu,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih.

    “Kami tidak terlibat di Suriah. Suriah sudah dalam kekacauannya sendiri. Mereka sudah punya cukup banyak kekacauan di sana. Mereka tidak membutuhkan keterlibatan kami.”

    Menurut New York Times, setidaknya untuk saat ini, pengurangan yang dimulai pada Kamis didasarkan pada rekomendasi komandan darat pasukan AS untuk menutup dan mengkonsolidasikan pangkalan, dan telah disetujui oleh Pentagon dan USCENTCOM.

    BERSIAP PATROLI – Anggota pasukan Amerika Serikat melakukan briefing sebelum melaksanakan patroli rutin di pos penjagaan terluar di wilayah Timur Suriah pada 25 Mei 2021. (AFP)

    Jejak Pasukan AS di Suriah

    AS secara ilegal mengerahkan pasukan di Suriah pada bulan November 2015 dengan tujuan untuk “mencegah kembalinya” ISIS. 

    Hal ini terjadi dua bulan setelah Rusia menyetujui permintaan Damaskus untuk memberikan dukungan udara kepada tentara Suriah, pasukan khusus Iran, dan Hizbullah dalam pertempuran melawan pasukan ISIS yang mengancam akan menyerbu ibu kota Suriah, saat itu.

    Dalam kekacauan yang terjadi, Washington dan milisi Kurdi sekutunya menguasai wilayah timur laut Suriah yang kaya sumber daya alam, tempat tentara AS bertahan hingga hari ini dan secara teratur menjarah sumber daya alam penting. 

    Ratusan tentara AS juga hadir di pangkalan besar Al-Tanf di dekat wilayah tiga perbatasan yang menghubungkan Suriah, Irak, dan Yordania.

    Setelah pengambilalihan Suriah oleh para milisi oposisi yang kini berkuasa, dipimpin oleh mantan komandan Al-Qaeda Abu Mohammad al-Julani pada bulan Desember, pejabat Pentagon mengonfirmasi memiliki “sekitar 2.000” tentara di dalam wilayah Suriah, lebih dari dua kali lipat jumlah yang diklaim Washington sebelumnya.

    Israel Ketar-ketik Manuver Turki yang Bersiap Isi Kekosongan

    Langkah AS menarik sebagian pasukannya ini membuat Israel ketar-ketir kalau kekosongan akan membuat Turki bermanuver dengan mengirim pasukan negara tersebut.

    Media Israel, Yedioth Ahronoth, beberapa waktu lalu melaporkan kalau pejabat keamanan AS sudah memberi tahu Tel Aviv tentang rencana untuk memulai “penarikan bertahap pasukan militer AS dari Suriah … dalam waktu dua bulan.”

    “Pemerintah Israel sejauh ini telah berupaya untuk mencegah Washington dari langkah ini, tetapi telah menerima pemberitahuan bahwa upayanya telah gagal,” 

    Laporan tersebut menambahkan, mengutip pernyataan pejabat keamanan yang mengatakan kalau “Israel berusaha untuk membatasi [penarikan pasukan AS] semaksimal mungkin, karena khawatir Turki akan mengisi kekosongan di area strategis di timur laut Suriah.”

    Pada bulan Februari, pejabat Pentagon mengatakan kepada NBC News bahwa Gedung Putih telah mulai mempersiapkan rencana untuk menarik pasukan militer AS dari Suriah.

    “Kami tidak akan terlibat, kami tidak akan terlibat di Suriah. Suriah sudah kacau balau. Mereka sudah punya cukup banyak kekacauan di sana. Mereka tidak butuh kami terlibat dalam semua hal,” kata Presiden AS Donald Trump kepada wartawan saat ditanya tentang rencana penarikan pasukan.

    Pada tahun 2019, selama masa jabatan pertamanya, Trump mengakui bahwa pasukan AS berada di Suriah untuk mengambil minyak negara itu. 

    “Kami menyimpan minyak [Suriah]. Kami memiliki minyaknya. Minyaknya aman. Kami meninggalkan pasukan hanya untuk minyaknya,” katanya. 

     

    (oln/anews/tc/*)

     

     

  • Indonesia dan Yordania Kerja Sama Water Management untuk Pertanian

    Indonesia dan Yordania Kerja Sama Water Management untuk Pertanian

    Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia dan Yordania melakukan kerja sama pengelolaan air (water management) dalam sektor pertanian. Dalam lawatannya mendampingi Presiden Prabowo Subianto ke Yordania, Menteri Pertanian (Mentan) Indonesia Andi Amran Sulaiman menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Menteri Pertanian Kerajaan Hasyimiyah Yordania, Khaled Al Henefat.

    Kerja sama Indonesia dan Yordania ini menyoroti strategi pengelolaan air yang efektif dan efisien, termasuk penggunaan teknologi irigasi tetes (drip irrigation) yang telah berhasil diterapkan Yordania dalam kondisi iklim kering.

    “Insyaallah kita akan perkuat kerja sama kita dengan Yordania. Yang menarik di sana water management, kekurangan air, tetapi bisa memanage dengan baik sehingga produktif, sangat produktif,” ujar Mentan Amran,  Jumat (18/4/2025).

    Amran menyampaikan kekagumannya terhadap kemampuan Yordania dalam mengelola sumber daya air secara efisien. Meski dengan ketersediaan air terbatas, negara tersebut tetap mampu memenuhi kebutuhan sayuran masyarakat melalui teknologi drip irrigation yang langsung mengalirkan air ke akar tanaman.

    “Bayangkan, airnya sedikit, tetapi bisa dikelola dengan sangat baik. Sistemnya drip irrigation, dan hasil tanamannya subur,” ungkap Amran.

    Menurutnya, sistem irigasi hemat air ini akan menjadi percontohan untuk diterapkan di Indonesia, khususnya dalam menghadapi musim kemarau panjang dan tantangan perubahan iklim.

    “Airnya hanya 10%-20% dan langsung ke tanaman. Ini akan jadi pembelajaran penting bagi kita agar bisa menggunakan air seminimal mungkin, tetapi tetap produktif. Itu kuncinya,” tambahnya.

    Penandatanganan MoU pertanian ini merupakan bagian dari rangkaian kerja sama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Hasyimiyah Yordania. Selain sektor pertanian, kunjungan tersebut juga menghasilkan kesepakatan kerja sama di bidang pertahanan, riset dan pendidikan, serta keagamaan.

    Poin-poin kerja sama yang tertuang dalam MoU antara Indonesia dan Yordania antara lain pertukaran informasi dan dokumentasi ilmiah maupun teknis, program pelatihan di berbagai bidang untuk mendukung pengembangan sektor pertanian, kolaborasi dalam program magang dan partisipasi dalam pameran pertanian, peningkatan perdagangan dan investasi sektor swasta di bidang pertanian.

    Poin kerja sama lainnya antara Indonesia dan Yordania yaitu penguatan kerja sama teknis dan fasilitasi akses pasar untuk produk pertanian, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia pertanian.

  • Menag Mau Bentuk Lembaga Pengelolaan Dana Umat, Potensinya Rp320 T

    Menag Mau Bentuk Lembaga Pengelolaan Dana Umat, Potensinya Rp320 T

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan pihaknya akan membentuk Lembaga Pengelolaan Dana Umat (LPDU). Lembaga ini bentuk untuk memperkuat dan mengintegrasikan pengelolaan dana umat. LPDU ini akan melibatkan Baznas, Badan Wakaf Indonesia (BWI), BPJPH, BPKH, dan instansi terkait lainnya.

    “Insyaallah dalam waktu dekat ini kita akan mulai bangun LPDU. Yang di satu gedung itu rencananya akan diisi oleh Baznas, BWI, BPJPH, BPKH, dan semua yang berkaitan dengan dana-dana umat,” ungkap Menag dalam FGD (Focus Group Discussion) dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), di Jakarta, dikutip Jumat (18/4/2025).

    Menag menegaskan bahwa potensi dana zakat dan wakaf di Indonesia belum terkelola dengan optimal. Padahal itu dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan mutlak di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), disebutkan bahwa potensi zakat dari dana yang tersimpan di bank bahkan dapat mencapai Rp320 triliun.

    “Diperoleh data bahwa uang yang tersimpan di bank, apakah dalam bentuk wadiah atau tabungan atau bentuk deposito. Kalau kita kenakan zakat maka zakatnya itu terkumpul Rp320 triliun,” ujarnya.

    Hal itu belum menghitung potensi zakat dari aset yang tidak tersimpan di bank, baik dalam bentuk perhiasan, tanah, dan rumah kontrakan.

    “Itu bisa lebih dari Rp320 triliun,” katanya. Selain itu, ada wakaf produktif yang potensinya mencapai sekitar Rp178 triliun per tahun.

    Dalam forum itu, Menag juga berbagi cerita tentang hasil kunjungan kerjanya ke Yordania. Dia bertemu dengan Menteri Wakaf Jordan, Menteri Wakaf Kuwait, dan juga Direktur Urusan Keagamaan Turki. Dia lalu menjelaskan data-data yang didapat dan membandingkan pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia dengan sejumlah. Ia menyampaikan bahwa negara-negara dengan jumlah penduduk kecil memiliki capaian pengumpulan dana wakaf yang sangat besar.

    “Yordan, zakat itu 20 Miliar Dinar per tahun. Tapi Wakaf uangnya, per tahun itu 600 miliar. Padahal negara kecil 10 juta orang kan penduduknya Yordan,” ujar Nasaruddin.

    Menag juga menyoroti pentingnya peningkatan pemahaman dan optimalisasi infaq dan sedekah dalam skema ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah). Kepada Baznas, dia berpesan agar tidak hanya fokus pada zakat, tapi juga pada infaq dan sedekah.

    “Teman-teman Baznas mungkin ke depan (perlu dipikirkan), bagaimaan caranya supaya dari ZIS tidak hanya Z-nya saja yang dominan, tapi juga infaq dan sedekah,” jelasnya.

    Menag pun menutup sambutannya dengan menegaskan bahwa pengelolaan dana umat secara terorganisir melalui LPDU akan membawa dampak signifikan bagi pemberdayaan masyarakat miskin di Indonesia.

    “Tidak boleh lagi ada orang miskin. Karena orang miskin mutlak sekitar 2 juta orang ya kan. Nah membutuhkan dana sekitar 24 triliun. Nah separuhnya Baznas saja itu sudah bisa menghilangkan kemiskinan mutlak di Indonesia,” pungkasnya.

    (haa/haa)

  • Stok Beras Bulog Bakal Tembus 3,3 Juta Ton, Tertinggi dalam 20 Tahun

    Stok Beras Bulog Bakal Tembus 3,3 Juta Ton, Tertinggi dalam 20 Tahun

    Jakarta

    Stok beras di gudang Perum Bulog disebut akan mencapai 3,3 juta ton mulai bulan depan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman.

    Amran mengatakan saat ini stok beras di gudang Bulog mencapai 2,8 juta ton. Dalam 13 hari ke depan atau bulan depan, stok beras Bulog mencapai 3,3 juta ton. Menurut dia, angka tersebut merupakan stok beras tertinggi dalam 10 hingga 20 tahun terakhir.

    “Ahamdulillah informasi terkait stok kita sekarang di gudang Bulog sudah 2,8 juta ton, itu tinggi banget. Dan kita hitung 13 hari ke depan, tanggal 1 kemungkinan. Menurut laporan kami terima, kami kunjungan kemarin, itu 3,3 juta ton lebih. Dan ini mungkin tertinggi 10-20 tahun. Stok kita di gudang,” kata Amran dalam Konferensi Pers Hasil Kunjungan Yordania, Kamis (17/4/2025).

    Amran pernah mengatakan dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor pertanian terbukti membawa hasil. Ia menyebutkan, sarana produksi, hilirisasi, hingga pengendalian harga terus didorong demi memastikan kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

    Amran mengungkapkan di saat sejumlah negara seperti Malaysia, Jepang, dan Filipina tengah menghadapi krisis beras, Indonesia justru mampu menjaga stabilitas pangan nasional.

    “Kita patut bersyukur. Dengan jumlah penduduk 282 juta, bayangkan dampaknya jika terjadi kelangkaan pangan. Bisa timbul konflik sosial, bahkan mengancam stabilitas negara,” kata Amran, dalam keterangannya, Kamis (10/4/2025).

    (rea/rrd)

  • Tekan Impor, RI Gandeng Yordania buat Tanam Gandum

    Tekan Impor, RI Gandeng Yordania buat Tanam Gandum

    Jakarta

    Kementerian Pertanian (Kementan) menyampaikan kerja sama bilateral dengan Yordania, salah satunya produksi gandum. Hal ini disampaikan oleh Mengeri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman usai menemani Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan ke Yordania.

    “Baru kami tiba dari kunjungan mendamping Bapak Presiden ke Yordania. Beliau kunjungan ke beberapa negara. Insyaallah kita akan perkuat hubungan bilateral, kita perkuat kerjasama kita dengan negara Jordan,” kata Amran dalam Konferensi Pers Hasil Kunjungan Yordania, di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2025).

    Kerja sama ini nantinya dalam bentuk transfer teknologi, informasi, dan sumber daya manusia (SDM) melalui tenaga ahli. Amran menerangkan langkah ini sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan impor gandum.

    Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia masih impor jagung untuk memenuhi kebutuhan domestik. Dalam periode Januari-September 2024 total impor jagung mencapai 967,9 ribu ton dengan nilai US$ 247,9 juta atau Rp 3,89 triliun (kurs Rp 15.700). Volume itu naik 0,17% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    “Kalau ini tumbuh bisa kita ke depan itu mengurangi impor untuk gandum. Ini sangat bagus dan kami undang khusus ahli-ahli dari sana. Kemudian kita tukar informasi, tukar teknologi,” imbuh Amran.

    Amran menerangkan bahwa Yordania mempunyai sistem pengelolaan yang baik. Menurut Amran, Yordania bukan hanya ahli dalam gandum saja, melainkan negara tersebut juga sudah ekspor berbagai macam sayur-mayur.

    “Mereka ahli dalam mengelola air yang sangat minim. Bayangkan airnya kecil banget, tapi bisa dikelola. Dengan model drip irrigation. Kalau untuk pertumbuhan dan tanamannya subur-subur. Irigasi ini di dalamnya ada pupuk, unsur hara, di dalamnya ada air, tetapi itu langsung ke tanaman,” terang Amran.

    Saat ini, pihaknya tengah mencari lahan yang cocok untuk produksi gandum. Bahkan dia menyebut Kementan sudah melakukan uji coba menanam gandum di Jawa Tengah, NTT, hingga NTB.

    “Kita sudah ada uji-coba di Jawa Tengah, kalau tidak salah NTT. Sudah ada ahli turun. Kemudian Jawa Tengah, NTT, NTB kita akan coba. Kita mencari lahan yang cocok. Kalau ada yang cocok, kita langsung tindaklanjuti,” terang dia.

    (rea/rrd)

  • Intelijen Yordania Bongkar Upaya Serangan Libatkan Bom C4, Roket, dan Drone: Direncanakan Sejak 2021 – Halaman all

    Intelijen Yordania Bongkar Upaya Serangan Libatkan Bom C4, Roket, dan Drone: Direncanakan Sejak 2021 – Halaman all

    Intelijen Yordania Ungkap Upaya Serangan Libatkan Roket dan Drone: Sudah Direncanakan Sejak 2021

    TRIBUNNEWS.COM – Direktorat Intelijen Umum Yordania atau General Intelligence Department (GID), Selasa (15/4/2025) malam mengumumkan terungkapnya rencana rumit dan berbahaya, yang mengancam stabilitas dan keamanan negara Arab tersebut.

    Badan intelijen itu mengklaim, upaya penciptaan huru-hara ini sudah dimulai pada tahun 2021.

    Diduga, para tersangka yang ditangkap, merencanakan serangan yang menargetkan keamanan nasional Yordania.

    “Badan intelijen Yordania sudah menangkap 16 orang yang diduga merencanakan serangan roket dan pesawat tak berawak,” kata laporan Anews, dikutip Rabu (16/4/2025).

    Badan intelijen Yordania menyatakan, “Operasi yang telah diawasi secara terus-menerus sejak 2021 itu mengungkap upaya terkoordinasi untuk memproduksi rudal jarak pendek, membangun pesawat nirawak, dan melakukan sabotase di dalam Kerajaan.” 

    Pihak berwenang Yordania mengatakan para tersangka telah mengembangkan dan menyembunyikan persenjataan termasuk bahan peledak, senjata api otomatis, dan rudal rakitan lengkap yang siap digunakan.

    Para Terduga Pelaku Kembangkan Rudal 

    Juru bicara pemerintah dan Menteri Komunikasi Pemerintah Yordania, Dr. Mohammad Al-Momani, merinci skala dan keseriusan ancaman tersebut dalam jumpa pers.

    Ia mengonfirmasi kalau kasus tersebut telah dirujuk ke Pengadilan Keamanan Negara, dan para tersangka kini menghadapi persidangan.

    “Kegiatan rahasia ini telah berlangsung selama hampir empat tahun,” kata Momani, yang menggambarkannya sebagai “ancaman terhadap keamanan nasional selama beberapa tahun.”

    Ia menambahkan, “Para tersangka mengembangkan rudal jarak pendek dengan jangkauan 3 hingga 5 kilometer — sebuah indikator berbahaya tentang sejauh mana rencana tersebut telah berkembang.”

    Menurut Momani, kasus tersebut melibatkan empat sel yang saling terhubung dan beroperasi secara paralel tetapi terkoordinasi melalui berbagai cara.

    Setiap kelompok melaksanakan tugas-tugas tertentu termasuk pengembangan senjata, perekrutan, dan penyimpanan.

    GAGALKAN SERANGAN – Personel Departemen Intelijen Umum Yordania dalam sebuah pemeriksaan. Yordania menyatakan menggagalkan upaya serangan dari jaringan yang terbentuk di dalam negeri mereka yang merencanakan serangan untuk mengacaukan keamanan nasional.

    Senjata dan Fasilitas Ditemukan

    Di antara temuan yang paling mengkhawatirkan adalah dua fasilitas penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan bahan peledak dan persenjataan.

    Salah satu lokasi telah dibentengi dengan beton dan memiliki ruangan tersembunyi dan terkunci yang khusus dibangun untuk menyimpan rudal.

    Pihak berwenang menyita sejumlah bahan peledak tinggi seperti TNT, C4, dan SEMTEX-H.

    Para tersangka juga mengimpor komponen untuk membantu pembuatan senjata, sehingga menghindari peraturan dalam prosesnya.

    “Satu faksi telah berhasil menciptakan prototipe rudal jarak pendek. Faksi lain dilaporkan tengah mengembangkan kendaraan udara tak berawak (UAV), dengan sedikitnya empat orang menerima dukungan dan pelatihan eksternal dalam proyek tersebut,” kata laporan tersebut.

    Rekrutmen Anggota

    Selain pengembangan senjata, GID menemukan bahwa para tersangka secara aktif merekrut dan melatih orang-orang baik di Yordania maupun di luar negeri.

    Beberapa orang diduga dikirim ke luar negeri untuk persiapan lanjutan.

    Walaupun pemerintah belum menyebut nama aktor asing atau negara mana pun yang terkait dengan operasi tersebut, adanya pelatihan internasional dan dukungan logistik menunjukkan adanya jaringan yang lebih luas di luar perbatasan Yordania.

    Momani memuji kewaspadaan GID dalam mengungkap rencana tersebut, dan menyoroti peran lembaga tersebut dalam melindungi stabilitas nasional.

    “Kasus ini mencerminkan komitmen tegas Yordania untuk melawan segala upaya yang dapat mengganggu stabilitas negara,” katanya.

    TERSANGKA YANG DITANGKAP – Para terduga pelaku perencana serangan di Yordania yang ditangkap Intelijen Yordania.

    Jaringan, Bukan Sel

    Atas pengungkapan ini, pakar militer asal Yordania, Mohammed Al-Samadi mengatakan kalau para tersangka yang terlibat dalam rencana yang bertujuan merusak keamanan nasional dan memicu kekacauan di Yordania “adalah jaringan, bukan sel, dan intelijen Yordania menangani mereka secara profesional.”

    Berbicara kepada Al Mamlaka, ia menekankan kalau Yordania adalah negara yang stabil di lingkungan yang tidak stabil, dan keamanannya menjadi sasaran banyak faksi ekstremis.

    “Petunjuk saat ini menunjuk ke Ikhwanul Muslimin, bahkan jika ada faksi-faksi ekstremis yang beroperasi di dalamnya,” kata pakar militer itu menduga organisasi yang dia duga menjadi induk para tersangka.

    Terkait putusan yang akan dijatuhkan terhadap mereka yang terlibat dalam rencana ini, ia berkata, “Saya rasa kita tidak boleh terburu-buru mengambil kesimpulan. Ada investigasi dan peradilan. Yordania adalah negara hukum, lembaga, dan keadilan, bukan negara represif. Hal ini telah terbukti sebelumnya dalam banyak kasus, karena para terdakwa memberikan pernyataan mereka seperti yang mereka lakukan di televisi, dan mereka akan dirujuk ke peradilan.”

    Al-Samadi menjelaskan bahwa “rencana-rencana ini ditujukan untuk merusak keamanan nasional, memicu kekacauan dan kerusakan fisik, serta mengganggu stabilitas Yordania.”

    Ia menegaskan bahwa “Departemen Intelijen Umum memiliki kemampuan yang sangat berkualitas dan profesional serta memiliki pendekatan strategis dalam melakukan pemantauan dan tindak lanjut, dan tidak terburu-buru dalam menangkap mereka yang terlibat, sehingga semua informasi dapat dikumpulkan dan semua anggota jaringan ini dapat diidentifikasi.”

    Al-Samadi menjelaskan, “Ini bukan kelompok, melainkan jaringan yang erat. Itulah sebabnya Badan Intelijen memantau mereka untuk mengumpulkan semua informasi dengan tenang dan sabar, tidak membiarkan apa pun terjadi secara kebetulan, dan untuk memastikan bahwa semua terdakwa tertangkap, terutama setelah mereka membuat rudal pertama dan sebelum mereka mulai melaksanakan ancaman.”

    Ia menjelaskan bahwa jaringan ini adalah “sekelompok sel yang beroperasi sejak 2021, mengangkut dan menyimpan bahan peledak tinggi dan C4, yang digunakan dalam pembuatan bahan peledak tinggi. Jaringan ini juga menyembunyikan roket Katyusha di Marj al-Hamam pada 2023 dan menangkap sel pembuat roket tahun ini. Jaringan ini juga mencakup proyek pembuatan pesawat nirawak dan kunjungannya ke luar negeri untuk memantau proses pembuatannya. Lebih jauh, pemantauan keuangan dan pelatihan di luar Yordania membuktikan bahwa ini adalah jaringan sel dalam suatu organisasi.”

     

    (oln/anews/khbrn/*)