Negara: Yordania

  • Pendekatan Simbolis, Historis, dan Ideologis ala Prabowo terhadap Megawati
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        8 Juni 2025

    Pendekatan Simbolis, Historis, dan Ideologis ala Prabowo terhadap Megawati Nasional 8 Juni 2025

    Pendekatan Simbolis, Historis, dan Ideologis ala Prabowo terhadap Megawati
    Kandidat Doktor Ilmu Politik yang suka membaca dan menulis
    RELASI
    politik Presiden
    Prabowo Subianto
    dan Ketua Umum PDI Perjuangan
    Megawati Soekarnoputri
    bersifat dinamis. Terkadang berdiri pada satu barisan yang sama dan terkadang pula harus berdiri saling berhadapan lalu berkompetisi dalam konteks kekuasaan.
    Namun, satu hal yang statis adalah persahabatan antara keduanya tak lekang oleh waktu dan tak pernah pudar digerus oleh zaman, walau diuji oleh pelbagai skenario politik dalam dua-tiga dekade kebelakang.
    Prabowo sejatinya punya hutang budi pada Megawati atas kontribusinya memulangkan Prabowo ke Indonesia dari Negara Yordania pada 2001 silam.
    Lewat restu Presiden dan Wakil Presiden saat itu, Abdurrahman Wahid-Megawati yang memerintahkan Taufik Kiemas untuk menjamin kepulangan Prabowo ke Indonesia dan mendapatkan kembali kewarganegaraannya.
    Delapan tahun berselang, pada 2009, Prabowo membalas “kebaikan” masa lampau lewat surat rekomendasi Partai Gerindra untuk pencapresan Megawati.
    Rekomendasi itu sekaligus menyelamatkan wajah Megawati dan PDI Perjuangan yang kala itu kesulitan mendapatkan kawan koalisi untuk memenuhi syarat minimal 20 persen pencalonan presiden dan wakil presiden.
    Pun Partai Gerindra adalah puzzle terakhir pemenuhan kuota
    presidential threshold

    running
    -nya Megawati sebagai Capres. Pasangan Megawati-Prabowo (Mega Pro) akhirnya mendaftar ke KPU dan resmi menjadi pasangan calon di Pilpres 2009.
    Meski kalah di Pilpres 2009, relasi Megawati dan Prabowo berlanjut dalam pembangunan koalisi di DPR. Sikap yang sama melihat
    bailout
    Bank Century yang berujung pada terbentuknya Pansus di DPR adalah kerja sama politik lain Megawati dan Prabowo.
    Pada ruang berbeda, Prabowo saat itu juga dikabarkan punya kesempatan menduduki pos Menteri Pertanian di kabinet Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono, tapi lekas ditampik oleh Partai Gerindra yang memilih berdiri pada barisan yang sama dengan PDI Perjuangan untuk berada di luar pemerintahan.
    Kerja sama antara PDI Perjuangan dan Partai Gerindra berlanjut ke Pilkada DKI 2012, lewat pencalonan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) yang menjadi
    spotlight
    paling ramai dalam pemberitaan politik nasional saat itu.
    Pun keberhasilan Jokowi-Ahok memenangkan pemilihan tidak lepas dari kolaborasi politik antara Megawati dan Prabowo.
    Hubungan Megawati dan Prabowo sempat memanas jelang Pilpres 2014 saat PDI Perjuangan memutuskan mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden.
    Prabowo menganggap Megawati telah melanggar Perjanjian Batu Tulis. Kala itu, Prabowo secara verbatim mengatakan bahwa dirinya sangat kecewa karena telah melakukan semua hal yang bisa dilakukan untuk dapat dukungan Megawati, tapi PDI Perjuangan justru memilih mencalonkan Jokowi.
    Prabowo kalah atas Jokowi di Pilpres 2014. Lima tahun mengambil posisi di luar pemerintahan, Prabowo kemudian memutuskan menerima pinangan Jokowi menjadi Menteri Pertahanan pascakekalahan lain di Pipres 2019.
    Relasi antara Prabowo dan Megawati otomatis perlahan membaik dengan bergabungnya Prabowo ke pemerintahan.
    Pelbagai silaturahmi pribadi antarkeduanya terus berlanjut dengan beberapa kali kunjungan Prabowo ke kediaman Megawati di Teuku Umar, Jakarta.
    Megawati memasak nasi goreng untuk Prabowo, sebaliknya Prabowo juga beberapa kali mengirimkan hadiah kecil kesukaan Megawati berupa minyak urut dan bunga anggrek.
    Pada rentan waktu 2019 sampai 2023, sebelum masa pencapresan untuk Pilpres 2024, Prabowo sejatinya telah melakukan pendekatan simbolis dengan Megawati.
    Salah satunya adalah ketika Prabowo membangun patung Sukarno menunggang kuda di kantor Kementerian Pertahanan RI yang diresmikan pada 2021 lalu.
    Prabowo menyebutkan pembangunan patung Sukarno tersebut terinspirasi oleh peristiwa Hari Peringatan Angkatan Perang pada 5 Oktober 1946 di Yogyakarta.
    Kala itu Presiden Sukarno melakukan inspeksi dengan menunggang kuda untuk memeriksa pasukan angkatan bersenjata Indonesia.
    Prabowo juga menjelaskan secara simbolik peristiwa Sukarno menunggang kuda tersebut sebagai simbol semangat, harapan, keberanian dan gairah bangsa Indonesia untuk senantiasa mencintai Tanah Air.
    Pun peresmian patung tersebut dilakukan pada 6 Juni 2021, bertepatan pula dengan hari lahir Sang Proklamator.
    Pada saat peresmian, wajah Megawati terlihat sangat sumringah dengan beberapa kali mengucapkan terima kasih pada Prabowo yang saat itu menjabat Menteri Pertahanan.
    Lebih lanjut, secara khusus Megawati dalam pidatonya juga menyebut Prabowo sebagai sahabatnya.
    Secara simbolik sosok Sukarno bukan hanya sebagai ayah biologis bagi Megawati, tapi juga menyatu secara ideologis dan praksis pergerakan politiknya.
    Ini pula yang menjadi alasan, segala hal yang menyangkut simbolisasi tentang Sukarno bagi Megawati adalah sesuatu yang sangat sentimental menyentuh perasaan jiwa dan batinnya.
    Pada Senin, 2 Juni 2025, Megawati dan Prabowo akhirnya muncul kembali di hadapan publik pada Perayaan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Kementerian Luar Negeri Jakarta setelah satu setengah tahun lamanya.
    Terakhir keduanya menampakkan kebersamaan kala pengundian nomor urut Capres dan Cawapres yang diselanggarakan oleh KPU RI pada 14 November 2023 lalu.
    Saat itu, Megawati hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan yang mengusung pasangan Ganjar-Mahfud, sementara Prabowo hadir sebagai Capres 2024.
    Sekitar dua bulan lalu, tepatnya pada 8 April 2025, sebenarnya Prabowo dan Megawati sempat bertemu di Teuku Umar dalam rangka silaturahmi di Hari Raya Idul Fitri.
     
    Namun pertemuan antara keduanya dilaksanakan tertutup dan publik kala itu hanya terpuaskan dengan disebarnya foto pascapertemuan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad lewat akun media sosial Twitter dan Instagram pribadinya.
    Pertemuan antara Prabowo dan Megawati pada Peringatan Hari Lahir Pancasila tersebut sangat cair dan penuh canda.
    “Ibu agak kurus, bu. Luar biasa. Dietnya berhasil,” ujar Prabowo pada Megawati pada jamuan sarapan pagi.
    “Iya, berhasil. Tapi ini bagaimana?” jawab Megawati menunjuk ke meja hidangan tempat disajikannya makanan yang diperkirakan cukup menggoda.
    Pun barang tentu pertemuan Prabowo dan Megawati di hadapan publik tersebut tentu tidak akan terjadi jika keduanya tidak sama-sama berkomitmen atas kesepakatan dua bulan lalu. Kesepakatan yang hanya Prabowo dan Megawati yang tahu.
    Juga Prabowo sangat paham soal budaya politik Megawati yang satu kata antara perkataan dan perbuatan sehingga melanggar kesepakatan bukanlah pilihan yang bijak.
    Apalagi Megawati tipe pemimpin sigma yang memiliki sifat mandiri terhadap pemikirannya, tidak membutuhkan validasi atau persetujuan agar terlihat berharga.
    Bahkan secara historis ia memiliki keberanian untuk mengambil sikap yang tidak populis dengan keluar dari hierarki kemapanan politik walau dianggap tidak populis.
    Setidaknya secara empirik pasca-reformasi, Megawati beberapa kali membuktikannya.
    Pertama, kala DPR melakukan revisi UU MD3 di DPR pada 2014 yang berdampak pada posisi PDI Perjuangan sebagai pemenang Pileg harus kehilangan kursi Ketua DPR.
    Kala itu ada satu kesempatan agar undang-undang tersebut tidak direvisi dan Puan Maharani bisa jadi Ketua DPR, yaitu Megawati harus bertemu Presiden SBY.
    Hasilnya Megawati tetap pada pendiriannya untuk tidak bertemu dan bernegosiasi dengan Presiden SBY soal revisi UU MD3, walau partainya kehilangan kursi Ketua DPR.
    Kedua, ketika Megawati dan PDI Perjuangan dikepung oleh koalisi besar KIM Plus di banyak daerah di Pilkada Serentak 2024.
    Megawati seolah tidak peduli. Sikapnya tidak sedikitpun melunak dengan memilih melawan partai-partai yang tergabung dalam koalisi besar di KIM Plus.
    Ketiga atau yang terakhir adalah ketika Megawati melakukan boikot reatret kepala daerah dengan memerintahkan kader-kader terpilih PDI Perjuangan untuk menunda keberangkatan mereka ke Magelang, Jawa Tengah. Hal itu menunjukkan Megawati bukanlah tipe pemimpin yang mudah untuk ditundukkkan.
    Prabowo memang benar-benar ciamik membaca pikiran Megawati. Ia memahami betul menerjemahkan langgam politik Megawati secara historis, simbolis, dan ideologis.
    Pada Peringatan Hari Lahir Pancasila tersebut, ada peristiwa lain yang layak mendapatkan sorotan utamanya saat Prabowo beberapa kali memanggil Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk dilibatkan dalam diskusi bertiga dengan Megawati.
    Mengapa Prasetyo Hadi? Saya menganalisa setidaknya ada dua alasan.
    Pertama, Prasetyo Hadi adalah alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dari Komisariat Fakultas Kehutanan UGM.
    Megawati ketika sempat berkuliah di Pertanian UNPAD Bandung juga pernah bergabung bersama GMNI, organisasi mahasiswa yang punya cita-cita luhur membumikan ajaran Marhaenisme Bung Karno.
    Kedua, Megawati punya perasaan yang sangat sentimental dengan GMNI. Suaminya (Alm Taufik Kiemas) adalah alumni GMNI. Ganjar sebagai orang yang dicapreskan oleh Megawati lewat PDI Perjuangan dulunya juga pernah ber-GMNI.
    Termasuk Djarot Saiful Hidayat, Ahmad Basarah, Bambang Pacul, Aria Bima hingga Arief Wibowo yang saat ini menjadi pengurus pusat (DPP) PDI Perjuangan sedikit banyaknya bisa menduduki struktur strategis di partai berlambang Kepala Banteng Moncong Putih itu karena masa lalu pernah aktif di GMNI.
    Pada masa kepresidenan Megawati di tahun 2001-2004, ia mengangkat Bambang Kesowo menjadi Menteri Sekretaris Negara yang juga alumni GMNI.
    Lalu, jika kita kembali ke 11 tahun lalu, ketika Jokowi terpilih menjadi Presiden RI pada 2014, Megawati pernah merekomendasikan satu nama alumni GMNI lain pada Jokowi untuk dijadikan Menteri Sekretaris Negara bernama Cornelis Lay.
    Namun, karena alasan kesehatan, kala itu Cornelis Lay menolak “dijadikan” Menteri Sekretaris Negara lalu merekomendasikan satu nama, yaitu Pratikno.
    Nama Pratikno disetujui Megawati dan disetujui pula oleh Presiden Jokowi karena Pratikno punya historis dengan Jokowi ketika jadi Wali Kota Solo.
    Juga soal posisi Mensesneg, Megawati punya kecenderungan politik menempatkan alumni GMNI di posisi tersebut ketika kader partainya diberi amanah menduduki kepemimpinan nasional.
    Kembali ke sosok Menseseg Prasetyo Hadi, Prabowo tentu sangat memahami ada kedekatan ideologis antara Prasetyo Hadi dan Megawati karena berasal dari organisasi kemahasiswaan yang sama, yaitu GMNI.
    Hal ini pula yang mengindikasikan pada pertemuan lanjutan pasca-Peringatan Hari Lahir Pancasila berlangsung rapat lain antara Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Prasetyo Hadi dalam pertemuan dengan Megawati, Puan Maharani dan Yassona Laoly di Teuku Umar.
    Artinya, dengan Prabowo melibatkan jauh sosok Prasetyo Hadi dalam komunikasi politik dengan PDI Perjuangan menjelaskan betapa Megawati sangat senang terhadap Mensesneg kabinet Prabowo tersebut.
    Selain alasan historis, terdapat alasan ideologis yang mentautkan sosok Prasetyo Hadi sebagai Alumni GMNI yang pasti sangat memahami bagaimana harus “memuliakan” Bulan Juni. Bulan Bung Karno.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • RI Mau Geber Produksi Kedelai-Gandum, Sampai Belajar ke Brasil

    RI Mau Geber Produksi Kedelai-Gandum, Sampai Belajar ke Brasil

    Jakarta

    Kementerian Pertanian (Kementan) tengah mendorong swasembada pangan untuk komoditas gandum dan kedelai. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut Indonesia dapat memproduksi kedelai dan gandum hingga 10 ribu ton.

    Amran mengatakan saat ini pihaknya bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) telah mengumpulkan ahli-ahli dari perguruan tinggi.

    “Kedelai kami minta, kalau bisa, minimal 3 ton. Kalau sudah ada, bisa 1 ribu (ton), 2 ribu (ton), tapi langsung 10 ribu ton. Kalau berhasil, insyaallah, swasembada ke depan semakin terbuka lebar untuk kedelai,” kata Amran kepada awak media, di kediamannya, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2025).

    Untuk produksi gandum, Amran menerangkan pihaknya telah melakukan uji coba beberapa kali. Tertinggi, produksinya pernah mencapai 5 ton.

    Untuk meningkatkan produksinya lagi, Amran menyebut pihaknya telah mengirimkan delegasi untuk ke Yordan dan Brasil agar mendapatkan bibit terbaik dunia.

    “Kita melihat karena ada Mr. Ken, ahli dari Australia dengan Yordania, datang ke sini, ke rumah, diskusi. Bisa katanya produksi ada 8 ton, 10 ton. Saya bilang, kejar. Langsung aku perintahkan itu malam juga, berangkat. Kalau ada kebaikan, kita tiru,” terang Amran.

    Sebelumnya, Kementan emang berupaya untuk menekan impor gandum. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor biji-bijian atau serealia naik pada Maret 2024 baik secara bulanan maupun tahunan masing-masing 25,97% dan 144,02%. Komoditas serealia yang meningkat antara lain beras, gandum dan jagung.

    Nilai impor serealia pada Maret 2024 senilai US$ 182,2 juta dengan volume mencapai 491,1 ribu ton. Porsi impor serealia terhadap impor non migas Indonesia pada Maret 2024 mencapai 6,04%.

    Impor gandum per Maret 2025 naik sebesar 24,54%. Adapun asal utama impor gandum dan meslin berasal dari Australia, Argentina dan Kanada. Sementara itu, asal impor jagung dari Brazil, Argentina dan Amerika Serikat.

    (acd/acd)

  • Houthi Balas Pengeboman Pesawat Haji, Targetkan Pesawat Sipil Israel

    Houthi Balas Pengeboman Pesawat Haji, Targetkan Pesawat Sipil Israel

    GELORA.CO –  Kelompok Ansarullah Houthi dari Yaman menyatakan akan  meningkatkan serangan mereka terhadap Israel dengan menargetkan pesawat milik El Al dan maskapai penerbangan sipil Israel lainnya. Hal ini disampaikan selepas serangan Israel ke Bandara Internasional Sanaa menghancurkan pesawat sipil pengangkut jamaah haji awal pekan ini 

    Hal itu disampaikan sumber dari kelompok Yaman mengatakan kepada surat kabar Lebanon Al-Akhbar pada Jumat. Sejak 18 Maret, ketika IDF melanjutkan serangannya terhadap Hamas di Jalur Gaza, Houthi telah meluncurkan 42 rudal balistik dan setidaknya 10 drone ke Israel. 

    Sebuah rudal pada tanggal 4 Mei menghantam area Bandara Ben Gurion, menyebabkan sebagian besar maskapai penerbangan asing menunda penerbangan mereka ke Israel dan meningkatkan ketergantungan Israel pada El Al dan maskapai penerbangan lainnya. 

    IDF mencegat rudal terbaru Houthi pada Kamis malam. Ancaman baru Houthi untuk menargetkan pesawat sipil Israel muncul setelah jet tempur Israel mengebom Bandara Internasional Sanaa yang dikuasai Houthi awal pekan ini. Serangan itu menghancurkan pesawat sipil terakhir milik Yemeni Airlines yang sedianya akan digunakan mengangkut 800 jamaah haji ke Arab Saud.

    Sebagai pembalasan atas serangan tersebut, sumber-sumber Houthi mengatakan kepada Al-Akhbar bahwa “operasi yang akan datang akan berbeda dalam kuantitas dan substansi dari operasi sebelumnya” terhadap Israel, dan kelompok pemberontak akan “menambahkan pesawat sipil milik entitas Israel ke dalam daftar target.” 

    Dalam beberapa bulan terakhir, mereka telah menembak jatuh setidaknya tujuh drone MQ-9 Reaper AS. Awal bulan ini, juru bicara kelompok tersebut mengklaim kepada Newsweek bahwa mereka telah memperoleh “senjata baru” yang mampu memaksakan “blokade udara” terhadap Israel.

    Banyak maskapai penerbangan asing menangguhkan rute mereka ke Israel awal bulan ini setelah sebuah rudal balistik yang ditembakkan oleh Houthi menyerang di dalam area Bandara Internasional Ben Gurion, membuat sebagian besar warga Israel bergantung pada maskapai penerbangan El Al, serta maskapai kecil Arkia dan Israir. 

    Kelompok Houthi telah melancarkan serangan rudal dan drone secara terus-menerus terhadap kapal-kapal komersial dan militer di wilayah tersebut dalam apa yang digambarkan oleh kepemimpinan kelompok tersebut sebagai upaya untuk mengakhiri agresi Israel di Jalur Gaza.

    Dari November 2023 hingga Januari 2025, Houthi menargetkan lebih dari 100 kapal dagang dengan rudal dan drone, menenggelamkan dua di antaranya dan menewaskan empat pelaut. Hal ini telah sangat mengurangi arus perdagangan melalui koridor Laut Merah, yang biasanya dilalui barang senilai 1 triliun dolar AS setiap tahunnya.

    Almayadeen melansir, Presiden Yaman Mahdi al-Mashat mengumumkan pada Jumat bahwa semua rute udara dan laut yang digunakan oleh pasukan Israel untuk melakukan serangan terhadap Yaman kini ditetapkan sebagai zona berbahaya bagi lalu lintas sipil dan komersial, seiring Sanaa meningkatkan respons militernya terhadap agresi Israel yang sedang berlangsung di Gaza. 

    “Demi keselamatan navigasi udara dan maritim di wilayah di mana angkatan bersenjata kami beroperasi, kami telah mengeluarkan arahan untuk menetapkan rute yang digunakan musuh Zionis untuk menyerang negara kami sebagai zona berbahaya bagi semua perusahaan,” kata al-Mashat. Dia mendesak maskapai penerbangan dan operator maritim untuk mengubah rute, memperingatkan akan adanya tindakan militer yang menargetkan orang-orang Israel yang beroperasi di koridor ini.

    Dalam pidato kemarin, pemimpin Yaman menegaskan kembali kemampuan angkatan bersenjatanya untuk menghadapi pesawat tempur Israel tanpa mengganggu lalu lintas udara atau laut internasional. “Angkatan bersenjata kami akan mampu menghadapi pesawat musuh Zionis tanpa membahayakan navigasi udara dan maritim,” katanya.

    Al-Mashat juga mengisyaratkan perkembangan yang akan terjadi: “Insya Allah, Anda akan segera menerima kabar baik tentang pesawat musuh Zionis yang digunakan dalam agresi terhadap negara kami.” Dia menambahkan bahwa pertahanan udara Yaman akan segera menjadikan pesawat tersebut sebagai “sumber cemoohan.” 

    Serangan Yaman Pernyataannya muncul tak lama sebelum Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan serangan rudal hipersonik yang menargetkan Bandara Ben Gurion di wilayah Lydd yang diduduki, yang dilaporkan mengganggu lalu lintas udara dan menyebabkan ribuan pemukim melarikan diri ke tempat perlindungan. 

    Meskipun sumber-sumber Israel mengklaim bahwa rudal tersebut berhasil dicegat, para pejabat Yaman bersikeras bahwa serangan tersebut mengenai sasaran yang diinginkan. Yaman sejak itu mengumumkan blokade udara terhadap entitas Israel, dan berjanji untuk terus menargetkan bandara dan infrastruktur militer sampai Tel Aviv menghentikan perangnya di Gaza dan mencabut pengepungan di wilayah kantong tersebut.

    Pesawat Israel melakukan empat serangan udara di Bandara Internasional Sanaa Rabu pagi. Serangan itu menghancurkan pesawat yang sedianya akan digunakan mengangkut jamaah haji ke Jeddah, Arab Saudi.

    Serangan tersebut menargetkan landasan pacu dan pesawat Yemeni Airlines. Khaled al-Shaif, direktur bandara, menulis di  X bahwa Israel menargetkan “pesawat fungsional terakhir milik Yemeni Airlines di Bandara Internasional Sana’a, sehingga menghancurkannya sepenuhnya”. 

    Data penerbangan menunjukkan, pesawat yang menjadi sasaran adalah Airbus A320-233 yang tiba dari ibu kota Yordania, Amman. Pesawat itu mendarat di Sanaa sekitar pukul 09.10 waktu setempat. 

    Berdasarkan informasi Flightradar24 yang diperoleh Aljazirah, pesawat tersebut dijadwalkan terbang menuju Jeddah di Saudi membawa penumpang yang akan menunaikan ibadah haji. Pada Jumat, bandara tersebut mengumumkan akan mengoperasikan dua penerbangan sehari ke Jeddah selama sembilan hari untuk mengangkut jamaah.

    Khaled Al-Shaif menyatakan kemudian bahwa pemboman itu menghalangi 800 jamaah asal Yaman untuk menunaikan ibadah haji di Makkah. Pemboman itu juga menghalangi ribuan pasien yang sedang menunggu perjalanan untuk berobat ke luar negeri. Berbicara pada konferensi pers, pemerintah di Sanaa mengecam keras penargetan bandara oleh pesawat tempur Israel. Mereka mencatat bahwa serangan itu terjadi ketika sekelompok jamaah sedang bersiap untuk berangkat. 

    Serangan tersebut digambarkan sebagai “pelanggaran berat dan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsipnya.” Al-Shaif menyatakan bahwa satu-satunya pesawat Yemenia Airways yang tersisa, yang mengoperasikan tiga penerbangan sehari, hancur total dalam serangan tersebut, yang mengakibatkan penutupan total lalu lintas udara di bandara.

    Dia menambahkan bahwa serangan terbaru ini menjadikan jumlah total pesawat sipil yang hancur di Bandara Internasional Sanaa menjadi delapan sejak awal agresi Israel di Yaman. Pemerintah di Sanaa meminta PBB, Dewan Keamanan PBB, dan semua organisasi internasional terkait bertanggung jawab penuh atas serangan berulang-ulang Israel terhadap bandara dan infrastruktur sipil lainnya.

  • Israel Umumkan Ekspansi Permukiman Berskala Besar di Tepi Barat

    Israel Umumkan Ekspansi Permukiman Berskala Besar di Tepi Barat

    Jakarta

    Israel pada Kamis (29/5) mengumumkan rencana pendirian 22 permukiman Yahudi baru di wilayah pendudukan Tepi Barat, Palestina.

    Keputusan tersebut diambil oleh kabinet keamanan Israel dan diumumkan oleh Menteri Keuangan sayap kanan, Bezalel Smotrich, yang juga seorang pemukim, serta Menteri Pertahanan Israel Katz, yang mengawasi pemukiman Yahudi di wilayah Palestina.

    Ekspansi nantinya dibarengi jaminan legalisasi bagi pos-pos permukiman ilegal yang sudah dibangun tanpa izin pemerintah. Sementara pada saat yang sama, serangan udara Israel ke Jalur Gaza menewaskan sedikitnya 13 orang dalam semalam, menurut pejabat kesehatan setempat.

    Israel merebut Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur dalam Perang Enam Hari pada tahun 1967. Palestina ingin menjadikan ketiga wilayah tersebut sebagai bagian dari negara masa depan. Sebabnya, komunitas internasional menganggap permukiman Israel di wilayah pendudukan sebagai ilegal dan sebagai hambatan utama bagi penyelesaian konflik di Timur Tengah.

    Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan bahwa keputusan pembangunan permukiman Yahudi “memperkuat cengkeraman kita di Yudea dan Samaria”, ujarnya merujuk kepada istilah Alkitab untuk wilayah Tepi Barat.

    Dia menambahkan bahwa ekspansi pemukiman di daerah pendudukan “menegaskan hak historis bangsa Yahudi atas Tanah Israel, sekaligus menjadi jawaban telak terhadap terorisme Palestina.” Menurutnya, pembangunan permukiman juga merupakan “langkah strategis untuk mencegah pembentukan negara Palestina yang bisa membahayakan Israel.”

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Ekspansi terbesar sejak Kesepakatan Oslo

    Israel telah membangun lebih dari 100 permukiman di Tepi Barat yang kini dihuni sekitar 500.000 warga Israel. Bentuk permukiman Yahudi ini bervariasi, mulai dari pos kecil di atas bukit hingga komunitas lengkap dengan blok apartemen, pusat perbelanjaan, pabrik, dan taman. Kebanyakan pemukiman dihuni kaum Yahudi garis keras yang membenarkan praktik pendudukan. Militer Israel berkewajiban melindungi setiap pemukiman, meski artinya membatasi ruang gerak sekitar tiga juta warga Palestina di kampung halamannya sendiri.

    Di Tepi Barat, warga sipil Palestina secara umum hidup di bawah kekuasaan militer Israel. Adapun Otoritas Palestina hanya menguasai kota-kota besar. Sementara warga Israel yang hidup di wilayah pendudukan menikmati status kewarganegaraan penuh.

    Peace Now menyebutkan, rencana pemerintah mencakup legalisasi 12 pos permukiman ilegal, pembangunan 9 permukiman baru, serta pengklasifikasian ulang zona pemukiman untuk dimekarkan.

    “Pemerintah secara terang-terangan menunjukkan bahwa mereka lebih memilih memperkuat pendudukan dan melakukan aneksasi de facto ketimbang mengupayakan perdamaian,” kata Peace Now.

    Minimnya tekanan dari AS

    Sejak beberapa tahun terakhir, Israel sudah mempercepat pembangunan permukiman Yahudi, bahkan sebelum serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang di Gaza. Perluasan ini semakin membatasi ruang gerak warga Palestina dan menjauhkan kemungkinan terbentuknya negara Palestina yang layak dan merdeka.

    Pada masa kepemimpinan Presiden Donald Trump, AS untuk pertama kalinya mendukung klaim Israel atas wilayah yang direbut melalui perang, serta mengambil langkah-langkah yang melegitimasi permukiman. Adapun Presiden Joe Biden, yang secara resmi menentang permukiman, juga tidak banyak menekan Israel untuk menghentikan ekspansi.

    Mahkamah Internasional (ICJ) tahun lalu menyatakan bahwa keberadaan pemukim Israel di wilayah pendudukan Palestina adalah ilegal. Majelis di Den Haag itu menuntut dihentikannya segala bentuk pembangunan atau peresmian permukiman.

    Israel menolak opini non-mengikat dari ke15 hakim tersebut, dengan menyatakan bahwa wilayah Tepi Barat Yordan adalah bagian dari tanah historis bangsa Yahudi.

    Permukiman Israel di Gaza

    Israel sebenarnya telah menarik semua pasukan dan membubarkan seluruh permukiman di Jalur Gaza saat hengkang pada tahun 2005. Kini, sejumlah pejabat pemerintah menyerukan agar warga Israel bisa kembali bermukim secara permanen di wilayah tersebut.

    Mereka meminta sebagian besar warga Palestina di Gaza dipindahkan ke tempat lain secara sukarela. Oleh banyak pihak, rencana ini dianggap sebagai bentuk pengusiran paksa dan melanggar hukum internasional.

    Saat ini, Israel menguasai lebih dari 70 persen wilayah Jalur Gaza, menurut Profesor Yaakov Garb dari Universitas Ben Gurion yang telah lama meneliti penggunaan lahan di wilayah Israel-Palestina. Area ini mencakup zona penyangga di sepanjang perbatasan Israel serta Kota Rafah di selatan yang kini nyaris kosong, dan wilayah-wilayah lain yang telah diperintahkan Israel untuk dievakuasi.

    Kritik dan kecaman

    Rencana Israel memicu kritik tajam dari sejumlah negara, termasuk sekutu di Barat. Pemerintah Inggris, misalnya, menyebut tindakan itu sebagai “rintangan yang disengaja” bagi negara Palestina, sementara juru bicara kepala PBB Antonio Guterres mengatakan langkah Israel mendorong upaya menuju solusi dua negara “ke arah yang salah”.

    Menteri Inggris untuk Timur Tengah, Hamish Falconer, mengatakan rencana pemerintahan Benjamin Netanyahu membahayakan “solusi dua negara” dan tidak melindungi Israel.

    Sementara Yordania menyebut langah Israel Ilegal, dan “merusak prospek perdamaian dengan memperkuat pendudukan”.

    “Kami menentang semua” perluasan permukiman, kata juru bicara PBB Stephane Dujarric, mengulangi seruan agar Israel menghentikan kegiatan yang menghalangi perdamaian dan pembangunan ekonomi.

    “Pemerintah Israel tidak lagi berpura-pura. Pencaplokan wilayah pendudukan dan perluasan permukiman adalah tujuan utamanya,” tulis organisasi HAM Peace Now.

    Dalam pengumumannya, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich memberikan pembelaan awal, saat mengatakan: “Kami tidak mengambil tanah asing, tetapi warisan leluhur kami.”

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga “Kisah Dokter di Gaza Kehilangan 9 Anaknya Akibat Serangan Israel” di sini:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ini Bunyi Deklarasi Bersama Perancis-Indonesia soal Palestina
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Mei 2025

    Ini Bunyi Deklarasi Bersama Perancis-Indonesia soal Palestina Nasional 31 Mei 2025

    Ini Bunyi Deklarasi Bersama Perancis-Indonesia soal Palestina
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI
    Prabowo Subianto
    dan Presiden
    Perancis
    Emmanuel Macron telah membuat deklarasi bersama mengenai isu
    Palestina
    . Begini bunyi deklarasi bersama itu.
    Bunyi deklarasi bersama ini dilansir oleh situs resmi Kepresidenan Republik Perancis, Elysee (elysee.fr), diunggah pada 28 Mei 2025, diakses
    Kompas.com
    pada Jumat (30/5/2025) malam.
    Hingga berita ini diunggah,
    Kompas.com
    belum menemukan unggahan deklarasi serupa di situs resmi Presiden Republik Indonesia (presidenri.go.id) maupun Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (setneg.go.id)
    Deklarasi ini menjadi salah satu dari 21 kesepakatan yang diteken kedua belah pihak saat Macron mengunjungi Indonesia, Rabu (28/5/2025) lalu.
     
    Pelbagai isu spesifik mengenai Palestina tercantum di deklarasi ini, termasuk seruan gencatan senjata terhadap perang di Gaza yang merenggut nyawa sipil.
    Perancis dan Indonesia menyatakan dukungannya terhadap inisiatif Arab untuk menjalankan rekonstruksi Gaza yang sudah hancur lebur.
    Kedua negara juga mendukung terciptanya pemerintahan baru di Gaza yang dipimpin oleh Otoritas Palestina.
    Perancis dan Indonesia juga menolak tegas rencana apapun untuk memindahkan penduduk Palestina secar paksa dari tanah airnya.
    Mereka juga mengutuk keras kekerasan oleh ekstremis di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, serta mengutuk keras perluasan permukiman
    Israel
    di Tepi Barat.
     
    Kompas.com
    menerjemahkan deklarasi bersama ini dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia.
    Simak selengkapnya:
    Deklarasi Bersama Prancis-Indonesia tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Penerapan Solusi Dua Negara
    1. Perancis dan Indonesia mengecam kembalinya perang di Gaza, yang menandai langkah mundur yang dramatis bagi rakyat Gaza, para sandera, keluarga mereka, dan seluruh wilayah. Perancis dan Indonesia menyesalkan jumlah korban yang tidak dapat dibenarkan yang telah melampaui 50.000 orang, di antaranya sebagian besar warga sipil. Mereka menyerukan agar segera kembali ke gencatan senjata dan pembebasan semua sandera yang ditahan oleh Hamas dan tahanan yang ditahan oleh Israel yang melanggar hukum internasional, sesuai dengan Konvensi Jenewa keempat. Perancis dan Indonesia menyerukan kepada semua pihak untuk terlibat kembali secara konstruktif dalam negosiasi untuk memastikan gencatan senjata dilaksanakan dan menjadi permanen, dengan menegaskan bahwa gencatan senjata yang bertahan lama adalah satu-satunya jalan yang kredibel untuk perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan di wilayah tersebut.
    2. Perancis dan Indonesia menyatakan keprihatinan mereka yang mendalam tentang situasi kemanusiaan yang mengerikan di Jalur Gaza. Mereka menekankan bahwa warga sipil Palestina – termasuk satu juta anak-anak – menghadapi risiko kelaparan, penyakit epidemik, dan kematian yang akut. Perancis dan Indonesia meminta otoritas Israel untuk memulihkan akses terhadap air dan listrik, dan segera mengizinkan aliran bantuan kemanusiaan, sesuai dengan hukum internasional. Perandis dan Indonesia juga meminta otoritas Israel untuk memastikan pekerja kemanusiaan bebas bergerak di Gaza dan memastikan mereka dapat memberikan bantuan kepada mereka yang paling membutuhkannya, terlepas dari pihak-pihak yang berkonflik dan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Prancis dan Indonesia menggarisbawahi kesiapan mereka untuk bertindak bersama di Gaza guna menanggapi kebutuhan rekonstruksi, tata kelola, dan keamanan setelah perang di Gaza.
    3. Perancis dan Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam terkait berbagai insiden yang menewaskan personel kemanusiaan, termasuk personel PBB. Mereka menekankan perlunya memastikan perlindungan tanpa syarat dan permanen bagi personel PBB dan tempat-tempatnya, serta pekerja kemanusiaan dan khususnya pekerja pertolongan pertama. Pekerja kemanusiaan tidak boleh menjadi sasaran.
    4. Perancis dan Indonesia menegaskan kembali dukungan mereka terhadap inisiatif Arab berupa Rencana Pemulihan dan Rekonstruksi Gaza, yang menyediakan jalur realistis menuju rekonstruksi Gaza dan menyatakan kesiapan mereka untuk bekerja sama dengan mitra Arab, OKI, dan UE dalam pelaksanaan rencana ini serta meminta Israel untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh rencana ini. Prancis dan Indonesia mengingatkan bahwa rencana ini harus membuka jalan bagi pemerintahan Palestina baru di Gaza, yang dipimpin oleh Otoritas Palestina. Perancis dan Indonesia juga menekankan perlunya gencatan senjata jangka panjang agar rencana ini dapat dilaksanakan.
    5. Mereka (Perancis dan Indonesia -red) menegaskan kembali penolakan tegas mereka terhadap rencana apa pun yang akan secara paksa memindahkan penduduk Palestina dari tanah air mereka dan mencaplok wilayah mereka, yang merupakan pelanggaran hukum internasional dan ancaman bagi keamanan kawasan tersebut sejalan dengan berbagai Resolusi Dewan Keamanan PBB dan Pendapat Penasihat Mahkamah Internasional. Sejalan dengan ini, mereka juga menekankan kecaman keras mereka terhadap rencana Israel untuk mengambil alih Gaza dan menggarisbawahi kewajiban hukum Israel untuk mematuhi hukum internasional, terutama berbagai perintah Mahkamah Internasional dalam hal ini.
    6. Perancis dan Indonesia mengutuk keras kekerasan yang dilakukan oleh para pemukim ekstremis di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, serta keputusan pemerintah Israel untuk memperluas permukiman dan melegalkan pos-pos pemukim di seluruh wilayah Tepi Barat yang diduduki. Mereka meminta Israel untuk menghentikan perluasan permukiman dan kegiatan terkait lainnya, yang telah mencapai rekor tertinggi dalam setahun terakhir. Prancis dan Indonesia juga menegaskan kembali perlunya mempertahankan status quo bersejarah Tempat-Tempat Suci di Yerusalem dan menegaskan pentingnya peran khusus Yordania dalam hal ini.
    7. Perancis dan Indonesia mengutuk keras segala bentuk terorisme dan kekerasan terhadap warga sipil. Baik perang maupun terorisme tidak akan menghasilkan solusi bagi konflik Israel-Palestina.
    8. Perancis dan Indonesia menekankan perlunya mengakhiri pendudukan ilegal atas wilayah Palestina dan pemenuhan hak-hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dengan mengintensifkan upaya untuk mencapai resolusi yang komprehensif dan adil berdasarkan solusi dua negara, inisiatif perdamaian Arab, Rencana Pemulihan dan Rekonstruksi Arab untuk Gaza, dan resolusi-resolusi PBB yang relevan, yang memastikan kedua bangsa hidup berdampingan dalam damai dan aman. Mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan mitra lain dalam langkah-langkah berorientasi aksi menuju penyelesaian damai masalah Palestina dan penerapan solusi dua negara.
    9. Perancis dan Indonesia menekankan bahwa Konferensi Internasional Tingkat Tinggi tentang penyelesaian damai masalah Palestina dan pelaksanaan solusi dua negara, yang diputuskan oleh resolusi UNGA A/RES/79/81, akan memberikan kontribusi pada tujuan ini. Mereka menekankan bahwa konferensi ini akan menjadi kesempatan untuk merancang peta jalan yang kredibel bagi pelaksanaan solusi dua negara, guna mendorong perdamaian, keamanan, dan stabilitas yang langgeng di kawasan tersebut, dan memberikan kontribusi yang bermanfaat untuk menyelesaikan krisis saat ini. Perancis dan Indonesia lebih lanjut menekankan bahwa tujuan konferensi tersebut adalah untuk mendorong pengakuan kolektif Negara Palestina oleh semua negara dengan jaminan keamanan bagi semua. Mereka menggarisbawahi bahwa konferensi tersebut juga harus memungkinkan kemajuan menuju pelaksanaan Solusi Dua Negara di mana kedua negara dapat hidup berdampingan secara damai di dalam batas-batas yang diakui secara internasional, mengidentifikasi langkah-langkah untuk mendorong penghormatan terhadap hukum internasional, dan memulihkan prospek politik penyelesaian damai konflik ini, yang seharusnya memungkinkan jalan yang tidak dapat diubah menuju terwujudnya Negara Palestina, pengakuan bersama antara Israel dan Palestina, dan integrasi regional sesuai dengan Prakarsa Perdamaian Arab. Dengan semangat tersebut, konferensi ini harus membuka proses menuju kerangka kerja regional yang terpadu dan mengupayakan langkah-langkah untuk mendorong penghormatan terhadap hukum internasional, serta memajukan perdamaian dan keamanan yang adil, langgeng, dan menyeluruh bagi semua pihak di kawasan ini. Indonesia dan Prancis menggarisbawahi niat mereka untuk menjadi mitra utama dalam tujuan ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Di Tengah Kontroversi, Organisasi Bantuan Gaza Mulai Beroperasi

    Di Tengah Kontroversi, Organisasi Bantuan Gaza Mulai Beroperasi

    Gaza City

    Organisasi bantuan kemanusiaan yang didukung Amerika Serikat mulai beroperasi di Gaza di tengah gelombang kritik dari sektor kemanusiaan, pengamat internasional, hingga direktur eksekutifnya sendiri yang telah mengundurkan diri.

    Yayasan Kemanusiaan Gaza, atau yang dikenal sebagai Gaza Humanitarian Foundation (GHF) ditugaskan menyalurkan bantuan di Jalur Gaza, dengan distribusi yang dilaporkan telah dimulai pada Senin (26/05).

    Langkah ini mungkin merupakan penyaluran bantuan pangan terbesar sejak Israel menutup akses bagi lembaga-lembaga kemanusiaan ke wilayah tersebut pada awal Maret lalu.

    Namun, GHF yang dikelola secara privat hanya diizinkan beroperasi dengan dukungan dari Israel dan Amerika Serikat. Sementara itu, sejumlah lembaga bantuan kemanusiaan yang telah lama beroperasi, termasuk jaringan lembaga PBB, masih dilarang masuk ke wilayah Gaza.

    Oleh karena itu, operasi GHF menuai kecaman luas karena dinilai tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip kemanusiaan.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Apa itu GHF dan apa yang sudah dilakukannya?

    Gaza Humanitarian Foundation (GHF) adalah lembaga bantuan kemanusiaan yang terdaftar di Jenewa, Swiss. Menurut kantor berita Reuters, GHF beroperasi dengan bantuan perusahaan keamanan dan logistik swasta, yakni UG Solutions dan Safe Reach Solutions.

    Dalam pernyataannya, GHF menyebut akan mendirikan empat titik distribusi untuk menyalurkan makanan dan pasokan medis kepada warga Gaza. Organisasi ini menargetkan distribusi sebanyak 300 juta porsi makanan dalam 90 hari pertama operasinya, serta menjangkau satu juta warga Palestina dalam waktu satu minggu.

    Saat ini, sekitar dua juta warga Palestina tinggal di Jalur Gaza.

    Operasi GHF resmi dimulai pada Senin, 26 Mei, beberapa jam setelah direktur eksekutifnya, mantan Marinir AS Jake Wood, mengundurkan diri.

    Wood sebelumnya menjadi wajah dari GHF sejak organisasi ini dipilih sebagai mitra utama penyaluran bantuan oleh pemerintah AS dan Israel. Sebelum bergabung dengan GHF, Wood dikenal sebagai pendiri Team Rubicon, organisasi yang fokus pada bantuan penanggulangan bencana, didirikan pada tahun 2010.

    Dalam pernyataan pengunduran dirinya, Wood menyebut GHF tidak mampu mematuhi “prinsip-prinsip dasar kemanusiaan, netralitas, ketidakberpihakan, dan independensi, prinsip yang tidak akan saya abaikan.”

    Rencana GHF dikritik luas oleh komunitas kemanusiaan

    Pengunduran diri Wood terjadi di tengah gelombang kritik dari PBB, organisasi bantuan independen, dan pakar kemanusiaan terkait rencana penyaluran bantuan GHF di Gaza yang dilakukan dengan persetujuan serta keterlibatan Israel.

    “Bantuan seharusnya disalurkan oleh pihak netral yang tidak terlibat dalam konflik,” kata Thea Hilhorst, peneliti bantuan kemanusiaan dari Erasmus University Rotterdam, Belanda.

    “Dalam kasus ini, Israel yang memegang kendali. Israel bukan pihak netral, Israel adalah okupan dan pihak yang ikut bertikai.”

    Salah satu sorotan utama terhadap rencana GHF adalah lokasi distribusi bantuan.

    Pekan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memaparkan rencana yang terdiri dari tiga tahap. Rencana ini mencakup penggunaan militer Israel untuk mengamankan distribusi bantuan serta “pembentukan zona steril di wilayah selatan [Gaza], tempat warga sipil akan dipindahkan.”

    Hingga kini, empat titik distribusi GHF telah ditetapkan di Selatan, wilayah yang dihuni sedikit warga Palestina. Pemerintah Israel mengklaim pendekatan ini bertujuan agar bantuan tidak diperoleh Hamas. Israel sendiri masih aktif dalam perang yang tengah berlangsung dengan kelompok militan tersebut sejak serangan 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyebabkan 250 orang disandera.

    Laporan menunjukkan bahwa warga yang ingin mengakses bantuan harus melewati penjagaan militer terlebih dahulu.

    Langkah ini memicu kekhawatiran akan potensi pemindahan paksa warga dari wilayah utara Gaza yang padat penduduk. Netanyahu menyatakan bahwa warga yang memasuki zona steril di selatan Gaza “tidak otomatis bisa kembali [ke wilayah utara].”

    Hilhorst mengatakan kepada DW bahwa langkah tersebut bisa dianggap sebagai pembersihan etnis, karena telah melanggar prinsip bantuan kemanusiaan yang mewajibkan bantuan untuk diberikan di tempat di mana warga berada, bukan dengan memaksa mereka melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkannya.

    “Dia (Netanyahu) menggunakan bantuan sebagai alat untuk memindahkan penduduk dari Gaza. Ini adalah bentuk instrumentalitas bantuan untuk kepentingan perang,” ujar Hilhorst.

    “Satu-satunya hal yang seharusnya dilakukan [Netanyahu] saat ini adalah membuka akses perbatasan untuk bantuan kemanusiaan. Tapi itu tidak dilakukan, dan ia justru menggunakan kelaparan sebagai senjata perang.”

    Koordinator Badan Bantuan Darurat PBB, Tom Fletcher, juga menyampaikan keprihatinan serupa di hadapan Dewan Keamanan PBB pada 13 Mei lalu. Ia mengatakan bahwa taktik tersebut tampaknya “lebih memprioritaskan tujuan depopulasi Gaza daripada menyelamatkan nyawa warga sipil.”

    Sementara itu, kelompok Hamas pada Senin memperingatkan warga Palestina di Gaza untuk tidak bekerja sama dengan GHF. Dalam keterangan kepada media, Hamas menyebut sistem yang diajukan GHF justru akan “menggantikan tatanan dengan kekacauan, memperkuat kebijakan kelaparan sistematis terhadap warga Palestina, dan menjadikan makanan sebagai senjata di masa perang.”

    Bantuan PBB masih terhalang masuk Gaza

    Dengan beroperasinya GHF, sejumlah lembaga kemanusiaan kembali mendesak agar layanan bantuan kemanusiaan bisa kembali dijalankan secara penuh di Gaza.

    Jonathan Fowler, juru bicara badan PBB untuk pengungsi Palestina UNRWA, mengatakan kepada DW bahwa sudah ada sistem kemanusiaan internasional yang terbukti efektif dan menghormati hukum humaniter internasional.

    “Tidak perlu sistem baru. Sistem yang sudah ada bisa bekerja secara maksimal untuk menyalurkan bantuan jika diizinkan. Masalahnya, sekarang justru tidak diizinkan,” ujar Fowler.

    Meski begitu, seperti telah diperingatkan organisasi-organisasi kemanusiaan akan terjadinya bencana kelaparan di Gaza, distribusi makanan merupakan intervensi yang diperlukan dan penting.

    Namun, walau GHF telah memulai distribusi logistik, kendaraan dari lembaga bantuan independen masih dilarang masuk ke wilayah Gaza.

    Menurut Sarah Schiffling, wakil direktur Humanitarian Logistics and Supply Chain Research Institute yang berbasis di Finlandia, larangan terhadap distribusi bantuan non-makanan bisa dianggap sebagai pengepungan.

    “Pengepungan berarti memutus akses suatu wilayah dari dunia luar, dan itulah yang kita lihat saat ini dari sisi logistik,” ujar Schiffling kepada DW.

    Ia menilai, meski diizinkannya GHF untuk membawa bantuan merupakan langkah yang “sangat positif”, bantuan dari organisasi kemanusiaan lainnya tetap penting, terutama untuk menyuplai kebutuhan lain seperti bahan bakar, alat masak, tempat tinggal, obat-obatan, dan barang-barang esensial lainnya.

    “Ada banyak sekali truk bermuatan barang bantuan yang sangat dibutuhkan, menumpuk di sepanjang perbatasan Gaza, tapi tidak kunjung diberi izin masuk,” katanya.

    “Ini benar-benar soal akses, bukan masalah pengadaan barang, bukan masalah pengiriman barang ke perbatasan.”

    UNRWA juga menyebut sekitar 3.000 truk masih tertahan di Yordania dan Mesir, menunggu izin melintasi perbatasan Israel. Beberapa di antaranya membawa obat-obatan yang terancam kedaluwarsa.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mentan kirim delegasi pelajari produksi gandum di Yordania dan Brasil

    Mentan kirim delegasi pelajari produksi gandum di Yordania dan Brasil

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam jumpa pers di sela Rapat Pembahasan Potensi dan Strategi Pengembangan Budidaya Komoditas Pertanian di Jakarta, Rabu (28/5/2025). ANTARA/Harianto

    Mentan kirim delegasi pelajari produksi gandum di Yordania dan Brasil
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 28 Mei 2025 – 16:33 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengirim delegasi ke Yordania dan Brasil sebagai langkah awal pemerintah mempelajari produksi gandum untuk memperkuat komitmen pengembangan komoditas yang selama ini belum difokuskan di dalam negeri.

    Dalam jumpa pers di sela Rapat Pembahasan Potensi dan Strategi Pengembangan Budidaya Komoditas Pertanian di Jakarta, Rabu, Mentan mengatakan, delegasi tersebut berangkat pada Selasa (27/5) malam.

    “Gandum yang selama ini belum kita seriusi, kita akan serius. Tahun ini kami sudah kirim delegasi, tadi malam ke Yordania dan Brasil,” kata Mentan.

    Dia menyampaikan bahwa delegasi akan mempelajari kesesuaian agroclimate di negara tujuan, yang dinilai mirip dengan kondisi lingkungan pertanian di Indonesia sehingga bisa meningkatkan produksi gandum di dalam negeri.

    Amran mengungkapkan, pihaknya juga telah menemui ahli pertanian dari Yordania dan Australia, guna menjajaki peluang kerja sama dalam riset pengembangan varietas gandum tropis yang adaptif.

    Ia berharap dengan adanya delegasi yang dikirim tersebut produksi gandum nasional dapat meningkat secara signifikan, menyusul keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan produksi beras. Kendati demikian dia tidak menjelaskan lebih rinci siapa saja delegasi yang dikirim tersebut.

    “Sekarang delegasi kami sudah berangkat tadi malam (Selasa, 27/5). Insya Allah, mudah-mudahan ke depan bisa menyusul seperti produksi beras kita,” ucap Mentan.

    Sebelumnya, Mentan menyatakan pemerintah Yordania siap mendukung Indonesia dalam pengembangan budi daya gandum melalui kerja sama strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

    Mentan di Jakarta, Kamis (17/4) mengatakan pihaknya akan mencoba mengembangkan produksi gandum di Indonesia dengan bantuan para ahli dari Yordania.

    “Ini sangat bagus dan kami (akan) undang khusus ahli-ahli dari sana (Yordania). Kemudian kita tukar informasi, tukar teknologi (untuk budi daya gandum),” kata Mentan.

    Mentan menyampaikan hal itu saat menyampaikan hasil pertemuan bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Hasyimiyah Yordania.

    Indonesia dan Yordania sebelumnya telah menjalin kerja sama yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman bersama Menteri Pertanian Kerajaan Hasyimiyah Yordania Khaled Al Henefat.

    Penandatanganan yang dilaksanakan pada Senin (14/4) itu disaksikan langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein di Istana Al Husseiniya, Amman, Yordania.

    Amran menyoroti keunggulan sistem pengelolaan air di Yordania yang mampu menciptakan produktivitas tinggi meski memiliki keterbatasan air, sehingga akan menjadi fokus utama kerja sama antarkedua negara.

    “Ini terobosan baru untuk gandum. Ini kita akan mencoba, kami sudah mengecek kecocokan agroklimat di seluruh Indonesia. Kemudian mencari bibit unggul yang bisa kita kembangkan di Indonesia,” ujarnya. 

    Sumber : Antara

  • Siapa Pemasok Senjata Terbesar Israel?

    Siapa Pemasok Senjata Terbesar Israel?

    Tel Aviv

    Di tengah meningkatnya kecaman global terhadap tindakan militer Israel di Gaza, Spanyol menyerukan kepada negara-negara Eropa untuk menghentikan pengiriman senjata ke Israel. Seruan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares, dalam Konferensi Tingkat Tinggi Eropa dan Arab di Madrid, Senin (26/05).

    Dalam forum tersebut, Albares mendesak agar kerja sama Eropa dengan Israel segera ditangguhkan, dan menyatakan bahwa Eropa harus bersatu dalam menerapkan embargo senjata.

    “Kita semua harus sepakat untuk menerapkan embargo senjata bersama. Hal terakhir yang dibutuhkan Timur Tengah saat ini adalah lebih banyak senjata,” katanya.

    Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Jerman, Prancis, Inggris, Italia, Mesir, Yordania, Arab Saudi, Turki, Maroko, Brasil, serta sejumlah organisasi antar pemerintah. Namun demikian, hanya sebagian kecil dari negara peserta yang secara aktif memasok persenjataan ke Israel.

    Israel sendiri merupakan salah satu pengekspor senjata terbesar di dunia, dan memiliki industri senjata dalam negeri yang tergolong besar.

    Menurut laporan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) pada Maret 2025, Israel adalah importir senjata terbesar ke-15 di dunia. Namun, impor senjata Israel hanya mencakup kurang dari 2% dari total global, dan bahkan mengalami penurunan sekitar 2,3% selama lima tahun terakhir dibandingkan periode sebelumnya.

    AS dan Jerman pemasok utama senjata ke Israel

    Tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Jerman, dan Italia, saat ini tercatat sebagai sumber utama persenjataan bagi Israel.

    Sejak 1946 hingga 2024, Israel telah menerima sekitar $228 miliar bantuan militer dari AS. Jumlah tersebut menempatkan Israel sebagai penerima bantuan militer terbesar dalam sejarah AS, menurut lembaga nonpartisan Council on Foreign Relations (CFR).

    Perjanjian yang saat ini berlaku menjamin bantuan senilai $3,8 miliar per tahun hingga 2028. Mayoritas bantuan ini harus digunakan untuk membeli perlengkapan militer dan jasa dari perusahaan AS.

    Meskipun ada upaya dari senator independen Bernie Sanders untuk menghentikan penjualan militer ke Israel, Senat AS menolak proposal tersebut baik pada April 2025 maupun sebelumnya pada November 2024. Artinya, dukungan AS terhadap Israel kemungkinan besar tidak akan berubah dalam waktu dekat.

    Sementara itu, Jerman menyumbang sekitar sepertiga dari impor senjata Israel selama periode 2020–2024. Bantuan tersebut mencakup fregat laut, torpedo, kendaraan lapis baja, truk militer, senjata anti-tank, serta amunisi. Bahkan saat ini, Israel tengah menunggu pengiriman kapal selam dari Jerman.

    Zain Hussain, peneliti dari SIPRI, menyatakan bahwa Jerman menjadi pilar penting bagi kemampuan maritim Israel. Kepada DW, dia menegaskan bahwa “Israel sangat bergantung pada Jerman untuk kemampuan angkatan lautnya.”

    Meskipun derasnya tekanan internasional, pemerintah Jerman tetap bersikeras menyuplai senjata. Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul menyatakan bahwa “sebagai negara yang memahami keamanan dan eksistensi Israel sebagai prinsip inti, Jerman selalu berkewajiban untuk membantu Israel.”

    Namun, pernyataan ini muncul bersamaan dengan komentar dari Kanselir Jerman Friedrich Merz, yang menyatakan kepada penyiar publik WDR bahwa dia “tidak lagi memahami tujuan Israel di Gaza” dan bahwa operasi militer “tidak lagi dapat dibenarkan semata-mata atas nama memerangi terorisme Hamas.”

    Meski demikian, pengurangan atau penghentian ekspor senjata dari Jerman akan menjadi perubahan signifikan. Pada 2024, Jerman mengekspor senjata ke Israel senilai lebih dari €131 juta, turun dari €326 juta pada 2023.

    Italia: Dukungan penuh kontroversi

    Italia hanya menyumbang sekitar 1% dari total senjata Israel. Padahal menurut konstitusi, seharusnya negara itu tidak dapat mengekspor senjata ke wilayah konflik. Namun, laporan investigatif mengungkap bahwa Italia tetap mengekspor senjata senilai €2,1 juta ke Israel pada kuartal terakhir 2023, di tengah serangan militer aktif di Gaza.

    Laporan dari media Altreconomia menyebut bahwa total ekspor senjata Italia ke Israel mencapai €5,2 juta selama 2023 — bertolak belakang dengan klaim pemerintah bahwa pengiriman telah dihentikan.

    Negara Eropa kurangi ekspor

    Sejumlah negara Eropa telah menghentikan atau menangguhkan lisensi ekspor senjata ke Israel, termasuk Prancis, Spanyol, dan Inggris. Namun kontribusi mereka terhadap total pasokan senjata Israel kurang dari 0,1%.

    Terlebih, laporan The Guardian pada Mei 2025 menunjukkan bahwa Inggris masih mengirim ribuan item militer ke Israel, meskipun telah menetapkan larangan ekspor.

    Hussain dari SIPRI menyatakan bahwa embargo senjata yang efektif harus mencakup negara-negara pemasok utama.

    “Amerika Serikat dan Jerman adalah pemasok terpenting senjata utama ke Israel. Untuk memberikan tekanan maksimal terhadap kapabilitas senjata Israel, negara-negara ini harus turut serta dalam embargo,” katanya.

    Apakah seruan saja cukup?

    Catherine Gegout, peneliti hubungan internasional dari Universitas Nottingham, mengatakan bahwa perubahan sikap dari AS akan sangat mempengaruhi kebijakan Jerman. “Akan ada lebih banyak tekanan terhadap Jerman jika AS berubah juga,” katanya kepada DW.

    “Saya tidak yakin negara-negara Uni Eropa lainnya cukup kuat untuk mengubah hubungan istimewa Jerman dengan Israel.”

    Meskipun demikian, dia menyebut langkah Spanyol memiliki nilai strategis dan simbolis. “Saya pikir ini masalah besar bagi Uni Eropa bahwa Jerman mengirim begitu banyak senjata,” ujarnya.

    “Upaya Spanyol untuk mendorong embargo senjata memiliki dua tujuan, praktis dan simbolik, bagi negara-negara yang menentang aksi militer Israel di Gaza.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh: Rizki Nugraha
    Editor: Hendra Pasuhuk

    Lihat Video ‘Ribuan Warga Gaza Serbu Bantuan Makanan: Kami Menderita Kelaparan’:

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Laga Persebaya Dipimpin Wasit Asing Lagi, Kali Ini Asal Yordania

    Laga Persebaya Dipimpin Wasit Asing Lagi, Kali Ini Asal Yordania

    Surabaya (beritajatim.com) – Laga pekan ke-32 Liga 1 antara Persebaya Surabaya melawan Semen Padang, Minggu (11/5/2025) di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), menghadirkan nuansa berbeda. Pertandingan ini dipimpin oleh wasit asing asal Yordania, Adham Mohammad Tumah Makhadmeh.

    Wasit berusia 38 tahun ini didapuk sebagai wasit utama dan dibantu oleh dua asisten lokal, yaitu Azzizul Alimudin sebagai asisten wasit 1 dan Fuad Rifki sebagai asisten wasit 2. Penunjukan Adham Makhadmeh menjadi sorotan karena pengalamannya yang luas di level internasional.

    Adham merupakan wasit berlisensi FIFA dan AFC sejak 2013. Ia pernah memimpin pertandingan di ajang SAFF Championship 2013, Jordan Super Cup 2016, dan Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2022 (AFC Round 3). Pengalamannya memimpin laga-laga bergengsi di Asia menambah bobot tersendiri bagi jalannya pertandingan di Surabaya.

    Kehadiran wasit asing dalam laga Persebaya bukan kali pertama. Sebelumnya, pertandingan melawan Malut United pada Jumat (17/1/2025) juga dipimpin oleh wasit asing asal Korea Selatan, Ko Hyung Jin.

    Penerapan wasit asing ini merupakan bagian dari upaya PSSI untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan pertandingan dan mengurangi kontroversi di lapangan. [way/but]

     

     

  • Jamaah Haji, Ini Harga Paket RoaMAX Telkomsel Koneksi 5G Harga Rp 500 Ribu

    Jamaah Haji, Ini Harga Paket RoaMAX Telkomsel Koneksi 5G Harga Rp 500 Ribu

    Jakarta

    Telkomsel merilis paket roaming terbaru bagi para jamaah haji yang akan menunaikan ibadah di Tanah Suci.

    Menyambut musim Haji 1446 Hijriah, Telkomsel menghadirkan dukungan akses konektivitas digital end-to-end bagi para jamaah Indonesia melalui Paket RoaMAX Haji dengan adanya sinyal 5G, layanan GraPARI Makkah, 16 titik Posko Haji di Indonesia dan Arab Saudi, layanan gratis 24 jam lewat call center atau asisten virtual Veronika, hingga fitur Haji Corner di aplikasi MyTelkomsel.

    “Telkomsel berkomitmen menghadirkan pengalaman komunikasi terbaik agar jemaah senantiasa terhubung dengan keluarga dan rombongan mereka, kapan pun dan di mana pun. Dengan konektivitas prima, layanan pelanggan siaga, serta ragam kemudahan akses, kami ingin mendampingi setiap langkah ibadah para jemaah dengan penuh makna,” ujar VP Postpaid Consumer & International Roaming Telkomsel, Danang Andrianto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/5/2025).

    Paket RoaMAX Haji tersedia dengan sinyal roaming terbaik, kuota internet yang besar, dan harga terjangkau. Telkomsel menggandeng seluruh operator di Arab Saudi untuk memastikan agar pelanggan juga dapat mengakses jaringan 5G terbaik dengan kecepatan hingga 100 Mbps.

    Paket Internet RoaMAX Haji: kuota 15 GB – 40 GB, masa aktif 20 – 60 hari, harga mulai Rp 500 ribuPaket Combo RoaMAX Haji: kuota 15 GB – 40 GB, hingga 150 menit telepon, hingga 150 SMS, harga mulai Rp 610 ribu

    Pelanggan yang mengaktifkan paket RoaMAX Haji ini di setiap paket dilengkapi kuota 1 GB yang dapat digunakan di 11 negara transit (Qatar, UEA, Turki, Mesir, Yordania, Oman, Singapura, Malaysia, Australia, India, Sri Lanka).

    Adapun, untuk dapat menikmati layanan roaming Telkomsel, pelanggan dihimbau melakukan aktivasi paket hingga 90 hari sebelum keberangkatan melalui UMB *266#, MyTelkomsel, website Telkomsel, mitra e-commerce, reseller, atau GraPARI di seluruh Indonesia.

    Terkait tiga titik layanan pelanggan atau Posko Haji Telkomsel yang tersedia di Arab Saudi ada di dua GraPARI Makkah yang berada di Damba Resto, The Royal Clock Tower dan Area Commercial/Restaurat di Hotel Al Wahda Al Mutamayiz. Sedangkan, satu titik posko ada di Madinah, yakni di area lobi Hotel karam Al Khair.

    Sementara itu, 14 Posko Haji Telkomsel di titik embarkasi utama Indonesia akan mulai beroperasi pada 2 Mei 2025 di Banda Aceh, Medan, Padang, Batam, Palembang, Jakarta (Pondok Gede), Bekasi, Kertajati, Solo, Surabaya, Lombok, Banjarmasin, Balikpapan, dan Makassar. Layanan meliputi aktivasi paket, ganti kartu, isi ulang, hingga konsultasi layanan.

    (agt/fyk)