Xcloud.id

Negara: Yordania

  • Pertama Kali Negara-negara Arab Kecam Hamas, Dipelopori Prancis-Saudi

    Pertama Kali Negara-negara Arab Kecam Hamas, Dipelopori Prancis-Saudi

    Jakarta –

    Untuk pertama kalinya, negara-negara Arab dan Muslim, termasuk Arab Saudi, Qatar, Mesir, Yordania, dan Turki, kompak mengutuk serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Mereka juga menyerukan kelompok militan Palestina tersebut untuk melucuti persenjataannya dan mengakhiri kekuasaannya di Gaza.

    Dilansir The Independent, Kamis (31/7/2025), deklarasi yang dikeluarkan dalam konferensi internasional di Markas PBB di New York pada Selasa (29/7) waktu AS tersebut, menandai kecaman pertama terhadap kelompok Hamas dari negara-negara Arab.

    Prancis, yang bersama Arab Saudi, menjadi ketua konferensi internasional itu, menyebut deklarasi tersebut “bersejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya.” Prancis pun menyerukan negara-negara anggota PBB untuk mendukung deklarasi yang menguraikan langkah-langkah konkret menuju implementasi solusi dua negara itu.

    “Untuk pertama kalinya, negara-negara Arab dan Timur Tengah mengutuk Hamas, mengutuk 7 Oktober, menyerukan perlucutan senjata Hamas, menyerukan pengucilannya dari pemerintahan Palestina, dan dengan jelas menyatakan niat mereka untuk menormalisasi hubungan dengan Israel di masa mendatang,” kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot.

    Namun, meskipun deklarasi tersebut mencakup janji umum untuk “integrasi regional penuh” dan “langkah-langkah konkret dalam mempromosikan pengakuan bersama, koeksistensi damai, dan kerja sama di antara semua negara di kawasan,” deklarasi tersebut tidak memuat niat eksplisit dari para penandatangan untuk membangun hubungan diplomatik penuh dengan Israel.

    Deklarasi yang dipelopori oleh Prancis dan Arab Saudi ini ditandatangani oleh Liga Arab, Uni Eropa, Mesir, Qatar, Yordania, Turki, Indonesia, Inggris, Kanada, Irlandia, Spanyol, Italia, Jepang, Brasil, Meksiko, Norwegia, dan Senegal.

    Langkah pertama yang diuraikan dalam deklarasi tersebut adalah mengakhiri perang 22 bulan antara Israel dan Hamas.

    “Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan merdeka,” demikian bunyi deklarasi tersebut.

    “Setelah gencatan senjata, sebuah komite administratif transisi harus segera dibentuk untuk beroperasi di Gaza di bawah naungan Otoritas Palestina,” bunyi deklarasi tersebut.

    “Kami mengutuk serangan yang dilakukan Hamas terhadap warga sipil pada 7 Oktober,” tambah deklarasi tersebut. “Kami juga mengutuk serangan Israel terhadap warga sipil di Gaza dan infrastruktur sipil, pengepungan, dan kelaparan, yang telah mengakibatkan bencana kemanusiaan yang dahsyat dan krisis perlindungan,” imbuh deklarasi tersebut.

    Deklarasi tersebut mendukung pengerahan misi stabilisasi internasional sementara, yang diamanatkan oleh Dewan Keamanan PBB, dan menyambut baik “kesiapan yang diungkapkan oleh beberapa negara anggota untuk menyumbangkan pasukan.”

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Negara Arab Ramai-ramai Kecam Hamas-Serukan Akhiri Kekuasaan di Gaza

    Negara Arab Ramai-ramai Kecam Hamas-Serukan Akhiri Kekuasaan di Gaza

    Jakarta –

    Negara-negara Arab dan Muslim, termasuk Arab Saudi, Qatar, Mesir, Yordania, dan Turki, menandatangani deklarasi bersama, yang untuk pertama kalinya mengutuk serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Mereka juga menyerukan kelompok militan Palestina tersebut untuk melucuti persenjataannya, membebaskan semua sandera yang ditawan dan mengakhiri kekuasaannya di Gaza.

    Dilansir Newsweek, Kamis (31/7/2025), sebanyak 17 negara, ditambah Liga Arab yang beranggotakan 22 negara dan seluruh Uni Eropa, mendukung deklarasi yang disepakati pada konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang menghidupkan kembali solusi dua negara bagi Israel dan Palestina.

    “Deklarasi New York” tersebut menetapkan rencana bertahap untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung hampir delapan dekade dan perang yang sedang berlangsung di Gaza. Rencana tersebut akan berpuncak pada Palestina yang merdeka, hidup berdampingan secara damai dengan Israel, dan pada akhirnya integrasi mereka ke dalam kawasan Timur Tengah yang lebih luas.

    “Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan merdeka,” demikian isi deklarasi tersebut.

    “Kami mengutuk serangan yang dilakukan Hamas terhadap warga sipil pada 7 Oktober,” tambah deklarasi tersebut. “Kami juga mengutuk serangan Israel terhadap warga sipil di Gaza dan infrastruktur sipil, pengepungan, dan kelaparan, yang telah mengakibatkan bencana kemanusiaan yang dahsyat dan krisis perlindungan,” imbuh deklarasi tersebut.

    Deklarasi tersebut juga mengutuk serangan mematikan yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang, yang memicu perang di Gaza. Ini menandai kecaman pertama oleh hampir semua negara Arab atas serangan Hamas tersebut.

    Deklarasi tersebut juga mengutuk serangan Israel di Gaza yang menewaskan warga sipil, menyerukan Israel untuk meninggalkan banyak kebijakannya selama perang dan setelahnya, termasuk pembatasan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, pemerintahan militer dan pembangunan permukiman di Tepi Barat, kegagalannya mencegah tindak kekerasan para pemukim terhadap warga Palestina, dan dugaan perubahan status quo di Yerusalem.

    Deklarasi tersebut juga menyerukan kemungkinan pengerahan pasukan asing untuk menstabilkan Gaza setelah berakhirnya perang.

    Lihat juga Video ‘Truk-Truk Bantuan dari Mesir Mulai Memasuki Gaza’:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Amerika Serikat Mulai Campuri Urusan di Tepi Barat

    Amerika Serikat Mulai Campuri Urusan di Tepi Barat

    WASHINGTON – Amerika menyatakan dukungan kepada Israel yang ingin membangun permukiman Yahudi di Tepi Barat. Padahal, kawasan itu adalah wilayah Palestina yang diduduki Israel. Dukungan ini bertentangan dengan komitmen mereka selama 40 tahun, yakni pembangunan permukiman Yahudi di sana, ‘tidak sesuai dengan hukum internasional’.

    Pernyataan dukungan pembangunan permukiman itu diumumkan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, yang mengatakan bahwa pernyataan-pernyataan AS soal pemukiman di Tepi Barat –yang dicaplok oleh Israel pada 1967– selama ini tidak selaras.

    Pompeo mengutip, Presiden AS Jimmy Carter (1977-1981) yang menganggap bahwa pendirian AS dulu itu tidak sejalan dengan hukum internasional. Lalu, Presiden AS Ronald Reagan (1981-1989) yang mengatakan tidak menganggap pemukiman tersebut sebagai tindakan yang ilegal.

    Pernyataan Pompeo tentang pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat ini mendapat pujian dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu mengimbau negara-negara lain mengambil sikap yang sama dengan Amerika dalam mendukung hak Israel membangun permukiman di Tepi Barat.

    Sementara itu, Palestina tidak suka Amerika Serikat untuk masalah ini. Bagi mereka, AS tak punya hak untuk menentukan permukiman Israel dan Palestina.

    “Amerika Serikat tidak punya keahlian ataupun wewenang untuk menihilkan resolusi-resolusi internasional yang sah. Amerika Serikat juga tidak punya hak untuk memberikan pembenaran apa pun bagi pemukiman oleh Israel,” kata juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh, dalam pernyataan.

    Sedangkan Kepala perunding Palestina Saeb Erekat mengatakan, AS di bawah kepemipinan Amerika Serikat Donald Trump sedang mengancam untuk mengganti hukum internasional dengan ‘hukum rimba’.

    Negara tetangga Israel dan Palestina, Yordania memperingatkan kebijakan AS ini. Kata Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi kebijakan ini akan menimbulkan “dampak berbahaya” terhadap masa depan perundingan perdamaian.

    Safadi juga mengatakan bahwa pemukiman oleh Israel “jelas-jelas adalah pelanggaran terhadap hukum internasional dan resolusi-resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.”

    Pernyataan Pompeo yang mendapat kritikan ini dikatakan tak bermaksud menghakimi status Tepi Barat. Pompeo mengatakan, masalah Tepi Barat ini akan dituntaskan dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina.

    Pernyataan ini, sambung Pompeo, tidak dimaksudkan untuk memaksa agar penundingan ini cepat selesai meski menimbulkan pertentangan hukum. 

    “Itu adalah soal yang harus dirundingkan oleh Israel dan Palestina,” katanya.

  • Akal-akalan Israel Tak Ada Kelaparan di Gaza Tak Masuk Akal

    Akal-akalan Israel Tak Ada Kelaparan di Gaza Tak Masuk Akal

    Gaza City –

    Kelaparan hebat terjadi di Jalur Gaza, Palestina yang terus dibombardir oleh Israel. Namun, Israel membuat klaim tak masuk akal soal tak ada kelaparan di Gaza.

    Dilansir AFP, situasi krisis di Jalur Gaza semakin memprihatinkan, dengan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam beberapa pekan terakhir memperingatkan akan terjadinya kelaparan yang mengancam jiwa seiring menipisnya pasokan bantuan.

    Tekanan internasional juga semakin meningkat untuk gencatan senjata guna memungkinkan operasi penyaluran bantuan secara besar-besaran.

    Namun pemerintah Israel, di bawah Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, dengan tegas membantah tuduhan bahwa mereka menggunakan kelaparan sebagai senjata perang.

    Sementara itu, dilansir BBC pada Senin (28/7), menyebut kondisi saat ini sebagai “masa paling berat yang pernah saya alami sejak lahir. Ini adalah krisis dahsyat yang penuh penderitaan dan kondisi penuh kekurangan.”

    Pakar ketahanan pangan global belum mengklasifikasikan situasi di Gaza sebagai bencana kelaparan, tapi badan-badan di bawah PBB telah memperingatkan bahwa situasi kelaparan massal akibat perbuatan manusia tengah berlangsung di wilayah tersebut. Israel membantah atas kesalahan kontrol pangan berlebihan terhadap wilayah Palestina.

    Mereka–identitas para jurnalis disenyumbinyakan atas alasan keselamatan–menuturkan, kondisi paling menyakitkan saat ini adalah ketidakmampuan mereka memberi makan orang-orang terdekat, terutama anak kecil dan kelompok rentan.

    “Anak saya yang mengidap autisme tidak menyadari situasi yang tengah terjadi. Dia tidak bisa bicara dan tidak paham bahwa kami sedang terjebak di tengah peperangan,” ujar salah seorang juru kamera di Gaza yang memiliki empat anak.

    “Hari-hari belakangan dia sangat kelaparan, bahkan sampai memukul-mukul perutnya untuk mengisyaratkan bahwa dia ingin makan.”

    Jurnalis muda yang bertugas di Gaza selatan mengisahkan bahwa dia merupakan tulang punggung keluarga yang harus menghidupi orang tua dan saudaranya. “Saya terus memikirkan cara mendapatkan makanan untuk keluarga,” ujarnya.

    Israel Klaim Kirim Bantuan

    Israel mengatakan pihaknya telah mengirimkan bantuan melalui udara ke Jalur Gaza usai menghadapi kecaman internasional atas krisis kelaparan yang semakin dalam di wilayah Palestina. Israel juga akan membuka koridor kemanusiaan buntut kecaman tersebut.

    Dilansir AFP, Minggu (27/7/2025), sebelumnya Israel memberlakukan blokade total terhadap Gaza pada 2 Maret setelah perundingan gencatan senjata gagal. Pada akhir Mei, Israel mulai mengizinkan sedikit bantuan untuk dilanjutkan.

    Sebelum Israel mengumumkan pengiriman tujuh paket bantuan, Uni Emirat Arab telah mengatakan akan memulai kembali pengiriman bantuan dan Inggris mengatakan akan bekerja sama dengan mitra termasuk Yordania untuk membantu mereka.

    Keputusan untuk melonggarkan aliran bantuan muncul ketika badan pertahanan sipil Palestina mengatakan lebih dari 50 warga Palestina tewas dalam serangan dan penembakan Israel, beberapa di antaranya saat mereka menunggu di dekat pusat distribusi bantuan.

    “Ini akan memperbaiki situasi kemanusiaan, dan membantah “klaim palsu tentang kelaparan yang disengaja di Jalur Gaza”, tambahnya.

    PM Australia Heran dengan Klaim Israel

    Dilansir ABC Australia, Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menyatakan heran atas klaim Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang mengatakan “tidak ada kelaparan di Gaza.”

    Kepada anggota parlemen Partai Buruh yang dipimimpinnya, PM Albanese mengatakan pernyataan tersebut “tidak masuk akal.”

    Albanese melontarkan komentar tersebut menanggapi pertanyaan dari seorang anggota parlemen dari Partai Buruh tentang kapan Australia akan mengakui kenegaraan Palestina.

    PM Albanese sepertinya secara langsung mengkritik PM Netanyahu, yang mengunggah sebuah video ke X dengan mengatakan “tidak ada kelaparan di Gaza, tidak ada kebijakan kelaparan di Gaza.”

    PM Australia Heran dengan Pernyataan Israel yang Menyangkal Tidak Ada Kelaparan di Gaza (Foto: ABC Australia)

    Pernyataan tersebut juga pernah diucapkan oleh Wakil Duta Besar Israel untuk Australia, Amir Meron.

    “Klaim bahwa tidak ada kelaparan di Gaza tidak masuk akal,” kata PM Albanese kepada anggota Partai Buruh, menurut seorang juru bicara.

    Ia kemudian menjelaskan prasyarat Australia untuk mengakui Palestina, salah satunya “reformasi demokratis” di wilayah tersebut.

    Tapi ia mengindikasikan adanya hambatan yang bukannya tidak dapat diatasi, merujuk pada kutipan terkenal dari Nelson Mandela yang mengatakan “segalanya selalu tampak mustahil sampai terwujud.”

    Pemimpin Oposisi di Australia, Sussan Ley dari Partai Liberal, mengatakan ia “sangat terpukul melihat gambar-gambar” yang muncul dari Gaza, tetapi menolak mengatakan apakah menurutnya kelaparan sedang terjadi.

    “Ini adalah situasi yang kompleks di lapangan … saya senang melihat bantuan mengalir lebih jauh dan lebih baik,” ujarnya kepada para wartawan di Canberra.

    Belanda Bakal Panggil Dubes Israel

    Pemerintah Belanda mengatakan pihaknya akan memanggil Duta Besar (Dubes) Israel yang bertugas di wilayahnya. Pemanggilan itu dimaksudkan untuk menyampaikan kecaman terhadap situasi yang “tak tertahankan” di wilayah Jalur Gaza, yang terus dilanda perang.

    Rencana pemanggilan itu, seperti dilansir Reuters, Selasa (29/7/2025), diumumkan melalui sebuah surat pernyataan yang dirilis oleh pemerintah Belanda pada Senin (28/7) tengah malam waktu setempat.

    Disebutkan pemerintah Belanda dalam pernyataannya bahwa Duta Besar Israel akan dipanggil untuk mendengarkan kecaman terhadap situasi yang “tak tertahankan dan tak dapat dimaafkan” di wilayah Jalur Gaza, yang diselimuti perang antara Israel dan Hamas selama 21 bulan terakhir.

    Pemerintah Belanda, dalam pengumumannya, juga mengatakan akan memberlakukan larangan perjalanan terhadap dua menteri kontroversial Israel, yakni Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben-Gvir, dan Menteri Keuangan, Bezalel Smotrich.

    Kedua menteri dalam kabinet pemerintah Israel, yang beraliran sayap kanan itu, tidak akan lagi diizinkan memasuki wilayah Belanda.

    Otoritas Belanda menuduh Ben-Gvir dan Smotrich telah berulang kali memicu kekerasan terhadap warga Palestina dan menyerukan “pembersihan etnis” di wilayah Jalur Gaza.

    Keputusan Belanda ini menyusul langkah serupa yang diambil terlebih dahulu oleh beberapa negara lainnya, seperti Inggris, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Norwegia, bulan lalu.

    Halaman 2 dari 4

    (rdp/rdp)

  • Kanselir Jerman Sambut Raja Yordania, Bahas Jembatan Udara ke Gaza

    Kanselir Jerman Sambut Raja Yordania, Bahas Jembatan Udara ke Gaza

    Jakarta –

    Menurut Kementerian Luar Negeri Yordania, pertemuan di Jerman akan difokuskan pada penguatan hubungan bilateral kedua negara serta pembahasan “perkembangan paling mendesak di kawasan.”

    Pertemuan ini berlangsung sehari setelah kanselir Friedrich Merz menyampaikan bahwa pemerintah Jerman ingin membentuk jembatan udara guna mempercepat pengiriman bantuan ke Gaza.

    “Kami tahu bahwa ini hanya akan menjadi bantuan yang sangat kecil bagi rakyat di Gaza,” kata Merz pada Senin, seraya menambahkan, ini adalah “kontribusi yang dengan senang hati kami berikan.”

    Yordania sendiri telah berperan sebagai pusat distribusi bantuan dan pasokan, termasuk menjatuhkan makanan melalui udara ke Gaza dalam dua hari terakhir, menyusul pengumuman Israel tentang “jeda taktis” dalam pertempuran melawan kelompok militan Palestina, Hamas, yang juga diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh Israel, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

    Desakan dari komunitas internasional agar Israel bertindak lebih jauh dalam menangani krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza, terus meningkat. Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Kesehatan Dunia, dan berbagai lembaga bantuan memperingatkan, banyak warga sipil di Gaza kini menghadapi ancaman kelaparan.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan pada Minggu, “tidak ada kelaparan di Gaza,” namun sehari kemudian, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyanggah pernyataan tersebut. Trump menegaskan, ada “kelaparan nyata” di wilayah yang terkepung itu, dan bahwa “kita harus memberi makan anak-anak.”

    Tiga dari empat warga Jerman ingin Berlin tekan Israel

    Sementara itu, sekitar tiga perempat warga Jerman menginginkan pemerintah federal memberikan tekanan lebih kepada Israel, untuk menangani situasi kemanusiaan yang memprihatinkan di Gaza.

    Hasil survei menunjukkan adanya perbedaan sikap yang signifikan berdasarkan afiliasi politik: sekitar 94% pemilih Partai Kiri (Die Linke) dan 88% pemilih Partai Hijau mendukung penekanan lebih terhadap Israel.

    Adapun di kalangan pendukung partai-partai besar pemerintahan seperti CDU/CSU (kanan tengah) dan SPD (Sosial Demokrat, kiri tengah), sebanyak 77% ingin pemerintah Jerman melakukan upaya lebih serius, agar Israel meringankan krisis kemanusiaan yang sedang terjadi dan mengakhiri perang.

    Penolakan terkuat terhadap peningkatan tekanan diplomatik terhadap Israel, datang dari pendukung partai sayap kanan ekstrem AfD (Alternative für Deutschland), di mana 37% menentang gagasan tersebut. Meskipun begitu, mayoritas—yakni 61% pemilih AfD—masih mendukung sikap yang lebih tegas dari pemerintah Jerman terhadap Israel.

    Sebagai salah satu pendukung terkuat Israel di kancah internasional, Jerman menegaskan bahwa perlindungan terhadap keamanan dan eksistensi negara Israel adalah bagian dari raison d’etat atau “dasar pendirian negara” Jerman.

    Jerman bantah keretakan koalisi

    Kepala Kantor Kekanseliran Jerman, Thorsten Frei, membantah kekhawatiran soal adanya perpecahan dalam pemerintahan koalisi Jerman, terkait posisi negara itu terhadap Israel.

    Pernyataan tersebut muncul setelah Jerman memutuskan untuk tidak bergabung dengan puluhan negara Barat lainnya, dalam menandatangani pernyataan yang mengecam “pembunuhan tidak manusiawi” terhadap warga sipil Palestina di Gaza pada Senin lalu.

    Frei, yang merupakan tangan kanan Kanselir Friedrich Merz, menegaskan mitra-mitra dalam koalisi tetap bersatu dalam tujuan mereka terkait situasi di Gaza, meski terdapat perbedaan pandangan mengenai cara mencapainya.

    “Tidak ada selembar kertas pun yang memisahkan para mitra koalisi,” kata Frei kepada penyiar publik Jerman, ZDF. “Tentu saja, Anda bisa memiliki pandangan berbeda soal bentuk dan jalan menuju tujuan bersama.”

    Tokoh-tokoh terkemuka dari Partai Sosial Demokrat (SPD), mitra koalisi junior dari partai Merz, Uni Kristen Demokrat (CDU), Selasa (29/7) mendesak pemerintah agar bergabung dalam deklarasi bersama yang telah ditandatangani oleh 28 negara, termasuk Prancis, Italia, dan Inggris, serta oleh Komisi Eropa, lembaga eksekutif Uni Eropa.

    Deklarasi itu menyerukan penghentian segera perang di Gaza, dan mengutuk tindakan militer Israel. Namun, sejauh ini Jerman menolak untuk turut menandatanganinya.

    Frei membela posisi pemerintah, dengan alasan bahwa deklarasi tersebut tidak memberikan kejelasan dalam mengurutkan kronologi peristiwa. “Harus ditegaskan bahwa titik awal perang ini adalah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, dan bahwa Hamas masih menyandera orang-orang,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa Jerman tetap memiliki “banyak saluran komunikasi” dengan pemerintah Israel.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Agus Setiawan


    (ita/ita)

  • WFP Desak Israel Segera Beri Persetujuan Bagi Truk Bantuan Kemanusiaan Masuki Gaza

    WFP Desak Israel Segera Beri Persetujuan Bagi Truk Bantuan Kemanusiaan Masuki Gaza

    JAKARTA – Badan bantuan pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa membutuhkan persetujuan segera dari Israel agar truk-truknya dapat memasuki Gaza jika ingin memanfaatkan jeda kemanusiaan yang direncanakan Israel dalam pertempuran, ujar seorang pejabat senior Program Pangan Dunia (WFP) pada Hari Minggu.

    Menghadapi kecaman global yang semakin meningkat seiring dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan kelaparan massal telah melanda Gaza, Israel kemarin mengatakan mereka akan menghentikan operasi militer selama 10 jam setiap harinya di beberapa bagian wilayah kantong tersebut dan mengizinkan koridor bantuan baru.

    “Kita tidak hanya membutuhkan kata-kata, tetapi kita membutuhkan tindakan di sana. Kita membutuhkan izin dan persetujuan yang sangat cepat,” ujar Ross Smith, direktur kedaruratan WFP, kepada Reuters pada Hari Minggu, seperti dikutip 28 Juli.

    “Jika waktu tunggu terus berlanjut hingga 10 jam, maka kita tidak akan dapat memanfaatkan jeda ini,” lanjutnya.

    Sementara itu, COGAT, badan koordinasi bantuan militer Israel, tidak segera menanggapi permintaan komentar.

    Sejak Israel mencabut blokade 11 minggu di Gaza pada 19 Mei dan mengizinkan operasi kemanusiaan yang dipimpin PBB untuk melanjutkan pengiriman terbatas, salah satu keluhan utama PBB adalah penundaan panjang yang dilakukan Israel dalam mengizinkan konvoi meninggalkan titik penyeberangan untuk mengangkut bantuan ke gudang dan titik distribusi di Gaza.

    Data PBB menunjukkan hanya kurang dari 8 persen dari 1.718 truk WFP yang berhasil mencapai tujuan mereka di Gaza dalam hampir sepuluh minggu sejak Israel mencabut blokadenya.

    Sisanya dijarah “baik secara damai oleh orang-orang yang kelaparan maupun secara paksa oleh pelaku bersenjata selama transit,” menurut data PBB.

    Israel diketahui mewajibkan PBB dan kelompok-kelompok lain untuk menurunkan bantuan mereka di titik penyeberangan dan kemudian mengirim truk dari Gaza untuk mengambilnya dan mengangkutnya ke dalam wilayah kantong yang dilanda perang, tempat sekitar 2,1 juta orang masih tinggal.

    “Semua orang bisa melihat mereka berkendara masuk, jadi mereka tahu bahwa makanan akan segera dimuat, dan mereka mulai menunggu dan berkerumun,” kata Smith, menambahkan beberapa konvoi bisa menunggu hingga 20 jam sebelum Israel memberi mereka lampu hijau untuk memasuki Gaza.

    “Jika mereka menunggu di sana selama 10 jam, memuat dan menunggu, maka pada saat itu ada 10.000 orang yang berkerumun di luar,” tegasnya.

    Israel mengendalikan semua akses ke Gaza, mengatakan mereka mengizinkan cukup bantuan makanan masuk ke daerah kantong tersebut, tempat mereka berperang dengan militan Palestina, Hamas, selama hampir 22 bulan.

    Israel menuduh Hamas mencuri bantuan, yang dibantah oleh para militan, sementara PBB mengatakan belum melihat bukti pengalihan bantuan massal di Gaza oleh Hamas.

    Kemarin, Yordania dan Uni Emirat Arab menerjunkan 25 ton bantuan ke Jalur Gaza, pengiriman udara pertama mereka dalam beberapa bulan, kata seorang sumber resmi Yordania, menambahkan pengiriman udara tersebut bukanlah pengganti pengiriman melalui darat.

    Smith mengatakan, pengiriman bantuan melalui udara “sepenuhnya simbolis.”

  • Blokade Gaza Harus Dibuka, Bantuan Kemanusiaan Jangan Dipersulit

    Blokade Gaza Harus Dibuka, Bantuan Kemanusiaan Jangan Dipersulit

    GELORA.CO -Dukungan penuh langkah Pemerintah Indonesia dalam menjalankan diplomasi kemanusiaan kepada negara-negara Arab, khususnya Mesir dan Yordania, diapresiasi Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid.

    Hal ini penting untuk segera membuka akses logistik dan menyalurkan bantuan kemanusiaan secara aman dan berkelanjutan ke Jalur Gaza, Palestina.

    “Gaza sedang menghadapi krisis kelaparan yang sangat parah. Ribuan anak-anak dan perempuan mengalami kelaparan ekstrem akibat tertutupnya akses terhadap makanan, air bersih, dan obat-obatan,” ujar Kholid lewat keterangan resminya, Senin, 28 Juli 2025.

    Berdasarkan laporan IPC (Integrated Food Security Phase Classification), lebih dari 2 juta penduduk Gaza, termasuk sekitar 1 juta anak-anak, terancam kelaparan masif dan malnutrisi.

    “Jika tidak segera ditangani, ini akan menjadi bencana kemanusiaan yang lebih luas. PKS mendukung penuh upaya Pemerintah RI untuk mendesak negara-negara Arab membuka blokade dan mengizinkan distribusi bantuan secara aman, luas, dan tanpa syarat yang menyulitkan,” tambahnya

    Kholid menegaskan bahwa Indonesia, sebagai negara mayoritas Muslim yang konsisten membela perjuangan Palestina, memiliki posisi strategis untuk memimpin inisiatif diplomasi kemanusiaan baik secara bilateral, regional, maupun multilateral melalui forum Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Liga Arab, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    “Kami mendorong Pemerintah Indonesia untuk memperkuat tekanan diplomatik terhadap negara-negara yang memiliki pengaruh geopolitik atas akses darat Gaza, terutama Mesir dan Yordania. Jalur bantuan harus dibuka dan dijamin keamanannya untuk memastikan makanan dan obat-obatan sampai ke warga sipil yang membutuhkan,” lanjutnya.

    Ia juga menekankan bahwa solidaritas dunia Islam tidak boleh berhenti pada pernyataan politik semata. Negara-negara Arab memiliki tanggung jawab moral, sejarah, dan keagamaan untuk bertindak cepat menyelamatkan rakyat Gaza dari kelaparan dan kepunahan yang sistematis.

    “Ini bukan sekadar tragedi kemanusiaan ini adalah ujian moral bagi solidaritas dunia Islam. Jangan biarkan Gaza berubah menjadi kuburan massal akibat kelaparan yang sebenarnya bisa dicegah. Indonesia harus terus berada di garis depan perjuangan kemanusiaan global,” tegas Kholid.

    Di akhir pernyataannya, Kholid juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menunjukkan solidaritas terhadap rakyat Palestina melalui doa, aksi kemanusiaan, serta kampanye publik di berbagai media dan forum.

    “Mari kita perkuat suara, kirim bantuan, dan terus menekan dunia internasional untuk menghentikan blokade dan membuka akses kehidupan bagi rakyat Gaza. Ini bukan hanya tentang Palestina, ini tentang kemanusiaan,” tutupnya. 

  • Israel Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Gaza Via Udara Usai Panen Kecaman

    Israel Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Gaza Via Udara Usai Panen Kecaman

    Jakarta –

    Israel mengatakan pihaknya telah mengirimkan bantuan melalui udara ke Jalur Gaza usai menghadapi kecaman internasional atas krisis kelaparan yang semakin dalam di wilayah Palestina. Israel juga akan membuka koridor kemanusiaan buntut kecaman tersebut.

    Dilansir AFP, Minggu (27/7/2025), sebelumnya Israel memberlakukan blokade total terhadap Gaza pada 2 Maret setelah perundingan gencatan senjata gagal. Pada akhir Mei, Israel mulai mengizinkan sedikit bantuan untuk dilanjutkan.

    Sebelum Israel mengumumkan pengiriman tujuh paket bantuan, Uni Emirat Arab telah mengatakan akan memulai kembali pengiriman bantuan dan Inggris mengatakan akan bekerja sama dengan mitra termasuk Yordania untuk membantu mereka.

    Keputusan untuk melonggarkan aliran bantuan muncul ketika badan pertahanan sipil Palestina mengatakan lebih dari 50 warga Palestina tewas dalam serangan dan penembakan Israel, beberapa di antaranya saat mereka menunggu di dekat pusat distribusi bantuan.

    “Ini akan memperbaiki situasi kemanusiaan, dan membantah “klaim palsu tentang kelaparan yang disengaja di Jalur Gaza”, tambahnya.

    Sementara itu, militer Israel melalui Telegramnya mengumumkan bahwa mereka “melaksanakan pengiriman bantuan kemanusiaan melalui udara sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk mengizinkan dan memfasilitasi masuknya bantuan ke Jalur Gaza,”.

    Israel sebelumnya mengatakan koridor kemanusiaan bagi konvoi bantuan PBB untuk mengirimkan makanan dan obat-obatan juga akan ditetapkan.

    Ini akan memperbaiki situasi kemanusiaan, dan membantah “klaim palsu tentang kelaparan yang disengaja di Jalur Gaza”, tambahnya.

    Kementerian Luar Negeri Israel juga menambahkan pihaknya akan melakukan jeda kemanusiaan.

    “Jeda kemanusiaan akan berlaku di beberapa wilayah Gaza pada Minggu pagi untuk memfasilitasi pengiriman bantuan,” katanya.

    Truk Bantuan Mulai Bergerak dari Mesir ke Gaza

    Dilasir Reuters, puluhan truk yang membawa berton-ton bantuan kemanusiaan mulai bergerak menuju perlintasan Karam Abu Salem (Kerem Shalom) di Gaza selatan. Hal itu dilaporkan kata koresponden Al Qahera dari perlintasan perbatasan Rafah antara Mesir dan Gaza.

    Organisasi-organisasi bantuan internasional mengatakan terjadi kelaparan massal di antara 2,2 juta penduduk Gaza, dengan persediaan makanan menipis setelah Israel memutus semua pasokan ke wilayah tersebut pada bulan Maret, sebelum melanjutkannya pada bulan Mei dengan pembatasan baru.

    Israel mengatakan telah membiarkan cukup banyak makanan masuk ke Gaza dan menuduh Perserikatan Bangsa-Bangsa gagal mendistribusikannya. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan mereka beroperasi seefektif mungkin di bawah pembatasan Israel.

    (yld/gbr)

  • Gaza Hadapi Kelaparan Massal yang Dibuat dan Disengaja

    Gaza Hadapi Kelaparan Massal yang Dibuat dan Disengaja

    JAKARTA – Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mengatakan kelaparan massal di Jalur Gaza “dibuat dan disengaja.”

    Mereka mengatakan mekanisme distribusi bantuan yang didukung Israel dan AS, yang dikenal sebagai “Yayasan Kemanusiaan Gaza,” atau GHF, dibentuk untuk memuluskan “tujuan militer dan politik.”

    “Kelaparan massal yang disengaja dan terencana. Hari ini, lebih banyak anak meninggal, tubuh mereka kurus kering karena kelaparan,” demikian pernyataan tersebut dilansir ANTARA dari Anadolu, Sabtu, 26 Juli.

    Mereka menekankan “sistem distribusi (GHF) yang cacat tersebut tidak dirancang untuk mengatasi krisis kemanusiaan.”

    UNRWA menekankan sistem itu “melayani tujuan militer dan politik. Sistem ini kejam karena lebih banyak merenggut nyawa daripada menyelamatkan nyawa.”

    Badan tersebut menjelaskan di bawah sistem tersebut, Israel mengendalikan “semua aspek akses kemanusiaan, baik di luar maupun di dalam Gaza.”

    Sejak 27 Mei, Tel Aviv mulai melaksanakan rencana penyaluran bantuan melalui “Yayasan Kemanusiaan Gaza,” mekanisme yang didukung oleh Israel dan AS tetapi ditolak oleh PBB dan organisasi-organisasi kemanusiaan besar.

    UNRWA mencatat selama gencatan senjata sebelumnya pada 2025, yang dimulai pada Januari dan kemudian tidak diimplementasikan oleh Israel pada Maret, mereka “membalikkan kelaparan yang semakin dalam.”

    Badan tersebut menambahkan “saat ini, UNRWA sendiri memiliki 6.000 truk bantuan makanan dan medis yang tertahan di Mesir dan Yordania.”

    UNRWA telah berulang kali menyerukan pengaktifan kembali mekanisme distribusi bantuan yang diawasi PBB untuk membantu meringankan krisis kelaparan di Gaza.

    Sejak 2 Maret, Israel sudah tidak melaksanakan gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas serta menutup perlintasan Gaza, sehingga ratusan truk bantuan terdampar di perbatasan.

    Israel menolak seruan internasional untuk melaksanakan gencatan senjata dan terus melancarkan serangan brutal di Gaza sejak akhir 2023, sehingga menewaskan lebih dari 59.600 warga Palestina.

    Kematian akibat kelaparan melonjak dalam beberapa hari terakhir akibat blokade yang telah berlangsung selama berbulan-bulan dan buruknya distribusi bantuan yang dilakukan oleh lembaga bantuan GHF yang kontroversial.

    Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk PM Israel Benjamin Netanyahu dan mantan menteri pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.

  • Bantuan Via Udara ke Gaza Tak Efektif Atasi Krisis Kelaparan

    Bantuan Via Udara ke Gaza Tak Efektif Atasi Krisis Kelaparan

    Jakarta –

    Kepala Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mengatakan bahwa rencana pengiriman bantuan melalui udara ke jalur Gaza tidak akan menyelesaikan krisis kelaparan. Krisis pangan ini disebabkan oleh pembatasan pasokan selama berbulan-bulan.

    “Pengiriman bantuan melalui udara tidak akan membalikkan kelaparan yang semakin parah. Biayanya mahal, tidak efisien, dan bahkan dapat membunuh warga sipil yang kelaparan,” tulis Kepala UNRWA Philippe Lazzarini di X, sembari menyebut gelombang kelaparan yang melanda Gaza sebagai buatan manusia, dilansir AFP, Minggu (27/7/2025).

    Seorang pejabat Israel mengatakan kepada AFP pada hari Jumat (25/7) bahwa pengiriman bantuan di Gaza akan segera dilanjutkan. Juga menambahkan bahwa pengiriman tersebut akan dilakukan oleh Uni Emirat Arab dan Yordania.

    Situasi kemanusiaan di wilayah Palestina telah memburuk secara drastis dalam beberapa hari terakhir, dengan LSM internasional memperingatkan akan melonjaknya malnutrisi di kalangan anak-anak.

    “Cabut pengepungan, buka gerbang, dan jamin pergerakan yang aman + akses yang bermartabat bagi orang-orang yang membutuhkan,” kata Lazzarini, merujuk pada berbagai titik masuk di bawah kendali Israel yang mengatur akses ke Gaza.

    Israel memberlakukan blokade total terhadap masuknya bantuan ke Gaza pada 2 Maret setelah perundingan untuk memperpanjang gencatan senjata gagal. Israel mulai mengizinkan masuknya sedikit bantuan lagi pada akhir Mei.

    PBB dan LSM di lapangan telah mengecam kelangkaan parah yang dihadapi 2,4 juta penduduk Gaza, dengan kekurangan makanan, air bersih, obat-obatan, dan bahan bakar.

    Militer Israel mengatakan pada hari Jumat bahwa negara itu tidak membatasi jumlah truk yang masuk ke Jalur Gaza. dan bahwa organisasi kemanusiaan dan PBB tidak mengambil bantuan setelah berada di dalam wilayah tersebut.

    (azh/azh)